perlindungan dan eksistensi haki di indonesia.doc
DESCRIPTION
HaKiTRANSCRIPT
Perlindungan dan Eksistensi HaKI di
Indonesia
Disusun Oleh:
Abdy Perdana K E0011003
Sartika Bani Kharisma E0011282
Shinta Putri Pradita E0011291
Yoepy Hapsaputra E0011334
Yossy Setyanawati E0011340
Zulfatul Uma E0011347
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME karena
atas Ridho dan Rahmatnya saya masih diberi kesempatan untuk mengerjakan dan
menyelesaikan tugas makalah ini.
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pembuatan makalah dalam
mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Dengan judul “Perlindungan dan Eksistensi
HaKI Di Indonesia” Kami menyadari bahwa makalah ini belum merupakan suatu
hasil yang baik karena masih ada kekurangan di dalam makalah yang saya buat.
Tetapi kami berharap agar makalah ini dapat berguna dan diterima untuk mata
kuliah hukum HAKI.
Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen
pembimbing Dr. M. Hudi Asrori S, SH, M.Hum. dan teman-teman yang telah
membantu dalam penyelesaian makalah ini. Oleh karena itu, dengan selesainya
makalah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas saya menyampaikan
terima kasih. Besar harapan,makalah ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.
Surakarta, Maret 2013
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dengan melihat kondisi saat ini HaKI telah menjadi salah satu isu penting
yang selalu diperhatikan oleh kalangan negara-negara maju di dalam melakukan
hubungan perdagangan dan hubungan ekonomi lainnya. Khusus dalam kaitannya
dengan dengan Amerika Serikat misalnya, hingga saat ini status Indonesia masih
tetap sebagai negara dengan status 'Priority Watch List' (PWL) sehingga
memperlemah negosiasi. Globalisasi yang sangat identik dengan free market, free
competition dan transparansi memberikan dampak yang cukup besar terhadap
perlindungan HaKI di Indonesia. Situasi seperti ini pun memberikan tantangan
kepada Indonesia, di mana Indonesia diharuskan untuk dapat memberikan
perlindungan yang memadai atas HaKI sehingga terciptanya persaingan yang
sehat yang tentu saja dapat memberikan kepercayaan kepada investor untuk
berinvestasi di Indonesia. HaKI ini merupakan padanan dari bahasa Inggris
Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan
intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran
manusia.
HaKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada
seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Hak Atas Kekayaan
Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.
Adanya perlindungan hukum atas HaKI dimaksudkan untuk memberi kejelasan
hukum mengenai hubungan antara ciptaan / penemuan yang merupakan hasil
karya intelektual manusia dengan si pencipta/ penemu atau pemegang hak dengan
pemakai yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan
hukum atas kepemilikan HaKI adalah merupakan pengakuan hukum serta
pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atas usaha dan hasil karya
kreatif manusia yang telah diciptakan atau ditemukan.
Dewasa ini perhatian terhadap hak kekayaan intelektual semakin
berkembang, namun demikian tidak sedikit pula muncul kritik terhadap HKI.
Makalah ini akan menganalisa eksistensi HKI. Untuk memudahkan pemahaman,
makalah ini akan difokuskan pada konsep perlindungan HKI yang meliputi sifat,
prinsip dan sistem HKI, pengaturan HKI sebagai upaya pemenuhan hak atas
IPTEK, budaya dan seni, serta permasalahan dan pemanfaatan.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana perkembangan dan eksistensi HaKI di Indonesia?
2. Mengapa HaKI harus dilindungi ?
3. Apa sajakah dasar hukum perlindungan HaKI di Indonesia?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Perkembangan dan eksistensi HaKI di Indonesia
Secara faktual yurisdis, HaKI merupakan suatu sistem perlindungan
hukum yang sangat luas, karena meliputi juga perlindungan terhadap pengetahuan
tradisional (traditional knowledge) seperti karya peninggalan prasejarah, benda-
benda budaya nasional, folklor, dan hasil-hasil kebudayaan rakyat yang menjadi
milik bersama seperti cerita, hikayat,dongeng, legenda, kaligrafi dan karya –
karya lainnya, juga Geographical Indication ( indikasi geografis ) yaitu suatu
produk yang dihasilkan ditempat tertentu dan memiliki karakteristik khusus yang
hanya ditemukan pada tempat (geografi ) tertentu.
Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bidang Hak Asasi
Manusia, yaitu bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana halnya HAM
pada umumnya, HKI melekat pada diri setiap orang hanya karena ia manusia dan
bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Hak-hak asasi merupakan
bagian dari hak-hak moral. Hak hak tersebut bersemayam dalam kemanusiaan
seseorang. Sumber langsung dari hak asasi manusia adalah martabat (nilai luhur )
setiap manusia. Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin matang sejalan
dengan kesadaran umat manusia yang juga semakin berkembang. Penghargaan
dan pengakuan terhadap-hak berhubungan erat dengan penghayatan, khususnya
nilai-nilai moral.
Sejalan dengan pendapat di atas Shad Saleem Faruqui mengatakan bahwa
hak-hak dasar melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia
manusia. Hak- hak tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa
memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna
kulit,kasta,kepercayaan, jenis kelamin dankebangsaan. Hak-hak itu bersifat
supralegal, yaitu tidak tergantung pada adanya suatu negara atau Undang-Undang
Dasar, mempunyai wewenang untuk bertindak lebih tinggi, dan lepas dari
pemerintah, dan dimiliki manusia, bukan karena perbuatan amal dan kemurahan
hati negara tetapi berasal dari sebuah sumber yang lebih unggul dari pada hukum
buatan manusia.
HaKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang
digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang
akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan
dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu
tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil dari
komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk
terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi
individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga
dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi.
2.2 Perlindungan HKI di Indonesia
Pengaturan tentang HKI di Indonesia, dapat dilihat dari Undang-undang
Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan menginventarisir
pengaturan HKI dalam Tiga Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan
perundang-undangan lainnya. HKI dalam UUD 1945, terutama Hak Cipta diatur
dalam Pasal 32, yang menetapkan agar pemerintah memajukan kebudayaan
nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan tentang
kebudayaan bangsa Indonesia sebagai “ Kebudayaan yang timbul sebagai buah
usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya”, “ termasuk kebudayaan lama dan
asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di Seluruh
Indonesia”. Amandemen kedua UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 28 C ayat
(1), bahwa:
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhandasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. “
Selain itu Pasal 28 ayat (3) menetapkan bahwa:
“ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Pengaturan ini sangat penting kedudukannya dalam kaitannya dengan
upaya melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat tradisional
Indonesia yang sangat potensial nilai ekonominya.
Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual meliputi sebagai berikut:
a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada
pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka
kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya
bedasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
b. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta
berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan
suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan
keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk
pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya
c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil
ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat
untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena
pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat
berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat
manusia. Selain itu, HAKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi
masyarakat, bangsa maupun negara.
d. Prinsip Sosial (The Social Argument)
Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI memberikan perlindungan kepada
pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan
atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan
masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi
sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia.
Kebutuhan negara Indonesia terhadap perlindungan Hak Atas Kekayaan
Intelektual akhirnya memaksa Indonesia untuk mengadopsi peraturan-peraturan
terkait. Peraturan yang terkait dengan HAKI digunakan secara resmi oleh
Indonesia sejak 1994 lalu. Peraturan tersebut terdapat pada Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan Agreement Establishing the World
Trade Organization atau pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia.
Tujuan perlindungan HaKI adalah untuk memberi kejelasan hukum antara
kekayaan intelektual yang merupakan hak kebendaan dengan si pencipta/penemu
atau pemegang hak dengan pemakai yang mempergunakannya. Agar supaya
perlindungan hukum itu ada, maka diaturlah ketentuan-ketentuan peraturan
perundangan yang berkaitan dengan HaKI. Dengan kata lain adapun tujuan
perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:
1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan
dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara
yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang
menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.
