BAB I

PENDAHULUAN

Menjelang dekade terakhir abad ke XX, dunia ini

ditandai oleh berbagai perubahan besar. Dunia sekarang

ini berada di tengah-tengah munculnya kemajuan-kemajuan,

seperti robotisasi, sistem informasi, sistem komunikasi,

sistem transportasi, sistem komputerisasi sampai sistem

perang bintang.

Kemajuan-kemajuan itu demikian pesat, sehingga

membawa banyak perubahan besar. Hal itu terjadi, karena

perkembangan ilmu dan teknologi. Perubahan dan perkemba-

ngan itu membawa akibat yang sangat luas, sehingga dam-

paknya mempengaruhi sistem nilai dan pola-pola hidup dan

kehidupan, hampir pada setiap individu, keluarga, masya-

rakat, bangsa dan negara. Pengaruhnya membawa dampak pu

la pada berbagai segi tata-cara kehidupan ekonomi, poli-

tik, sosial dan budaya. Dengan timbulnya berbagai peru

bahan, yang raencakup segi sedemikian luas dan kompleks,

menjadi banyak hal yang baru dan asing, sehingga muncul

sebutan istilah modern.

Proses modernisasi berjalan terus di mana-mana, i-

ni terjadi di berbagai belahan bumi, dan merupakan feno-

mena yang universal. Manusia ataupun bangsa-bangsa di

dunia pada zaman sekarang ini dihadapkan pada keharusan

menentukan sikap hidup di dalam kancah kehidupan dunia

yang sedang berubah dan berkembang. Dalam keadaan dunia

demikian, bangsa dan negara Indonesia sedang melakukan

pembangunan, yaitu pembangunan di segala bidang.

Pembangunan Indonesia pada hakekatnya adalah mem-

bangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Salah

satu faktor penting ialah pembangunan di bidang pendidik

an. Di dalam pendidikan itu terdapat istilah-istilah pen

didikan informal, pendidikan nonformal dan pendidikan

formal. Pendidikan informal seperti terdapat di rumah-

rumah dalam keluarga. Pendidikan nonformal dan formal

bentuknya berbagai jenis dan jenjang, dalam kursus-kursus

dan sekolah-sekolah. Jenis-jenis pendidikan nonformal

dan formal bersifat umum dan kejuruan atau keterampil-

an. Jenjang pendidikan formal ialah dari tingkat sekolah

dasar sampai ke perguruan tinggi. Dari jenjang - jenjang

pendidikan ini yang menjadi fokus perhatian adalah pada

pendidikan tinggi. Karena pada pendidikan tinggi inilah

yang menjadi pusat tumpuan dan harapan munculnya kemaju-

an dan modernisasi melalui pengembangan ilmu dan tekno-

logi.

Pendidikan adalah aerupakan hakekat manusia. Manu

sia adalah produk daripada proses pendidikan. Bagi bang

sa Indonesia, pendidikan merupakan usaha sadar mempenga

ruhi pengembangan dan pembentukan manusia modern, menge

nai perubahan-perubahan nilai dan sikap, yang berdasarkan

pada budaya bangsa, aspirasi atau cita-cita masyarakat,

dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dengan

konstelasi Bhineka Tunggal Ika, berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan manusia Indonesia mo

dern, seperti yang disebut di atas itu menjadi idaman dan

tujuan utama pembangunan pendidikan di Indonesia, yang pa

da dasarnya pendidikan itu menjadi tanggungjawab keluarga,

masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan manusia Indonesia modern memerlukan kri-

teria. Usaha menemukan kriteria harus kembali pada sumber-

nya, ialah yang tercantum dalam GBHN. Penjabarannya dalam

Pelita dan dengan berbagai cara serta metoda pelaksanaan-

nya. Sebagai realisasinya berlangsung pada operasional pro

gram dan kurikulum. Kriteria yang dimaksud ialah yang me-

menuhi ciri-ciri ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ke-

cerdasan, kepribadian, keterampilan, berdemokrasi, cinta

tanah air, rasa tanggungjawab, lebih dapat menerima dan

menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan yang positif

dan meninggalkan hal-hal yang negatif, lebih mampu mengu-

tarakan pendapat dengan substansi yang benar dengan cara

yang baik, berorientasi ke masa depan yang lebih baik, ke-

sadaran akan makna dan waktu, organisasi, teknologi dan

ilmu pengetahuan.

Gambaran di atas menunjukkan kompleksitas dunia pen

didikan dan bertumpu pada keterkaitan berbagai unsur yang

harus terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan, membentuk

manusia seutuhnya dalam pembangunan masyarakat seluruhnya.

Salah satu alat utama untuk mewujudkannya ialah pendidikan,

yang harus direncanakan, dilaksanakan dan disertai dengan

pengawasan melalui program operasional, sehingga menun-

jang cita-cita pembangunan Indonesia. Di dalam konteks i-

ni arti perguruan tinggi menjadi penting. Lembaga ini

diharapkan dapat menciptakan para ilmuwan yang berkepriba-

dian, memiliki sikap hidup dalam kehidupan dan berkembang-

nya ilmu dan teknologi, yang pada gilirannya menjadi pe-

nunjang dalam memacu dinamika kemajuan bagi proses moder-

nisasi. Hal ini mengingat fenomena, bahwa yang mendasari

perubahan-perubahan besar sekarang ini, pada waktu menje-

lang berakhirnya abad ke XX, terutama adalah ilmu dan tek

nologi. Demikian tugas besar yang diemban lembaga pendidi

kan tinggi merupakan komponen pembangunan, yang harus i-

kut serta mempersiapkan kondisi tinggal landas.

