Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif, “Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk

Pembangunan Berkelanjutan.” Jakarta, 17 November 2015

KEBIJAKAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT

DESENTRALISASI DAN PERIZINAN SDA

DR. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR PRODUK HUKUM DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

.......Kemudian dari pada itu untuk membentuk

suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang

Maha Esa.

PEMBUKAAN UUD 1945

DESENTRALISASI DLM KORIDOR UU PEMDA

Pasal 133 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang

bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

UU 22 THN 1999

UU 32 THN 2004

UU 23 THN 2014

Pasal 237 Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada

Undang-Undang ini.

Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan

menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-

undang.

Pasal 18 ayat 1 UUD 1945

ARTICLE 1 Const. 1945 INDONESIA IS A UNITARY STATE ARTICLE 18 Const. 1945 NKRI DIVIDED INTO PROVINCIAL REGIONS AND AREAS OF THE PROVINCE IS DIVIDED INTO REGENCY AND CITY, WHICH EACH PROVINCE, REGENCY, AND THE CITY HAS ORGANIZED LOCAL GOVERNMENT LEGISLATION

7

N K R I

Province : 34

Regency : 415 City : 93

WITH LARGE AND SMALL ISLANDS

WITH DIVERSITY AND POPULATION

CULTURE AND CUSTOMS, RELIGION

AND NATURAL RESOURCES AND THE

WEALTHS

Considering Law No. 23/2014 on Local Government

542 Autonomous Regions

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN

UU NOMOR 23 TAHUN 2014

1. Menjamin efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan

daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

2. Menata manajemen pemerintahan

daerah yang lebih responsif,

akuntabel, transparan dan efisien.

3. Menata keseimbangan tanggung

jawab antar tingkatan/susunan

pemerintahan dalam

menyelenggarakan urusan

pemerintahan.

4. Menata pembentukan daerah agar

lebih selektif sesuai dengan kondisi

dan kemampuan daerah.

5. Menata hubungan antara pusat dan

daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang:

......

b. bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, dan kekhasan suatu daerah

dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. bahwa efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan

daerah perlu ditingkatkan dengan

lebih memperhatikan aspek-aspek

hubungan antara Pemerintah Pusat

dengan daerah dan antardaerah,

potensi dan keanekaragaman daerah,

serta peluang dan tantangan

persaingan global dalam kesatuan

sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara;

8

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.

2

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas

Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

1

3

4

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar

dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Daerah.

Presiden memegang tanggung jawab akhir atas

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

1

2

Pasal 7

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKUREN ABSOLUT

PILIHAN (8)

WAJIB (24)

PELAYANAN DASAR (6)

NON

PELAYANAN DASAR (18)

S P M

1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN

RAKYAT & KAW PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM & LINMAS

6. SOSIAL

dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas

keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan

prasarana.

Memprioritaskan

pelaksanaan urusan wajib

yang berkaitan dengan

pelayanan dasar

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR

NEGERI

6. MONETER & FISKAL

NSPK

PEMERINTAHAN UMUM

1. Pembinaan wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan

Nasional.

2. Pembinaan Persatuan dan

Kesatuan Bangsa.

3. Pembinaan kerukunan

antarsuku dan Intrasuku, umat

beragama, ras dan gol lainnya

4. Penanganan Konflik Sosial.

5. Koordinasi Pelaksanaan tugas

antar instansi pemerintahan

yang ada di Wilayah Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Pengembangan kehidupan

demokrasi berdasarkan

Pancasila.

