PERJANJIAN KERJA SAMA BMKGantara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dengan

BADAN METEOROLOGI, KLiMATOLOGI,. DAN GEOFISIKA

Nomor: PerjamalY NII/2015Nomor: BMKG/~ IPerjamalNI1I2015

tentang

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERSONEL TNI AU 01 BIDANGMETEOROLOGI, KLiMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Pada hari ini, Rabu tanggai delapan, bulan Juli tahun dua ribu lima belas (08-07-2015) kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

I. NamaPangkatJabatanAlamat

Eko Supriyanto, S.E., M.M.Marsekal Pertama TNIKepala Dlnas Pendidlkan Angkatan UdaraGedung B-3 Lantai 5 Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, kodepos 13870, iptekdisdik@yahoo.com

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara NasionalIndonesia Angkatan Udara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. NamaPangkatJabatanAlamat

Dr.MasturyonoPembina Utama MadyaPIt. Sekretaris Utama BMKGJalanAngkasa I No 2 Kemayoran Jakarta Pusatkodepos 10720

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut, bertindak untuk dan atas nama BadanMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA .,£;-PIHAK KEDUA ';j

•

2

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua yangsecara bersama-sama juga disebut Para Pihak, terfebih dahulu menerangkan Bahwa dalamrangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel TNI Angkatan Udara di bidangMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak menyatakan mengikatkan diri untuk membuatperjaniian keriasama yang selanjutnya disebut "Perjaniian" tentang Pengembangan SumberDaya Manusia Personel TNI AU Di Bidang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisikadengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal1Dasar Perjanlian

Dasar yang digunakan dalam penyusunan perjanjian ini adalah :

a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4169).

b. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4439).

c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4956).

d. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi danGeofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).

e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan danKeselamatan Penerbangan.

f. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, danGeofisika.

g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2012 tentang Peny-elenggaraan,Pengamatan dan Pengolahan data.

PIHAK PERTAMA )PIHAK KEDUA ~

3

h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

i. Peraturan Presiden No 61 tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi ,danGeofisika.

j. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Badan Meteorologi, Klimatologi, danGeofisika.

k. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No. s Tahun 2013tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan BadanMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

I. Peraturan Kepa1a BMKG Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tatakerjaSekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

m. Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP. 15 Tahun 2014 tentang Organisasi danTata Ke~a Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, StasiunKlimatologi, dan Stasiun Geofisika.

n. Nota Kesepahaman Bersama Nomor NKBI7I1V/2014 dan NomorKS.301/016/KBIIV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang penyelenggaraan bersamaoperasional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mendukung tugas TNIAngkatan Udara serta BMKG

Pasal2Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. Pendidikan di SekolahTinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG);

b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, danInstrumentasi.

c. Sertifikasi kompetensi Aeronautical Meteorological Personnel (AMP)

Pasal3Jenis Pengembangan- Somber Dayct Manusia

1. Jenis Pengembangan sumber daya manusia Personel TNI AU di Bidang Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMAPIHAK KEDUA

:i-:&

4

a. Pendidikan :

1) O-IV Meteorologi2) O-IV Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika3) 0-1 Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

b. Pendidikan dan Pelatihan:

1) Oiklat Teknis Meteorologi:2) Oiklat Teknis Klimatologi3) Oiklat Teknis Geofisika4) Oiklat Teknis Instrumentasi

c. Ser:t~fikasikompetensl AMP

2. Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan Teknis Meteorologi, Klimatologi,Geofisika dan Instrumentasi akan ditentukan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan dari perjaniian ini.

Pasal4Pelaksanaan Pengembangan Sumber Oaya Manusia

1. Pendidikan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggj Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaPihak Kedua.

2. Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan PihakKedua.

3. Sertifikasi kompetensi AMP dilaksanakan oleh Pusat Meteorologi Penerbangan danMaritim Pihak Kedua.

4. Oalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 3 (tiga) Pihak Keduadapat rnelakukan koordinasi dengan pihak lain.

Pasal5Pembiayaan

Pernbiayaan pengembangan sumber daya manusia J5ersonel iNI AU di Meteorologi,Klimatologi, Geofisika dan Instrumentasi ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak Pertamakepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA. IPIHAK KEOUA ; ~

5

Pasal6Cara Pembayaran

1. Pembayaran biaya pengembangan sumber daya manusia personel TNI AU sebagaimanadimaksud pada Pasal 5 (lima) dalam Perjanjian ini dilakukan sesuai mekanisme dan prosedurpencairan Keuangan Negara.

2. Pembayaran untuk Pendidikan di STMKG dilaksanakan sebagai berikut:a. Pembayaran dilakukan persemester berjalan.

b. Penagihan pembayaran dilaksanakan minggu pertama bulan April dan Septembertahun berjalan.

3. Pembayaran untuk Pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat BMKG dilaksanakan setelahpelaksanaan pelatihan.

4. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran seluruh biaya pendidikan akan dilaksanakansetelah tagihan dibayarkan oleh Pemegang Kas (Pekas) Pusat Dinas Keuangan AngkatanUdara dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Tagihan dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama sesuai ketentuanpertanggungjawaban keuangan yang berlaku di lingkungan TNI, setelah dokumenpertanggungjawaban keuangan lengkap (kwitansi umum bermeterai cukup pada lembarpertama yang. cUsiapkan oleh Pihak Kedua. dan kwjtansi Dinas. TNI AU/KU-17 yang.disiapkan oleh Pihak Pertama masing-masing rangkap empat) yang telah dicap stempelasli dan ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani surat tagihan dari PihakKedua.

b. Apabila aca perbedaan pejabat yang menandatangani kedua berkas kwitansitersebut dengan surat tagihan dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua harus melampirkansurat kuasa dengan bermeterai cukup. Setelah semua berkas lengkap dan telahmendapatkan pengesahan dari Pihak Pertama, selanjutnya akan diajukan ke PekasPusat Dinas Keuangan Angkatan Udara untuk proses lebih lanjut.

Pasal7Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pertama berhak dan berkewajiban untuk :

a. HAK

1) Mendapatkan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus yang telahdiperjanjikan.

PIHAK PERTAMA· LPIHAK KEDUA ; r

6

2) Mendapatkan pelayanan akademis, pelayanan kesehatan, menjalankanibadah, bimbingan dari tenaga pengajar, memanfaatkan fasilitas diklat, buku-buku/literature, mengembangkan minat dan bakat serta terlibat dalam organisasipeserta Diklat.

3) Mendapatkan ijazah, sertifikat diklat, dan/atau sertifikat kompetensi sesuaidengan bidangnya.

b. KEWAJIBAN :

1) Menyerahkan data personel peserta didik kepada Pihak Kedua sebelumpelaksanaan pendidikan

2) Membayar biaya, pendidikan, kepada. Pibak- Kedua sesuai dengan ketentuanseperti tercantum dalam Pasal 4 dan pasal 5Pe~anjian ini.

3) Personel peserta didik PihakPertama wajib mematuhi peraturan yangberlaku dilingkungan pendidikan Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua berhak dan berkewajiban:

a. HAK:

1) Mendapatkan data personel peserta didik sesuai persyaratan yangditentukan.

2) Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai yang tercantum padaPasal4 dan Pasal 5 dalam Perjanjian ini.

b. KEWAJIBAN :

1) Menyediakan fasilitas pendidikan, buku-bukulliteratur dan dosen yangmemenuhi syarat.

2) Menanggung akomodasi berikut makan pagi, siang, malam dan snack untukpersonel peserta didik Diklat Teknis.

3) MelaksaAakan proses belajar mengajar dan mengadakan evaluasi belajaratau ujian serta memberikan ijazah, sertifikat diklat, dan/atau sertifikat kompetensisesuai dengan bidangnya kepada personel peserta yang dinyatakan lulus.

PIHAK PERTAMAPIHAKKEDUA

7

Pasal8Force Majeure

1. Keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan ParaPihak yang menqaklbatkan Para Pil1ak tidak dapat rnernenum kewajiban yang telah ditetapkandalam perjanjian kerjasarna ini maka pihak yang mengalami force majeure tersebut wajibmemberitahukan secara tertulis yang disahkan oleh pejabat berwenang setempat kepada pihakyang lain dalam waktu paling lambat lima belas hari kalender setelah kejadian tersebut. Pihakyang menerima pemberitahuan force majeure harus memberikan jawaban kepada pihak yanglain dalam waktu paling lambat lima belas hari kalender setelah menerima pemberitahuan.

2. Yang termasuk force majeure yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang,gempa bumi, gunung meletus, huru-hara dan atau perang yang tidak memungkinkan kontrakperjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Para Pihak.

3. Dalam hal terjadi force majeure, maka Para Pihak dapat menunda pelaksanaanperjaniian ini dalam waktu selama force majeure berlangsung.

4. Pihak Pertama maupun Pihak Kedua setuju untuk mengadakan perundingan mengenaipelaksanaan yang tertunda akibat keadaan force majeure, dalam waktu selambat-Iambatnyalima belas hari kalender setelah adanya pemberitahuan.

Pasal9Fenyeresafan P"erselisifian

Apabila dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau ketidaksesuaianpendapat diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diselesaikan secaramusyawarah untuk mufakat.

Pasal10Masa berlaku

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh parapihak.

2. Perjaniian ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengankebutuhan para pihak.

3. Perjanjian ini dapat diperpanjang dan diakhiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yangdisepakati oleh para pihak.

4. Untuk perpanjangan perjaruian ini, Para Pihak terlebih dahulu melakukan konsultasi atasrancangan perjaniian yang baru selambat-Iambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumberakhirnya perjanjian ini.

PIHAK PERTAMAPIHAK KEDUA df

8

5. Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri perianiian ini sebelum jangkawaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untukmengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya,selambat-Iambatnya 30 (tiqapuluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya perjaniian ini.

Pasal11Lain-lain

1. Dengan adanya perjanjiarr ini Para" Pma"k memamm bahwa ke1ancaran operasional darimasing-masing pihak tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Apabila terjadi perubahan status jenis pendidikan akibat adanya perubahan peraturanperundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah maka Pihak Kedua bertanggungjawabsegenr menyampaikarr informasl" perunanan kepada- pillak: pertama

3. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam perianiian kerjasama ini akandiatur kemudian dalam suatu addendum/amandemen dengan persetujuan Para Pihak secaratertulis.

4. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut di atasdalam rangkap 2' (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukumyang sama.

Pihak Kedua Pihak Pertama

a.nKepala BMKGPIt. Sekretaris Utama,

~JDr. Masturyono

Pembina Utama Madya

PIHAK PERTAMAPIHAK KEDUA