PARADIGMA ITJEN

Penguatan Lingkungan Pengendalian

a. Mendapatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (assurance activities)

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (anti corruption activities); dan

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (consulting activities)

d. Mendorong pelaksanaan pelaporan gratifikasi

e. Mendorong peningkatan SPI

Penguatan Pelaksanaan Pengawasan

a. Optimalisasi reviu sebagai upaya pencegahan

b. Optimalisasi penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal

c. Evaluasi hasil reviu dan hasil pemeriksaan eksternal

Evaluasi Berkala

Evaluasi berkala pelaksanaan penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan pengawasan

IMPLEMENTASI PARADIGMA ITJEN

compliance auditing

advisory service

overall assurance

agent of change

Kegiatan

APIP

Reviu

Audit

Pengawasan Lainnya

Asistensi dan

Konsultansi

Evaluasi

PERAN APIP

Permendiknas No. 47/2011 SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

1. Penyusunan Program Pengawasan

2. Pengawasan Kebijakan dan Program

3. Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN

4. Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Internal dan Ekstenal

5. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan

6. Pemberian Saran dan Rekomendasi

7. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

8. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan

PERAN SPI

HASIL PEMERIKSAAN BPK

Tahun

Temuan DikBud (Nilai, Jml)

(dlm juta)

Rekomendasi (Nilai, Jml)

Temuan Ristek (Nilai, Jml)

(dlm juta)

Rekomendasi (Nilai, Jml)

2009 389.097,97 $ 9.564,50

6

NA 20

121.729 7

166.716 9

2010 1.863.964,79 20

NA 45

956 11

- 7

2011 25.833,67 13

NA 33

928 14

116 14

2012 922.126,29 $ 32.764,68

25

NA 50

5.427 21

928 32

2013 3.199.229,63 37

NA 96

0,33 10

5.100 41

2014 152.140,53 29

NA 100

21.974 19

0,33 18

2015 NA NA 121.729 7

13.630 89

2016 NA NA 956 11

1.475 29

Total 6.552.397,85 $42.329,18

130

NA 344

NA 102

NA 179

REKOMENDASI BPK KE ITJEN & SPI

Tahun ITJEN SPI Nilai Ket

2012 Rp922 M Kemdikbud

2013 5 Rp3.1 T Kemdikbud

2014 9 1 Rp152.14 M Kemdikbud

2015 6 6 Kemristekdikti

2016 NA NA NA Kemristekdikti

1. Penyaluran Bantuan Pemerintah,

mis BOPTN, PP PTS, Insentif Penelitian

2. Perbaikan/rehab Sarpras

3. Harga (mark up)

4. Penetapan pemenang lelang

5. Pembayaran fiktif

6. Pemalsuan dokumen

7. Manipulasi penggunaan barang/dana

RAWAN PENYIMPANGAN

8. Manipulasi pembebasan tanah;

9. Realisasi pekerjaan tidak sesuai

kontrak

10. Penggelapan uang;

11. Manipulasi gaji pegawai;

12. Penyalahgunaan biaya perjadin.

RAWAN PENYIMPANGAN

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Reviu

Reviu

Reviu

Reviu, Verifikasi

KEGIATAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berpedoman

pada Renstra

Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan

Kegiatan meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung

untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.

Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran,

lokasi, pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya

Penjelasan...

Visi, Misi & Strategi

VISI

“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya

saing bangsa”

MISI

Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan

Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.

TUJUAN STRATEGI

“Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi,

serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa”

Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator kinerja tujuan strategis diukur dengan indeks pendidikan

tinggi pada tahun 2019 ditargetkan berada pada peringkat 56 besar dunia dengan nilai 5,0 dan indeks

inovasi Indonesia pada tahun 2019 yang ditargetkan berada pada peringkat 26 besar dunia dengan nilai

4,4.

SASARAN STRATEGI

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;

Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi;

Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi;

Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan

Menguatnya kapasitas inovasi

KEMENRISTEKDIKTI

Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan

RKP

Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu

Anggaran K/L

Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:

penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, serta hal-hal yang

dibatasi/dilarang

Kelengkapan dokumen pendukung RKA, antara lain: RKA Satker, TOR/RAB,

dan dokumen pendukung terkait lainnya.

1

2

3

4

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DALAM KEGIATAN PMK No. 194/PMK.02/2013

1. Belanja operasional wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan: a. Belanja pegawai operasional (komponen 001), memperhitungkan ant lain

perubahan status pegawai, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya serta penyesuaiannya.

b. Belanja barang operasional (komponen 002), memperhitungkan antara lain standar biaya terbaru, biaya pemeliharaan tambahan aset

2. Belanja non operasional berkarakteristik operasional merupakan belanja yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai komponen 001 & 002, tetapi wajib dipenuhi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L.

3. Pengalokasian untuk perjalanan dinas perlu dilakukan dengan efisien. 4. Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, pendanaannya dilakukan

melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada. 5. Alokasi per program, di luar yang bersifat wajib dipenuhi dan wajib

dialokasikan, merupakan ancar-ancar dan bersifat indikatif, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran antarprogram

6. Pengalokasian memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

REVIU RKA

MEMBERIKAN KEYAKINAN TERBATAS, RKA TELAH DISUSUN BERDASARKAN : • RKP • RENCANA KERJA • PAGU ANGGARAN, SERTA • SASARAN KINERJA

MEMBANTU MENTERI MENGHASILKAN RKA YANG BERKUALITAS Menjamin kebenaran, kelengkap-

an dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran Fungsi Quality Assurance.

