perencanaan strategis tahun...
TRANSCRIPT
Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Kata Pengantar
Penyusunan Reviu Renstra (Perencanaan Startegis) merupakan amanat
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004, tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasionai (SPPN ) yang membutuhkan sistem dan
mekanisme Perumusan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalan dan Evaluasi
yang terpadu, serasi, selaras serta seimbang antara Pemerintah Desa,
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.setelah
ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Indramayu, bahwa Kepaia Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
menyiapkan Rancangan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Indramayu sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya dengan
berpedoman pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Pasal 273 memuat Program, kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan
Bidang tugas Pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu disusun berdasarkan penyelarasan Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Indramayu Tahun 2016 - 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan
Pemerintah Pusat dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam
upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, semoga dapat digunakan
sebagai acuan dalam menyusun kegiatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
INDRA ARISKA.SH.MH
2017 ban Masyarakat dan Desa \indrarrayu.
Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
1
BAB I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Perkembangan peradaban manusia dalam keberhasilan pembangunan
disuatu Daerah harus diawali dengan perencanaan strategik yang baik dalam
pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, memerlukan integritas keahlian
manajerial yang mampu membaca tuntutan lingkungan strategis, nasional
maupun global. Diperlukan arah pemikiran secara konseptual, analistis, realistis,
rasional dan komprehensif untuk mencapai, memperlancar, mempercepat
pencapaian tujuan serta sasaran dalam penjabaran Visi, Misi dan Program
kegiatan yang telah ditetapkan.
Perencanaan strategik memerlukan penerapan sistim yang tepat, jelas
dan nyata memiliki pengumpulan data yang akurat transparan,dapat diolah
dianalisa, diteliti, disusun secara sistematis serta disajikan dengan baik. Untuk di
simpan sebagai bukti dokumen dari hasil pelaksanaan program kegiatan pada
akhir Tahun maupun 5 (lima) Tahunan.
Penjabaran dalam mengimplementasikan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan Desa sangat dibutuhkan Kemampuan untuk mengakomodir
keselarasan kepentingan Nasional ( Kabupaten, Provinsi dan Pusat ) tanggap
terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat mampu menyatukan instrumen
Pemerintah dengan keinginan harapan masyarakat untuk dapat memfasilitasi,
memotifasi, mengidentifikasi, mengarahkan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan pemberdayaan, peran aktif
masyarakat dan daya saing Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi,
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan dalam suatu system
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
2
Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki potensi sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang kompetitif yang dikenal dengan Daerah
pesisir pantai (pantura) pola pikir dan tradisi masyarakat yang keras hidup dalam
akar tradisi budaya yang kondusif. Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten
Indramayu memiliki 31 Kecamatan, 309 Desa dan 8 Kelurahan. Luas wilayah :
209.942 Ha, terdiri dari tanah awah : 116.759 Ha, tanah tadah hujan : 22.088 Ha
dan tanah kering : 93.183 Ha sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Subang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon , sebelah selatan
bebatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah Utara dengan laut Jawa.
Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu sebanyak : 1.683.460 Jiwa, terdiri dari
jumlah laki-laki : 866.795 dan jumlah perempuan : 816.665 jiwa. Potensi
tersebut harus dapat dikelola secara optimal dan proposional yang beorientasi
kepada kepentingan masyarakat yang pada prinsipnya kesetaraan berkeadilan,
kondisi masyarakat Indramayu sebagai subjeck bersama Pemerintah Kabupaten
Indramayu untuk membangun Kabupaten Indramayu menjadi lebih baik lagi
dapat menyelesaikan permasalahan yang kompeks dan diperlukan dengan
segera lebih cepat lebih baik.
Percepatan perubahan perspektif dalam pembangunan diperlukan pola
pikir ilmu dan seni manajemen dalam menerapkan metode pola Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang tepat, melihat dari kondisi masyarakat pedesaan
masih sangat perlu diperkuat untuk berdaya dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya, maka metode dan pola pemberdayaan masyarakat dan Desa
diperlukan penguatan kebutuhan dasar masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya, agar dapat berdaya guna berhasil guna perlu diberdayakan
dengan merubah pola pikir masyarakat yang konsumtif menjadi masyarakat
produktif dan tidak selalu tergantung pada pola bantuan. Mengajak peran serta
aktif masyarakat dalam meningatkan swadaya gotong royong masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam pembangunan
pedesaan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
3
Pemberdayaan masyarakat dan Desa berupaya untuk memacu
menerapkan pola pikir dalam kapasitas masyarakat pedesaan baik secara
individu maupun kelompok untuk mampu memecahkan suatu masalah dalam
meningkatkan perbaikan kualitas hidup yang lebih baik menuju kesejahteraan
sosial ekonomi masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Hal ini diperlukan pemikir perencanaan yang handal sebagai konseptor,
fasilitator, motivator, katalisator, koordinator, komunikator dan pablikator dalam
memberikan pelayanan pemberdayaan secara cepat, tepat, mudah, benar dan
transparan kepada masyarakat, aparat Pemerintah Desa, Lembaga Desa serta
Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pelaksanaan pembangunan selama ini masih ada anggapan tidak
berdasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, hal ini merupakan
peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk
membuktikan bahwa pembangunan tidak karena kepentingan tertentu baik
kepentingan Aparat Pusat (Tugas Pembantuan), kepentingan Aparat Provinsi
(Dekosentrasi) dan kepentingan Aparat Kabupaten (Desentralisasi). Pola
pembangunan sudah bergeser dari sentralisasi menjadi disentralisasi aspirasi
bukan Top Down melainkan Bottom Up sudah menuju ke arah pembangunan
yang lebih baik, yang terukur, melibatkan masyarakat banyak (musyawarah
Desa), baik perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, politik
maupun teknokrat, dengan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Masih ada ketidakpuasan karena masih ada target pelaksanaan program
kegiatan yang masih belum tercapai baik secara mikro maupun makro dalam
pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekejaan, penggalian potensi
sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu yang sangat luas akan
memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupeten Indramayu
mempunyai tugas pokok “ melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa “. berdasarkan otonomi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
4
Daerah, Tugas Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan telah menjalankan rencana
strategis yang disusun untuk Tahun 2016 – 2021. Hal ini selaras dengan
Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) salah satunya pada batang tubuh mengatur
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling
lambat 3 (tiga) Bulan setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik, dengan Peraturan
Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman
pada Peraturan Pemerintah menunjuk Surat edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor: 050/S.2020/sj. Tanggal, 11 Agustus 2005 tentang
Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJMD Daerah mengacu pada
Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) Dokumen RPJMD Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Indramayu disusun berdasarkan :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN ) ;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah ;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang, Pedoman
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
6
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9
tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Indramayu ;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 :
18. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 44 Tahun 2016, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu ;
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.3.1. Maksud
Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 ini dengan maksud :
1. Memberikan kemudahkan kepada seluruh jajaran aparatur Pemerintah
Daerah dan DPRD serta masyarakat untuk memahami, menilai Visi, Misi,
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan sebagai
penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu.
2. Menjadi dokumen Induk perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Indramayu dalam strategi dan prioritas program 5 (lima)
Tahun sesuai dengan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang
berlaku.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
7
1.3.2. Tujuan
1. Merupakan acuan yang dapat dirumuskan disusun disajikan secara sistimatis
transparan, responsif, efesien, efekif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan sesuai potensi yang dimiliki dalam
perkembangan perencanaan pembangunan Daerah maupun Nasional.
2. Kepastian dalam pelaksanaan arah kebijakan pembangunan Daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa yang ingin dicapai, merupakan
komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu sekaligus indikator capaian
Kinerja utama harus dipenuhi masing – masing pelaku pembangunan
bersinergi, koordinatif, satu pola sikap dan pola tindak;
3. Merupakan pedoman bagiBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu dalam penjabaran Visi, Misi dan arah kebijakan
pembangunan Daerah RPJMD dan RPJPD Pemerintah Kabupaten Indramayu,
pelaksanaan operasional program kegiatan periode 5 (lima) Tahun dan
penyusunan RKP serta RKPD Tahunan;
4. Sebagai dokumen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu dalam melaksanakan Program Kegiatan dengan jangka waktu 5
(lima) Tahun yang terintegrasi denganRPJMD dan RPJPD Pemerintah
Kabupaten Indramayu sertaRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
5. Memberikan gambaran wujud pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Indramayu kepada Pemerintah dan Masyarakat serta
bagian dari kontrak kerja Kepala SKPD dengan Kepala Daerah hingga 5 (lima)
Tahun mendatang.
1.3.3. Manfaat
Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan akan memberikan
kemudahan dalam menyusun dan merumuskan Rencana selama periode 5 (lima)
Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) setiap Tahunnya,menyerasikan,
menyelaraskan dan mengintergrasikan berbagai Program kegiatan pembangunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
8
di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antar Sektor antar Daerah dan
Wilayah juga antar Renstra SKPD dengan RPJMD, sebagai dokumen dalam
penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD Tahunan.
1.4. Hubungan Antar Dokumen.
Pemerintah Daerah dalam Membuat Perencanaan Pembangunan
menghasilkan Keluaran 5 (lima) Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu,
RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD
(Renja SKPD).
Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) Yaitu
Dokumen Rencana Jangka Panjang (20Tahun) yaitu RPJPD, Jangka Menengah 5
(limaTahun) yaitu RPJMD dan RENSTRA SKPD, serta Jangka Pendek 1 (satu)
Tahun yaitu RKPD dan Renja SKPD.
RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan
program kegiatan Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi Pedoman Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana
Kerja (RENJA) SKPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan RKP Daerah
dan RKA-SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD.
Dokumen - dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis,
artinya dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dari dokumen yang
dikeluarkan oleh Pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen
yang dikeluarkan oleh Pemerintah dibawahnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
9
Gambar 1.4.1.
Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJM-NASIONAL (5 Tahun)
RPJP-NASIONAL
(20 Tahun)
RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)
RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun)
RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan
Standar Pelayanan Minimal
RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)
Rancangan RENSTRA-SKPD
RENSTRA-SKPD
(5 Tahun)
RKPD Kab/Kota
(1 Tahun)
RENJA-SKPD (1 Tahun)
RAPBD Kab/Kota
(1 Tahun)
RKP
Pedoman
Memperhatikan
Acuan
Acuan
Acuan
Pedoman
Pedoman
Input
Pedoman
Memperhatikan
Penjabaran
Acuan
Acuan
Acuan
Input
Pedoman
Pedoman
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
10
Gambar 1.4.2 Sinkronisasi Penyusunan APBD Kabupaten Indramayu
( UU 17 / 2003, UU 25 / 2004, UU 32 / 2004, UU 33 / 2004 )
Dibahas Bersama
DPRD
R K P
P P A S K U A
RPJMD RPJM
RENSTRA S K P D
R K P D RENJA S K P D
RKA - SKPD
TIM ANGGARAN PEMDA
PENDOMAN PENYYUSUNAN
RKA SKPD
Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah
PENDOMAN PENYYUSUNAN RKA SKPD
RAPERDA SKPD
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
11
Penjabaran Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Indramayu memiliki peran dalam mendukung janji – janji
tersebut dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat yang difokuskan
pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek
pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
melalui penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pengembangan pola
pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan
pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi
produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan
teknologi tepat guna, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
Desa dan Pemerintahan Kelurahan serta pengembangan kapasitas perencanaan
pembangunan Desa.
Mengambil hikmah dari setiap permasalahan yang dihadapi, dengan
modal keyakinan, peluang dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat baik
perdesaan maupun perkotaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu menetapkan Rencana Starategis (Renstra) sebagai acuan
dalam pelaksanaan visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsi. Pembangunan
Daerah merupakan subsistem dari pembangunan Nasional dan rencana Strategis
SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh
karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen
perencanaan lainnya. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu diharapkan :
Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang SMART
yang konsisten dengan Visi, Misi, program kegiatan Bupati Indramayu serta
memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
Memberikan arah perkembangan Daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh
masyarakat dengan demikian mengembangkan ‘sense of ownership’ dari
rencana strategis;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
12
Memastikan bahwa sumber daya dan dana Daerah diarahkan untuk
menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan
pembangunan dan penanaman modal;
Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai
tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan
perubahan apabila diperlukan;
Dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam
mencapai tujuan;
Langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan
Daerah;
Dihasilkan pengembangan Daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.
1.5. Konseptual
1.5.1. Manajemen Strategi
Manajemen strategi merupakan sebuah keputusan hasil analisa
terhadap beberapa aspek pada organisasi dan harus diimplementasikan di semua
lini dan oleh seluruh anggota organisasi tesebut dalam pengertian Manajemen
strategi dapat disimpulkan dari beberapa karakteristiknya sebagai berikut :
Manajemen Strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan bersekala
besar dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah
organisasi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (RENSTRA)
yang dijabarkan menjadi Perencanaan Organisasi (RENOP), yang
kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program – program kerja.
Rencana berstrategi berorientasi pada jangkauan masa depan (25 - 30
Tahun).
sedang rencana operasionalnya ditetapkan untuk setiap Tahun atau
setiap 5 (lima) Tahun.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
13
VISI, MISI, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi utama (Induk)
dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang, merupakan
pengertian yang ketiga, Manajemen Strategi adalah “arus keputusan dan
tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk
membantu mencapai tujuan organisasi”. Pengertian ini menekankan
bahwa arus keputusan dari para pimpinan organisasi dan tindakan berupa
pelaksanaan keputusan, harus menghasilkan satu atau lebih strategis,
sehingga dapat memilih yang paling efektif atau yang paling handal
dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Pengertian yang lain,
“manajemen strategi adalah perencanaan bersekala besar (disebut
perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan
yang jauh (disebut Visi), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen
puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar
memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut Misi), dalam
usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan oprasional) yang berkualitas,
dengan di arahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan
strategi) dan berbagai sasaran (tujuan oprasional) organisasi.” Pengertian
yang cukup luas ini menunjukan bahwa manajemen strategi merupakan
suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen
yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara
serentak ke arah yang sama pula. Komponen pertama adalah
Perencanaan Strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari Visi, Misi,
Tujuan dan Strategi organisasi. Sedang komponen kedua adalah
Perencanaan.
