perlukah kartu prakerja saat pandemi covid-19? tantangan...

Vol. V, Edisi 07, Mei 2020

Tantangan & Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemi

p. 8

ISO 9001:2015Certificate No. IR/QMS/00138 ISSN 2502-8685

Kinerja Ekonomi Domestik Kuartal I 2020 di Tengah

Pandemi Covid-19p. 12

Perlukah Kartu Prakerja Saat Pandemi Covid-19?

p. 3

2 Buletin APBN Vol. V. Ed. 07, Mei 2020Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

PadaT Karya Tunai desa (PKTd) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di desa dengan mengadakan lapangan kerja sementara. Meskipun pemerintah telah mengatur pelaksanaan dengan menjaga jarak tertentu (social distancing), namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial yang saat ini dilakukan oleh banyak daerah. dengan mempertimbangkan potensi penyebaran pandemi covid-19, kegiatan pembangunan fisik dana desa perlu diubah menjadi kegiatan berbasis perumahan.

PandeMi Corona Virus disease 19 memberikan tekanan mendalam terhadap perekonomian nasional memasuki kuartal i tahun 2020 ke angka 2,97 persen. Pertumbuhan ini melambat dibanding capaian triwulan i 2019 dan terendah dalam 19 tahun terakhir. Penurunan kinerja sektor-sektor penunjang seperti sektor pariwisata dan akomodasi, makanan, minuman, transportasi, & sektor pengolahan turut berpengaruh terhadap merosotnya kinerja ekonomi domestik, tetapi di sisi lain kebutuhan sektor yang menggeliat ketika pandemi berlangsung turut menyumbang pertumbuhan positif yang dapat membantu ketahanan ekonomi indonesia dalam kondisi saat ini.

Kritik/Saran

http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak

Dewan RedaksiRedaktur

Dwi Resti PratiwiRatna Christianingrum

Martha CarolinaAdhi Prasetio SW.

EditorAde Nurul Aida

Marihot Nasution

Program Kartu Prakerja sebagai salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat khususnya para pekerja formal dan informal yang terkena PHK maupun yang dirumahkan. namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang terjadi, khususnya pelatihan online yang dirasa kurang bermanfaat

Penanggung JawabDr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,

M.Si.Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Perlukah Kartu Prakerja Saat Pandemi Covid-19? p.3

Tantangan & Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemip.8

Kinerja Ekonomi Domestik Kuartal I 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 p.12

3Buletin APBN Vol. V. Ed. 07, Mei 2020

Perlukah Kartu Prakerja Saat Pandemi Covid-19?

oleh Marihot Nasution*)

Ollani Vabiola Bangun**)

Pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung menimbulkan berbagai dampak di setiap sektor kehidupan masyarakat Indonesia khususnya perekonomian. Kebijakan pembatasan jarak sosial yang diterapkan guna mengurangi penyebaran wabah ini menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat seperti penurunan omzet, dirumahkan, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Guna membantu beban masyarakat pada masa pandemi maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan stimulus ekonomi melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp405,1 triliun dimana sebesar Rp110 triliun dialokasikan untuk untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang salah satu programnya dialokasikan untuk program Kartu Prakerja. Tulisan ini akan melihat apakah Kartu Prakerja perlu dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 serta polemik apa saja yang timbul perihal kebijakan ini.

Kebijakan Kartu Prakerja Pada Masa PandemiProgram Kartu Prakerja awalnya merupakan janji pemilu Presiden Jokowi yang dicetuskan guna memperbaiki daya saing tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan kerja. Desain awal Kartu

Prakerja sebenarnya memprioritaskan kepada para pencari kerja. Namun, sebagai respon dari pemerintah pada masa pandemi ini, Kartu Prakerja juga diprioritaskan bagi para pekerja maupun pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak oleh pandemi. Pada Nota Keuangan APBN 2020 pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun yang dialokasikan kepada 2 juta penerima manfaat. Setiap pemegang Kartu Prakerja akan mendapatkan biaya pelatihan online sebesar Rp1 juta, pelatihan offline sebesar Rp4 juta, dan insentif sebesar Rp550 ribu.

Sebagai salah satu program JPS di tengah pandemi, pemerintah kemudian menambah anggaran Kartu Prakerja menjadi Rp20 triliun. Selain penambahan angggaran, pemerintah juga menambah penerima manfaat Kartu Prakerja menjadi 5,6 juta orang. Pemegang kartu akan mendapatkan manfaat insentif dan pelatihan. Para penerima kartu akan menerima biaya pelatihan sebesar Rp1 juta untuk pelatihan online, selain itu juga mendapatkan insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei. Peserta dapat dapat memilih platform pelatihan digital yang disediakan yaitu Tokopedia, Skill Academy by

AbstrakSebagai salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS), program Kartu Prakerja

yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat khususnya para pekerja formal dan informal yang terkena PHK maupun yang dirumahkan. namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang terjadi, khususnya pelatihan online yang dirasa kurang bermanfaat.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) *) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

belanja pemerintah pusat

4 Buletin APBN Vol. V. Ed. 07, Mei 2020

Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Kemnaker.