Berdasarkan garabaran tersebut, perguruan tinggi se

bagai lembaga pendidikan formal pada peringkat tertinggi,

harus membenahi diri agar dapat mewujudkan harapan dan

menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang bisa diandalkan. Un

tuk itu ia harus menjalin fungsi-fungsi manajemen, serta

memadukan unsur-unsurnya dan melakukan kegiatan-kegiatan

terhadap program-program utama. Dalam konteks itulah per

guruan tinggi perlu menata penanganan manajemen, dalam

hal ini manajemen sistem perencanaan, penyusunan program

dan penganggaran (SP4), yang telah tertuang dalam pola

Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (KDPPT)

di Indonesia dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan perkataan lain bahwa dalam melaksanakan penanganan

perguruan tinggi, salah satu ukuran keberhasilannya ialah

terletak pada tingkat kemampuan mengimplementasikan mana

jemen SP4, secara efisien dan efektif, yang khusus menja

di kasus yang menarik untuk dijadikan penelitian.

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang melaksanakan

pendidikan tinggi formal, raerupakan salah satu sub sistem

pendidikan, yang menempati posisi penting dalam pembangu

nan bangsa dan negara Indonesia. Peranan penting yang di-

embannya dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan. Per

guruan Tinggi dapat dilihat sebagai lembaga pendidikan

tinggi bagi investasi sumber daya manusia, yang karyanya

kelak akan menunjang dinamisasi kemajuan proses moderni-

sasi untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Pandangan ini

menjanjikan harapan, bahwa lembaga pendidikan tinggi, a-

kan berperan menghasilkan tenaga-tenaga yang cerdas, ung-

gul, ampuh dan berkualitas akademik, yang pada gilirannya

mampu menghadapi perubahan-perubahan yang berkembang ser

ta turut menyertai masyarakat menyongsong masa depan yang

dinamis dan lebih baik. Sehingga akhirnya dapat meningkat

kan kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat dan ne

gara.

Perguruan Tinggi adalah wadah tempat mengasuh dan

membina pendidikan putera-puteri bangsa pada peringkat

pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan tenaga, yang ke-

lak akan mengemban tugas menunaikan kewajibannya di bidang

tanggungjawab yang dipikulnya, yang bersifat ilmiah dan

profesional.

Sisi lain dapat dilihat dari pandangan bahwa pergu

ruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai

peranan dan fungsi penting, mengembangkan ilmu, teori, pe-

ngetahuan dan menemukan hal-hal yang baru. Pandangan ini

menaruh harapan pada perguruan tinggi menjadi pusat pe

ngembangan ilmu dan teknologi serta budaya. Dengan perka-

taan lain perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan ting

gi menjadi tumpuan harapan mendinamisasikan masyarakat dan

menjadi pelopor dalam pengembangan penemuan-penemuan baru

dan merealisasikan hasilnya guna kesejahteraan umat manu

sia.

Pandangan lain melihat pendidikan tinggi itu dapat

berperan bahwa, ia mengemban tugas mengembangkan budaya

dan moralitas umat. Banyak umat manusia di berbagai tempat

belahan dunia dilanda gejolak hidup dan kehidupan yang ti

dak menentu, serta berkelanjutan menjurus pada hal-hal

yang tidak etis. Keberadaan negara maju di tengah - tengah

banyak bangsa yang merana, sehingga menimbulkan berbagai

penderitaan dan kelaparan, disamping itu perang tidak res-

mi berkepanjangan dengan menggunakan berbagai alat persen-

jataan, yang memerosotkan peradaban. Banyak kontradiksi

kehidupan yang tajam dalam tawa dan tangis umat manusia.

Dalam banyak kejadian ironisnya bersamaan dengan derap di-

namika jaman kemajuan. Hal ini semua bagi kita menjadi cer-

rain dan pelajaran, sekaligus tantangan untuk tidak surut

mundur ke belakang, melainkan terus maju memantapkan diri

dengan kerangka dasar tinggal landas, dalam proses moder-

nisasi bangsa yang sedang membangun, yang pada gilirannya

lebih berjaya dan turut serta mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam hal itu pendidikan tinggi menjadi katalisator

dan dinamisator, yang harus mampu mengantarkan perjalanan

masyarakat sekarang ke kehidupan masa depan yang lebih ba

ik. Dapat meneruslanjutkan arahan modernises! lebih mantap,

yang bagi bangsa Indonesia terbangunnya masyarakat

yang patriotik, cerdas dan sejahtera.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa pendidikan

tinggi mempunyai fungsi ganda, yakni memberikan pengajaran,

pelatihan dan pendidikan, serta menemukan hal-hal baru da

ripada hasil penelitian, pengembangan ilmu, teknologi dan

budaya dengan memberikan sumbangan berupa pengabdian kepa

da masyarakat sejalan dengan kemajuan modernisasi zaman.

Tampak fungsi pendidikan tinggi dalam pembangunan bangsa,

posisinya sangat penting. Berbagai aspek meluas kaitannya

dalam lembaga pendidikan tinggi. Dimensi administrasi pen

didikan membuka cakupannya, ia memadukan fungsi-fungsi dan

unsur-unsur dalam manajemen bagi pengembangan dan pembang

unan. Dengan perkataan lain pengelolaan pendidikan tinggi

menyangkut fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pe-

8

ngawasan dipadukan dengan unsur-unsur manusia, fasilitas/

sarana dan dana, demikian pula dengan alam budaya.

