perancangan sistem penerimaan dan pengeluaran …
TRANSCRIPT
PERANCANGAN SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
BERBASIS ANGGARAN KINERJA PADA KANTOR GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA
Abdullah Saifuddin
STMIK Tidore Mandiri
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas pada kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini dilakukan mengingat
issue Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tuntutan paling mengemuka dalam
pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Penggunaan sistem informasi akuntansi anggaran
tradisional dirasa tidak relevan lagi dalam tuntutan perkembangan keuangan publik yang sangat
kompleks. Anggaran tradisional perlu diganti dengan sistem informasi akuntansi anggaran berbasis
kinerja, mengingat anggaran kinerja memiliki tolok ukur yang relevan dan mampu menjawab ukuran-
ukuran kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitan menunjukan Penerimaan Kas yang bersumber dari
Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari pusat, dan Pendapatan lain-lain yang sah telah
memenuhi prosedur dari sistem informasi akuntansi berbasis anggaran kinerja terlihat melalui
penggunaan dokumen, prosedur penerimaan uang, dan fungsi yang terlibat dari penerimaan uang
tersebut. Sedangkan pada pengeluaran kas melalui prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan
membentuk suatu sistem yang terdiri dari prosedur penerbitan SKO, prosedur pengajuan SPP, prosedur
penerbitan SPM, prosedur pengeluaran kas, prosedur pengesahan SPJ, dan prosedur pencatatan
akuntansi.
Kata Kunci : sistem informasi akuntansi, anggaran kinerja, penerimaan dan pengeluaran kas
I. PENDAHULUAN
Reformasi keuangan daerah berhububungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan
pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber menerimaan dan pengeluaran daerah. Dimensi
reformasi keuangan daerah tersebut adalah: perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana
perimbangan keuangan, perubahan prinsip pengelolaan penganggaran, perubahan prinsip penggunaan
dana pinjaman, defisit spending dan perubahan strategi pembiayaan. Perubahan struktur anggaran
dilakukan untuk mengubah struktrur anggaran struktur tradisional yang bersifat line-item dan
inrementalism kepada anggaran yang bersifat anggaran kinerja (performance budget).
Perubahan struktrur anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas publik. Tentunya sejalan dengan otonomi daerah tersebut, diperlukan sistem pengelolaan
keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara
transparan, efesien, efektif dan dapat dipertangung jawabkan kepada masyarakat luas. Untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi.
Penulis tertarik untuk mempelajari tentang sistem informasi akuntansi berbasis anggaran kinerja
yaitu dengan menelaah lebih jauh tentang arus penerimaan kas dan arus pengeluaran kas. Oleh karena
itu, penulis membuat penelitian dengan judul “ Perancangan sistem penerimaan dan pengeluaran kas
berbasis anggaran kinerja pada kantor gubernur Provinsi Maluku Utara”.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Sistem Informasi Akuntansi Pengawasan Kas
Pedoman untuk pengawasan terhadap kas (Baridwan, 2000:87) sebagai berikut :
a. Penerimaan kas
Penerimaan kas dalam suatu perusahaan bisa berasal dari beberapa sumber antara lain dari penjualan
tunai, penulusan piutang atau dari pinjaman. Prosedur-prosedur pengawasanyang dapat digunakan
antara lain :
1. Harus ditunjukan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas
harus segera dicatat dan disetor kebank.
2. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan .
3. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas selain itu setiap
hari harus dibuat laporan kas.
b. Pengeluaran kas
Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan itu adalah untuk membayar bermacam-macam transaksi.
Apabila pengawasan tidak dijalankan dengan ketat, seringkali jumlah pengeluaran diperbesar dan
selisihnya digelapkan.
Beberapa prosedur pengawasan yang penting adalah sebagai berikut :
1. Semua pengeluaran kas menggunakan cek, kecuali pengeluaran-pengeluaran dibayar dari kas
kecil.
2. Dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat.
3. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang lengkap
atau didengan kata lain digunakan system voucher.
4. Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran menulis cek, yang
menandatangi cek dan yang mencatat pengeluaran kas.
5. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tertentu.