Berdasarkan Perpres No. 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, disebutkan beberapa persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja yaitu: a)warga negara Indonesia; b) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan c) tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja yang dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja (www.prakerja.go.id). Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja akan dibentuk komite yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian. Dimana komite akan dibantu oleh tim pelaksana dan manajemen pelaksana yang terdiri dari pejabat kementerian/lembaga dan bertugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.

Polemik Program Kartu Prakerja Masa Pandemi Sejak awal dicetuskannya, kebijakan program Kartu Prakerja tidak pernah luput dari pro dan kontra. Kebijakan ini semakin ramai diributkan setelah pemerintah tetap menjalankan program ini pada masa pandemi. Kita ketahui bersama bahwa program ini memang menjadi salah satu kebijakan andalan pemerintah untuk menciptakan SDM unggul pada tahun 2020. Apabila program ini tidak dijalankan maka anggaran yang telah dialokasikan untuk program Kartu Prakerja tidak dapat dicairkan, padahal dana ini sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat khususnya para pekerja. Bagi mereka para pencari kerja, pekerja yang menjadi korban PHK serta pelaku usaha kecil yang terdampak pada saat pandemi, insentif pada Kartu Prakerja menjadi harapan untuk bertahan hidup. Kartu Prakerja dianggap mampu menjaga daya beli para tenaga kerja yang terkena PHK serta diharapkan pelatihan yang dilakukan dapat membantu untuk

mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah atau membuka usaha dengan keterampilan dan sertifikat yang didapatkan nantinya.

Namun, apabila dikaji lebih dalam, masih banyak hal yang harus pemerintah perhatikan dalam pelaksanaan program ini. Pertama, kondisi ketenagakerjaan Indonesia rentan masuk garis kemiskinan. Bank Dunia dalam laporan aspiring indonesia-expanding the Middle Class tahun 2019 menyebutkan bahwa ada sebanyak 115 juta masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam aspiring Middle Class, yang artinya bahwa setengah dari jumlah masyarakat Indonesia masih rentan untuk jatuh ke dalam garis kemiskinan (dalam kondisi normal tanpa pandemi Covid-19). Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia kemudian memperparah kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per April 2020 mengumumkan bahwa jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 mencapai 2,1 juta pekerja baik dari sektor formal maupun informal. Secara rinci, pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta orang, sementara yang di-PHK lebih dari 241.000 pekerja dan dari sektor informal sebanyak 500.000 pekerja (Kompas, 2020). Artinya ada sekitar 2,1 juta penduduk Indonesia yang pendapatannya berkurang bahkan tidak memiliki pendapatan untuk waktu yang belum diketahui. Keadaan tersebut akan membuat para pekerja terdampak secara tidak sadar masuk ke dalam garis kemiskinan. SMERU memproyeksikan akan ada tambahan jumlah orang miskin baru di Indonesia sebesar 12,4 persen atau sebanyak 8,45 juta orang akibat pandemi Covid-19 (Kompas, 2020). Oleh karena itu, perlu dorongan pemerintah untuk tetap menopang kemampuan daya beli mereka dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kedua, pelatihan online tidak efektif. Dalam Laporan Centre for Strategic and international (CSIS) disebutkan bahwa sektor yang paling banyak terdampak adalah sektor-sektor yang


dengan keterampilan dan kebutuhan pekerja serta tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch).

Tidak semua para peserta Kartu Prakerja memiliki alat bantu untuk dapat melakukan pelatihan online seperti laptop dan internet. Pemerintah juga tidak memberikan jaminan lapangan kerja setelah masa pelatihan sehingga kemudian menjadi pertanyaan apa esensi dari pelatihan online dan sertifikat yang diberikan apabila tidak ada jaminan lapangan pekerjaan.

Ketiga, mekanisme pendaftaran dan keterlambatan pencairan insentif. Kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mengikuti program ini rentan kecurangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pendaftar, untuk mendaftar calon peserta hanya membutuhkan email, tanpa ada verifikasi yang lengkap apakah benar pendaftar masih bekerja atau tidak sehingga siapa saja bisa ikut mendaftar. Setelah pendaftaran, peserta hanya diberikan beberapa pertanyaan verifikasi sebelum melakukan tes, seperti: (1) Apakah masih bekerja atau tidak?; (2) Apakah dalam 3 (tiga) bulan ini pernah bekerja?; dan (3) Apakah anda tidak bekerja karena disebabkan oleh Covid-19? Jadi, tidak ada jaminan bahwa para peserta menjawab pertanyaan dengan jujur. Hal ini tentu

terlibat pada rantai pasokan global yang aktivitasnya memerlukan interaksi fisik, meliputi sektor pariwisata, transportasi, restoran, retail, otomotif, konstruksi, dan manufaktur. Sektor-sektor terdampak tersebut merupakan pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan hard skill khususnya sektor informal, sementara pelatihan yang ditawarkan lebih banyak pelatihan soft skill (Lihat Gambar 1). Pada Gambar 1, terlihat bahwa banyak materi yang ditawarkan kelas pelatihan sebagian besar hanya materi dasar. Hal tersebut mungkin berguna untuk pencari kerja baru (fresh graduate) atau mereka yang ingin memulai usaha. Namun, bagi pekerja terkena PHK yang sudah memiliki skill, materi pelatihan yang ditawarkan rasanya kurang berkualitas dan kurang bermanfaat. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa setiap peserta yang mengikuti pelatihan menonton video pelatihan dengan sunguh-sungguh. Harga yang ditawarkan untuk mengikuti kelas pelatihan relatif mahal untuk mengikuti sekali kelas pelatihan, mengingat banyaknya materi serupa yang tersedia di layanan situs web lain secara gratis, seperti Google dan YouTube. Para peserta diberikan kebebasan untuk memilih kelas pelatihan apa yang mereka ikuti tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah sehingga memungkinkan mereka mengikuti pelatihan yang tidak sesuai

