peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak …

117
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DITINJAU BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KARAWANG) Disusun Oleh: E Mega Pradani RS 017201605024 Skripsi ini disajikan kepada Fakultas Humaniora Program Studi Ilmu Hukum President University untuk pemenuhan persyaratan gelar Sarjana dibidang Hukum BEKASI Januari 2020

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK

PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DAN UJARAN

KEBENCIAN (HATE SPEECH) DITINJAU BERDASARKAN PASAL 28

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KARAWANG)

Disusun Oleh:

E Mega Pradani RS

017201605024

Skripsi ini disajikan kepada

Fakultas Humaniora Program Studi Ilmu Hukum President University

untuk pemenuhan persyaratan gelar Sarjana dibidang Hukum

BEKASI

Januari 2020

Page 2: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …
Page 3: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …
Page 4: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …
Page 5: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

iv

ABSTRACT

The problem in this study is an illustration of the role of the police in handling cases of

Hoax and Hate Speech news spreading that lately is rife in Indonesia. The spread of

Hoax and Hate Speech news has spread to various types of people in Indonesia,

technological advances are quite fast, not balanced with qualified knowledge from the

community, these events can be seen from the role of the Karawang Resort police in

its many carrying out law enforcement on perpetrators , the police indiscriminately in

upholding the law, for anyone who becomes the perpetrators of the Hoax and Hate

Speech news dissemination. This study aims to determine the role of the Karawang

Resort police as law enforcers, in handling Hoax and Hate Speech news cases, of course

with prevention and law enforcement efforts for the perpetrators, as well as

comparative law enforcement in Indonesia and Singapore. This research was compiled

using the Empirical Legal Research Method which is a legal research method that

functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community.

Because in this study examines people in living relationships in society, the empirical

legal research method can be said as a sociological legal research. It can be said that

legal research is taken from facts in a community, legal entity or government agency.

The results of research in the Karawang district police jurisdiction show that there are

still many people who commit ITE violations, and the Karawang Resort police are still

not optimally carrying out efforts to prevent the spread of Hoax and Hate Speech news.

As mandated and arranged in “Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik”.

Keywords: Analysis of Empirical Legal Research, Violations, Role of Karawang

Resort Police, Enforcement, Hoax and Hate Speech News Spreading.

Page 6: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

v

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini merupakan gambaran dari peran kepolisian dalam

menangani kasus penyebaran berita Hoax dan Hate Speech yang akhir – akhir ini marak

terjadi di Indonesia. Penyebaran berita Hoax dan Hate Speech sudah menyebar pada

berbagai macam kalangan masyarakat di Indonesia, kemajuan teknologi yang cukup

cepat, tidak di imbangi dengan pengetahuan yang mumpuni dari masyarakat, peristiwa

tersebut bisa di lihat dari peran kepolisian Resor Karawang dalam banyak nya

melakukan penegakan hukum pada pelaku, kepolisian tanpa pandang bulu dalam

menegakan hukum, bagi siapapun yang menjadi pelaku Penyebaran berita Hoax dan

Hate Speech. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian Resor

Karawang sebagai penegak hukum, dalam menangani kasus berita Hoax dan Hate

Speech, tentunya dengan upaya – upaya pencegahan serta penegakan hukum bagi para

pelaku, serta perbadingan penegakan hukum di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini

disusun dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam

penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode

penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat

dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam

suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian di wilayah

hukum Polres Karawang menunjukkan masih banyak nya masyarakat yang melakukan

pelanggaran ITE, serta masih kurang maksimal nya pihak kepolisian Resor Karawang

dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita Hoax dan Hate Speech. Seperti

yang sudah di amanatkan serta di atur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Kata kunci: Analisa Penelitian Hukum Empiris, Pelanggaran, Peran Kepolisian Resor

Karawang, Penindakan, Penyebaran berita Hoax dan Hate Speech.

Page 7: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan judul: “PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DAN UJARAN

KEBENCIAN (HATE SPEECH) DITINJAU BERDASARKAN PASAL 28

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM

POLRES KARAWANG)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum President University. Penulis menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari

kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki, kesempurnaan

hanya milik Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini tidak akan

terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga

kepada:

1. Ibu Zenny R. Dewantary, S.H.,M.Hum. selaku Kaprodi Fakultas Hukum President

University.

2. Bapak Gratianus Prikasetya Putra, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah

sangat membantu memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi

kepada penulis dari awal pengerjaan skripsi sampai selesai.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum President University yang telah memberikan

pengetahuan dan ilmu kepada penulis, serta seluruh staff Fakultas Hukum

Page 8: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …
Page 9: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PENGESAHAN .............................................................................................. i

SURAT PERNYATAAN ............................................................................................. ii

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PEMERIKSAAN.................................................. iii

ABSTRACT ................................................................................................................ iv

ABSTRAK .................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1

B. Pokok Permasalahan ................................................................................................. 7

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................................... 8

D. Manfaat Penulisan .................................................................................................... 8

1. Manfaat Teoritis ................................................................................................ 8

2. Manfaat Praktis .................................................................................................. 9

E. Definisi Opsional

1. Tindak Pidana .................................................................................................... 10

2. Konsep Penanggulangan Kejahatan ................................................................ 10

3. Peranan........... ................................................................................................. 13

4. Penal dan Non Penal ........................................................................................ 13

5. Berita Bohong .................................................................................................. 17

F. Metode Penelitian ................................................................................................... 19

Page 10: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

ix

1. Metode Pendekatan… ..................................................................................... 19

2. Spesifikasi Penelitian ...................................................................................... 19

3. Sumber Data .................................................................................................... 20

4. Teknik Pengumpulan Data .............................................................................. 21

BAB II TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DAN

UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

A. Penanggulangan Tindak Pidana ............................................................................. 23

B. Tindak Pidana ........................................................................................................ 24

1. Pengertian Tindak Pidana ................................................................................. 24

2. Unsur-unsur Tindak Pidana .............................................................................. 25

C. Pengertian Tindak Pidana Hoax… ......................................................................... 31

D. Ujaran Kebencian (Hate Speech) ........................................................................... 31

1. Pengertian Ujaran Kebencian (Hate speech). .................................................... 31

2. Bentuk – bentuk Ujaran Kebencian(Hate speech). ........................................... 37

3. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian ....................................................................... 42

4. Alat Ujaran Kebencian ..................................................................................... 44

E. Peran dan Fungsi Kepolisian…............................................................................ 44

F. Hukum Pidana Indonesia Dalam Menangani Kasus Hoax dan Hate Speech. ....... 52

G. Hukum Acara penanganan kasus hoax dan hate speech berdasarkan KUHAP…53

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYEBAR

BERITA BOHONG (HOAX) DAN UJARAN KEBENCIAN (HATE

SPEECH)

Page 11: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

x

A. Kasus berita bohong (Hoax) dan ujaran kebencian (Hate Speech) oleh emak- emak

di Karawang ......................................................................................................... 57

B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Menurut Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

............................................................................................................................ 67

C. Gambaran mengenai kasus yang terjadi terkait berita bohong (hoax) dan ujaran

kebencian ............................................................................................................. 71

BAB IV. PERBANDINGAN PERAN KEPOLISIAN INDONESIA DAN

SINGAPUR DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA HOAX DAN

HATE SPEECH

A. Perbandingan tindak Pidana Hoax dan Hate Speech Indonesia dengan Singapura

1. Pengaturan Hoax sebagai perbuatan pidana di Indonesia .............................. 76

2. Pengaturan Hoax sebagai perbuatan pidana di Singapura ............................. 79

B. Sejarah Kepolisian Singapura dan Fungsi kepolisian di Singapura..................... 82

C. Peran kepolisian singapura terkait mekanisme penanganan perkara Hoax dan Hate

Speech .................................................................................................................. 85

D. Hukum Acara Pidana di Singapura Mengenai kasus Hoax dan Hate Speech .... 89

E. Kasus Riill di singapura tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang peran

polisi dalam menangani kasus ITE ..................................................................... 89

F. Analisa Peran Kepolisian Singapura dengan kasus meninggalnya Lee Kuan Yew

............................................................................................................................ 92

Page 12: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

xi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan. .................................................................................................. 95

B. Saran.................. ........................................................................................... 97

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 99

Page 13: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

(UUD 1945) mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.1

Uraian diatas dapat dipahami bahwa akses masyarakat terhadap pemberitaan

merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dilindungi oleh

negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, serta pengelolaannya

serta pemanfaatannya dijamin oleh Undang- undang (UU).

Teknologi informasi (information technology) memiliki peran yang sangat

penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini

membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara - negara di dunia.2

Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan

kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi

yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet.

Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul,

berbisinis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga

1 Undang-Undang Dasar 1945, Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 48. 2 Agus Raharjo, Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,Ctk.

Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, hlm 1

Page 14: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung,

berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia

berada hanya dengan menekan tuts – tutskeyboard dan mouse komputer yang berada

dihadapannya.3

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya

dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga mengunggah

pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.4 Kajian hukum

mengenai internet dikenal luas dengan istilah cyber law atau hukum cyber, dimana

penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut cyber crime atau

kejahatan cyber.5

Pemberangusan kelompok-kelompok terorganisasi penyebar berita bohong

(hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) harus sampai ke akarnya, tidak tebang pilih,

dan berkelanjutan. Dengan demikian Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan

hukum tidak akan dianggap lengah atau menjadi alat politik.

Polri harus benar-benar menunjukkan profesionalitasnya dalam menangani

kasus penyebaran hoax ini. Polri tidak boleh gentar oleh tekanan kelompok atau

golongan tertentu mengingat sebagai penegak hukum kinerjanya berlandaskan Undang-

undang atau hukum positif yang berlaku, bukan pada aliran politik atau keberpihakan

pada kepentingan golongan.

3 Ibid. hlm. 59 4 Asril Sitompul, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73 5 Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2005, hlm. 12.

2

Page 15: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

3

Pada September 2017, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

mengungkap jaringan penyebar hoax dan hate speech yang bernama Saracen. Kini,

Polri kembali mengungkap jaringan serupa yang memakai label Muslim Cyber Army

(MCA).

Keberadaan kelompok Saracen -yang juga menyebarkan berita bohong

bernuansa SARA- berhasil dibongkar kepolisian. Sebagian pimpinannya telah divonis

bersalah dan sudah menjalani hukuman pidana penjara.

Dugaan keterkaitan kelompok MCA dengan Saracen ini, menurut staf ahli

Kapolri bidang sosial dan ekonomi, Irjen Gatot Eddy Pramono, didasarkan pendalaman

di media sosial.

Temuan kepolisian, tambah Irjen Gatot, hanya ada tiga kasus dugaan

penyerangan terhadap ulama namun oleh kelompok ini disebarkan informasi bohong

bahwa ada lebih dari 40 kasus penganiayaan serupa. Mulai 2 Februari, isu penganiayaan

terhadap ulama terus digulirkan, diviralkan sampai dengan 27 Februari.

Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Polisi Umar Surya

Fana, MCA mirip dengan kelompok Saracen dalam konteks membuat berita hoaks yang

kemudian diviralkan.

Namun perbedaannya, menurutnya, Saracen -yang memiliki struktur organisasi,

seperti ketua, sekretaris, dan koordinator daerah- terbukti menerima pesanan dan

mendapat bayaran.

Page 16: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

4

Adapun MCA, merupakan organisasi tanpa bentuk di dunia maya. Anggota

MCA bisa mencapai ribuan karena komunitas tersebut sangat cair dan terbuka sehingga

orang dengan mudah menjadi anggota atau follower (pengikut). Jumlah followernya

yang banyak kemudian mengerucut pada tim inti yang disebut Family MCA. MCA

Indonesia ini menginduk ke United MCA, jaringan internasional yang telah berhasil

memecah belah Suriah dan Irak.

Temuan polisi menyebutkan salah-satu berita bohong yang disebarkan

kelompok MCA adalah pembunuhan atau penganiayaan terhadap ulama atau kyai yang

jumlahnya mencapai 40 kasus. Mabes Polri mencatat isu 'pembunuhan atau

penganiayaan' diviralkan di media sosial oleh kelompok MCA sepanjang Februari

2018.6

Penindakan terhadap kelompok semacam ini harus sampai ke akarnya karena

apa yang dilakukan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Isu terakhir yang digarap

adalah kabar bohong mengenai serangan terhadap ulama. Publik dibuat agar percaya

bahwa sedang ada gerakan tersistem dan terstruktur untuk menyerang para ulama.

