SENIN, 13 JULI 2020SEKTOR RIIL 11

KEPALA Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menga-takan Lembaga Penjamin Sim-panan (LPS) harus melakukan koordinasi dengan Bank In-donesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memi-nimalkan risiko penempatan dana.

Pasalnya, LPS baru saja men-dapatkan wewenang lebih dalam hal penyelamatan lem-baga sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 ten-tang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covud-19 dan/atau Mengha-dapi Ancaman yang Memba-hayakan Perekonomian Nasio-nal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

“Dalam koordinasi ini, LPS diharapkan baru dapat me-lakukan penempatan dana, setelah BI dan OJK bersepakat bahwa assessment terkait kon-tdisi likuiditas bank mulai terancam. Dengan demikian, risiko moral hazard yang da-pat timbul dari perluasan we-wenang ini dapat dimitigasi,” ungkapnya kepada Media In-

donesia, kemarin.Perlu diketahui, berdasar-

kan PP No 33/2020, seiring dengan adanya krisis akibat covid-19 pada tahun ini, LPS diberikan wewenang lebih dalam hal penyelamatan lem-baga perbankan.

Berdasarkan PP tersebut, secara aktif LPS dan OJK be-kerja sama dalam mendeteksi bank-bank yang terancam bermasalah dan membantu proses penanganan bank ber-masalah.

“Dalam PP tersebut juga, LPS juga akan melakukan penem-patan dana sebagai langkah antisipasi penanganan sta-bilitas sistem keuangan,” ujar Josua.

Menurut Josua, hal ini mung-kin dimaksudkan dari peme-rintah bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang men-jaga stabilitas perekonomian. Namun, atas hal tersebut, perpanjangan wewenang dari LPS memungkinkan terjadinya risiko-risiko tertentu.

LPS telah menegaskan peng-awasan intensif terhadap bank berisiko gagal dilakukan OJK selaku lembaga yang ber-wenang. LPS juga telah mene-tapkan sejumlah kriteria bank berisiko gagal. (Des/E-3)

LPS Harus Berkoordinasi dengan BI dan OJK

DOK AXA MANDIRI

PENGELOLAAN DANA PENSIUN: Kepala Pelaksana Tugas Pengurus DPLK PT AXA Mandiri Financial Services (DPLK AXA Mandiri) Vierna Suryaningsih (kiri) dan Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Ir Bambang Agus Kironoto menunjukkan naskah kerja sama pengelolaan dana pensiun di UGM, Yogyakarta, akhir pekan lalu.

MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan digitalisasi men-jadi hal yang mutlak saat ini untuk di-lakukan para pelaku KUMKM (koperasi, usaha kecil, mikro, dan menengah). Bu-kan hanya memudahkan para pelaku usaha, digitalisasi juga membangun bisnis yang kredibel dan akuntabel.

“Kami juga ingatkan, digitalisasi itu penting bagi koperasi dan UMKM. Ke depan, digitalisasi juga bisa memberi kemudahan pelayanan kepada pe-langgan ataupun anggota koperasi,” ungkapnya dalam webinar Koperasi untuk Negeri, kemarin.

Dalam webinar yang digelar berte-patan dengan peringatan Hari Kopera-si Indonesia ke-73 yang jatuh kemarin, Teten optimistis pandemi covid-19 da-pat menjadi momentum kebangkitan dan unjuk gigi KUKM.

Teten memberikan contoh terhadap salah satu koperasi susu yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Dia mengatakan, meski produksi menurun, dengan ada-nya koperasi, beban yang ditanggung tidak terasa.

“Tadinya produksi 12 ton per bulan, sekarang hanya 8 ton. Namun karena berkoperasi, jadi enggak terasa beban-

nya karena dipikul semua anggota,” ujarnya.

Di Tasikmalaya, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menyampai-kan apresiasinya atas upaya Kemenkop UKM yang konsisten membuat pendam-pingan pelaku usaha KUMKM.

Ia ikut bangga karena saat ini kala-ngan santri di pondok pesantren su-dah mulai digandeng dan dikenalkan dengan bisnis. Pasalnya, selama ini kalangan santri dirasakannya kerap dipinggirkan dan tidak pernah tersen-tuh program yang terkait dengan pem-berdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap dengan pelibatan kalangan santri dan pondok pesan-tren di berbagai wilayah, khususnya di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, dapat mendorong perkembangan ekonomi syariah,” katanya.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budi-man menambahkan, pihaknya juga menyambut baik adanya komitmen Kemenkop UKM dalam membina dan mendampingi pelaku KUMKM. Lewat berbagai macam pelatihan dan pe-nguatan SDM, hal itu menjadi langkah yang strategis untuk mendorong daya saing pelaku usaha. (Des/AD/E-2)

Digitalisasi Jadi Kebutuhan Mutlak Koperasi saat Ini

HILDA JULAIKAhilda@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Perindus-trian tengah memperdalam struktur manufaktur pada sektor industri sepeda di

dalam negeri. Hal ini guna mendorong tumbuhnya produsen komponen se-hingga dapat lebih mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam mata rantai produksi sepeda.

“Kami akan koordinasikan dengan berbagai pihak, terutama sektor industrinya itu sendiri untuk bisa mengembangkan sepeda dengan komponen-komponen yang dipro-duksi di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumi-wang Kartasasmita dalam keterangan resmi, kemarin.

Agus mengatakan, pihaknya melihat potensi pasar domestik untuk industri sepeda sangat besar sehingga peluang bisnisnya juga masih terbuka lebar. Apalagi, di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini, masyarakat banyak yang memilih olahraga dengan ber-sepeda untuk bisa menjaga kesehatan-nya. Dampaknya, sepeda kini menjadi gaya hidup.