RENSTRA dijabarkan menjadi RENOP yang antara lain berisi program-
program oprasional.
Penetapan RENSTRA dan RENOP harus melibatkan Manajemen Puncak
(Pimpinan) karena sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaan seluruh
misi organisasi.
Pengimplementasian strategi dalam program-program untuk pencapai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
14
sasaranya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen
yang mencangkupan pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan
kontrol.
Berdasarkan karakteristik dan komponen Manajemen Strategi sebagai
sistem, terlihat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat intensitas dan
formalitas pengimplementasiannya di lingkungan organisasi non profit. Beberapa
faktor tersebut antara lain adalah ukuran besarnya organisasi, gaya manajemen
dari pimpinan, kompleksitas lingkungan ideologi, sosial politik, sosial ekonomi,
sosial budaya termasuk kependudukan pimpinan, kompleksitas lingkungan
ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya termasuk kependudukan,
peraturan pemerintah dsb.
1.5.2. Perencanaan strategik
Perencanaan strategik merupakan proses Sistem yang
berkesinambungan, melalui proses pembuatan keputusan dengan memanfaatkan
sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis
sebagai kegiatan untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur
hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula. Jadi tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa perencanaan strategik merupakan bagian terpenting dalam
penyelenggaraan manajemen strategik. Depdagri, LAN RI, dan BPKP (2001:44)
mengemukakan bahwa perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi
pemerintah harus mencakup :
(1). Pernyataan visi, misi strategis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi,
(2). Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi,
(3). Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun secara sistematis dan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
15
berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa rencana program dan kegiatan
untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai
pedoman penyusun Rencana Kerja (RENJA).
Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,
melalui 2 tahap yaitu :
1. Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD.
Tahapan perumusan Rancangan Renstra SKPD melalui proses perencanaan :
a. Pendekatan Politik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
Lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas menyusun
perencanaan,
b. Pendekatan Teknokratis dimana perencanaan yang dilaksanakan dengan
melibatkan masyarakat pelaku pembangunan (stakeholders) melalui
pelaksanaan Musrenbang,
c. Pendekatan Partisipatif (proses Top Down–ButtonUp) dimana perencanaan
yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas
dilaksanakan menurut jenjang dan hirarki Pemerintah.
2. Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD.
Tahapan penyajian dilakukan melalui :
1). Pengamatan Lingkungan
a. Lingkungan Ekternal.
Pengamatan dari hasil wawancara dan informasi dalam pengumpulan
data serta observasi lingkungan mengenai :
1). Faktor Umum lingkungan Sosial
2). Analisa Organisasi lingkungan tugas
3). Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
b. Lingkungan Internal
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
16
Pengamatan dengan wawancara pengkatagorian observasi mengenai :
a). Struktur
b). Adat istiadat
c). Sumber Daya
Proses pengamatan lingkungan ini menggunakan wawancara
untuk mencari, menggali dan memanfaatkan data informasi untuk
dikumpulkan diteliti ditelaah dan dianalisa kebenarannya, disajikan dalam
tahap ini tersusunlah analisa SWOT.
2). Pendekatan Smart Planning.
Perencanaan berbasis Evaluasi diri dan Partisipatif : Specific (specifik),
Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Resources Availability
(ketersediaan sumberdaya) dan Team (tim), makna operasionalnya :
1). Tulis apa yang dikerjakan, sesuai dengan standar dan regulasi teknis,
2). Kerjakan apa yang telah ditulis,
3). Monitoring, Asesmen dan Evaluasi (MAE),
4). Pertanggungjawabkan apa yang telah ditulis dan dikerjakan
kemudian ditindaklanjuti dengan upaya yang tepat untuk perbaikan
kinerja.
3). Implementasi Strategi
Penjabaran Strategi disusun dengan formulasi antara lain :
a. Program
b. Kegiatan
4). Evaluasi Renstra
1. Penjaringan Renstra yang telah disusun dan telah diekspose
2. Renstra yang telah disusun dievaluasi hasil kinerja tiap tahunnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
17
1.6. Sistimatika Penulisan :
RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Hubungan antar Dokumen
1.5. Konseptual
1.6. Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARANPELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN INDRAMAYU
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.
2.2. Sumber Daya BPMD Kabupaten Indramayu
2.3. Kinerja Pelayanan BPMD Kabupaten Indramayu
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMD
Kabupaten Indramayu
BAB III ISU -ISU STRATEGIS BERDASARKAN VISI DAN MISI SERTA TUGASDAN
FUNGSI.
3.1. Evaluasi Masa Lalu
3.2. Hasil – hasil yang dicapai lima Tahun sebelumnya
3.3. Visi dan Misi
3.4. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD
3.5. Strategis dan Kebijakan RPJMD.
3.6. Analiisis Masalah dan Isu Strategis terkait dengan Tugas dan
Fungsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
18
AB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BABV INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VIPENUTUP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
19
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN INDRAMAYU
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.
Dinas adalah Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang
berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah . Struktur Organisasi Dinas merupakan Tipe B yang terdiri dari Pimpinan
adalah Kepala, Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian,
Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis (
UPT ) dan Kelompok Jabatan Fungsional Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa ( KPMD ) yang berada di 31 Kecamatan serta di 309 Desa juga 8
Kelurahan. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 44
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Indramayu adalah :
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu,
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah dalam Mengimplementasikan
di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
20
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
e. Pelaksanaan pengelola UPT;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam fungsi sebelumnya, DPMD Kabupaten Indramayu melakukan
koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di setiap
Kecamatan Kelompok jabatan Fungsional (KPMD) dalam pembagian urusan di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Indramayu merupakan unsur organisasi Dinas yang terdiri dari
Pimpinan adalah Kepala, Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub
Bagian, Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional (KPMD) yang berada di tiap – tiap Kecamatan. Susunan Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu secara rinci
sebagai berikut :
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi A. Kepala
Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa,Kepala mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
f. Pelaksanaan pengelolaan UPT; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
B. Sekretariat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
21
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin,
mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan
program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan; b. Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana
dan program kerja Dinas; c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja
Dinas;
d. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas; e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan,
kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan; f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
Dinas; i. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati; j. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
k. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang; l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Sekretariat, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional
pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
c. Pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
d. Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
22
e. Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas; f. Pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan; h. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian; i. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
j. Pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; k. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi,
pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban; l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional
pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
C. Bidang Pemerintahan Desa
Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa, penataan dan perkembangan desa, serta pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Bidang
Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi dan aparatur
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
23
pemerintahan desa, penataan dan perkembangan desa, serta pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa, penataan dan perkembangan desa, serta pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
c. Pembinaan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa, penataan dan perkembangan desa, serta pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
d. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa, penataan dan perkembangan desa, serta pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa, penataan dan perkembangan desa, serta pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
f. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa, penataan dan perkembangan desa, serta pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa, penataan dan perkembangan desa, serta pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
1) Kepala Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan Desa, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi
dan aparatur pemerintahan desa;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa;
c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa;
f. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
24
dengan tugas dan Seksi.
2) Kepala Seksi Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan perkembangan Desa, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan
perkembangan desa; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan
dan perkembangan desa; c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang penataan dan
perkembangan desa; d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang penataan
dan perkembangan desa; e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di
bidang penataan dan perkembangan desa;
f. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang penataan dan perkembangan desa;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan perkembangan desa;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
3). Kepala Seksi Aset, BPD, dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Aset, BPD, dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa; c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengelolaan aset, BPD,
dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa; d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan
aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa; e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di
bidang pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
f. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset, BPD, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
25
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
D. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan
kelurahan, sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
c. Pembinaan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
d. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang kelembagaan
masyarakat desa dan kelurahan, sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
f. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan
kelurahan; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat
desa dan kelurahan, sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, membawahkan : 1. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
26
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi
Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang kelembagaan masyarakat
desa dan kelurahan; d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang kelembagaan
masyarakat desa dan kelurahan;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
f. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Seksi Sumber Daya Alam Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Sumber Daya Alam Desa dan
Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya
alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna; c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang sumber daya alam desa dan
pengembangan teknologi tepat guna; d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang sumber daya
alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
e. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
27
3. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Kelurahan
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan
Kelurahan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
f. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
E. Bidang Pembangunan Desa
Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial dasar desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud pada Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial dasar desa,
pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial dasar desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
c. Pembinaan teknis di bidang pelayanan sosial dasar desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kerjasama dan pengembangan kawasan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
28
perdesaan; d. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pelayanan sosial
dasar desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pelayanan sosial dasar desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
f. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang pelayanan sosial dasar desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan sosial dasar desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pembangunan Desa, membawahkan :
1. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dasar Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial dasar Desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dasar Desa mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial
dasar desa; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan
sosial dasar desa;
c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pelayanan sosial dasar desa;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pelayanan
sosial dasar desa; d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di
bidang pelayanan sosial dasar desa; e. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang pelayanan sosial dasar
desa; f. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan sosial dasar desa; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
29
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan
sarana dan prasarana desa; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pembangunan sarana dan prasarana desa; c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pembangunan sarana
dan prasarana desa; d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang
pembangunan sarana dan prasarana desa; e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di
bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
f. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan
pengembangan kawasan perdesaan; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama
dan pengembangan kawasan perdesaan; c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang kerjasama dan
pengembangan kawasan perdesaan;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
f. Penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
F. Unit Pelaksana Teknis
Unsur Pelaksana Teknis ( UPT ) pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
30
dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.
G. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang kompetitif yang dikenal dengan Daerah pesisir pantai (pantura) pola pikir dan tradisi
masyarakat yang keras hidup dalam akar tradisi budaya yang kondusif. Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki 31
Kecamatan, 309 Desa dan 8 Kelurahan. Panjang Garis Pantai 147 Km, Luas wilayah : 209.942 Ha, terdiri dari tanah awah : 116.759 Ha, Penggunaan Lahan : Industri = 1,011,54 Ha, Perkebunan = 8.949 Ha, Hutan = 30.854 Ha,
Pemukiman = 21.067,94 Ha, Sawah = 117.406,62 Ha, Tanah Kosong = 150,77 Ha, Kolam = 395,018 Ha, Tambak = 26.980, 29 Ha, Tambang = 39,20
Ha dan Lain-lain = 3.086,05 Ha, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon , sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah Utara dengan laut
Jawa. Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu sebanyak : 1.718.495 Jiwa, terdiri dari jumlah laki-laki : 885.214 jiwa dan jumlah perempuan : 833.281 jiwa dengan kepadatan penduduk rata – rata mencapai : 2.093 Jiwa / Km2
tinggal di Pedesaan. Sumber daya yang ada dimiliki dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :
1). Sumber Daya Aparatur Pemerintah
[
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
31
Kabupaten Indramayu sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 sebanyak 39 orang PNS yang terdiri dari 13 Pejabat Struktural dan 26 Staf
pelaksana serta 2 Orang Pegawai Tidak Tetap, dari jumlah 39 pegawai tersebut, pegawai laki – laki sebanyak 31 orang dan pegawai perempuan sebanyak : 8 orang.
Data Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat /Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu Tahun 2017.
NO. URAIAN JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi
Pendidikan
a. SD - b. SLTP - c. SLTA 17 d. Diploma (D.I - D.III) 2 e. S-1 dan D.IV 16 f. S-2 4
g. S-3 Jumlah 39
2 Jumlah Pegawai berdasarkan
Pangkat/Golongan
a. Golongan IV 6 b. Golongan III 18 c. Golongan II 14 d. Golongan I 1
e. Tenaga Honorer/Sukwan -
Jumlah 39 [[ 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan a. Jabatan Struktural
- Esselon II 1
- Esselon III 4
- Esselon IV 8
b. Jabatan Fungsional - c. Non Jabatan 26
Jumlah 39
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
32
STRUKTUR ORGANIASASI DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KABUPATEN INDRAMAYU
Lampiran : Nomor : Tanggal : Tentang :
Peraturan Bupati Indramayu 44 Tahun 2016 19 Desember 2016 Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Gambar 2.1.2.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
SEKSI PELAYANAN SOSIAL DASAR DESA
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
KEPEGAWAAIAN
KASUBBAG PERENCANAAAN DAN
EVALUASI
SEKSI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
SEKSI ADMINISTRASI DAN APARAATUR PEMERINTAHAN DESA
{{SEKSI SUMBER DAYA ALAM
DESA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA
SEKSI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA
K E P A L A
SEKRETARIS
SEKSI ASET BPD DAN PENINGKATAN KAPASITAS
DESA
SEKSI PENGEMBSNGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
SEKSI KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERDESAAN
UNIT PELAKSANA TENIS
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
33
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu
Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki potensi sumber daya
manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang kompetitif yang
dikenal dengan Daerah pesisir pantai (pantura) pola pikir dan tradisi masyarakat
yang keras hidup dalam akar tradisi budaya yang kondusif. Wilayah administrasi
Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki 31 Kecamatan, 309 Desa dan 8
Kelurahan. Luas wilayah : 204.011 Ha, terdiri dari tanah awah : 118.211 Ha,
( 57,94 % dari Luas Wilayah Kabupaten Indramayu ) sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Subang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon
, sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah Utara
dengan laut Jawa. Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu sebanyak :
1.718.495Jiwa, terdiri dari jumlah laki-laki : 885.214 dan jumlah perempuan :
839.281 jiwa dan Jumlah Rumah Tangga Tahun 2015 : 525.366.sumber data BPS
Tahun 2016.