7. Pelaksanaan semua Urusan

Pemerintahan yang bukan

merupakan kewenangan Daerah

dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pasal 17

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak

mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1

3

4

KEPALA DAERAH

KEDUDUKAN GUBERNUR

WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Memimpin

pelaksanaan urusan

pemerintahan yang

mjd kewenangan

daerah provinsi

(dibiayai dari APBD)

melaksanakan

tugas pembantuan

dari Pemerintah

Pusat (dibiayai APBD)

Melaksanakan pembinaan

dan pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

kabupaten/kota dan tugas

lain (Pasal 91)

Melaksanakan tugas dan

wewenang lain selain yang diatur dalam Pasal 91

Membentuk perda

Dibantu perangkat daerah

Tidak membentuk perda

Dibantu perangkat gubernur sbg wakil Pemerintah Pusat

Dibiayai APBN

Pelaksana

urusan

pemerintahan umum (APBN)

13

Tidak membentuk perda

Dibantu instansi

vertikal (kesbangpol

kemendagri)

Dibiayai APBN

Undang-Undang ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Undang-Undang Nomor

UU 23 TAHUN 2014

Pendanaan Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas

beban APBN.

1

2

Pasal 282

Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3

PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DIDASARKAN PRINSIP

1 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah;

Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah

lainnya.

2

3

4

5

6

LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN

BIDANG KEHUTANAN

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan Hutan a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan.

b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan.

c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.

d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.

-- --

2. Pengelolaan Hutan a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana

pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

e. Penyelenggaraan perlindungan hutan.

f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.

g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :

1) Pemanfaatan kawasan

hutan;

2) Pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu;

--

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

2. Pengelolaan Hutan 3) Pemungutan hasil hutan;

4) Pemanfaatan jasa

lingkungan kecuali

pemanfaatan penyimpanan

dan/atau penyerapan

karbon.

a. Pelaksanaan rehabilitasi di

luar kawasan hutan negara.

b. Pelaksanaan perlindungan

hutan di hutan lindung, dan

hutan produksi.

c. Pelaksanaan pengolahan hasil

hutan bukan kayu.

d. Pelaksanaan pengolahan hasil

hutan kayu dengan kapasitas

produksi < 6000 m³/tahun.

e. Pelaksanaan pengelolaan

KHDTK untuk kepentingan

religi.

--

3. Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan

Ekosistemnya

a. Penyelenggaraan

pengelolaan kawasan suaka

alam dan kawasan

pelestarian alam.

b. Penyelenggaraan konservasi

tumbuhan dan satwa liar.

c. Penyelenggaraan

pemanfaatan secara lestari

kondisi lingkungan kawasan

pelestarian alam.

d. Penyelenggaraan

pemanfaatan jenis

tumbuhan dan satwa liar.

a. Pelaksanaan perlindungan,

pengawetan dan pemanfaatan

secara lestari taman hutan

raya (TAHURA) lintas Daerah

kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan perlindungan

tumbuhan dan satwa liar yang

tidak dilindungi dan/atau tidak

masuk dalam lampiran

(Appendix) CITES.

c. Pelaksanaan pengelolaan

kawasan bernilai ekosistem

penting dan daerah penyangga

kawasan suaka alam dan

kawasam pelestarian alam.

Pelaksanaan pengelolaan

TAHURA kabupaten/ kota.

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

4. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan.

b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional.

a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.

b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

--

5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Penyelenggaraan

pengelolaan DAS.

Pelaksanaan pengelolaan

DAS lintas Daerah

kabupaten/kota dan

dalam Daerah

kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi.

6. Pengawasan Kehutanan Penyelenggaraan

pengawasan terhadap

pengurusan hutan.

-- --

LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN

BIDANG ESDM

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. Geologi a.Penetapan cekungan air

tanah.

b.Penetapan zona

konservasi air tanah pada

cekungan air tanah lintas

Daerah provinsi dan lintas

negara.

c.Penetapan kawasan

lindung geologi dan

warisan geologi (geo-

heritage).

d.Penetapan status dan

peringatan dini bahaya

gunung api.

e.Peringatan dini potensi

gerakan tanah.

f. Penetapan neraca sumber

daya dan cadangan

sumber daya mineral dan

energi nasional.

g.Penetapan kawasan rawan

bencana geologi.

a.Penetapan zona

konservasi air tanah

pada cekungan air

tanah dalam Daerah

provinsi.

b.Penerbitan izin

pengeboran, izin

penggalian, izin

pemakaian, dan izin

pengusahaan air tanah

dalam Daerah provinsi.

c.Penetapan nilai

perolehan air tanah

dalam Daerah provinsi.