Gambar 1. Mitra Pelatihan dan Contoh Kelas Pelatihan Kartu Prakerja

Sumber: Tokopedia; Skill Academy by Ruang Guru; Bukalapak; Kemenaker; Maubelajarapa; Pintaria; Pijar, Sekolahmu, 2020


dapat mengakibatkan target penerima yang ingin dicapai oleh Kartu Prakerja tidak tepat sasaran. Sebagai contoh seorang CEO media daring Agustinus Edy Krisdianto berhasil lolos menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja (Kompas, 2020). Masalah lain yang muncul adalah pencairan insentif tidak kunjung cair sementara peserta telah menyelesaikan pelatihan.

Kempat, minimnya payung hukum. Hingga saat ini payung hukum yang mengatur tentang program Kartu Prakerja sangat minim. Sejauh ini Perpres No. 36/2020 hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan program.

Selain itu Perppu No. 1/2020 yang menjadi regulasi tambahan pada masa pandemi juga masih menjadi polemik khususnya pada Bab V pasal 27 ayat 2 yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap pihak/pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu tersebut tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Hal ini tentu dapat menjadi celah kecurangan dalam pelaksanaan program ini. Transparansi juga tidak terlihat dari pemilihan mitra pelatihan kerja sebab di dalam Perpres No. 36/2020 tidak dicantumkan kriteria dan mekanisme pemilihan mitra kerja sebagai wadah penyedia tempat pelatihan online.

RekomendasiBerdasarkan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan Kartu Prakerja khususnya pelatihan online yang diberikan pada masa pandemi dirasa kurang tepat, apalagi tujuannya digunakan sebagai salah satu Program JPS untuk mengurangi beban masyarakat. Anggaran Rp20 triliun yang didalamnya juga termasuk anggaran pelatihan online sebesar Rp5,6 triliun seyogyanya dapat digunakan untuk program perlindungan sosial lainnya khususnya apabila digunakan untuk BLT. Belum lagi bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tidak mampu menopang konsumsi dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke level 2,97 persen pada kuartal I yang salah satunya disebabkan oleh sisi permintaan atau konsumsi yang turun (BPS, 2020). Oleh karena itu, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: pertama, pemerintah dapat menghapus manfaat pelatihan online dan merealokasikan anggaran pelatihan menjadi tambahan insentif bagi para pemegang Kartu Prakerja. Mengingat bahwa pada masa pandemi pelatihan online dirasa kurang efektif untuk dilakukan khususnya bagi para pekerja PHK yang telah memiliki keterampilan. Normalnya pelatihan akan lebih bermanfaat apabila dilakukan secara tatap muka, dimana nantinya dapat dikembangkan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) apabila pandemi telah berakhir serta melakukan sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terkait data pekerja yang telah mengikuti pelatihan (upskilling), sehingga nantinya dapat diserap oleh pasar kerja.

Kedua, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terkait kriteria penerima manfaat agar yang menjadi pemegang Kartu Prakerja tepat sasaran serta mengawasi pencairan insentif agar pencairan tepat waktu. Pemerintah mengkoordinir sinergi antar kementerian seperti Kemenaker, Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lain terkait perihal data peserta, sehingga terlihat peserta mana yang memang membutuhkan atau tidak.

Daftar PustakaBank Dunia. 2019. Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class. Diakses dari https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/aspiring-

indonesia-expanding-the-middle-class tanggal 30 April 2020.

BPS. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. Diakses dari https://www.bps.go.id/


pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html tanggal 10 Mei 2020

Centre for Strategic and International Studies (CSIS). 2020. Program Kartu Pra Kerja: Tantangan Implementasi di Masa Pandemi Covid-19 dan sesudahnya.

E-paper Kompas. 24 April 2020. Program Harus Transparan.

Kompas.com. 2020. CEO Media Daring Berhasil Jadi Peserta Kartu Pra Kerja,

ini Penjelasan Pemerintah. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/05/01/10193591/ceo-media-daring berhasil-jadi-peserta-kartu-prakerja-ini-penjelasan tanggal 9 Mei 2020.

Sekretariat Kabinet RI. 2020. Presiden Teken Perpres 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja. Diakses pada https://setkab.go.id pada tanggal 26 April 2020.


Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sejak awal direncanakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di desa melalui program penciptaan lapangan kerja sementara melalui proyek-proyek publik ke segmen masyarakat desa. Pelaksanaan PKTD diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapat upah dari PKTD, seperti membuat gapura, saluran irigasi, jalan desa dan lain sebagainya. Namun, disebabkan saat ini sedang pandemi dan mulai diberlakukannya social distancing maka PKTD juga seharusnya turut mengalami penyesuaian. Perlunya penyesuaian program PKTD saat pandemi disebabkan arahan pemerintah untuk social distancing dan melakukan pekerjaan di rumah saja. Pemerintah telah mengeluarkan SE Mendesa PDTT No. 11/2020 tentang Perubahan Atas SE Mendesa PDTT tentang Desa Tanggap COVID-19 dan PKTD, yang mengatur teknis pelaksanaan kegiatan PKTD antara lain dengan menerapkan jarak aman antar pekerja (minimum 2 meter) dan mewajibkan penggunaan masker.

Meskipun pemerintah telah memperhatikan aspek pencegahan pandemi dalam pelaksanaan kegiatan PKTD ini, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya di lapangan akan banyak mengalami kendala. Kegiatan PKTD memang tetap dibutuhkan, karena memang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang dikhawatirkan semakin rendah di masa pandemi ini, namun kegiatannya dibatasi dalam rangka pencegahan pandemi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Permendesa PDTT No. 6/2020), namun tetap perlu memberikan keleluasaan desa untuk memilih kegiatan yang tidak berpotensi memperburuk penyebaran wabah Covid-19 ini.Berdasarkan SE dan Permendesa tersebut terlihat bahwa pemerintah belum memberikan arahan yang rigid tentang pengelolaan dana PKTD dan agenda yang sesuai untuk masa pandemi. Selain itu saat ini Menteri Desa (Mendesa) sedang mencari gagasan

Tantangan & Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemi

oleh Adhi Prasetyo. S.W.*)

Fadila Puti Lenggo Geni**)

AbstrakPadat Karya Tunai desa (PKTd) adalah program pemerintah yang bertujuan

untuk mengurangi pengangguran di desa dengan mengadakan lapangan kerja sementara. Meskipun pemerintah telah mengatur pelaksanaan dengan menjaga jarak tertentu (social distancing), namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial yang saat ini dilakukan oleh banyak daerah. dengan mempertimbangkan potensi penyebaran pandemi covid-19, kegiatan pembangunan fisik dana desa perlu diubah menjadi kegiatan berbasis perumahan. Beberapa saran kegiatan home-based untuk desa dapat berupa; pembuatan alat perlindungan diri, menanam tanaman herbal, membuat makanan kering, dan adanya layanan pesan-antar, serta meminjamkan buku hasil kerja sama dengan komunitas pencinta buku. di samping itu, pemerintah juga harus memperhatikan tantangan PKTd seperti; kualitas pendamping desa, kesadaran masyarakat desa tentang pandemi, kualitas hasil kerja warga desa, dan segera menerbitkan juknis tentang PKTd.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

belanja transfer ke daerah


agar PKTD dapat dilakukan dengan sistem home-based job (pekerjaan berbasis rumahan). Hal ini diperlukan karena banyaknya kegiatan PKTD yang lama tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Padahal serapan dana PKTD harus tetap optimal meski dalam kondisi pandemi, serta mengingat seharusnya dana PKTD disalurkan untuk membuat perputaran perekonomian yang lebih baik guna meningkatkan daya beli di desa baik dalam kondisi pandemi maupun kondisi normal (Nababan, 2020).Tantangan PKTD Saat PandemiBerdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pratiwi, et al (2019) terkait pelaksanaan PKTD Tahun 2018 ditemukan bahwa hasil dari PKTD belum optimal jika dilihat dari hasil kerja masyarakat desa yang berhubungan dengan infrastruktur. Seperti pembuatan jalan desa dan infrastruktur lain yang hasilnya masih belum berkualitas. Hal ini disebabkan belum adanya kemampuan pekerja PKTD yang mumpuni untuk membuat beberapa infrastruktur tersebut. Kondisi ini memang tidak terlepas dari peran pendamping desa, terutama Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) juga belum maksimal dalam memberikan arahan pekerjaan serta meningkatkan informasi yang dibutuhkan warga desa. Selain itu, masih kurangnya partisipasi warga perempuan dalam program PKTD ini.Meski kondisi tahun 2018 berbeda dengan tahun 2020, namun pemerintah masih perlu mengambil catatan dari hasil evaluasi tersebut. Pemerintah harus memerhatikan kualitas pekerja sehingga hasil pekerjaan bisa optimal. Hal ini memerlukan keselarasan dari program pemerintah terkait desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar dihadirkan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan warga desa. Peran pendamping desa saat pandemi bukan lagi menyoroti PDTI, namun pendamping desa dengan informasi tentang pandemi maupun ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan berbasis rumahan. Komitmen pendamping desa juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar pendamping desa benar-benar dapat menjadi contoh untuk kegiatan