Semua itu menunjukkan gambaran perguruan tinggi se

bagai lembaga pendidikan tinggi formal, perlu penanganan

yang seksama, pembinaan yang terarah, sistematis dan ber-

kelanjutan. Untuk itu perlu melakukan penanganan dengan

cara pendekatan sistem, oleh karena itu pula perlu pema-

haman dan penguasaan berbagai konsep dan operasionalisasi

secara profesional. Hal ini sehubungan dengan berbagai

kegiatan program-program lembaga dengan sasaran dan tuju

an yang telah ditetapkan. Pembangunan pendidikan yang ba

ik adalah yang memenuhi kriteria sesuai dengan TAP MPR/

GBHN, yang dijabarkan dalam pelita, antara lain yaitu se-

perti yang dikemukakan oleh Tilaar (1970:53): "Jadi, pen

didikan yang baik dapat dirumuskan sebagai suatu sistem

pendidikan yang mempunyai keseimbangan antara aspek kua-

litas dan kuantitas". Tentu rumusan itu cukup padat, ka

rena didalamnya tersirat hal-hal yang menyangkut produk-

tivitas pendidikan. Upaya untuk mencapai produktivitas

pendidikan adalah hal yang tidak berdiri sendiri, ia mem

punyai interelasi dengan banyak faktor dan variabel, kai

tan produktivitas erat dengan organisasi, proses dan in-

dividu pelaksana. Produktivitas adalah kombinasi efisien-

si dan efektivitas. Efisiensi adalah sebagai proses, men-

cakup unsur-unsur kegairahan, semangat, kepercayaan diri,

disiplin, tanggungjawab dan penyelenggaraan yang lancar.

Dalam hal ini tekanannya pada penyelenggaraan. Efektivitas

adalah hal-hal yang berkenaan dengan pemerataan pendidikan,

hasil yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat lu

as, penempatan kerja, dan pendapatannya yang layak. Menge

nai efektivitas menunjukkan keberhasilan. Faktor lain yang

turut berpengaruh ialah pengawasan. Pengawasan sangat mem

pengaruhi produktivitas, sehingga dampaknya akan nampak pa

da proses dan hasilnya. Pengawasan adalah mencakup berbagai

hal mengenai edukatif, personil dan materiil. Pelaksanaan

pengawasan dalam bentuk supervisi, inspeksi dan kontrol

dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan pro

duktivitas pendidikan. Pengelolaan tidak lepas daripada

pertanggungjawaban. Hal itu semua menyangkut permasalahan

yang erat kaitannya dengan implementasi manajemen. Dalam

hal ini yang dimaksud manajemen SP4 pada IKIP Bandung.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, M. Makagiansar

dalam Memorandum Akhir Jabatannya, mengingatkan para peja-

bat dan pengelola pendidikan pada KDPPT dengan mengemuka-

kan perlunya konsep-konsep utama yang jelas. Ditunjukkan -

nya bahwa konsep dasar itu memerlukan filsafat yang kon-

krit dan pengembangan program-program yang jelas. Maka de

ngan demikian, kedua unsur itu, yakni filsafat dan program

memberi kemungkinan pelaksanaan tugas-tugas pokok yang ba

ik.

Kedudukan dan tugas perguruan tinggi sebagai lemba

ga pendidikan tinggi seiring dengan gerak dinamikanya za-

10

man dalam proses modernisasi yang melanda dunia, khusus

bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, maka perguru

an tinggi harus bergerak dinamis dalam proses modernisasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi M. Makagiansar (1980 :

10) mengingatkan pada pidato Menteri Pendidikan dan Kebu-

dayaan sebagai berikut :

Pendidikan Tinggi harus dapat menghubungkan keadaansekarang dan masa depan, harus dapat mengusahakan di-temukannya arah modernisasi yang dituju, yaitu menujukepada pembangunan masyarakat dikemudian hari. Jelas-lah bahwa fungsi pendidikan tinggi tidaklah terletakdalam hanya memberi pengajaran, akan tetapi dalam hal-hal baru yang kiranya dapat memberi sumbangan nyatakepada pengarahan azas modernisasi.

Dalam posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Syarif Thayeb mengemukakan di depan Rapat Kerja tahunan an

tara Direktorat Jenderal dan para Rektor Uhiversitas/Insti-

tut Negeri bulan Februari 1975, yang kemudian inti pidato-

nya itu dikukuhkan pada bulan Juli 1975, dengan Surat Ke

putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0140/U/1975,

tentang Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

(KDPPT), yang isinya seperti tersebut di atas.

Pengarahan pelaksanaan yang ditetapkan KDPPT ter-

cantum dalam Memorandum Akhir Jabatan M. Makagiansar (1980

:30) mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penjiwaan atau penghayatan tugas pendidikan tinggi.2. Kedudukan pendidikan tinggi sebagai lembaga masya

rakat .3. Cara-cara pelaksanaan pendidikan tinggi.4. Keharusan berpartisipasi dalam pengembangan.5. Mencapai tujuan pendidikan.

Butir-butir itu merupakan perincian dalam pengara-

11

nan bagi pegangan untuk perencanaan dan pelaksanaan pengem

bangan dan pembangunan perguruan tinggi. Menyinggung hal-

hal yang mencakup perguruan tinggi, adalah meliputi naung-

an terhadap struktur kelembagaan pendidikan tinggi nasio-

nal dan formal, sebagai suatu sistem baik lembaga pendidi

kan tinggi negeri maupun swasta harus berlindung dalam sa

tu pola yang sama. Upaya-upaya seperti tercantum dalam Me

morandum Akhir Jabatan Direktur Jenderal, M. Makagiansar

(1980:30) sebagai berikut :

1. Pengembangan Ianjut dari pemantapan peranan lembaga perguruan tinggi sebagai suatu sarana nasi-onal (National Instrument) yang menjamin pemben-tukan manusia seutuhnya serta tercapainya secaraefektif persatuan bangsa dan negara.

