perjanjian kerja & perjanjian kerja bersama
TRANSCRIPT
HUKUM KETENAGAKERJAAN
1
Dr. Bambang Supriyanto SH, MH
PERJANJIAN KERJA & PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Perjanjian merupakan awal mula dari timbulnya perikatan.
Sebelum terjadi suatu perikatan, terjadi terlebih dahulu suatu perjanjian.
Namun demikian, perjanjian bukanlah satu-satunya aktivitas yang menimbulkan perikatan.
Perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian maupun Undang-undang.
PERJANJIAN & PERIKATAN
2
PERJANJIAN & PERIKATAN
3
PerjanjianPerjanjian
Undang-undangUndang-undang
PERIKATANPERIKATAN
Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian mempunyai ciri tertentu : dikehendaki secara sengaja oleh kedua belah pihak.
Para pihak yang mengadakan suatu perjanjian sepakat bermaksud untuk mengadakan perikatan hukum.
Para pihak terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka buat dan sepakati.
Dalam perikatan timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban berupa prestasi.
PERJANJIAN & PERIKATAN
4
Perikatan yang timbul karena undang-undang ada dua macam : karena perbuatan orang dan karena undang-undang sendiri.
Perikatan karena perbuatan orang ada dua macam : yang tidak melawan hukum dan yang melawan hukum.
PERJANJIAN & PERIKATAN
5
Perbuatan melawan hukum (1365 KUH Per) : Tiap perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
PERJANJIAN & PERIKATAN
6
Syarat-syarat sahnya perikatan (Ps.1320KUH Perdata) : Sepakat mereka yang mengikat dirinya Cakap untuk membuat suatu perjanjian Mengenai suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal
PERJANJIAN & PERIKATAN
7
Hukum perjanjian menganut sistim terbuka atau kebebasan dalam berkontrak.
KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (1) merumuskan tentang kebebasan dalam berkontrak :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
PERJANJIAN & PERIKATAN
8
KUH Perdata, Pasal 1338 :◦Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
◦Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
◦Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
PERJANJIAN & PERIKATAN
9
KUH Perdata, Pasal 1337 :
Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
PERJANJIAN & PERIKATAN
10
PK dibuat secara tertulis atau lisan Perjanjian yang tertulis harus sesuai dengan
peraturan per-uu-an yang berlaku PK dibuat atas dasar :
1. Sepakat kedua belah pihak2. Cakap berbuat hukum3. Adanya pekerjaan4. Pekerjaan tidak bertentangan dng ketertiban
umum, kesusilaan, dan paraturan per-uu-an yang berlaku
PK bertentangan dengan 3 & 4 batal demi hukum
PERJANJIAN & PERIKATAN
11
Perjanjian Kerja
Nama, alamat perusahaan, jenis usaha Nama, jenis kelamin, umur, alamat
pekerja Jabatan/ jenis pekerjaan Tempat pekerjaan Besarnya upah dan cara pembayaran Syarat-syarat kerja yg memuat hak dan
kewajiban para pihak Mulai dan jangka waktu berlakunya
PK Tempat dan tanggal PK dibuat Tandatangan para pihak
PERJANJIAN & PERIKATAN
12
Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
HUBUNGAN KERJA
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur:1. Pekerjaan2. Upah3. Perintah
13
Karakteristik/sifat: Bertolak dari kesepakatan dalam
perjanjian kerja (tunduk pada ketentuan dan asas-asas hukum perjanjian)
Bersifat unik: Berbasis pada kepentingan yang secara fundamental bertentangan, namun kedua pihak juga mempunyai common interest.
Dalam hal terjadi perselisihan, praktek penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
HUBUNGAN KERJA
14
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu :a. Jangka waktub. Selesainya suatu pekerjaan
tertentu
PERJANJIAN & PERIKATAN
15
Perjanjian Kerja, dari segi waktu lamanya hubungan kerja :
Jenis PKWT
16
PKWT
selesainya pekerjaan tertentu: auditing, bangungedung,pekerjaan proyek, dll
jangka waktu tertentu
1. Sekali selesai2. Sementara3. Paling lama 3 th4. Musiman5. Percobaan produk baru
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat Dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya;2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk
baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
17
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
18
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
19
Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan tentang jenis-jenis pekerjaan yang boleh di PKWTkan, mekanisme perpanjangan dan pembaharuan, maka demi hukum PKWT menjadi PKWTT.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
20
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
21
Max 2 th Max 1 th Max 2 th
Kontrak pertama
Kontrakperpanjang
pembaharuankontrak
Mekanisme perpanjangan dan pembaharuan kontrak kerja
Jeda haruslebih dari 30
hari
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui :
1. perjanjian pemborongan pekerjaan atau
2. penyediaan jasa pekerja/buruh
Memborongkan PekerjaanKe Perusahaan Lain
22
OUTSOURCING
23
Perusahaan Pemberi Kerja (PPK)
Pekerjaaan diborongkan
• Cleaning service• Call center (perbankan)• Security/Satpam• Catering• Perawatan lapangan golf• Pengeboran minyak• dll
Menggunakan pekerjaDari Perusahaan PenyediaJasa Pekerja (PPJP) untuk
Bekerja di Perusahaan Pemberi Kerja (PPK)
Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan
utama; 2. dilakukan dengan perintah langsung atau
tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan
secara keseluruhan; 4. tidak menghambat proses produksi secara
langsung.