Sumber daya yang ada dimiliki dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :
a). Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017
sebanyak 39 orang PNS yang terdiri dari 13 Pejabat Struktural dan 26 Staf
pelaksana serta 2 Orang Pegawai Tidak Tetap, dari jumlah 39 pegawai
tersebut, pegawai laki – laki sebanyak 31 orang dan pegawai perempuan
sebanyak : 8 orang.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
34
Data Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat /Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu Tahun 2017.
NO. URAIAN JUMLAH
PEGAWAI 1 2 3
1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
a. SD -
b. SLTP 1
c. SLTA 13
d. Diploma (D.I-D.III) 2
e. S-1 dan D.IV 19
f. S-2 3
g. S-3 1
Jumlah 39
2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan
a. Golongan IV 4
b. Golongan III 26
c. Golongan II 8
d. Golongan I 1
e. Tenaga Honorer/Sukwan -
Jumlah 39
a. Jabatan Struktural
- Esselon II 1
- Esselon III 4
- Esselon IV 11
b. Jabatan Fungsional -
c. Non Jabatan 23
Jumlah 39
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
35
KETERSEDIAAN ELEMEN DATA SIP
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2016 SEMESTER I
No. ELEMEN DATA JUMLAH SATUAN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
I.
Administrasi Pemerintahan
1. Jumlah Kecamatan 31 Kecamatan 2. Jumlah Kelurahan 8 Kelurahan 3. Jumlah Desa 309 Desa 4. Jumlah RW 16.689 RW
5. Jumlah RT 6.202 RT
6. Jumlah Dusun 7. Kantor Pemerintahan Desa dan
Kelurahan 317
II.
Klasifikasi Desa Dan
Kelurahan
6
Desa / Kelurahan
a. Desa Swadaya 6
1). Desa 0 Desa
2). Kelurahan 6 Kelurahan
b. Desa Swakarya 290 Desa / Kelurahan
1). Desa 288 Desa
2). Kelurahan 2 Kelurahan
c. Desa Swasembada 21 Desa d. Desa Pesisir 39 Desa e. Desa Perhutani 4 Desa
f. Desa Perindustrian / Jasa 14 Desa
1). Desa 6 Desa
2). Kelurahan 8 Kelurahan g. Desa Perkebunan -
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
36
1 2 3 4 5
h. Desa Perladangan 1 Desa
i. Desa Persawahan 259 Desa
y. Desa Pertambangan - Desa k. Desa Peternakan - Desa
l. Desa Wisata - Desa
III.
Jumlah Aparat Pemerintahan
Desa dan Kelurahan berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kades /
Lurah
Sekdes/Seklur
1). Tdk Sekolah/ Blm Tamat SD - - Orang
2). Tamat SD atau Sederajat 23 Orang
3). SMP atau Sederajat 30 4 Orang
4). SMA atau Sedrajat 192 160 Orang
5). Akademi (DI, DII, dan DIII) 45 70 Orang
6). Sarjana (SI) 31 38 Orang
7). Sarjana (S2) 16 19 Orang
8). Sarjana (S3) 3 3 Orang
IV.
Jumlah LPM
317
Kelompok
V.
Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat
2 Program
VI.
Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat
yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat
1
Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
37
b). Sumber Daya Modal Keuangan
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Indramayu setiap Tahunnya selalu naik, baik berasal dari
APBN bantuan Pemerintah Pusat (tugas Pembantuan),APBD Pemerintah
Provinsi Jawa Barat (Dekosentrasi) dan APBD Pemerintah Kabupaten
Indramayu (Desentralisasi).
c). Sumber Daya Modal / Asset
Kelancaran dalam moblitas kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu yang cukup tinggi fasilitas sarana prasarana
penunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas kegiatan penyelenggaraan
pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indramayu.
1. Luas Tanah dan Bangunan
Luas Tanah dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu antara lain :
- Luas Tanah : 1.055 M2
- Luas Bangunan BPMD : 475 M2
Jumlah : 1.530 M2
Status Kepemilikan / Sertifikat sampai sekarang belum menerima status
kepemlikinya, Informasi Data Dinas Asset Daerah Kabupaten Indramayu.
- Luas Bangunan Gerai (Gelar Produk PNPM Madiri Perdesaan)
- Luas bangunan : 296,98 M2
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
38
2. Sarana dan Prasarana.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di OPD 85 % (Persentase)dengan
Kondisi Mencukupi
Data Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu Tahun 2017
No. Jenis Sarana dan Prasarana Volume Satuan
Kondisi
(Baik/Rusak Ringan/
Rusak Berat) 1 2 3 4 5
1.
Gedung dan Bangunan Kantor
1
Unit
Baik
2. Bangunan Mushala 1 Unit Baik 3. Tempat Parkir 2 Unit Baik 4. Kendaraan Roda 4 (empat) 5 Unit Baik 5. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 24 Unit 12 (Baik)
5(RR) / perlu Perbaikan
8 (Rusak Berat)
6. Meja Rapat Biasa 25 Unit 20(baik), 5(RR) 7. Meja Kantor 59 Unit 51 (Baik), 8 (Rusak) 8. Kursi Rapat 85 Unit 70(Baik),15(RR) 9. Kursi Biasa 54 Unit 37 (Baik), 17(RR) 10. Lemari Besi 10 Unit 7 (Baik), 3 (Rusak) 11. Laptop 19 Unit 14 Baik,3(RR),2(RB) 12. Komputer 10 Unit 8(Baik), 2(RR) 13. Meja Rapat Panjang 2 Unit Baik 14. Kursi Tamu 8 Unit 3 (B),1 (RR), 4(RB) 15. T V 4 Unit 3 (Baik), 1 RB 16. Filing Kabinet 18 Unit 14 Baik, 4(RR) 17. Wireles 5 Unit 4 (Baik), 1 (RR) 18. Kamera 5 Unit 5 Baik 19. Kursi Putar 18 Unit 12 (Baik),2 (RR), 4(RB) 20. Lemari Kayu 10 Buah 6 (Baik), 4 (RB) 21. Mesin Tik 9 Buah 2 (Baik), 4 (RB), 2(RR) 22. Kipas angin gantung 9 Unit 5 (Baik), 4 (RB)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
39
1 2 3 4 5
23. Brankas 3 Unit 1 Baik , 2(RR) 24. AC 19 Unit 15 (Baik), 2 (RB), 2(RR) 25. HandyCam 4 Unit 3 (Baik), 1 (RB) 26. Printer 23 Unit 14 Baik, 7 (RB), 2(RR) 27. Wireless Internet 1 Unit Baik 28. Mesin Penghancur Plastik 1 Unit Baik 29. Mesin Pres Bata Merah 1 Unit Baik 30. Mesin Pengiris Gadung 1 Unit Baik 31. Mesin Penghalus Garam Krosok 1 Unit Baik 32. Mesin Pengering irisan mangga 1 Unit Baik 33. Alat Penghalus garam 1 Unit Baik 34. Mesin Pengering Kulit Mangga 1 Unit Baik 35. Rak arsip 2 Unit baik
36. Kursi Vistor besi 1 Unit Baik
37. Meja Tenis 1 Unit Baik
38. Bet Tenis 2 Unit Baik
39. Miniatur Mesin Penggoreng Krupuk
1 Unit Baik
40. Miniatur Mesin Penyulingan Minyak Kayu Putih
A Unit Baik
41. Note book 5 Unit Baik
42. Jaringan 1 Set Baik
43. Dispenser 4 Unit 3 (Baik), 1(RB)
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu
Pelaksanaan program kegiatan dalam meningkatkan kinerja pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu secara umum
dapat dilihat dari indikator kinerja program berdasarkan tugas pokok dan fungsi
untuk melaksanakan penjabaran program kegiatan di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun
2016 – 2021.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
40
Sesuai dengan kewenangan bahwa Dinas Pembedayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa,dalam hal ini bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu adalah Suatu Dinas Pengguna Anggaran dan ada penghasilan dari
retribusi lelang Ex Tanah Bengkok dan tanah pangonan di Kelurahan.
Sebagai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indramayu untuk meningkatan pelayanan dan Kesejahteraan guna
kepentingankepada masyarakat dalam rangka penanggulanggan kemiskinan dan
penciptaan lapangan pekerjaan harus dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan
efektifitas Anggaran, maka dalam Perencanaan Anggaran perlu diperhatikan.
1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta Indikator
Kinerja yang ingin dicapai.
2. Penetapan prioritas programkegiatan, perhitungan beban kerja danpenetapan
harga satuan yang rasional.
2.3.1. Pelayanan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah mengacu pada Potensi Daerah yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Indramayu, selain dari sumber-sumber
pendapatan yang sudah dikelola selama ini masih terdapat sumber-sumber
Pendapatan Daerah yang berpotensi untuk digali dan dioptimalkan
penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi
masyarakat.
Arah kebijakan umum yang dilakukan pada periode yang lalu yaitu
menggali dan mendayagunakan seluruh potensi pendapatan daerah guna
memperkuat perekonomian Daerah dan penyelenggaran Otonomi Daerah,
dengan dibarengi oleh Pengelolaan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
Perioritas Penataan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
41
Indramayu, dilakukan terhadap :
1. Penegakan Supermasi Hukum Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelolaan Pendapatan;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana;
4. Peningkatan Kwalitas Pelayanan Terhadap Masyarakat;
5. Peningkatan Koordinasi antar Dinas/Badan/Kantor Unit Kerja;
6. Pengelolaan Kerjasama Kemitraan dan
7. Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja
8. Pemanfaatan Informasi yang Aplikatif terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Melalui beberapa Program dan Kegiatan yang tercermin dalam Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kebjaksanaan tersebut selanjutnya dijadikan
sebagai landasan Penyusunan Anggaran yang bersifat Teknis dan Operasional,
pada dasarnya Alokasi Belanja Daerah, tercermin pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu, yang merupakan kerangka
Kebijakan Publik yang memuat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan
Masyarakat maka sudah semestinya penganggaran, tetap mengacu pada norma
dan prinsip anggaran yaitu :
1) Transparandan Akuntabilitas Anggaran.
Yaitu Transparan dan Akuntabilitas semaksimal mungkin dapat menunjukan
latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan
umum, skala perioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya
dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2) Disiplin Anggaran.
Bahwa untuk menjamin agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur
landasan administratif dalam pengelolaan Anggran Daerah,yang mengatur
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
42
antara lain prosedur dan teknis penganggaran serta aspek penatausahaan
yang harus diikuti secara tertib dan taat azas, penyusunan Anggaran baik
Pendapatan maupun Belanja juga harus mengacu pada Peraturan
Perundangan yang berlaku
3) Keadilan Anggaran
Pendapatan Daerah hakekatnya diperoleh melalui mekanisme Pajak dan
Retribusi atau Pendapatan lainnya yang dibebankan pada seluruh
masyarakat keadilan atau kesejajaran horisontal dan kewajiban vertikal
bahwa masyarakat yang Posisinya sama dan diberlakukan yang sama.
4) Efesiensidan Efektifitas Anggaran.
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
menghasilkan Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan yang maksimal
guna kepentingan Masyarakat, untuk itu dapat mengendalikan tingkat
Efesiensi dan Efektifitas Anggaran, maka dalam Perencanaan Anggaran perlu
diperhatikan.
Arah kebijakan Anggaran Tahun 2016-2021 disusun dengan
memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 yang dijabarkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 yang dilakukan dalam rangka
memberikan gambaran obyektif dan Proporsional mengenai Kegiatan
Pemerintah, menjaga Kosistensi dengan Standar Akutansi Publik serta
memudahkan, penyajian dan meningkatan Kredibilitas Statistik Keuangan
Pemerintah.
