percepatan anti korupsi
TRANSCRIPT
![Page 1: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/1.jpg)
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Disampaikan pada
Diklat Prajabatan CPNS Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer
![Page 2: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/2.jpg)
Setelah mengikuti pembelajaran
ini, peserta diharapkan mampu
memahami dan mengetahui tindak
pidana korupsi yang dapat terjadi
di unit kerjanya
KOMPETENSI DASAR
![Page 3: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/3.jpg)
INDIKATOR KEBERHASILAN
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu :1. Menguraikan pengertian dan unsusr-unsur
tindak pidana korupsi; 2. Mengidentifikasi tindakan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang merupakan tindak korupsi;
3. Menjelaskan dan melaksanakan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Memberikan latihan tata cara menganalisis suatu kejadian/feit sebagai tindak pidana korupsi
![Page 4: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/4.jpg)
MATERI POKOK
1. PENDAHULUAN;
2. P ENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK);
3. PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI;
4. TINDAKAN / KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TPK;
5. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
6. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
![Page 5: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/5.jpg)
PENDAHULUAN
BAB I
![Page 6: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/6.jpg)
INDONESIA
Bumi ciptaan Tuhandengan keindahan dan
kekayaan alam yangluar biasa.
![Page 7: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/7.jpg)
PASAL 33 : 3 UUD – 1945Bumi dan Air dan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
![Page 8: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/8.jpg)
SUDAH MAKMURKAH RAKYAT INDONESIA ?
![Page 9: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/12.jpg)
MENGAPA KEKAYAAN YANG BEGITU BERLIMPAH, BELUM MEMBUAT RAKYAT INDONESIA MAKMUR ?
![Page 13: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/14.jpg)
TINDAKPIDANA
KORUPSIBAB
II
![Page 15: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/15.jpg)
PENGERTIAN TINDAK PIDANA
Pembentuk undang-undang di Indonesia menerjemahkan “Straafbaarfeit” (Belanda) sebagai tindak pidana
Feit, Artinya ”Sebagian dari kenyataan”
Straafbaar artinya”Dapat dihukum”
Straafbaarfeit => ”Sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Padahal yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi,
bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan
Akan tetapi, Sebagian kenyataan, perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum, itu pasti
dilakukan oleh manusia sebagai pribadi
![Page 16: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/16.jpg)
Prof. MULJATNO
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.
Unsur Perbuatan Pidana : Perbuatan manusia Memenuhi rumusan dlm UU (syarat formil) Bersifat melawan hukum (syarat materil)
![Page 17: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/17.jpg)
UTRECHT
Straafbaarfeit => Peristiwa Pidana (Delik), karena peristiwa itu sebagai perbuatan handelen atau doen (positif), atau suatu melalaikan (negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum (rechtfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum
![Page 18: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/18.jpg)
S I M O N
Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum
![Page 19: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/19.jpg)
UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA
UNSUR SUBJEKTIF
1. Setiap orang ( orang perorangan atau termasuk korporasi ( pasal 1 angka 3 UU PTKP);
2. Penyelenggara negara ( pasal 1 UU No. 28/1999;3. Pegawai negeri ( pasal 1 angka 1 UU No. 8/1974
jo UU No. 43/1999;4. Korporasi.
UNSUR OBJEKTIF
1. Janji;2. Kesempatan;3. Kemudahan;4. Kekayaan Milik Negara (Uang, Daftar, Surat, Akta, -
Barang
![Page 20: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/20.jpg)
UNSUR SUBJEKTIF
PERORANGAN
1.PRIBADI;2.FIRMA 3.CV (COMANDITER
VENONSCHAP);4.KARYAWAN
A
![Page 21: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/21.jpg)
PENYELENGGARANEGARAB
Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau jufdikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 UU No 28 Tahun 1999 – Penyelenggaraan Negara yg bersih dan bebas KKN)
![Page 22: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/22.jpg)
PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 1 UU No 28 Tahun 1999
1. Pejabat Negara dalam Lembaga Negara,2. Menteri,3. Gubernur atau wakil pemerintah pusat di
Daerah,4. Hakim, di semua tingkat pengadilan,5. Pejabat Negara yang lain : Dubes, Wk
Gubenur, dan Bupati/Walikota, dan Pejabat yang memiliki fungsi strategis,
6. Pejabat yang memiliki fungsi strategis
![Page 23: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/23.jpg)
PENYELENGGARA NEGARA
6. Yang rawan praktek KKN;
Direktur/Komisaris, dan pejabat struktural lainnya di BUMN/BUMD,
Pimpinan BI, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat Eselon I, Jaksa, Panitera Pengadilan, dan Pimpinan, Bendaharawan Proyek
(Pasal 2 UU No 28 Tahun 1999)
![Page 24: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/24.jpg)
PEGAWAI NEGERIC1. Setiap WNI yg telah memenuhi syarat yg ditentukan,
diangkat oleh pejabat yg berwenang dan diserahi tugas dlm suatu jabatan negeri/diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perUU yg berlaku.
PNS Pusat & Daerah, Anggota TNI& POLRI,
2 Pgw Ngr sebagaimana dimaksud dlm UU Hkm Pidana.
3. Orang yg menerima gaji/upah dri Negara/Daerah.4. Orang yg menerima gaji dri Korporasi yg
menerima bantuan dari keuangan Negara/Daerah, atau
5. Orang yg menerima gaji/upah dri Korporasi lain yg mempergunakan modal/fasilitas Negara/Masyarakat.
![Page 25: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/25.jpg)
D
1. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi baik yang berbentuk badan hukum;
2. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
3. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum
4. Kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum
5. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum
6. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum
KORPORASI
![Page 26: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/26.jpg)
DEFINISI KORUPSI
KORUPSI berasal dari kata Latin Corruptio, yg diadopsi oleh berbabagai negara, Indonesia mengadopsi dari bahasa Belanda Corruptie, yg merujuk kepada Perbuatan rusak, busuk, tidak jujur yg dikaitkan dgn keuangan. (SUDARTO, 1976)KORUPSI adalah perbuatan yg dilakukan dgn maksud utk memberikan suatu keuntungan yg tdk resmi dgn hak2 dri pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atw karakternya utk mendptkan keuntungan tuk dirinya sendiri atw orang lain, berlawanan dgn kewajibannya dan hak2 drp pihak2 lain. (Black’s Law Dictionary 1990)
![Page 27: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/27.jpg)
BEBERAPA TERMINOLOGI BEBERAPA TERMINOLOGI
Korup = Busuk, palsu, suap (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991);
Korup = Suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (Kamus Hukum, 2002);
Korup = Kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (The Lexicon Webster Dictionary, 1978)
![Page 28: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/28.jpg)
TINDAKAN /KEBIJAKAN
TPKBAB IV
![Page 29: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/29.jpg)
JENIS KORUPSIUU No. 31 / 1999 Jo. UU No. 20 / 2001
30 diklasifikasi => 7 TPK
Kerugian Keuangan Negara
Suap-Menyuap Penggelapan dalam
Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan
dalam PBJ Gratifikasi
![Page 30: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/30.jpg)
6 Tindakan lain => berkaitan TPK
Merintangi proses pemeriksaan perkara Korupsi,
Tidak memberi keterangan/Keterangan tidak benar,
Bank yang tidak memberikan keterangan NOREK Tersangka.
Saksi/Ahli yg tidak memberi keterangan/ keterangan palsu,
Orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan/keterangan palsu
Saksi yang membuka identitas Pelapor.
![Page 31: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/31.jpg)
Tugas Kelompok(Masing-masing kelompok mendiskusikan 1 tugas)
1. Jelaskan 4 masa Peraturan Pemberantasan Korupsi sejak tahun 1957 sampai saat ini
2. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara
3. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap4. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam
Jabatan5. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan6. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang7. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Benturan
Kepentingan dalam Pengadaan8. Jelaskan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi
![Page 32: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/32.jpg)
1957
KEBIJAKAN TERKAITPEMBERANTASAN KORUPSI
Per Penguasa Militer
No. PRT/PM/06/19
57
1960
UU No. 24/PRP/1960Pengusutan, Penuntutan
dan Pemeriksaan
TIPIKOR
1971
UU No. 3/1971
Pemberantasan TIPIKOR 1999
UU No. 31/1999TIPIKOR
![Page 33: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/33.jpg)
1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2009 2011 2012 2013
TAP MPR XIPenyelenggaraan pemerintahan yang bersih & bebas KKN
UU No. 28Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih & bebas KKN
UU No. 31Tipikor
PP No. 71Peran serta masyarakat & penghargaan dlm pencegahan & pemberantasan TPK
UU No. 20Tipikor
UU No. 30KPK
INPRES No.24Percepatan Pemberantasan Korupsi
UU No. 7Ratifikasi UNCAC 2003
UU No. 46Pengadilan Tipikor
INPRES No.9Rencana Aksi cegah berantas TPK 2011
INPRES No.17Aksi cegah berantas TPK 2012
INPRES No.55Stranas cegah
berantas TPK 2012-2025
INPRES No.1Aksi cegah berantas
TPK 2013
KEBIJAKAN TERKAITPEMBERANTASAN KORUPSI
![Page 34: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/34.jpg)
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001
Terdapat 30 Jenis TPK, yg bisa di pidana mati, pidana penjara dan pidana denda karena Korupsi.
Terdapat 6 jenis TP lain yg berkaitan dengan perkara Korupsi
.2 Delik = Merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara.
