perempuan dalam kewarisan pusako adat ......dalam kewarisan di minangkabau, baik berupa gelar maupun...

PEREMPUAN DALAM KEWARISAN PUSAKO ADAT MINANGKABAU

(Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Novita Hayani

NIM :11140440000016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1439H/2018 M

ABSTRAK

Novita Hayani.NIM 11140440000016.PEREMPUAN DALAM KEWARISAN PUSAKO

ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman). Program Studi

Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta,1439H/2018M.

Studi ini bertujuan untuk: (a) Menjelaskan praktik kewarisan di Kabupaten Padang

Pariaman. (b) Mengetahui filosofi apa yang menyebabkan bagian perempuan dalam menerima

harta pusako lebih banyak dibanding laki-laki di Kabupaten Padang pariaman. (c) Mengetahui

bagaimana sistem pembagian harta waris di Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari Hukum

Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis

normatif yaitu pendekatan atau penelitian yang menggunakan sumber-sumber data primer dan

sekunder. Adapun itu sumber yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan Ketua

LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kabupaten Padang Pariaman, Ketua

KAN (Kerapatan Adat Nagari) Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Ahli Waris, dan Tokoh Budaya

Minangkabau. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang terkait

dengan persoalan waris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris.

Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh

dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya

berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a)Dalam praktiknya perempuan di Kabupaten

Padang Pariaman mendapat harta waris lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki, adapun

bagian pusako yang diterima anak laki-laki adalah gelar sako adat yang diturunkn dari mamak

kepada kemenakan laki-laki.(b) Selain bertugas sebagai penerus keterunan perempuan di

Minangkabau sangat dimuliakan keberadaannya dan juga dilibatkan dalam bermusyawarah

dalam keluarga dan nagari. Namun dalam pemakaian harta perempuan dipercayakan untuk

mengelola harta pusako karena perempuan di Minangkabau dikenal sebagai pemegang kunci “

amban puruak” yang mana harta tersebut digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup anak

cucu mereka. (c) Sistem pembagian harta waris yang digunakan adalah menggunakan sistem

matrilineal yakni dibagi berdasarkan garis keturunan ibu dan seterusnya dan hal ini tidak

bertentangan denga Hukum Islam. Karena harta waris yang dimaksud dalam ilmu kewarisan

adalah harta milik penuh dari pemiliknya, sedangkan harta pusako tinggi adalah harta milik

bersama yang tidak bisa dibagi-bagi.

Kata Kunci: Penerapan,Waris,Pusako, Adat

Dosen Pembimbing : Sri Hidayati, M.Ag

KATA PENGANTAR

بسم هلل الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq,

dan hidayah-Nya serta memberikan berkah, kasih sayang, dan karunianya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perempuan Dalam Kewarisan

Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman). Sholawat

dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari

kegelapan dunia ke zaman peradaban ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis sangat bersyukur dan bahagia karena dapat menyelesaikan tugas akhir

dalam jenjang pendidikan Strata Satu (SI) yang penulis tempuh telah selesai. Serta

penulis tak lupa maaf apabila dalam penulisan ini ada yang kurang berkenan dihati

para pembaca, karena penulis masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya menyadari bahwa skripsi ini tidaklah mungkin dapat tercapai

tanpa dukungan dan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan

rasa hormat yang sangat mendalam , penulis mengucapkan terimakasih kepada yang

terhormat:

1. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. H. Asep Saepudin Jahar, M.A, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta para Wakil

Dekan I,II dan III Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Dr. Abdul Halim, M. Ag, dan Indra Rahmatullah, SH.I MH , selaku Ketua

Program Studi Hukum Keluarga dan Sekretaris Program Studi Hukum

Keluarga, yang terus mendukung dan memotivasi penulis untuk segera

menyelesaikan proses penyusunan mulai dari Seminar Proposal, Ujian

Komprehesif, sampai ke Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi ini.

4. Dr. Kamarusdiana M.A selaku dosen penasehat akademik yang selalu

memberi pengarahan, pembelajaran dengan penuh keikhlasan, kesabaran serta

selalu menanyakan keadaan skripsi saya sampai selesai saat ini.

5. Sri Hidayati, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu pemberi

pengarahan tentang kepenulisan, membimbing dengan sabar, ikhlas serta

peduli dan membantu dalam penyelesaian penyusunan ini.

6. Seluruh staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Yang terkhusus untuk orang yang di cinta dan selalu dirindukan Ayahanda

Ns.Baharuddin, S.Pd,S.Kep dan Ibunda Dra. Irma Suryani yang dari kecil

mendidik, dan selalu mendoakan disetiap sujudnya serta memberikan

dukungan bahkan ikut membantu ananda dalam penelitian ini.Terimakasih

yang tak terhingga kepada dua orang yang selalu ada untuk keberhasilan anak-

anaknya. Dengan usaha, doa dan dukungannya penulis bisa menyelesaikan

semua ini.

8. Fadil Aulia Rahman, M.Kom yang selalu memberi dukungan, kakak tercinta

yang selalu menanyakan kabar Skripsi, dan juga ikut membatu mengantarkan

penulis ke tempat penelitian dan juga kepada si bungsu adinda Wahyudi

Abrar yang sekarang juga sedang berjuang untuk menuntut ilmu di

Universiatas Andalas terimakasih yang selalu ada menemani,membantu

peminjaman buku selama dirumah.

9. LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kabupaten Padang

Pariaman.

10. Abdul Gani Rauf yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan

informasi, ilmu serta sumber-sumber referensi buku yang sangat membantu

penulis dalam penyelesaian penulisan ini.

11. KAN (Kerapatan Adat Nagari) Sikucur Yang diketuai oleh Buya Syamsir

yang sudah meberikan ilmunya dengan semangatnya memotivasi penulis

untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

12. Prof.Mochtar Naim, selaku pakar budaya Minangkabau yang telah

meluangkan waktunya untuk bertemu dengan beliau dirumahnya meski

dengan umur yang tidak muda lagi beliau tetap semangat memberikan banyak

informasi terkait adat istiadat Minangkabau kepada penulis.

13. Bapak Mafri yang juga memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa kepada penulis

begitu banyak informasi yang beliau sampaikan saat wawancara dengan

beliau. Meski sibuk baliau tetap meluangkan waktunya untuk bertemu.

14. Bapak kepala Desa Sikucur beserta Staff dan jajaranya dan Mamak-mamak

beserta Etek-etek yang telah memberi ilmunya dan semangat untuk penulis.

15. Teman-teman alumni MAN Koto Baru Padang Panjang yang sebagai

penyemangat, khususnya Abjas14 Putri, Laili, Izuq, Vivi, Disa,Witri, Yuli

,Putry, Doni, Winda, Cantika, Halim, Herman, Irsyad terimaksih sudah jadi

penyemangat hidup selama di Ciputat. Yang sudah membantu meminjamkan

buku, menemani wawancara, penyemangat ke Perpustakaan dan saling

mendoakan

16. Teman seperjuangan selama empat tahun di kelas Hukum Keluarga angkatan

2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

17. Kepada sahabat belajar kelompok, belajar kitab, belajar Kompre,Sahabat ke

Cangkir : Pepe, fia, Istiqomah, Sary, Yonah, Sayyidah, Midah, Lutfah, Vera,

Mawar, Suci,Yunita. Terimakasih atas semangatnya dan kerjasamanya selama

empat tahun.

18. Teman-teman KMM (Keluarga Mahasiswa Minang)Ciputat, Tuneh Baneh,

Adik-adik, Uni-uni, Uda-Uda yang telah berpatisipasi ikut mendoakan dan

menyemangati penulis selama ini.

19. Teman KKN SINTESA, teman-teman UKM LDK (Lembaga Dakwah

Kampus) Syahid, Forkat An-Naml yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu namanya. Terimakasih sudah menjadi bagian hidup selama di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

20. Teman sekamar Syahrina Rahmaniyah yang sudah menemani penulis selama

tiga tahun dan menjadi saksi-saksi perjalanan hidup selama diciputat.

Semoga amal baik mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah

SWT. Sungguh hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan mereka

dengan kebaikan berlipat ganda .

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat saat ini , dan masa yang akan

datang. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi

kesempurnaan skripsi selanjutnya

Jakarta, Mei 2018

Penulis

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya

sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua

naluri yang juga terdapat dalam makhluk hidup lainnya yaitu naluri untuk

mempertahankan hidup dan naluri untuk melajutkan hidup. Untuk terpenuhi

naluri tersebut Allah SWT menciptakan dalam diri setiap manusia dua

nafsu,yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk

memenuhi mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan

sesuatu untuk dapat di makannya. Disinilah timbul kecendrungan manusia

untuk memeliki harta 1

Dengan demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan

akibat hukum, selain itu kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi si

mayit yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Kematian sesorang

juga menyang mengakibatkan timbul cabang ilmu hukum yang menyangkut

bagaimana cara penyelesaian dan pemindahan harta peninggalan kepada

keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama hukum waris.2

Ada tiga sistem kewarisan dalam praktik yang berlaku di Indonesia,

dahulu dan sekarang. Ini disesuaikan dengan penggolongan warga negara

warisan pasal 163 Indische Staatsregeling (IS).Ketiga sistem hukum tersebut

1Amir Syarifudun , Hukum Kewarisan Islam (Jakarta : Prenada Media Group 2012), h., .2

2Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Jakarta

: Gaya Media Pratama, November 2002), h., 13

2

adalah Hukum Kewarisan barat, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum

kewarisan Islam.3

Dalam kewarisan perdata barat berlakunya atau tidak hukum perdata

barat di indonesia, dilihat terlebih dahulu dari golongan penduduk pada masa

pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing

golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia

digolongkan menurut ketentuan pasal 131 jo. Pasal 163 Indishe Staatsregeling

orang belanda, orang eropa, orang jepang yang termasuk kedalam golongan

kelompok satu dan dua tunduk kepada hukum yang mempunyai asas-asas

hukum keluarga yang sama,kemudian orang-orang yang lahir di Indonesia

yang diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang yang termasuk

kelompok 2 dan 3.4

Sedangkan Kewarisan Islam, Hukum waris yang dirumuskan sebagai

perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang

dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.sumber pokok hukum

waris Islam adalah Al-Quran dan hadist Nabi, kemudian Qias dan Ijma5 .

Hukum ini diterapkan bagi orang yang beragama Islam.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis

ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta

warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara dan bagaimana harta

warisan itu dialihkan penugasan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli

waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta

3Mukhtar Zamzami Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Jakarta :

Prenada Media Group, Maret 2013), h. 3

4 Surini Ahlan Sjarif ,Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut

Undang-Undang(Jakarta :Prenada Media,2005) , h., 3

5 Surini Ahlan Sjarif,Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, h., 2

3

kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya atau kepada hukum

kekeluargaanya.6

Dalam hal kewarisan menurut adat di Sumatera barat, Persoalan harta

pusako. Adapun yang dimaksud dengan harta pusako adalah milik kaum

secara turun-temurun menurut sistem matrilineal, seperti sawah, ladang,

menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya.7

Ada macam-macam dari harta di Minangkabau ini diantaranya ada

yang disebut dengan Harta Pusako Tinggi, Harta Pusako Randah, dan Sako.

Adapun yang dimaksud dengan harta pusako Tinggi yaitu harta yang tidak

bisa dibagi-bagi hanya bisa dipakai kemanfaatannya. Dan harta pusako randah

adalah harta bersama dari pasangan suami istri yang sudah menikah. Lalu

yang dimaksud sako adalah gelar Adat.

Dalam kewarisan di Minangkabau, baik berupa gelar maupun harta

kekayaan harus diwariskan kepada kemenakan secara turun temurun.

Kemenakan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima warisan

dengan kewajiban yang berbeda. Gelar diwarisi oleh laki-laki dan harta

pusaka diwarisi oleh perempuan. Kemenakan laki-laki berhak menggarap dan

menerima hasilnya, dan kemenakan perempuan mempunyai hak memiliki

serta menikmati hasilnya. Hak utama atas hasilnya adalah untuk kepentingan

kaum secara matrilineal. Selama harta yang diperoleh oleh laki-laki secara

tembilang besi atau tembilang emas belum diserahkan kepada saudara

perempuannya, selama itu pula berhak memperlakukannya menurut yang ia

kehendaki. Jika saudara perempuannya kawin, ia berkewajiban membiyai

6Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia ,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h., 72

7 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum

Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama(Jakarta :Kencana,2015), h., 126

4

perkawinan itu, termasuk perbaikan rumah yang akan ditempati oleh urang

sumando (semenda)nya.8

. Hal pokok dalam pembahasan ini adalah kedudukan perempuan

dalam menerima harta pusako di Minangkabau. Sesuai dengan sistem

kekerabatan masyarakat di Minangkabau bahwa sistem yang digunakan

adalah matrilineal (garis ke ibuan). Adapun sistem Matrelineal adalah

keturunan yang berasal dari keturunan dari garis ibu sehingga yang menjadi

ukuran hanyalah pada pertalian darah dari garis dan merupakan suatu

persekutuan hukum. Perempuan yang kawin tetap tinggal dan termasuk

dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk

kedalam keturunan ibunya. Sesuai dengan persekutuannya , matrilineal lebih

menghargai ahli waris dari pihak perempuan dari pada hali waris laki-laki.

Sealama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapat warisan.9

Secara garis besar di dalam adat Minangkabau harta pusaka itu terbagi

kepada dua bagian, yaitu “harta pusaka tinggi “ dan “harta pusaka rendah”.

Harta pusaka tinggi itu ada juga yang menyebutkan dengan “ harta tua “.

Perbedaan penamaan tinggi dan rendah itu terletak pada waktu terjadinya

harta itu. Menurut Hamka pusaka tinggi ialah pusaka yang” didapat dengan

timbilang besi10

, pusaka rendah didapat dengan tembilang emas”. Tembilang

adalah harta yang didapat secara turun temurun dari orang-orang terdahulu.

Tembilang emas maksudnya hasil jerih payah sendiri. Selain itu ada juga

yang menyebutnya dengan” harta bersama”, artinya harta yang diperoleh

selama hidup berumah tangga. Bukan harta hasil warisan dari orang tua

8 Yaswirman Hukum keluarga :Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam

Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011), h., 152-153

9Mukhtar Zamzami Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Jakarta :

Prenada Media Group, Maret 2013),h.58.

10

Harta yang didapatkan secara turun-temurun , dari nenek moyang terdahulu dan warisi

secara turun-temurun

5

ataupun pemberian orang lain. Pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi ,

sedang pusaka tinggi tidak dapat jadi pusaka rendah, kecuali bila adat itu

sudah tidak berdiri lagi.

Mengenai harta pusako tinggi, apabila peninggalan itu menyangkut

harta pusako tinggi, cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif,

yaitu seluruh harta pusako tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan

tidak diperkenan dibagi-bagi pemilikannya dan dimungkinkan dilakukan “

ganggam bauntuk”. Walaupun tidak boleh dibagi-bagi, pemilikannya diantara

ahli waris , harta pusako tinggi dapat diberikan salah satu anggota kaum oleh

mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan

modal berdagang atau merantau, asal saja dengan sepengetahuan dan seiizin

seluruh ahli waris.11

Namun yang menjadi perdebatan dalam masalah kewarisan ini adalah

kedudukan perempuan sebagai penerima ahli waris sangat berpengaruh dalam

penjagaan harta pusako. Di Kabupaten Padang Pariaman yang mendapatkan

harta warisan pusako tinggi serta yang mempunyai kepemilikan terhadap harta

tersebut adalah kaum perempuan dan garis keturunan perempuan

kebawahnya. Perempuan di Minangkabau juga memiliki peran sebagai

penerus generasi dalam Rumah Gadang. Selain memelihara rumah gadang

perempuan di Minangkabau juga berperan dalam penjagaaan harta pusako

tinggi yang dibawah penjagaaan tangan seorang kepala ahli waris, hal ini

seperti yang terdapat di daerah Pariaman bahwasanya anak perempuan lebih

banyak memegang harta pusako dari pada saudara laki-lakinya karena anak

perempuan yang menempati rumah tua dan lebih berhak dalam mengurusinya.

Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam membicarakan bahwa

pembagian harta sudah ada ketentuannya dalam kitab Suci Al-Quran dan

hadits Rasulullah SAW. Dan juga terdapat dalam KHI dalam pasal 176

11

Eman Suparman ,Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW

(Bandung : PT Redika Aditama 2013) , h.,55

6

tentang besarnya bagian-bagian ahli waris.12

Untuk itu, disini penulis

termotivasi menulis skripsi ini dengan judul “Perempuan dalam Kewarisan

Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang

Pariaman)” mengingat karena dalam kewarisan Adat Minagkabau

perempuan haknya lebih banyak mendapatkan harta waris dan dipercayai

untuk menjaga harta pusako tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis buat diatas, maka

dapat mengidentifikasikan pembahasan tema skripsi ini ke dalam beberapa

pertanyaan guna mengidentifikasi permasalahan yang akan saya bahas:

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris kepada anak perempuan di

Minangkabau?