“Kami lihat tren penggunaan dan penjualan sepeda lagi naik. Kenaik-

an ini tidak akan sebentar, dan kami juga lihat kalaupun covid-19 sudah selesai, naik sepeda sudah jadi lifestyle sehingga demand-nya dalam jangka menengah tidak akan menurun. Bahkan, masih akan naik,” paparnya.

Guna memacu daya saing industri sepeda di Tanah Air, Agus menyata-kan, pihaknya akan melakukan pem-bicaraan dengan beberapa prinsipiel sepeda serta mengkaji penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Kami ingin nantinya sepeda yang dipakai masyarakat Indonesia adalah 100% produksi industri di Indonesia,” tegasnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elek-tronika (ILMATE) Taufiek Bawa-zier menyampaikan, pihaknya tengah memacu penguatan rantai suplai bagi industri sepeda di dalam negeri.

“Kami akan berupaya tingkatkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri)-nya, selama ini rata-rata telah mencapai 40%,” ujarnya.

Taufi ek menjelaskan, industri sepe-da di dalam negeri juga perlu meman-faatkan teknologi terkini sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan mampu menghasilkan produk berkualitas dengan lebih efi sien.

“Bagian yang saat ini perlu didukung terutama penerapan teknologi nano un-tuk bahan rangka sepeda yang terbuat dari karbon karena secara material lebih ringan. Industri ini yang harus dibangun di dalam negeri untuk me-menuhi kebutuhan para produsen. Se-lain itu, rata-rata komponen lain sudah bisa dibuat di dalam negeri,” tuturnya.

Bahkan, Kemenperin juga mendo-rong pengembangan sepeda listrik. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berupa nikel untuk kebutuhan bahan baku baterainya.

Dukungan pemerintahSekretaris Jenderal Asosiasi Peng-

usaha Sepeda Indonesia (Apsindo), Eko Wibowo, optimistis industri sepeda na-sional bisa bangkit dengan dukungan pemerintah terutama dalam upaya membenahi infrastruktur penunjang-nya. Apalagi, kehadiran sepeda bukan lagi sekadar alat rekreasi, melainkan juga saat ini untuk kebutuhan dalam menjaga kesehatan.

“Dengan adanya perubahan gaya hidup, pengembangan industri sepeda nasional juga akan terdongkrak. Oleh karena itu, komponen impor harus di substitusi dengan produk dalam negeri agar menciptakan 100% karya anak bangsa,” terangnya. (Ant/E-3)

Bangun Komponen Sepeda di Dalam NegeriPotensi pasar domestik untuk industri sepeda sangat besar sehingga peluang bisnisnya juga masih terbuka lebar.

ANTARA/RAHMAD

PERLUASAN BISNIS: Petugas Pelindo I Cabang Lhokseumawe menggunakan APD masker, sarung tangan, dan pelindung wajah saat memantau aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Umum Krueng Geukueh, Aceh Utara, di Lhokseumawe, Sabtu (11/7). Pelindo 1 meningkatkan pelayanan perluasan wilayah (ekspansi) bisnis strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional di masa pandemi covid-19.

EKSPOR ikan hidup memang perlu dioptimalkan. Namun, dengan catatan ikan tersebut merupakan hasil dari budi daya bukan hasil tangkapan di alam. Karena itu, pengawasan ekspor ikan hidup ha-rus diperketat.

“Iya, ekspor ikan hidup perlu diop-timalkan. Dengan catatan ikan terse-but adalah hasil budi daya yang baik dan benar, bukan dari hasil tangkap-an di alam apalagi dengan meng-gunakan bius,” kata Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan, kemarin.

Hal itu dikatakan Suhufan me-nanggapi keputusan Menteri Kelaut-an dan Perikanan Edhy Prabowo yang menghapus larangan untuk pengangkutan ikan hidup untuk diekspor sebagai upaya untuk men-dorong ekspor sektor kelautan dan perikanan.

“Dulu ada kapal yang boleh meng-ambil dari seluruh wilayah Indonesia, ada aturannya dihentikan. Akibatnya kita kehilangan pasar. Nah, ini seka-rang kami hidupkan kembali,” kata Menteri Edhy, Kamis (9/7).

Menteri Edhy menegaskan KKP te-lah mengizinkan kapal pengangkut ikan hidup untuk membeli langsung hasil produksi para pembudi daya.

Ketua Iskindo mengatakan, peng-awasan ekspor ikan hidup mesti ditingkatkan dengan lebih ketat dan efektif lantaran kebijakan ekspor ini akan berdampak pada peningkatan penangkapan ikan hidup. Peng-awasan, kata dia, bisa diterapkan melalui pengawasan berbasis ma-syarakat melalui kelompok peng-awas yang perlu diefektifkan.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Provinsi dan Kabupaten setempat pun perlu membuka hotline pengaduan. Hal ini bertujuan agar kegiatan penang-kapan ikan merusak yang dilakukan nelayan dapat langsung dilaporkan dan diambil tindakan semestinya.

“Pengawasan mesti ditingkatkan sebab pembukaan keran ekspor ini akan berdampak pada pening-katan penangkapan ikan hidup. Pengawasan berbasis masyarakat melalui kelompok pengawas perlu diefektifkan. KKP, Dinas Provinsi dan Kabupaten perlu membuka hotline pengaduan,” imbuhnya.

Suhufan menambahkan, ekspor ikan hidup hasil budi daya diharap-kan akan menciptakan lapangan kerja dan devisa bagi negara. KKP dinilainya perlu membuat peta jalan (road map) dan rencana teknis tentang pengembangan budi daya ikan ekspor berdasarkan potensi unggulan wilayah dan komoditas ikan unggulan yang terpilih dan bernilai ekonomis. (Hld/E-3)

OptimalkanEksporBudi DayaIkan Hidup