2. Konsolidasi lembaga pendidikan tinggi secara regional di dalam daerah-daerah tertentu yang mem-punyai potensi untuk menjadi pusat-pusat pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah untukkepentingan nasional.

3. Pembinaan sistem pendidikan tinggi yang memung-kinkan kerjasama yang luas dan intensif antaraberbagai lembaga pendidikan tinggi sebagai unsurunsur sistem yang saling berkaitan dan salingmengisi.

Unsur-unsur pokok dalam butir-butir itu menandai ka-

idah-kaidah, yang merupakan ciri-ciri bagi lembaga pendidi

kan tinggi melaksanakan missi dengan arahan yang harus di-

tuju, nampak jelas diwarnai makna konsep manajemen. Seba

gai contoh mengenai implementasi manajecen dalam Memoran

dum Akhir Jabatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ,

M. Makagiansar (1980:15), tentang evaluasi pendidikan ting

gi pada tahun 1975, yang hasilnya diungkapkan sebagai

berikut :

12

1. Adanya ketidakseimbangan yang beear/menyolok antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita, baik ditinjau dari segi potensi, hasil usaha ma-pun peminat (permintaan masuk calon mahasiswa).

2. Produktivitas yang sudah atau kekuranglancaranpendidikan.

3. Komposisi dan struktur pembidangan ilmu yang ku-rang meyakinkan, terutama untuk perkembangan kedepan.

Zf. Menghadapi permintaan masuk yang besar.5. Kemampuan yang sangat terbatas untuk tumbuh (ber-

kembang) melalui kekuatan sendiri.6. Belum adanya ketenangan yang mantap dikalangan

masyarakat belajar.

Butir-butir tersebut merupakan hasil penelaahan a-

tau evaluasi yang dilakukan dalam rapat tersebut. Bukan

bermaksud untuk membicarakan isinya, namun dalam melihat

pokok-pokok masalahnya, nampak kumpulan butir-butir itu rae-

nunjukkan adanya unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pe

ngawasan atau evaluasi serta pertanggungjawaban. Dangan ka-

ta lain , hal itu berarti mengungkapkan penilaian terhadap

operasional manajemen yang sudah berjalan.

Dengan melakukan evaluasi, kita dapat melihat perma

salahan dalam pendidikan. Kemudian muncul upaya yang harus

dilakukan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan berupa

"adjusment" dan "re-adjusment", atau "re-planning" dan se-

teru8nya, yang pada gilirannya perlu didorong dengan mem

beri kemungkinan untuk mampu dan berani berinovasi. Yang

jelas dalam hal ini, bahwa program dan penyusunan strategi

dalam melaksanakan manajemen pengembangan dan pembangunan

pendidikan tinggi sangat penting.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi

13

memegang tanggung jawab dalam kemajuan ilmu dan teknologi,

yang realisasinya dihadapkan pada keharusan melakukan pe-

ngelolaan yang terarah, sistematis, menyeluruh dan kontinu.

Usaha tersebut perlu didukung oleh konsep manajemen mela-

lui suatu model dengan pendekatan sistem. Pelaksanaan rea-

lisasi pendidikan tinggi seperti diharapkan dapat mewujud-

kan produktivitas, dan relevans dengan program pendidikan.

Dengan demikian pelaksanaan kegiatan program memerlukan ma

najemen perencanaan. Penampilan manajemen perencanaan da

lam arti luas dapat terjadi khusus di dalam unit perencana

an, tetapi juga terjadi di dalam semua unit suatu orga-

sasi.

Pelaksanaan KDPPT yang dikemukakan Dirjen Pendidik

an Tinggi di dalam Rapat Kerja Rektor Uhiversitas/Institut

Negeri seluruh Indonesia pada tanggal 17 Februari 1975 di

Jakarta ditawarkan acuan implementasi konsep operasional

"Planning, Programming, Budgeting System" (PPBS) untuk di

jadikan model pengelolaan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Akhirnya rapat itu raenetapkan sebagai keputusan dari pada

kesepakatan bersama, mensyahkan PPBS menjadi model dan se

cara bertahap gagasan itu diimplementasikan di Perguruan

Tinggi seluruh Indonesia, dan berkembang apa yang sekarang

disebut SP4.

Penerapan SP4 secara penuh telah diimplementasikan

dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri di seluruh In

donesia. Demikian pula IKIP Bandung sejak tahun 1977 telah

14

melaksanakan pengembangan dan pembangunan, yang pengelola-

annya menggunakan cara SP4, sesuai dengan kesepakatan ber-

sama dan ketentuan yang berlaku serta mengakomodasikan po-

la KDPPT.

Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pengelo

laan telah dilakukan guna peningkatan efisiensi dan efek

tivitas dalam rangka mencapai produktivitas pendidikan.

Berbagai kebijaksanaan,baik berdasarkan kebijaksanaan na-

sional maupun institusional dengan mempertimbangkan dan

memperhatikan berbagai perkembangan dan kemajuan IKIP Ban

dung sendiri, telah disusun Usulan Anggaran Rutin (UAR) dan

Proyeksi Anggaran Rutin (PAR) tiap tahun.

Berbagai macam masalah dan hambatan dicoba-pecahkan

dengan harapan memberi dampak positif guna peningkatan ke-

berhasilan mencapai tujuan dan sasaran. Pelaksanaan SP4 di

IKIP Bandung memadukan fungsi-fungsi manajemen dan unsur-

unsurnya dengan kegiatan gagasan-gagasan KPU. Adapun gaga-

san-gagasan KPU yang tercantum dalam Memo Rektor IKIP Ban

dung, ialah mengenai : Peningkatan produktivitas pendidik

an, Peningkatan daya tampung, Pendayagunaan potensi pene

litian, Peningkatan kepekaan sosial melalui pengabdlan ke

pada masyarakat, Bidang kemahasiswaan, Kemampuan untuk ber

kembang, dan Kerumahtanggaan.