6. Diharuskan membuat laporan kas harian
B. Sistem Informasi Akuntansi berbasis Anggaran Kinerja
Menurut sjahruddin rasul dalam bukunya tentang pengintegrasian kinerja dan anggaran dalam
perpektif UU No.17/2003 tentang keuangan negara (2003 : 49) mendefenisikan anggaran kinerja
adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada
masyarakat pembayar pajak dengan mengkaitkan pendapatan pendanaan program dan produksi
sedangkan lanjutan bahwa anggaran kinerja merupakan suatu sistem perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi yang menekankan pada hubungan antara uang yang dianggarkan dengan hasil-hasil yang
diharapkan dimana keungulannya yaitu fokus pada hasil-hasil, lebih fleksibel, lebih dapat dievaluasi
mempermudah pengambilan keputusan dan perspektif jangka panjang.
III. METODE PENELITIAN
Untuk mengetahui sejauh mana Siistem Informasi Akuntansi pada kantor Gubernur Propinsi
Maluku Utara, maka penelitian ini menggunakan metode analisis :
a. Metode analisis deskriptif untuk menjelaskan pengendalian intern yang terkandung dalam
Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berbasis Anggaran Kinerja pada kantor Gubernur
Propinsi Maluku Utara.
b. Metode analisis komparatif dengan membandingkan konsep Sistem Penerimaan dan
Pengeluaran kas Berbasis Anggaran Kinerja, dengan yang diterapkan pemerintah Propinsi
Maluku Utara dan sebaiknya menurut teori.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Informasi Akuntansi penerimaan kas
Sistem Penerimaan kas terbagi atas :
1. Sub sistem penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Sub sistem penerimaan dana perimbangan.
3. Sub sistem penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.
B. Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan kas daerah yang berasal dari PAD pemerintah propinsi maluku utara
a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Penerimaan lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan jasa giro, dan penerimaan dari
denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
Gambar 5 : flowchart prosedur penerimaan pendapatan asli daerarh ( PAD)
Wajib Bayar
Mulai
UANG
4
3
2
1
SKRD/
SKPD
KARCIS
Disetor lewat
kolektor atau
langsung ke
penerima
pemegang
kas
1
3
5
TANDA BUKTI
PENERIMAAN
ARSIP
Kolektor
UANG
4
3
2
SKRD/
SKPD
POTONGAN
KARCIS
1
2
3 6
5
TANDA BUKTI
PENERIMAAN
6
STS
ARSIP
1 1 1
6
1
STSUANG
4
3
2
SKRD/
SKPD
POTONGAN
KARCISDICATAT
DLM BUKU
KAS UMUM
DALAM
PEMEGAN
G KAS
(Bend 10)
DIBUATKAN
BUKU KAS
UMUM
PEMEGAN
G KAS
(Bend 10)
5
4
3
2
1
TANDA BUKTI
PENERIMAAN
DICATAT
DALAM BUKU
PENERIMAAN
SE JENIS
3
BUKU
PENERIMAAN
SEJENIS
DIBUATKAN
65
43
2
1
STS
1
Pemegang Kas Penerimaan
Gambar 5 : flowchart prosedur penerimaan pendapatan asli daerarh ( PAD)
1
65
43
2
1
STS
MEREALISASI