2. Bagaimana respon Ulama dan tokoh masyarakat terkait pembagian

harta waris berdasarkan Adat Minangkabau?

3. Apakah pembagian waris di Minangkabau bertentangan dengan sistem

kewarisan yang ada ada dalam hukum islam

4. Dasar apa yang menjadikan kenapa perempuan di Pariaman

mendapatkan harta pusako lebih banyak daripada laki-laki?

C. Batasan Masalah Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini terarah dan tersusun secara

sistematis pada tema bahasan yang menjadi titik sentral.Maka perlu

penulis uraikan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan

perumusan dan pembatasan masalah.

Untuk mendapat pembahasan yang objektif, maka dalam skripsi ini

penulis membatasinya dengan pembahasan berkisar pada Perempuan dan

12

Kompilasi Hukum Islam Pasal 176

7

kedudukan perempuan dalam menerima harta pusako di Kabupaten Padang

Pariaman .

2. Rumusan Masalah

Dalam hukum waris Islam sudah jelas bahwa dalam membagikan

harta waris baginya sudah ditentukan dalam Al-Quran seperti anak laki-laki

mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian.

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Pariaman

sebagaian besar justru berbeda dengan sistem kewarisan Islam.

1. Bagaimana praktik kewarisan di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Apa filosofi yang menyebabkan bagian perempuan dalam menerima

harta pusako lebih banyak dibanding laki-laki di Kabupaten Padang

pariaman.

3. Bagaimana pembagian harta waris di Kabupaten Padang Pariaman di

tinjau dari Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui praktik kewarisan di Kabupaten Padang

Pariaman.

b. Mengetahui filosofi yang menyebabkan bagian perempuan dalam

menerima harta pusako lebih banyak dibanding laki-laki di

Kabupaten Padang pariaman.

c. Mengetahui bagaimana pembagian harta waris di Kabupaten

Padang Pariaman di tinjau dari Hukum Islam

8

2. Manfaat Penelitian

a. Dapat memberikan sumber reverensi pembelajaran bagi mahasiswa

Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa

bidang Hukum Keluarga pada khususnya.

b. Memberikan pengetahuan tentang aturan-aturan pembagian waris baik

dari sudut pandang hukum islam maupun secara adat yang ada di

Minangkabau khususnya di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

c. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan pembaca mampu menambah

pengembangan pemikiran setiap pribadi terkait hukum waris.

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan

adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian disebut penelitian kualitatif apabila jenis data dan

analisa data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-

pernyataan yang menggunakan penalaran. Penelitian yang bersifat

kualitatif pada umumnya memaparkan masalah sikap, perilaku, dan

pengalaman yang pengumpulan datanya dilakukan melalui interview

bebas dan mendalam.Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara

mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti.13

Penelitian ini juga

menggunakan pendekatan sosiologis empiris.

Sosiologi empiris merupakan penelitian non doctrinal yang bertitik

tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek

penelitian, seperti masyarakat sebagai sumber pertama dalam suatu

penelitian. Dengan kata lain penelitian ini menekankan kepada pencarian

13

Yayan Sopyan, Pengantar Metode Penelitian ( UIN Jakarta,2010), h., .26

9

jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi terhadap pemberlakuan

hukum, sehingga akan menjawab pertanyaan signifikan social hukum atau

efektifitas hukum.14

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

3. Sumber Data

Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan

benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara

kuantitatif atau kualitatif.15

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama yang diperoleh

secara langsung sebagai sumber data pada penelitian ini, yaitu berupa

wawancara terhadap tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan ahli waris.

Pokok-pokok tersebut guna untuk menghindari terjadinya

penyimpangan dari pokok masalah penelitian selama wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang

diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi

kepustakaan yang berupabuku-buku, jurnal, skripsi, artikel, pendapat

para ahli atau sumber data yang lain yang relevan dan berhubungan

dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulisan adalah

sebagai berikut:

14

Yayan Sopyan, Pengantar Metode Penelitian, ( UIN Jakarta, 2010), h.,.32

15

Sukandarrumidi, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Gadjah University Press, 2004)

10

a. Observasi (Penelitian Lapangan)

Yaitu dilakukan untuk menghimpun data primer dengan

wawancara, dilakukan secara langsung kepada informan, dengan

mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, agar

lebih mendapatkan informasi yang lebih focus dengan masalah yang

diteliti.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif

adalah wawancara mendalam. Wawancara memdalam (in-depth

interview) adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaiatan

dengan hal yang diteliti. Dan wawancara dilakukakan di Wilayah

Kabupaten Padang Pariaman dengan beberapa tokoh-tokoh adat dan

Informan lainnya.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang

diperlukan serta menganalis issu ataupun permasalahan melalui

sumber-sumber kepustakaan. Penyusunan yang menggunakan

kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari serta

menganalis literature/buku-buku, dan sumber buku lainnya yang

berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisa data proses penguraian data, penelitian dan pengaturan

secara sistematis transkip-transkip wawancara,catatan lapangan dan

bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis

data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif,

dan content analisa.

11

6. Teknik penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu kepada buku pedoman

Penulisan Skripsi,Tesis Dan Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

F. Review Studi Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dari penulisan skripsi ini penulis

menelaah literatur yang sudah membahas tentang judul yang akan penulis

kemukakan dalam penulisan skripsi.

1. Judul Skripsi Pelaksanaan Pembagian Waris Perspektif Hukum

Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Tahun 2016 yang disusun

oleh Mila Fuziyah NIM : 1110044100049 Program studi Hukum

keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Hanya saja skripsi ini lebih umum pembahasannya

mengenai sistem kewarisan adat dibandingkan penulis lebih fokus

adat ke wilayah tertentu.

2. Judul Skripsi Pelaksanaan Waris Bagi Rata Menurut Penuturan

Pemuka Masyarakat Desa Hutanopan Dalam Perspektif Hukum

Islam tahun 2013 yang disusun oleh Ikhwan Lubis NIM :

108044100070 Program studi Hukum keluarga Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam Skripsi ini

penulis juga meneliti tentang hukum waris adat yang

menggunakan sistem bagi rata. Sedangkan tulisan penulis

berkaitan dengan pembagian waris terhadap perempuan

3. Judul Skripsi Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual

Beli Harta Puasko Tinggi Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten

Agam Sumatera Barat) Tahun 2013 yang disusun oleh Muhammad

Hafizz NIM :109044100047 Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah

12

UIN Jakarta Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan

tentang bagaimana pergeseran status harta pusako tinggi menjadi

harta pusako rendah. Serta pelanggaran terhadap dalam penjagaan

harta pusako itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” dengan

sistematika yang terbagi dalam lima bab.Masing-masing bab terdiri atas

beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun

perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I :Merupakan Pendahuuan yang berisikan Latar Belakang

masalah, Identifikasi Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi penelitian, Sumber Data,

Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Studi review terdahulu.

BAB II :Menguraikan tentang dasar-dasar hukum kewarisan Islam dan

Asas-asas hukum kewarisan Islam

BAB III: Menguraikan tentang dasar-dasar kewarisan Adat

Minangkabau serta asas-asas yang digunakan dalam kewarisan Adat

Minangkabau

BAB IV: Menggambarkan bagaimana kedudukan perempuan,praktik

kewarisan, filosofi yang menyebabkan perempuan mendapat harta waris lebih

banyak dibandingkan laki-laki,pembagian harta waris di Kabupaten Padang

Pariaman ditinjau dari Hukum Islam

BAB V: Kesimpulan dan saran- saran.

13

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan Islam

1. Menurut bahasa

Beberapa istilah kewarisan dalam literatur hukum islam seperti

faraidh,fiqih mawarist, dan hukm al warist. Kata yang sering digunakan

adalah faraidh, kata ini terdapat dalam kitab Fiqih Manhaj Al Thalbin oleh

Imam An Nawawi. Lafad “Faraid” فرائض adalah bentuk jamak dari lafad

“Faridhah” فريضة yang berarti “Mafrudhah” غ مفروضة akni bagian yang telah

dipastikan kadarnya (ketentuannya),karena saham-saham yang telah

dipastikan kadarnya.16

Penggunaan kata mawarist ditujukan kepada objek hukum, yaitu

harta yang beralih kepada ahli waris. Mawarist ditujukan kepada bentuk

plural dari kata maurust (harta yang diwarisi).

2. Menurut Istilah

Hukum waris adalah aturan yang mengatur perelihan harta dari

seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti

menetukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-

masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi

orang yang meninggal dimaksud.17

16

Asyhari Abta, Junaidi Abd. Syakur,Ilmu Waris Al-Faraidl(Surabaya :Pustaka Hikmah

Perdana),2005,h., 1

17

Zainudin Ali,Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta :Sinar Grafika.2008), h.,

l.33

14

Kata waris yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk

kepada orang yang menerima harta warisan. Terdapat dalam beberapa

istilah bahasa Arab yang digunakan dalam literatur hukum di Indonesia,

seperti waris yang ditekankan pada penerima harta warisan , „warisan „

yang lebih memandang dari segi objek hukum, yaitu harta warisan, hukum

kewarisan, yaitu sperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah

SWT dan hadist tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari

yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini

berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama islam. Defenisi hukum

kewarisan islam pun berkembang sesuai perubahan zaman, yaitu

menyangkut ketentuan ahli waris. Awalnya ahli waris dalam pengertian

hukum kewarisan islam adalah seseorang yang masih hidup, namun,

selajutnya pemaknaan terkait ahli waris berkembang bahwa ahli waris

yang telah meninggal dapat menjadi ahli waris dan bagiannya akan

diterima oleh keturunannnya atau ahli waris penggantinya.18

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab fiqih disebut

faraidh adalah hukum kewarisan yang menjadi pedoman umat islam dalam

menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal.

Dan ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka,pengetahuan

tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian

harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta

peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.19

Hukum kewarisan islam mengatur peralihan harta dari seseorang

yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang

peralihatan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur

18

Destri Budi Nuugraheni, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.

Yogyakarta:Gadjah Mada University Press) 2014,Cet 1, h., 1

19

Moh.Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Posistif di

Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika.2009, h., 8

15

hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum

Kewarisan Islam seperti : Faraid, Fikih Mawaris Dan Hukum Al-Waris.

Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang

dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa

nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu :waris,

warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum

waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta.20

B. Dasar-Dasar Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum islam, sebagai hukum agama (islam)

adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang

secara langsuang mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut :

1. Ayat-Ayat Al-Quran

a) Q.S An –Nisa (4): 7

القس اىدان ا تسك اى جاه وصية مم ا تسك ىيس ىيىساء وصية مم تن

مخس ا قو مى أ القستن مم اىدان ﴾٧﴿اىىساء: وصيثا مفسضا اى

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak

dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)

dari bagian harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat, baik sedikit

atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

b) Q.S An-Nisa (4): 8

اىمساميه فازشقم مى اىيتامى إذا حضس اىقسمح أى اىقستى

ل معسفا قىا ىم ق ﴾٨﴿اىىساء:

20

Amir Syarifudun , Hukum Kewarisan Islam.(Jakarta : Prenada Media Group,2012), h., 5

16

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,anak yatim

dan orang miskin , maka berilah mereka dari harta itu

(sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang

baik.”

c) QS.An-Nisaa‟ ayat 11-12

ق احىتيه فيه ح مس مخو حظ الوخييه فإن مه وساء ف لدمم ىير في أ يخا ما يصينم للا

ا تسك إن م دس مم احد مىما اىس ىنو ي لت احدج فيا اىىصف إن ماوت ان تسك

اىس ج فألم اىخيج فإن مان ى إخ اي فألم زح أت ىد ىد فإن ىم ينه ى دس مه ى

م أقسب ىنم وفعا أتىاؤمم ل تدزن أي ديه آتاؤمم صيح يصي تا أ فسيضح تعد

مان عييما حنيما ) إن للا اجنم إن ىم ينه ىه ١١مه للا ىنم وصف ما تسك أش )

ى ديه صيح يصيه تا أ ا تسمه مه تعد تع مم ىد فينم اىس ىد فإن مان ىه ه

ا تسمتم م ىد فيه اىخمه مم ىد فإن مان ىنم ا تسمتم إن ىم ينه ىنم تع مم ه تعد اىس

أخت ف ى أخ أ امسأج إن مان زجو يزث مالىح أ ديه صيح تصن تا أ ينو

صيح دس فإن ماوا أمخس مه ذىل فم شسماء في اىخيج مه تعد احد مىما اىس

عييم حييم للا صيح مه للا ديه غيس مضاز يصى تا أ

Artinya :

”Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-

anakmu. yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang

anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya

lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka

ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

17

tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah

dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu

Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi

Mahabijaksana.”12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari

harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai

anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang

mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.

Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan

dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat

atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal,

baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu)

atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu

itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang

sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnyaatau (dan) setelah

dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Penyantun.

2. Al-Hadist a. Hadist dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukahri dan Muslim

النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن مات وعليو دين ومل يرتك ماال فعلينا قضاؤه ومن ترك ماال فلورثتو.

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW yang berkata:”Saya

adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri

siapa-siapa yang meninggal dan yang mempunyai utang dan tidak

meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan

melunasinya.barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu

untuk ahli warisnya.”

18

b. Hadis dari Jabir bin Abdullah menurut riwayat Ibnu Majah

عن جابر بن عبد اهلل واملسور بن خمرمة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال يرث الصيب حىت يستهل صارحا قال واستهال لو أن يبكي ويصيح أو يعطس

Artinya :

“Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar Bin Makhramah berkata keduanya

berkata Rasul SAW.: Seseorang bayi tidak berhak menerima warisan

kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan.Gerakannya

diketahui dari tangis, teriakan dan bersin.”21

3. Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Quran dan Hadist sudah memberikan ketentuan

terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih

diperlukan adanya ijtihad yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan

dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. Misalnya, mengenai bagian waris

banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis

terbagi,bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami

atau istri dan sebagainya.

Dengan contoh: status saudara-saudara yang mewarisi bersama-

sama dengan kakek. Di dalam Al-Quran hal ini tidak dijelaskan. Yang

dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah

atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini

mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam

masalah kalalah22

maka mendapatkan bagian.

21

Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua,(Jakarta:Kencana,2004), h., 16

22

Kalalah, adalah otang yang meninggal dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai

saudara perempuan. Maka hartanya untuk saudaranya

19

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang

mengutip pemdapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut

mendapatkan pusaka muqasamah dengan kakek.

Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek

yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara

ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran

dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat

wahibah.23

C. Asas–asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan islam mengandung berbagai asas yang

memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu

sendiri.Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

1. Asas Ijbari

2. Asas Bilateral,

3. Asas Induvidual,

4. Asas Keadilan Berimbang, dan

5. Asas Semata Akibat Kematian.

1. Asas Ijbari

Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory),

dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan islam mengandung

arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya

menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari

pewaris ataupun permintaaan dari ahli warisnya sehigga tidak ada satu

23

Moh. Muhibbin,Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia,

Jakarta:Sinar Grafika.2009,h., .22

20

kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan

orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Adanya unsur ijbari ini dapat dipahami oleh kelompok ahli waris

sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat An-Nisa‟ ayat

11,12,dan 176.Asas ijbari dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti

memberatkan ahli waris.

Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar dari pada

warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua

utang pewaris itu. Berapa pun besarnya utang pewaris, utang itu hanya

akan dibayar sebagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.

Kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan utang, kemudian masih ada

sisa utang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa utang,

pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakkan oleh

hukum, melainkan karena dorongan moralitas/akhlak ahli waris yang baik.

Apabila dilihat dari segi Hukum Kewarisan KUH Perdata, tampak

perbedaanya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal

dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli

waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata ahli waris dimungkinkan

untuk menolah warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena

jika ahli waris menerima warisan, ia harus menerima konsekuensinya.

Salah satunya adalah melunasi seluruh utang ahli waris.

2. Asas Bilateral

Asa bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa

harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah

pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima kewarisan dari kedua

belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-

laki dan pihak kerabat dari keturunan garis perempuan. Pada prinsipnya

asas in menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang

21

untuk mewarisi atau diwarisi.Asas bilteral ini secara nyata dapat dilihat

dari firman Allah dalam surah An-Nisa‟ ayat 7 dan 11

Q.S An-Nisaa‟ ayat 7:

ا تسك ىيىساء وصية مم القستن اىدان ا تسك اى جاه وصية مم ىيس

مخس ا قو مى أ القستن مم اىدان ﴾٧﴿اىىساء: وصيثا مفسضا اى

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak

dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)

dari bagian harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat, baik sedikit

atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak

mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan ibunya. Begitu juga

dengan perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya.