Berbagai upaya pengembangan dan pembinaan pendidik

an tinggi seperti dikemukakan di atas itu, menunjukkan per-

lunya penanganan secara menyeluruh dan jelas tujuannya. SPif

15

telah dilaksanakan di IKIP Bandung. Sejauh mana implemen-

tasi manajemen SP4 itu ? Hal ini merupakan hal yang mena-

rik untuk diteliti.

2. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang dikemu-

kakan di atas, berulangkali disebutkan persoalannya me-

nyangkut manajemen SP4 pada IKIP Bandung. Di bawah ini di-

jelaskan identifikasi masalahnya.

"Sistem Penganggaran Terpadu" (SPT) atau dikenal

dengan istilah SP4 yang dikembangkan (SP4 TDK) telah di-

coba dan diterapkan dalam Penyusunan Anggaran Rutin yang

diproses bersama-sama dengan Penyusunan Anggaran Pemba

ngunan. Seyogianya demikian dalam penyusunan anggaran, a-

gar terdapat sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan pe

ngembangan dan pembangunan pada lembaga perguruan tinggi

sebagai suatu sistem, guna memudahkan pengaturan dan pe

ngawasan dalam pencapaian sasaran, karena kedua bidang

anggaran itu meminta pertanggungjawaban yang berbeda dan

terpieah. Hal itu berjalan pada perguruan tinggi-perguru-

an tinggi di seluruh Indonesia, berdasarkan ketentuan yang

telah ditetapkan sesuai KDPPT, dan menjadi kesepakatan

bersama untuk menggunakan cara pengelolaan perguruan ting

gi di Indonesia dengan model pendekatan SP4. Demikian ju-

ga pengelolaan yang diterapkan pada IKIP Bandung, gamba-

rannya seperti terdapat dalam paradigma gambar-1 berikut

ini.

Anggaran

Rutin

AnggaranPembangunan

Gambar 1

Paradigma Proses Implementasi SP4 dalam

SPT atau dalam SP4 yang dikembangkan

S.P.T.

SBf Yk

Badanf-

Perencanaan

Program

Proyek

Clvitaa

Akademika

ProgramPengembangandan Pembangunan Pendidikan

Karakter SP4Unsur SP4

16

-)[ Tujuan

a. Anggaran Rutin ditujukan untuk penyelenggaraan pendidi

kan, yang berlangsung secara konvensional, berlaku se-

perti biasa. Adapun anggaran pembangunan (DIP) dituju

kan bagi kegiatan pengembangan dan perbaikan sistem

pendidikan.

b. SP4 adalah cara penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

program dan penganggaran merupakan suatu model kegiatan

operasional untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan

sarana dan sumber daya yang ada dan disediakan secara

berencana. "Sistem Penganggaran Terpadu" (SP4 YDK), su-

17

atu penyusunan Anggaran Rutin bersama-sama diproses de

ngan penyusunan Anggaran Pembangunan.

c. Perencanaan, program dan proyek merupakan penjabaran

struktur operasional pelaksanaan, secara hierarkhi dan

terinci dari SP4.

d. Program pengembangan dan pembangunan pendidikan dengan

Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan, realisasinya

menggunakan model yang telah disepakati bersama ialah

dengan cara SP4 yang menggunakan SPT atau SP4 YDK.

e. Lembaga serta badan-badannya merupakan komponen-kompo-

nen struktural, yang merupakan wadah dan wahana proses

operasional konsep dan realisasi pelaksanaan rencana,

program dan proyek.

f. Civitas akademika adalah para partisipan aktif dan kre-

atif, yang secara integral dan individual turut mengam-

bil bagian dan penuh tanggung jawab.

g. Karakteristik dan unsur-unsur SP4 adalah merupakan kon

sep, wawasan, pedoman, petunjuk-petunjuk, pegangan dan

arah dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan rencana,

program dan proyek guna mencapai tujuan yang telah di-

tetapkan.

h. Tujuan, target dan sasaran merupakan struktur cita-

cita yang diharapkan berdasarkan rasional kebutuhan me-

nurut kondisi waktu dan lingkungan.

Keterpaduan operasional dalam proses penyusunan

anggaran dan implementasinya antara lain ditandai oleh :

18

a. Masalah-masalah yang dihadapi harus dilihat sebagai su

atu keseluruhan yang integral.

b. Penggunaan strategi dan kebijaksanaan yang sama seba

gai satu kesatuan yang utuh.

c. Menetapkan penggunaan data dasar dan unit biaya sama.

d. Penggunaan pola dan metoda pendekatan yang sama, yaitu

SP4 dengan UAR, PAR dan Anggaran Pembangunan (DIP).

Sebagai tinjauan umum tentang SP4 di Perguruan Ting

gi di Indonesia mengenai siklus SP4 dan kegiatan para pe-

jabat/lembaga yang terlibat SP4, serta struktur programnya,

gambarannya seperti dikemukakan di bawah ini :

Siklus SP4

SP4 memiliki siklus operasional yang mengatur urut-

an dan jadwal kegiatan administrasi pembangunan bagi selu

ruh perangkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan

Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sik

lus ini telah disesuaikan dengan administrasi pembangunan

nasional yang menggunakan DUP dan DIP. Sehingga dengan de

mikian pelaksanaan SP4 sejalan dengan prosedur pelaksanaan

peraturan dan ketentuan siklus administrasi pembangunan

nasional.

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam siklus perencanaan

SP4, mempunyai hubungan yang satu dengan lainnya, seperti

Perguruan Tinggi/Kopertis, Direktur dan Konsorsium sampai

ke tingkat Menteri melalui Direktur Jenderal, yang secara

singkat dapat dilihat dalam gambar-2 dan gambar-3.