Dibuat berita palsu seolah serangan itu terjadi di banyak tempat.

Isu semacam ini bukan hal baru. Para pengguna media sosial tak terlalu asing

akan isu kriminalisasi terhadap ulama. Isu ini secara masif disebarluaskan untuk

menciptakan stigma seolah pemerintah dan Polri tengah mengincar ulama untuk diseret

ke pengadilan alias dikriminalisasi.

6 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43287955 diakses pada 27 April 2019 pukul 18.45

Page 17: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

5

Dari kedua isu yang sangat kental memanfaatkan sentimen agama ini terlihat

tujuan akhirnya yakni mendiskreditkan pemerintah. Pemerintah digambarkan seolah

berseberangan dengan ulama dan bahkan sedang memusuhi ulama.

Dampak lebih buruk dapat terjadi sampai lini-lini yang sensitif. Isu sensitif

penyerangan terhadap ulama jelas menimbulkan ketakutan. Kehidupan berbangsa yang

tenteram terkoyak. Lebih dari itu konflik sosial akan mudah tersulut sewaktu- waktu.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif

Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar

di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar

golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi, ‘setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)’. Terkait pemahaman

dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas.

Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke

perbuatan yang menyatakan permusuhan (vijanschap) yaitu, perbuatan yang

menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu

golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian (haat) adalah berupa

perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh

masyarakat umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia.

Page 18: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

6

Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina,

merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia.7

Pada faktanya, adanya sebuah kasus yang dianggap telah melanggar ketentuan

dari pasal tersebut yaitu kasus penyebaran video editan di media sosial Facebook oleh

Buni Yani. Buni Yani dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media

sosial. Melalui akun media sosialnya, Buni Yani menyebarkan sebuah video yang

isinya tentang pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang pada pidatonya, Ahok

mengucapkan Surat Al-Maidah 51. Akibat dari penyebaran video tersebut, sebagian

umat muslim menganggap bahwa agamanya telah di nodai oleh Ahok yang pada

faktanya terjadi demo yang menuntut Ahok untuk dipenjara atas dugaan penodaan

agama.8

Sekilas pada kasus yang ramai di kalangan masyarakat seluruh nasional

Indonesia, di wilayah khususnya Kabupaten Karawang juga terjadi kasus terkait pada

penyebar berita bohong (Hoax) dan ujaran kebencian (Hate Speech) Perkara yang

terjadi di wilayah hukum Polres Karawang yang di tangani oleh Polres Karawang

dimana peristiwa tersebut sudah meresahkan masyarakat.

Adapun peristiwa tersebut diduga para pelaku dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian artau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,

agama, ras, dan atar golongan (SARA). Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan

7 Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa

Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hlm. 199. 8 Rivki, Herianto Batubara, Jumat 4 November 2016 “Petisi Proses Hukum Buni Yani Muncul, Diteken

Lebih dari 50 Ribu Orang”, URL: http://news.detik.com/berita/d-3337863/petisi-proses-hukum-

buniyanimuncul-diteken-lebih-dari-50-ribu-orang, diakses tanggal 24 April 2019

Page 19: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

7

cara memvideokan atau merekam saat pelaku mengatakan kata-kata yang mengandung

muatan Ujaran kebencian, kemudian video rekaman tersebut dengan sengaja di upload

oleh pelaku ke media elektronik sehingga video rekaman tersebut diketahui secara

umum, waktu kejadian diketahui pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 pukul

20.00 wib di wilayah hukum Polres Karawang.

Yang dimana dalam isi video tersebut bermuatan beberapa kawanan ibu-ibu

yang mempengaruhi seorang kakek tua agar tidak memilih calon president nomor urut

1 (satu) Jokowi, apabila kakek tua tersebut memilih calon president nomor urut 1 (satu)

Jokowi maka di Indonesia tidak akan ada berkumandangnya suara adzan serta

perkawinan sesama jenis di perbolehkan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan

bagaimana untuk dapat mengadakan penelitian dengan judul “PERANAN

KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DAN UJARAN KEBENCIAN

(HATE SPEECH) DITINJAU BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES

KARAWANG)”

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Karawang dalam “Menangani dan

Mencegah Kriminalisasi” terhadap Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) dan

Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang didasarkan pada pasal 28 UU Nomor

Page 20: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

8

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (di wilayah hukum

Polres Karawang)?

2. Bagaimana Perbandingan hukum terkait peran Kepolisian dalam menangani

Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di

Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat memahami dan menganalisis peran Kepolisian Resor Karawang

dalam “Menangani dan Mencegah Kriminalisasi” terhadap Tindak Pidana

Penyebar Berita Bohong (Hoax) dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang

didasarkan pada pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (di wilayah hukum Polres Karawang).

2. Untuk dapat memahami dan menganalisis hukum terkait peran kepolisian dalam

menangani Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) dan Ujaran

Kebencian (Hate Speech) di Indonesia dan Singapura.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan ilmu

pengetahuan lewat saran serta pemikiran penulis khususnya pada bidang tindak

pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Penyikapan secara bijaksana atas berbagai informasi yang beredar, pentingnya

kesadaran atas pemanfaatan media sosial yang bisa menghadirkan rasa damai, rasa

aman, serta keselamatan di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu pesan moral

yang penting dalam mengembangkan literasi media bagi publik di Indonesia yang

Page 21: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

9

masyarakatnya beragam. Masyarakat sebaiknya menyelidiki benar atau tidak

informasi yang akan dibagikannya. Jika tidak benar, apalagi memuat fitnah, hingga

anjuran kekerasan, maka informasi itu tak perlu disebarkan. Kalau sumber tidak

jelas, tidak terverifikasi, tidak masuk akal dan tidak bermanfaat, maka tidak usah

disebarkan.

Di sisi lain, media massa mainstream termasuk media berita online,

diharapkan tetap mengedepankan kompetensi dan independensi, sekalipun media

tersebut berafiliasi dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Media boleh

saja diperjualbelikan, pemilik silih berganti, tetapi news room harus dipimpin

orang yang kompeten dan bermoral dalam mengabdi informasi dari berbagai

peristiwa di belahan bumi mana pun dengan dinamika seperti apa pun tidak lagi

ditelan mentah-mentah, melainkan dapat melalui penyaringan atau filter

Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi

kepentingan yang bersifat akademis maupun bagi tambahan wawasan untuk

kebutuhan kepustakaan khususnya berkaitan dengan upaya preemtif, preventif dan

represif bagi orang yang melakukan tindak pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)

Dan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak dan

pembentuk aturan hukum terutama kepolisian untuk mengambil kebijakan hukum

dalam aspek penanggulangan tindak pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dan

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan meninjau kembali upaya preemtif, preventif

dan represif orang yang melakukan tindak pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)

Dan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Page 22: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

10

E. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang penulis pergunakan di dalam penyusunan skripsi ini

antara lain :

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit” didalam KItab

Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya

yang dimaksud dengan “strafbaarfeit” itu sendiri.9 Menurut Moeljatno tindak pidana

merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja

yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh

masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

10

2. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya

mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau

bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan

penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari

kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum

merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam

kebijakan legislatif (legislative policy). Politik riminal pada hakikatnya juga merupakan

bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai

kesejahteraan sosial.11

Page 23: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

11

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila

dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena

pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah

sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah

merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur

kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio- political

problems.12

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usahausaha yang

rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan

politik kriminal (criminal politic). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu

perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian

dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan

kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak

sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang

dewasa.

9 Sugeng, Pengertian Tindak Pidana Menurut Ahli, Http://www.Hukumonline.Com, Diakses,Pada:

Senin 07 April 2019 Pukul 23:00 Wib.

10 Frans H Winata, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara, 2009, Hal 307. 11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep

KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

12 Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72.

Page 24: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

12

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan

kebijakan, dalam arti:13

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial

2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun

non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat

“repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive”

(pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan

secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan

preventif dalam arti luas.14

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya

penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass

media).15

13 Ibid, hal.75. 14 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011),

hal. 45

Page 25: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

13

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya

penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

4. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

5. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

6. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass

media).15

3. Peranan

Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat

berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan

dalam organisasi.

Peran terbagi menjadi:

a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang

didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat

b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang

didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan

kedudukannya di dalam suatu sistem.

c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial

yang terjadi secara nyata.16

4. Penal dan Non Penal

Sarana Penal, Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan

melalui sarana penal dan non penal, upaya penanggulangan hukum pidana melalui

Page 26: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

14

sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya

merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan

dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat represive

(penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.

Hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena

itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (law

enforcement). Hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan

dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.17

Sarana non penal, usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi

tindak pidana adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana),

tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Sarana nonpenal

mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang di maksud

adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menangani

faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana, yang dapat di laksanakan dalam

beberapa cara:

a. Cara Moralistik, cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui

pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan

penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

b. Cara Moralistik, cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui

pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan

penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

16 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243-244 17 Syahrani Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 204

Page 27: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

15

c. Cara Moralistik, cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui

pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan

penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

d. Cara Abolisionik, cara ini muncul dari asumsi bahwa tindak pidana adalah suatu

kejahatan yang harus di berantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-

sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan

sebab-sebab tersebut. Mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat

serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan pidana,

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang

yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.18

Sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana.

Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif

kedalam sistem kegiatan negara yang teratur. Upaya penanggulangan kejahatan non-

penal dapat berupa:

a. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment);

b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat media massa (Influencing views of society on crime and punishment mass

media).19

18 Ibid, hlm. 205 19 Ibid, hlm. 207

Page 28: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

16

Penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa

istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain

sebagai berikut:

a. Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi.20

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia).21

c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi

masyarakat dari kejahatan.22

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.23

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980. 21 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 22 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 23 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Page 29: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

17

e. Penyebar adalah orang yang menyebarkan atau alat untuk menyebarkan

(menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).24

f. Berita Bohong (Hoax) adalah Kabar, informasi, atau berita palsu yang tersebar

melalui internet.25

g. Tindak Pidana Hoax adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

siapa yang melanggar larangan tersebut dengan menyebarkan atau alat untuk

menyebarkan berita bohong (Hoax) melalui internet.26

h. Berita bohong (hoax) adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran

yang sesungguhnya. Pengertian berita bohong (hoax) menurut Cambridge

English Dictionary adalah ”rencana untuk menipu seseorang” sementara

menurut Merriam-Webster adalah “trik atau siasat agar orang percaya atau

menerima sesuatu sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal”.

Hoax dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang

ada, dengan tujuan agar orang dapat mempercayai informasi tersebut.27

5. Berita Bohong

Berita bohong (hoax), berasal dari kata hocus, yang memiliki arti mengecoh

atau menipu. Secara umum berita bohong (hoax) artinya adalah kabar burung atau

kabar bohong – sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat, seolah-olah kabar

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980. 25 Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Tekhnologi Elektronik. 26 Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Tekhnologi Elektronik. 27 Reni Julani, Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax, dalam jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 143

Page 30: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …
Page 31: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

19 18

atau cerita tersebut benar adanya. Kata hoax popular bersamaan dengan semakin

populernya internet, dimana hoax ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk

sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja

difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita bohong (hoax) mendapat momen besar

ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang

dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (hoax) di media sosial,

kemudian rekan – rekannya tersebut mengirim ke rekan – rekannya yang lain, terus

berantai seperti itu.28

Dijelaskan juga berita bohong (hoax) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28, yang berbunyi:

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik.

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individudan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,

ras, dan antar golongan (SARA).

28 Anisa, Renata, dan Rachmaniar, Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual

tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik, Makalah Disampaikan dalam Prosiding Seminar

Nasional Komunikasi Jurnal Fisip UNILA,Tahun 2016, hlm. 147-153

Page 32: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

19

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti

memprgunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif,

yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif.29 Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan

konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma

tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri,

tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.30

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach)

dan pendekatan kasus (case aproach). Pendekatan perundang-undangan digunakan

untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan kasus bertujuan untuk mepelajari penerapan norma-norma atau kaidah

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang

telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-

perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara pidana.31

2. Spesifikasi Penelitian

29 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia

Publishing, hlm. 295. 30 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia

Indonesia, hlm. 13-14. 31 Johnny Ibrahim, op. cit, hlm. 321.

Page 33: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

19 20

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit

tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara

umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto 32 dalam bukunya

Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau

gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya

tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

3. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer

yaitu ini diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi secara langsung dengan

responden yang berada di lokasi penelitian 33 dan data sekunder yaitu data yang

diperoleh penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-

pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk

memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui

naskah resmi yang ada,34 yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari Undang-

undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 11 tahun

2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, dan perundang-undangan

lainnya.