Q.S An-Nisaa‟ ayat 11:

لدمم ىيرمس م في أ ق احىتيه فيه حيخا ما يصينم للا خو حظ الوخييه فإن مه وساء ف

ا تسك إن مان دس مم احد مىما اىس ىنو ي لت احدج فيا اىىصف إن ماوت تسك

ىد ىد فإن ىم ينه ى دس مه ى اىس ج فألم اىخيج فإن مان ى إخ اي فألم زح أت

م أقسب ىنم وفعا فسيضح أتىاؤمم ل تدزن أي ديه آتاؤمم صيح يصي تا أ تعد

مان عيي إن للا (١١ما حنيما )مه للا

Ayat diatas menegaskan:

Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya

sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan

seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang

perempuan. Dan Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki

ataupun perempuan, begitu juga ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak

22

menerima warisan dari anak-anaknya baik laki maupun perempuan

sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.

3. Asas Individual

Hukum islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam

arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris

untuk dimiliki secara perseorangan. Bila setiap ahli waris berhak atas

bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti

mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan

kewajiban (ahliyat al-ada).24

Dalam pelaksanaanya masing-masing ahli

waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang

lain. Keseluruhannya harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang

kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak

menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dala kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan

Al-Quran yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri

dalam surat An-Nisaa‟ ayat 7.

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu harus

dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu dibagi-bagikan asal dikehendaki

oleh ahli waris yanga bersangkutan, atau keadaan menghendakinya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang

sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan

dalam Al-Quran surah An-Nisaa‟ ayat 7 yang menyamakan kedudukan

perempuan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada

ayat 11,12,176 surah An-Nisaa‟ secara rinci diterangkan kesamaan

kekuatan hak menerima antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah

24

Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta :Sinar Grafika.2008), h., 56

23

dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara

perempuan (ayat 12 dan 176).

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan

antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan

kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya,

mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya

masing-masing nanti dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan

menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang

mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan

nama waris selama yang mempeunyai harta yang masih hidup. Juga

berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih

hidup baik secara langsung maupaun terlaksana setelah mati, tidak

termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum islam. Prinsip ini

erat kaitannya dengan asas Ijbari. Apabila seseorang telah memenuhi

syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak

sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan

itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai

kebebasan untuk menentukan nasib kekayaaannya setelah ia

meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk

berwasiat, tetapi terbatas hanya sertiga dari keseluruhan

kekayaannya.25

25

Moh. Muhibbin,Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia,

(Jakarta:Sinar Grafika.2009),h., 23-29

24

D. Rukun,Sebab Dan Hal Yang Menghalangi Kewarisan Islam

Disamping telah adanya hubungan kewarisan dan telah bebas dari

halangan kewarisan, seseorang berhak menerima warisan bila telah terpenuhi

rukun-rukun kewarisan.

1. Rukun–Rukun Mewarisi

a. Orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan

beralih kepada orang yang masih hidup disebut pewaris atau

al-muawarist

b. Harta yang beralih dari orang yang mati kepada yang masih

hidup yang disebur harta warisan atau al-mauruts.Atau disebut

juga dengan Tirkah (Harta Peninggalan)

c. Orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh

orang yang mati tersebut yang disebut ahli waris atau al-

warits26

2. Sebab-Sebab Mewarisi

a. Pernikahan

Perkawinan yang sah menurut syara‟ merupakan suatu

ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki dengan

seorang wanita , selama ikatan perkawinan itu masih abadi.

Apabila diantara keduanya meninggal dunia pada waktu

perkawinannya masih utuh atau dianggap utuh (talak raj’i yang

masih dalam masa iddah) maka perkawinan ini menyebabkan

adanya saling mewarisi antara suami dan istri.

b. Sebab Keturunan Dan Nasab

26

Amir Syarifuddin,Garis-Garis Besar Fiqh,(Jakarta Timur: Prenada Media, 2003),h.,152

25

Adanya kata nasab ini ditimbulkan karena adanya

perkawinan atau merupakan kelanjutan dari adanya hubungan

perkawinan. Perlu ditegaskan disini bahwa yang dimaksud dengan

nasab adalah nasab haqiqi, yakni kerabat nasab secara hukmi.

Hubungan nasab atau kekearabatan yang lebih berhak menerima

warisan adalah kerabat dekat pewaris tanpa ada yang menhijab.27

c. Wala‟

Wala adalah kekerabatan yang timbul karena

membebaskan budak. Apabila seorang pemilik budak telah

membebaskan budaknya, berarti ia telah merubah status hukum

orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap

bertindak, termasuk memiliki dan mengelola harta bendanya

sendiri28

3. Hal-Hal yang Dapat Menghalangi Seseorang untuk Mendapatkan

Warisan

a. Perbudakan

Budak tidak bisa mewarisi dan tidak pula bisa menjadi

ahli waris, sekalipun dipandang dari jalur nasab. Sebab status

budak adalah milik tuannya seacara mutlak, dan telah putus

hubungan kekluargaan dengan kerabatnya, begitu pula dengan

budak tam (sempurna) dan budak naqish (tidak sempurna)

maksudnya adalah setengah budak dan setengah merdeka.29

ء ي ى ش ي ز ع د ق ا ل ي م ي م ا م د ث ال ع خ م ب للا ضس

Artinya :

27

Ali Parman ,Kewarisan Dalam Al-Qur’an, (Jakarta:Grafindo Persada,1995).h.,68 28

Asyhari Abta, Junaidi Abd. Syakur,Ilmu Waris Al-Faraidl(Surabaya :Pustaka Hikmah

Perdana),2005,h., 32-34

29

Ibid,hlm36

26

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya

yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun “(

Q.S An-Nahl:75)30

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang menghalangi menerima harta

warisan adalah pembunuhan dengan alasan yang tidak benar,

yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja.

c. Perbedaan agama

Yang dimaksud berlainan agama adalah berlainan

agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi

dengan orang yang mewariskan. Contoh peristiwa : Ayah Ali

bin Abi Thalib meninggal dunia, Ali tidak menerima warisan

dari ayahnya, karena pada waktu itu ayahnya tidak dalam

keadaan Islam. ( beda agama). Dalam hadist Nabi dari Usamah

bin Zaid juga dikatakan “ Orang muslim tidak mewarisi orang

kafir dan orang tidak mewarisi orang muslim.31

E. Ahli Waris dan Bagiannya

Syariat Islam juga sudah menetapkan jumlah furudhul muqaddarah

(bagian-bagian yang sudah ditentukan) yang terdapat dalam buku Amir

syarifuddin tentang kewarisan islam ada 6 (enam) macam, yaitu sebagai

berikut.

a. Dua pertiga (2/3)

31 Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin,Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran

Dan As-Shunnah Yang Shohih. Pustaka Ibnu Katsir.Jakarta :2003.Hlm.39-40.

27

b. Sepertiga (1/3)

c. Seperenam (1/6)

d. Seperdua (1/2)

e. Seperempat (1/4)

f. Seperdelapan (1/8)

Disamping itu furudhul muqaddarah hasil ijtihad para jumhur ulama

juga berpendapat sepertiga sisa harta peninggalan.

Ahli waris yang memperoleh furudhul muqqadarah 2/3 (dua pertiga)

adalah:

1. Dua anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila si amyit

tidak meninggalkan anak-anak laki. Atau dengan kata lain mereka

tidak bersama-sama dengan mu’ashshib-nya (orang yang

menjadikan ashabah).

2. Dua cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan

apabila si amyit tidak meninggalkan: Anak dan cucu laki-laki

3. Dua orang saudari sekandung atau lebih dengan ketentuan apabila

si mayit tidak meninggalkan:

a. Anak,

b. Cucu,

c. Bapak,

d. Kakek, dan

e. Saudara laki-laki sekandung.

4. Dua orang saudari seayah atau lebih, dengan ketentua apabila si

mayit tidak meninggalkan

a. Anak perempuan kandung

b. Cucu perempuan pancar laki-laki

c. Saudari kandung ,

d. Bapak,

28

e. Kakek, dan

f. Saudara se ayah.

Adapun saudara –saudara tunggal ibu tidak termasuk ahli waris yang

memiliki bagian dua pertiga , andaikata ia seorang diri ia tidak menerima 1/2

(seperdua) fardh (bagian)

Para ahli waris yang memperoleh fardh 1/3 ( sepertiga ) adalah:

1. Ibu ( apabila si mayit tidak ada anak, cucu, sauadara lebih dari

seorang)

2. Anak-anak ibu ( saudara seibu/ saudara tiri bagi simayit , laki-laki

maupun perempuan, satu atau lebih) dengan ketentuan si mayit

tidak meninggal : Anak, Cucu,Bapak dan Kakek.

Para ahli waris yang mendapat fardh 1/6 (seperenam) adalah:

1. Ayah (dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan : anak dan

cucu)

2. Ibu (dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan: anak,

cucu,saudara lebih dari seorang)

3. Kakek shahih (apabila si mayit meninggalkan: anak dan cucu

4. Nenek shahihah, apabila si mayit tidak menigggalkan (tidak

bersama-sama) dengan ibu.

5. Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan apabila si

mayit tidak meninggalkan : Anak , Cucu, Bapak dan Kakek.

6. Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila si

mayit meninggalkan (bersama-sama) dengan seorang anak

perempuan kandung.

7. Seorang saudari seayah atau lebih, apabila simayit meninggalkan

seorang saudara perempuan sekanduang , tidak lebih, dan tidak

meninggalkan:

a. Anak laki-laki,

b. Cucu laki-laki,

29

c. Bapak,

d. Saudara laki-laki sekandung , dan

e. Saudara laki-laki seayah.

Para ahli waris yang menerima 1/2 (seperdua) adalah:

1. Seorang anak perempuan, dengan ketentuan apabila ia tidak

bersama anak laki-laki yang menjadi mu ashib-nya( tidak ada

anak laki-laki).

2. Seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentua

apabila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau

cucu laki-laki yang menjadi mu‟ashib-nya

3. Suami dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan :

a. Anak dan

b. Cucu,

4. Seorang saudari sekandung dengan ketentuan apabila si mayit

tidak meninggalkan :

a. Anak laki-laki,

b. Cucu laki-laki,

c. Anak perempuan, labih dari seorang,

d. Cucu perempuan lebih dari seorang,

e. Saudara laki-laki sekandung,

f. Bapak, dan

g. Kakek,

5. Seorang saudari seayah, dengan ketentuan apabila simayit

tidak meninggalkan :

a. Anak laki-laki,

b. Cucu laki-laki,

c. Anak perempuan, labih dari seorang,

d. Cucu perempuan lebih dari seorang,

e. Saudara laki-laki sekandung,

30

f. Bapak,

g. Kakek,

h. Saudara perempuan sekandung, dan

i. Saudara laki-lak sebapak

Para ahli waris yang mendapatkan 1/4 ( seperempat) adalah :

1. Suami, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan: anak

dan cucu

2. Istri, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan:

a. Anak, dan

b. Cucu

Ahli waris yang mendapat fardh 1/8 (seperdelapan) adalah:

1. Istri seorang atau lebih dengan ketentuan apabila si mayit

meninggalkan: Anak dan cucu.

Adapun fardh 1/3 (sepertiga) adalah:

1. Ibu, dengan ketentuan apabila simayit tidak meninggalkan:

a. Anak,

b. Cucu, dan

c. Saudara lebih dari seorang,

2. Saudara seibu (saudara tiri) lebih dari seorang, dengan

ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan :

a. Anak,

b. Cucu,

c. Bapak, dan

d. Kakek.

31

BAB III

KEWARISAN ADAT MINANGKABAU

F. Harta Pusaka dalam Adat Minangkabau

Harta pusaka adalah segala harta benda peninggalan orang yang sudah

meninggal. Harta itu menjadi hak orang yang sudah meninggal. Harta itu

menajadi hak perserikatan didalam kaum oleh segala ahli warisnya. Menurut

tali warisnya masing-masing maka dikatakan juga harta pusaka ini adalah

harta kongsi persrikatan bersama oleh orang yang setali waris dengan orang

yang meninggalkan harta itu.32

Dalam mendapatkan harta di Minangkabau, jika dikaji asal usulnya,

bersumber dari empat macam, yaitu:

1. Cancang letih galung taruko sendiri

2. Diterima sebagai warisan, dari ninik ke mamak, dari mamak ke

kamenakan

3. Di dapat karena di beli

4. Dari pemberian orang lain (hibah)

Dikatakan cancang letih galung taruko sendiri adalah seperti sawah

dibuat sendiri, ladang digarap dan dicangkul sendiri lalu diberi batas pagar

untuk menentukan batas-batasnya , yang dibuat diatas tanah yang bukan milik

kaum atau suku, seperti membuat sawah ladang dalam hutan rimba yang

belum ada pemiliknya. Harta ini menjadi hak kaum nantinya, sebab yang

membuat telah membesarkan dari harta-harta hasil panen tanah kaumnya33

32

Ibarahim Dt. Sanggoeno Dirajo, Curaian Adat Minangkabau . Kristal Multi Media.h., 157

33 Edison MS,Nasrun Dt. Marajo Sungut,Tambo Di Minangkabau Budaya Hukum Adat

Diminangkabau. (Bukittinggi: Kristal Multimedia 2010).Cet-1.h., 263

32

Menurut adat Minangkabau, harta terdiri atas dua bagian, yaitu harta

yang berupa material dan berupa moril. Harta yang berupa material ini, seperti

sawah ladang, rumah gadang, emas perak, dan lain-lain. Sedangkan harta

berupa moril seperti gelar pusaka yang diwarisi secara turun –menurun. Orang

yang banyak harta material dikatakan orang berada atau orang kaya. Tetapi

menurut pandangan adat, orang berada atau orang banyak harta ditinjau dari

banyaknya harta pusaka yang turun temurun dimilikinya. Dan status adat,

lebih terpandang orang atau kaum yang banyak memiliki harta pusaka ini, dan

tidak karena dibeli.

Adapun warisan yang ditinggalkan seseorang pada tingkat pertama

disebut sebagai pusako randah (pusaka rendah). Yaitu harta yang ahli

warisnya masih berjumlah kecil, ahli waris tersebut dapat membuat

kesepakatan untuk mengolah harta warisan itu, seperti; untuk dijual atau

untuk dibagi-bagi diantara mereka. Disamping itu orang yang mewarisinya

masih sedikit, maka statusnya masih dipandang rendah. Akan tetapi, apabila

para ahli waris tetap menjaga keutuhan warisan itu, dan kemudian pada

gilirannya mewariskan kepada ahli warisnya, maka statusnya telah dapat

dipandang sebagai pusako tinggi (pusaka tinggi) yang tidak bisa dibagi-bagi.

Dalam memegang harta pusako tinggi perlu adanya kesepakatan

bersama antara kepala waris dengan ahli waris waris lainnya dan beserta

mamak adat (Penghulu) untuk menjual atau menggadaikan harta pusako

tersebut. Persetujuan penghulu itu tentu saja tidak akan mudah didapat karena

penghulu itu hanya akan menyetujui tindakan itu apabila seluruh ahli waris

telah sepakat.34

Dalam petitihnya dikatakan bahwa harta warisan itu adalah :

Warih dijawek pusako ditolong yang artinya sebagai warisan ia diturunkan

kepada yang berhak dan yang berhak menerimanya. Tetapi sebagai pusaka

34

A.A.Navis, Alam Terkembang Jadi Guru,Adat Dan Kebudayaan Minangkabau, h., .163

33

(warisan yang diterima) maka ia harus ditolong dan diperlihara, karena ia

merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun termurun.35

Harta pusaka itu tidak boleh dibagi menjadi harta perseorangan oleh

orang yang menerima pusaka, melainkan wajib selamanya menjadi hak serikat

dalam kaum yang menerima pusaka itu turun temurun. Ada beberapa macam

harta pusaka yang ada di Minangkabau diantaranya:

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah yang diwarisi secara turun-temurun

dari beberapa genarasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta

pusaka tinggi, berkaitan dengan sejarah lahirnya kampuang dan koto

yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber

kehidupan mereka.

Pembukaan tanah untuk sawah ladang oleh nenek moyang inilah,

yang diwarisi oleh genarasi sekarang yang disebut sebagai harta

pusako tinggi.

Harta pusako yang berupa material, seperti sawah, ladang , kebun

dan lain-lain disebut juga dengan pusako. Disamping itu, ada pula

harta pusako berupa moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi.

Yang disebut dalam adat adalah sako (gelar adat).

Harta pusako tinggi juga dikatakan harta basalin (harta bersalin)

karena persalinan terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya.

Penguasaan harta pusako tinggi berada pada anggota komunitas yang

perempuan. Hak kepemilikan, berada ditangan perempuan tertua pada

setiap tingkatan pengelompokan mereka. Hasil-hasil usaha pertanian

atau komersialisasi dari pusako tinggi disimpan dan dikeluarkan oleh

35

Ibid.h.,163

34

perempuan tertua tersebut, di berbagai daerah di Minangkabau disebut

dengan Mamak Induk (ibu yang tertua).