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA 2. Mineral dan Batubara

a. Penetapan wilayah pertambangan

sebagai bagian dari rencana tata

ruang wilayah nasional, yang terdiri

atas wilayah usaha pertambangan,

wilayah pertambangan rakyat dan

wilayah pencadangan negara serta

wilayah usaha pertambangan khusus.

b. penetapan wilayah izin usaha

pertambangan mineral logam dan

batubara serta wilayah izin usaha

pertambangan khusus.

c. Penetapan wilayah izin usaha

pertambangan mineral bukan logam

dan batuan lintas Daerah provinsi dan

wilayah laut lebih dari 12 (dua belas)

mil.

d. Penerbitan izin usaha pertambangan

mineral logam, batubara, mineral

bukan logam dan batuan pada :

1) wilayah izin usaha Pertambangan

yang berada pada wilayah lintas

Daerah provinsi;

a. Penetapan wilayah izin usaha

pertambangan mineral bukan logam

dan batuan dalam 1 (satu) Daerah

provinsi dan wilayah laut sampai

dengan 12 (dua belas) mil.

b. Penerbitan izin usaha pertambangan

mineral logam dan batubara dalam

rangka penanaman modal dalam

negeri pada wilayah izin usaha

pertambangan Daerah yang berada

dalam 1 (satu) Daerah provinsi

termasuk wilayah laut sampai

dengan 12 mil laut.

c. Penerbitan izin usaha pertambangan

mineral bukan logam dan batuan

dalam rangka penanaman modal

dalam negeri pada wilayah izin usaha

pertambangan yang berada dalam 1

(satu) Daerah provinsi termasuk

wilayah laut sampai dengan 12 mil

laut.

d. Penerbitan izin pertambangan rakyat

untuk komoditas mineral logam,

batubara, mineral bukan logam dan

batuan dalam wilayah pertambangan

rakyat.

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

2. Mineral dan Batubara 2) wilayah izin usaha

pertambangan yang

berbatasan langsung dengan

negara lain; dan

3) wilayah laut lebih dari 12 mil;

a. Penerbitan izin usaha

pertambangan dalam rangka

penanaman modal asing.

b. Pemberian izin usaha

pertambangan khusus mineral

dan batubara.

c. Pemberian registrasi izin

usaha pertambangan dan

penetapan jumlah produksi

setiap Daerah provinsi untuk

komiditas mineral logam dan

batubara.

d. Penerbitan izin usaha

pertambangan operasi

produksi khusus untuk

pengolahan dan pemurnian

yang komoditas tambangnya

yang berasal dari Daerah

provinsi lain di luar lokasi

fasilitas pengolahan dan

pemurnian, atau impor serta

dalam rangka penanaman

modal asing.

e. Penerbitan izin usaha

pertambangan operasi

produksi khusus untuk

pengolahan dan pemurnian

dalam rangka penanaman

modal dalam negeri yang

komoditas tambangnya berasal

dari 1 (satu) Daerah provinsi

yang sama.

f. Penerbitan izin usaha jasa

pertambangan dan surat

keterangan terdaftar dalam

rangka penanaman modal

dalam negeri yang kegiatan

usahanya dalam 1 (satu)

Daerah provinsi.

g. Penetapan harga patokan

mineral bukan logam dan

batuan.

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH

PROVINSI

DAERAH

KABUPATEN/KOTA

2.

Mineral dan Batubara e. Penerbitan izin usaha jasa

pertambangan dan surat

keterangan terdaftar dalam

rangka penanaman modal

dalam negeri dan

penanaman modal asing

yang kegiatan usahanya di

seluruh wilayah Indonesia.

f. Penetapan harga patokan

mineral logam dan batubara.

g. Pengelolaan inspektur

tambang dan pejabat

pengawas pertambangan.

3.

Minyak dan Gas Bumi

Penyelenggaraan minyak dan

gas bumi.