32 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10. 33 Ibid, hal. 65 34 Amiruddin dan H Zaenal Asikun, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2004, hal. 65

Page 34: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

21

b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Seperti buku-buku mengenai tinjauan hukum pidana pada

aspek tindak pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dan Ujaran

Kebencian (Hate Speech), dan buku-buku lainnya yang dapat menjadi

acuan bagi penunjang penulisan.

c. Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.35

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-

dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan

identifikasi data. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara

induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang

ditelaah penelitian skripsi ini akan dapat dijawab.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikelompokan menurut permasalahan yang selanjutnya

dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa

analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data

yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat serta pada analisis kualitatif

memiliki pola-pola, dimana pola-pola tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan

teori obyektif seperti melalui pengamatan, studi kasus maupun pedoman wawancara

35 Bambang Sugondo, Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997, hal. 83-102

Page 35: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

36 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Rineka Cipta. 2013. Hal. 21.

22

(Interview Guide)36 . yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat,

badan hukum atau badan pemerintah.

Page 36: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

23

BAB II

TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DAN UJARAN

KEBENCIAN (HATE SPEECH)

A. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi

kejahatan dengan cara penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa

keadilan dan daya guna, selain itu penanggulangan tindak pidana adalah suatu sarana

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana

(penal) dan maupun non-pidana (non-penal) yang saling ter-integrasi satu dengan

lainnya.37

Adapun usaha-usaha penal dan non-penal, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal Sarana penal adalah penanggulangan

kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua)

masalah sentral, yaitu:

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan pidana dengan sarana non-penal Kebijakan penanggulangan

kejahatan dengan sarana non-penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial

Page 37: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

40 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

24

untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung

mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.38

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana biasa digunakan oleh pihak kementerian kehakiman dan

juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun Moeljatno dalam

bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan istilah tindak

pidana. Kedua istilah ini memiliki pemahaman yang sama hanya terdapat perbedaan

penggunaan istilah saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pernuatan pidana

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja

dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.39

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.40 Sedangkan di dalam

buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang

38 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002,

hlm 77-78. 39 Moeljatno, Op. Cit., hlm. 59.

Page 38: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

25

oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan

di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang

sebenarnya diharuskan oleh hukum).41

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi

yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana

berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam Konsep KUHP tindak pidana

diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana. Dalam Konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan

sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh

peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau

bertentangandengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu

dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.42

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat

membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut

ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:43

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

41 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 48. 42 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98. 43 Moeljatno, Op.Cit., hlm. 69.

Page 39: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

26

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada

unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum.

Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya

dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.44

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu di bedakan dalam dua

macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.45

a. Unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku

tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif ini meliputi:

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu),

misalnya: membunuh – Pasal 338 KUHP; menganiaya – Pasal 351 KUHP;

mencuri – Pasal 362 KUHP; menggelapkan – Psal 372 KUHP; dan lain-lain.

Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan

kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui

44 Ibid., hlm. 70. 45 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan

Pidana), Armico, Bandung, 1995, hlm. 117.

Page 40: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

27

ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan

tertentu – Pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut

undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa – Pasal 224 KUHP; dan

tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut –

Pasal 531 KUHP.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan

secara materiil, misalnya: pembunuhan – Pasal 338 KUHP; penganiayaan –

Pasal 351 KUHP; Penipuan – Pasal 378 KUHP; dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan

perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum

(wederrechtelijkheid-rechtsdrigkeit), meskipun unsur ini tidak dinyatakan

dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan

delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum

ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti:

dengan melawan hukum merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; untuk

dimilikinya secara melawan hukum – Pasal 362 KUHP; dengan melawan

hukum menghancurkan – Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindakpidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak

pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti:

penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP;

Page 41: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

28

pengemisan – Pasal 504 KUHP; mabuk – Pasal 536 KUHP. Tindak pidana-

tindak pidana tersebut harus dilakukandi muka umum. Melarikan wanita

belum dewasa – Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak pidana ini harus

disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak

menyetujuinya; dan lain-lain. Selain dari pada ituada pula beberapa tindak

pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-

hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan – Pasal 413-437 KUHP, harus

dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri – Pasal 341-342

KUHP, harus dilakukan oleh ibunya; dan lain-lain.

Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh

karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.46

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu

karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidanannya diperberat.

Seperti: merampas kemerdekaan seseorang – Pasal 333 KUHP diancam

dengan pidana penjara paling lama 8 tahun – ayat (1), jika perbuatan itu

mnegakibatkan luka-luka berat berta ancaman pidananya diperberat menjadi

paling lama 9 tahun – ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman

pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – ayat (3);

penganiayaan – Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama

2 tahun 8 bulan – ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka

46 Ibid., hlm 119.

Page 42: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

29

berat berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5

tahun – ayat (2), jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi

penjara paling lama 12 tahun – ayat (3) dan lain-lain.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: dengan suka rela masuk tentara negara asing, yang

diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya

hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP tidak

melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika

mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat

dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan – Pasal 164 dan 165 KUHP;

membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya

dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP; tidak

memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut,

pelakunya hanya dapat dipidana jika kemudian orang itu meninggal dunia –

Pasal 531 KUHP. Unsur-unsur tambahan tersebut adalah : jika terjadi pecah

perang – Pasal 123 KUHP; jika kejahatan itu jadi dilakukan – Pasal 164 dan

165 KUHP; kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP, jika kemudian

orang itu meninggal dunia – Pasal 531 KUHP.47

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak

pidana. Unsur subjektif ini meliputi:48

47 Ibid., hlm 120. 48 Ibid., hlm 121.

Page 43: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

30

1) Kesengajaan (dolus)

Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP;

merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338

KUHP; dan lain-lain.

2) Kealpaan (culpa)

Hal ini terdapat, seperti dalam: dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP;

menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; dan lainlain.

3) Niat (voornemen)

Hal ini terdapat dalam percobaan (poging) – Pasal 53 KUHP.

4) Maksud (oogmerk)

Hal ini terdapat, seperti dalam : pencurian – Pasal 362 KUHP; pemerasan –

Pasal 368 KUHP; penipuan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.

5) Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade)

Hal in terdapat, seperti dalam : pembunuhan dengan rencana – Pasal 340

KHUP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-

lain.

6) Perasaan takut (vrees)

Hal ini terdapat, seperti dalam : membuang anak sendiri – Pasal 308 KUHP;

membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP; membunuh anak sendiri dengan

rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.49

49 Ibid., hlm 122

Page 44: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

31

C. Pengertian Tindak Pidana Hoax

Pengertian Tindak Pidana Hoax adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau

tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku Berita Bohong (Hoax) adalah

Kabar, informasi, atau berita palsu yang tersebar melalui internet.

Pasal 28 UU ITE, yakni:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA).

D. Ujaran Kebencian (Hate Speech)

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan

oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan

Page 45: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

32

kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit,

gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.50

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti

mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan

Ujaran kebencian (hate speech). Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor:

SE/06/X/2015, maka Polri memiliki pedoman dalam bertindak ketika menangani kasus

ujaran kebencian. Polri tidak lagi ragu-ragu untuk bertindak dan bisa memilah apa yang

disebut dengan ujaran kebencian dan yang bukan.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Penanganan Ujaran Kebencian adalah

untuk penanganan permaslaahan kebencian yang semakin marak dan kurang

terantisipasi oleh aparat Kepolisian, khususnya dari tingkat yang paling bawah. Surat

Edaran Penanganan Ujaran Kebencian adalah panduan teknis aparatur kepolisian dari

tingkat yang paling bawah, agar:51

a. Menyadari bahaya ujaran kebencian, baik terhadap persatuan dan kesatuan,

maupun terhadap perlindungan bagi kelompok minoritas.

b. Mampu mendeteksi gejala ujaran kebencian yang marak di tengah-tengah

masyarakat.

50 Admin, Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), terdapat dalam

http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html. 15 November

2016. Diakses pada tanggal 12 April 2019. 51 Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma‟ruf, “Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor

SE/06/x/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Penegakan Hukum di Polres

Jakarta Selatan”, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 1. No. 1, September 2017, hlm. 63

Page 46: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

33

c. Mampu mengambil langkah yang tepat, baik secara preventif maupun penegakan,

untuk mengatasi ujaran kebencian, dengan mengunakan kewenangan yang

dimiliki serta ketentuan pidana yang berlaku.

Berlakunya Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian juga memperlihatkan

keseriusan Pemerintah dan Kapolri untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian untuk

penegakan Hukum di Indonesia. Dalam Hukum Pidana memuat ketentuan mengenai

perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta

ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum

pidana.52

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana

yang terkait dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok

ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu

terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal

28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi

Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan

ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula

beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya

Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.

52 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech),

hlm. 5.

Page 47: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

34

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40

Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut ini beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal di dalam Undang-

Undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech):53

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

1) Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian

atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2) Pasal 156a KUHP:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan:

a) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang

tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

3) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

“(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan

atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan

permusuhan, kebencan atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-

golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh

umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak

pemidanaannyamenjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang

bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

53 Ibid., hlm. 5-7.

Page 48: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

35

4) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,

dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan

jelas dilakukan demi kepentingnan umum atau karena terpaksa untuk

membela diri.”

5) Pasal 311 ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis

dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya dan tuduhan dilakukakn bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling

lama empat tahun.”

b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi

elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan

antargolongan (SARA).”

2) Pasal 45 ayat (2): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.00.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Page 49: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

36

c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik:

1) Pasal 45A ayat (2):

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

d. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

1) Pasal 4 sub b:

“Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras

dan etnis yang berupa perbuatan:

a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau

disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat

atau dibaca oleh orang lain;

b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat

umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar

di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain;

atau

d) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan,

perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan

kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”

2) Pasal 16:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci

kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Page 50: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

37

2. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang

berbentuk antara lain:54

a. Penghinaan;

b. Pencemaran nama baik;

c. Penistaan;

d. Perbuatan tidak menyenangkan;

e. Memprovokasi;

f. Menghasut;

g. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

a. Penghinaan

Penghinaaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan

itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran

keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis,

gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual dan ekspresi gender

serta penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan

atau kekerasan.55 Penghinaan ini terdapat dalam rumusan Pasal 315 KUHP jo.

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang

Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi:

54 Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech),hlm. 2. 55 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm. 14

Page 51: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …
Page 52: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

38

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau

pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum

dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau

perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,

diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat

bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika tuduhan itu

tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik

langsung maupun tidak langsung, tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan

atau nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan,

keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang

dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta tuduhan itu

berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.56

Penghinaan berupa fitnah terdapat dalam rumusan Pasal 311 KUHP jo. UU No.

12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak

Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Pasal 311 KUHP berbunyi:

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam

hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara

paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-

3 dapat dijatuhkan.”

b. Pencemaran Nama Baik

Page 53: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

57 Ibid., hlm. 14.

38

39

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika

serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak

langsung, serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan

suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar

golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual,

ekspresi gender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi,

permusuhan atau kekerasan.57 Pencemaran nama baik terdapat dalam rumusan

Pasal 310 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi:

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,

dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui

umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau dena paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu

dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau

ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis,

diancam pidanapenjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling

banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran

tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa

untuk bela diri.”

c. Penistaan

Page 54: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …
Page 55: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

40

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan

yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap

prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari

tindakan tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah

suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun

kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu

tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu

perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan

sebagainya. Cukup degan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang

memalukan.58 Sedangkan penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat

(2) KUHP.59 Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan

tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat.

Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan

dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian.

Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUUXI/2013 telah

menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan

yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan

58 Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 59 Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Page 56: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

41

demikian perbutan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana

Indonesia.60

e. Memprovokasi

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau

penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada

rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika

perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam

bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung.

Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat

Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras,

negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut

hukum tata negara.61

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak,

membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam

kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Mengahsut itu lebih keras

daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. 62

Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 160 KUHP.

g. Penyebaran

60 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm. 15 61 Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 62 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,

Politea, Bogor, 1991, hlm. 136.

Page 57: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

42

Berita Bohong Menurut R. Soesilo, Menyebarkan Berita Bohong yaitu

menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah

kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan

suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu

kejadian.63

3. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan

Ujaran kebencian (hate speech) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian dari

Ujaran Kebencian (hate speech), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur

Ujaran Kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian :

a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;

b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan,

keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum

difabel, dan orientasi seksual;

c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;

d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Penjelasan tentang unsur-unsur ujaran kebencian:

a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua

makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

63 Ibid., hlm. 269.

Page 58: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

43

1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal

pidato, menulis, dan menggambar.

2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang

kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak

sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.

b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang

mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau

pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di

bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.

d. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial

sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan

nasional.

e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan

tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang

mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal

sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah

ini hasutan antara lain:

1) Intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk

menghasut;

Page 59: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

44

2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.

f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi.

Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil,

dan lain-lain.

4. Alat Ujaran Kebencian

Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu :

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;

b. Spanduk atau banner;

c. Jejaring media sosial;

d. Penyampaian pendapat di muka umum;

e. Ceramah keagamaan;

f. Media massa cetak atau elektronik;

g. Pamflet;

h. Dan lain-lain

E. Peran dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan

kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga

pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian

dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya

sebagai pelindung masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih

lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut

sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas

Page 60: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

45

dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan

hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.64

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ

pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang

diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan

pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara

melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang

diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.65

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik

agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-

undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta

terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara,

terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional

dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.66

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi

dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi

64 Soerjono, Soekanto, 2002. Sosioiogi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 243 65 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif,

Jakarta: PTIK, 1972, hlm. 18. 66 Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, http:/ /www.HukumOnline.com/ hg/narasi/

2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. diakses pada tanggal 20 Mei 2019

Page 61: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

46

kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap

persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan

keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.67

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah

“suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban

umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan

pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).68

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat

sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional

dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat

meresahkan masyarakat.

2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

67 Momo Kelana, Op.Cit, Hlm. 22 68 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1986. hlm. 763.

Page 62: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

47

Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa

dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 5 Ayat

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum;

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik

Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas di jalan;

Page 63: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

48

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan;

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan

dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam

lingkup tugas kepolisian;

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dibagi kedalam 3 (tiga) aspek, yakni:

1. Tugas penegakan hukum;

2. Tugas pengaturan dan pengawasan;

3. Tugas pembinaan.

Page 64: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

49

Pelaksanaan tugas polisi dapat dilakukan secara preventif dan secara refresif,

adapun tindakan preventif (pencegahan) meliputi dengan 2 (dua) hal, yakni:

1. Justitieel, yakni mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang

menimbulkan tindak pidana.

2. Bestuurlijk, yakni dapat disebut tindakan preventif tidak langsung yaitu

mencegah secara langsung hal-halyang dapat menimbulkan tindak pidana.

Selanjutnya tindakan refresif meliputi 2 (dua) hal, yakni:

1. Justitieel, yakni mencari dan menyelidik suatu tindak pidana,menangkap

pelakunya guna diajukan ke pengadilan.

2. Bestuurlijk, yakni mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat

menimbulkan tindak pidana.

Fungsi umum kepolisian yang berkaitan langsung dengan kewenangan kepolisian

yang berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang

meliputi semua lingkungan kuasa hukum, yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebeid), yang termasuk kompetisi hukum

publik;

2. Lingkungan kuasa orang (personen gebeid);

3. Lingkungan kuasa tempat (ruimte gebeid);

4. Lingkungan kuasa waktu (tijds gebeid).

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Page 65: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

50

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan

narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat,

dan pungutan liar.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham

yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan

bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar

Negara Republik Indonesia.

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif

kepolisian;

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

dalam rangka pencegahan;

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

9. Mencari keterangan dan barang bukti;

10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka

pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Page 66: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

51

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan

masyarakat lainnya;

2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan

senjata tajam;

6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha

di bidang jasa pengamanan;

7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan

memberantas kejahatan internasional;

9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada

di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian

internasional;

11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

Page 67: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

52

F. Hukum Pidana Indonesia Dalam Menangani Kasus Hoax dan Hate Speech

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut terbit dengan

pertimbangan bahwa saat itu negara belum dapat membentuk sebuah Undang-Undang

Pidana yang baru sehingga menggunakan hukum pidana yang sudah ada sejak zaman

penjajahan dengan disesuaikan dengan keadaan. Hal ini ada dalam penjelasan umum

UU 1 tahun 1946, bahwa berdasar pasal II Aturan Peralihan UUD dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1945 yang diterbitkan pada 10 Oktober 1945.

Memberlakukan semua peraturan hukum pidana yang ada sejak 17 Agustus 1945 baik

yang berasal dari Pemerintah Hindia-Belanda maupun yang ditetapkan oleh bala tentara

Jepang. Dan karena itu membuat persoalan baru karena menjadikan campur aduknya

peraturan hukum pidana dalam satu daerah, karena ada aturan dari jaman Belanda

ditambah dengan aturan jaman Jepang.

Sementara untuk menangkis dan menjerat para pengedar berita palsu saat ini, yang

membuat gaduh suasana berbangsa, bernegara dan bersosial. UU Nomor 1 tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana memiliki pasal-pasal yang mampu menjerat para

pelaku pidana penyebaran berita hoax yaitu diatur dalam pasal :

Pasal 14

1- Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan

sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman

penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

2- Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang

dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat

Page 68: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

53

menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan

penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang

tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa

kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,

dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

G. Hukum Acara Penanganan Kasus Hoax dan Hate Speech Berdasarkan

KUHAP

Dalam penanganan kasus hoax dan hate speech di Indonesia kepolisian sebagai

penegak hukum dalam menangani perkara tersebut berlandaskan pada Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 1

telah di jelaskan bahwa penyidik adalah pejabat negara republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang

untuk melakukan penyidikan. Kemudian pada pasal 7 sebagai penyidik karena

kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari

seseorang tentang adanya tindak pidana.

Pada penanganan kasus hoax dan hate speech setelah kepolisian menerima

laporan atau pengaduan berdasarkan pasal 102 penyidik wajib melakukan tindakan

penyelidikan yang di perlukan yaitu dengan mengumpulkan alat bukti, kemudian pada

pasal 1 di jelaskan juga yang di maksud saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu

Page 69: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

54

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam

mengumpulkan keterangan saksi pada kasus hoax dan hate speech penyidik juga

melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli yang berkaitan dengan kasus hoax dan hate

speech diantaranya ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE, ahli digital foresik.

Pada pasal 1 juga di jelaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan

oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan setelah kepolisian

melakukan proses penyelidikan, penyidik akan melakukan gelar perkara awal dengan

bukti permulaan yang cukup untuk dinaikan ke tingkat penyidikan. Sebagaimana yang

di maksud dalam pasal 107 ayat (2) dalam hal suatu peristiwa yang patut di duga

merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik dan kemudian di

temukan bukti yang kuat untuk di ajukan kepada penuntut umum.

Dalam proses penyidikan pihak kepolisian mengacu kepada pasl 184 ayat (1)

alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Apabila ditemukan barang bukti penyidik akan melakukan penyitaan

sebagaimana di atur dalam pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “penyitaan hanya dapat

dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dan di

buatkan berita acara penyitaan”. Dalam pasal 39 barang bukti yang di maksud yaitu

Page 70: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

55

benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau

untuk mempersiapkannya.

Sebagaimana di atur dalam pasal 75 penyidik dalam menangani sebuah kasus

hoax dan hate speech selalu di sertai dengan pembuatan surat perintah dan berita acara.

Dalam pasal 75 ayat (1) berita acara di buat untuk setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Penangkapan;

c. Penahanan;

d. Penggeledahan;

e. Pemasukan rumah;

f. Penyitaan benda;

g. Pemeriksaan surat;

h. Pemeriksaan saksi;

i. Pemeriksaan di tempat kejadian;

j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan (Undang-Undang ini)

Pada ayat 3 dijelaksan bahwa berita acara selain di tanda tangani oleh pejabat

tersebut, di tanda tangani pula oleh semua pihak yang terlibat. Dalam pasal 56 ayat (1)

tersangka atau terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana bagi mereka yang tidak

mampu di ancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat

hukum atau sendiri, penyidik akan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Dalam

pasal 110 ayat (1) dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan, penyidik wajib

segera menyerahkan berkas perkara itu terhadap penuntut umum.

Page 71: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

56

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik dan dinyatakan

lengkap (P21) penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara, barang bukti

beserta tersangka untuk selanjutnya tersangka menjalani proses persidangan.

Page 72: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

57

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA

BOHONG (HOAX) DAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

A. Kasus berita bohong (Hoax) dan ujaran kebencian (Hate Speech) oleh emak-

emak di Karawang

Kejadiannya di Karawang, Jawa Barat. Ketiga emak-emak dengan inisial CW,

ES dan IF adalah anggota relawan PEPES (Partai emak – emak pendukung Prabowo-

Sandi) yang dibentuk pada tangal 18 Agustus 2018 di Jakarta Timur. Dalam struktur

organisasi PEPES adapun CW memiliki jabatan sebagai Ketua Koordinator Wilayah

Karawang, ES sebagai koordinator Kecamatan Cikampek, dan IF merupakan anggota

yang juga keponakan dari ES.

Kemudian sekitar bulan Februari 2019 CW pergi ke Cikampek dan bertemu

dengan ES, dan sekitar jam 11.30 wib kedua nya melakukan sosialisasi di daerah rumah

ES yaitu di Dsn. Kalioyod Rt.004 Rw.003 Desa Wancimekar Kec. Kotabaru Kab.

Karawang, Sosialisasi dilakukan dengan cara keliling kampung dan membagi stiker

PEPES yang bergambar capres dan cawapres Prabowo-Sandi, lalu pada saat sosialisasi

di rumah ketiga, ES sedang berdialog seru dengan saksi (ABAH) kemudian karena

suasana semakin memanas CW kemudian mendokumentasikan kejadian tersebut

dengan cara mengambil Vidio dan berniat untuk mengirimkan hasil dokumentasi

kepada PEPES Pusat.

Dalam Vidio yang di ambil oleh CW terdapat 4 orang yang terdiri dari ES, IF

dan saksi (ABAH) serta anak laki – laki yang merupakan anak dari IF, dari Vidio yang

di ambil oleh CW terdapat percakapan dengan menggunakan bahasa sunda yang dalam

Page 73: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

58

bahasa Indonesia berarti : kalau Capres 01 menang, azan tidak akan dikumandangkan

lagi, Pernikahan sejenis akan dilegalkan, anak-anak dilarang mengaji, dan Muslimah

tidak boleh berhijab.

Kemudian pada hari selasa 19 Februari 2019, ditempat tingal CW yang beralamat

di Perum Buana Taman Sari Raya Blok A8 No.21 Kel Kondangjaya Kec. Karawang

Timur Kab. Karawang, CW mengupload Vidio dengan durasi 0,59 detik tersebut melalui

akun Twitter dengan nama Xena the warior princess@Citrawida5, Vidio tersebut di

Upload oleh CW sebagai bentuk laporan bahwa telah melaksanakan kegiatan kepada

pengurus PEPES Pusat. Hingga kemudian Vidio tersebut menjadi Viral di Kalangan

Masyarakat dan membuat beberapa Ormas maupun kelompok Masyarakat yang lainnnya

mengkaji Vidio tersebut hingga berujung pada banyak nya laporan kepada pihak

Kepolisian Khusus nya Polres Karawang.

Lalu Kepolisan Resor Karawang bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan

berkaitan dengan kebenaran Vidio tersebut dengan cara mengidentifikasi siapa – siapa

saja yang berada dalam rekaman Vidio tersebut, lalu mendeteksi siapa yang sudah

menyebarkan vidio tersebut, tentunya dengan melakukan pemeriksaan saksi ahli

diantaranya Saksi Ahli Bahasa Sunda (KHOLID ABDULLAH), Ahli ITE (DR.

BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H, Ahli Digital Forensik (SAJI PURMANTO, S.H.,

AC, OSVTC. Dari pemeriksaan para Ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa ketiga Emak

– emak baik yang terlibat dalam Vidio maupun yang mengupload vidio tersebut yang

mengandung muatan Hoax dan Hatespeech bagi salah satu paslon Capres dapat

disangkakan melangar Pasal 28 ayat (2) Undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang

perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Page 74: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

59

Pada tanggal 24 Februari 2019 masing – masing di rumah terdawa, Kepolisan

Resor Karawang Unit III Tipidter melakukan penangkapan kepada ketiga emak - emak

yang terlibat dalam Vidio tersebut yaitu CW, ES dan IF, lalu pada tanggal 25 Februari

2019 hingga 16 Maret 2019 penyidik Polres Karawang melakukan penahanan terhadap

ketiga pelaku tersebut di rutan Polres Karawang selama 20 hari, selama proses

penyidikan, dalam hal ini penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum

guna melengkapi berkas perkara 3 emak – emak tersebur, lalu penyidik kembali

mengajukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum slama 40 hari yaitu pada

tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan 25 April 2019, hingga berkas perkara dinyatakan

lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Penyidik Kepolisan Resor Karawang melimpahkan

Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut umum di Kantor kejaksaan Negeri

Karawang, untuk selanjutnya menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri

Karawang.

Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, hakim ketua Pengadilan Negeri Karawang

yang bernama ELVINA, S.H., M.H. membacakan Vonis bagi ketiga terdakwa, masing

masing terdakwa CW, ES, dan IF bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyiarkan suatu berita atau

mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,

sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (2) Undang – undang RI No

1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan

dijatuhkan hukuman penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan

dengan lamanya para terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah para

Page 75: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

60

terdakwa tetap ditahan.

Kampanye hitam yang videonya viral karena disebar sendiri oleh pelaku

melalui akun Instagram pribadinya @citrawida5 telah merusak demokrasi

kita.Provokasi dan kampanye hitam tersebut berpotensi merusak kerukunan umat

beragama dan meresahkan umat Islam.

Apa jadinya kalau video tersebut tidak viral dan pelaku tidak ditangkap?

Kampanye hitam seperti itu akan terus digencarkan dan bagi para korban yang awam,

atau warga yang sepuh seperti kakek dalam video tersebut, pasti akan menelan mentah-

mentah fitnah tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran.

Kampanye hitam dari pendukung salah satu calon mempunyai kadar bahayanya

sama seperti Tabloid Obor Rakyat yang massif disebar di Pilpres 2014. Buktinya,

mereka para pendukung kubu 02 masih saja menggunakan politik identitas dan isu

SARA sebagai bahan kampanye di Pilpres 2019.

Meskipun sudah banyak orang yang ditangkap karena melanggar UU ITE,

melakukan hate speech (ujaran kebencian) dan menebar hoax serta mencemarkan nama

baik di media sosial atau dalam kampanye terbuka, tapi tetap saja masih ada yang berani

berkampanye hitam seperti itu.

Polisi resort Karawang menganalisa video kampenye hitam yang dilakukan 3

wanita asal Karawang dari Partai Emak-emak Prabowo Sandiaga (PEPES) ke Joko

Widodo (Jokowi). Penyidik polres Karawang dalam menangani kasus menggandeng

ahli untuk menelaah video diduga mengandung muatan hate speech (ujaran kebencian)

dan menebar hoax serta mencemarkan nama baik di media sosial atau dalam kampanye

terbuka , adapun berikut diantara nya daftar dan pendapat para Ahli yang tercantum

pada Putusan Nomor : 194/Pid.B/2019/PN.Kwg, yang di ucapkan oleh hakim dalam

Page 76: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

61

sidang terbuka di pengadilan Negeri Karawang pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019 :

1. Ahli Hukum Pidana, Dr. EFFENDY SARAGIH , S.H., M.H., menyatakan

perbuatan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yang telah mengupload

Video tersebut ke media social (twitter), jelasdapat menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat

tertentu berdasarkan Agama, dan apabila pemberitahuan tersebut dianggap

benar oleh masyarakat yang mendengar, jelas dapat menimbulkan

kegelisahan dan kegoncangan hati penduduk yang mendengar, Mengenai

unsur pasal 14 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana, salah satu unsurnya yaitu “yang dapat menerbitkan keonaran” tidak

harus menjadi nyata – nyata adanya suatu keonaran tetapi secara objektif

bisa kita tahu bahwa berita itu bisa membuat orang resah dan gelisah bagi

si pendengar atau penerima berita tersebut.

2. Ahli Bahasa Sunda KHOLID ABDULLAH, menyatakan bahwa setelah

menelaah Vidio yang dibuat dan disebarkan oleh ketiga terdakwa, kemudian

ahli menerjemahkan bahasa sunda kedalam bahasa Indonesia maka ahli

menyimpulkan bahwa ketiga perempuan tersebut mencoba mempersoalkan

bahwa jika Pak Jokowi terpilih kembali menjadi presiden maka akan terjadi

hal –hal yang dianggap akan merugikan umat islam, Misalnya tidak akan

terdengar lagi suara adzan, anak – anak yang mengaji.

Perempuan berkerudung bahkan terjadi pernikahan sesame jenis,

pernyataan seperti itu tentulah sangat provokatif dan tidak benar karena

merupakan asumsi- asumsi saja. Dengan demikian kelompok perempuan

tersebut bida ditafsirkan berupaya mempengaruhi keyakinan pilihan politik

(Calon Presiden) Kepada laki-laki lawan Bicaranya, terlebih ketika itu

Page 77: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

62

diunggah ke media social. Komunikasi yang terjadi secara terbatas menjadi

konsumsi public, masyarakat yang semua tidak tahu menjadi tahu, dan

semua itu jika dihubungkan dengan pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan atau pasal

15 UURI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55

KUHPidana, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal

45A tentang UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang –

undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik

dapat masuk didalamnya apalagi setelah menjadi Viral.

3. Ahli ITE DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H., menyatakan bahwa

Penyebaran Vidio tersebut menggunakan media social Twitter yaitu

sebagaimana dimaksud di atas terlihat jelas diunggah oleh pemilik akun

twitter bernama xena the warior princess/@citrawida5. Hal ini ditunjukan

dari bagian atas yang menunjukan identitas dari suatu pemilik akun media

social twitter, untuk mengetahui kepemilikan atau pengguna dari akun

tersebut, bisa dilihat dari nomor telepon atau alamat email yang menjadi

keharusan untuk membuat akun twitter, dengan adanya syarat demikian,

dapat dipastikan bahwa yang telah mengupload Vidio tersebut adalah

pemilik akun.

4. Ahli Digital Forensik, SAJI PURMANTO, S.H., AC,OSVTC,

menyatakan bahwa setelah menerima barang bukti dari penyidik berupa

Handpone dan simcard, selanjutnya barang bukti tersebut diuji dengan cara

“ekstraksi data secara logical” ialah pengambilan data yang di ambil dari

media penyimpanan yang teralokasi secara logis, sedangkan ekstraksi

secara File system adalah pengambilan data dari media tiap Byte maupun

Page 78: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

63

tiap sector, lalu dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa akun Twitter

(xena the warior princes) @Citrawida5 link tread

http://twitter.com/Citrawida5 pada tanggal 13 Februari 2019 jam 12.07 AM,

mempusting/twit berupa konten teks / tulisan dengan melampirkan file

Vidio provokasi atau yang bermuatan Hoax dan Heatspeec menggunakan

Handphone android.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan ketiga orang dari relawan PEPES

itu sebagai tersangka. Mereka di antaranya ES warga Desa Wancimekar, Kecamatan

Kota Baru Kabupaten Karawang, IP warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru

Kabupaten Karawang dan CW warga Telukjambe, Desa Sukaraja, Kabupaten

Karawang.69

Pada Putusan Nomor : 194/Pid.B/2019/PN.Kwg, yang di ucapkan oleh hakim

Ketua yang bernama ELVINA, S.H., M.H. dalam sidang terbuka di pengadilan Negeri

Karawang pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019, Ketiga terdakwa yaitu 1. Citra Wida

(CW), 2. ENGKAY SUGIYANTI (ES) 3. IKA FERANIKA (IF) dikenakan pasal 14

ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara pidana dan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016

tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Menyatakan Terdakwa 1. Citra Wida (CW), 2. ENGKAY SUGIYANTI

(ES) 3. IKA FERANIKA (IF), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

69 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2019/PN.Kwg tentang dakwaan, hlm. 3

Page 79: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

64

melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan perbuatan menyiarkan

suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran

dikatalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau

pemberitahuan itu adalah bohong”

Adapun unsur pidana dalam pasal pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan UU No. 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara pidana dan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI

No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. Unsur pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum.

- Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia

sebagai subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang

dapat dimintai pertanggung jawaban.

Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyiarkan suatu berita atau

mengeluarkan pemberitahuan” dalam hal ini adalah menyampaikan atau

memberitahu kepada khalayak ramai dengan berbagai cara.

- Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Yang dimaksud dengan “Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan

rakyat” adalah bahwa berita tersebut bisa menciptakan atau membuat

kegaduhan, atau kerusuhan, atau keributan didalam suatu masyarakat.

Page 80: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

65

- Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau

pemberitahuan itu adalah bohong;

Bahwa yang dimaksud “Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa

berita atau pemberitahuan itu adalah bohong” adalah bahwa orang

menyiarkan berita tersebut seharusnya mengerti atau menduga bahwa

berita yang disiarkannya adalah berita yang tidak benar atau tidak sesuai

dengan yang sebenarnya.

2. Unsur pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016

tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

- Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang

merupakan orang perseorangan, baik warga Indonesia, warga Asing

maupun badan hokum, sebagai subjek hokum, yang dapat dimintakan

pertanggung jawabannya atas segala perbuatannnya

- Dengan sengaja dan tanpa hak;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah bahwa

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan

itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

“tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang

bertentangan dengan hokum objektif, atau suatu perbuatan yang

bertentangan dengan hak orang lain atau dengan haknya.

- Menyebarkan Informasi;

Page 81: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

66

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyebarkan Informasi” adalah suatu

perbuatan yang menyiarkan atau membagi – bagikan kabar atau benda

tentang suatu kepada khalayak ramai.

- Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ditujukan” dalam hal ini adalah

pelaku menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari

perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau

permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat

menjadi indicator didalam pemenuhan makna ditujukan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulakan rasa kebencian” adalah

rasa tidak suka atau pertentangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan,

sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang – orang yang

memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama;

Bahwa yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras dan antar golongan

(SARA)” adalah suku berarti golongan bangsa dari suatu bangsa yang

besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau

sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah

Page 82: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

67

golongan manusia berdasarkan ciri – ciri fisik, serta antar golongan

berarti golongan yang satu dengan golongan yang lain.70

B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Menurut Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Menurut Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.71

Dikhususkan peran kepolisian dalam menanggulangi ujaran kebencian

tercantum dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015

tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) angka 3 yang menyatakan bahwa:

1. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, Diberitahukan/dipermaklumkan

bahwa untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan

tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang

meluas diperlukan langkah-langkah penanganannya sebagai berikut :

a. Melakukan tindakan preventif

b. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak

menyelesaikan masalah yang timbul dari tindakan ujaran kebencian, maka

penyelesaian dapat dilakukan melalui :

70 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2019/PN.Kwg tentang pertimbangan hakim, hlm. 8. 71 Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Page 83: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

68

1) Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian yang

mengacu pada ketentuan :

a) Pasal 156 KUHP

b) Pasal 157 KUHP

c) Pasal 310 KUHP

d) Pasal 311 KUHP

e) Pasal 28 jis pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

f) Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis.

2. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatar belakangi ujaran kebencian,

dalam penanganannya tetap berpedoman pada :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013

tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Adapun Tugas dan Peran Kepolisan, berdasarkan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang

penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam menangani kasus

penyebaran berita Hoax dan Hete speech oleh ketiga emak – emak relawan

Prabowo-sandi (PEPES) di Karawang yaitu :72

1. Melakukan tindakan preventif : Kepolisan melalui kegiatan sambang

dan patroli ke tempat – tempat keramaian, tokoh agama, tokoh

masyarakat, ormas, tempat pendidikan, lingkup masyarakat, media

cetak maupun sosial elektronik, telah melakukan sosialisasi upaya

pencegahan terjadi nya peristiwa yang serupa, dalam hal tersebut polisi

72 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Page 84: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

69

mempunyai selogan “Saring sebelum sharing”, selogan tersebut

bermakna bahwa kepolisian mengharapkan setiap masyarakat dapat

menganilisa baik dan buruknya dampak dari setiap kabar atau informasi

yang beredar, yang tentunya belum diketahui dengan jelas kebenaran

kabar yang beredar tersebut.

2. Penegakan hukum : Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kepolisian dalam hal ini

mempunyai tugas dalam penegakan hukum sebagai Penyidik dan

Penyidik pembantu, Kepolisian mempunyai peran melakukan

penyelidikan dan Penyidikan dalam setiap penegakan hukum,

sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara pidana bahwa yang disebut penyidik yaitu pejabat kepolisian,73

dalam kasus penyebaran berita Hoax dan Hete speech oleh ketiga emak

– emak relawan Prabowo-sandi (PEPES) di Karawang, Kepolisian

langsung bergerak cepat dengan langsung melakukan penyelidikan dan

mengumpulkan alat bukti terkait dengan kasus tersebut, yang

menjadikan dasar pihak kepolisian melakukan penegakan hukum yaitu

adanya laporan dari masyarakat dan situasi yang sedang dalam masa

kampanye pemilihan presiden Indonesia, yang akan berakibat pada akan

semakin cepatnya membuat keonaran hingga perpecahan antara satu

kelompok dengan yang lainnya, maka dari itu kepolisian segara

melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga menetapkan Tersangka

73 Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Page 85: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

70

dan melakukan penahanan terhadap ketiga emak – emak tersebut,

selama proses penyidikan tindak pidana tersebut, ketiga tersangka yang

diduga menjadi pelaku penyebaran dan pembuat Vidio berisikan muatan

Hoax dan Hate speech, ditahan oleh pihak kepolisian dengan berbagai

macam pertimbangan, dalam hal penanganan perkara ini, pihak

kepolisian bersikap objektif dengan memperhatikan keamanan ketiga

pelaku dilingkungan masyarakat, karena apabila tidak dilakukan

penahanan akan berdampak pada keselamatan jiwa ketiga emak – emak

tersebut, lalu Kepolisan melakukan penyitaan terhadap barang bukti

yang diduga digunakan menjadi alat pembuatan dan penyebaran Vidio

tersebut, dalam hal ini kepolisian tidak ingin barang bukti tersebut akan

hilang atau bahkan ada upacaya menghilangkan dan memusnahkan oleh

para pelaku.74

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Perbuatan ujaran kebencian dan berita

hoax memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan.

Ujaran kebencian dan berita hoax bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif,

pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan,

pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran

ujaran kebencian. Sehingga, ujaran kebencian dan berita hoax harus ditangani dengan

74 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2019/PN.Kwg tentang pertimbangan hakim, hlm. 10.

Page 86: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

71

Baik karena berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan

sedini mungkin dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan

atas bentuk-bentuk ujaran kebencian, ciri-ciri berita hoax dan dampak negatifnya

sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian dan berita hoax

tersebut oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar

tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau

konflik sosial yang meluas, tidak hanya sudah menjadi tugas kepolisian dalam

memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, kegiatan khusus

personel Polri mengenai ujaran kebencian dan berita hoax dilakukan berdasarakan

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

(Hate Speech).

C. Gambaran mengenai kasus yang terjadi terkait berita bohong (hoax) dan

ujaran kebencian (hoax)

a. Kasus Jonru Riah Ukur atau biasa disapa Jonru Ginting

Kasus Jonru Riah Ukur atau biasa disapa Jonru Ginting, lahir di Kabanjahe,

Karo, Sumatera Utara pada 7 Desember 1970. Jonru lulus dari jurusan Akuntansi,

Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1998. Pria yang

menyukai fotografi, design web grafis, computer dan internet ini pada awal tahun 2000

Page 87: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

72

hingga maret 2007, berstatus sebagai pekerja kantoran di dua perusahaan internet

service provider dengan jabatan content editor. Sejak maret 2007, jonru mengaku focus

fulltime sebagai entrepreneur.

Penggiat media sosial jonru ginting telah ditetapkan sebagai tersangka kasus

dugaan ujaran kebencian. Penetapan tersangka ini terkait sejumlah postingan

(unggahan) di akun media sosial facebooknya. Di media sosial, nama jonru mencuat

selama dan setelah pilpres 2014 ketika menggugah status soal joko widodo. Unggahan

jonru ini kemudian dipermalahkan oleh anggota komisi III DPR RI Akbar Faizal, yang

dulunya merupakan tim sukses jokowi saat pilpres 2014, saat bertemu jonru di ILC

tvone.

Jonru dilaporkan ke polisi atas tuduhan ujaran kebencian di media sosial. Jonru

dilaporkan oleh Muanna Al Aidid dengan Nomor Laporan :

LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus. Jonru dilaporkan atas dugaan ujara

kebencian di media sosial yang terjadi pada maret-agustus 2017. Laporan tersebut

sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Republik

Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada 8 Januari 2018, Jonru menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri

Jakarta Timur. Jonru Ginting didakwa menyebarkan ujaran kebencian lewat Facebook.

Posting-an Jonru dinilai jaksa bisa menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat.

Jaksa menuntut Jonru hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, namun

di sidang vonis, Jonru divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Page 88: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

73

Sejak vonis itu, Jonru kemudian mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ,

JakartaTimur.

Juni 2018, Jonru sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT)

Jakarta atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya, tapi hakim PT menolak permohonan

banding Jonru, dan tetap menghukum Jonru 1,5 tahun penjara.

b. Kasus Buni Yani

Buni Yani merupakan seorang peneliti dari universitas leiden, belanda. Sejak

tahun 2010, ia mengambil gelar doctoral sekaligus sebagai peneliti di faculty of social

and behavioral sciences, institute of cultural antrophology and development sociology,

leiden university. Beliau juga pernah tinggal di amerika serikat setelah lulus dari

fakultas sastra inggris dari universitas udayana, Denpasar. Buni tinggal di ohio amerika

serikat, sejak tahun 2000 sampai 2012 untuk mengambil gelar master of art dalam studi

asia tenggara dari ohio university.

Pada tanggal 8 Oktober 2016 nama Buni Yani mulai dikenal public seiring

dengan kasus penodaan agama yang melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki

Tjahaja Purnama (Ahok). Buni Yani disebut menyunting video ahok soal al-maidah 51

sehingga menimbulkan kegaduhan. Buni Yani lalu dipolisikan oleh relawan ahok dari

komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja). Postingan Buni Yani dinilai telah

menimbulkan polemik ditengah masyarakat.

Pada tanggal 10 oktober 2016, postingan Buni Yani terkait video ahok di

facebook juga ternyata menuai beragam reaksi. Dia mengaku kerap diteror apalagi

setelah namanya dilaporkan ke polisi sebab dianggap menyunting video ahok saat

berkunjung ke kepulauan seribu. Buni Yani melaporkan balik 2 orang yang

Page 89: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

74

mempolisikan dirinya. Dalam laporan resmi bernomor

LP/4898/X/2016PMJ/Disrekrimsus, Buni Yani melaporkan ketua kotak adja Muanas

Al aidid dan M Guntur Romli. Pada tanggal 4 November 2016 Buni Yani mengatakan

dirinya ada dalam demontrasi besar-besaran gabungan ormas islam pada 4 November

lalu. Menurut buni dirinya ikut demo untuk menunjukan konsistensinya dalam

menegakkan keadilan.

Rangkaian proses hukum Buni Yani atas kasus pelanggaran Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berakhir di pengadilan tingkat pertama.

Kasus Buni Yani tercatat dengan nomor register 1712 K/PID.SUS/2018 dan nomor

Perkara Pengadilan tingkat satu 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg. Pada 14 November tahun

lalu, Buni Yani divonis satu tahun enam bulan penjara dalam perkara penyebaran

ujaran kebencian benuansa suku, agama, ras dan antargolongan oleh hakim

Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ia terbukti melanggar pasal Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elekronik.75

Vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai M Sapto dalam

sidang yang digelar di Gedung Arsip, Jalan Seram, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa

14 November 2017.

c. Peran Kepolisian Dalam Kasus Jonru Ginting dan Buni Yani.

Dalam hal ini kepolisan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang

penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam menangani kasus

75 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yani-

penyebar-video-ahok-soal-al-maidah diakses pada 15 Januari 2020 pukul 20.34

Page 90: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

75

penyebaran berita Hoax dan Hete speech oleh Jonru Ginting dan Buni Yani

yaitu :

- Melakukan tindakan preventif yaitu dengan mengedepankan upaya –

upaya pencegahan terlebih dahulu, agar tidak menyebar luas pada

permasalahan lainya.

- Penegakan hukum : Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kepolisian dalam hal ini

mempunyai tugas dalam penegakan hukum sebagai Penyidik dan

Penyidik pembantu, Kepolisian mempunyai peran melakukan

penyelidikan dan Penyidikan dalam setiap penegakan hukum,

sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara pidana bahwa yang disebut penyidik yaitu pejabat kepolisian,

dalam kasus Kasus Jonru Ginting dan Buni Yani, telah melakukan

penyelidikan dan penyidikan, serta melimpahkan tersangka dan barang

bukti ke kejaksaan, hingga Jonru Ginting dan Buni Yani telah menjalani

proses persidangan dan masing – masing dengan Vonis yang berbeda.76

76 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181123205119-12-348841/lika-liku-kasus-jonru-ginting-

dari-vonis-hingga-bebas diakses pada 15 Januari 2020 pukul 20.54

Page 91: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

76

BAB IV

PERBANDINGAN PERAN KEPOLISIAN INDONESIA DAN SINGAPURA

DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA HOAX DAN HATE SPEECH

A. Perbandingan tindak Pidana Hoax dan Hate Speech Indonesia dengan

Singapuraa

1. Pengaturan Hoax sebagai perbuatan pidana di Indonesia

Hoax Dalam cambridge dictionary 77 , berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan

seperti menipu, berbohong, dan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana telah

mengatur mengenai Hoax sebagai suatu perbuatan pidana dalam beberapa pasal, yakni

Pasal 14 ayat:

“(1)Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong,

dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan

hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan,

yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat

menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum

dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka penyebar Hoax dapat dipidana jika

memenuhi unsur-unsur menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, adanya

kesengajaan, mengakibatkan keonaran dikalangan rakyat. Kata keonaran dan

menyiarkan sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasal XIV Undang-

Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana, yaitu ialah sama dengan

77 http//:www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations, diakses pada tanggal 29

Mei 2019 pukul 21.46.

Page 92: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

77

"Verordening No. 18 van het Militair Gezag". Keonaran adalah lebih hebat dari pada

kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.

Kekacauan meuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan "verspreiden"

dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kemudian Pasal 15, yang menyatakan “Barang siapa menyiarkan kabar yang

tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia

mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau

mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman

penjara setinggitingginya dua tahun.

”Berdasarkan ketentuan diatas maka penyebar Hoax dapat dipidana jika

memenuhi unsur-unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang

berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti atau menduga bahwa

kabar tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Pengertian dari

Kabar yang tidak pasti sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian penjelasan Pasal

XV Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, disusun tidak

begitu luas sebagai "verordening No. 19 van het Militair Gezag". Pasal ini mengenai

"kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau

dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan

"keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal XIV. 78

Penyebaran Hoax yang dilakukan melalui media internet juga dapat dijerat

pidana, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

78 Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Page 93: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

78

Informasi dan Transaksi Elektronik Selanjutnya disebut UU ITE yang menyatakan

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah)”.79

Berdasarkan ketentuan diatas maka penyebar Hoax dapat dipidana jika

memenuhi unsur-unsur dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik. Frase

“menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” menciptakan suatu hubungan sebab

dan akibat yang menjelaskan sebab “berita bohong” tersebut akibatnya “menyesatkan”.

Dalam UU ITE tidak dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup tentang

frase “berita bohong dan menyesatkan” tersebut. Padahal jika dikaji lebih lanjut,

mengenai “berita bohong” juga memiliki pengertian yang berbeda-beda di setiap orang

dalam konteks tertentu, maksudnya adalah bagaimana jika seseorang tidak mengetahui

bahwa berita yang disebarnya merupakan berita bohong dan ia tidak secara sadar

mengetahui bahwa hal tersebut adalah berita bohong. Di lain sisi ruang lingkup dari

kalimat “menyesatkan” sangatlah luas, tidak dijelaskan sejauh apa efek dan dampak

menyesatkan itu. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan terjadinya multitafsir yang

berujung terjadinya kekaburan norma.

79 Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Page 94: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

79

2. Pengaturan Hoax sebagai perbuatan pidana di Singapura

Salah satu Negara di Asia Tenggara yang telah mengatur Hoax sebagai suatu

perbuatan pidana adalah Singapuraa. Hal ini diatur dalam beberapa undang-undang di

Singapuraa, yaitu :

1. Section 45 of the Telecommunications Act (CHAPTER 323) :

“Setiap orang yang mentransmisikan atau menyebabkan ditransmisikannya

pesan yang dia tahu palsu atau palsu akan bersalah karena pelanggaran dan akan

bertanggung jawab atas hukumannya —

(a) dalam kasus di mana pesan palsu atau pesan yang dibuat mengandung

referensi apa pun terhadap kehadiran di tempat atau lokasi apa pun dari bom

atau benda lain yang dapat meledak atau menyala, dapat didenda hingga

tidak melebihi $ 50.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 7

tahun atau keduanya; dan

(b) dalam kasus lainnya dapat didenda dengan tidak lebih dari $ 10.000 atau

penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya.