Pada Aspek Pendapatan Kebijakan masih seperti Tahun-Tahun
sebelumnya yang diarahkan pada Peningkatan Pendapatan dari Sektor
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang
sah, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 yang akan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
43
dilakukan adalah :
1. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan,
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,
3. Mengembangkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat,
Provinsi Kabupaten dan antar OPD Kabupaten Indramayu,
4. Melakukan kajian ulang dan Penyusunan Perda.
Berkembangnya reformasi birokrasi dan transparansi berlakunya Undang
– Undang 32 Tahun 2004 tepatnya tanggal 15 Oktober 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap penataan organsasi perangkat
Daerah Kabupaten Indramayu sesuai peran tugas dan tanggungjawabnya masing
– masing, yang semula Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indramayu
menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejak tanggal, 24
Nopember 2008, telah ditetapkannya Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 47
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Indramayu, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Indramayu sudah menjadi kewajiban sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi menangani di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
secara operasionalnya dalam pelaksanaan program kegiatan baru berjalan Tahun
Anggaran 2009 sampai tahun 2016, kemudian dengan terbitnya Peraturan
Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah kabupaten Indramayu maka disusunlan Peraturan Bupati Nomor 44
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu
Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu dalam memfasilitasi Program Kegiatan antara lain :
1. Fasilitasi Pendampingan Pengajuan Permohonan Pencairan bantuan Alokasi
Dana Desa, Bantuan Dana dari Pemerintah Kabupaten Indramayu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
44
(Disentralisasi);
2. Fasilitasi Pendampingan Pengajuan Permohonan Pencairan bantuan Dana
Desa, Bantuan Dana dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan);
3. Fasilitasi Pendampingan Pengajuan Permohonan pencairan bantuan Dana
perbaikan Infrastruktur Bantuan Dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Tugas Dekosentrasi);
4. Fasilitasi Pendampingan Pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan Dana
Infrastruktur dan Perekonomian dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan);
5. Fasilitasi Pendampingan Pengajuan Permohonan pencairan bantuan Dana
PNPM Mandiri Perdesaan awal Tahun 1999 yang Berakhir pada Tahun 2015,
yang dikelola oleh Konsultan masing-masing, Program PNPM Mandiri
Perdesaan sudah berakhir;
6. Fasilitasi Pengumpulan Data Profil Desa (Data Dasar Keluarga, Data Potensi
dan Data Tingkat Perkembangan);
7. Fasilitasi prasarana Pengumpulan Inovasi penemu Teknologi Tepat Guna
(TTG), Pengelolaan pencarian, penggalian, penemu dan Inovasi Teknologi
Tepat Guna;
8. Fasilitasi Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Indramayu dalam Penilaian Lomba Desa;
9. Fasilitasi Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Indramayu dalam perbaikan Infrastruktur Desa bekerjasama dengan
Program kegiatan TMMD dan BSMSS;
10. Fasilitasi Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Indramayu dalam Penilaian Lomba Posyandu.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
45
2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
2.4.1. Peluang (opportunitiess)
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indramayu di era reformasi birokrasi dan trasparanssi, tidak
diharapkan berbagai masalah dan tantangan yang bersifat internal maupun
external dalam mengantisipasi dan Meminimalisir Konsekuensi terjadinya
externalitas terhadap Masyarakat maka pelaksanaan program kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, akan dipengaruhi
oleh Kekuatan yang berdasarkan analisis :
2.4.1.1. Analisis Lingkungan External
Analisa lingkungan external lebih difokuskan terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan adanya dana, perangkat profesional
pada bidangnya, sarana prasarana kerja SKPD yang memadai, adanya aturan
juklak dan juknis, kesempatan pengembangan dalam profesionalisme dan
kesepahaman para pelaku Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat
mendukung dalam penyusunan analisis strategis di lingkungan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
2.4.1.2. Analisa Lingkungan Sosial
Perubahan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu semakin
Tahun semakin ada peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan
terrutama perbaikan Infrastruktur Pedesaan, Jalan Beton/Hotmik, Jembatan,
penyediaan air bersih dan Penerangan Listrik yang diprioritaskan untuk
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
46
mempermudah mobilitas dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat Pedesaan. Peranan penting pemerintah Desa dalam membangun
wilayahnya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat akan membangun
kepercayaan masyarakat diperlukan stimulan-stimulan yang dapat menggerakkan
sebagai pemicu/pemacu terjadinya keberdayaan masyarakat yang ikut tertarik
untuk membangun Desanya sebagai peran partisipasi aktif dalam meningkatkan
swadaya gotong royong masyarakat.
Pertumbuhan penduduk terus meningkat tidak seimbang dengan
pemerataan akses kependudukan urbanisasi ke Kota-kota besar terjadi pada
musim-musim panceklik dan hari-hari besar pencarian lapangan pekerjaan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya kecenderungan memudarnya nilai sosial
budaya sebagai perantara membentuk sikap prilaku masyarakat nilai lokal tidak
peduli mulai luntur, berkurangnya tingkat partisipassi dan swadaya gotong
royong masyarakat, rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat
dalam mendayagunakan sumber daya yang ada, sumber daya alam termasuk
teknologi tepat guna serta sumber permodalan merupakan tantangan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu untuk dapat
memberdayakan masyarakat agar efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, merubah pemberdayaan dengan pola pikir masyarakat konsumtif
menjadi pola pikir masyarakat yang produktif, dapat memecahkan suatu masalah
dalam pemenuhan kebutuhannya untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat
mencapai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Dalam mengatasi kompleknya permasalahan diperlukan dukungan
berbagai komponen, stakeholders, komitmen dari seluruh aparat pemerintah dan
kesiapan masyarakat dalam menerima serta melaksanakan berbagai program
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa guna mewujudkan masyarakat
yang mandiri berdaya guna.
Adapun faktor external lainnya yang mempengaruhi dalam pelaksanaan
program kegiatan yang menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman
(theats) dalam organisasi, beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pemberdayaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
47
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu yaitu :
1. Menjadi peluang dalam mengisi ketercapaian 14 prioritas pembangunan
Nasional.
2. Sasaran MDGs menjadi sasaran pembangunan Nasional, pemberdayaan
masyarakat dan Desa merupakan prioritas peningkatan kebedayaan
masyarakat Pedesaan
3. Kondisi Penduduk masyarakat sebagian masih belum berkembang,
pemberdayan masyarakat dan Desa menjadi peluang meningkatkan
teknologi/teknik pengelolaan dalam menfasilitasi partisifasi masyarakat dalam
membangun Desa
4. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan
publik yang sudah masuk mencapai pada tingkat Pedesaan
5. Berkembangnya informasi berbagai jenis teknologi tepat guna dalam
mengelola sumber daya yang ada, sumber alam yang dapat memberikan nilai
tambah kepada masyarakat dan pemasaran hasil produk, menjadi forum
pemikiran pencarian, penggalian dan pemanfaatan berbagai jenis hasil
produksi dimasa yang akan datang.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa banyak dilakukan oleh
Stakeholders dilakukan mulai dari Tingkat Pemerintah Pusat, Tingkat
Pemerintah Provinsi, Tingkat Pemerintah Kabupaten, Tingkat Pemerintah
Kecamatan dan Tingkat Pemerintah Desa.
2.4.2. Tantangan (threats)
Sedangkan ancaman/tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Indramayu antara lain :
1) Memudarnya rasa kebersamaan (jangan ada dusta diantara kita),
Kekeluargaan, Persaudaraan sebagai Bangsa yang mempunyai ciri : 1).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
48
Menurunnya integrasi sosial masyarakat, 2). Menurunya semangat dan jiwa
gotong royong masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan
berdasarkan azas kebersamaan dan keanekaragaman, 3). Menurunnya peran
lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, 4). Menurunnya
patisipasi masyarakat dalam membangun Desanya,
2) Faktor ego sektoral diantara SKPD di Kabupaten Indramayu sebagai
koordinator/ katalisator/fasilititator yang akan berdampak pada kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3) Tingkat Pendapatan ekonomi masyarakat Pedesaan masih randah,
4) Fasilitas sarana dan prasarana masyarakat dan Desa masih terbatas,
5) Keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan dan ketrampilan masyarakat,
aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan Lembaga Masyarakat Desa,
6) Kesinambungan program kegiatan SKPD kurang berjalan yang belum
tertuang dalam program kerja karena ketebatasan anggaran yang menuntut
pemerataan program.
7) Program kegiatan yang berlokasi di Pedesaan belum bersinergi antar OPD di
Kabupaten Indramayu.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
49
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN VISI DAN MISI SERTA
TUGAS POKON DAN FUNGSI
3.1. Evaluasi Masa Lalu
Penataan Institusi Kelembagaan tercantum dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, dijelaskan dalam tugas pokok, fungsi,
dirinci dalam unit kerja organisasi dan tata Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Indramayu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Indramayu Nomor 47 Tahun 2008. Berdasarkan kajian internal ternyata
beberapa urusan masih dilaksanakan pada institusi kelembagaan lain dan bahkan
tidak masuk dalam TUPOKSI Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu tetapi muncul di RPJMD maupun di IKK (Indikator Kinerja
Kunci) lampiran LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) tapii
dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati
Nomor 44 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Indramayu maka diharapkan semua urusan baik urusan
Pemberdayaan maupun Pemerintahan Desa masuk dalam Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Keberhasilan program kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan Desa
tidak hanya merupakan kontribusi serta kewenangan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu saja tetapi merupakan kerjasama
mitra kerja dengan OPD Kabupaten Indramayu, Institusi kelembagaan lain yang
berada di Tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi,
Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun pelaku Kader Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa yang bekerja sama saling memenuhi kebutuhan di segala bidang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
50
kehidupan.
Tantangan dalam program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program kegiatan pembangunan Daerah yang tersebar berlokasi di Kecamatan
dan Desa yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Indramayu masih bersifat
parsial atau belum bersinergi.
2. Beberapa Tantangan dan Kendala ( theats) antara lain :
a. Belum tersusunya gudang penyimpanan berkas dokumen Arsip Aktif dan
Arsip Pasif Hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu,
b. Kurangnya pegawai operator komputer yang mendapat sertifikat dan
penguasaan computerise dan Tehnologi Elektronika Informatika,
dibutuhkan 9 Orang Pegawai minimal berpendidikan D3 / SI.
c. Kurangnya pegawai yang mendapat sertifikat barang dan jasa, dibutuhhan
1 (satu) Orang Pegawai khusus menangani Barang dan Jasa minimal
berpendidikan SI.
d. Kurangnya pegawai yang memahami betul tentang Pemberdayaan
Masyarakat, dibutuhkan 2 (dua) Orang minimal berpendidikan SI
e. Kurangnya sarana berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) atau
Mini Bus Khusus Operasional di Lapangan dan kunjungan Tim ke Desa –
Desa.
3. Belum seluruhnya Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyampaikan Laporan
Data Profil Desa dan Kelurahan secara lengkap sesuai dengan perkembangan
Teknologi Elektronika Informatika. (Laporan Data Dasar Keluarga, Tingkat
Potensi Desa dan Kelurahan serta Tingkat Perkembangan Desa dan
Kelurahan) Setiap Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunanya, untuk
menentukan klasifikasi Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada.
4. Masih kurangnya Kapasitas Aparatur DPMD di Bidang Ekonomi Desa berkaitan
dengan Manajemen BUMDes, Pasar Desa dan Perguliran Simpan Pinjam.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
51
5. Masih kurangnya Kapasitas Aparatur DPMD yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Masih kurangnya kapasitas Aparatur DPMD dalam memahami Implementasi
RPJMD Tahun 2016 – 2021.
Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsii
Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Indramayu, beberapa
permasalahan yang dihadapi baik permasalahan Internal maupun External yang
akan mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
Faktor Internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dapat menjadi suatu Kekuatan (strengthness) maupun Kelemahan
(weakness) dalam organisasi, unsur – unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu
kelebihan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
adalah :
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu merupakan
OPD yang melaksanakan Misi dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Indramayu,
2. Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu menggunakan serta
memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sedangkan
Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga
lainnnya menggunakan pendekatan Sektoral,
3. Pengalaman empiris – historis pada saat melaksanakan tugas kegiatan
Pembangunan Masyarakat dan Desa yang esensinya setara dengan tugas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan Desa yang sepesific, holistik
dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi
dan produktif,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
52
5. Program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara kelembagaan
ditangani Pemerintah Pusat (tugas pembantuan), Pemerintah Povinsi (tugas
dekosentrasi) dan Pemerintah Kabupaten (disentralisasi) sampai ketingkat
Kecamatan, Desa serta Kelurahan yang bersinergi berorientasi secara
berjenjang,
6. Dukungan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Indramayu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat tiap
Tahunya untuk menjalankan Visi, Misi, Program, Kegiatan dan tugas pokok
serta fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu.
7. Merupakan komitmen bersama antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam mengimplementasikan penjabaran
di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Disamping Kekuatan
(strengths) yang dimiliki, masih terdapat pula Kelemahannya (Weaknesess)
yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu yaitu :
1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional berkompeten pada
bidang – bidang tertentu yang memahami betul bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2) Kurangnya database perkembangan Desa sebagai bahan Perencanaan,
3) Belum optimalnya prasarana pendukung untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi secara computerise dan Teknologi elektronika informatika.
4) Belum lengkapnya Peraturan Perundangan – undangan sebagai payung
hukum dalam melaksanakan tugas Program Kegiatan dengan Perda serta
Juklak Juknis dalam pembinaan dan penanganan Pengelolaan Dana Desa,
BUMDes.
5) Belum ada Kejelasan Peraturan perundang – undangan yang mengatur Asset
Paska PNPM Perdesaan ( Infrastruktur dan Dana Bergulir Simpan Pinjam)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
53
sebagai Asset Pemerintah Desa atau Pemerintah Kabupaten serta
Pemerintah Pusat. Karena Bantuan yang tidak dicantumkan dalam
perhitungan APBDes.
Berdasarkan 3 janji Gubernur Provinsi Jawa Barat yang perlu disikapi
berkaitan dengan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat yang perlu direalisasikan untuk dituangkan dalam Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, yaitu :
1. Belum Terealisasinya Program kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
(RUTILAHU) dilaksanakan pembangunan 100.000 RUTILAHU setiap
Tahunnya, ketidakjelasan kekurangan persyaratan (CPCL, Harus Berbadan
Hukum dan Juklak Juknis)
2. Belum terealisasinya Program kegiatan untuk Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan yang disediakan dana sebesar 4 Triliun setiap Tahunnya.
3. Belum terealisasinya Program Revitalisasi Posyandu dan dana operasional
kader posyandu setiap Tahunnya.
Tugas Pembantuan ( Pemerintah Pusat ), Kementerian Koordinator Kesra,
BAPPENAS, Ditjen PMD Depatemen Dalam Negeri, Ditjen Cipta Karya
Departemen PU, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta tenaga ahli,
secara benar dapat membangun optimisme bersama yang kuat merupakan salah
satu upaya Pemerintah Pusat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan
dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi penyelarasan program -
program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di berbagai Kementerian /
Lembaga, antara lain :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
54
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
yang telah diluncurkan oleh Preseden RI pada tanggal 10 April 2007 di Kota
Palu Sulawesi Tengah. Dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan
(PPK) sejak Tahun 1989 dan sekarang berubah menjadi PNPM-MP yang
berakhir program tersebut pada Tahun 2015, bantuan dana pusat tiap
Tahunnya meningkat Belum ada Kejelasan Peraturan perundang – undangan
yang mengatur Asset Paska PNPM Perdesaan ( Infrastruktur dan Dana
Bergulir Simpan Pinjam) sebagai Asset Pemerintah Desa atau Pemerintah
Kabupaten serta Pemerintah Pusat. Karena Bantuan yang tidak dicantumkan
dalam perhitungan APBDes.
Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan
Milinium Development Goals (MDGs), mengingat proses pemberdayaan
membutuhkan waktu : 5 – 25 Tahun.
3.2. Hasil – hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya
Pelaksanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu dari Tahun 2011 – Tahun 2015 selama kurun waktu 5
(lima) Tahun diperoleh hasil yang dicapai antara lain :
1. Pencapaian Kinerja dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dikelola Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu berdasarkan
Data Perencanaan dan realisasi serta Target kegiatan yang telah ditetapkan
selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
55
TAHUN ANGGARAN
2011 2012
2013
2014
2015
Belanja Tidak Langsung
2.128.545.060,00 2.462.770.000,00 2.128.545.060,00 2.532.039.149,00 2.535.185.000,00
Belanja Langsung 3.313.942.900,00 4.663.995.000,00 3.313.942.900,00 4.302.152.000,00 4.470.347.000,00
JUMLAH
5.609.560.900,00
7.126.725.000,00
5.609.560.900,00
6.834.191.149,00 7.005.532.000,00
REALISASI ANGGARAN
4.560.788.688,00 6.670.231.159.00 4.560.788.688,00 6.334.308.591,00 6.403.472.797,00
SISA ANGGARAN 1.048.772.212,00 456.493.841,00 1.048.772.212,00 499.882.549 602.059.203,00
PROSENTASE
83,79 %
93,59 %
83,79 %
92,69 % 91,41
Pencapaian Target Kinerja Realisasi Rata – Rata Per Tahun :
83, 79 % + 93,59 % + 83,79 % + 92,69% + 91,41 %=87,64 %
5 Tahun
2. Peningkatan Kinerja Kegiatan Strata Posyandu Kabupaten Indramayu
berdasarkan Data Kalasipikasi Posyandu yang telah dicapai melampaui target
yang telah ditetapkan setiap Tahunnya.
3. Pencapaian Kinerja Kegiatan Data Profil 309 Desa dan 8 Kelurahan dengan
menggunakan Wibe site pada Tahun 2011 - 2015, Laporan data Profil Desa
dan kelurahan 100 % sudah masuk dalam Pemutahiran data pada Tingkat
Provinsi Jawa Barat, diperoleh peringkat ke 4 dari 18 Kabupaten dan 9 Kota
se Provinsi Jawa Barat, sudah dapat diakses melalui Internet. Walaupun
dalam pelaksanaan kegiatan sedikit ada keterlambatan dari Laporan Data
pengisian Profil pada Tingkat Desa dan Kelurahan.
4. Pencapaian Kinerja Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah
terbentuk masing – masing Desa sebanyak 46 BUMDes dari 309 Desa dan 8
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
56
Kelurahan baru penilaian terbaik dilihat dari banyaknya 4 (empat) usaha
yaitu BUMDes Desa Pamayahan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.
5. Pencapaian Kinerja Kegiatan Lomba CiptaTeknologi Tepat Guna (TTG) yang
selalu dilaksanakan tiap tahunnya baik Tingkat Provinsi dan Tingkat
Nasional, dari hasil Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten
Indramayu pada Tahun 2014 mendapatkan peringkat harapan 2.
6. Pencapaian Kinerja Pelaksanaan kegiatan Lomba Desa telah berpartisipasii
dilaksanakan 5 kali pada Tingkat Provinsi Jawa Barat, dibuktikan dengan
sangat antusiasnya Peran Aktif Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa
untuk mendukung Lomba Desa yang terbaik, walaupun hasilnya diperoleh
belum memuaskan.
7. Pencapaian Kinerja kegiatan TMMD dan BSMSS dalam mengkoordinasikan
SKPD untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat dalam
pemugaran Rumah Tidak layak Huni dari pengajuan Rumah tangga Miskin
(RTM) dan perbaikan Infrastruktur Desa yang diperoleh tanggapan positif
dari Tokoh seluruh Masyarakat Kabupaten Indramayu yang berdampak
positif dari hasil – hasil Pembangunan Infastruktur dengan melibatkan
seluruh SKPD Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan KODIM Kabupaten
Indramayu beserta KORAMIL dan Jajaran Muspikanya.
8. Pencapaian Kinerja kegiatan pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan telah
terbentuk 27 UPK, BKAD dan BPUBKAD di 27 Kecamatan, yang telah
berakhir program pada Tahun 2015 dalam Strategi penanggulangan
Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan. Perbaikan Infrastruktur
Desa dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) usaha menggali produk unggulan
Desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
57
3.3. Visi dan Misi
Berdasarkan permasalahan dan Isu Strategis yang ada dirumuskan Visi
dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yang akan dicapai dalam kurun
waktu Tahun 2016 – 2021 yaitu : “ INDRAMAYU REMAJA KETIGA“. pada
dasarnya rumusan Visi dan Misi 2011 – 2015 tetap selaras dengan Rumusan Visi
dan Misi 2005 – 2010 hanya pada perumusan Misi sekarang terdapat Perubahan,
baik urutan Prioritas maupun subtansi materinya, hal ini sebagai langkah
penguatan terhadap Misi sebelumnya, serta Inovasi baru yang disesuaikan
dengan kondisi, situasi, permasalahan dan tuntutan serta tantangan yang
dihadapi Indramayu di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Berangkat dari permasalahan pokok yang dihadapi dipadukan dengan
aspirasi dan harapan yang berkembang di Masyarakat serta keberhasilan yang
telah dicapai, maka pada hakekatnya Visi yang diusung sekarang merupakan
kelanjutan dari Visi sebelumnya, yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT
INDRAMAYU YANG RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA SERTA
TERCIPTANYA KEUNGGULAN DAERAH ” atau “REMAJA KETIGA”Tolak
ukur keberhasilan pencapai Visi, penggunaan Indikator yang secara umum
diterapkan yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Indek
Pendidikan, Indek Kesehatan dan Indek Daya Beli.
Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi,
sehingga langkah operasional yang akan ditempuh secara berkelanjutan dan
berkesinambungan, Misi tersebut dirangkum dalam “ SAPTA KARYA MULIH
HARJA KETIGA “ yang berarti 7 (tujuh) Upaya yang akan dilaksanakan dalam
rangka menuju Indramayu Sejahtera sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis Ajaran Agama, Ilmu
Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal;
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui Penguatan Lembaga Ekonomi
Kerakyatan serta Keserasian Industri dan Pertanian;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
58
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan secara
selaras, Lestari dan Optimal;
4. Meningkatakan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah
yang Berbasis Kearifan Lokal;
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi dengan Mewujudkan Pemerintahan yang
Bersih, Profesional dan Mengayomi Rakyat;
6. Menguatkan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat;
7. Memantapkan Pendapatan Asli Daerah.
Penyelarasan sesuai Data RPJMD dengan Prioritas Pemerintah Provinsii
Jawa Barat yang disebut Common Goal (CG) antara lain :
1) Meningkatkan Aksesbilitas dan Mutu Pendidikan (CG 1);
2) Meningkatkan Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (CG 2);
3) Meningkatkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Bersih (CG 3);
4) Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (CG 4);
5) Meningkatkan Ekonomi Pertanian (CG 5);
6) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan (CG 6);
7) Meningkatkan Pengelolaan Seni, Budaya dan Wisata serta Kepemudaan
(CG 7);
8) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan (CG 8);
9) Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan
Keamanan (CG 9);
10) Meningkatkan Kinerja Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan dengan
Penerapan IPTEK (CG 10).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
59
Sedangkan penyelarasan Data RPJMN Pemerintah Pusat dengan melihat
data Prioritas Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan) dikenal dengan NAWACITA
antara lain :
1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia;
2. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa;
3. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia;
4. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
sehingga Bangsa Indonesia Bisa Maju dan Bangkit Bersama Bangsa – bangsa
Asia Lainnya;
5. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor – Sektor
Strategis Ekonomi Domestik;
6. Menghadirkan kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman kepada Seluruh Warga Negara;
7. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah
dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan;
8. Membuat Pemerintah selalu Hadir dengan membangun Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya;
9. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan
Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
3.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
Berkembanganya keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang- undang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
60
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
urusan Pemerintahan Daerah wajib untuk melindungi, melayani, memberdayakan
masyarakat dan Desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan
pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dilanjutkan
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang mengatur dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa, dimana Peran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu sangatlah
penting untuk melaksanakan tugas program kegiatan dalam Pembangun
an di Bidang pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Indramayu,
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan azas
Desentralisasi, Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.
a. Tugas Pembantuan
Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan pelimpahan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten
/ Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.
b. Dekosentrasi
Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
Instansi Vertikal di wilayah tertentu atau kepada Gubernur dan Bupati /
walikota sebagai penangung jawab Pemerintahan Umum
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
61
c. Desentralisasi
Pelaksanaan Dana Alokasi Umum yang bersumber perimbangan Keuangan
dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan
dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur
serta mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Penataan institusi kelembagaan tercantum dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, dijelaskan dalam tugas pokok dan
fungsi, dirinci dalam unit kerja organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Indramayu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Indramayu Nomor 47 Tahun 2008. Berdasarkan kajian internal ternyata
beberapa urusan masih dilaksanakan pada institusi kelembagaan lain dan bahkan
tidak masuk dalam TUPOKSI BPMD Kabupaten Indramayu tetapi muncul di
RPJMD maupun di IKK (Indikator Kinerja Kunci) lampiran LPPD (Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dengan terbitnya Peraturan Daerah
Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
kabupaten Indramayu maka disusunlah Peraturan Bupati Nomor 44 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu diharapkan dapat melengkapi Tupoksi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa kabupaten Indramayu.
Program kegiatan dalam urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Indramayu di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu berdasarkan RPJMD
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2021 diberi kewenangan
untukmelaksanakan Misi Ke 6 : “ Menguatkan Peran Pemerintah Desa
dalam Pemberdayaan Masyarakat “, Mempunyai Tujuan Optimalisasi Peran
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dengan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
62
Sasaran Peningkatan Lembaga Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam
Mengelola Pembangunan Desa dengan capaian Indikator Peningkatan Nilai
Indeks Desa Membangun (IDM), Adalah :
1. Menguatkan Pendampingan tata Kelola Administrasi Keuangan Desa;
2. Menguatkan Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan,
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Meningkatkan Inventarisasi dan Optimalisasi Penggalian Potensi Sumber
Daya Desa;
4. Menguatkan kelembagaan Ekonomi Desa;
5. Memfasilitasi Pembentukan / Revitalisasi Badan Milik Desa (BUMDes);
6. Mengoptimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
7. Mengembangkan Sumber Pendapatan Masyarakat Desa;
8. Melaksanakan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
10. Mengembangkan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Indikasi Rencana Program, Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan
Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 5 (lima)
kegiatan :
1) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan;
3) Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Peundang-undangan;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
63
4) Penyediaan Makanan dan Minuman;
5) Rapat–rapat Kordinasi dan Konsultasi dan Kunjungan Ke Luar dan dalam
Daerah.
2. Program peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, terdiri
dari 2 (dua) Kegiaatan :
1. Pengumpulan Updating dan Analisa Data Informasi Program dan
kegiatan;
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran , terdiri dari 4 (tiga) Kegiatan :
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas, Olah Raga.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari
1 (satu) Kegiatan :
1. Bimbingan Teknis Peraturan Peraturan Perundang-undangan.
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, terdiri
dari 12 ( dua belas ) Kegiatan :
1) Pembinaan Pelatihan Pengurus Posdaya;
2) Penilaian, Evaluasi / Lomba Posyandu;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
64
3) Pembinaan dan Rakor LPM;
4) Penunjang Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
5) Gelar Teknologi Tepat Guna / Perkembangan Inovasi Desa / Kelurahan Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten;
6) Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna ( TTG );
7) Penunjang Program Bhakti Siliwangi manunggal Satata Sariksa (BSMSS);
8) Pelatihan Pengolahan Sistem Informasi Posyandu;
9) Pembentukan dan Pembinaan Posyantek Binaan;
10) Pembinaan dan Pelatihan Kader Pemberdayan Masyarakat Desa;
11) Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Jaring Komunikasi Wira Desa (JKWD), Lumbung Ekonomi Desa (LED) dan Lingkar Budaya Desa (LBD)
12) Revitalisasi Posyandu Melalui Pelatihan Kader dan Pemenuhan Sarana
Prasarana Posyandu;
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, terdiri dari
3 ( tiga ) Kegiatan
1. Pelatihan Pengelola BUMDES.
2. Pembinaan bagi Pengurus Pasar Desa.
3. Pembinaan UPK Pasca PNPM
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan :
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (BBGRM);
2. Pendataan Updating Data Profil Desa / Kelurahan;
3. Evaluasi Penilaian Kinerja Pemerintah Desa / Masyarakat melalui Lomba Desa;
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terdiri
dari 1 ( satu) Kegiatan :
1. Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
65
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan , terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :
1.Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan.