PENERIMAAN
DAN MEMBUAT
NOTA KREDIT
2
1
NOTA KREDIT
65
43
2
1
STS
ARSIP4
5 6
4
2
NOTA KREDIT
3
2
STS
DICATAT DALAM
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
(B.IX) DAN REG PER
REK. BANK
ARSIP
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
(B.IX)
BUKU REGISTER
PER REK.BANK
7
7
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
(B.IX)2
STS
DICATAT DALAM
BUKU JURNAL
PENERIMAAN KAS
ARSIP
BUKU
JURNAL
PENERIMAAN
KAS
DICATAT
DALAM
BUKU
BESAR
DICATAT
DALAM BUKU
BESAR
PEMBANTU
BUKU
BESAR
BUKU BESAR
PEMBANTU
MENYUSUN
LAPORAN
KEUANGAN
LAPORAN
KEUANGAN
Bank Bendahara Umum Daerah Fungsi Akutansi
C. Sub Sistem Penerimaan Dana Perimbangan
Penerimaan dana perimbanan berasal dari pemerintah pusat
Gambar 6 : flowchart prosedur penerimaan dana perimbangan dan penyeimbang dari
pemerintah pusat
MULAI
SURAT
KEPUTUSAN
MEMBUAT
SPP
32
1
SPP
3
2
1
DOKUMEN
PENDUKUNG
1
3
3
SPM
2
SPP
2
DOKUMEN
PENDUKUNG
1
1
32
1
SPP
3
2
1
DOKUMEN
PENDUKUNG
MEMBUAT
SPM
54
32
1
SPM
2
1
SPP
2
1
DOKUMEN
PENDUKUNG
2
3
ARSIP
5
NOTA
DEBET
2
1
SPP
1
SPM
1
DOKUMEN
PENDUKUNG
MEREALISASI
PENGELUARAN DGN
MENTRANFER DANA KE
REK BANK
PEMDATAKALAR DAN
MENERBITKAN NOTA
DEBET
NOTA
DEBET
4
5
ARSIP
4
MENERIMA
TRANSFER DANA
DARI KPKN DAN
MENERBITKAN
NOTA KREDIT
2
1
NOTA
KREDIT
ARSIP
2
Bank ( Pemda Takalar)Bank (KPKN)KPKNPetugas Pengurus
Sambungan Gambar 6 : flowchart prosedur penerimaan dana perimbangan dan penyeimbang dari
pemerintah pusat
2
NOTA
KERIT
DICATAT PADA BUKU
KAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN
KAS (.1X), DAN REG.
PER REK. KAS
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
(B.IX)
BUKU REGISTER
PER REK.BANK
5
ARSIP
5
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
(B.IX)
2
2
SPP
3
SPM
DI CATAT KE
DALAM BUKU
JURNAL
PENERIMAAN KAS
BUKU JURNAL
PENERIMAAN
KAS
DICATAT KE DALAM
BUKU BESAR
DICATAT KE DALAM
BUKU BESAR
PEMBANTU
BUKU
BESAR
BUKU BESAR
PEMBANTU
PENYUSUTAN
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN
KEUANGAN
ARSIP
Bendahara Umum Daerah ( BUD ) Fungsi Akutansi
Gambar 7 : flowchart Prosedur Penerimaan Dana Perimban Dan Penyeimbang dari
Pemerintah Provinsi
Mulai
SURAT
KEPUTUSAN
MEMBUAT
SPP
32
1
SPP
3
1
2
SPP3
SPM
1
1
32
1
SPP
MEMBUAT
SPM
54
32
1
STS
2
1
SPP
2
3
4
5
4
SPM
ARSIP
2
54
2
1
SPM
1
SPP
2
MEREALISASI
PENGELUARA
N DENGAN
MEMERINTAH
KAN BANK
MEMINDAHBU
KUKAN KE
REK KAS
DAERAH
1
SPM1
SPP
2
2
1
SPM
1
SPP
MEREALISASI
PENGELUARA
N DAN
MENERBITKAN
NOTA DEBET
DAN NOTA
KREDIT
NOTA
DEBET
NOTA
KREDIT
2 1
ARSIP
Petugas Pengurus Perbendaharaan
( Biro Keuangan )BUD
(Provinsi)Bank
Sambungan Gambar 7 : flowchart prosedur penerimaan dana perimbangan dan penyeimbang dari
pemerintah provinsi
2
NOTA
KERIT
DICATAT PADA BUKU
KAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN
KAS (.1X), DAN REG.