2. Harta Pusaka Rendah

Mengenai harta pusaka rendah ada perbedaan pendapat. Dalam

buku Ibrahim Dt. Sanggono Diradjo yang berjudul:Curaian Adat

Minangkabau. H.K.Datuk Gunung Hijau berpendapat dalam kertas

kerjanya waktu Seminar Hukum Adat Minangkabau mengatakan,

harta pusaka rendah adalah segala harta yang terdapat dari hasil usaha

pekerjaan dan pencaharian sendiri. Harta ini boleh dijual dan

digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris.

Pendapat ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak di

antaranya dari Damsiwar S.H, yang mengatakan bahwa yang

dimaksud harta pusaka rendah oleh H.K.Datuk Gunung Hijau

sebenarnya adalah harta pencaharian.

Dikatakan harta pusaka rendah itu merupakan harta tambahan bagi

sebuah kaum dan ini diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau

perladangan baru, tetapi masih tanah milik kaum. Jadi, tanah yang

dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi hanya saja pembukaan

sawah ladang yang baru.

3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan tembilang

emas. Harta pencaharian adalah harta pencaharian suami istri,

diperoleh mereka selama dalam status perkawinan, dan disebut juga

dengan harta gonogini.

Harta pencaharian yang diperoleh dengan membeli atau dalam

istilah adatnya disebut tembilang emas berupa sawah, ladang,

kebun,dan lain-lain. Bila terjadi perceraian, maka harta pencaharian

ini dapat mereka bagi diantara suami istri.

35

Adapun harta pencaharian itu adalah harta yang diperoleh dengan

cara sendiri, atau karena diberi oleh orang lain. Harta pembelian orang

kepadanya itu (seperti hibah, dll) masuk kepada harta pencaharian

sendiri. Sekalian harta pencaharian orang itu tidak termasuk kepada

bilangan harta pustaka, kecuali kalau asal atau modal pencahariannya

itu diambil dari harta pusataka, maka sperduanya dari hasil harta

pencaharian tersebut wajib masuk bilangan penambah besarnya harta

pustaka tadi.36

Hasil dari usaha sendiri dapat dipisahkan kepada dua bentuk :

Pertama: tembilang basi, yaitu tanah yang didapatkan melalui teruko

dari tanah ulayat kaum. Hasil dari perbuatan menaruko itu adalah hak

bagi yang menaruko dalam bentuk genggam beruntuk dan dapat

dimanfaatkannya bersama dalam keluarganya. Pengertian tambilang

besi dipergunakan, sesuai dengan alat yang dipergunakan waktu

mendapatkan tanah itu.

Kedua: tembilang emas yaitu harta atau tanah yang didapatnya dengan

cara membeli atau memagang yang uangnya adalah dari hasil

usahanya sendiri. Termasuk kedalam kelompok ini harta kaum yang

tergadai untuk kepentingan kaum, yang ditebusnya dengan hasil

usahanya sendiri, selama uang tebusan itu belum dikembalikan oleh

kaum.37

4. Harta Suarang

Suarang, asal katanya surang atau seorang, jadi, harta suarang

adalah harta yang dimiliki oleh seseorang baik oleh suami maupun

istri sebelum terjadinya perkawinan. Dikatakan harta persuarangan

36

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Curaian Adat Minangkabau( Padang:Kristal

Multimedia),h., 160 37

Amir Syarifuddin, Pelakasanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat

Minangkabau (, Jakarta: PT Gunung Agung , 1982), h., 218

36

adalah harta kepunyaan orang yang berserikat mencarinya. Misalnya

dua orang atau lebih pergi bersama-sama mencari penghidupan ke

suatu tempat, atau sama-sama berladang atau sama-sama berniaga,

meskipun masing-masing orang itu berlainan mata pencahariannya

maka penghasil dari orang-orang itu dinamakan harta persuarangan38

Setelah terjadinya perkawinan maka status harta ini masih

milik masing-masing. Jadi, harta suarang ini merupakan harta

pembawaan dari suami atau istri, dan merupakan harta tepatan. Karena

harta milik surang atau milik pribadi, maka harta itu dapat

diberikannya kepada orang lain tanpa terikat kepada suami atau

istrinya.

Oleh sebab itu dalam adat dikatakan, “suarang baragiah,

pancaharian dibagi”(suarang dapat diberikan, pencaharian dapat dibagi).

Maksudnya, milik seseorang dapat diberikan kepada siapa saja, tetapi

harta pencaharian bila terjadi perceraian.39

5. Sako

Adapun sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut

sistem Matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu,

kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat

kepadanya. Gelar demikian tidak dapat diturunkan kapada perempuan

walaupun dalam keadaan apapun juga. Pengaturan warisan itu terletak

kepada sistem kelarasan yang di anut kaum itu

38

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Curaian Adat Minangkabau( Padang:Kristal

Multimedia),h., .161

39

Amir Sjarifoedin Tj.A , Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku

Imam Bonjol. Jakarta:PT Metro Pos.2011.h., 97-109

37

6. Tanah ulayat

Ulayat itu berada dibawah kekuasaan penghulu. Ulayat nagari

dibawah kekuasaan penghulu andiko, yang juga disebut dengan

penghulu keempat suku. Sedangkan ulayat kaum dibawah kekuasaan

penghulu suku yang jadi pucuk atau tuanya.pengertian kekuasaan disini

dalam hal mengambil hasilnya atau mengambil pajak hasil hutan yang

diperdagangkan. Hasil hutan ulayat nagari yang beraliran Koto Piliang

boleh diambil siapa saja setelah mendapat izin dan membayar pajaknya

kepada penghulu yang mempunyai wewanang. Hasil hutan nagari yang

beraliran Bodi Caniago hanya boleh diambil oleh kaumnya dengan

persyaratan yang sama. Demikian pula izin penggarapan ulayat untuk

dijadikan sawah atau ladang.40

G. Dasar-dasar Kewarisan Di Minangkabau

1. Kekerabatam Matrilineal

Kata “matrilineal”, sering kali disamakan dengan matriarkhat atau

dengan matriarkhi,meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal

berasal dari dua kata, yaitu mater (bahasa latin) yang berarti “ibu”, dan

linea (bahasa latin) berarti “garis”. Jadi “matrilineal” berarti mengikuti“

garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.”

Sementara itu, matriarkhat bearsal dari dua kata yang lain yaitu “

mater” yang berarti “ibu”dan “archein”(bahasa Yunani) berarti

“memerintah”. Jadi,“ matriarkhi” berarti “kekuasaan” berada ditangan

ibu atau pihak perempuan.41

Penganut sistem matrilineal didunia tidak banyak , terdiri beberapa

bangsa san suku saja, yakni: bangsa Yahudi; Suku Indian di Apache

40

A.A.Navis,Alam Terkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau.(Jakarta:1984. PT

Grafiti Pers).h., 151 41


Imam Bonjol.( Jakarta:PT Metro Pos.2011), h., 89

38

Barat; suku Novajo; sebagaian besar suku Pueblo; suku Crow, dan lain-

lain (kesemuanya adalah penduduk asli Amerika Serikat); suku Khasi

di Maghalaya, India timur laut; suku Nakhi di Propvinsi Sichuan dan

Yunnan, Tiongkok; beberapa suku kecil di Kepulauan Asia Pasifik; dan

terbesar adalah suku Minangkabau di Sumatra Barat, Indonesia.

Dimana sistem ini, merupakan salah satu aspek utama dalam

mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka

menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka

dan kekerabatan. Garis ke turunan dirujuk kepada ibu yang dikenal

dengan Samande (se-ibu). Sedangkan ayah mereka disebut oleh

masyarakat dengan nama Sumando (ipar) dan di perlakukan sebagai

tamudalam keluarga.

Lawan dari Matrilineal adalah Patrelineal yaitu suatu adat

masyarakat yang menyatakan alur keturunan berasal dari pihak ayah.

Adat Patrilineal lebih umum digunakan oleh kelompok masyarakat

dunia, dibandingkan Matrilineal yang lebih jarang penggunanya.Jadi,

dalam sistem kekerabatan “matrilineal” terdapat 3(tiga) unsur yang

paling dominan: Pertama, Garis Keturunan “menurut garis ibu”; Kedua,

Perkawinan harus dengan istilah eksogami matrilineal; dan Ketiga, Ibu

memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan, kekayaan dan

kesejahteraan keluarga.42

Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau

memiliki tujuh ciri, yaitu

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu

2. Suku terbentuk menurut garis ibu

42

Ibid. Hal.81

39

3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya

(exogami)

4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan ibu

tetapi jarang sekali dipergunakannya,

5. Yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya

6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi

isterinya; dan

7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada

kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari

saudara perempuan43

H. Asas-asas Hukum Waris Adat

a. Asas Ketuhanan Dan Pengendalian Diri

Adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa

harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki

merupakan karuni dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta

kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan

seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan , maka ahli

waris itu menyadari dan menunggunakan hukum-Nya untuk

membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan

saling berebut harta warisan karena perselisihan diantara ahli

waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menhadap

kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta

warisan bukan tujuan tetapi yang terpenting adalah menjaga

kerukunan hidup diantara semua ahli waris dan semua keterunan.44

43

Syamsulbahri Salihima,Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam

Dan Implemetasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta : Kencana ,2015), h., 123

44

Zainuddin Ali,Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),h., 8

40

b. Asas Kesamaan Dan Kebersamaan Hak

Adalah setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama

sebagai hak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang

antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris

untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu,

memperitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli

waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama

banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan

tanggung jawabnya.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara

hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam

menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun

dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Dalam asas ini para ahli waris membagi harta warisannya

melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan

dan bila terjadi ksepakatan dalam pembagian harta warisan,

kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan

perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli

waris.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa,

sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan , baik

bagian sebagai ahli waris maupun bagian bukan ahli waris,

melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga

pewaris.45

45

Zainuddin Ali,Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,(Jakarta:Sinar Grafika,2008)Hal.9

41

Adapun pokok-pokok hukum kewarisan menurut Amir Syarifuddin

diantaranya:

1. Asas Unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam garis

kekerabatan, dan satu garis kekerabatan di sini ialah garis

kekerabatan melalui ibu

2. Asas Kolektif, yaitu yang berhak atas pusaka bukannlah

perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama.

Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan

disampaikan kepada kelompok penerimaannya dalam bentuk

kesatuan yang tidak berbagi.

3. Asas Keutamaan, yaitu dalam penerimaan harta pusaka atau

penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka,

terdapat tingkatan-tingakatan hak yang menyebabkan satu pihak

lebih berhak dibandingkan dengan yang lain, dan selama yang

berhak itu masih ada maka yang lain belum menerimanya.

Keketabatan dalam adat disebabkan karena bertali darah (dilihat

dari garis ibu), bertali adat(satu suku), dan bertali emas

(orang yang tidak bertali darah dan tidak bertali suku tapi atas

kehendaknya ingin masuk ke dalam suatu suku tertentu).46

I. Pembagaian Harta Pusaka

Dalam pewarisan harta pusaka ini diwariskan secara kolektif

terhadap ahli warisnya, karena harta pusaka ini adalah dikuasai oleh kaum

secara kolektif juga, maka kematian dalam kaum tidak banyak

46

Syamsulbahri Salihima,Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam

Dan Implemetasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta : Kencana ,2015),h., 123

42

menimbulkan masalah. Harta itu tetap tinggal pada rumah yang ditempati

kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh kaum.

Penerusan pengawasan dari mamak ke generasi kemenekan laki-

laki begitu pula peranan pengurusan dan penguasaan dari ibu pada anak

perempuannya berlangsung terus kebawah selama masih ada waris bertali

darah di rumah itu. baru rumah itu dinyatakan punah atau putus tali

warisnya bila ibu atau kedua ibu yang berhak atas itu telah habis

keturunannya yang perempuan, hingga tidak ada lagi generasi penerusnya.

Dalam kedaan demikian, harta itu beralih kepada waris yang lebih jauh..

Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta seperti

disebutkan di atas hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni,

dengan arti belum dimasuki unsur harta pencaharian yang kemudian

menjadi harta pusaka rendah.47

.

Hubungan orang yang mewariskan dengan yang menerima

warisan, dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Warih Nasab Atau Warih Pangkek

Waris nasab atau waris pangkat, maksudnya adalah antara sipembeli

dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan

keterunan ibu. Harta pusaka tinggi yang disebut pusako, secara turun temurun

yang berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri yaitu pihak

perempuan. Hal ini, sesuai dengan garis keturunan matrilineal.

Mengenai pewarisan gelar pusaka yang disebut sako, sepanjang adat

tetap berlaku dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Dalam pewarisan sako

dikatakan:

47

Amir Syarifuddin, Pelakasanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat

Minangkabau,(Jakarta : PT Gunung Agung, 1982),h., 244

43

Ramo- ramo sikumbang jati (kupu-kupu si kumbang jati)

katik endah pulang bakudo (Khatib endah pulang berkuda)

Patah tumbuah hilang baganti (Patah tumbuh hilang berganti)

Pusako lamo baitu pulo.(Begitu juga dengan pusaka lama)

Waris nasab yang berkaitan dengan sako dapat pula dibagi atau

dau bahagian yaitu:.

Pertama, Warih Yang Saluruih(warisan yang sejajar). Dalam adat

dikatakan “saluruih ka ateh, saluruih ka bawah nan salingkuang

cupak adat, nan sapayuang sapatagak” (selurus ke atas selurus ke

bawah , yang sepayung sama-sama berdiri).” Artinya keturunan setali

darah sehingga delapan kali keturunan atau disebut juga empat kali ke

atas, empat kali ke bawah menurut ranji yang benar. Kedua, Warih

Nan Kabuliah (warih yang dibolehkan). Dalam adat dikatakan “jauh

dapek ditunjuak an, dakek dapek dikakokkan, satitiak bapantang

hilang, sabaris bapantang lupo, (jauh dapat ditunjukan, dekat dapat

dipegang, setitik berpantang hilang, sebaris berpantang lupa).

Maksudnya bagian asli dari sebuah kaum yang sampai sekarang masih

dapat dicari asal usul yang jelas48

2. Warih Sabab atau Warih Badan .

Warih Sabab atau waris badan, maksudnya hubungan antara

pewaris dengan yang menerima warisan tidaklah karena hubungan darah,

tetapi karena sebab. Di dalam adat dikatakan, “basiang dinan tumbuah,

48


Imam Bonjol. (Jakarta:PT Metro Pos).2011.Hlm.109

44

manimbang di nan ado49

.(bersiang bila sudah ada yang tumbuh,

menimbang bila sudah ada.)”

Waris sebab ini timbul, karena bertali adat bertali buek, bertali budi.

Waris sebab hanya yang menyangkut harta pustaka. Waris sebab ini

dibedakan atas tiga bahagian, yaitu:

a. Warih Batali Adat,(waris hubungan secara adat)

Seperti hubungan sesuku mungkin terjadi pada sebuah

kaum itu tidak ada lagi menurut garis keibuaan. Akhirnya, harta

pusaka dari kaum yang sudah punah tersebut, dapat jatuh pada

kaum yang berada di kampung tersebut

b. Warih Bertali Buek (waris bertali buat)

Buek artinya peraturan atau undang-undang. Warih bataki

buek maksudnya, waris berdasarkan peraturan, yaitu sepanjang

yang dibenarkan oleh adat. Dalam warih batali buek ini berlaku :

“manitiak mato ditampuang, maleleh mako dipalik, sasuai mako

takanak, saukua mako manjadi (menetes maka ditampung ,

meleleh maka dihapus, sesuai maka dipakaikan, seukuran maka

menjadi).”

c. Warih Batali Budi( waris bertali budi)

Adalah Menjadi waris karena kebaikan budi dari kaum

yang didatanginya. Karena rasa kasihan dan tingkah lakunya yang

baik, sehingga sudah dianggap sebagai anak kemenakan. Dia

diberi hak atas harta pusaka, namun dengan demikian tergantung

pada kata mufakat dalam kaum tersebut.50

49

Basiang di nan tumbuah adalah masyarakat yang tinggal dirantau maka mereka hidup dari

hasil laut dan dagang. Mereka mencari nafkah dimana ada lahan yang bisa dijadikan mata pencaharian 50


Imam Bonjol. Jakarta:PT Metro Pos.2011.Hlm.101-109.

45

J. Fungsi Harta Pusaka

Sebagaiamana yang disebutkan dalam pembahasan terlebih

dahulu harta pusaka ditinggalkan oleh nenek moyang penemu harta itu

untuk kepentingan bersama anak cucunya kemudian hari. Kepentingan itu

ada dua tingkat yaitu kepentinga yang biasa dalam kehidupan sehari-sehari

yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka. Kedua,

kepentingan yang mendesak, yang senandainya tidak adapat ditutupi

dengan harta pusaka itu sendiri. Dalam pepatah Minangkabau :

Tajua indak dimakan bali ( dijual tidak boleh di makan dibeli)

Tasando indak dimakan gadai (tersender tidak dimakan gadai)51

Artinya harta pusaka tinggi tidak boleh dijual, kecuali hal-hal

tertentu.Penggunaan harta pusaka dalam hubunganya dengan kepentingan

yang mendesak, dikatakan dalam adat:

a. Untuk Memperbaiki Rumah Gadang

Dalam hal ini seperti rumah gadang yang ketirisan dan secara

fisik juga berarti mendirikan rumah gadang baru bila terjadi

perkembangan anggota keluarga, sedangkan rumah gadang yang lama

tidak dapat menampung perkembangan itu.

b. Gadis Besar Belum Bersuami

Gadis besar yang belum bersuaami dapat disebabkan oleh

bebearapa hal diantaranya belum cukup persediaan materil yang

dibutuhkan untuk suatu perkawinan. Karena gadis besar yang belum

bersuami aib keluarga, maka segala usaha untuk mengatasinya harus

ditempuh walaupun untuk itu embutuhkan dana yang besar, untuk

51 Amir M.S ,Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pencaharian,Citra Harta Prima Jakarta

2011, Cet Ke-4, h., 22

46

mencuckupi keperluan itu, hasil dari harta pusaka, bahkan harta

pusaka sendiri dapat dipergunakan.

c. Mayat Terbujur Ditengah Rumah

Mayat terbujur di tengah rumah berarti biaya pengurusan

jenazah dan seagala seauatu yang harus dibiyai denga harta pusaka ,

menunjukan bahwa peristiwa kematian itu membutuhkan baiaya.

d. Pembangkit Batang Tarandam

Dalam Minangkabau arti dari pembangkit batang tarandam

berarti mendirikan penghulu yang jabatan tersebut sudah lama

ditegakkan.Bila terjadi kekosingan jabatan penghulu karena penghulu

lama dapat tidak dapat menjalankan fungsinya lagi atau sudah

meninggal, maka harus diadakan pengangkatan penghulu baru salah

satu cara pengangkatan penghulu, swbagai mana dulu telah dijelaskan,

ialah pembangkit batang tarandam. Cara ini ditempuh bila jurai atau

paruik yang dapat giliran untuk memangku jabatan itu secara material

tidak mampu melaksanakannya pada waktu itu.52

52

Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat

Miangkabau,Jakarta:1984, PT Midas Surya Grafindo.Hal 225-227

47

BAB IV

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS ADAT DI

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Praktik Kewarisan di Kabupaten Padang Pariaman

Padang Pariaman adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera

Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km² dan populasi

391.056 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Kabupaten ini bermotto "Saiyo

Sakato". 53

Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun

dari darek Minangkabau, dari pedalaman tengah Sumatera. penduduk

daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan

pengakuan dari masyarakat padang pariaman sendiri, barasal dari

paguruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau. Rantau

Pariaman, selanjutnya menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang

berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan. Hamka

Mengatakan, nama pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa

arab,"barri aman". sebagaimana yang dikutip suryadi, kata dalam bahasa

arab tersebut kurang lebih memiliki arti: "tanah daratan yang aman

sentosa". Dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga

dianggap berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan

yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar

di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang. Kabupaten

Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103

nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat

53 Padang Pariaman Kab.Go.Id/Index.Php/2014/10/24/Profil-Statis-Tentang-Padang-

Pariaman.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat

48

Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei

2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan

VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, Nan

Sabaris sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2x11 Enam

Lingkung, V Koto Kampung Dalam, Ulakan Tapakis sebanyak 8 Nagari,

Kecamatan Padang Sago, Patamuan, sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV

Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, sebanyak 5

Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau,V Koto Timur,

2x11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan

hanya mempunyai 3 nagari.

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) DPRD No

05/KEP.D/DPRD.2008 dan SK Bupati Padang Pariaman Nomor

02/KEP/BPP/2008 tertanggal 2 Juli 2008, Ibukota Kabupaten Padang

Pariaman dipindahkan dari Kota Pariaman ke Paritmalintang, yakni

Nagari Paritmalintang Kecamatan Enam Lingkung.54

Padang Pariaman adalah kabupaten dengan luas wilayah terkecil di

Sumatera Barat, yakni 1.328,79 km². Padahal dahulunya kabupaten ini

pernah memiliki luas wilayah terbesar di Sumatera Barat (dikenal dengan

istilah Piaman Laweh atau Pariaman Luas), sebelum diperluasnya Kota

Padang pada tahun 1980 dengan memasukan sebagian wilayah dari

kabupaten ini, serta dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada

tahun 1999 dan Kota Pariaman pada tahun 2002.55

Adat istiadat yang

54 Padang Pariaman Kab.Go.Id/Index.Php/2014/10/24/Profil-Statis-Tentang-Padang-

Pariaman.

55 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Padang-Pariaman

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Mentawai

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman

49

terkenal di Pariaman ini adalah Tradisi dengan Uang Japuik56

(Uang

jemputan) bagi kaum laki-laki yang akan menjadi calon suami. Perempuan

beserta keluarganya datang kerumah keluarga laki-laki dengan

menentukan uang jemputan terhadap laki-laki yang akan menikah

dengannya. Selain uang jemputan ada yang disebut dengan Uang hilang,

uang selo, uang tungkatan.

Uang hilang, adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan

kepada laki-laki sebaagai persyaratan dalam perkawinan dan dapat

digunakan sepenuhnya oleh pihak laki-laki. uang ini biasa berupa emas,

uang atau barang berharga lainnya. Uang Selo adalah macam uang yang

harus dikeluarkan oleh pihak keluarga perempuan dalam perkawinan

bajapuik. Uang ini diberikan kepada ninik mamak yang hadir pada pihak

laki-laki saat pertunangan.sedangkan Uang Tungkatan adalah uang

tebusan dari benda-benda tungkatan yang dibawa pihak perempuan

sebaagi persyaratan untuk menjeput marapulai57

untuk di nikahkan.

Asas yang dipakai dalam praktik pembagian waris di Kabupaten

Padang Pariaman, sama halnya dengan sistem kewarisan Adat

Minangkabau pada umumnya.Yakni menggunakan Asas matrilenial yang

pembagian sistem kewarisannya menurut garis keturunan ibu. Artinya

seorang yang meninggalkan dunia meninggalkan harta pusaka baik berupa

sawah, kebun, rumah dan dalam bentuk lainnya. Maka, harta yang

ditinggalkan ini jatuh kepada kaum kerabat yang berdasarkan garis

keturunan ibu , seperti anak pewaris, saudara , kemenakan, serta cucu dari

sipewaris. Adapun bentuk dari harta yang diwariskan ada beberapa jenis

56

Uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada laki-laki sebagai persyaratan adat

dalam perkawinan, dan nanti dikembalikan kepada pihak perempuan pada saat mengunjungi

(manjalang) mertua untuk pertama kalinya.

57

Marapulai adalah sebutan penganten laki-laki di Miangkabau.

50

harta yang akan diwarisi oleh si pewaris dalam sistem kewarisan

Minangkabau ada jenis-jenis harta yang bisa diwarisi dengan cara di bagi-

bagikan dan ada harta yang bisa diwarisi hanya kemanfaatannya saja dan

tidak bisa untuk di bagi-bagikan.

Seacara garis besar di dalam Adat Minangakabau harta pusaka itu

terbagi kepada dua bagian, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka

rendah. Harta pusaka itu ada juga yang menyebutnya dengan “harta tua”.

Perbedaan penamaan tinggi dan rendah itu terletak pada waktu terjadinya

harta itu.58

Adapun pengertian harta pusaka tinggi menurut bapak Ketua

LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kabupaten

Padang Pariaman menyebutkan :

Cancang latiah dek niniak mamak

Tambiang basi dek nan tuo-tuo

Diperuntukan kepado sanak kamanakan59

Maksudnya adalah harta pusako tinggi ini merupakan harta yang

keberadaan tetap ada, dia utuh dari tangan nenek moyang lalu diturunkan

kepada keturuann selanjutnya dengan tujuan untuk anak dan

kemenakannya.Sedangkan harta pusako rendah sendiri adalah harta yang

didapat selama perkawinan antara suami istri. Harta ini juga disebut

dengan harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari masing-masing

kaum.60

Harta yang dibagi menurut islam adalah harta pusako rendah itu

kalo mau dibagi, kalaupun tidak dibagi tidak menjadi masalah, Namun,

58

Muchith A Karim,Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia ,(Jakarta:

Maloho Jaya Abadi Press,2010)h.,.147

59

Wawncara dengan Ketua LKAAM Abdul Gani Arif, Sungai Limau, 2 Maret 2018

60 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Warisan Dalam Hukum Islam Dan

Implementasinya Pada Pengadilan Agama, (Jakarta :Prenadamedia Group,2015)h,127

51

untuk harta pusako tinggi tidak dibagi-bagi seperti harta pusako rendah.

Karena syarat harta untuk dibagi adalah salah satunya merupakan

kepemilikan yang sempurna, karena harta pusako tinggi merupakan harta

bersama maka tidak memenuhi syarat untuk dibagikan, Kalaupun tidak

mau dibagi namun dikelola seacara bersama-sama itu juga dibolehkan.

Jika ingin dibagi maka bagilah secara hukum islam karena hukum islam

itu adalah hukum yang paling adil.61

Sebelum pembagian harta pusako tinggi tersebut ada beberapa

tahap yang dilalui oleh para ahli waris. Setelah meninggalnya para si

pewaris (orang yang mewarisi harta) ada beberapa kewajiban ahli waris

terhadap harta yang ditinggalkan. Biasanya setelah penyelenggaran

Jenazah dari mulai memandikan sampai mengantarkannya ke pemakaman

jenazah. Setelah itu, ada hari-hari yang ditentukan yang menjadi adat

kebiasaan di Kabupaten Padang pariaman ini diantaranya ada yang

dikenal dengan manigo hari (memperingati tiga hari) di hari ini para

sanak keluarga berkumpul diawali dengan mandoa keselamatan dirumah

si mayit dengan mendatangkan para ustadz. Kemudian dilanjutkan

dengan menentukan menujuh hari (memperingati tujuh hari kematian) di

hari ini semua sanak keluarga yang bersangkutan dengan si mayit datang

kerumah si mayit dengan membawa sesajian bagi kaum yang perempuan

dan masyarakat sekitarnya untuk mendoa keselamatan serta makan

bersama setelah itu. Begitupun berikutnya dengan memperingati dua kali

menujuh hari (dua minggu kematian) hingga sampai hari ke empat puluh

hari dan sampai ke seratus hari. Mandoa keselamatan ini terus dilakukan

meski dalam bentuk syukuran kecil-kecilan tanpa mengundang

masyarakat sekitar, karena pada hakikatnya adalah keluarga si mayit

selaku ahli waris mendoa kan selama si mayit agar diampuni dosa –

61

Wawancara dengan Pak Mafri Amir, Pamulang, 20 Aprul 2018

52

dosanya dan di jauhkan dari siksa ajab kubur selama hari-hari yang sudah

ditentukan tadi.62

Dari setelah memperingati hari-hari yang telah ditentukan diatas

maka saatnya berkumpul para niniak mamak63

beserta kepala waris

dirumah si mayit. Ahli waris menyampaikan amanat si pewaris jika

sipewaris berwasiat. Setelah ini untuk melunasi hutang-hutang si pewaris

tentu di sepakati oleh semua ahli waris jika ahli waris tidak mempunyai

harta maka siapa yang melunasi hutang tersebut. Dan jika ahli waris

meninggalkan harta, yang mana disebut dengan bawaan atau harta pusaka

rendah maka ini boleh di bagi dengan hukum islam atau kesepakatan para

ahli waris dengan niniak mamak yang jelas harta itu dibagi atas dasar

mufakat.

Kemudian untuk pembagian harta pusako tinggi sendiri, sebelum

si mayit meninggal dunia, biasanya pewaris sudah menentukan bagian-

bagian yang mana yang boleh di garab oleh si ahli waris terhadap harta

yang ditinggalkan itu. Contoh: seorang ibu meninggalkan tiga orang

anak-anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. sebelum ia

meninggal si Ibu mempunyai tanah pusaka nenek moyang yang berupa

satu buah rumah tua, dan sawah. Maka yang boleh menempati rumah

tersebut adalah ketiga anak perempuannya beserta anak-anaknya. Bagi

anak laki-laki boleh menempati rumah itu hanya sebagai untuk

persinggahannya, karena anak-laki jika sudah mempunyai istri ia menetap

dirumah istrinya. Begitupun dengan sawah yang ditinggalkan, ketiga anak

perempuan berhak mendapat giliran untuk menikmati hasil dari sawah

tersebut beserta anak-anak dan seterusnya. Adapun anak laki-laki

62

Wawancara dengan Ibu Masni, Pariaman, 26 Februari 2018 63

Niniak mamak adalah sebutan untuk paman yang diangkat sebagai orang yang

berpengrtahuan tentang adat istiadat di Minangkabau, mereka adalah kumpulan dari beberapa paman

dari seluruh kaum-kaum yang ada disekitaran wilayahnya.

53

tugasnya adalah menjaga harta tersebut,dan anak laki-laki tersebut

menjadi pelindung bagi anak saudari perempuannya (mamak). Selain

menjaga waris anak laki-laki bertugas menjadi kepala keluarga bagi anak

istrinya dan menjaga sanak kemenakannya. Seperti yang dikatakan dalam

pepatah sebagai berikut:

Anak di pangku, kemanakan dibimbiang64

(anak dipeluk kemenakan di bimbing)

Harta warisan yang turun temurun sampai genarasi yang ada

sampai saat sekarang ini adalah harta warisan dalam bentuk apapun dia

sepeti sawah, kebun, rumah semua ini dibawah naungan mamak. Artinya

semuanya digunakan untuk sebesar kebutuhan perempuan namun yang

memelihara, mengendalikan adalah laki-laki yang sudah tua yang disebut

dengan mamak.65

Adapun untuk penjagaan harta pusako tinggi, maka mamak secara

otoritas mempunyai kekuasaan terhadapa harta tersebut. Karena harta

pusako tinggi tidak boleh digadai atau diperjual belikan. Kecuali ada

beberapa hal :

1. Perempuan tua yang belum kawin

2. Rumah gadang ketirisan (Rumah bocor)

3. Mayat terbujur diatas rumah (tidak ada biaya penyelenggara

jenazah)

4. Membangkik batang tarandam (pengangkatan penghulu)

Hal ini wajib atas kesepakatan keluarga dan mamak. Namun,

semua ini sudah jarang terjadi lagi di masa sekarang karena mustahil

64

Edison MS, Nasrun Dt. Marajo Sungut, Tambo di Minangkabau Budaya Hukum Adat di

Minangkabau (Bukittinggi: Kristal Multimedia,2010)hal., 320 65

Laporan wawancara dengan Prof. Mochtar Naim di kediamannya

54

terjadi dan sudah banyak cara lain yang dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan yang diatas. Pada masa dahulunya, masyarakat di Pariaman

banyak yang menggadaikan harta pusako untuk keperluan acara

perkawinan anaknya perempuannnya seperti: dalam acara perkawinnan

di Kabupaten Padang Pariaman ada yang namanya membayar(uang

japuik) uang jemputan kepada laki-laki. uang ini diberikan kepada

keluarga laki-laki.uang ini diberikan kepada laki-laki dengan jumlah

yang sesuai dengan tinggkat pendidikan dan kualitas kerja laki-laki

tersebut.Namun,untuk penggunaan harta pusako tinggi untuk hal ini

pada masa sekarang sudah terlalu jarang.66

Pada umumnya di Kabupaten Padang Pariaman sendiri jarang

terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris karena untuk

permasalah waris yang berperan sebagai mediator adalah seorang mamak

dan datuak-datuak yang telah ditunjuk oleh kaumnya. Adapun lembaga

kecil yang berwenang dalam penyelesaiannya adalah KAN (Kerapatan

Adat Nagari) baisanya lembaga ini berkedudukan disetiap desa,

Kecamatan hingga Provinsi yang disebut dengan LKAAM (Lembaga

kerapatan Adat alam Minangkabau). Khususnya di Kecamatan Lima Koto

Kampung Dalam saat wawancara dengan bapak Ketua KAN mengatakan

bahwa hampir tidak ada pertentangan dalam pembagian waris yang

diterapkan selama ini. Masyarakat menerima hukum adat yang berlaku.

Namun, untuk mendudukan posisi seorang mamak dalam menjaga harta

pusako tinggi ada beberapa peran penting seorang mamak terhadap

kaumnnya diantaranya:

66

Laporan wawancara dengan tokoh adat Minangkabau, Pak Mafri dirumah kediamannya.

55

1. Mamak Penguasa Harta Pusaka

Mamak sebagai figur sentral dalam rumah gadang berfungsi

sebagai pemelihara kekompakan anggota rumah gadang ke dalam:

dan memelihara mertabat rumah gadang keluar lingkungan. Dalam

hubungannya dengan harta pusaka, maamak berfungsi sebagai

penjaga, pengembang dan penambah jumlah harta pusaka yang

diterima dari nenek moyang. Dalam hubunganya dengan

kemenakan, mamak berfungsi sebagai pembimbing dan

pemelihara kemenakannya. Dalam pepatah adat mengatakan:

Kemenakan baraja kepada mamak

Mamak baraja kepada penghulu

Penghulu baraja kepada mufakat

Mufakat baraja kepada alut dan patut.

2. Hubungan Mamak Dengan Kemenakan

Hubungan kerabat mamak kemenakan yaitu hubungan antara

seseorang laki-laki denga anak dari saudara perempuanya disatu pihak

dan hubungan anak laki-laki atau perempuan dengan saudara laki-laki

dari ibunya di lain pihak. Dalam bentuk pertama anak laki-laki itu

adalah mamak dan anak saudara perempuanya adalah kemenakan.

Arus hubungan ini bersifat melereng kebawah. Dalam bentuk kedua,

seseorang itu baik laki-laki ataupun perempuan adalah kemenakan.

Sedangkan saudara laki-laki dari ibunya adalah mamak. Arus

hubungan ini adalah melereng ke atas. Kendati mamak tidak tinggal

bersama di dalam rumah kaumnya, namun kehadirannya dalam waktu

tertentu selalu dianut oleh adat. Karena sering hadir inilah para

kemenakan menjadi dekat kepada mamak selain dari ibunya. Siang

hari ia menghabiskan waktu dirumah kemenakannya, malam hari

dirumah anaknya. Dari sini terlihat peran suami istri sangat lemah

56

karena tidak dibebani tangguang jawab keluarga67

. Dan begitupun

bahwa satiap permasalahan yang terjadi diantara kemenakannya

bahwa yang berhak untuk menyelesaikan terlebih dahulu adalah para

mamak kepala warisnya.

Begitupun dengan kemenakan sebagai laki-laki dalam kaum

dalam hubungan kekerabatan yang disebut dengan : “ketek anak urang

lah gadang jadi kamanakan awak”( kecil menjadi anak orang sudah

besar menjadi kemenakan bagi mamaknya) sebagai kemenakan ia

harus mengetahui segala aturan yang ada di dalam kaum belajar untuk

mengetahui segala aset kaumnya semua anggota kuamnya.oleh karena

itu, orang yang bersatus sebagai kemenakan dalam kaumya dia disuruh

kesana kemari untuk mengetahui hal tentang adat dan perkaumannya.

Ada beberapa pengelompokan kemenakan :

a. Kemenakan di bawah daguak

b. Kemenakan di bawah pusek

c. Kemenakan di bawah lutuik

Kemenakan dibawah daguak adalah penerima langsung waris

sako dan pusako dari mamaknya. Kemenakan di bawah pusek adalah

penerima waris apabila kemenakan dibawah daguak tidak ada

(puanah). Kemenakan di bawah lutuik, umunnya tidak diikutkan dalam

pewarisan sako dan pusako dalam kaum.68

Seorang laki-laki di Minangkabau juga memikul tangguang

jawab ganda, di satu sisi bertanggung jawab terhadap anak-anaknya,

di sisi lain harus memperhatikan kelangsuangan hidup para

kemenakannya, sebagaimana pantun adat:

67

Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Dokrin Islam Dan Adat Dalam

Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta:2011.PT Raja Grafindo Persada.h., 126 68

Syamsulbahri Salihima,Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum

Islam Dan Implemetasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta : Kencana ,2015)h.,.128

57

Kaluak paku kacang balimbiang

Daun pandan lenggang tenggangkan

Baok manurun ka saruaso

Tanamlah siriah jo ureknyo

Anak dipangku kamanakan dibimbiang

Rang kampuang dipatenggangkan

Tenggang nagari jan binaso

Tenggang sarato jo adatnyo

Bulat pakis kacang belimbing

Daun pandan dilambaikan

Dibawa menurun ke suatu tempat

Tanamkanlah sirih dengan akarnya

Anak di peluk kemenakan di bimbing

Orang kampung di perhatikan

Perhatian ke desa jangan sampai rusak

Perhatian serta dengan adatnya juga

Artinya seorang ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya,

dan sebagai mamak ia ikut bertangguang jawab (memperhatikannya)

terhadap para kemenakannya, membimbing agar menjadi orang yang

berguna dan sebagai anggota kaum ia mempunyai beban moral untuk

menyumbangkan daya dan upayanya (baik materil maupun pemikiran)

bagi kesejahteraan dan kemakmuran kampung dan nagarinya.69

Bagi seorang laki-laki yang berhasil mengumpulkan kekayaan,

tugasnya yang utama adalah memegang sawah dan ladang yang

69

Edison MS,Nasrun Dt. Marajo Sungut,Tambo di Minangkabau Budaya Hukum adat

diMinangkabau. Bukittinggi. 2010 . Kristal Multimedia..h., .320

58

diperuntukan bagi saudara kandung disini adalah saudaranya yang

perempuan.70

B. Filosofi yang Menyebabkan Bagian Perempuan dalam Menerima Warisan

Lebih Banyak di Bandingkan Laki-Laki di Kabupaten Padang Pariaman

Perempuan di Minangkabau sering disebut dengan “Bundo

Kanduang”. Ia adalah Mahkota di Rumah Gadang. Bundo Kanduang

mempunyai cirikhas tertentu diantaranya dengan memakai baju kurung

(baju muslimah) dan di tambah di atas kepala dengan menggunakan

“tikuluak” (penutup kepala dengan bentuk seperti tanduk kerbau).

Tikuluak ini mempunyai dua gonjong di kiri dan kanan. Kedua gonjong

tersebut merupakan lambang keharmonisan dan keseimbangan antara adat

dan syarak. Filosofi dari tikuluak ini menganalogikan dua hal:

1. Bahwa tidak ada batasan untuk kekuatan pikiran/isi kepala

2. Tanggung jawab keibuan/kewanitaan yang tidak ada

batasannya.

Artinya bahwa tidak ada perbedaan seorang perempuan dalam

berfikir di bandingkan dengan laki-laki. keduanya berhak memberikan

pendapat dalam bermusyawarah. Namun, ditinjau dari segi kedudukan

dan perempuan maka ada tujuh kesukaan yang harus di aktualkan dalam

diri perempuan yaitu:

1. Memelihara diri

2. Memelihara anak dan keluarga

3. Menjaga martabat kaum dan sukunya

4. Memelihara harta benda dan pusakanya

5. Melajutkan dan memajukan kehidupan ekonominya

70

A.A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kabudyaan Minangkabau,(Padang

;Grafiti pers)hal 159

59

6. Meyumarakan Nagari dan Alam Minangkabau

7. Menjalankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Dari tujuh hal diatas tercermin dalam sebuah lambang “ Alam

Takambang Jadi Guru” Bundo Kanduang pembangkit batang Tarandam

dalam Nagari. Untuk itulah kenapa perempuan lebih banyak memegang

harta pusaka dibandingkan kaum laki-laki, karena dari tulisan diatas

bahwasanya selain memberikan keterunan perempuan juga yang

memeliharanya keluarganya dan menjamin kehidupan bagi anak-anak

mereka. Untuk itu maka perempuan dipercayakan untuk memanfaatkan

harta pusako yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, karena dari

situlah bisa menambah pemasukan untuk kebutuhan ekonomi mereka.

Wanita di Minangkabau menempati kedudukan yang utama dan

penting. Dalam adat Minangkabau mamak tungganai71

memang

distatuskan kepala waris, akan tetapi pada hakikatnya kekuasan berada

pada wanita, dalam hal ini adalah nenek, wanita tertua dalam suatu

keluarga adalah amban puruak72

yang menyimpan semua harta pusaka.73

Wanita yang ada dirumah dan tanah keluarga yang dinamakan “harato

padusi” (harta wanita). Hak penggunaan (ganggam ba untuak) tanah-

tanah itu, juga terletak ditangan wanita dan untuk anak-anak mereka.

71

Mamak Tungganai adalah seorang paman yang dituakan yang ada dalam keluarga besar

ibu.lalu ditunjuk sebagai mamak ahli waris.

72

Amban puruak adalah sebuah sebutan bagi perempuan di Minangkabau yang dikenal

sebagai tempat penyimpanan harta pusaka.

73

Hasanuddin, Adat Dan Syarat Sumber Inspirasi Dan Rujukan Saran Dialektika

Minangkabau.Pusat Studi Informasi Dan Kebudayaan Minangkabau.Padang UNAND:2013.Hlm.8

60

Walaupun satu rumah tangga (wanita) tidak berada dinagari, namun ia

tetap diperhitungkan dan padanya berlaku hak melekat.74

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal

ialah sebagai berikut:

Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang

Amban puruak pagangan kunci

Amban puruak aluang bunian

Pusek jalo kumpulan tali

Sumarak didalam kampuang

Hiasan dalam nagari

Nan gadang basa batuah

Kok iduik tampek banasa

Kok mati tampek baniniak

Ka undang-undang ka Madinah

Ka payuang panji ka sarugo75

Perempuan sebagai penyemarak rumah tangga

Tempat penyimpanan pegangan kunci

Tempat penyimpanan musik bunyikan

Pusat jala kumpulan tali

Semarak di dalam kampung

Hiasan di dalam negeri

Yang besar tempat mengadu

Hidup tempat bernasa

Mati tempat berniat

74

Boestami Dkk, Kedudukan Dan Peran Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa

Minangkabau (Padang: Cv Esa Padang,1992)H,124 75

A.B.Dt, Madjo Indo, Kato Pusako Patatah,Patitih, Mamang, Pantun, Ajaran Dan Filsafat

Minangkabau,Jakarta;1999 PT Rora Karya.h.,.147

61

Sebagai undang-undang ke Madinah

Sebagai payung ke surga

Dari pepatah ini dapat kita lihat bahwa aspek kefemininan

merupakan kiteria yang sangat penting dalam menilai setiap wanita

Minangkabau tradisional. Peranan utama dari wanita ialah penghias

rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya semestinya

berputar sekitar rumah gadang tersebut. Dari hal itu maka ada beberapa

peran yang di mainkan oleh seorang wanita di Minangkabau diantara:

1. Perempuan Sebagai Bundo Kanduang

Peranan perempuan sebagai bundo kanduang lebih mempunyai

hubungan kekerabatan yang sangat luas yakni mencangkup kampung

dan nagari dan negaranya. Bundo kanduang lebih mengutamakan

kebijaksanaan, pertimbangan dan keserasian masyarakat. Peranan itu

terletak ditangan ibu yang bijaksana. Tepatan undang, sangkutan

pusaka, tempat meniru meneladan, memakai rasa dan periksa itulah

fungsi yang harus dilaksanakan. Pada konsep aslinya wanita itu lebih

dituntut lebih mempunyai keaktifan, tetapi kepemimpinan semuanya

dipegang oleh laki-laki.76

2. Fungsi Perempuan di Minangkabau

Fungsi perempuan di Minangkabau pada dasarnya adalah

untuk meneruskan keturunan keluarga (paruik/sukunya) demi

kejayaan suku tersebut. Jika kita mengadakan suatu analogi,

kedudukan wanita Minangkabau dalam masyarakatnya barangkali

dapat dikatakan hampir dikatakan seperti ‟ratu lebah‟ (queen bee)

yang tugas utamanya menghasilakan madu dan anak-anak sedangkan

pekerja dan prajuritnya laki-laki.

76


Minangkabau (Padang: Esa Padang,1992)h, l.187

62

3. Perempuan Sebagai Institusi dalam Budaya Minangkabau

Perempuan di Minangkabau yang sering dikenal dengan

sebutan Bundo Kanduang. Bundo kanduang merupakan tokoh yang

diposisikan berasal dari dunia mitos dalam sastra kita . selain Bundo

kanduang, di Minangkabau juga menyimpan nama-nama yang

sesungguhnya berasal dari mitos, yakni mande rubiah yang tentu saja

sulit di mengerti. Bundo kanduang digambarkan sebagai perempuan

yang bijaksana. Tetapi tidak jelas dari mana asalnya.

Menurut tambo, bundo kanduang ditampilkan sebagai

pemimpin yang sangat menetukan jalannya roda pemerintahan.

Sebagai perempuan , pikirannya menentukan kebijakan yang diambil

kerjaaan meskipun tidak memiliki kekuasaan secara formal. Itulah

awalnya sosok Indo Jolito sebagai bundo kanduang di tanah Minang

mengalami korosi dan sarat dengan beban kepentingan, dimana

akhirnya menjelma menjadi sosok Bundo Kanduang yang simbolik

dalam lembaga dan misteri yang tidak di ungkapkan.77

4. Peranan Perempuan Dalam Kekerabatan Matrilineal

Dalam hubungan ini kelahiran seorang anak perempuan sangat

diharapkan oleh keluarga Minangkabau karena dengan kelahiran itu

berarti garis keturunan belum akan putus. Kelahiran anak laki tidak

berarti apa-apa dalam pellanjutan garis keturunan, karena kalau ia

kemudian kawin dan memperoleh anak, maka anak tersebut hanya

manambah anggota keluarga istrinya.

Oleh karena itu, peranan yang penting dalam adat

Minangkabau adalah Bundo Kanduang. Maka adat memberikan

77

Iskandar Zulkarnain, Latar sejarah Indo jolito Bundo kanduang di Minangkabau. CV.

Sarana Wisata Enterprise,Pagaruyuang:2007.h. 79

63

kepada perempuan hak keistimewaan sebagai pemegang harta pusaka

pada waktu dulu merupakan sumber ekonomi. Pepetah adat menyebut

perempuan dalam hal ini sebagai “umbun puruak ,pemegang kunci”.

Dua ungkapan tersebut mengandung arti sebagai pemegang kekayaan

di dalam keluarga. Puro berarti khas tempat penyimpangan uang

sedangkan kunci yang dipegangnya berarti kunci kekayaan dari

kerabat matrilineal.

Karena kekayaan keluarga terdapat pada perempuan, maka ia

menempati kedudukan sentral dalam rumah tangga baik yang

menyangkut kedalam maupun keluar. Hal ini tergambar dalam

pepatah adat yang melambangkan perempuan sebagai :” limpapeh

rumah yang besar , semarak anjung yang tinggi”.

Perempuan sebagai ibu adalah lambang dari kebijaksanaan dan

pengayoman, kejujuran dan kestabilan. Keseluruhan sifat tersebut

secara methaporis tergambar dalam tokoh-tokoh perempuan yang

legendaris yaitu “Bundo Kanduang” Bundo Kanduang adalah ibu raja

Minangkabau dan tuanku, walaupun keluar anaknya yang berkuasa

tetapi kekuasaan anak yang raja itu menyandar kepada kebijakan

Bundo kanduang. Nama yang tersebut dalam setiap literatur

tradisional adat Minangkabau itu adalah lambang bagi perempuan dan

ibu- ibu di Minangkabau.78

Bundo Kanduang sebagai cahayo rumah salendang dunie,

unduang-unduang ka sarugo (perempuan sebagai cahaya kerudung

dunia, undang-undang ke surga ) ialah penyelamat utama mulai dari

duniawi (rumah, masyarakat, bangsa dan Negara) sampai ke akhirat.

78

Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat

Miangkabau,Jakarta:1984, PT Midas Surya Grafindo.h., 225

64

Karenanya dibawah payung mamak, kaum ibu yang efektif

mengayomi anak kamanakan (pemuda pemudi) dan membuat mereka

budi dan berbudaya santun sebagai modal menyelamatkan masyarakat

dan bangsa. Dalam pepatah adat juga di katakan bahwa Perempuan di

Minangkabau adalah penentu baik atau buruknya suatu keluarga

tersebut:

Elok tapian dek nan mudo (indahnya tepian karena yang muda)

Elok nagari dek pangulu (indahnya desa karena penghulu)

Elok musajik den tuanku (Indahnya mesjid karena Imamnya)

Elok rumah dek bundo79

(Indahnya suatu rumah karena perempuan)

5. Perempuan dalam Menerima Harta Warisan

Mencermati ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum

kewarisan adat dan hukum kewarisan islam sepanjang mengenai

kedudukan perempuan sebagai ahli waris dan perbedaan porsi bagian

harta waris yang diterima antara perempuan dan laki-laki,

dihubungkan dengan kondisi saat ini, ada banyak persoalan-persoalan

yang harus dipecahkan diantaranya persoalan kedudukan dan hak

perempuan sebagai ahli waris.80

Namun, kemanakan laki-laki dan

perempuan di Minangkabau berhak menerima warisan memiliki

kewanangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak

mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki.

Dalam mamangan disebut warih dijawek, pusako di tolong (waris

diterima, pusaka ditolong). Maksudnya ialah bahwa sebagai warisan

79

A.B.Dt, Madjo Indo, Kato Pusako Patatah,Patitih, Mamang, Pantun, Ajaran Dan Filsafat

Minangkabau,Jakarta;1999 PT Rora Karya.h., .148

80

Muhktar Zamzami, Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan

Indonesia,Kencana Prenada Group,Jakarta,2013h.,l.4-5

65

harta itu diterima dari mamak sebagai pusaka itu harus dipelihara

dengan baik.

C. Pembagian Waris di Kabupaten Padang Pariaman di Tinjau Dari Hukum

Islam

Hukum waris di Kabupaten Padang Pariaman mempunyai

kekhasan dan keunikan bila dibandigkan dengan sistem hukum waris adat

di daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan sistem kekeluargaannya

sistem menarik garis keturuanan ibu, maka semua anak-anak dapat

menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusako tinggi

maupun untuk harta pusako rendah.

Dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dan berbagai sumber

dari informan banyak mengatakan bahwa budaya adat Minangkabau

mempunyai kultural yang sangat bagus yang mnyamakan kedudukan

antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda-

beda. Jika perempuan di Minang memegang tugas diantaranya:

1. Sebagai Limpapeh rumah gadang

2. Sebagai pendidik yang baik bagi anak-anaknya

3. Pemegang harta pusako

Begitupun laki-laki dia memiliki dan berkewajiban sebagai

kepala keluarga dan pemberi nafkah kepada anak isterinya serta

sebagai pelindung bagi sanak kemenakanya di rumah kaumnya. Tidak

bisa dikatakan bahwa hanya perempuan saja yang berhak terhadap

harta pusako namun juga laki-laki mempunyai hal yang terkuat dalam

pengawasan terhadap harta yang ditinggalkan. Setiap laki-laki akan

menjadi mamak dalam sanak kaumnya berarti setiap laki-laki

mempunyai tugas yang sama dengan mamak lainnya.

66

Ditijau dari hukum islam sendiri bahwa tidak ada larangan

terhadap pembagian harta warisan yang diterapkan di wilayah

Kabupaten Padang Pariaman. Karena kembali kepada asas-asas yang

digunakan masing-masing. Jika waris tidak dibagi secara hukum Islam

pun juga tidak menjadi masalah, dan jika kesepakatan sudah

memutuskan atas saling merelakan itu semuanya juga lebih baik.

Asalkan jangan sampai terjadi perselisihan antara si ahli waris dengan

ahli waris lainnya di sebabkan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris

karena itu bukan hal yang perlu diperdebatkan sehingga harta bukan

jadi penolong namun mendatangkan celaka bagi diantaranya. Jika para

ahli waris sudah bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian

warisan, setelah masing-masing sudah menyadari bagiaannya. Jadi

para ahli waris tidak dapat mengikuti aturan pembagian warisan bagi

masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan bagiaanya yang

sudah diatur dalam KHI, jika mereka telah sepakat untuk berdamai

dalam pembagiaan itu, karena mungkin ada ahli waris yang

mengganggap dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan harta warisan

lagi, sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk

mendapatkannnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 183

Dan bukanlah hukum adat Minangkabau merupakan hukum

yang menentang hukum islam karena falsafah adat Minangkabau

meruapakan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, bahwa

hukum adat akan berpedoman kepada syara‟ yang berlandaskan kitab

Allah (Al-Quran).

67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yang

berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam menerima harta waris di

Minangkabau sebagai berikut:

1. Praktik kewarisan di Kabupaten Padang Pariaman, bahwa harta

warisan yang turun temurun sampai genarasi yang ada sampai saat

sekarang ini dalam bentuk apapun dia seperti sawah, kebun, rumah

yang dikenal dengan harta pusako tinggi itu semua dibawah naungan

mamak dan hak pemakaian ada ditangan kaum perempuan. Artinya

semuanya digunakan untuk sebesar kebutuhan perempuan namun yang

memelihara, mengendalikan adalah laki-laki yang sudah tua yang

disebut dengan mamak. Sedangkan harta pusako rendah sendiri

adalah harta yang didapat selama perkawinan antara suami istri. Harta

ini juga disebut dengan harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal

dari masing-masing kaum, maka harta inilah yang dibagi berdasarkan

hukum islam karena harta pusako rendah kepemilikan penuh dari

pasangan suami istri yang didapatkan selama perkawinan.

2. Bahwa filosofi kenapa perempuan di Minangkabau khususnya di

Kabupaten Padang Pariaman lebih banyak mendapatkan harta waris

adalah dilihat cara orang Minang berpakai pada zaman dahulunya

yang menjadikan perempuan sebagai mahkota di Rumah Gadang

yang dikenal dengan sebutan Bundo Kanduang, maka ada beberapa

prinsip yang dipegang sebagai seorang perempuan diantaranya:

a. Memelihara diri

b. Memelihara anak dan keluarga

c. Menjaga martabat kaum dan sukunya

d. Memelihara harta benda dan pusakanya

68

e. Melajutkan dan memajukan kehidupan ekonominya

f. Meyumarakan Nagari dan Alam Minangkabau

g. Menjalankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

Maka dengan alasan diatas perempuan dipercayakan sebagai

pemegang harta pusako, untuk menjaga kehidupan keluarganya agar

terpenuhi segal kebutuhan hidup mereka dan harta ini tidak boleh

diperjual belikan agar keutuhan harta tersebut tidak hanya sampai

kepada satu keturunan melainkan beberapa keturunan sampai

kebawahnya.

3. Bahwa kewarisan di Pariaman tidaklah menentang hukum islam

karena harta yang di turun temurunkan itu adalah harta pusako tinggi

yang hanya boleh di pakai kemanfaatan saja, jika ingin dibagi

berdasarkan hukum islam maka yang di bagi itu itu adalah harta

pusako rendah namun, jika tidak mau di bagi berdasarkan hukum

islam juga tidak terjadi masalah asalkan sesuai kesepakatan dan

kerelaan antara pewaris dengan pewaris lainnya. Dalam KHI juga

dijelaskan jika harta waris dibagikan dengan cara perdamaian dan

sudah mendapat kesepakatan maka masing-masing harus mengetahui

bagian masing-masing bagiannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang diangkat oleh penulis,

yaitu tentang perempuan dalam kewarisan pusako adat Minagkabau

penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman hendaknya menjaga

kultural adat yang berkaiatan dengan penuruanan harta pusako adat,

karena ini merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan harta dan

untuk memberikan jaminan kehidupan untuk keturunan yang akan

datang.

69

2. Bahwa seharusnya harta yang dipegang oleh penguasa harta waris

(Mamak) dan Pemilik harta (Bundo Kanduang) tidak

menyalakangunakan harta tersebut selain guna untuk kepentingan

bersama dan berdasarkan kepakatan bersama. Karena harta pusako

tinggi tidak untuk diperjualbelikan, melainkan untuk diturunkan

kepada anak cucu kemudian.

3. Diharapkan kepada Perempuan-perempuan di Minangkabau

khususnya di Kabupaten Padang Pariaman tetap menjaga kehormatan

sebagai penerus Bundo Kanduang dalam berprilaku, berpakaian,

bersikap, dan bertindak terhadap tanggung jawab yang dipegangnya.

4. Untuk memperjelaskan sistem kewarisan di Minangkabau tidaklah

bertentangan dengan hukum islam karena hukum Adat Minangkabau

menganut Hukum Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Artinya hukum yang dianut oleh orang Minangkabau bersandar

kepada syarak yang berpedomankan Al-Quran.

5. Kepada pemuka adat yang berada di Kabupaten Padang Pariaman

hendaknya menjelaskan kembali silsilah adat istiadat yang dianut oleh

orang Minang terutama dalam pembagian waris agar tidak terjadi

kesalah pahaman

70

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

A.A.Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan

Minangkabau.Jakarta: PT Grafiti Pers,1984

A.B.Dt, Madjo Indo, Kato Pusako Patatah,Patitih, Mamang, Pantun, Ajaran Dan

Filsafat Minangkabau,Jakarta:PT Rora Karya,1999

Amir Syarifudun , Hukum kewarisan islam.Jakarta : Prenada Media Group,2012

-------------------Pelaksaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat

Minangkabau.Jakarta: PT Gunung Agung,1982

Amir M.S, Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian di Minangkabu,

Jakarta: Citra Harta Prima,2011

Amir Sjarifoedin Tj.A, Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai

Tuanku Imam Bonjol. Jakarta:PT Metro Pos,2011

Asyhari Abta, Junaidi Abd. Syakur,Ilmu Waris Al-Faraidl(Surabaya :Pustaka

Hikmah Perdana),2005.


Minangkabau.Padang: Cv Esa Padang,1992

Destri Budi Nuugraheni, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.

Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, cet.1 2014

Edison MS,Nasrun Dt. Marajo Sungut,Tambo Di Minangkabau Budaya Hukum Adat

Diminangkabau. Bukittinggi:Kristal Multimedia.Cet-1.2010

Eman Suparman ,Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW

(Bandung : PT Redika Aditama 2013)

Hasanuddin, Adat Dan Syarat Sumber Inspirasi Dan Rujukan Saran Dialektika

Minangkabau.Pusat Studi Informasi Dan Kebudayaan

Minangkabau.Padang UNAND

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Pariaman

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Pariaman

71

http://padangpariamankab.go.id/index.php/2014-10-24-15-58-07/profil/63-

statis/tentang-padang-pariaman.html

Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan

Nenek Moyang Orang Minang,Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2012

Moh.Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Posistif di

Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika.2009

Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Panduan Waris Empat Mazhab, Jakarta Timur:

Pustaka Al-Kautsar,2006

Muchit A. Karim, Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia,

(Jakarta:Maloho Jaya Abadi Press,2010)

NM. Wahyu kuncoro.Waris permasalahan dan solusinya.Cara halal dan legal

membagi warisan. Jakarta: Raih Asa Sukses,2015

Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam

(Jakarta : Gaya Media Pratama, November 2002),

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia ,(Jakarta : Sinar Grafika

2008),Cet.8,

Syamsulbahri Salihima,Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam

Hukum Islam Dan Implemetasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta :

Kencana ,2015)

Yayan Sopyan, PengantarMetodePenelitian, ( UIN Jakarta,2010)

Sukandarrumidi, Metode Penelitian, Yogyakarta:Gadjah University Press, 2004

Yaswirman Hukum keluarga :Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat

Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada 2011)

Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo, Ketua Dewan Adat dan Syara‟ Nagari Taluk

Batangkapas Pesisir Selatan, Dosen Sastra Fakultas Ilmu Budaya – Adab

IAIN Imam Bonjol.Peran Niniak mamak dan generasi muda di

Minangkabau.2013

Zainudin Ali,Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta :Sinar Grafika.2008)

Hasil Wawancara

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan kepada beberapa lembaga adat

dan tokoh masyarakat di Kabupaten padang pariaman. Penelitian ini bersifat wawancara

mencari informasi terkait pembagian waris, dasar-dasar kewarisan yang ada di

Minangkabau. Selain wawancara penulis juga turun kelapangan melakukan observasi ke

suatu lembaga yang berwenang dalam menangani masalah adat. Diantara hasil

wawancara nya adalah sebagai berikut:

Wawancara

Kepada :Ketua KAN Kenagarian Sikucurr Induk : Buya Bgd. Syamsir

Pada tanggal : 26 Februari 2018

Tempat : di kantor KAN

Pada Pukul ; 09.00 WIB

Pertanyaan :

1) Apa yang dimaksud harta pusaka di Minangkabau dan dari mana asal-usul dari

harta pusako menurut buya?

Jawaban:

Harto pusako didapatkan dari berbagai cara, yang pertama, tambilang basi, tambilang

budi, tambilang ameh,Tambilang basi: temurun

Tambilang budi: didapatkan oleh dek elok pergaulan budi, misalkan;seorang menikah

dengan perempuan lalu pergi marantau tingga disebuah tampek, dek elok budinyo dan

elok tingkahnyo maka diagiah lah sebagaian harta pusako oleh yang punyo. Seperti

memberikan tanah, sawah, rumah dan lainya.

Kalau tambilang ameh: harato taruko

Dan ini disebut dengan pusako randah

2) Harta yang dimaksud dengan harta pusako tinggi menurut buya?

Jawaban:

Sedangakan pusako tinggi adalah yang kito tarimo dari nenek moyang kito, sampai

beberapa keturunan sesudahnyo, bahkan sampai ke enam keturunan. Kok bara jumlah

nyo sasudah itu mako itu nan yang mengelola. Berapapun jumlah yang tingga maka

itulah dibagi tapi yang pusako tinggi ko yang memiliki adalah perempuan, yang

dunsanak laki-laki adolah hanya sebagai mencaliak-caliak mendanga-dangaan nan

ampia, kok tumbuah namonyo nan basalisiah, nan laki-laki lah yang manyalasaian

sebagai mamak. Nan pusako tinggi jiko masih ado kemenakan-kemakan yang

berketurunan dan laki-laki tetap ndk bisa ma macik kecuali ndak ado yang padusi

baru bisa mamacik, maka sado nan tingga yang memiliki.

3) Siapa yang mempunyai kekuasaan terhadap harta pusako tinggi di

Minangkabau?

Jawaban:

Yang manjago harato pusako tinggi ko adalah mamak (berarti nan laki-laki) kalau nan

mamakai padusi, nan maolah padusi, nan manarimo hasil padusi, nan mamak

manjago koq harato ko ka diambiak urang, sapadan ka dialiah urang.

4) Apakah harta pusako buliah digadaikan atau diperjual belikan buya?

Jawaban:

Harato pusako tinggi ko indak buliah diperjual belikan kecuali :

a. Mayik talantang di tangah rumah, paralu untuk biaya pemakaman

b. Rumah gadang katirisan (rumah tua yang bocor) mako dibuliahan manjua harato

pusako

c. Kok ado diantaro sanak kemanakan yang babuek salah (di dalam tahanan) itupun

harus sepakat mamak dan kamanakan terlebih dahulu.

5) Apakah ada asal usul pembagian harta pusako di Minang kenapa menggunakan

sistem Matrilineal ini

Jawaban :

Tidak ada asal usul kenapa pembagian harta pusako tu banyak bagian perempuan dai

pada laki-laki, karena sudah merupakan ketuntuan adat.

6) Apa fungsi KAN sendiri terhadap penyelesaian masalah harta pusako ?

Jawaban :

Fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari)sendiri adalah menyelesaikan sako dan pusako.

Adapun perbedaan sako dan pusako. Sako adalah pengangkatan penghulu, misalkan

dikaum sukuntanjuang, penghulu alah maningga. Bak kato pepatah ;Hiduik

mengalipah, mati batungkek budi, kalo hiduik mangalipah ateh ateh namo nyo ka

maningga mako si A kolah yang akan manggantian nyo nanti atas sepakat kaum, jika

tidak ada manggalipah maka sepakat kaum untuk mencarikan pengganti penghulu

tadi. Dan pengangkatan sesuai dengan suku tersebut. Kemudian setelah sepakat maka

diajukan ke KAN untuk diajukan sidang kemudian baru di sahkan.

7) Lalu bagimana penyelesain sangketa waris jika terjadi perselisihan dan apa

tindakan KAN sendiri?

Jawaban :

Kalo mengenai pusako jika terjadi perselisihan dalam kaum tentang batas sepadan

setelah diselesaikan oleh mamak kepala waris dan belum terselesaikan baru diajukan

ke KAN. Maka KAN turun ke lapangan. Maka dipanggil penghulu perkaum,(suku

tanjuang,suku koto,suku caniago dll)

8) Selain menyelesaikan sangketa waris apakah kewenanngan KAN di dalam

nagari?

Jawaban:

Menertibkan yang bajanjang naik batanggo turun, misalkan si A kawin dengan Si B

kemudian setelah punyo anak laki-laki beko ka ditanyo urang maka barumbuak lah.

Untuk mancaliak junjuangannyo, kemuadian mamak pusakom mangaba lah ka kapalo

warih, andai kato dapek beko nan ka jodoh anak baru lah turun fungsi mamak. Itu

manjanjang naik namonyo.kemudian batanggo turun :untuk pembayian pajak dari

penghulu menyampaian ke maka kapalo warih , mamak kapalo warih menyampaian

ke mamak pusako.

9) Ada berapa banyak perihal perkara warisa yang sampai ke KAN sendiri?

Jawaban:

Selamo ko alun ado yang sampai ka KAN karano tugas kepalo mamak adolah

menyalasian harta pusako yang terjadi di dalam kaum nyo, jadi ditekankan bahwa

untuk penyelsaian kepada mamak terlebih dahulu.

Wawancara

Kepada: Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)

bapak : Bapak Abdul Gani Arif

pada tanggal : 2 Maret 2018

Tempat : di Kantor LKAAM

Pada Pukul :11.00 WIB

Pertanyaan:

1) Apakah asal usul dari harta pusako di Minangkabau menurut bapak?

Jawaban:

Asal dari harta pusako:

Cancang latiah dek niniak mamak

Tambiang basi dek nan tuo-tuo

Diperuntukan kepado sanak kamanakan

Ramo-ramo sikumbang jati

Katik endah pulang bakudo

Patah tumbuah hikang baganti

Pusako jatuah ka nan punyo

Biriak-biriak tabang ka samak

dari samak taruih ka halaman

dari niniak turun ka mamak

Dihalaman tanah bato

Patah sayok tabang baranti

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamakanan

Itu yang dipaturun paniak an

Dari dahulu sampai kini

Jadi,harto pusako tu niniak moyang dulu mancari tanah untuk mamak kamanakan

setelah itu banamo taratak,dari taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari

koto menjadi nagari, jadi tanah pusako ko hak ba milik harato ka nan punyo, hak

kepemilkian harto adalah mamak, sedangkan kepemliikan adalah yang memelihara.

Harta yang banampunyo adolah ganggam ba umpuak, adalah untuk perempuan. Hak

milik adalah hak dalam memilhara namun, tidak memiliki. Harta pusako ini tidak

boleh untuk dibagi dalam kaum hanya saja jadi hak perserikatan

2) Lalu apa saja macam-macam harta pusako di Minangkabau menurut bapak?

Jawaban:

Macam-macam harato pusako:

a. Harta pusako tinggi,

b. Harta pencarian, ada yang dibeli atau ada yang didapat dengan upah, ini disebut

dengan harta pusako randah. Pusaka ini dirandah ini dikuasai oleh laki, kalau

dibagi boleh dibagi maka disana berlaku hukum faraidh. Kecuali ini tidak boleh

dibagi karena asalnya terdapat harta pusako tinggi

c. Harta perseorangan

usaha sendiri didalam berumah tangga.

3) Bagaimana pengawasan harta pusako di Minangkabau menurut bapak?

Jawaban :

harta pusako tidak boleh diperjual belikan,kecuali

1. Ada perempuan yang belum kawin

2. Rumah gadang ketirisan (Rumah bocor)

3. Mayat terbujur diatas rumah

4. Membangkik batang tarandam (pengangkatan penghulu) Dan semua wajib atas

kesepakatan keluarga dan mamak. Namun , semua ini sudah jarang terjadi lagi di

Minangkabau.

4) Apakah Asal usul perempuan mendapatkan hak milik lebih banyak dari pada

laki-laki di Minangkabau?

Jawaban:

Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa berdasarkan keterangan karena sudah

menjadi kesepakatan dari orang-orang sebelumnya, yang mana wanita dikatakan

sebagai umpan puruak.

5) Kemudian bagaimana fungsi LKAAM yang berkedudukan di Kabupaten

Padang Pariaman ?

Jawaban :

LKAM : bapucuak bulek di provinsi, badahan di Kabupaten,babatang di Kecamatan,

baurek tunggsng di Nagari. LKAAM itu adalah organisasi fungsional niniak mamak,

jadi yang berkaitan dengan sako pusako adalah KAN kecuali, terjadi perselisihan

diantaranya baru boleh diminta LKAAM untuk meminta saksi ahli.

6) Apa saja program rutinan LKAAM yang sudah diberlakukan selama ini pak dan

kerja samanya dengan KAN di Kenagarian?

Jawaban :

Program LKAAM tahunan adalah Menilai Kegiatan-kegiatan yang ada di KAN.

Begitupun Kerja sama KAN dengan LKAM .Berdiri sendiri tidak berkaiatan dengan

lembaga pemerintahan, LKAAM mitra kerja dari bupati.

Wawancara

Kepada : Tokoh Dan Pakar Budayawan Minangkabau

Bapak : Prof.DR. Mochtar Naim

Pada tanggal : 18 April 2018

Tempat : Kediaman Pak Mochtar

Pertanyaan :

1) Minangkabau menganut yang namanya Matrilineal , apa asal usul dari

sistem ini pak?

Jawaban:

Sistem yang digunakan di minang itu matrilineal bukan matriakal. Banyak asal

usul yang mengatakan tentang sejarah-sejarah tentang matrileneal namun juga

ditemukan juga berbagai macam jawaban.

2) Dalam pembagian harta pusako di Minangkabau mamak sangat berperan

penting , bagaimana penjelasan bapak?

Jawaban:

Harta warisan yang turun temurun smpai genarasi yang ada sampai saat sekarang

ini adalah harta warisan dalam bentuk apapun dia sepeti sawah, kebun, rumah

semua ini dibawah naungan mamak. Artinya semuanya digunakan untuk sebesar

kebutuhan perempuanm namun yang memelihara, mengendalikan adalah laki-laki

yang sudah tua yang disebut dengan mamak.

3) Apakah harta pusako diMinangkabau, sekarang masih kokoh dalam

penjagaannya menurut bapak?

Jawaban :

Sekrang sudah banyak terjadi penyimpangan terhadap harta peninggalan

ini.Banyaknya tanah-tanah adat berpindah tangan pada pihak-pihak luar terutama

kepada konglomerat Cina seperti sawit, sudah ratusan ribu hektar tanah-tanah adat

ini berpindanh tangan kepada tangan orang lain. Makin lama makin banyak tanah

adat itu diberikan. Contohnya di daerah perbatasan seperti pasaman barat,

pasaman timur,solok selatan,dan Damasraya. Tapi tidak ketahuan, namun bukan

berarti tidak terbongkar, coba lihat dari padang panjang sampai kota padang

sepanjang jalan itu terdapat toko-toko besar. Kenapa bisa? Kan itu adalah tanah

adat siapa yang ngasih? Bisa dikatakan orang-orang cina itu tidak terlihat kemana

mereka? Jadi adalah kerjasama antara penguasa dan pengusaha, penguasa yaitu

pribumi dan pengusahanya adalah orang luar (non pribumi).Maka keberadaan

mereka hanya 2 persen sedangkan mereka hanya menguasai hampir 60 persen.

Tapi kita mengira bahwa dengan keterlambatan ini bukan berarti kita

membiarkan. Apalagi kita sebagai orang Minangkabau tentu turut andal, karena

Minangkabau adalah bagian Indonesia juga.

4) Bagaimana sekarang keberadaan tanah-tanah pusaka di Nagari kita?

Jawaban:

Dulu nagari dirubah menjadi desa, kemudian sudah dirubah lagi menjadi nagari

namun yang tidak kembali itu adalah kekuasaan nagari, kekuasaannya masih

sama dengan desa. Itulah yang sangat dikhawatirkan.

5) Bagaiaman kedudukan Perempuan sebagai Bundo Kanduang

keberadaannya sebagai Gadih Minang yang dahulunya sangat dibanggakan

?

Jawaban:

Seperti yang dikatakan : dia ada tapi dia tidak ada. Walaupun sisa-sisanya masih

ada, nah sisa inilah yang perlu dijaga,karena dia belum seluruhnya habis. Maka

dari peran bundo kanduang pada saat ini sudah mulai berkurang. Karena bibit

perempuan sebagai bundo kanduang itu sudah menipis, boleh dilihat tokoh bundo

kanduang sekrang yang masih usia muda sangat jarang sekali. Mereka yang sudah

tua tidak mungkin lagi untuk turun tangan kembali. Seperti tokoh bundo

kanduang yang terkenal dahulunya anggota DPR RI yakni ibu Aisyah Amini. S.H

yang sudah berumur delapan puluh tujuh tahunan, dan ibu Azizah Hamka juga

anak dari Buya Hamka.

6) Menurut pandangan bapak apakah tugas-tugas wanita di Minang sebagai

orang yang dituakan yang memegang umban paruik?

Jawaban:

Perempuan yang dikenal sebagai bundo atau limpapeh rumah gadang,dia adalah

tonggak adat. Perempuan di Minang adalah cerminan adat sebagai mana juga

dikatakan wanita adalah tiang negara. Begitupun perempuan di Minangkabau.

Mereka punya kursi duduk sendiri yaitu berkaitan dengan memegang kekuasan

dalam rumah gadang beserta se isinya. Termasuk dalam hal harta pusako.

Wawancara

Tokoh adat : Pak Mafri

Pada tanggal : 20 April 2018

Tempat : Kediaman pak mafri

Pertanyaan :

1) Bagaimana menurut bapak pengertian harta pusako tinggi dan pusako

randah di Minangkabau?

Jawaban:

Jadi nan harta pusako itu yang diterima dari nenek, yang kita nikmati sampai saat

ini dan masih ada keberadaannya dilingkungan kaum. kalo pusaka rendah hasil

pencarian dari ayah dan ibu .

2) Apakah harta pusako di Minangkabau bisa di bagi berdasrkan hukum

islam ?

Harta yang dibagi menurut islam adalah harta pusako rendah itu kalo mau dibagi,

kalaupun tidak dibagi tidak menjadi masalah, Namun, untuk harta pusako tinggi

tidak dibagi-bagi seperti harta pusako rendah. Kalaupun tidak mau dibagi namun

dikola seacara bersama-sama itu juga dibolehkan. Jika ingin dibagi maka bagilah

secara hukum islam karena hukum islam itu adalah hukum yang paling adil.

3) Kepada siapa saja yang berhak menerima harta pusako tinggi di

Minangkabau khususnya di Wilayah Pariaman?

Harta pusako ini diberikan kepada anak perempuan, lalu diturunkan lagi ke anak-

anaknya. Pusaka tinggi itu oleh orang minang itu tidak boleh dijual, kecuali boleh

digadaikan asalkan ada 3 hal : (a) rumah gadang ketirisan, (b) perempuan yang

belum menikah bisa dikategorikan perempuan janda yang belum menikah karena

takut terjadinya fitnah, begitu gadis yang sudah tua tapi belum menikah. Mayat

terbujut diatas rumah. Namun, dalam hal ini bisa dilakukan jika dalam keadaan

darurat dan mendesak.

4) Untuk apa saja harta pusako tinggi digunakan selain untuk memenuhi

kebutuhan hidup?

Penggunaan harta pusako ini jika digadaikan dahulunya banyak para mamak-

mamak yang ingin menggadaikan harta pusako tinggi untuk keperluan biaya

baralek, kalo dipariaman dipakai untuk mambayia uang jemputan. Jika para

mamak-mamak ini menggadaikan maka ia akan mendapatkan bagian masing-

masing dari beberapa harta yang digadaikan.

5) Kepada siapa saja Penguasaan dan kepemilikannya harta pusako ini di

berikan pak?

Kalau kepemilikan adalah milik bersama, mamak mempunyai otoritas dalam

penguasaan namun tetap diberikan kepada perempuan dan siapa saja boleh

menggarapnya. Orang yang dituakan ini adalah mamak dalam kaum yang disebut

dengan Tungganai yang ditunjuk melalui musyawarah.

Wawancara

mamak adat : Pak Zul

pada Tanggal : 2 Maret 2018

Tempat : di Basung

1) Bagaimana sistem pembagian waris penerapannya di Wilayah Pariaman

pak?

Jawaban:

Sistem yang digunakan dalam pembagian waris yang dipakai adalah sistem adat

Minang yang berlaku sejak dahulunya, yakni menggunakan dari garis keturunan

ibu (matrilineal).

2) Apakah semua harta pusako bisa dibagi-bagi ?

Harta yang dibagi-bagi untuk di dikuasai kepemilikannya dalah harta pusako

rendah yakni harta yang hanya didapat dari satu keturunan saja, yakni pemberian

harta dari ayah dan ibu kepada anaknya. Jika harta yang dirurunkan hanya dipakai

kemanfaatannya saja maka itulah yang disebut dengan harta pusako tinggi.

3) Apa saja peran mamak adat di Minang terhadap sangketa-sangketa

waris?

Mamak di Minangkabau adalah sebagai pengadilan bagi keluarga kaumnya,

mamak sangat berperan penting dalam pembuat keputusan apapun itu. Karena

sistem yang digunakan datuk Perpatih nan Sabatang adalah Musyawarah. Bulek

aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat, jika ada perselisihan maka

berkkumpulah mamak-mamak tungganai, jika tidak diselesaikan maka dipanggil

mamak adat. Jika mamak adat tidak menyelesaikan maka di bawa ke

Datuk/Penghulu.

4) Bolehkan laki-laki ikut campur dalam penggarapan harta pusako tinggi?

Laki-laki adalah orang yang bertaggung jawab terhadap harta pusaka, laki-laki

tidak boleh sepenuhnya menngarap tanah pusaka apalagi dibawa kerumah anak

istri. Kecuali perempuan dia berhak mananami, memanen dan memakanya untuk

biaya keperluan sehari-hari. Karena perempuan haknya sangat dilindungi.

5) Bagaimana perempuan sebagai ahli waris di Minaangkabau

perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dia menghasilkan uang dari

usaha-usaha yang dia lakukan dari harta pusako tinggi tersebut. Beda dengan laki-

laki dia berusaha sendiri untuk mendapatkan pangan, sandang, papan. Maka dari

itu banyak laki-laki yang merantau bekerja keras untuk menghidupi anak istrinya

dirumah, dari situlah lahir tradisi Marantau.

Wawancara

Kepada : Walinagari

Bapak : pak oyon

Tempat : di kantor walinagari

Pertanyaan :

1) Bagaimana menurut bapak pewarisan harta pusako di Minang?

Jawaban:

Pewarisan harta pusako di Minangkabau diwarisi berdasarkan pada garis ke

ibuan. Dengan ini perempuan mempunyai banyak kedudukan selain bertugas

sebagai ibu yang mengurus anaknya mereka juga mengurus dan menjaga umban

ba untuak.

2) Bagaimana cara praktek pewarisan harta pusako di Minangkabau

terkhusus di Pariaman ini?

Jawaban :

Dalam pembagian harta yang namanya harta pusako di Minangkabau, adalah

dengan bermusyawarah dan dipimpin oleh seorang mamak tungganai dan

mamak adat. Setelah meninggalnya se pewaris beberapa hari selesai acara

yang terkait penyelenggaraan jenaza sampai dilaksaakannya menujuh hari dan

meratus hari disitulah berkumpul semua anggota kelaurga,mamak kamanakan,

untuk menentukan bagian-bagian masing.termasuk penyampaian amanat (

wasiat) sipewaris.

3) Apakah sistem pewarisan adat Minangkabau ini selaras dengan hukum

islam dengan cara pembagiannya?

Jawaban :

Hukum adat kita adalah hukum musyawarah bukan demokrasi. jika dibagipun

dengan hukum islam maka adatpun tidak melaraag begitupun sebaliknya jika

dilakukan dengan muafakat maka islam pun tidak melarang. Karena di minag

yang namanya harta pusako tinggi tidak bisa dibagi maka hanya ada hak

pakai, dan itu juga diatur pemakaiannya oleh mamak.

4) Kemanfaatan harta pusako apakah hanya boleh bagi pihak perempuan

saja?

Jawaban:

Semua kerabat waris yang termasuk hubungan setali darah dengannya dari

anak ke cucu berhak memakainya. Namun hanya saja perempuan boleh

memakai, menghuni untuk kebutuhan keluarga mereka termasuk biaya untuk

anak-anaknya. Kalau laki-laki tidak boleh membawa hasil dari harta pusako

tinggi ke rumah anak istrinya, terkecuali itu suruhan terhadap sanak keluarga

dikarenakan laki-laki tersebut termasuk orang yang tidak mampu dari segi

materi sehingga untuk makan keluarganya susah didapatkan.

Wawancra

Kepada : Ahli waris

Bapak : Bu Masni

Tempat : di kediaman

Pada Tanggal : 26 Februari 2018

Pada Pukul :14.00 WIB

Pertanyaaan:

1. Bagaimana Mana Praktek Pembagian Waris Di Wilayah Pariaman Itu Sendiri?

Jawaban:

Bahwa praktik pwmbagian waris waris selama ini adalah menggunakan asas matrilineal , yakni

waris ini diturunkan kepada garis keturuann ibu lalu ibu menurunkan kepada anak prempuannnya

dan seterusnya

2. Adakah Perselisihan Yang Terjadi Dalam Pembagian Harta Pusako Tinggi ?

Jawaban:

Hampir tidak ada, ada pun itu hanya terjadi tidak terlalu besar dan cukup diselesaikan oleh

mamak-mamak

3. Apakah Pendapat Ibu Tentang Pembagian Warisan Berdasrkan Kan Garis Keturunan

Ibu?

Jawaban :

Iya karena itu sudah merupakan adat istiadat yang sudah turun menurun jadi boleh-boleh saja

4. Bolehkan Laki-Laki Mendapatkan Bagian Waris?

Jawaban :

Kalo tidak ada anak perempuan dirumah itu dan kemenakan perempuannya, maka boleh

5. Siapa Yang Berkuasa Terhadap Waris Di Minangkabau Menurut Ibu?

Jawaban:kedua nya mempuanyai kekuasaan, kekuasaan dalam menjaga adalah mamak.

Kekuasaan memiliki adalah padusi nan tuo(bundo kanduang)

perempuan dalam kewarisan pusako adat ......dalam kewarisan di minangkabau, baik berupa gelar maupun...

Documents