2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau
upaya menciptakan suatu karya intelektual.
3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk
dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat.
4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan
intelektual serta alih teknologi melalui paten.
5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena
karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa
pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.
2.3 Dasar Hukum HaKI
Dasar hukum mengenai HaKI di Indonesia sendiri diatur dengan undang-
undang Hak Cipta No.19 Tahun 2003, Undang-Undang Hak Cipta ini melindungi
antara lain atas hak cipta program atau piranti lunak komputer, buku pedoman
penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku (sejenis)
lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai
Perlindungan Hak Cipta, perlindungan ini juga mencakup :
Program atau Piranti lunak komputer, buku pedoman pegunaan program
atau piranti lunak komputer, dan buku-buku sejenis lainnya.
Dari warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan
di Amerika Serikat, atau
Untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang
diperoleh dari Undang-Undang Hak Cipta, atau untuk mana suatu badan
hukum (yang secara langsung atau tak langsung dikendalikan, atau
mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki,
oleh warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan
di Amerika Serikat) memiliki hak-hak ekonomi itu.
Program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program
atau piranti lunak komputer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama
kali diterbitkan di Amerika Serikat.
Para anggota BSA termasuk ADOBE, AutoDesk, Bently, CNC Software,
Lotus Development, Microsoft, Novell, Symantec, dan Santa Cruz Operation
adalah perusahaan-perusahaan pencipta program atau piranti lunak komputer
untuk komputer pribadi (PC) terkemuka di dunia, dan juga adalah badan hukum
Amerika Serikat yang berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu program
atau piranti lunak komputer, buku-buku pedoman penggunaan program atau
piranti lunak komputer dan buku-buku sejenis lainnya ciptaan perusahaan-
perusahaan tersebut dilindungi pula oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.
Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain
maka orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata.
Jika anda atau perusahaan melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja
dan tanpa hak memproduksi, meniru atau menyalin, menerbitkan atau
menyiarkan, memperdagangkan atau mengedarkan atau menjual karya-karya hak
cipta pihak lain atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk
bajakan) maka anda telah melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi
pidana sebagai berikut,
KETENTUAN PIDANA PASAL 72
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 dan ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu)
bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak
Rp. 500.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta
rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau
denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta
rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling
banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling
banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
1.500.000.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
Disamping itu, anda dan atau perusahaan anda juga dapat dikenakan
gugatan perdata dari pemegang atau pemilik hak cipta itu, yang dapat menuntut
ganti rugi dan atau memohon pengadilan untuk menyita produk-produk bajakan
tersebut dan memerintahkan anda atau perusahaan anda menghentikan
pelanggaran-pelanggaran itu.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
1. HaKI bagi masyarakat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan
hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan
tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan
dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau
penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara
ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan
pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu
karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan
timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik
sehingga timbul kompetisi.
2. Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum
meliputi:
Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan
dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara
yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang
menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.
Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau
upaya menciptakan suatu karya intelektual.
Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk
dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat.
Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan
intelektual serta alih teknologi melalui paten.
Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena
karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa
pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.
3. Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain
maka orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan
perdata. Jika seseorang atau perusahaan melanggar hak cipta pihak lain,
yaitu dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, meniru atau menyalin,
menerbitkan atau menyiarkan, memperdagangkan atau mengedarkan atau
menjual karya-karya hak cipta pihak lain atau barang-barang hasil
pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan) maka dianggap telah
melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana.
DAFTAR PUSTAKA
Robert Hass “Hak-hak Asasi Manusia dan Media”Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998.
Lindsey, Tim. Dkk. 2003. “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”.
Bandung : Alumni.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
hki.umm.ac.id/home.php
http://www.greasy.com/.agussardjono.accessed