.28 = Perilaku Penyelenggara negara yg terkait dengan kekuasaannya.
![Page 35: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/35.jpg)
TINDAK PIDANA KORUPSI
A
![Page 36: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/36.jpg)
TPK Terkait Kerugian Negara
UU No. 31 / 1999 Jo. UU No. 20 / 2001
Pasal 2 (1):
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
1
![Page 37: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/37.jpg)
Pasal 3 :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
![Page 38: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/38.jpg)
TPK Terkait Suap Menyuap
UU No. 31 / 1999 Jo. UU No. 20 / 2001
Pasal 5 : 1
Memberi/menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dgn maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atw tdk berbuat sesuatu dlm jabatannya, yang bertentangan dgn kewajibannya
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dgn kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan.
2
![Page 39: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/39.jpg)
Memberi Hadiah kepada pegawai negeri ( Psl 13 UUPTPK ),
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima suap (Psl 5 : 2; Psl 12 a; Psl 12 b; UUPTPK),
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima hadiah yg berhubungan dengan jabataannya (Psl 11 UUPTPK),
Menyuap Hakim (Pasal 6 : 1 a UUPTPK), Menyuap Advokad (Pasal 6 : 1 b UUPTPK), Hakim dan Advokad menerima suap (Pasal 6 : 2 Psl 12
c; Psla 12 d UUPTPK),
![Page 40: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/40.jpg)
TPK Terkait Penggelapan
Dalam Jabatan
Pegawai Negeri menggelapkan uang / membiarkan penggelapan (Pasal 8 UUPTPK);
Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UUPTPK);
Pegawai Negeri merusakkan barang bukti (Pasal 10 a UUPTPK);
Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti (Pasal 10 a UUPTPK);
Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan barang bukti (Pasal 10 a UUPTPK);
3
![Page 41: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/41.jpg)
Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara memeras (Pasal 12 e; Psl 12 g UUPTPK),
Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara memeras Pegawai Negeri lain (Pasal 12 f ; Psl 12 g UUPTPK),
TPK Terkait Perbuatan
Pemerasan4
![Page 42: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/42.jpg)
TPK Terkait
Perbuatan Curang
Pemborong berbuat curang (Pasal 7 : 1 a UUPTPK);
Pengawas Proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 : 1 b UUPTPK);
Rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 7 : 1 c UUPTPK);
Pengawas Rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 7 : 1 d UUPTPK);
Penerima Barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 : 2 UUPTPK);
Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara menyererobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 UUPTPK),
5
![Page 43: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/43.jpg)
Pegawai Negeri turut serta dalam Pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 i UUPTPK),
TPK Terkait
Benturan Kepentingan
Dlm Pengadaan
6
![Page 44: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/44.jpg)
7 GRATIFIKASIPasal 12 B UUPTPK
• Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
![Page 45: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/45.jpg)
TPK TERKAIT TINDAKPIDANA LAIN
B
![Page 46: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/46.jpg)
TPK Terkait Tindak Pidana Lain
Merintangi proses pemeriksaan perkara Korupsi (Pasal 21 UUPTPK);
Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya (Pasal 22 UUPTPK);
Bank tidak memberikan keterangan rekening Tersangka (Pasal 22 UUPTPK);
Saksi/Ahli tidak memberikan keterangan/ memberikan keterangan palsu (Pasal 10 a UUPTPK);
Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan/memberikan keterangan palsu (Pasal 22 UUPTPK);
Saksi yang membuka identitas Pelapor (Pasal 24 UUPTPK).
![Page 47: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/47.jpg)
PERAN SERTAMASYARAKAT
C
![Page 48: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/48.jpg)
BAB V UUPTPK
Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK;
Hak memperoleh pelayanan dlm mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK kepda Penegak hukum yg menangani TPK tsb;
Hak menyampaikan saran pendapat bertanggung jwb kepada Penegak hukum yg menangani TPK tsb;
MEMBERI KESEMPATAN MASYARAKAT UNTUK TURUT BERPERAN SERTA
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
![Page 49: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/49.jpg)
Hak utk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yg diberikan kepada Penegak hukum dlm waktu 30 hari,
Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
o Melaksanakan haknyao Diminta hadir dalam proses penyelidikan,
penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor. Saksi atau Saksi Ahli sesuai dgn ketentuan peraturan perUan yg berlaku.
![Page 50: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/50.jpg)
BAB V
KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI(KPK)
![Page 51: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/51.jpg)
LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBELUM KPK
TIM PEMBERANTASAN KORUPSI. Dibentuk Thn 1967, Keppres 228/1967,
Ketua : Jaksa Agung, Tugas : Membantu Pemerintah memberantas korupsi sec preventif dan represif.