“ Berdasarkan ketentuan diatas, penyebar hoax yang menyebarkan berita

bohong dalam media komunikasi dapat dipidana denda maksimal $10.000 dan/atau

pidana penjara maksimal 3 tahun, sedangkan jika menyangkut tentang bom maka dapat

dipidana denda $50.000 dan/atau pidana penjara maksimal 7 tahun.

2. Regulation 8(1) of the United Nations (Anti-Terrorism Measures)

Regulations :

“Tidak ada orang di Singapuraa dan tidak ada warga Singapuraa di luar Singapuraa

yang akan mengkomunikasikan atau menyediakan informasi apa pun yang diketahui

atau diyakininya palsu kepada orang lain dengan maksud untuk mendorongnya atau

Page 95: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

80

orang lain pada keyakinan yang salah bahwa seorang teroris bertindak telah, sedang

atau akan dilaksanakan”

Individu yang diyakini bersalah atas pelanggaran ini dapat didenda hingga $

500.000 dan/atau penjara hingga 10 tahun11. Berdasarkan ketentuan diatas, penyebar

hoax yang menyebarkan berita bohong dapat dipidana maksimal $500.000 dan atau

pidana penjara maksimal 10 tahun jika menyebarkan berita yang ia tahu bahwa berita

tersebut salah yang menyangkut mengenai kegiatan terorisme.

3. Section 499 of the Penal Code (CHAPTER 224):

“Siapa pun, dengan kata-kata yang diucapkan atau dimaksudkan untuk dibaca,

atau dengan tanda-tanda, atau dengan representasi yang terlihat, membuat atau

menerbitkan setiap tuduhan tentang siapa pun, yang bermaksud mencelakakan,

atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut

akan merugikan, reputasi orang tersebut, dikatakan, kecuali dalam kasus-kasus

yang selanjutnya dikecualikan, untuk mencemarkan nama baik orang itu”.

Dan ketentuan pidananya terdapat dalam Section 499 of the Penal Code, yaitu:

“Siapa pun yang memfitnah orang lain akan dihukum penjara untuk jangka waktu yang

dapat diperpanjang hingga 2 tahun, atau dengan denda, atau dengan keduanya”.

Berdasarkan ketentuan diatas, penyebar hoax yang menyebarkan berita bohong dan

dengan sadar bahwa berita tersebut dapat merugikan orang lain dapat dipidana denda

dan/atau pidana penjara maksimal 2 tahun.

4. Section 26 of the Internal Security Act (CHAPTER 143):

“Setiap orang yang, dari mulut ke mulut atau tertulis atau di surat kabar,

publikasi berkala, buku, surat edaran, atau publikasi cetak lainnya atau dengan

cara lain menyebarkan laporan palsu atau membuat pernyataan palsu yang

Page 96: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

81

kemungkinan menyebabkan alarm publik, akan bersalah karena pelanggaran di

bawah bagian ini”

Pelanggar dapat dihukum dengan denda penjara hingga $ 1.000 dan/atau hingga

1 tahun12. Berdasarkan ketentuan diatas, penyebar hoax yang menyebarkan laporan

atau berita bohong yang menyebabkan alarm public dapat dipidana denda maksimal

$1.000 dan/atau penjara maksimal 1 tahun.

5. Section 4 (1) of the Sedition Act (CHAPTER 290):

“Setiap orang yang —

(a) melakukan atau mencoba untuk melakukan, atau membuat persiapan untuk

melakukan, atau bersekongkol dengan siapa pun untuk melakukan, tindakan

apa pun yang telah atau yang akan, jika dilakukan, memiliki kecenderungan

yang bersifat menghasut;

(b) mengucapkan kata-kata kasar apa pun;

(c) mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual,

mendistribusikan atau mereproduksi publikasi yang bersifat menghasut;

atau

(d) menyebarkan publikasi yang bersifat menghasut akan bersalah karena

pelanggaran dan akan bertanggung jawab atas hukuman karena pelanggaran

pertama terhadap denda yang tidak melebihi $ 5.000 atau penjara untuk

jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya, dan, untuk pelanggaran

berikutnya, penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun; dan setiap

publikasi keras yang ditemukan dalam kepemilikan orang itu atau

digunakan dalam bukti di persidangannya akan hangus dan dapat

dihancurkan atau dibuang berdarkan arahan pengadilan”

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap penyebar hoax yang melakukan atau

mencoba untuk melakukan, atau membuat persiapan untuk melakukan, atau

bersekongkol dengan siapa pun untuk melakukan, membuat publikasi yang

menyebarkan berita bohong yang bersifat menghasut dapat dipidana denda maksimal

Page 97: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

82

$5.000 dan/atau pidana penjara maksimal 3 tahun (penjara maksimal 5 tahun jika

merupakan suatu pengulangan).

B. Sejarah Kepolisian Singapuraa dan Fungsi Kepolisian di Singapura

1. Sejarah angkatan polisi Singapura

Singapore Police Force (SPF) memiliki sejarah sejak masa itu hingga 1819

ketika Singapura didirikan. Sejak awal sebagai pasukan polisi kolonial kecil, SPF telah

berkembang menjadi kekuatan yang dihormati untuk bangsa, diakui internasional

sebagai salah satu lembaga penegakan hukum paling maju dan berpandangan ke depan

di dunia. Kerja bersama dengan para mitranya dari komunitas, publik dan sektor swasta,

SPF memainkan peran penting di Singapuraa sistem keadilan kriminal. PRODUK DAN

LAYANAN UTAMA SPF memastikan keselamatan dan keamanan Singapuraa. Ini

dicapai melalui pengiriman empat layanan utama: Pemolisian, Investigasi, Layanan

Polisi dan Publik Pendidikan.

Maksud dan Tujuan LAYANAN STRATEGIS SPF Pernyataan Kebijakan

Kualitas SPF dimanifestasikan dalam pernyataannya Maksud Layanan Strategis yang

menyatakan bahwa ‘dalam setiap kontak dengan komunitas, kami mengamankan

kepercayaan dan kemitraan mereka dengan menyediakan Layanan Nyaman, Terjamin

dan Personalisasi untuk mencapai hasil terbaik dengan demikian memastikan

keselamatan mereka dan keamanan'. PROFIL KARYAWAN SPF memiliki kekuatan

staf sekitar 12.550 karyawan, termasuk Staf Nasional Polisi (PNSF) penuh waktu.

Kekuatan staf SPF selanjutnya ditambah dengan lebih banyak lebih dari 20.000 orang

bermitra, terdiri dari Kepolisian Nasional Prajurit dan Relawan Constabulary Khusus.

Page 98: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

83

SPF memiliki 28 unit dan departemen yang dibagi menjadi fungsionalitas lini dan staf.

Unit lini berhadapan langsung dengan pelanggan SPF sementara departemen staf

merencanakan dan mendukung layanan yang diberikan oleh unit lini Sebenarnya,

Kepolisian Singapuraa lebih tua dari individu mana pun yang tinggal di Singapuraa

karena fakta bahwa Pasukan Kepolisian Singapuraa (SPF) didirikan pada tahun 1819.

Bahkan, itu adalah kelompok komando tertua di negara ini. Selama masa lalu, hanya

ada 15 orang (1 Kepala Polisi adalah nama Mr. Francis James Bernard, 1 petugas

penjara dan seorang sersan bersama dengan 12 petugas patroli) yang melindungi

Singapuraa dari penjahat dan musuh-musuhnya. Pada tahun 1826, ia direformasi dan

disatukan dengan Penang dan Malaka. Ketika populasi meningkat, ada banyak

gangguan besar yang terjadi sehingga SPF dapat melanjutkan tugasnya - untuk

melayani dan melindungi orang.

Pada tahun-tahun terakhir, pada tahun 1890 polisi diharuskan memakai songkok

(topi yang biasa dipakai oleh saudara dan saudari Muslim), sepatu hitam, celana

panjang, dan mantel lengan panjang. Pada abad ke-19, peralatan dan strategi kepolisian

sedang dimodifikasi sejak kemunculan sistem sidik jari dan catatan kriminal. Selama

1900-an, pembangunan Markas Besar Polisi di South Bridge Road dimulai.

Saat ini, SPF memiliki Pusat Pelatihan dan Pelatihan Kepolisian bersama

dengan cabang komunikasinya. Juga, 2.000 polisi tangguh ditambahkan ke kolam

renang di mana itu membuat Singapuraa tempat yang lebih baik untuk hidup. Pada

tahun 1946, ada beberapa perubahan besar dalam organisasi dan Volunteer Special

Constabulary didirikan. Pada tahun 1948, Angkatan Kepolisian negara itu mendirikan

Divisi Radio dan hotline darurat polisi '999' dimulai. Pada 50-an dan 60-an, Singapura

Page 99: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

84

ditantang oleh kerusuhan. Dengan demikian, penciptaan Pasukan Riot berhasil. Saat

ini, ada banyak rencana dan pengembangan di SPF sehingga mereka dapat terus

memberikan perlindungan setia kepada warga Singapuraa.

Fungsi kepolisian di Singapuraa

(1) Tunduk pada Undang-Undang ini, Kepolisian memiliki fungsi-fungsi berikut di

seluruh Singapuraa:

(a) untuk memelihara hukum dan ketertiban;

(b) untuk menjaga perdamaian publik;

(c) untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan

(d) untuk menangkap pelanggar; dan

(e) untuk menjalankan fungsi lain apa pun yang diberikan kepadanya oleh atau

berdasarkan Undang-undang ini atau hukum tertulis lainnya.

(2) Tugas Kepolisian adalah mengambil tindakan yang sah untuk -

(a) menjaga perdamaian publik;

(b) mencegah dan mendeteksi kejahatan dan pelanggaran;

(c) menangkap semua orang yang secara resmi diizinkan untuk ditangkap oleh

petugas polisi;

Page 100: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

85

(d) mengatur prosesi dan majelis di jalan umum, tempat umum atau tempat resor

umum;

C. Peran kepolisian Singapuraa terkait mekanisme penanganan perkara hoax

dan hate speech

Angkatan Kepolisian Singapuraa ( Singkatan : SPF ) adalah lembaga

pemerintah utama yang bertugas menjaga hukum dan ketertiban di negara-kota.

Sebelumnya dikenal sebagai Kepolisian Republik Singapuraa (RSP), ia telah

berkembang menjadi kekuatan kuat 38.587. Singapuraa telah diperingkatkan secara

konsisten dalam lima posisi teratas dalam Laporan Daya Saing Global dalam hal

keandalan layanan kepolisian.

Salah satu Negara di Asia Tenggara yang telah mengatur Hoax sebagai suatu

perbuatan pidana adalah Singapuraa. Pemimpin Singapuraa bersikeras usulan undang-

undang berita palsu oleh pemerintahannya merupakan langkah maju dalam memerangi

hoaks, meski memicu kritik dari kelompok-kelompok kebebasan pers dan perusahaan

raksasa teknologi. Seperti diketahui, Singapura banyak dikritik karena membatasi

kebebasan berbicara dan menindas hak-hak politik melalui upaya melawan berita palsu.

Rancangan undang-undang itu juga mencakup wewenang bagi para menteri untuk

memesan situs-situs seperti Facebook, Google dan Twitter menempatkan peringatan di

sebelah pos yang dianggap salah oleh otoritas.

Hal ini diatur dalam beberapa undang-undang di Singapuraa, yaitu :

1. Section 45 of the Telecommunications Act (CHAPTER 323) :

Page 101: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

86

“Setiap orang yang mentransmisikan atau menyebabkan ditransmisikannya

pesan yang dia tahu palsu atau palsu akan bersalah karena pelanggaran dan akan

bertanggung jawab atas hukumannya —

(c) dalam kasus di mana pesan palsu atau pesan yang dibuat mengandung

referensi apa pun terhadap kehadiran di tempat atau lokasi apa pun dari bom

atau benda lain yang dapat meledak atau menyala, dapat didenda hingga

tidak melebihi $ 50.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 7

tahun atau keduanya; dan

(d) dalam kasus lainnya dapat didenda dengan tidak lebih dari $ 10.000 atau

penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya.