11. Program Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Desa , terdiri dari
8 (delapan) Kegiatan :
1.Pendampingan Bantuan Keuangan Desa dan Infrastruktur
2. Penataan Desa
3. Sosialisasi Kerja Sama Antar Desa
4. Penyusunan Revisi Perda Pemilihan Kuwu
5. Penyusunan Revisi Perda Pemerintahan Desa
6. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
7. Pembekalan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
8. Pembinaan pamong Desa, Juru Tulis/Kepala Seksi Desa
12. Program Pengembangan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :
1. Pembinaan Penyusunan Perdes APBDes
2. Monitoring Pelaksanaan Lelang Tanah Rawa Ex Pangonan
13. Program Peningkatan Partisipasi dan Peran Kelembagaan
Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :
1. Penyelesaian Perselisishan Hasil Pemilihan Kuwu
2. Penyelenggaraan Palantikan Kuwu Terpilih
14. Program Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan
:
1. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Desa
2. Pendampingan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
66
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
Perkembangan Isu strategi merupakan permasalahan yang masih harus
jadi perhatian khusus pada periode 5 (lima) Tahun sebelum dan selanjutnya akan
berdampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan,
sehingga perlu diatasi secara bertahap adapun isu strategi pembangunan Daerah
secara umum antara lain :
1. Jumlah penduduk miskin masih berada pada angka 10,5% pada Tahun 2013,
2. Jumlah pengangguran masih berkisar 9,85 %,
3. Migrasi penduduk Desa ke perkotaan masih terus terjadi pada musim
panceklik dan pada musim hari – hari besar untuk menutupi penghasilan
Keluarga,
4. Berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam
pembangunan, akan berdampak pada budaya swadaya gotong royong
masyarakat pedesaan,
5. Adanya wacana otonomi Desa, Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan
masih memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan,
6. Tingkat keberdayaan Aparat Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa masih harus diperkuat,
7. Kurang pahamnya perkembangan teknologi informatika dan computerisasi
bagi aparat pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan keLembagaan Masyarakat
Desa,
8. Lemahnya pengelolaan profil Desa sebagai bahan penyusunan perencanaan
9. Pengembangan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa,
lembaga kemasyarakatan dan masyarakat masih harus ditingkatkan.
Selain isu pembangunan Daerah secara umum, tantangan yang dihadapi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
67
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :
1) Tingkat pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih
ada yang belum tercapai tujuan, seperti belum terkoordinasi termodelisasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antar Pusat, Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan dan Perdesaan.
2) Belum optimalnya sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pemeliharaan dan
pelestarian hasil – hasil Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa terutama dalam Infrastruktur pembangunan serta Perguliran Dana
Perekonomian kepada Masyarakat Perdesaan;
3) Belum optimalnya pencarian, penggalian dan pemanfaatan teknologi tepat
guna yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Pedesaan;
4) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa
belum terkoordinasikan dengan baik;
5) Belum dilaksanakannya prinsip – prinsip pelayanan prima kepada masyarakat,
secara cepat, tepat, mudah, murah dan transparan;
6) Tingkat kompentensi aparatur pemberdayaan masyarakat dan Desa tidak
merata;
7) Program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa masih tersebar
kewenangannya di masing – masing SKPD Kabupaten Indramayu sebagai
mitra kerjasama dalam pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;
8) Mencari bentuk Program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
menyentuh langsung masyarakat Perdesaan untuk diberdayakan yang dapat
merubah kapasitas Pola Tradisi kebiasaan Konsumtif menjadi Pola Tradisi
Produktif sehingga berdaya guna meningkatkan perbaikan kualitas hidup
sosial ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat Perdesaan;
9) Kurangnya Peraturan Perundang- undangan sebagai payung hukum dalam
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
68
Implementasi penjabaran Pelaksanaan Program Kegiatan disertai dengan
Perda dan Perbup serta Juklak Juknis khusus/signifikan Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Berdasarkan prospek dan faktor pengaruh tersebut, dengan
memperhatikan isu – isu strategi dengan analisa SWOT maka dapat
diidentifikasikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dapat
berpengaruh pada pencapaian Visi, Misi dan Program Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu sebagai berikut ini :
1. Kekuatan ( Strengths) :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan
memfasilitasi dalam mengimplementasikan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu menjadi
Instansi yang memiliki peran untuk mencapai keberhasilan dalam
pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
menggunakan metode dan tata cara yang baku serta memiliki peran kunci
dalam pemberdayaan masyarakat di perdesaan;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
melaksanakan Program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan
Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan
pekerjaan masyarakat di pedesaan;dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Indramayu merupakan fasilitas pelayanan pengaloksian
kebutuhan Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Kelembagaan Masyarakat
Desa serta masyarakat perdesaan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
69
2. Kelemahan (Weaknesess) :
Masih kurangnya tenaga ahli di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
Masih Kurangnya Bidang Ekonomi yang menangani manajemen BUMDes,
Pasar Desa dan Perguliran Dana Simpan Pinjam;
Masih Kurangnya Bidang Pemerintahan yang menangani Pembinaan
Aparat Pemerintah Desa, Lembaga dan Kelembagaan Desa dalam
Pengelolaan Administrasi Pembukuan, Keuangan serta Asset Barang dan
Jasa Pemerintah Desa.
Masih kekurangan tenaga operator computer dan teknologi Elektro
Informatika;
Sarana prasarana mobilitas operasional khusus belum memadai dalam
menunjang kelancaran program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Indramayu, terutama aksebilitas jangkauan
masyarakat dan Desa terpencil;
Masih Kurang Lengkapnya Peraturan Perundang-undangan sebagai payung
hukum yang berlaku disertai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dengan Juklak Juknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indramayu.
3. Peluang (Opportunities) :
Kebijakan Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan) dengan meluncurkan
Dana Desa masih berfokus pada masalah kemiskinan dan lapangan
pekerjaan.
Sinergitas peran dengan Stakeholder lain dalam masalah penanggulangan
kemiskinan.
Agresifitas LSM dalam pemberdayaan masyarakat menjadi mitra potensial
bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
Masyarakat masih membutuhkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
70
dan Desa Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
ekonomi masyarakat
Kemampuan aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan Lembaga
Masyarakat Desa masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat pedesaan sehingga membutuhkan fasilitasi, motivasi serta
saran – saran peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kinerjanya.
4. Tantangan (Threats) :
Stigma masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang terkesan
lamban dan penuh dengan citra negatif akibat pemberitaan korupsi di
kalangan PNS, hal ini akan mengganggu citra kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu,
Kondisi lapangan yang masih dirasakan adanya tumpang tindih dengan
OPD lain dalam melaksanakan program kegiatan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan Desa.
Koordinasi, kerjasama dan mitra kerja belum maksimal dengan stakeholder
serta pelaku pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa.
Berkembangnya teknologi komputer dan informatika dalam pengumpulan
data serta menyampaikan data dengan cepat saji melalui Webset.
Nilai luhur yang dianut oleh segenap jajaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan tanggung jawab organisasi serta moralitas dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai berikut :
o Silih asah, Silih asih, Silih asuh dan saling mengingatkan.
o Kebersamaan dalam Kekeluargaan.
o Kesejahteraan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
71
o Keterbukaan dalam kebenaran.
Dalam pelaksanaan tugas kegiatan sehari hari nilai luhur masyarakat
Kabupaten Indramayu yang diadopsi untuk saling memajukan atau
mencerdaskan, saling sayang menyayangi, tenggang rasa terhadap lingkungan
luar maupun dalam serta saling melindungi dalam kebenaran. Kebersamaan
merupakan sikap mental aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu dalam mengemban tugas dan tanggungjawab.
Kesejahteraan nilai akhir yang harus dicapai masyarakat sebagai dampak dari
pelaksanaan tugas dimaksud .
Berdasarkan Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Indramayu Renstra 5 (lima) Tahun 2016-2021 ke depan setelah
melihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, memacu pencapaian
Program kegiatan yang telah disepakati berdasarkan faktor kunci keberhasilan :
1. Meningkatnya peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kehidupan sosial
budaya menjaga adat istiadat dan wangsit leluhur yang berlandaskan agama
untuk mengantisipasi pengaruh negatif.
2. Meningkatan pelatihan wawasan, ilmu pengetahuan dan ketrampilan Sumber
Daya Manusia sebagai kader Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas sebagai
aparat Pemerintahan Desa, aparat Lembaga Desa dan aparat Lembaga
Masyarakat Desa,
3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan mitra kerja dengan Stakeholder
sinergitas antara Lembaga terkait khususnya yang menangani Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa baik Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Desa,
4. Meningkatkan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan di
segala bidang kehidupan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengevaluasikan, pemeliharaan dan pelestarian dari hasil –
hasil pembangunan di Pedesaan,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
72
5. Mengoptimalkan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan
produktivitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pelatihan kapasitas bagi
aparat Pemerntah Desa, Lembaga Desa, Lembaga Masyarakat Desa dan
Masyarakat,
6. Meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam
menfasilitasi tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat dengan
memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Pedesaan,
7. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan baik peraturan Pusat, peraturan
Provinsi dan peraturan Daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka
pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi
penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan perbaikan
kualitas hidup masyarakat.
8. Meningkatkan peran aktif lembaga – lembaga yang ada di Desa dalam
melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan
Fungsi pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
9. Mencari, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan
teknologi tepat guna dan pemasaran hasil produksinya guna meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
73
BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Kebijakan
Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu di era reformasi
biroktasi, transparansi, demokrasi dan globalisasi.Diperlukan penjabaran
pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu kedalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2021, perencanan program yang akan berjalan pada Tahun 2016 sampai
dengan 2017 adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Disiplin Aparatur
4. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
11. Program Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Desa
12. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
74
Prioritas program kegiatan masing-masing Bidang pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu pada Tahun 2016
sampai dengan 2017 diuraikan sebagai berikut :
I. Kesekretariatan
1. Database informasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Pelaporan Hasil
Kegiatan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kabupaten Indramayu.
2. Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Program Pusat, Provinsi dan Daerah.
Kegiatan yang dilakukan berbentuk rapat – rapat koordinasi dalam
mensinergiskan Program kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dengan Implementasinya di Daerah. Melaksanakan koordinasi
antar implementor dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di
Daerah, kemudian koordinasi sinergitas program Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten
Indramayu.
3. Sinergitas Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan SKPD yang berada di Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Kegiatan yang dilakukan adalah mensinergitaskan dalam implementasi
program ekrkegiatan SKPD di Tingkat Pemerintah Kabupaten
Indramayu, program dapat dari program Daerah Pemerintah Kabupaten
Indramayu maupun dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas perencanaan
pembangunan Desa bagi Kuwu dan Sekretaris Desa di Kabupaten
Indramayu Tahun Anggaran 2016-2017
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
75
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
4. Penyediaan Makanan dan Minuman
5. Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi / Kunjungan ke Dalam Daerah
dan Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Mobil
Jabatan
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Beserta Perlengapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
76
1. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang – Undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
1. Pengumpulan Data Updating dan Analisis data Informasi Program dan
Kegiatan
2. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
II. Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan :
1. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Alokasi Dana Desa
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Kegiatan :
1. Pengelolaan Updating Data Profil Desa,
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :
1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
4. Program Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Desa
Kegiatan :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
77
1. Pembinaan dan Penataan Pengelolaan Dana Desa (ADD) dan Dana
Desa (DD),
2. Evaluasi Penilaian Kinerja Pemerintah Desa / Masyarakat melalui
Lomba Desa
3. Penataan Desa
4. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Desa
5. Program Pengembangan Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa
Kegiatan :
1. Pembinaan tentang Penyusunan Perdes APBDes
2. Monitoring Pelaksanaan Lelang Tanah Rawa Ex Pangonan
6. Program Peningkatan Partisipasi dan Peran Kelembagaan
Masyarakat
Kegiatan :
1. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu
2. Penyelenggaraan Pelantikan Kuwu Terpilih
III. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan :
1. Pembinaan Pelatihan Pengurus Posdaya
2. Penilaan, evaluasi/ Lomba Posyandu.
3. Pembinaan dan Rakor LPM
4. Pelatihan Sistem Informasi Posyandu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
78
5. Pembinaan Kader Posyandu
6. Pembinaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Gelar Teknologi Tepat Guna/Perkembangan Inovasi Desa/Kelurahan
Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten
8. Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna (TTG)
9. Pembentukan dan Pembinaan Posyantek Binaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Kegiatan :
1. Pembinaan dan Pelatihan Pengurus BUMDES
2. Pembinaan dan Pelatihan Pengurus Pasar Desa
3. Pembinaan UPK Pasca PNPM
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
Kegiatan :
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (BBGRM)
2. Pembinaan Masyarakat dalam Gerakan Konservasi dan Rehabilitasi
Lingkungan
4. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
Kegiatan :
1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan
IV. Bidang Pembangunan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
79
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan :
1. Penunjang Program TNI manunggal Membangun Desa (TMMD)
2. Penunjang Program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa
(BSMSS)
2. Program Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam
Membangun Desa
Kegiatan :
1. Pengembangan Kawasan Perdesaan
2. Inventaris Data dan Informasi Sarana dan Prasarana Desa
3. Inventaris Data dan Informasi Pelayanan Dasar Desa
4. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TMMD dan
BSMSS (Bantuan Provinsi 2016).
3. Program Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Desa
Kegiatan :
1. Pendampingan Bantuan Keuangan Desa dan Infrastruktur
2. Sosialisasi Kerja Sama Antar Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
80
Lampiran – Lampiran :
Tabel 4.1. Indikasi Rencana Program, Prioritas Disertai Kebutuhan
Pendanaan.
Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu Tahun
Anggaran 2016 – 2021.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
81
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
82
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
83
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
84
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
85
BAB V
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN INDRAMAYU YANG MENGACU
PADA TUJUAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021.
Program kegiatan pembangunan diarahkan pada Pencapaian Visi dan
Misi, Sasaran, Kebijakan, Program serta Kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu. Disusun sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dalam menciptakan Pemerintahan yang baik dengan melihat data
kondisi masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dewasa ini, diharapkan
rencana usulan Skala Prioritas kegiatan untuk dapat di Implementasikan dalam
Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diarahkan
pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah
yang mengacu pada tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.