Gambar-2

SIKLUS SISTEM PERENCANAAN

PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

19

TS TS + 1 IS + 2

pejabat/LEMBAGA

Penetapan Kebijaksanaan Penetapan Program DUP DIP

MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP OES JAN FEB MRT APR

MENTERI

cq

DIRJEN

.

FENGA

RAHAN

PEREN

CANAAN

PROGRAM

M?K

PENETAPAN

PROG

RAM

^NETAP

ANGG

PENGE

SAH

AN

DIP

11

11

iii.

DIREKTUK

DAN

KDNSOK -

SIUM

1

4 HiiiiM K 0 KONSEf

MPK

i

iii

R

&

K

1

11 .

SrJPtRGURU-AN

TINGGI /KOPERTIS

UP

JL '

DIP-KPOK

A

K

R

&

K

OUP

TS « tahun sekarang ,KPO • Konsep Program Op.railon11MRO * Memorandum Rencana Operaslonll

UP « Usulan ProgramRAK « Review A Kcmentar

MDK » Memo Program Koordinatlp

Gambar-3KEGIATAN PEJABAT/LEMBAGA YANG TERLIBAT SP4

OIP « Daftar Islan ProyekDUP « Oaftar Usulan Proyek

PEJABAT/LEMBAGA

KEGIATAN

W A K T U

JAN feb|mrt1

APR meiIjun JUL AGS SEP OKT NOP DES

MENTERI Mensahkan DAFTAR ISIAN PROYEK •1

DIREKTUR

JENDERAL

Menyusun PENGARAHAN PERENCANAAN PROGRAM • •I

Menqeluarkan PENGARAHAN PERENCANAAN PROGRAM IMem 11j h dan menetapkan PKOGKAMMenetapkan Anggaran

mPenyempurnaan KONSEP MEMO PROGRAM KOORO. danpenyesualan MPK

SECRETARIAT

DIREKTUR

JkNDERAL

Menglrlmkan MEMO PROGRAM KOOROINATIF JLMenalrlmkan OAFTAR PROGRAM yq.tlh.dlsetujul 1Menyusun DAFTAR USULAN PKOYtK - PUSAT

Menglrlmkan D»FTAR USULAN PROYEK KE BAPPENAS •Menglrlmkan SURAT PfcMBbRllAHUAN PLAFOND ANOG. j|Merevlsl KONSEP DAFTAR ISIAN PROYEK •

UlREKTUR/

KONSORblUM

Menyusun KONSEP MEMO PROGRAM KOOROINATIF J •Menyusun MEMORANDUM RENCANA OPERAS1UNIL i

PtRGURUAN

TINGGI '

KOPERTIS

Menyusun KONSEP OAFTAR ISIAN PROYEK

Menglrlmkan KONSEP DAFTAR ISIAN PROYEK 1Menyusun USULAN PROGRAM

Menyusun KONSEP PROGRAM OPERASIONIL mMengirlmKan USULAN PROG.dan KUNSEP PHOGR.OPR.

Menyusun DAF1AR USULAN PROYEK

Menglrlmkan DAFTAR USULAN PHOYEK 1

20

Urutan kegiatan yang ada pada gambar-2 dan jadwal

kegiatan para pejabat/lembaga pada gambar-3 maka terlihat

aktivitas siklus sebagai berikut:

a. Mulai pada bulan Juni tahun sekarang (TS) Perguruan

Tinggi menyusun Konsep Program Operasional (KPO) untuk

tahun (TS + 2) sampai dengan (TS + 4).

b. KPO setelah diteriraa dari Perguruan Tinggi, maka pada

bulan September dan Oktober tahun sekarang (TS),Direk

tur dan Konsorsium menyusun Memorandum Rencana Opera

sional (MRO).

c. Berdasarkan MRO dan KPO, mulai awal bulan Desember ta

hun sekarang (TS) sampai bulan Januari (TS + 1), Di

rektur Jenderal menyusun Pengarahan Perencanaan Prog

ram (P3).

d. Berdasarkan dokumen (P3) dan pendapat-pendapat Pergu

ruan Tinggi tentang dokumen tersebut, dari awal bulan

Maret sampai dengan pertengahan bulan April tahun (TS

+1), Direktur dan Konsorsium menyusun Konsep Memo Pro

gram Koordinatif (MPK) untuk tahun (TS + 2).

e. Setelah menerima MPK, dari pertengahan bulan April sam

pai pertengahan bulan Mei tahun (TS + 1), Direktur Jen

deral menyempurnakan konsep tersebut dan mengesahkannya

menjadi dokumen MPK untuk tahun (TS + 2).

f. Setelah menerima MPK, pada bulan Juni tahun (TS + 1),

Perguruan Tinggi menyusun UP untuk tahun (TS + 2).

21

g. Setelah menerima UP dari Perguruan Tinggi, mulai per

tengahan Juli sampai dengan akhir Agustus tahun (TS +

1), Direktur Jenderal memilih dan menetapkan proyek

yang dapat dilaksanakan beserta perkiraan anggaran

yang akan diterima oleh suatu Perguruan Tinggi untuk

tahun (TS + 2).

h. Berdasarkan hasil penetapan proyek dari Direktur Jen

deral, mulai pertengahan bulan Oktober sampai dengan

pertengahan bulan November tahun (TS + 1), Perguruan

Tinggi menyusun Daftar Usulan Proyek untuk tahun (TS

+ 2).

i. Setelah menerima DUP dari Perguruan Tinggi, pada bu

lan Desember tahun (TS + 1), Direktur Jenderal mene

tapkan anggaran yang akan dialokasikan ke suatu Per

guruan Tinggi.

j. Setelah mengetahui besarnya alokasi anggaran yang a-

kan diterima, mulai pertengahan bulan Januari sampai

minggu pertama bulan Februari tahun (TS + 2), Perguru

an Tinggi menyusun konsep DIP.

k. Pada bulan Maret tahun (TS + 2), Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan mensyahkan DIP proyek Perguruan Tinggi.