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

4. Energi Baru Terbarukan a. Penetapan wilayah kerja

panas bumi.

b. Pelelangan wilayah kerja

panas bumi.

c. Penerbitan izin pemanfaatan

langsung panas bumi lintas

Daerah provinsi.

d. Penerbitan izin panas bumi

untuk pemanfaatan tidak

langsung.

e. Penetapan harga listrik

dan/atau uap panas bumi.

f. Penetapan badan usaha

sebagai pengelola tenaga air

untuk pembangkit listrik.

g. Penerbitan surat keterangan

terdaftar usaha jasa

penunjang yang kegiatan

usahanya dalam lintas Daerah

provinsi.

h. Penerbitan izin usaha niaga

bahan bakar nabati (biofuel)

sebagai bahan bakar lain

dengan kapasitas penyediaan

di atas 10.000 (sepuluh ribu)

ton pertahun.

a. Penerbitan izin pemanfaatan

langsung panas bumi lintas

Daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

b. Penerbitan surat keterangan

terdaftar usaha jasa

penunjang yang kegiatan

usahanya dalam 1 (satu)

Daerah provinsi.

c. Penerbitan izin, pembinaan

dan pengawasan usaha niaga

bahan bakar nabati (biofuel)

sebagai bahan bakar lain

dengan kapasitas penyediaan

sampai dengan 10.000

(sepuluh ribu) ton pertahun.

Penerbitan izin

pemanfaatan langsung

panas bumi dalam

Daerah

kabupaten/kota.

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

5. Ketenagalistrikan a. Penetapan wilayah usaha

penyediaan tenaga listrik dan

izin jual beli tenaga listrik lintas

negara.

b. Penerbitan izin usaha

penyediaan tenaga listrik lintas

Daerah provinsi, badan usaha

milik negara dan penjualan

tenaga listrik serta penyewaan

jaringan kepada penyedia

tenaga listrik lintas Daerah

provinsi atau badan usaha milik

negara.

c. Penerbitan izin operasi yang

fasilitas instalasinya mencakup

lintas Daerah provinsi atau

berada di wilayah di atas 12 mil

laut.

d. Penetapan tarif tenaga listrik

untuk konsumen dan

penerbitan izin pemanfaatan

jaringan untuk telekomunikasi,

multimedia, dan informatika

dari pemegang izin yang

ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat.

a. Penerbitan izin usaha

penyediaan tenaga listrik non

badan usaha milik negara dan

penjualan tenaga listrik serta

penyewaan jaringan kepada

penyedia tenaga listrik dalam

Daerah provinsi.

b. Penerbitan izin operasi yang

fasilitas instalasinya dalam

Daerah provinsi.

c. Penetapan tarif tenaga listrik

untuk konsumen dan

penerbitan izin pemanfaatan

jaringan untuk telekomunikasi,

multimedia, dan informatika

dari pemegang izin yang

ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah provinsi.

d. Persetujuan harga jual tenaga

listrik dan sewa jaringan tenaga

listrik, rencana usaha

penyediaan tenaga listrik,

penjualan kelebihan tenaga

listrik dari pemegang izin yang

ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah provinsi.

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

5. Ketenagalistrikan e. Persetujuan harga jual

tenaga listrik dan sewa

jaringan tenaga listrik,

rencana usaha penyediaan

tenaga listrik, penjualan

kelebihan tenaga listrik dari

pemegang izin yang

ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat.

f. Penerbitan izin usaha jasa

penunjang tenaga listrik

yang dilakukan oleh badan

usaha milik negara atau

penanam modal

asing/mayoritas sahamnya

dimiliki oleh penanam

modal asing.

g.Penyediaan dana untuk

kelompok masyarakat tidak

mampu, pembangunan

sarana penyediaan tenaga

listrik belum berkembang,

daerah terpencil dan

perdesaan.

e. Penerbitan izin usaha jasa

penunjang tenaga listrik

bagi badan usaha dalam

negeri/mayoritas

sahamnya dimiliki oleh

penanam modal dalam

negeri.

f. Penyediaan dana untuk

kelompok masyarakat

tidak mampu,

pembangunan sarana

penyediaan tenaga listrik

belum berkembang,

daerah terpencil dan

perdesaan.

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI