SALAM LAMANGKAU

Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi pada Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

www.jdih.sultengprov.go.id

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR

1 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 15 Agustus 2019

JENIS DAN TATA UTURAN PER-UU PRODUK HUKUM DAERAH PRODUK HUKUM DI DESA

JENIS & TATA URUTAN PERUNDANGAN, SERTA JENIS PRODUK HUKUM DAERAH & DI DESA

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

(UU No. 12/2011)

(PERMENDAGRI 80/2015 & 120/2018) (PERMENDAGRI 111/2016)

MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

MATERI MUATAN PHD & PERATURAN DI DESA

URUSAN PEMERINTAHAN

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

1. pendidikan

2. KESEHATAN 3. pekerjaan umum dan

penataan ruang 4. perumahan rakyat dan

kawasan permukiman; 5. ketenteraman,

ketertiban umum, dan LINMAS masyarakat

6. sosial.

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

MATERI MUATAN PERDA

LARANGAN KETENTUAN PIDANA

1. kewenangan provinsi; 2. kewenangan yang lokasinya

lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

3. Kewenangan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

4. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau

5. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

PERDA PROV. MENGATUR

1. kewenangan kabupaten/kota; 2. kewenangan yang lokasinya

dalam daerah kabupaten/ kota;

3. kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;

4. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/ kota; dan/atau

5. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

PERDA KAB/KOTA MENGATUR

Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 MUATAN

Pasal 4 ayat (5) & (6) Permendagri No. 80/2015

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

PERDA KTR DALAM SISTIM HUKUM NASIONAL

UU NO. 39 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

- Pasal 236 UU 23 /2014

1

- Pasal 14 UU 12 /2011

By: Salam Lamangkau www.jdih.sultengprov.co.id

PEMERINTAH DAERAH WAJIB Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayahnya

PP NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan (ada 4): d. PENETAPAN KTR.

1. fasilitas pelayanan kesehatan 2. proses belajar mengajar 3. tempat anak bermain 4. tempat ibadah 5. angkutan umum 6. tempat kerja 7. tempat umum dan tempat lain

yang ditetapkan

Pasal 115 ayat (2)

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

P. 22 P. 115 (1) 3

2

4

PB Menkes & Mendagri No. 188/MENKES/PB/I/2011; No 7 Tahun 2011 PERINTAH P. 6 (1)

PERDA TTG KTR PROVINSI/KAB/KOTA

5

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

KTR PROVINSI

ASAS PEMBENTUKAN CERMINAN ASAS MUATAN PERKADA

1. Fasilitas pelayanan

kesehatan 2. Tempat proses

belajar mengajar 3. Tempat anak

bermain 4. Tempat ibadah 5. Angkutan umum 6. Tempat kerja 7. Tempat umum dan

tempat lainnya

1

2

3

4

5

6

7

KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok

PP 19 THN 2003 (P. 1 angka 11)

KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

PERDA (P. 1 angka 12)

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

FASILITAS DAN BATAS KTR

1. Fasilitas pelayanan

kesehatan

2. Tempat proses belajar mengajar

3. Tempat anak bermain

4. Tempat ibadah

5. Angkutan umum

6. Tempat kerja

7. Tempat umum dan tempat lainnya

1. RSD kewenangan Prov 2. RS Instansi Vertikal Lingkup Prov 3. Klinik Vertikal Lingkup Provinsi; 4. Laboratorium Kesehatan Lingkup Prov

1. SMA & SMK dan sederajat; 2. Perguruan Tinggi Negeri; 3. Sekolah Pendidikan Khusus; dan 4. Sekolah Layanan Khusus

1. PAUD dan TK Lingkup Provinsi 2. PAUD dan TK Instansi Vertikal.

1. Tempat Ibadah yang dikelola Prov 2. Tempat Ibadah Lingkup Instansi

Vertikal.

1. Perangkat Daerah Lingkup Prov

2. Instansi Vertikal Lingkup Tugas Prov.

Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Kawasan yang bebas dari asap rokok

hingga batas pagar terluar.

