sosialisasi anti korupsi
TRANSCRIPT
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Dedie A. RachimDirektur
Pendidikan & Pelayanan MasyarakatKPK
SUMBER DARI LEMBAGA SURVEY
NASIONAL & INTERNASIONAL
2008
2009
2010
Penerimaan sektor Migas
Rp. 340 T
Potensi Hutan
Industri Indonesia 101 Jt Ha.
Penerimaan sektor
Tambang Rp. 42 T
Penduduk240.271.552
PotensiPerikanan5.37 Juta
Ton
945 JenisTanamanPangan
NONONONO PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN KOMODITAS/ KOMODITAS/ KOMODITAS/ KOMODITAS/ BISNISBISNISBISNISBISNIS
DEVIDEN KE DEVIDEN KE DEVIDEN KE DEVIDEN KE NEGARANEGARANEGARANEGARA
1 PT. PERTAMINA MIGAS 10.47 T
2 PT. TELKOM TELEKOMUNIKASI 3.3 T
3 PT. FREEPORT TAMBANG 2.1 T
4 PT. BANK MANDIRI PERBANKAN 1.5 T
5 PT. BANK BRI PERBANKAN 1.5 T
6 PT. SEMEN GRESIK SEMEN 827 M
7 PT. PGN GAS 703 M
8 PT. BA TAMBANG 656 M
9 PT. PELINDO II PELABUHAN 560 M
10 PT. TIMAH TAMBANG 436 M
SUMBER : Audit BPK
Kementerian Keuangan 2009
PENERIMAAN/SUMBER JUMLAH
PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK 2009 634 T
WAJIB PAJAK PRIBADI 9.8 JT ORANG
WAJIB PAJAK BADAN USAHA 1.2 JT INSTANSI
PENERIMAAN PAJAK 2009 566 T
PROYEKSI PENERIMAAN BEA & CUKAI 2010
81.9 T
PENDAPATAN PT. PLN 2009 89 T
LABA BERSIH PT. PLN 2009 10 T
ASSET
NEGARA RI
• Rp. 2.071 T
ASSET
BUMN
• Rp. 2.505 T
CADANGAN
DEVISA 2009
• 66.1 M US $
APBN 2009• Rp. 1.203 T (22.7% PDB)
GNP• 3.830 US $
Juara
OlympiadeFisika Int’l
2010
Juara
Futsal Asia Tenggara
(AFF) 2010
Juara
South East Asia
EquastrianChamp 2010
Juara
Down River Race
Australasia 2010
Juara
F 3 Asia diTurki
Juara
Shell Eco Challenge
2010
CPI 2009
PERC 2010
HDI 2009
INDEX SUAP 2009
NONONONO HUMANHUMANHUMANHUMAN DEVELOPMENT DEVELOPMENT DEVELOPMENT DEVELOPMENT INDEX INDEX INDEX INDEX ---- UN 2009UN 2009UN 2009UN 2009
SCORESCORESCORESCORE
1 NORWAY 0.971
66 MALAYSIA 0.829
92 CHINA 0.772
109 TURKMENISTAN 0.739
110 PALESTINIAN AUTORITY 0.737
111 INDONESIA 0.734
112 HONDURAS 0.732
182 NIGER 0.340
NONONONO CORRUPTION PERSEPTION CORRUPTION PERSEPTION CORRUPTION PERSEPTION CORRUPTION PERSEPTION INDEX INDEX INDEX INDEX –––– TI 2009TI 2009TI 2009TI 2009
SCORESCORESCORESCORE
1 NEW ZEALAND 9.6
2 DENMARK 9.3
3 SINGAPORE 9.2
56 MALAYSIA 4.5
79 CHINA 3.6
111 INDONESIA 2.8
111 DJIBOUTI 2.8
180 SOMALIA 1.1
NONONONO POLITICAL ECONOMIC POLITICAL ECONOMIC POLITICAL ECONOMIC POLITICAL ECONOMIC RESEARCH CONSULTANCY RESEARCH CONSULTANCY RESEARCH CONSULTANCY RESEARCH CONSULTANCY –––– PERC 2009PERC 2009PERC 2009PERC 2009
SCORESCORESCORESCORE
1 SINGAPORE 1.42
9 MALAYSIA 6.47
10 CHINA 6.52
16 INDONESIA 9.27
INDEX SUAP INSTANSIPUBLIK – TII 2009
SCORE
1 POLISI 48%
2 BEA & CUKAI 41 %
3 IMIGRASI 34 %
4 DLLAJR 33 %
5 PEMKOT/KAB/PROV 33 %
6 BPN 32 %
7 PELINDO 30 %
8 PENGADILAN 30 %
9 KEMKUMHAM 21 %
10 ANGKASA PURA 21 %
11 KANTOR PAJAK DAERAH 17 %
12 KEMKES 15 %
13 KANTOR PAJAK NASIONAL 14 %
14 BPOM 14 %
15 M U I 10 %
Mengenal KPK dan Upaya Pemberantasan Korupsi
UU NO. 30 Tahun 2002
Tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Tentang Tindak Pidana Korupsi
UU No. 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
TAP MPR No. XI/MPR/1998
Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
PS.1 BUTIR
3 UU 30 /
2002
PENINDAKAN
PERANSERTA MASYARAKATPENCEGAHAN
Pemberantasan korupsiadalah serangkaiantindakan untuk mencegahdan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan– penuntutan danpemeriksaan di sidangpengadilan dengan peranserta masyarakat.
