peraturan perundang-undanganbappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/bpp_spam_kerjasama... ·...
TRANSCRIPT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT
1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP 121/2015 tentnag Pengusahaan Sumber Daya Air 3. PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 4. Perpres 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha 5. Permen Bappenas No. 4/2015 Tatacara Pelaksaan Kerjasama Pemerintah dengan Badab
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 6. Peraturan LKPP No. 19/2015 Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama
Pemerintah Badan Usaha dalam Pengadaan Investasi 7. Permen PUPR No. 1/PRT/M/2016 Tentang Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air
dan Pengusahaan Sumber Daya Air 8. Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016 Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelanggaraan SPAM 9. PerDa yang terkait dengan kerjasama investasi dan perizinan 10.Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan pemberian dukungan finansial dan
penjaminan (apabila diperlukan dukungan/penjaminan)
Penyelenggara SPAM
3
Sumber: PP 122 Tahun 2015 Pasal 42 dan Pasal 56 1. Bahwa penyelenggara SPAM dapat dilaksanakan oleh:
a. BUMN/BUMD;
b. UPT/UPTD;
c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
d. Badan Usaha.
2. Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta
3.Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
4. Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud, meliputi:
a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan
b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketentuan Pelaksanaan
Kerjasama dengan BUS
Pasal 56 ayat (1) dan (2):
1) Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum
BENTUK DAN LINGKUP KERJASAMA
1. Bentuk Kerjasama Bangun Guna Serah / Build Operate Transfer (BOT)
a. BOT Sebagian (khusus unit produksi)
b. Rehabilitation Operate Transfer (ROT)
c. Rehabilitation Uprating Operate Transfer (RUOT)
2. Bentuk kerjasama Build Transfer Operate (BTO)
a. Lease Contract (Sewa Beli)
b. Trade Credit (Angsuran)
3. Bentuk kerjasama dengan mekanisme Kontrak Berbasis Kinerja/ Performance
Based Contract
a. Service Contract
Contoh: pemeliharaan dan perawatan gedung
b. Management Contract
Contoh: NRW, energy saving, mobile meter reading
KONSEP SPAM
Unit A ir Baku Intake/Broncaptering
Unit Produksi
Pipa Transmisi
Unit Distribusi
Unit Distribusi
Unit Distribusi
Unit Distribusi
BENTUK DAN LINGKUP KERJASAMA
Bentuk dan lingkup kerjasama dengan badan usaha swasta hanya
dapat dilakukan:
a.Investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM
terhadap unit air baku dan unit produksi;
b.Investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola
oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau
c.Investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka
mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien
dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
Sumber: PP 122 tahun 2015 Pasal 56
Studi Kelayakan (Feasibility Study) adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi antara lain;
yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda,
atau tidak dijalankan.
1. aspek legalitas,
2. aspek teknis,
3. pemasaran,
4. sosial ekonomi,
5. manajemen
6. keuangan,
7. lingkungan
STUDI KELAYAKAN
TUJUAN FS ASPEK HUKUM DAN
KELEMBAGAAN
Tujuan dari studi kelayakan dari aspek hukum dan kelembagaan adalah menilai kelayakan rencana proyek dari aspek hukum dan kelembagaan,
apakah rencana kerjasama sah secara hukum, dan agar nantinya tidak ada pernyataan atau pendapat yang
menyatakan bahwa kerjasama yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum akibat dari
dilanggarnya satu atau beberapa peraturan perundang-undangan terkait.
SUBSTANSI DALAM FS YANG AKAN DINILAI DARI
ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN
• Pengusahaan SPAM • Lingkup proyek kerjasama • Kerjasama antar daerah • Kelembagaan PJPK • Kelembagaan Badan Usaha calon mitra kerjasama • Kelembagaan Badan Usaha pelaksana kerjasama • Perizinan terkait air baku dan perizinan lainnya • Bentuk kerjasama (termasuk tatacara kerjasama) • Bentuk kepengusahaan kerjasama
Pasal 2
(1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan f. pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air
Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
PP No. 121/2015 – PENGUSAHAAN SDA
Pasal 5
(2). Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha
berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3). Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam
jumlah besar;
b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
d. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui
sistem penyediaan Air Minum;
e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
f. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah; dan
g. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
PP No. 121/2015 – PENGUSAHAAN SDA
Pasal 36
(1). Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2). Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
(3). Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar
jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya.
(4). Pembentukan UPT atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5). Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
PP No. 122/2015 – Sistem Penyediaan Air Minum
PP No. 122/2015 – Sistem Penyediaan Air Minum
Pasal 42
(1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
a. BUMN/BUMD;
b. UPT/UPTD;
c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
d. Badan Usaha.
(2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
bekerjasama dengan badan usaha swasta.
Dalam Pasal 1 butir 13. PP No. 122 Tahun 2015 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah
Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus
untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Daerah.
ULASAN DAN SIMPULAN PENGUSAHAAN SPAM
1. Mengingat pengusahaan SPAM merupakan salah satu bentuk dari Pengusahaan Sumber Daya
Air, maka rencana dan pengaturan yang terkait dengan pengusahaan SPAM harus memper-
hatikan pula ketentuan yang diatur dalam PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
2. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM
merupakan salah satu dari BUMN/BUMD yang diberikan prioritas utama dalam
pengusahaan Sumber Daya Air, dan sesuai dengan PP 122/2015, BUMN/BUMD Penyelenggara
SPAM merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan air minum sesuai dengan kewenangan
masing-masing dalam penyelenggaraan SPAM.
3. Dalam hal BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM, memiliki keterbatasan dalam memberikan
pelayanannya, dan untuk keperluan pengembangan atau perluasan jangkauan pelayanannya,
BUMN/BUMD yang bersangkutan dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.
PROSES PENGADAAN BADAN USAHA
Dokumen Pengadaan
Prakualifikasi
Shortlisted
Proses Pelelangan
Pemenang Lelang
Kontrak Kerjasama
Financial Close, Pelaksanaan &
Manajemen Kontrak
Pengakhiran Kerjasama Undangan Pelelangan &
Penyampaian Dokumen Penawaran
Aanwizjing & One on One Meeting
Pembentukan SPV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN mengemukakan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan dan akhirnya ditarik kesimpulan apakah
rencana proyek kerjasama tersebut DAPAT DILAKUKAN (LAYAK SECARA
LEGAL) atau TIDAK DAPAT DILAKUKAN dengan beberapa pertimbangan
yang mendukung kesimpulan yang dikemukakan, dan persyaratan untuk
mengadakan kerjsama tidak dipenuhi
REKOMENDASI berisi beberapa usulan guna mendukung dan menindak lanjuti
kesimpulan tersebut dengan mengemukakan hal-hal yang perlu dilakukan atau
yang perlu dipersiapkan dalam hal kesimpulan yang dikemukakan menyatakan
bahwa rencana kerjasama yang bersangkutan adalah LAYAK SECARA LEGAL
atau DAPAT DILAKUKAN.
SEKIAN
DAN
TERIMA
KASIH