Kawasan yang bebas dari asap

rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar

6

1

2

3

4

1 Pelabuhan Udara di Provinsi; 2. Pelabuhan Laut Pusat;

2. Pelabuhan Regional Kew. Prov 3. Terminal antar Kab/kota

4. Tempat Sarana Olahraga kewenangan Prov

7

7

Apabila berpagar:

Tdk berpagar:

Kaw. ditentukan oleh penanggung jawab

atau pengelola

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

PERAN SERTA MASYARAKAT

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

BINWAS

LARANGAN KETENTUAN PIDANA

Gubernur

melakukan BINWAS seluruh

KTR

1. sosialisasi dan koordinasi 2. pemberian pedoman 3. konsultasi 4. pemberdayaan masyarakat 5. monitoring dan evaluasi 6. pemberian penghargaan.

BENTUK PEMBINAAN

1. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan BINWAS terhadap KTR Fasilitas pelayanan kesehatan dan Tempat kerja;

2. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan BINWAS terhadap KTR Tempat proses belajar mengajar dan Tempat anak bermain;

3. Kepala Biro yg membidangi Kesra melakukan BINWAS terhadap KTR Tempat ibadah;

4. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan BINWAS terhadap KTR Angkutan Umum, KTR Tempat Umum dan Tempat Lainnya, kecuali pada KTR sarana olahraga.

5. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan BINWAS terhadap KTR sarana olahraga.

MEMPEROLEH DELEGASI BINWAS

KOORDINATOR: DINKES

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

SATGAS & UNIT SATGAS KTR

LARANGAN KETENTUAN PIDANA

1. SEKDA sebagai penanggung jawab 2. KA SATPOL PP sebagai ketua 3. Unsur Pimpinan dan Pejabat

Struktural setiap PD 4. Unsur Pimpinan dan Pejabat

Struktural setiap Instansi vertikal.

KEANGGOTAAN SATGAS KTR

Penegakan pelaksanaan KTR.

Dibentuk di Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Instansi vertikal, atau Penanggung jawab/Pengelola

Secara ex officio Pimpinan adalah Penanggung jawab UNIT SATGAS KTR

TUGAS SATGAS

DIBANTU SEKRETARIAT SATGAS (DI DINKES)

UNIT SATGAS KTR

Membantu SATGAS KTR dalam melaksanakan tugas

Ditetapkan dgn Kepgub

SATGAS

Unit Satgas

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

TRANSISIONAL SATGAS

SATGAS PERBUB 6 TAHUN 2014 SATGAS & UNIT SATGAS PERDA 1 TAHUN 2019

BERLAKU SECARA TRANSISI

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

LARANGAN, KETENTUAN PIDANA & PENEGAK

LARANGAN PENEGAK KETENTUAN PIDANA

1. Penyidik Kepolisian 2. PPNS di bidang Kesehatan.

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

PERGUB PELAKSANAAN PERDA

1. Tata cara pemberian sanksi administratif bagi Pimpinan Perangkat Daerah, Penanggung jawab dan Pengelola KTR (Pasal 13 ayat (5)).

2. Tata cara pemberian penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dalam memberikan motivasi membantu pelaksanaan KTR (Pasal 18 ayat (2)).

3. Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas KTR dan hubungan tata kerja dengan Unit Satuan Tugas KTR (Pasal 24).

delegasi

Biro Hukum Setda Prov. Sulteng

EFEKTIVITAS PERDA KTR

Perda KTR

HUKUMNYA SENDIRI (PERDA)

PENEGAK HUKUM

SARANA/ FASILITAS

MASYA-RAKAT

KEBUDA-YAAN

• PPNS • SATPOL • SATGAS • UNIT

SATGAS

NORMA PERDA No. 1 Tahun 2019 BAIK ????

• Tanda, tulisan, gambar bahaya merokok

• Tempat Khusus Merokok

• Biaya penegakan • dll

Lingkungan perda KTR berlaku/

diterapkan

Sebagai hasil karya, cipta & rasa yg

didasarkan pd karsa manusia dlm

pergaulan hidup

?

Sumber: Diolah dari Teori Efektivitas Hukum menurut Suurjono Soekanto