Baglan Hukum Setda-Kota Lubuklinggau-~~etak Oleh :PERCT. MAWAR (0733·323202)

Desaln & Lay Outbncang Rancak Studio Desaln(~733) 3244081081367490940

.PeratufaIl-DaerahNo. ·08.Tahun 2004

Pengusahaan dan RetribusiAtas-Ijin- TempatRekreasi-

dan Hiburan Umum

:.:.! "'~.",'.;< : . ~

, .~~;,~,{

. . .'.,;(~:.,,~~~i~~', •••.;. .. I

·~fA.J

LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

Nemer 08 Tahun 2004Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 08 TAHUN 2004

PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSI ATAS IZIN USAHA REKREASIDAN HIBURAN UMUM

Mehimbang : a. bahwa dengan terbentuknyaPemerintah Kota Lubuklinggau sebagaiDaerah Otonom berdasarkan Undang -undang Nomor 7 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Lubuklinggau, makadipandang perlu untuk menggali sumberpendapatan asli daerah dalam rangkamembiayai penyelenggaraanpembangunan daerah;

b. bahwa disamping untuk menggali sumberPendapatan Asli Daerah sebagaimanadimaksudhuruf a, perlu untuk rnelakukanpembinaan terhadap UsahaRekreasidanHiburan Umum dalam wilayah KataLubuklinggau dengan pengendalianpertumbuhan salah satu saranakepariwisataan;

tahun 2000 ten tang Perubahan AtasUndang - undang namar 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah ( Lembaran Negara RepublikIndanesia tahun 2002 namar 246,Tambahan Lembaran Negara Namar4048 );

4. Undang-undang namar 22 tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indanesiatahun 1999 namar 60, TambahanLembaran Negara Namar 3839);

c. bahwa untuk memenuhi maksudsebagaimana tersebut huruf a dan hurufb diatas, maka terhadap UsahaRekreasidan Hiburan Umum perlu ditetapkandengan Peraturan Daerah.

5. Undang-undang namar 25 tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indanesiatahun 1999 namar 72, TambahanLembaran Negara namar 3848);

1. Undang - undang namar 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indanesiatahun 1981 namar 76, TambahanLembaran Negara namar 3209 );

6. Undang-undang namar 7 tahun 2001tentang Pembentukan KataLubuklinggau (Lembaran NegaraRepublik Indanesia tahun 2001 namar87, Tambahan Lembaran Negara namar4114);

2. Undang - undang namar 9 tahun 1990tentang Kepariwisataan ( LembaranNegara Republik Indanesia tahun 1990namar 78, Tambahan Lembaran Negaranamar 3427 );

3. Undang - undang namar 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah ( Lembaran Negara RepublikIndanesia tahun 1997 nomar 41,Tambahan Lembaran Negara namar3685 ) sebagaimana telah diubahdengan Undang - undang namar 34

7. Peraturan Pemerintah namar 67 tahun1996 tentang PenyelenggaraanKepariwisataan ( Lembaran NegaraRepublik Indaneisa tahun 1996 namar101, Tambahan Lembaran Negaranamar 3658 );

8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun1983 tentang Pelaksanaan Undang -undang nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1983nomor 36, Tambahan Lembaran Negaranomor 3258 );

Selatan dalamBidang Kepariwisataankepada Daerah Tingkat II;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

9. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun2001 tentang Retribusi Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2001 nomor 119, TambahanLembaran Negara nomor 4139 );

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTENTANG PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSIATAS IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURANUMUM.10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah nomor 21 tahun 2001tentang Teknik Penyusunan dan MateriMuatan Produk - produk hukum Daerah; BAB I

KETENTUAN UMUM11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah nomor 22 tahun 2001tentang Bentuk Produk - produk HukumDaerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor7 tahun 2003 tentang PedomanOperasional Penyidik Pegawai Negeri Sipildalam Penegakan Peraturan Daerah;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KotaLubuklinggau.

14. Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat I Sumatera Selatan nomor 5tahun 1995 tentang PenambahanPenyerahan Sebagian UrusanPemerintah Daerah Propinsi Sumatera

3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yangselanjutnya disebut Walikota.

4. Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya adalahKantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya KotaLubukli nggau.

) \I5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Informasi,

Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Lubuklinggau.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas PendapatanDaerah Kota Lubuklinggau.

14.7. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan Pemerintah,

Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk

1menata kebutuhan perjalanan dan persinggahanwisatawan. 15.

8. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usahaKomersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkanuntuk memberikan kesegaran Jasmani dan Rohani.

9. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalahOrang yang sehari hari memimpin danbertanggungjawab atas pengusahaan usaha rekreasi danhiburan umum.

10. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yangdiberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha atau usahaperorangan untuk dapat membangun usaha rekreasi danhiburan umum.

11. Izin Mendirikan Pembangunan adalah izin yang diberikanoleh Walikota untuk mendirikan suatu bangunan.

12. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota atasusaha rekreasi dan hiburan umum;

13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi ataskegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberianizin kepada orang pribadi atau bad an yang dimaksudkanuntuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, saranaatau fasilitas tertentu guna melindungi kepentinganumum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenurut peraturan perundang - undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi wajib retribusi untukmemanfaatkan jasa dan perizinan tertentu;

16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yangselanjutnya disingkat SPORDadalah surat yang digunakanoleh wajib retribusi untuk melaporkan data retribusi dariwajib retribusi sebagai dasar perhitungan danpembayaran retribusi daerah yang terhutang menu rutPeraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanj utnyadisingkat SKRDadalah surat ketetapan yang menentukanbesarnya jumlah retribusi yang terhutang;

18. SuratTagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatSTRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusidisertai sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yangselanjutnya disingkat SKRDKBadalah surat ketetapanyang menentukan besarnya jumlah retribusi yangterhutang , jumlah kredit retribusi, jumlah kekuranganpembayaran pokok retribusi, besarnya sanksiadministrasi danjumlah yang masih harus dibayar;

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data dan atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan PeraturanPerundang - undangan Retribusi Daerah.

Bagian PertamaIzin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Setiap usaha rekreasi dan hiburan umum dalam Daerah harusmemiliki izin usaha rekreasi dan hiburan umum yangselanjutnya disebut lzin Usaha yang dikeluarkan oleh Walikota.

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimanadimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

d. Mesin Ketrampilan I Video Game I Play Station IPermainan Anak / Permainan Ketangkasan dansejenisnya;

h. Bar;

i. Diskotik;j. Klub Malam;

k. Kolam Renang;

Pertunjukan I Akrobat I Sirkus I Dunia Fantasi I PasarMalam I Pameran;

Bagian KeduaPersetujuan Prinsip Membangun dan Perluasan Usaha

Rekreasi dan Hiburan Umum

Setiap pembangunan I pendirian dan perluasan usaha rekreasidan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan

~)

Daerah ini harus memiliki persetujuan prinsip membangunyang dikeluarkan oleh Walikota. berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai

dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan modalpatungan antara Warga Negara Indonesia dan WargaNegara Asing Usahanya harus dalam bentuk PerseroanTerbatas (PT).

Tata cara untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimanadimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah dan Persetujuan Prinsipmembangun sebagaimana dimaksud Pasal4 Peraturan Daerahini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian KetigaMasa Berlaku Perizinan dan Persetujuan Prinsip

BABIVPENGUSAHAAN

(1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalahpenyediaan fasilitas usaha rekreasi dan hiburan olehpengusaha sesuai dengan jenis usaha rekreasi danhiburan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 3Peraturan Daerah ini.

(1) Persetujuan Prinsip membangun digunakan dalamtenggang waktu untuk selama 1 (satu ) tahun.

(2) Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu selama usahatersebut masih dijalankan.

(2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenisusaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksudpada pasal 9, pasal10 dan pasal11 Peraturan Daerahini.

(3) Dalam masa berlaku Izin Usaha sebagaimana dimaksudayat (2) Pasal ini harus didaftar ulang setiap 1 ( satu )tahun dengan membayar retribusi sebagaimana diaturdalam Pasal 13 dan pasal 19 Peraturan Daerah ini.

BAB IIIBENTUK USAHA DAN PERMODALAN a. Mengadakan tata buku Usaha Rekreasi dan Hiburan

Umum sesuai dengan Peraturan Perundang . undangan .yang berlaku.

(1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruhmodalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat

b. Menjaga martabat usaha rekreasi dan hiburan umumserta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan

untuk keglatan - kegiatan yang mengganggu keamanandan ketertiban umum;

sebagaimana ditetapkan daLam Peraturan Daerah ini;

c. Bertanggungjawab atas persyaratan sanitasi dan HygienedaLamLingkunganusaharekreasi dan hiburan umum sesuaidengan Peraturan Perundang - undangan yang berLaku;

d. MenyeLenggarakan perluasan tempat usaha tanpa izinprinsip dan izin mendirikan bangunan.

d. Memberi perLindungan terhadap para pengunjung;BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

e. Memberikan Laporan pengunjung tamu perkwartal yangakan digunakan sebagai statistik.

(1) Pembinaan dan Pengawasan usaha rekreasi dan hiburanumum diLakukan oLehKantor Informasi, Pariwisata, Senidan Budaya.

(1) Pemimpin usaha rekreasi dan hiburan umum harusmentaati perjanjian kerja, keseLamatan kerja danjaminan sosiaL sesuai dengan Peraturan Perundang _undangan yang berLaku.

(2) DaLamhaLyang dianggap perLu WaLikota meLaLuiKepalaKantor dapat meminta laporan tertentu kepadaPemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

(2) Untuk dapat beroperasl setiap usaha rekreasi dan hiburanumum harus menlngkatkan pengetahuan danketerampiLan karyawan sesuai dengan fungsi dantugasnya guna meningkatkan peLayanan.

BABVIRETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Bagian PertamaNama, Objek dan Subjek Retribusi

a. Memperoleh lzin usaha secara tidak sah; (1) Untuk memperoLeh persetujuan prinsip pembangunandan izin usaha rekreasi dan Hiburan Umum dipungutretribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Rekreasi danHiburan Umum yang seLanjutnya disebut Retribusi.

b. Tidak melakukan kegiatan - kegiatan pokok sesualdengan jenis usaha rekreasi dan hiburan urnum yangdijaLankan;

c. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan(2) DikecuaLikan dari pungutan tersebut pada ayat (1) pasaL

ini adaLah usaha yang dikeLoLaoLeh Pemerintah Daerah

untuk pembinaan dan peningkatan prestasi olah ragaserta panti pijat Tuna Netra yang di kelola olehPemerintah Daerah.

Objek Retribusi adalah tempat - tempat usaha rekreasi danhiburan umum dalam Daerah.

Subjek Retribusi adalah Pengusaha atau pemilik Usaha yangmenjalankan usaha rekreasi dan hiburan umum atau badanyang menggunakan / menikmati pelayanan serta pembinaanyang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian KeduaGolongan Retribusi

Retribusi izin Usaha Rekreasi dan Hiburan digolongkan sebagaiRetribusi perizinan tertentu.

Bagian KetigaCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

TingkatPenggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yangdiberikan dan jenis usaha dari usaha rekreasi dan hiburanumum.

Bagian KeempatPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan

Besarnya Tarif

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur danbesarnya tarif retribusi didasarkan pad a tujuan untukmenutup sebagian atau sama dengan biayapenyelenggaraan pemberian izin usaha.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inimeliputi komponen biaya survey lapangan dan biayatransportasi dalam rangka pengendalian danpengawasan.

BagianKelimaStruktur dan Besarnya Biaya Tarif

b. Izin Usaha1. Bioskop Tertutup ... Rp. 1.000,- / kursi2. Bioskop terbuka / Layar

Tancap........... Rp.150.000,-3. Bilyard Rp. 50.000,- / meja4. Mesin Ketrampilan / Video Game /

Play Station / Permainan Ketangkasan danSejenisnya Rp.35.000,- / mesin

5. Kamar Mandi air panas / mandi uap /Sauna Rp. 10.000,~ I kamar

Panti Pijat Rp. 50.000,· I kamarSeni Tata Rias / salonkecantikan Rp. 100.000,·Bar Rp.300.000,·Diskotik Rp. 500.000,·KlubMalam Rp.750.000,·Kolam Renang Rp.400.000,·Kolam Pemancingan Rp. 150.000,·Sanggar Seni dan BudayalPenata Seni Rp. 100.000,·

14. Musik Hidup I Karaoke ... Rp.300.000,·15. Pertunjukan Sulap I Akrobat I Sirkus /Dunia

Fantasi I Pasar Malam... Rp. 1.000,· I meter16. Sarana Olah Raga Fitnesl

kebugaran .Rental VCD .Radio Swasta .

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal iniharus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sertaditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya,bersamaan dengan pengajuan permohonan perizinan .

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada sa at diterbitkannyaSKRDatau dokumen yang dipersamakan.8.

9.10.11.12.13.

Bagian KedelapanSurat Pendaftaran

17.18.

Rp. 200.000,Rp. 200.000,·Rp. 300.000,·

Bagian KeenamWilayah Pemungutan

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaianSPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal iniditetapkan oleh Walikota.

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat. izin usaha diberikan.

Bagian KesembilanPenetapan Retribusi

Bagian KetujuhMasa Retribusi dan saat Retribusi Terhutang

(1) Berdasarkan SPORDsebagaimana dimaksud Pasal23 ayat(1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terhutangdengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu )tahun.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan databaru yang data semula belum terungkap yang

mengakibatkan penambahan jumlah retribusi yangterhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bagian Kedua BelasTata Cara Pembayaran

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRDatau dokumenlain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pad aayat (1) Pasal ini dan SKRDKBTsebagaimana dimaksudpada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasisekaligus.

