PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR TERKAIT PUTUSAN DAYA AIR TERKAIT PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA **

OLEHOLEH::Dr. Mochammad Amron **Dr. Mochammad Amron **

* LOKAKARYA PERIZINAN SUMBER DAYA AIR 2015 Denpasar, 19-21 Agustus 2015** Nara sumber Profesional SDA

DAFTAR ISI:DAFTAR ISI:

1. Konsep Perizinan 2. Keputusan Mahkamah Konstitusi 3. Pelaksanaan Pemberian Izin Pasca

keputusan MK

KONSEP PERIZINAN KONSEP PERIZINAN DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN

((WELFARE STATEWELFARE STATE))• dalam pembukaan UUD 1945 diamanatkan Negara berkewajiban:

•melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia• memajukan kesejahteraan umum• mencerdaskan kehidupan bangsa

• negara mempunyai peran yang dominan dalam mengelola negara•konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan

peranan hukum administrasi negara

• perizinan sebagai bentuk pelayanan perizinan sebagai bentuk pelayanan publik:publik:

• harus memberikan pelayanan publik yg exelent(Undang-Undang no 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik)

• arti perizinan: persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang

• perizinan dalam arti sempit:•pembebasan, dispensasi, konsesi

• pengertian izin: perkenan, pernyataan mengabulkan

• mengizinkan: memperkenankan, memperbolehkan atau tidak melarang

• Hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negaranegara, ,

• Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. (dilarang. (Prof Bagir Manan)Prof Bagir Manan)

• Izin adalah suatu penetapan yang merupakan Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat2, kriteria dan lainnya yang perincian dari pada syarat2, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhioleh pemohon untuk memperoleh perlu dipenuhioleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak kepada pejabat2 penetapan prosedur dan juklak kepada pejabat2 administrasi negara yang bersangkutan administrasi negara yang bersangkutan

• (Prajudi Atmosoedirdjo)(Prajudi Atmosoedirdjo)

• Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah: hukum dari pemerintah: – Mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang Mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang

dari ketentuan hukum yang berlakudari ketentuan hukum yang berlaku, , – Membatasi masyarakat agar tidak merugikan orang lainMembatasi masyarakat agar tidak merugikan orang lain– Sebagai instrumen pencegahanSebagai instrumen pencegahan

• Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undangberdasarkan undang-undang, ,

• Dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari laranganDispensasi atau pelepasan/pembebasan dari larangan,,• Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan

bersifat pengendalian. bersifat pengendalian. • Bentuk perizinan: pendaftaran, rekomendasi, Bentuk perizinan: pendaftaran, rekomendasi,

sertifikasi, penentuan kuota, izin sebelum melakukan sertifikasi, penentuan kuota, izin sebelum melakukan kegiatankegiatan

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI:KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI:PEMBATALAN UU N07 /2004 TENTANG PEMBATALAN UU N07 /2004 TENTANG

SDA SDA Dasar usulan pengujian kembali:

• keputusan MK tahun 2005:... Apabila dalam pelaksanaan UU ditafsirkan lain, maka dapat diajukan pengujian kembali

• UU mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yg bertentangan dg UUD 1945• condong kepada kepentingan komersial• dapat memicu konflik horisontal

• menghilangkan tanggung jawab negara• merupakan undang-undang yang diskriminatif

Dasar pertimbangan Dasar pertimbangan MahkamahMahkamah

• air adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga negara wajib memenuhinya saat ini maupun masa depan• Selain hak asasi air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya: pengairan, pertanian, pembangkit tenaga listrik, industri• Air mempunyai andil yang penting bagi kemajuan dan kehidupan yang layak• Persyaratan konstitusionalitas UU SDA:

•UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air

• Negara harus menyusun kebijakan (beleid) yang mencerminkan bahwa negara hadir

Dasar pertimbangan Mahkamah Dasar pertimbangan Mahkamah (2)(2)• Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu

mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air• negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi sendiri:........ perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah..... •Kelestarian lingkungan hidup: ...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.....• pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak

Dasar pertimbangan Mahkamah Dasar pertimbangan Mahkamah (3)(3)

• sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara: maka prioritas pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD• Apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat2 tertentu dan ketat

•PUTUSAN: mengabulkan permohonan pemohon•UU 7 bertentangan dengan UUD 1945•UU 7 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat• UU 11/1974 dinyatakan berlaku kembali, agar tidak terjadi kevakuman peraturan

PELAKSANAAN PERIZINAN PASCA PELAKSANAAN PERIZINAN PASCA KEPUTUSAN MKKEPUTUSAN MK

• Aspek utama UU 11/1974 tentang Pengairan pengelolaan sumber daya air bersifat sentralistik• Pengusahaan dilakukan badan hukum, badan sosial, atau perorangan dengan mendapat ijin dari pemerintah dengan berpedoman pada azas usaha bersama dan kekeluargaan •Pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah• •Izin yang telah diterbitkan berlaku sampai dengan habisnya izin, sedangkan izin yang akan/ sedang dalam proses disesuaikan dengan

UU 11/1974

TERIMA KASIH