PENINDAKAN
PS. 6 c
KOORDINASI
PS. 7
SUPERVISI PS.
8
MONITORING
PS. 14
PENCEGAHAN
PS. 13
PENCEGAHAN
PENINDAKAN
PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
PENDAFTARAN & PEMERIKSAAN LHKPN
PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
MONITORING & PERBAIKAN SISTEM
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
KERJASAMA BILATERAL & MULTILATERAL1. Melibatkan aparat penegak
hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (UU 28/99).
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau.
3. Menyangkut kerugian negara > satu milyar.
Pasal 11 UU 30 Tahun 2002
PERAN SERTA MASYARAKAT
UU 31 TAHUN 1999PS. 41 & 42
LAPORAN INFORMASI
ADUAN
KEWENANGAN KPK PASAL 12UU 30 TAHUN 2001
KEWENANGAN KPK PASAL 13UU 30 TAHUN 2001
Peran serta MasyarakatPP No. 71 Tahun 2000
Pasal 1 ayat (1)Peran serta masyarakat adalahperan aktif perorangan, organisasimasyarakat, atau lembagaswadaya masyarakat dalampencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi.
1. Menyadap dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan pelarangan ke luar negeri.
3. Meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
4. Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau orang lain yang terkait.
5. Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka.
7. Menghentikan transaksi untuk sementara/ mencabut sementara perijinan/ lisensi/ konsesi.
8. Meminta bantuan pencarian, penyitaan dan pencarian barang bukti di luar negeri.
9. Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeladaahan, penyitaan
KEWENANGANKEWENANGAN KPK PS. KPK PS. 1212 UU 30/2002UU 30/2002
Segala kewenangan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) juga dimiliki KPK
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
DEFINISI KORUPSI
Dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk / jenis tindak pidana
korupsi.
Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi :
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap – menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan keterangan atau memberiketerangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor
Sistem
Lembaga Penegakkan Hukum
Sosial Kemasyarakatan
Kebangsaan
•Aturan/Per UU an
•Organisasi
•Keadilan
•Politik
SISTEM
•UU
•Organisasi
•Personel
•Kompetensi
PENEGAKKAN
HUKUM •Permisifisme
•Perilaku/Budaya
•Panutan
•Integritas
SOSIAL
KEMASYARAKATAN
•Nasionalisme
•Kepribadian
•Jati Diri
KEBANGSAAN
SISTEM
Reformasi Birokrasi
Reformasi Per UU an dan Kelembagaan
Peneggakkan Hukum
Reformasi Pelayanankepada Masyarakat
Perbaikan sistem Perpolitikan
PENEGAKKAN HUKUM
LembagaIndependen denganKewenangan Luas
Penegakkan Hukumyang Konsisten
PembagianKewenangan yang
Jelas
SOSIAL KEMASYARAKATAN
Disiplin
Kerja Keras
Taat Hukum
KEBANGSAAN
Pendidikan Karakter
Arah KebijakanNasional
Pelayanan KepadaNegara
PENINDAKAN
• Penyelidikan• Penyidikan• Penuntutan• Sidang Pengadilan Tipikor• Paksa Badan• Pengembalian Kerugian
Negara• Koordinasi & Supervisi Kasus
Tipikor• Asset Tracing
PENCEGAHAN
• Kewajiban Lapor LHKPN• Program Pengendalian
Gratifikasi• Monitoring & Usulan Perbaikan
Sistem• Pendidikan Anti Korupsi• Program Zona Integritas• Survey Index Integritas
Nasional (IIN)• Program Inisiatif Anti Korupsi
(PIAK)• Penertiban Asset Negara
KELEMBAGAAN
• Capacity Building• MSDM• Membangun Kode Etik KPK• Azas KPK
• Kepastian Hukum• Keterbukaan• Akuntabilitas• Kepentingan Umum• Proporsionalitas
TERIMA KASIH
Pengaduan Masyarakat KPK (021) 2557 8389
Fax (021) 5289 2454E-mail : Pengaduan @kpk.go.id
KPK On-Line Monitoring System : www.kpk.go.id
Biro Humas KPK (021) 2557 8498
Fax (021) 5290 5592
Gd. KPKJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1
KuninganJ A K A R T A
(021) 2557 8300