Struktur Program

a. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang

oleh Dirjen Dikti sebagai Rencana Strategi (rapat Rek

tor Februari 1977) menjadi pegangan dasar usaha pe-

22

ngembangan sistem pendidikan tinggi nasional. Kerang-

ka tersebut menetapkan arah-arah pengembangan dan te

lah dirumuskan jenis-jenis usaha sampai dengan ting-

kat Program Utama (PU).

b. Dirjen dan Perguruan Tinggi berusaha mempertinggi e-

fisiensi dan efektivitas proses-proses administrasi

dalam usaha-usaha pengembangan, sebanyak mungkin meng

gunakan metode perencanaan yang sistematis. Perumusan

usaha-usaha pengembangan diperinci di tingkat program.

c. Program-program diperinci menjadi kesatuan- kesatuan

kegiatan pengembangan yang lebih spesifik, disebut

proyek.

d. Perumusan proyek mengenai hal yang berkaitan langsung

dengan sesuatu program tertentu, sepenuhnya menjadi

urusan lembaga perguruan tinggi.

Penerapan SP4 pada Perguruan Tinggi di Indonesia

dalam pelaksanaannya berhasil menyusun program - program

yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dan pegangan da

lam suatu kurun waktu tertentu. Hal itu berpengaruh pada

berbagai analisis dalam penyusunan KPO, yang pada dasar-

nya merupakan mekanisme perencanaan untuk kurun waktu 3

tahun, yang dimodifikasi pada setiap tahun penyusunan

program. Disamping itu terdapat pula dokumen lain, ialah

Usulan Program (UP), yang disusun untuk satu tahun angga

ran.

KPO dan UP, kedua-duanya raenunjukkan gambaran ek-

23

sistensi otonomi kelembagaan perguruan tinggi dalam penyu

sunan program, karena kedua dokumen SP4 tersebut disusun

sebagai perencanaan lembaga, yang selanjutnya untuk diu-

sulkan kepada pihak-pihak yang mengatur pengalokasian dana

pembangunan. Produk akhir kegiatan SP4 muncul dalam wujud

berupa Daftar Isian Proyek (DIP). Ia merupakan gambaran

terpadu "bottom up and top down" dalam perencanaan dan pe

nyusunan program berupa perpaduan antara otonomi lembaga

dan pengarahan dari atas. Maka DIP adalah ukuran kualitas

KPO, yang menjadi indikator kualitas dan fisibilitas prog

ram-program yang diusulkan lembaga. Karena hal itu menjadi

salah satu ciri utama dalam SP4, sebagai penganggaran pro

gram. Derajat fisibilitas program merupakan tanda yang da

pat menentukan persetujuan terhadap anggaran yang diajukan,

Dalam proses impleraentasinya mempertimbangkan :

a. SP4 ialah cara penyusunan dan pelaksanaan pembiayaan

untuk mencapai tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya

b. Perencanaan, program dan proyek ialah penjabaran struk

tur operasional pelaksanaan.

c. Lembaga, badan dan unit merupakan komponen struktur o-

perasional.

d. Civitas akademika adalah para partisipan aktif, indivi

dual dan integral.

e. Pelaksanaan dan pengawasan.

f. Pertanggungjawaban.

24

Hal-hal tersebut muncul dalam kaitannya dengan ma

najemen SP4. Program-program garapan dengan berbagai per-

soalan yang dihadapi IKIP Bandung cukup banyak. Demikian

pula terdapat banyak permasalahan yang menarik untuk di-

kaji. Namun yang menjadi fokus penelaahan dalam hal ini

dilihat dari sudut administrasi pendidikan, khususnya me

ngenai manajemen, lebih khusus lagi implementasi manaje

men SP4.

Dari pembatasan identifikasi masalah dapat dijelae-

kan bahwa penelitian yang dilakukan bermuara pada masalah

manajemen SP4, yang dapat dirangkumkan sebagai berikut :

a. Inti permasalahan penelitian ini dipusatkan di seputar

implementasi manajemen SP4, berkenaan dengan fungsi-

fungsi sehubungan dengan unsur-unsurnya.

b. Objek studi penelitian ini diarahkan pada fungsi-fungsi

manajemen SP4» ialah penyusunan, pelaksanaan, pengelo

laan, pengawasan dan pertanggungjawaban, sehubungan de

ngan unsur-unsur manajemen SP4, ialah personil, materi

al, dana, ekspertis dan waktu.

3. Rurausan Masalah

Dalam manajemen SP4 di IKIP Bandung, menghendaki e-

fisiensi dan efektivitas dalam implementasinya. Manajemen

menyangkut fungsi eksekutif kepemimpinan, yang pada dasar-

nya adalah; kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasi-

an, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pengawasan. Adapun

kegiatan manajemen SP4 sebagaimana telah berulangkali di-

25

sebutkan terdahulu adalah; penyusunan SP4, pelaksanaan

SP4, pengelolaan dana SP4, pengawasan SP4, dan pertang

gungjawaban SP4.

Masalahnya sekarang yang menjadi pokok penelitian

adalah, sampai sejauh namakah efisiensi dan efektivitas

manajemen SP4 itu. Dari masalah yang disebutkan di atas

dapatlah dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut.

a. Dalam kegiatan Penyusunan SP4

1) Bagaimana komposisi personalia dalam penyusunan

SP4 ?