PER REK. KAS
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
(B.IX)
BUKU REGISTER
PER REK.BANK
6
ARSIP
6
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
(B.IX)
1
2
SPP
3
SPM
DI CATAT KE
DALAM BUKU
JURNAL
PENERIMAAN KAS
BUKU JURNAL
PENERIMAAN
KAS
DICATAT KE DALAM
BUKU BESAR
DICATAT KE DALAM
BUKU BESAR
PEMBANTU
BUKU
BESAR
BUKU BESAR
PEMBANTU
PENYUSUTAN
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN
KEUANGAN
ARSIP
Bendahara Umum Daerah ( BUD ) Fungsi Akutansi
D. Sub sistem Penerimaan Lain-lain pendapatan yang sah
Penerimaan Kas daerah Pemda Propinsi Maluku Utara yang dianggarkan pada tahun 2018 yang
berasal dari lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas:
a. Penerimaan Jasa Giro
b. Penerimaan dari denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan
Adapun mengenai Pihak/unit terkait, Dokumen atau Formulir serta prosedur sama halnya
Penerimaan dari PAD.
E. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas berbasis Anggaran Kinerja
Gambar 8 : flowchart prosedur penerbitan SKO
Mulai
DASK
MEMBUAT
SPP
SURAT PERMINTAAN
PENERBITAN SKO
DAFTAR KEGIATAN
SURAT PERMINTAAN
PENERBITAN SKO
DAFTAR KEGIATAN
DIPERIKSA
DAN DI
COCOKAN
SAH
MEMBUAT
SKO
43
2
1
SKO
REGISTER SKO
KARTU PENGAWASAN
KREDIT ANGGARANARSIP
4
3
SKO
ARSIP
1
TIDAK
YA
Gambar 9 : Flowchart Prosedurt Pengujian SPP Dan Penerbitan SPM
1
DASK
MEMBUAT
SPP
43
2
1
spp
BUKTI PELENGKAP
UNTUK SPP-BT
PENGESAHAN SISA
UUDP UNTUK SPP-PK
43
2
1
spp
BUKTI PELENGKAP
UNTUK SPP-BT
PENGESAHAN SISA
UUDP UNTUK SPP-PK
MEMBUAT
SPP
REGISTER
SPP
LKP
MEMBUAT DAFTAR
PENGAJUAN SPP
YA
MEMBUAT DAFTAR
PENGUJIAN SPP
SAH
MEMBUAT SPMU &
DAFTAR PENGUJI
43
2
1
SPM
43
2
1
SPP
2
1
DAFTAR
PENGUJI
ARSIP
MEMBUAT
SPP
REGISTER
SPP
32
1
SPM
32
1
SPP
1
DAFTAR
PENGUJI
1
TIDAK
Pemegang Kas Belanja Fungsi Perbendaharaan
Gambar 10 : flowchart prosedurt Pengeluaran Kas
2
32
1
SPM
32
1
SPP
1
DAFTAR
PENGUJI
1 4
4
SPM
4
SPP
CATATAN PADA
BUKU KAS UMUM PK
DAN REG SPP-SPMARSIP
BUKU KAS UMUM
PKREG. SPP-SPM
32
1
SPM
32
2
SPP
1
DAFTAR
PENGUJI
DIPERIKSA,
DITANDA TANGANI,
DAN MEMBUAT CEK
CEK
43
1
SPM
1
2
3
2
NOTA PEMBAYARAN
3
1
SPM
CATAT PADA B.IX
DAN REG.PER.