Program kegiatan pembangunan pada Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa;
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
6. Program Efektivitas Pemerintahan Desa
7. Program Pengembangan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
8. Program Peningkatan Partisipasi dan Peran Kelembagaan Masyarakat
9. Program Pengelolaan Keuangan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
86
Pelaksanaan program Kegiatan yang diselenggarakan pada
Pemberdayaan masyarakat dan Desa yang sesuai dengan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu yang dijabarkan dalamMisi ke 6 (enam) Pemerintah
Kabupaten Indramayu yaitu : “ Menguatkan Peran Pemerintah Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat “ yang mempunyai Tujuan :
2.1. Optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat;
2.2. Menguatkan peran Lembaga Kemasyarakatan ;
2.3. Mengoptimalkan pencarian, penggalian dan pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa;
2.4. Terwujudnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan dan
pembentukan BUMDes;
2.5. Menguatkan peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsi
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Pemberdayaan masyarakat
dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.
Adapun Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dari masing-masing tujuan
adalah sebagai berikut
Tujuan :
Optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat;
Sasaran :
Peningkatan Lembaga dan Aparat Pemerintah Desa dalam mengelola
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
87
Pembangunan Desa.
Strategi :
1. Menguatkan pendamping tata kelola administrasi keuangan
Desa;
2. Menguatkan pendampingan tata kelola Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan;
3. Meningkatkan Inventarisasi dan Optimalisasi penggalian Potensi
Sumber Daya Desa;
4. Menguatkan kelembagaan Ekonomi Desa ;
5. Memfasilitasi pembentukan / Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa
( BUMDes ) ;
6. Mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
7. Mengembangkan sumber pendapatan dan Kekayaan Desa;
8. Melaksanakan pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Meningkatkan pembinaan dan Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan;
10. Mengembangkan pelatihan Teknologi Tepat Guna.
Arah Kebijakan :
1) Pendampingan tata kelola administrasi keuangan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
88
2) Pendampingan tata kelola Pemerintahan, Pembanguna dan
Kemasyarakatan;
3) Optimalisasi penggalian potensi Sumber Daya Desa;
4) Penguatan kelembagaan Ekonomi Desa;
5) Pembentukan / Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
6) Peningkatan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
7) Pengembangan Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa;
8) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9) Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
Tujuan :
Menguatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan
Sasaran :
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.
Strategi :
Meningkatkan peran serta kelembagaan Desa / Kelurahan.
Arah Kebijakan :
Peningkatan Peran serta kelembagaan Desa / Kelurahan
Tujuan :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
89
Mengoptimalkan Pencarian, penggalian dan pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna yang dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat
Desa.
Sasaran :
Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang
dapat meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa.
Strategi:
Meningkatkan potensi Sumber Daya Desa dan Mendorong terciptanya
Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
Arah Kebijakan :
Mengembangkan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.
Tujuan :
Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Penguatan
dan Pembentukan BUMDes
Sasaran :
Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa.
Strategi :
Penguatan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
90
Arah Kebijakan :
Pelaksanaan pendampingan pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
Tujuan :
Menguatkan Peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsi
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Kemasyarakatan
Sasaran :
Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan kemampuan serta
kemampuan Aparatur Pemerintah Desa.
Strategi :
Penguatan dan pendampingan dalam pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Arah Kebijakan :
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa
dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.
Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil yang diharapkan. Maka diperlukan pernyataan dalam
Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021
mempunyai kesanggupan untuk mewujudkan dan mensukseskan Misi ke 6: “
Menguatkan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat “
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
91
sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 -2021 yaitu :
1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat dan Desa;
1). Peningkatan Jumlah Strata Posyandu target sebanyak 2326 Posyandu,
antara lain :
Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015 :
1) Jumlah Strata Posyandu Madya : 845 Posyandu
2) Jumlah Strata Posyandu Purnama : 1.052 Posyandu
3) Jumlah Strata Posyandu Mandiri : 429 Posyandu
Sasaran Indikator Kinerja Utama mempunyai rencana target pada akhir
periode Tahun 2016 – 2021 :
1. Meningkatnya Jumlah Strata Posyandu Madya : 815 Posyandu
2. Meningkatnya Jumlah Strata Posyandu Purnama : 1052 Posyandu
3. MeningkatnyaJumlah Strata Posyandu Mandiri : 459 Posyandu
2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan;
Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015 :
1). Jumlah Kader PKK Terlatih : 6.000 PKK Terlatih
Sasaran Indikator Kinrja Utama pada akhir periode Tahun 2016-2021 :
1.Meningkatnya Jumlah Kader PKK Terlatih `: 10.981 PKK Terlatih
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
92
Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015
1). Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) : 9 Alat TTG
Sasaran Indikator Kenerja Utama pada akhir periode Tahun 2016 - 2021 :
1. Meningkatnya Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) : 27 Alat TTG
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015
1). Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : 46 BUMDes.
2). Jumlah Unit Usaha : 46 Unit Usaha
3). Jumlah Pengurus Terlatih : 0 Pengurus Terlatih
4). Jumlah BUMDes Bersama : 15 BUMDes Bersama
Sasaran Indikator Kenerja Utama pada akhir periode Tahun 2016 – 2021 :
1). Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : 309 BUMDes.
2). Meningkatnya Jumlah Unit Usaha : 62 Unit Usaha
3). Meningkatnya Jumlah Pengurus Terlatih : 3.090 Pengurus Terlatih
4). Meningkatnya Jumlah BUMDes Bersama : 27 BUMDes Bersama
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015
1). Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Terlatih : 309 Aparatur Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
93
Sasaran Indikator Kenerja Utama pada akhir periode Tahun 2016 - 2021 :
1. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Terlatih : 2.917 Aparatur Desa
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015
1). Belum Terupdatenya Profil Desa secara Online : 317 Desa
Sasaran Indikator Kenerja Utama mempunyai rencana target pada akhir
periode Tahun 2016 - 2021 :
1. Terupdatenya Profil Desa secara Online : 317 Desa
1. Peningkatan Klasifikasi 2326 Posyandu, dengan target :
No Uraian
Kondisi
Awal
Kinerja
Target Kondisi
Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19
1 Pratama - - - - - - -
2 Madya 845 5
(840)
5
(835)
5
(830)
5
(825)
5
(820)
5
(815)
815
3 Purnama 1052 5
(1052)
5
(1052)
5
(1052)
5
(1052)
5
(1052)
5
(1052)
1052
4 Mandiri 429 5
(434)
5
(439)
5
(444)
5
(449)
5
(454)
5
(459)
459
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
94
2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa
melalui Pelatihan-pelatihan, dengan target :
No Tahun Jenis Pelatihan Peserta
1 2 3 4
1
2016
- Pelatihan Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan Pengadaan
Barang dan Jasa di Desa
- Pelatihan Sistem Keuangan Desa
618
309
2
2017
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
618
3
2018
- Pelatihan Bagi Kuwu terpilih
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
- Pelatihan Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan Pengadaan
Barang dan Jasa Bagi Desa-desa yang selesai
melaksanakan Pemilihan Kuwu
138
309
276
(138x2)
4
2019
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
309
5
2020
- Pelatihan Pengelolaan Administrasi Desa
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
-
927
309
6
2021
- Pelatihan bagi Kuwu Terpilih
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
171
309
Dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di
tetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu yang
melakukan supervisi diperlukan juga melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
95
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lampiran – Lampiran :
Tabel 4.2. Indikasi Rencana Program, Prioritas Disertai Kebutuhan
Pendanaan.
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Indramayu 2016 – 2021.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
96
BAB VI
P E N U T U P
Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu ini merupakan penjabaran dari Rencana Program Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten IndramayuTahun 2016 –
2021, untuk dapat diimplemenstasikan dalam pelaksanan tugas pokok program
kegiatan penyelenggaraan Pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa khususnaya Menguatkan Peran Pemerintah Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat. dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Renja dan LPPD.
Maka diperlukan Laporan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu setiap Tahun serta dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Melalui
Pertanggungjawaban Bupati Indramayu pada masa Akhir Jabatan periode Tahun
2016 – 2020. Sehingga mampu merespon untuk menjawab pertanyaan tuntutan
perubahan peradaban pekembangan lingkungan masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten Indramayu baik tingkat Lokal, Nasional maupun Global.
Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja
menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, sebagai Akselerasi Pembangunan
yang lebih terfokus dalam rangka terwujudnya Visi Indramayu REMAJA Tiga
(Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera) dalam lima Tahun kedepan.
Indramayu, 2017 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabu
paten Indramayu,
Dr.H.DUDUNG INDRA ARISKA,SH.MH
Pembina Utama Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
97
NIP. 19581010 198603 1 021 Lampiran – Lampiran :
Tabel 5.1. Rencana Program Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaen Indramayu
Tahun Anggaran 2016-2021.
Tabel 5.2. Indikator Kenerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016
– 2021.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
98
BAB VI
P E N U T U P
Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu ini merupakan penjabaran dari Rencana Program Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 –
2021, untuk dapat diimplemenstasikan dalam pelaksanan tugas pokok program
kegiatan penyelenggaraan Pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa khususnya Menguatkan Peran Pemerintah Desa dalam
Pemberdayaan Masyaraka dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP), Renja dan LPPD. Maka
diperlukan Laporan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu setiap Tahun serta dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Melalui
Pertanggungjawaban Bupati Indramayu pada masa Akhir Jabatan periode Tahun
2016 – 2020. Sehingga mampu merespon untuk menjawab pertanyaan tuntutan
perubahan perkembangan lingkungan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten
Indramayu baik tingkat Lokal, Nasional maupun Global.
Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja
dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat danDesa Kabupaten Indramayu, sehingga pelaksanaan program dan
kegiatan akan lebih terfokus dalam rangka mewujudkan Visi Indramayu “
Terwujudnya Masyarakat Indramayu Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera serta
Terciptanya Keunggulan Daerah” dalam lima Tahun kedepan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
99
Lampiran – Lampiran :
Tabel 5.1. Rencana Program Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaen Indramayu Tahun Anggaran 2016-2021.
Tabel 5.2. Indikator Kenerja yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah
( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
100
BAB VI
P E N U T U P
Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Indramayu ini merupakan penjabaran dari Rencana Program Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten IndramayuTahun 2016 –
2021, untuk dapat diimplemenstasikan dalam pelaksanan tugas pokok program
kegiatan penyelenggaraan Pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa khususnaya Menguatkan Peran Pemerintah Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat. dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Renja dan LPPD.
Maka diperlukan Laporan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Indramayu setiap Tahun serta dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Melalui
Pertanggungjawaban Bupati Indramayu pada masa Akhir Jabatan periode Tahun
2016 – 2020. Sehingga mampu merespon untuk menjawab pertanyaan tuntutan
perubahan peradaban pekembangan lingkungan masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten Indramayu bak tingkat Lokal, Nasonal maupun Global.
Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja
menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, sebagai Akselerasi Pembangunan
yang lebih terfokus dalam rangka terwujudnya Visi Indramayu REMAJA
Tiga(Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera) dalam lima Tahun kedepan.