2) Bagaimana alokasi dan penggunaan dana dalam penyu

sunan SP4 ?

3) Bagaimana jenis dan jumlah material dalam penyusu

nan SP4 ?

4) Bagaimana penggunaan/pemanfaatan waktu dalam pe

nyusunan SP4 ?

5) Bagaimana memanfaatkan orang-orang yang berkeahlian

dalam penyusunan SP4 ?

6) Bagaimana mempartisipaslkan peserta dalam penyusu

nan SP4 ?

b. Dalam kegiatan Pelaksanaan SP4_

1) Bagaimana operasionalisasi/realisasi DIP dilaksana-

kan ?

2) Apakah operasionalisasi program dalam DIP tergam-

barkan pada kegiatan tujuh KPU ?

3) Apakah realises! dana anggaran DIP tergambarkan

26

dalam kegiatan program tujuh KPU ?

c. Dalam kegiatan Pengelolaan Dana SP4

1) Bagaimana komposisi pengelola proyek, yaitu perso

nalia Proyek P3T ?

2) Berapakah dana yang digunakan dalam pelaksanaan pro

yek ?

3) Program-program apa yang dilola oleh Proyek P3T ?

k) Bahan/material apa yang digunakan dalam pengelolaan

proyek ?

d. Dalam kegiatan Pengawasan SP4

1) Siapakah yang melaksanakan pengawasan dalam imple

mentasi manajemen SP4 ?

2) Kepada eiapa pengawasan SP4 dilakukan ?

3) Apakah pengawasan yang dilakukan menyeluruh terha

dap dana, kegiatan/fisik dan supervisi ?

e. Dalam kegiatan Pertanggungjawaban SPJt

1) Siapa yang mempertanggungjawabkan SP4 ?

2) Kepada siapa pertanggungjawaban SP4 dilaksanakan ?

3) Apakah ada tindak lanjut setelah pertanggungjawaban

SP4 dilaksanakan ?

B. Tu.luan dan Pentingnya Penelitian

1. Tujuan

a. Tujuan Uraum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui se

cara uraum, efisiensi dan efektivitas tentang implementasi

manajemen SP4 di IKIP Bandung melalui studi evaluasi.

27

b. Tujuan Khusus

1) Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang manajemen

SP4, sehubungan dengan proses penyusunan SP4, kegiatan

pelaksanaan SP4, pengelolaan dana SP4, kegiatan penga

wasan SP4, dan pertanggungjawaban SP4 di IKIP Bandung.

2) Untuk memperoleh gambaran tentang persoalan yang tim-

bul sehubungan dengan manajemen SP4.

2. Pentingnya Penelitian

Dengan timbulnya masalah, maka penelitian ini di-

pandang penting, karena :

a. Penelitian ini berguna bagi pelaksanaan dalam mengope-

rasionalkan manajemen SP4, secara efisiensi dan efek

tivitas di IKIP Bandung, melalui temuan-temuan yang

diperoleh dalam penelitian ini.

b. Penelitian ini berguna bagi perencanaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam mengem

bangkan konsep maupun operasional manajemen SP4 pada

perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia.

c. Masalah penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu

dalam bidang studi administrasi pendidikan pada umum-

nya, khususnya bidang manajemen pendidikan.

C. Paradigma Penelitian

Studi evaluatif tentang manajemen SP4, dimana ter

dapat lima fungsi, yakni ; proses penyusunan SP4, pelak

sanaan SP4, pengelolaan dana SP4, pengawasan SPk, dan per-

28

tanggungjawaban SP4. Kelima fungsi manajemen SP4 ini, ma-

sing-masing dihadapkan pada tujuh Kategori Program Utama

(KPU). Ketujuh KPU itu isinya ; peningkatan produktivitas

pendidikan, peningkatan daya tampung, pendayagunaan po-

tensi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bidang

kemahasiswaan, kemampuan untuk berkembang, dan kebijaksa

naan kerumahtanggaan. Dimensi pengukurannya dengan meng

gunakan kriteria efisiensi dan efektivitas. Paradigma

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai "Studi Evaluatif ten

tang manajemen SP4" dilaksanakan di IKIP Bandung, jalan

DR. Setiabudi No. 229 Bandung. Melihat konteks permasa

lahan yang tergambarkan di IKIP Bandung dalam segala per-

kembangannya. Tahun 1988 memiliki sejumlah mahasiswa se-

banyak 14.505 orang, jauh berbeda dibanding pada saat di-

bukanya pada tahun 1954 dengan nama PTPG (Perguruan Ting

gi Pendidikan Guru), yang memiliki jumlah mahasiswa seki-

tar 200 orang. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar 5-

EVALUASI

MANAJEMEN

SP4

Gambar

4

PARADIGMA

STUDI

EVALUATIFMANAJEMEN

SP

kPADA

IKIP

BANDUNG

MANAJEMEN

SP4

r*1-

Proses

Penyusunan

SP4

-i

-»2.

Pelaksanaan

SP4

t-^3.

Pengelolaan

Dana

SP4

-}4.

Pengawasan

SP4

^5.

Pertanggungjawaban

SP4

KRITERIA

Efisiensi

Efektivitas

r>l.

>2.

*3.

**4.

*6.

V7.

ISI

SP4

(7

KPU)

Peningkatan

Produk

tivitas

Pendidikan

Peningkatan

Daya

Tampung

Potensi

Penelitian

Pengabdian

kepada

Masyarakat

Kemahasiswaan

Kemampuan

untuk

Berkembang

Kerumahtanggaan

UN

fnCO

,Q8CO

$ i V g ? * $ 3

III Nil

30

IKIP