yang sesuai saat pandemi.Selain hasil evaluasi di atas, tantangan yang lain juga muncul dari Permendesa PDTT No. 6/2020, penjabaran tentang PKTD masih sebatas tujuan teoretis dan fungsi PKTD, seperti penjelasan pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, serta anggota warga masyarakat marginal lainnya. Juga tentang pembayaran upah kerja diberikan setiap hari, dst. Sedangkan bagian kegiatan PKTD 2020 masih berhubungan dengan luar rumah dan belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan saat pandemi. Selain Mendesa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah mengeluarkan SE No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid–19 di daerah. Dalam SE Mendagri ini mengatur pembentukan gugus tugas sampai ke tingkat desa. Namun, Permendesa dari Mendesa PDTT maupun SE Mendagri belumlah cukup sesuai dengan kondisi pandemi, Hal ini tentu akan memiliki efek domino di mana juknis dan hasil musyawarah desa belum bisa memberikan arahan yang menyeluruh. Juknis tentang PKTD yang terakhir masih juknis pada tahun 2018, sehingga pemerintah harus lebih cepat tanggap untuk memberlakukan juknis terbaru tentang kegiatan PKTD di masa pandemi. Melihat kondisi saat ini, perlunya koordinasi antara kementerian yang terkait dalam penyusunan juknis antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT). dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah juga harus memerhatikan pelaksanaan musyawarah desa agar membatasi jumlah peserta musyarawah sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Alternatif lain yaitu pelaksanaan musyawarah ini bisa memanfaatkan fasilitas daring berupa video conference namun karena pemerataan internet di Indonesia masih terkendala terutama di desa, pemerintah perlu mengupayakan cara lain untuk tetap mengumpulkan aspirasi warga. Meski agak memakan waktu, secara teknis pemerintah perlu mengatur mekanismenya dengan cara


pendamping desa dan ketua desa yang mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan aspirasi mereka. Setelah aspirasi desa terkumpul, maka dapat didiskusikan dengan kelompok kecil yang berisikan beberapa orang penting saja untuk menimbang aspirasi warga. Baik juknis maupun musyawarah desa harus cepat dilaksanakan agar PKTD bisa berjalan optimal.Kegiatan PKTD Saat PandemiSebagai upaya mengurangi dampak Covid-19, program PKTD saat pandemi seharusnya sudah mengarah pada kegiatan berbasis rumahan dengan tetap memberikan nilai ekonomi dalam aktivitasnya. Salah satu kegiatan rumahan yang bisa dilakukan salah satunya membuat Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, cairan disinfektan atau hand sanitizer. Pembuatan APD tersebut dapat memenuhi permintaan kebutuhan APD yang saat ini masih tinggi serta menekan harganya di pasaran. Selain untuk masyarakat umum, APD juga bisa diproduksi untuk kebutuhan rumah sakit, namun untuk kebutuhan rumah sakit diperlukan pengawasan serta standar yang lebih ketat.Kegiatan berbasis rumahan lainnya adalah seperti membuat makanan kering dan bercocok tanam meski dengan lahan sempit sebatas perkarangan rumahan. Makanan kering yang dimaksud bisa berupa ikan asin, abon, dan manisan ataupun asinan. Beberapa makanan kering dapat disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan. Misal ikan asin yang sebaiknya di desa nelayan atau produksi manisan dan asinan buah dapat diterapkan di desa yang kegiatan cocok tanamnya tinggi. Sedangkan untuk bercocok tanam dapat terbagi menjadi dua kelompok jenis makanan, yaitu bumbu dapur atau tanaman herbal dan sayuran hidroponik. Bumbu dapur atau tanaman herbal diperlukan untuk masyarakat Indonesia karena memiliki kebudayaan menggunakan banyak bumbu dapur dalam masakan sehari-hari. Sedangkan sayuran hidroponik memiliki kelebihan tidak terlalu banyak menggunakan lahan sehingga masyarakat desa secara individu dapat menanamnya di

pekarangan rumah.Distribusi pangan berupa layanan pesan antar juga bisa menjadi opsi untuk program PKTD. Hal ini dapat diterapkan seperti sistem loper koran di mana ada 1distributor untuk tiap satu daerah (dapat berupa 1 RT atau 1 desa) yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat desa. Sedangkan yang mendistribusikannya paling banyak hanya 2 orang untuk 1 daerah. Petugas yang mendistribusi akan mencatat rumah mana yang perlu makanan pokok, kemudian kembali ke distributor untuk mengambil makanannya dan mendistribusikan kepada pemesan makanan. Pemantauan kegiatan ini harus ketat sehingga interaksi antar orang terjaga. Kegiatan ini pada dasarnya bisa dipermudah dengan daring, namun untuk desa kurang jaringan internet, layanan pesan antar makanan tetap bisa dilakukan.Adanya bagian entertainment lewat jasa sewa buku juga bisa menjadi salah satu agenda yang dibawa ke pemerintah. Masyarakat desa dalam hal ini dapat berkerja sama dengan komunitas pecinta buku. Sistemnya tetap serupa layanan pesan antar makanan. Masyarakat desa dapat memesan buku baik melalui telepon maupun saat petugas distribusi memberikan makanan, kemudian buku diantarkan dan akan diambil lagi 3-7 hari kemudian.