Indramayu, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
101
Dr.H.DUDUNG INDRA ARISKA,SH.MH
Pembina Utama Muda NIP. 19581010 198603 1 021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
102
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
103
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
104
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
105
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
106
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
Rencana Strategi Tahun 2016-2021
107
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) KABUPATEN INDRAMAYU 2016-2021
Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Prioritas SKPD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
Jumlah Strata
Posyandu
10 230 10 160 10 200 10 775 10 775 10 775 2.915 DPMD
Posyandu Madya 845 5 5 5 5 5 5 815
Posyandu
Purnama
1052 5 5 5 5 5 5 1052
Posyandu Mandiri 429 5(18,65
%)
5(18,86
%)
5(19,0
8 %)
5(19,3
0 %)
5(19,51
%)
5 (19,73
%)
459 (19,73
%)
Program Peningkatan Peran Perempuan di
Perdesaan
Jumlah Kader PKK
terlatih
6000 1400 261 1400 300 1400 300 1400 300 1400 300 1400 300 14400 1.761 DPMD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Jumlah Alat TTG 9 10 56 3 65 3 65 3 65 3 65 3 65 34 381 DPMD
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan
Jumlah BUMDes 46 263 50 0 150 0 250 0 300 0 300 0 300 309 1.350 DPMD
Jumlah Unit
Usaha
46 2 2 3 3 3 3 62
Jumlah Pengurus
Terlatih
0 309 309 618 618 618 618 3090
Jumlah BUMDes
Bersama
15 0 3 3 5 5 5 36
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur
Desa Terlatih
309 618 254 927 400 309 1400 136 600 618 400 0 0 2917 3.054 DPMD
3 4 19
Misi 6 : Menguatkan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat dan Desa
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab
Indikator Kondisi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi kinerja pada
akhir periode RPJMDKinerja Kinerja Awal
( outcome ) ( Tahun 2015 )
Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Prioritas SKPD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 183 4 19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawab
Indikator Kondisi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi kinerja pada
akhir periode RPJMDKinerja Kinerja Awal
( outcome ) ( Tahun 2015 )
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi
Perkantoran
100 320 100 244 100 410 100 455 100 380 100 380 100 2.189
1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Termanfaatkannya Jasa
komunikasi, Sumber daya air
dan listrik
12 92 12 76 12 84 12 105 12 110 12 110 72 577
2 Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya ATK, barang
cetakan dan penggandaan
972 60 713 32 713 40 713 60 713 60 713 60 4.537 312
3 Penyediaan Bahan
Bacaan & Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya barang bacaan
dan buku peraturan
perundang-undangan
8728 30 8728 30 8728 36 8728 30 8728 30 8728 30 52.368 186
4 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersediannya makanan dan
minuman pegawai
44 30 41 20 41 30 41 40 41 45 41 45 249 210
5 Rapat-rapat Kordinasi dan
Konsultasi dan Kunjungan
Ke Luar dan dalam
Daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi/konsultasi/kunjung
an/monitoring ke dalam dan
luar daerah
106 108 106 86 106 220 106 220 106 135 106 135 636 904
02
Meningkatnya
Kualitas/Kuantitas Kinerja
Keuangan
100 60 100 44 100 62 100 60 100 60 100 60 100 346
1 Pengumpulan Updating
dan Analisis Data
Informasi Program dan
Kegiatan
Tersedianya data berkaitan
dengan pelaksanaan program
dan kegiatan
5 dok 5 40 5 22 5 35 5 40 5 40 5 40 30 217
2 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya laporan capain
kinerja dan keuangan
pertriwulan sebagai bahan
evaluasi
1 dok 1 20 1 22 1 27 1 20 1 20 1 20 6 129
03Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 499 323 465 535 540 1.046
3.408
1 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Terselenggaranya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
32 Jenis 249 30 Jenis 160 30 Jenis 225 30 Jenis 250 30 Jenis 250 30 Jenis 250 212 Jenis 1.384
2 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 134 1 Unit 90 1 Unit 127 1 Unit 145 1 Unit 150 1 Unit 646 1 Unit 1.292
3 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
berfungsi/beroperasionalnya
kendaraan dinas roda dua (2)
dan roda (4) dengan baik
19 Unit 66 19 Unit 60 19 Unit 90 19 Unit 90 19 Unit 90 19 Unit 100 114 Unit 496
TAHUN KE-6 2021
2 3
REVIU INDIKASI RENCANA PROGRAM, PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2016-2021
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016
Program :
TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020
Program :
Kegiatan :
Program :
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Perencanaan dan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
Kegiatan :
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TAHUN KE-6 2021
2 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016 TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020
4 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung
Kantor
berfungsi/beroperasionalnya
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor dengan baik
270 50 236 13 236 23 236 50 236 50 236 50 1.450 236
-
04Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya Disiplin
Pegawai 36 - - - - 39 75
1 Pengadaan Pakaian
Dinas, Olah Raga
Jumlah Pakaian Pegawai 0 44 36 0 - 0 - 45 39 89 75
05Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kualitas
Aparatur 26 - - 26 26 26
- 104
1 Bimbingan Teknis
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Pegawai yang ikut
Bimtek
0 5 26 0 - 0 - 5 26 5 26 5 26 20 104
Program :
06
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Jumlah Strata Posyandu :
mandiri 429 5 640 5 792 5 700 5 1.632 5 1.632 5 1.632 459 7.028 BPMD
Jumlah Alat TTG 9 10 3 3 3 3 3 34
Kegiatan :
1 Pembinaan Pelatihan
Pengurus Posdaya
Meningkatnya Kualitas
pengurus posdaya Desa /
Kelurahan
1 317 40 0 - 0 - 317 100 317 100 317 100 317 340
2 Penilaian, Evaluasi/Lomba
Posyandu
posyandu mandiri terbaik 1 6 110 6 160 6 70 6 200 6 200 6 200 37 940
3 Pembinaan dan Rakor
LPM
Peningkatan Kualitas
pengurus LPM Desa /
Kelurahan
1 309 43 309 55 0 - 309 100 309 100 309 100 398
4 Jumlah Desa 1 1 Desa 100 1 Desa 150 1 Desa 150 1 Desa 150 1 Desa 150 5 Desa 700
5 Gelar Teknologi Tepat
Guna /Perkembangan
Inovasi Desa / Kelurahan
Tingkat Nasional ,
Propinsi dan Kabupaten
Terlaksananya Pameran TTG
Produk Unggulan kabupaten
Indramayu di tingkat
Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
0 3 116 3 116 3 110 3 116 3 116 3 116 18 689
6 Lomba Cipta Teknologi
Tepat Guna (TTG)
Jumlah nominasi TTG terbaik
hasil inovasi dan kreativitas
masyarakat Indramayu
9 3 TTG
Unggulan
56 3 TTG
Unggulan
65 3 TTG
Unggulan
60 3 TTG
Unggulan
65 3 TTG
Unggulan
65 3 TTG
Unggulan
65 27 TTG
Unggulan
376
Program :
Kegiatan :
Program :
Kegiatan :
Penunjang Program TNI
Manunggal Membangun
Desa (TMMD)
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TAHUN KE-6 2021
2 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016 TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020
7 Penunjang Program
Bhakti Siliwangi
Manunggal Satata Sariksa
(BSMSS)
Tumbuhnya partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
1 1 Desa 80 1 Desa 100 1 Desa 120 1 Desa 100 1 Desa 100 1 Desa 100 1 600
8 Pelatihan Pengolahan
Sistem Informasi
Posyandu
Terkelolanya SIP dengan baik 0 317 60 0 - 0 - 317 75 317 75 317 75 317 285
9 Pembentukan dan
Pembinaan Posyantek
Binaan
Terbentuk dan terbinanya
Posyantek
2 4 Kec 33 6 Kec 61 6 Kec 50 7 Kec 71 7 Kec 71 7 Kec 71 30 Kec 357
10 Pembinaan dan Pelatihan
Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Meningkatnya kualitas kader
KPMD
0 309 43 309 55 309 60 309 75 309 75 309 75 309 383
11 Pembinaan Kader
Posyandu
Terlatihnya kader Posyandu 0 0 - 317 80 317 80 317 80 317 80 317 80 317 400
12 Revitalisasi Posyandu
Melalui Pelatihan Kader
dan Pemenuhan Sarana
Prasarana Posyandu
Jumlah Kader Terlatih '- 7968
Kader
Terlatih
317 60 0 - 0 - 317 500 317 500 317 500 11.630
Kader
Terlatih
1.560
- 845 Madya,
1052
Purnama ,
429 Mandiri
5 Madya, 5
Purnama, 5
Mandiri
5 Madya, 5
Purnama, 5
Mandiri
5 Madya, 5
Purnama, 5
Mandiri
5 Madya, 5
Purnama, 5
Mandiri
5 Madya, 5
Purnama, 5
Mandiri
5 Madya, 5
Purnama, 5
Mandiri
815 Madya
1052
Purnama
,459
Mandiri
-
Program :
07Jumlah BUMDes 46 263 193 167 205 210 270 270 1.315
Jumlah Unit Usaha 46 2 2 3 3 3 3 62
Jumlah BUMDes Bersama 15 - 2 2 2 3 3 27
Jumlah BUMDes Aktif 46 - 53 53 53 53 51 309
Kegiatan :
1 Pembinaan dan
Pelatihan Pengurus
BUMDes
Jumlah Pengurus BUMDes
yang di bina
- 0 Kader 150 50 309 92 309 100 309 100 309 100 309 100 1.695 542
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TAHUN KE-6 2021
2 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016 TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020
- 46 BUMDes 263 0 0 0 0 263
BUMDes
-
2 Pembinaan dan Pelatihan
Pengurus Pasar Desa
Jumlah Pengurus Pasar Desa
yang di bina
0 Pasar Desa 25.PASAR
DESA
43 25.PASAR
DESA
25 25.PASAR
DESA
55 25.PASAR
DESA
60 25.PASAR
DESA
60 25.PASAR
DESA
60 25.PASAR
DESA
303
3 Pembinaan UPK Pasca
PNPM
Jumlah UPK Kecamatan yang
di bina
0 27 100 27 50 27 50 27 50 27 110 27 110 27 470
Program :
08
Rasio Pendapatan Desa
terhadap APBDes 4218 50 19 121 19,5 125 20 150 21 150 22 150 22 746
Kegiatan :
1 Pembinaan tentang
Penyusunan Perdes
APBdes
Jumlah Aparatur Desa yang di
bina
0 0 - 309 75 309 75 309 100 309 100 309 100 1545 450
2 Monitoring Pelaksanaan
Lelang Tanah rawa Ex
Pangonan
Jumlah Laporan 1 50 1 46 1 50 1 50 1 50 1 50 6 296
Program :
09
Ter-up datenya profil desa
secara Online
317 676 317 529 317 570 317 800 317 950 317 950 317 4.475
Kegiatan :
1 Pembinaan Kelompok
Masyarakat
Pembangunan Desa
(BBGRM)
Jumlah pencanangan BBGRM
di tingkat kabupaten, propinsi
dan nasional
0 3 kgt 75 3 kgt 35 3 kgt 60 3 kgt 100 3 kgt 100 3 kgt 100 18 kgt 470
2 Evaluasi Penilaian Kinerja
Pemerintah Desa
Melalui Lomba Desa
Terevaluasinya kinerja
Pemerintahan Desa /
masyarakat tingkat kabupaten
93 31 495 31 444 31 450 31 500 31 500 31 500 279 2.889
3 Pengelolaan Updating
Data Profil Desa
Ter-up datenya profil desa
setiap tahun sebagai dasar
penentu tingkat
perkembangan desa
317 317 106 317 50 317 60 317 200 317 350 317 350 317 1.116
3Program :
10Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Desa
Jumlah Aparatur Desa terlatih 309 618 254 927 150 309 1.400 136 600 618 400 0 - 2917 2.804
Kegiatan :
1 Pelatihan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Desa
Jumlah Aparatur Desa yang di
latih
309 618 254 927 150 309 1.400 136 600 618 400 - - 2917 2.804
Pengembangan
Sumber Pendapatan
dan Kekayaan Desa
Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TAHUN KE-6 2021
2 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016 TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TAHUN KE-6 2021
2 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016 TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020
Program :
11Peningkatan
Efektivitas
Pemerintahan Desa
Jumlah Desa hasil Pemekaran 309 0 39 0 1.049 0 148 0 756 9 1.906 0 806 318 2.904
Kegiatan :
1 Pemantapan Persiapan
dan Monitoring
Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa/Kuwu
Jumlah Desa yang akan
melaksanakan Pilwu
171 0 - 138 700 0 - 0 - 171 850 - - 480 1.550
2 Penataan Desa Tersusunnya Peraturan Bupati
tentang Desa Persiapan
0 0 - 0 50 9 50 9 50 9 100 9 100 36 350
3 Sosialisasi Kerja sama
Antar Desa
Jumlah Aparatur Desa yang
melaksanakan Sosialisasi
0 0 - 60 50 60 42 60 50 60 50 60 50 300 242
4 Penyusunan Revisi Perda
Pemilihan Kuwu
Jumlah Perda yang direvisi 0 0 - 1 100 0 - 0 - 1 125 0 - 2 225
5 Penyusunan Revisi Perda
Pemerintahan Desa
Jumlah Perda yang direvisi 0 0 - 1 100 0 - 0 - 1 125 0 - 2 225
6 Pendampingan Bantuan
Keuangan Desa dan
Infrastruktur
Terarahnya bantuan propinsi
untuk pembangunan
Infrastruktur di desa
0 309 Desa 39 309 Desa 49 309 Desa 56 309 Desa 56 309 Desa 56 309 Desa 56 309 Desa 312
7 Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa
Aparatur pemerintahan desa
yang terbina dalam bidang
administrasi desa
0 0 - 0 - 0 - 618 200 618 200 618 200 1854 600
8 Pembekalan Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD)
Jumlah Anggota BPD yang
mendapat Pembekalan
Pemerintahan Desa
0 0 - 0 - 0 - 618 200 618 200 618 200 1854 600
9 Pembinaan pamong
Desa, Juru Tulis/Kepala
Seksi Desa
Jumlah Pamong Desa,
Jurutulis/Kepala Seksi Desa
yang mendapat Pembinaan
Pemerintahan Desa
0 0 - 0 - 0 - 618 200 618 200 618 200 1854 600
Program :
12Peningkatan Peran
Perempuan di
Perdesaan
Jumlah Kader PKK terlatih 6000 800 261 700 150 700 150 927 200 927 200 927 200 10981 1.161
Kegiatan :
1 Pembinaan dan
Pemberdayaan Organisasi
Perempuan
Jumlah Pengurus TP PKK
Kecamatan dan Pengurus TP
PKK Desa yang di bina
6000 800 261 700 150 700 150 800 200 800 200 800 200 10600 1.161
Program :
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TAHUN KE-6 2021
2 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016 TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020
13Pengelolaan Keuangan
Desa
Tertib Administrasi Keuangan
Desa
0 100 100 359 100 359 100 359 100 359 100 359 100 1.895
Kegiatan :
1 Peningkatan Tata Kelola
Keuangan Desa
Meningkatnya kemampuan
Aparatur pemerintahan Desa
tentang Siskeudes
0 0 - 927 259 927 259 927 259 927 259 927 259 4635 1.295
2 Pendampingan Alokasi
Dana Desa (ADD) dan
Dana Desa (DD)
Pengelolaan dan penggunaan
ADD dan DD sesuai ketentuan
yang berlaku
309 309 100 309 100 309 100 309 100 309 100 309 100 309 600
Program :
14
Peningkatan
Partisipasi dan Peran
Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah Pemilihan Kuwu yang
dilakukan secara Demokratis
0 0 - 138 192 138 397 0 0 0 0 171 500 309 1.089
Kegiatan :
1 Penyelesaian Perselisihan
hasil Pemilihan Kuwu
Terfasilitasinya penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan
Kuwu
0 0 - 138 192 138 192 0 - 171 250 171 250 618 884
1 Penyelenggaraan
Pelantikan Kuwu Terpilih
0 0 - 0 - 138 205 0 - 0 - 171 250 309 455
Jumlah3.154 4.120 4.991 5.783 6.873 6.418 29.539
Indramayu, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Indramayu
Dr.H. DUDUNG INDRA ARISKA,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19581010 198603 1 021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TAHUN KE-6 2021
2 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016 TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TAHUN KE-6 2021
2 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS SKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGU
NG JAWABTAHUN KE-1 2016 TAHUN KE-2 2017 TAHUN KE-3 2018 TAHUN KE-4 2019 TAHUN KE-5 2020