REKENING
5 BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
(B.IX)
BUKU REGISTER
PER REK.BANK
2
5
1
SPM
ARSIP
5
CEK
43
1
SPM
MENTRANFER
DANA DAN
MEMBUAT NOTA
KREDIT
4
2
1
NOTA DEBET
3
1
SPM
4
ARSIP
Pemegang Kas Belanja B U D B A N K
Gambar 11 flowchart Prosedur pengesahaan SPJ atas Pengisian Kas
2
1
BUKU KAS UMUM
PK (BEND 10 )
1
RICIAN
PENERIMAAN &
PENGELUARAN
PER KEGIATAN
REKAPITULASI
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
2
1
BUKTI-BUKTI
TRANSAKSI
2
3
PENGESAHAN SISA
UUDP
2
RICIAN PENERIMAAN
& PENGELUARAN
PER KEGIATAN
2
BUKU KAS UMUM
PK
2
REKAPITULASI
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
2
BUKTI-BUKTI
TRANSAKSI
ARSIP
2
1
BUKU KAS UMUM
PK (BEND 10 )
1
RICIAN
PENERIMAAN &
PENGELUARAN
PER KEGIATAN
REKAPITULASI
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
2
1
BUKTI-BUKTI
TRANSAKSI
DIPERIKSA
ARSIP
43
2
1
PENGESAHAN
SISA UUDP
2
1
BUKU KAS UMUM
PK (BEND 10 )
1
RICIAN
PENERIMAAN &
PENGELUARAN
PER KEGIATAN
REKAPITULASI
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
2
1
BUKTI-BUKTI
TRANSAKSI
Gambar 12 : flowchart Prosedur Pencatatan Akutansi
2
2
NOTA PEMBAYARAN1
SPM
2
SPP
DICATAT KE DALAM
BUKU JURNAL
PENGELUARAN KAS
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN ( B.IX)
ARSIP
BUKU JURNAL
PENGELUARAN
KAS
DICATAT KE DALAM
BUKU BESAR
DICATAT KE DALAM
BUKU BESAR
PEMBANTU
BUKU
BESAR
BUKU BESAR
PEMBANTU
MENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN
LAPORAN
KEUANGAN
Fungsi Akutansi
V. KESIMPULAN
Menggunakan format Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dimana
Penerimaan Kas yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari pusat,
dan Pendapatan lain-lain yang sah telah memenuhi prosedur dari system informasi Akuntansi baik itu
menyangkut Penggunaan dokumen, prosedur penerimaan uang, dan fungsi yang terlibat dari
penerimaan uang tersebut. Sedangkan pada pengeluaran kas melalui prosedur-prosedur yang saling
berhubungan dan membentuk suatu system yang terdiri dari prosedur penerbitan SKO, prosedur
pengajuan SPP, prosedur penerbitan SPM, prosedur pengeluaran kas, prosedur pengesahan SPJ, dan
prosedur pencatatan akuntansi. Berdasarkan uraian dimaksud Pemerintah Daerah Propinsi Maluku
Utara menggunakan model pencatatan accrual basic, ini dapat dilihat yaitu pada akhir tahun anggaran
dimana laporan surplus/defisit telah dibuat, sebab pengukuran kinerja yang dimaksud oleh Undang-
Undang No.17 Tentang Keuangan Negara bahwa anggaran kinerja dilihat dengan menilai laporan
keuangan perusahaan khususnya laporan surplus defisit.
REFERENSI :
[1] Baridwan, Zaki. 1993. Sistem Akuntansi, Bagian penerbitan Akademik Akuntansi Yogyakarta,
YPKN.
[2] Baridwan, Zaki. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Kedua, Yogyakarta, BPFE
[3] Baridwan, Zaki. 1992. Intermediate Accounting, Edisi Ketujuh. Yogyakarta, BPFE
[4] Bastian, Indra. 2001. Manual Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Cetakan Pertama.
Yogyakarta, BPFE.
[5] Bastian, Indra,. Soepriyanto, Gatot. 2003. Sistrem Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama,
Jakarta, Salemba Empat.
[6] George H Bodnar. Williams S Hopwood. 2000. Diindonesiakan oleh Abadi Jusuf, Amir.
Tambunan, Rudi M. Sistem Informasi Akuntansi, Pearson Education Asia Pte.Ltd.Prentice-
Hall.Inc. Jakarta, Salemba Empat.
[7] Halim, Abdul. 2002, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama,
Jakarta, Salemba Empat.
[8] Jay M Smith. K fred Skousen. 1996. Akuntansi Intermediate volume komprehensif, Edisi
kesembilan jilid 1, Ciaracas Jakarta, Erlangga.
[9] Perum percetakan Negara Republik Indonesia. 2003. Lembaga Administrasi Negara dan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pedoman dan modul Akuntabilitas Instansi
Pemerintah, Jakarta.
[10] Rasul, Sjahruddin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
Perpektif UU No.17/2003 tentang keuangan Negara, cetakan pertama, Jakarta, seri Hukum.
[11] SR, Soemarso. 1990. Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta, Rineka cipta.
[12] Widjaja Tunggal, Amin. 1995. Struktur Pengendalian Intern, Edisi Pertama, Jakarta, Rineka
Cipta.