Syarat-syarat Penyerahan Pekerjaan
24
Pekerja Dari PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja
25
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (non core).
Pekerja dari PPJP
Menggunakan pekerja dari PPJP untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (core), tidak boleh.
$$$
Marketing
Proses minyak/gas
Sumur minyak
Tangki minyak
Proses Produksi Minyak & Gas Bumi
KEGIATAN UTAMA PRODUKSIMINYAK DAN GAS BUMI
26
PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
27
Para pihak: pengusaha & pekerja (individual)
Berlaku bagi individu pekerja ybs
Antara lain memuat syarat-syarat kerja: hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha
Isinya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, dan perturan per-UU-an
Perjanjian Kerja vs Perjanjian Kerja Bersama
28
PK PKB
Para pihak: pengusaha & serikat pekerja (kolektif)
Berlaku bagi semua pekerja di perusahaan
Antara lain memuat syarat-syarat kerja: hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha
Isinya tidak boleh bertentangan dengan perturan per-UU-an
Dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
Penyusunan PKB dilaksanakan secara musyawarah.
PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
PKB bila dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah
PKB (1)
29
Dalam hal musyawarah dalam pembuatan PKB penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
PKB (2)
30
Bagaimana kalau perundingan PKB tidak berhasil mencapai kata sepakat ?
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
PKB (3)
31
Berapa PKB dapat dibuat dalam satu perusahaan ?
Bila di satu perusahaan hanya terdapat satu SP, maka SP tersebut berhak mewakili pekerja dalam perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha bila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan
PKB (4)
32
SP dapat mewakili pekerja dalam perundingan dengan pengusaha bila SP telah mendapat dukungan lebih 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan melalui pemungutan suara.
PKB (5)
33
Bila di perusahaan hanya terdapat satu SP tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan bagaimana ?
SP yang berhak mewakili pekerja melakukan perundingan dengan pengusaha adalah SP yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja di perusahaan
PKB (6)
34
Dalam perusahaan terdapat lebih dari 1 SP, SP yang mana yang mewakili pekerja untukberunding dengan pengusaha ?
Adakan koalisi antar SP sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.
PKB (7)
35
Bagaimana kalau beberapa SP yang ada di perusahaan, masing-masing SP tersebut anggotanya kurang dari 50% dari jumlah semua pekerja ?
Bagaimana untuk mengetahui jumlah Anggota (masing-masing) SP ?
PKB (8)
36
Keanggotaan SP dibuktikan dengan kartu
tanda anggota.
Masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun. PKB dapat diperpanjang masa berlakunya
paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan SP
Perundingan pembuatan PKB berikutnya (pembaharuan) dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku.
Dalam hal perundingan pembaharuan PKB tidak mencapai kesepakatan, PKB yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun.
PKB (9)
37
Isi PKB minimal memuat :
hak dan kewajiban pengusaha hak dan kewajiban serikat
pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh
jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
PKB (10)
38
Apakah isi PKB ?
Ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal isi PKB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
PKB (11)
39
Pengusaha, SP dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
Pengusaha, SP wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja .
Pengusaha harus mencetak dan membagikan buku PKB kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan.
Setelah PKB Selesai Dibuat ?
40
Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.
Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.
Hirarkhi Perjanjian Kerja Terhadap Perjanjian Kerja Bersama
41
Saudara wajib bekerja lembur setiap saat diperlukan sesuai dengan kebutuhan operasional
Pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal dihitung sebagai kerja lembur. Maksimal kerja lembur 3 jam sehari dan 14 jam seminggu
PK vs PKB
42
PK PKB
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama
PK vs PKB
43
PKB diganti PP ?
44
Sekali PKB, tetap PKB.Tidak boleh PKB
diganti PP Sepanjang masih adaSP di perusahaan
Kalau sudah tidak ada lagiSP di perusahaan ?
PKB boleh diganti PP,asalkan ketentuan PPTidak lebih rendah dp
PKB
Pengusaha dilarang mengganti PKB Peraturan Perusahaan (PP), selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada SP
Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi SP dan PKB diganti dengan PP, ketentuan yang ada dalam PP tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam PKB
PKB vs Peraturan Perusahaan
45
Dalam hal terjadi pembubaran SP atau pengalihan kepemilikan perusahaan maka PKB tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu PKB
Berlakunya PKB (1)
46
Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai PKB, PKB yang berlaku adalah PKB yang lebih menguntungkan pekerja
PKB – Perusahaan Merger (1)
47
Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang sudah mempunyai PKB dengan perusahaan yang belum mempunyai PKB, PKB tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKB.
PKB – Perusahaan Merger (2)
48
PerushB
PerushB
PerushA
PerushA
merger
BelumPunyaPKB
SudahPunyaPKB
PKB Perush A berlaku di Perush Bsampai berakhirnya PKB tsb
PKB – Perusahaan Merger (3)
49
50