Bagian KesepuluhTata Cara Pemungutan

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat.lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannyaSKRDatau dokumen lain yang

dipersamakan SKRDKBTdan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaranretribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. Bagian Ketiga Belas

Tata Cara Penagihan

Bagian KesebelasSanksi Administrasi atas Tidak Tepat Waktu atau Kurang

Membayar Retribusi (1) Pengeluaran surat teguran I peringatan I surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihanretribusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuhtempo pembayaran.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat padawaktunya atau kurang membayar dikenakan sanksiadministrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) setiapbulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar danditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal suratteguran I peringatan I surat lain yang sejenis, WajibRetribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikelu!lrkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat BelasKeberatan

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya, atau sebagian, menolak ataumenambah besar retribusi yang terhutang.(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya

kepada Walikota.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indo-nesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.

(3) Apabila jangka waktu bagi Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat waktu danWalikota tidak memberikan suatu keputusan, makakeberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atasketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapatmembuktikan ketidak benaran ketetapan retribusitersebut.

Bagian KelimabelasPengembalian Kelebihan Pembayaran

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 2 (dua ) bulan sejak tanggal SKRDatau dokumen lain yangdipersamakan, SKRDBTdan SKRDLBditerbitkan, kecualiapabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasaan.

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusidapat mengajukan pengembalian kepada Walikota.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal initidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidakdipertimbangkan.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam )bulan sejak diterimanya permohonan kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini harus memberikan keputusan.

(6) Pengaj uan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar retribusi dan pelaksanaan penagihanretribusi.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidakmemberikan suatu Keputusan, permohonanpengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkandan SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu pal-ing lama 1 ( satu ) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusilainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkanuntuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.

menerbitkan Surat Perintah Membayar KelebihanRetribusi.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukandalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.

(2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan denganhutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalampasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarandilakukan dengan cara pemindahbukuan, buktipemindahbukuan juga berlaku sebagai buktipembayaran.(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan,Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(persen) sebulan atas keterlambatan pembayarankelebihan retribusi.

Bagian KeenambelasPengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi diaj ukan secara tertulis kepada Walikotasekurang - kurangnya menyebutkan :a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;b. Masa Retribusi;c. Besarnya kelebihan pembayaran;d. Alasan yang singkat dan jelas.

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanandan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini denganmemperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lainuntuk mengangsur.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi disampaikan secara langsung atau melalui postercatat.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini antara lain diberikan kepada masyarakatyang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau buktipengiriman pos tercatat merupakan bukti saatpermohonan diterima oleh Walikota.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian KetujuhbelasKedaluwarsa Penagihan

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau dendapaling banyak 4 (em pat ) kali jumlah retribusi terhutang.

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahunterhitung sejak sa at terhutangnya retribusi, kecualiapabHa Wajib Retribusi melakukan tindak pidanadibidang retribusi;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal iniadalah pelanggaran.

BABIXPENYIDIKAN

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :a. Diterbitkan surat teguran atau;b. Adanya pengakuan hutang dari Wajib Retribusi baik

langsung maupun tidak langsung.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIISANKSI ADMINISTRASI (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini adalah :

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dijalankan tidakmemenuhi ketentuan pasal 2, pasal 4, pasal 9 dan pasal 10Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi penutupan tempatkegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum yang bersangkutan.

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan sertameneliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerahagar keterangan atau laporan tersebut menjadilebih lengkap dan jelas;

BAB VIIIKETENTUAN PIDANA

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau Badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau Badan sehubungan dengan tindak

memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasH penyidikannya kepada PenuntutUmum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dandokumen-dokumen lain yang berkenaan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatan, dandokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebut;

BABXKETENTUAN PERALIHAN

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah;

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segalaketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha rekreasi danhiburan umum yang bertentangan dengan Peraturan Daerahini dinyatakan tidak berlaku lagi.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pad a saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana Retribusi Daerah;

Selambat- selambatnya dalam tenggangwaktu 1 (satu) tahunterhitung sejakberlakunya Peraturan Daerah ini, semua usaharekreasi dan hiburan umum dalam Daerah harus telahmenyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

BABXIKETENTUAN PENUTUP

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untukkelancaran penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah menurut hukum yang dapatdi pertanggu ngj awabkan.

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akandiatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenaipelaksanaannya. .

.)

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.pada tanggal 17 Juni 2004

Diundangkan di LubuklinggauPada tanggal 19 Juni 2004

H. UBAIDILLAH IDRUS, SHPEMBINA TK. INIP. 440012311

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTAHUN 2004 NOMOR 08 SERI C