RekomendasiBerdasarkan pemaparan terkait tantangan dan kegiatan yang sesuai dilakukan di masa pandemi sebagai kegiatan PKTD, maka Penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya: pertama, perlunya koordinasi dari instansi terkait seperti Kemendesa PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu untuk menerbitkan surat edaran terbaru tentang PKTD yang berisi rincian peruntukan dan aktivitas PKTD sehingga musyawarah desa dan juknis nantinya akan lebih bisa memberikan arahan sesuai dengan SE Mendesa. Hal ini juga mengantisipasi agar agenda PKTD


tidak tumpang tindih dengan program Desa Tanggap Covid-19. Kedua, perlunya melakukan penyuluhan dan pelatihan khusus pada pendamping desa terutama pada saat pandemi ini. Sehingga peran pendamping desa dapat benar-benar ada manfaatnya untuk membimbing masyarakat desa dalam aktivitas PKTD.Ketiga, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan musyawarah agar tidak terjadi kerumunan warga namun tetap bisa mengumpulkan aspirasi warga desa. Secara teknis ada beberapa alternatif dalam melaksanakan musyawarah desa ini seperti melakukan video conference atau mendatangi rumah warga. Pemerintah bisa menetapkan sistem yang berbeda sesuai dengan kondisi kemajuan teknologi desa.Keempat, menyediakan beberapa kegiatan yang bersifat home-based untuk desa dapat berupa; pembuatan alat perlindungan diri, menanam tanaman herbal, dan menjualnya dalam bentuk segar, membuat makanan kering seperti ikan asin, abon, manisan atau asinan, dan adanya layanan pesan antar yang digunakan untuk distribusi makanan. Selain itu kegiatan unsur hiburan (entertainment) dapat dilakukan dengan meminjamkan buku dari kerja sama dengan komunitas pecinta buku di daerah masing-masing.

Daftar PustakaKementerian Desa. 2020. Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.Kementerian Desa. 2020. Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTDDPD-RI. Penanganan Covid – 19 di Desa Butuh Juknis Khusus, Tidak Cukup Hanya dengan SE Menteri. Diakses dari https://www.dpd.go.id/artikel-detail/penanganan-covid-19-di-desa-butuh-juknis-khusus-tidak-cukup-hanya-dengan-se-menteri tanggal 1 Mei 2020)Kementerian Desa. 2018. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun

2018 Untuk Padat Karya Tunai.Nababan, Febrina Elia. 2020. “Tantangan dan Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemi”. Hasil Wawancara Informal 24 April 2020. Kementerian Desa dan PDTTOmbudsman. Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19. Diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dasar-hukum-penggunaan-dana-desa-untuk-pencegahan-covid-19 tanggal 2 Mei 2020)Pratiwi, Agus, et. al. 2019. Evaluasi Program Padat Karya Tunai Di Desa (PKTD) 2018. IPB Press Bogor.


Pandemi Corona Virus disease 19 (Covid-19) merupakan ancaman kesehatan global yang menjadi permasalahan belahan dunia saat ini termasuk Indonesia. Penyebaran Covid-19 menimbulkan multiplier effect terhadap berbagai tatanan kehidupan salah satunya masalah ekonomi. Masifnya pembatasan aktivitas ekonomi, pergerakan tenaga kerja, transportasi dan logistik menyebabkan penurunan kinerja sektor ekonomi. Untuk itu dalam tulisan ini akan membahas capaian kuartal I tahun 2020 perekonomian domestik, serta kinerja beberapa sektor potensial yang tumbuh dan kontraksi sektor yang tertekan dampak Covid-19 guna menjaga momentum keberlangsungan tren peningkatan dan pertumbuhan ekonomi hingga memasuki kuartal II tahun 2020.Kuartal I 2020 di Tengah Tekanan PandemiPertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 sebesar 2,97 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I 2019 yang sebesar 5,07 persen (Badan Pusat Statistik/BPS, 2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2020 merupakan pertumbuhan

terendah selama 19 tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan aktivitas konsumsi penyumbang PDB dalam tren melemah dari sisi produksi dan kontraksi dari pengeluaran seluruh komponen. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI) dapat terlihat jelas akumulasi Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan I 2020 turun cukup dalam sebesar -5,56 persen dari 7,79 persen pada triwulan IV 2019, kapasitas produksi yang terpakai hanya 74,09 persen yang lebih rendah juga dibandingkan pada triwulan IV tahun 2019.Berdasarkan Prompt Manufacturing index (PMI) BI, volume produksi pada triwulan ini juga tercatat mengalami kontraksi dengan indeks sebesar 43,10 persen, setelah dalam dua tahun terakhir mengalami ekspansi. Kontraksi yang dialami komponen ini merupakan yang terdalam di antara komponen lainnya. Responden menyatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat mewabahnya Covid-19. Fase kontraksi pada komponen ini diprakirakan masih berlanjut di triwulan

AbstrakPandemi Corona Virus Disease 19 memberikan tekanan mendalam terhadap

perekonomian nasional memasuki kuartal i tahun 2020 ke angka 2,97 persen. Pertumbuhan ini melambat dibanding capaian triwulan i 2019 dan terendah dalam 19 tahun terakhir. Penurunan kinerja sektor-sektor penunjang seperti sektor pariwisata dan akomodasi, makanan, minuman, transportasi, & sektor pengolahan turut berpengaruh terhadap merosotnya kinerja ekonomi domestik, tetapi di sisi lain kebutuhan sektor yang menggeliat ketika pandemi berlangsung turut menyumbang pertumbuhan positif yang dapat membantu ketahanan ekonomi indonesia dalam kondisi saat ini. diantaranya sektor kesehatan dan sosial, sektor keuangan dan asuransi serta informasi dan komunikasi. Pemerintah memerlukan langkah preventif guna menjaga momentum pertumbuhan memasuki kuartal ii hingga situasi kembali membaik dan pulih.