PMK Nomor 194 Tahun 2013 TUJUAN REVIU

1.Tahap Perencanaan Memilih dan menentukan objek reviu

Penyusunan Program Kerja Reviu

Pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;

Koordinasi dengan penyusun LK;

Penyusunan tim reviu, penyeleksian dan penentuan obyek reviu, pemahaman

obyek reviu, dan pemilihan prosedur

2. Tahap Pelaksanaan Penelaahan dokumen perencanaan keuangan

Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi;

Penelaahan atas penyajian LK K/L;

3. Tahap Pelaporan Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)

Laporan Hasil Reviu (LHR)

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat

pernyataan telah direviu

Tahapan Reviu – PMK No. 194/PMK.02/2013

1. Penyelenggaraan Akuntansi Kesesuaian susunan LK dg PMK

Kesesuaian daftar isi dg PMK

Pencantuman ‘unaudited’ pada cover lap

Pengangkatan petugas pencatat dan penyusun lap keu

Rekonsiliasi eksternal dg KPPN, dll

2. Penyajian LK LRA – penjelasan realisasi anggaran

Lap Operasional (LO) – penjelasan pendapatan operasional, mis sewa tanah,

bangunan, denda keterlambatan, dll.; beban operasional, mis pemeliharaan,

penyusutan, perdin; keg non operasional lain

Lap Perubahan Ekuitas (LPE) – informasi kenaikan dan penurunan ekuitas

Neraca – penjelasan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya

Catatan atas Lap Keu (CaLK) – penjelasan umum apkh pengungkapan LRA,

LO, Neraca telah memadai

3. Saran, Koreksi, Perbaikan

CATATAN HASIL REVIU

Konsistensi terhadap sasaran kinerja Sasaran kinerja, tugas dan fungsi dalam RKA-KL tidak sesuai dengan RKP dan Renja KL.

Kesesuaian pagu dan sumber anggaran Nilai anggaran yang diajukan dalam RKA-KL tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan

Kepatuhan a. kaidah kaidah penganggaran

• alokasi anggaran belum sesuai dengan SBU dan SBK • kegiatan tidak sesuai dengan MAK • ketidaksesuaian TOR/RAB dengan RKA-KL

b. pencantuman tematik APBN • ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan • prioritas belanja diabaikan

Kelengkapan dokumen pendukung • RAB tidak rinci kegiatan, volume, analisa kebutuhan survey harga • tidak ada usulan kegiatan e-Planning • SPTJM, RKA-KL, TOR/RAB belum ditandatangani KPA

Permasalahan

Perpres No. 10 tahun 2012

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) - dibentuk tim eveluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) untuk mendorong percepatan sekaligus kualitas penyerapan anggaran pada kementerian atau lembaga.

Sekjen – pemecahan bottleneck - permasalahan yang melibatkan antar K/L agar segera diinformasikan untuk diangkat issue-nya ke tingkat yang lebih tinggi.

PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN

TAHAPAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PBJ TRIWULAN I TAHUN 2016

18 Maret: Pra-Rakor dengan 10 K/L “Big Spender” + 3 Pemerintah Provinsi (DKI, Jabar dan Banten) : masukan terhadap Rancangan Pedoman reviu

28 Maret – 1 April 2016 Sosialisasi/Workshop di Pusat dan daerah

23 Maret : Rakor dengan seluruh APIP (untuk pemda seluruh APIP provinsi ditambah 2 APIP kab/kota)

4-8 April 2016 reviu oleh APIP didampingi LO BPKP

25 April 2016 Laporan Ke Presiden

11-15 April 2016 perekaman data di aplikasi oleh APIP

DATA YANG DIPERLUKAN

(1) Pagu APBN P 2016

(2) Serapan per .... (Maret, tanggal terakhir)

Data serapan belanja pegawai

Belanja barang (operasional dan non operasional)

Belanja modal (operasional dan non operasional)

Bantuan pemerintah

(dalam rupiah dan %)

(3) Paket Lelang TA 2016

Total anggaran

Total paket lelang

Data realisasi (brp paket, rupiah)

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN dan PBJ TAHUN 2016

TRIWULAN I

Target: 20%

Serapan: 15%

Kendala: kontrak sarpras

blm terealisasi; SDM

kurang

TRIWULAN II Target: 30%

TRIWULAN III Target: 20%

TRIWULAN IV Target: 30%

AWAL APRIL 2016

AWAL JULI 2016

AWAL OKTOBER

2016

AWAL JANUARI

2017

EVALUASI - reviu oleh APIP bekerjasama SPI

PERENCANAAN

DAN

PENGANGGARAN

YANG

BERKUALITAS

PELAKSANAAN

KEGIATAN YANG

EFEKTIF, EFISIEN

DAN KEPATUHAN

TERHADAP PUU

WTP

AUDITOR & SPI

KEMITRAAN AUDITOR DAN SPI

OPTIMALISASI REVIU KONSULTAN