KOMITE ANTI KORUPSI. Dibentuk Thn 1970, Pelaksana : Angkatan 66
Akbar Tanjung Dkk.
![Page 52: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/52.jpg)
LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBELUM KPK
KOMITE 4. Dibentuk Thn 1970, Keppres 12/1970,
Ketua : Wilopo, SH, Tugas : Menghubungi Pejabat Sipil, Militer dan Swasta, Pum Pusat/Daerah.
OBSTIB.
Inpres 9/1977 Pelaksana : Koordinator Menpan, Operasional Pangkopkamti.
![Page 53: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/53.jpg)
LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBELUM KPK
TIM PEMBERANTASAN KORUPSI Thn 1982, TPK yg pernah dibentuk Thn
1967, dihidupkan kembali,
KPKPN. Dibentuk dgn UU No. 28/1999 dan KEPRES
No. 27/1998. Tugas : Mengungkap kasus2 Korupsi yg sulit ditangani KEJAGUNG.
![Page 54: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/54.jpg)
Dasar Pembentukan : UU No. 30/2002 TUGAS POKOK :
1. Melakukan Koordinasi dgn Instansi berwenang menindak TIPIKOR,
2. Melaksanakan supervisi terhdp Instansi berwenang melakukan pemberantasan TIPIKOR,
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan terhdp TIPIKOR,
4. Melakukan tindak pencegahan TIPIKOR,5. Melakukan monitor terhadap pelanggaran
pemerintahan negara.
![Page 55: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/55.jpg)
WEWENANG :
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TIPIKOR,
2. Menetapkan sistim pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TIPIKOR,
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TIPIKOR kpda Inst terkait,
4. Melaksanakan dengar pendapat / pertemuan dgn Inst yg berwenang melakukan pemberantasan TIPIKOR,
5. Meminta laporan Inst terkait mengenai pencegahan TIPIKOR,
6. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dlm Psl 12, 13, 14 UU No. 30/2002 - KPTPK
![Page 56: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/56.jpg)
Kewenangan : Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan TIPIKOR , meliputi TIPIKOR yg :1. Melibatkan Aparat Penegak Hukum,
Penyelenggaran Negara, Orang lain yg ada kaitannya dgn TIPIKOR yg dilakukan oleh aparat penegak hukum/penyelenggara negara,
2. Mendapat perhatian dan yang meresahkan masyarakat, dan atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,-
![Page 57: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/57.jpg)
BAB VI
PERCEPATANPEMBERANTASAN
KORUPSI
![Page 58: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/58.jpg)
INPRES No. 24/2004PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
INPRES Ini ditujukan kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,
2. Jaksa Agung Republik Indonesia,3. Panglima Tentara Nasional
Indonesia,4. Kepala Kepolisian negara Republik
Indonesia,5. Para Kepala Lembaga Pemerintah
Non Departemen,6. Para Gubernur,7. Para Bupati dan Walikota
![Page 59: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/59.jpg)
Juga kepada :
1. Seluruh Pej. Pem. termsk Peny Neg menyampaikan laporan harta kekayaannya kpd KPK,
2. Membantu KPK dlm rangk penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungannya.
3. Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya sec berjenjang,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,5. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi,6. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara konsisten
untuk mencegah kebocoran dan pemborosan,7. Menerapkan kesederhanaan dalam pribadi dan kedinasan,8. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya
pemberantasan korupsi (percepatan informasi berkaitan TPK dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi / tersangka),
9. Melakukan kerjasama dengan KPK, menelaah dan mengkaji sistem-sistem yang menimbulkan TPK,
10. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya.
![Page 60: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/60.jpg)
INSTRUKSI KHUSUS KEPADA
1. Menko Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS melakukan kajian-kajian dan uji coba pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat dipergunakan bersama instansi pemerintah,
2. Instruksi khusus kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Negara PAN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Negara BUMN, Menteri Diknas, Menkominfo, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Gubernur, Bupati / Walikota, yang padaintinya melaksanakan upaya-upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan bidang masing-masing.
![Page 61: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/61.jpg)
Skala Internasional
Meratifikasi Konvensi PBB Tahun 2003 Ttg Konvensi Anti Korupsi (UNCAC),
melalui penerbitan UU No. 7/2006 tentang Ratifikasi UNCAC
![Page 62: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/62.jpg)
1. Memajukan dan memperkuat tindakan-tindakan memberantas korupsi yang lebih effektif;
2. Memajukan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi, termasuk pengembalian asset;
3. Memajukan integritas, akuntabilitas, dan manajemen yang seharusnya dalam soal-soal publik dan harta publik.
MAKSUD DAN TUJUAN KONVENSI
![Page 63: Percepatan anti korupsi](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062216/55b32cb0bb61ebfd218b4771/html5/thumbnails/63.jpg)
TERIMA KASIH