Kinerja Ekonomi Domestik Kuartal I 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

oleh Dahiri*)

Fransina Natalia Mahudin**)

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

makroekonomi


mendatang sebesar 47,59 persen.Jika diakumulasi dari kuartal III tahun 2019 sektor yang menunjukkan tren peningkatan ialah sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, meskipun sektor ini sempat turun pada kuartal IV tahun 2019 dan kembali naik signifikan memasuki tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi kuartal I 2020 dicapai oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67 persen, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,39 persen, serta jasa informasi dan komunikasi sebesar 9,81 persen yang dapat dilihat di Gambar 1.Gambar 1 juga menunjukkan bahwa memasuki kuartal I tahun 2020 terjadi perlambatan dan penurunan permintaan agregat, gangguan pasokan kebutuhan serta penurunan kapasitas produksi. Hal ini berimbas kepada kinerja dan penurunan beberapa sektor seperti industri pengolahan, konstruksi. Penurunan paling dalam terjadi pada lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan, pariwisata, penyedia akomodasi,serta makanan dan minuman.Sektor akomodasi, makanan dan minuman mengalami pukulan, sektor ini hanya mampu memberikan pertumbuhan 0,06 persen pada triwulan I 2020. Hal ini terlihat pada penyediaan akomodasi perhotelan serta restoran karena penurunan jumlah wisatawan mancanegara dan kunjungan wisata. Pada Februari 2020, kunjungan wisman

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha Sektor Ekonomi (yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

turun tajam sebesar 28,85 persen dan okupasi hotel berbintang turun 6,14 persen dibanding Februari 2019. Sektor transportasi mengalami penurunan baik dari sisi penumpang atau logistik pada 3 moda tranpsortasi angkutan dari Januari hingga Februari 2020. Pada transportasi darat angkutan kereta api aktivitas penumpang turun pada angka 32.286 ribu orang, angkutan laut menjadi 1.993 orang dan angkutan udara turun pada jumlah 5.786 orang per Februari 2020. Lalu lintas penumpang dan barang menggunakan moda transportasi udara pada dalam dan luar negeri di empat pelabuhan udara utama mengalami penurunan yang drastis pada bandara Kualanamu, Soekarno Hatta, Juanda dan Ngurah Rai semenjak Januari hingga Februari 2020 (BPS, 2020).PMI BI yang menunjukkan kondisi sektor industri pengolahan saat ini juga menunjukkan penurunan dari triwulan I tahun sebelumnya. Penurunan tajam terjadi hampir di semua sub sektor pada triwulan I 2020. Indeks manufaktur sebesar 45,64 persen turun dari 51,50 persen pada triwulan IV 2019. Secara sektoral, hampir seluruh subsektor mencatatkan kontraksi pada triwulan I-2020 kecuali subsektor makanan, minuman dan tembakau. Pada triwulan II 2020 beberapa sub sektor diperkirakan dapat mengalami ekspansi, di tengah kondisi kontraksi yang masih terjadi pada sebagian besar


sub sektor. Subsektor yang terindikasi masih akan mengalami kontraksi yaitu pupuk, kimia dan barang dari karet, logam dasar, besi dan baja, tekstil, barang kulit dan alas kaki, alat angkut, mesin dan peralatannya serta barang kayu dan hasil hutan lainnya. Optimisme di Tengah TekananKebutuhan masyarakat atau pasar yang diakibatkan dampak pandemi akan permintaan terhadap sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial turut menyumbang kinerja positif sektor ini di masa tekanan pandemi Covid-19 dan pencapaian kuartal I ekonomi Indonesia di tahun 2020.Sektor informasi dan komunikasi menyumbang sumber pertumbuhan 0,53 persen dari tahun 2019 pada angka 0,49 persen. Sektor telekomunikasi meskipun menggeliat pada triwulan I, sektor ini mengalami perlambatan dari pertumbuhan pada basis pelanggan terutama basis pelanggan korporasi dan ritel. Permintaan pemutusan jaringan telekomunikasi, pengurangan konsumsi, penundaan berlangganan dan permintaan diskon pada basis pelangganan menimbulkan pengaruh terhadap kekuatan finansial industri telekomunikasi.Sektor kesehatan dan sosial menyumbang sumber pertumbuhan 0,12 persen pada triwulan I tahun ini. Berdasarkan subsektor kesehatan, kebutuhan industri kimia, farmasi dan obat tradisional masih tumbuh 5,59 persen. Pertumbuhan didukung peningkatan produksi barang kimia dan obat-obatan untuk memenuhi permintaan luar negeri dan melonjaknya permintaan domestik saat wabah Covid-19. Pada sektor kesehatan produksi lebih tinggi kepada peningkatan produksi alat pelindung diri (APD), industri alat kesehatan dan etanol, industri masker dan sarung tangan, serta industri farmasi yang mengalami kendala terhadap kebutuhan bahan baku yang mayoritasnya diimpor dari China atau sebesar 90 persen berasal dari impor. Gabungan Pengusaha

Farmasi (GP Farmasi) mengungkapkan ketersediaan obat chloroquine dan hydroxychloroquine untuk penanganan Covid-19 dalam negeri hanya sekitar 5 juta tablet yang diproyeksikan hanya cukup hingga Juni 2020 mendatang. Sebaran isu kohesi sosial terkait pandemi Covid-19 turut menyumbang peningkatan pertumbuhan kegiatan sosial, diantaranya ekspose isu donasi alat kesehatan (alkes), bantuan uang, sumbangan sembako, pembuatan masker dan konser amal.Sektor jasa keuangan serta asuransi menyumbang pertumbuhan sebesar 0,04 persen pada kuartal I tahun 2020. Berdasarkan SKDU BI, tingkat penggunaan tenaga kerja pada sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan relatif meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hasil survei mencatat, jumlah tenaga kerja sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan triwulan I 2020 sebesar 0,81 persen relatif meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (SBT 0,30 persen). Jika dirincikan berdasarkan subsektor penggunaan tenaga kerja meningkat pada subsektor bank (SBT 0,63 persen) dan subsektor lembaga keuangan bukan bank (SBT 0,11 persen). Pada triwulan II 2020, kegiatan usaha sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan diprakirakan kembali mengalami perlambatan dengan lebih rendah dari triwulan ini. Berdasarkan subsektornya, perlambatan terjadi pada subsektor bank karena menurunnya sejumlah target kredit sektor perbankan. Keberadaan sektor-sektor di atas dapat membantu stabilititas perekonomian nasional untuk bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi dan berakhirnya wabah corona. Meskipun menyumbang pertumbuhan di tengah tekanan, tetapi ketiga sektor di atas mengalami tantangannya masing-masing. Memasuki kuartal II tekanan ekonomi di tengah pandemi kian mendalam, pemerintah dipastikan untuk tetap menjamin keberlangsungan perputaran sektor-sektor di atas dari sisi permintaan maupun pengeluaran.


RekomendasiKebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengurangi dan membenahi keterpurukan sektor yang terdampak serta menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dari sektor yang masih tumbuh potensial adalah: pertama, pemberian stimulus fiskal terhadap sektor-sektor ekonomi dengan dilakukannya penurunan bea impor, insentif terhadap beban pajak serta relaksasi peraturan industri agar kebutuhan pasokan bahan baku tercukupi untuk proses produksi atau distribusi. Kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan skema substitusi dari negara-negara non-tradisonal yang tidak terlalu mendalam terkena dampak pandemi dalam memenuhi kebutuhan nasional baik untuk sektor terdampak atau sektor yang menunjukkan pertumbuhan. Kedua, meningkatkan produktivitas dan melakukan penetrasi peluang pasar baru, meningkatkan potensi ekspor ke negara-negara non-tradisional sumber ekspor sektor yang saat ini potensial dan menjawab kebutuhan negara lain. Misalnya pertumbuhan sektor pertanian (makanan dan minuman) dan kesehatan (farmasi) dalam masa pandemi. Substitusi ini dapat ditingkatkan melalui ekspor kebutuhan subsektor tanaman pangan yang dibutuhkan pada saat pandemi.Ketiga, memastikan dan menjaga mata rantai penyaluran atau distribusi melalui kolaborasi pemerintah bersama marketplace, mengantisipasi kenaikan harga dan kebutuhan yang melonjak memasuki bulan suci Ramadhan serta tekanan pandemi yang akan semakin mendalam.

LPEM FE UI. (2020). Macroeconomic Analysis Series Indonesia Economic Outlook 2020.LPEM FE UI. (2020). Seri Analisis Makroekonomi Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia April 2020.Ceicdata.com. 2020. Pertumbuhan Retail Indonesia. Diakses dari https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/retail-sales-growth, Maret 2020. UOB. (2020). UOB Economic Outlook 2020 Unleashing the Most Powerful Growth Engine - The Consuming Class. Diakses dari https://pib.uob.co.id/appforms/business/economic-outlook-complete.page, Mei 2020.https://id.tradingeconomics.com

Daftar PustakaBadan Pusat Statistik. (2020) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. No 39/05/Th. XXIII.Badan Pusat Statistik. (2020). Indikator Ekonomi. Buletin Statistik Bulanan/ Monthly Statistical Bulletin. Publikasi Buletin edisi Februari 2020. Diakses dari https://www.bps.go.id/publication/.Bank Indonesia. (2020). Prompt Manufacturing Index (PMI) .Bank Indonesia. (2020). Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Kementerian Keuangan. Pandemi Covid-19, Perkembangan Ekonomi dan Langkah Kebijakan Fiskal Rapat Kerja Bersama Komisi XI-DPR RI.

“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.idTelp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

perlukah kartu prakerja saat pandemi covid-19? tantangan...

Documents