“ Berdasarkan ketentuan diatas, penyebar hoax yang menyebarkan berita

bohong dalam media komunikasi dapat dipidana denda maksimal $10.000 dan/atau

pidana penjara maksimal 3 tahun, sedangkan jika menyangkut tentang bom maka dapat

dipidana denda $50.000 dan/atau pidana penjara maksimal 7 tahun.

2. Regulation 8(1) of the United Nations (Anti-Terrorism Measures)

Regulations :

“Tidak ada orang di Singapuraa dan tidak ada warga Singapuraa di luar

Singapuraa yang akan mengkomunikasikan atau menyediakan informasi apa

pun yang diketahui atau diyakininya palsu kepada orang lain dengan maksud

untuk mendorongnya atau orang lain pada keyakinan yang salah bahwa seorang

teroris bertindak telah, sedang atau akan dilaksanakan”

Individu yang diyakini bersalah atas pelanggaran ini dapat didenda hingga $

500.000 dan/atau penjara hingga 10 tahun. Berdasarkan ketentuan diatas, penyebar

hoax yang menyebarkan berita bohong dapat dipidana maksimal $500.000 dan atau

pidana penjara maksimal 10 tahun jika menyebarkan berita yang ia tahu bahwa berita

tersebut salah yang menyangkut mengenai kegiatan terorisme.

3. Section 499 of the Penal Code (CHAPTER 224):

Page 102: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

87

“Siapa pun, dengan kata-kata yang diucapkan atau dimaksudkan untuk dibaca,

atau dengan tanda-tanda, atau dengan representasi yang terlihat, membuat atau

menerbitkan setiap tuduhan tentang siapa pun, yang bermaksud mencelakakan,

atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut

akan merugikan, reputasi orang tersebut, dikatakan, kecuali dalam kasus-kasus

yang selanjutnya dikecualikan, untuk mencemarkan nama baik orang itu”.

Dan ketentuan pidananya terdapat dalam Section 499 of the Penal Code, yaitu:

“Siapa pun yang memfitnah orang lain akan dihukum penjara untuk jangka waktu yang

dapat diperpanjang hingga 2 tahun, atau dengan denda, atau dengan keduanya”.

Berdasarkan ketentuan diatas, penyebar hoax yang menyebarkan berita bohong dan

dengan sadar bahwa berita tersebut dapat merugikan orang lain dapat dipidana denda

dan/atau pidana penjara maksimal 2 tahun.

4. Section 26 of the Internal Security Act (CHAPTER 143):

“Setiap orang yang, dari mulut ke mulut atau tertulis atau di surat kabar,

publikasi berkala, buku, surat edaran, atau publikasi cetak lainnya atau dengan

cara lain menyebarkan laporan palsu atau membuat pernyataan palsu yang

kemungkinan menyebabkan alarm publik, akan bersalah karena pelanggaran di

bawah bagian ini”

Pelanggar dapat dihukum dengan denda penjara hingga $ 1.000 dan/atau hingga

1 tahun. Berdasarkan ketentuan diatas, penyebar hoax yang menyebarkan laporan atau

berita bohong yang menyebabkan alarm public dapat dipidana denda maksimal $1.000

dan/atau penjara maksimal 1 tahun.

5. Section 4 (1) of the Sedition Act (CHAPTER 290):

“Setiap orang yang —

(e) melakukan atau mencoba untuk melakukan, atau membuat persiapan untuk

melakukan, atau bersekongkol dengan siapa pun untuk melakukan, tindakan

Page 103: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

88

apa pun yang telah atau yang akan, jika dilakukan, memiliki kecenderungan

yang bersifat menghasut;

(f) mengucapkan kata-kata kasar apa pun;

(g) mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual,

mendistribusikan atau mereproduksi publikasi yang bersifat menghasut;

atau

(h) menyebarkan publikasi yang bersifat menghasut akan bersalah karena

pelanggaran dan akan bertanggung jawab atas hukuman karena pelanggaran

pertama terhadap denda yang tidak melebihi $ 5.000 atau penjara untuk

jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya, dan, untuk pelanggaran

berikutnya, penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun; dan setiap

publikasi keras yang ditemukan dalam kepemilikan orang itu atau

digunakan dalam bukti di persidangannya akan hangus dan dapat

dihancurkan atau dibuang berdarkan arahan pengadilan”

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap penyebar hoax yang melakukan atau

mencoba untuk melakukan, atau membuat persiapan untuk melakukan, atau

bersekongkol dengan siapa pun untuk melakukan, membuat publikasi yang

menyebarkan berita bohong yang bersifat menghasut dapat dipidana denda maksimal

$5.000 dan/atau pidana penjara maksimal 3 tahun (penjara maksimal 5 tahun jika

merupakan suatu pengulangan).

SPF adalah organisasi berseragam di bawah lingkup Departemen Dalam Negeri

(MHA). Misi SPF adalah untuk mencegah, mencegah dan mendeteksi kejahatan untuk

memastikan keselamatan dan keamanan Singapuraa. Ini dilakukan melalui fokusnya

pada lima bidang luas pekerjaan Kepolisian: Pemolisian Garis Depan, Layanan Balik

dan Layanan Elektronik, Investigasi, Keterlibatan Masyarakat, dan Keamanan &

Ketertiban Umum. Visi SPF adalah: Kekuatan untuk Bangsa - Untuk menjadikan

Singapuraa sebagai Tempat Teraman di Dunia.

Page 104: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

89

Dalam hal tindakan terkait dengan hoax dan hate speech di Singapuraa peran

kepolisian Singapuraa adalah memberikan Keamanan & Ketertiban Umum serta

membentuk Kekuatan untuk Bangsa - Untuk menjadikan Singapuraa sebagai Tempat

Teraman di Dunia. Sehingga dibentuklah aturan terkait dengan hal itu walau demikian

menimbulkan kontroversi namun semua demi menciptakan ketertiban hukum yang baik

didalam masyarakat.

D. Hukum Acara Pidana di Singapuraa Mengenai kasus Hoax dan Hate Speech

Dalam penanganan kasus Hoax dan Hate Speech termasuk bagian dari tindak

pidana yang berada di Singapura, maka dari itu kepolisian Singapuraa dapat

menjalankan tugas dan fungsi nya dalam penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan

yang sudah di tuangkan dalam THE LAW REVISION COMMISSION UNDER THE

AUTHORITY OF the revised edition of the laws act (chapter 275), yaitu mengenai

penangkapan, investigasi dan penyitaan terhadap barang atau dokumen.

E. Kasus Riill di Singapuraa tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tentang peran polisi dalam menangani kasus ITE

Sebagaimana mengenai kasus hoax dan hate speech terjadi di Singapuraa yang

membuat publik ramai yaitu terkait dengan kasus anak laki-laki yang menyebarkan

berita bohong terkait dengan kematian Perdana Menteri Singapuraa pada 15 Maret

2015 yang diunggah 5 hari sebelum wafatnya PM Singapuraa.

Kabar mengenai wafatnya mantan Perdana Menteri Singapuraa Lee Kuan Yew,

sempat beredar. Ternyata kabar itu palsu dan saat ini diselidiki polisi.

Page 105: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

90

Laporan tersebut muncul dalam website resmi kantor Perdana Menteri Singapuraa

(PMO). Situs itu diketahui diretas oleh pihak tidak dikenal dan menyebutkan

pernyataan dokter bahwa Lee Kuan Yew sudah wafat.

Foto dari pernyataan tersebut beredar luas di media sosial dan aplikasi

WhatsApp. Media-media asing pun turut tertipu dengan pengumuman palsu tersebut.

Media Amerika Serikat (AS) CNN dan media Tiongkok CCTV tutur menyebarkan

pesan di Twitter bahwa Lee sudah wafat. Bahkan CCTV mengabarkan wafatnya Lee

sebagai siaran khusus.

Berita palsu dengan menggunakan tampilan logo dan pernyataan resmi dari

Kantor Perdana Menteri Singapuraa itu bahkan berhasil mengecoh kantor-kantor berita

terkemuka, seperti CNN, CCTV China, dan Phoenix Chinese News. CNN merilis

breaking news melalui saluran Twitter-nya bahwa pendiri Singapuraa itu telah wafat

dengan mengutip “Kantor Perdana Menteri Singapuraa”.

Usai memastikan bahwa kabar itu palsu CCTV langsung menghapus twitt

wafatnya Lee. CCTV juga mengklarifikasi bahwa kondisi kesehatan Lee saat ini masih

belum jelas.

Polisi Singapuraa pun menyelidiki siapa yang membuat laporan palsu tersebut.

Laporan itu sendiri hadir di situs resmi kantor PMO. Undang-undang ini melarang

penyebaran pernyataan palsu yang menurut pemerintah bertentangan dengan

kepentingan umum.

Orang yang ditemukan bersalah melakukan hal ini bisa didenda dengan jumlah

maksimum satu juta dolar Singapuraa (Rp10,5 miliar) atau dihukum penjara maksimal

lima tahun. Undang-undang ini juga melarang penggunaan akun palsu dan bot untuk

Page 106: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

91

menyebarkan berita bohong. Penerapannya juga dilakukan ke berbagai mimbar, mulai

dari media sosial, situs berita hingga ke aplikasi untuk percakapan terenskripsi.

Penerapan undang-undang ini terhadap mimbar tertutup seperti aplikasi percakapan dan

grup media sosial merupakan hal yang kontroversial.

Begitupun dengan kasus lainnya yaitu berita palsu yang yaitu postingan melalui

akun facebook, kini, aturan tentang penyebaran berita palsu Singapuraa meminta

blogger Alex Tan untuk mengklarifikasi tautannya di facebook karena dianggap

menyebarkan berita palsu.

Undang-undang yang dikenal dengan istilah Protection of Online Falsehood

and Maniputation Act (POFMA) tersebut meminta Alex Tan untuk mengubah

postingannya di facebook yang menyebut ada kecurangan dalam proses pemilihan

umum serta menyebut pemerintah telah melakukan tindakan yang salah dan kejam.

Tan sendiri bukan warga Singapuraa melainkan warga negara Australia. Tan

disebut tidak akan memenuhi permintaan POFMA untuk mengubah postingannya di

facebook.

Singapuraa telah menerapkan undang-undang anti penyebaran informasi

bohong di segala platform media sosial yang beredar di negaranya. Negara di Asia

Tenggara tersebut tidak segan membeberkan profil penyebar berita palsu, yang

biasanya, berisi tentang kritik anti pemerintah.

Khusus kasus Tan, POFMA menginstruksikkan kepada facebook untuk

mengingatkan Tan agar menghapus atau mengubah postingannya atau memberikan

label “tidak patuh” serta menyampaikan bahwa pemerintah Singapuraa akan

melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Tan.

Page 107: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

92

Sebelumnya, politisi Singapuraa, Brad Bowyer dituduh menyebarkan berita

bohong yang terkait dengan investasi badan usaha milik negara serta intervensi yang

dilakukan pemerintah Singapuraa. Kementerian Keuangan Singapuraa pun bereaksi

dengan memberikan jawaban serta meminta Bowyer mengubah postingan yang

berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Singapuraa.

Menurut penulis secara umum peraturan undang-undang yang dibuat di Singapuraa

adalah untuk memperingatkan semua orang yang mengomentari politik dalam negeri

di Singapuraa dan masalah sosial untuk melakukan dengan hati-hati dan lebih perhatian

terutama jika berbicara dari tempat atau posisi berpengaruh dalam tatanan pemerintah.

Namun memang banyak pro dan kontra bahkan sampai sekarang masih menjadi

kontroversi dikarenakan aturan hukum tersebut akan berindikasi pada pengekangan

kebebasan masyarakat sipil dalam mengemukakan pendapat ataupun kritik.

F. Analisa Peran Kepolisian Singapuraa dengan kasus meninggalnya Lee Kuan

Yew

Dasar Hukum Hoax dan Hate speech di Singapuraa yaitu Protection from Online

Falsehoods and Manipulation Act tahun 2019, tertuang pada BAGIAN 2

LARANGAN KOMUNIKASI DARI LAPORAN FAKTA SALAH DI

SINGAPURAA, Memberikan layanan untuk komunikasi pernyataan fakta palsu di

Singapuraa

(1) Seseorang yang, baik di dalam atau di luar Singapuraa, meminta, menerima

atau setuju untuk menerima manfaat finansial atau materi lainnya sebagai bujukan

atau hadiah untuk menyediakan layanan apa pun, mengetahui bahwa layanan ini

Page 108: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

93

atau akan digunakan dalam komunikasi satu atau lebih pernyataan fakta yang salah

di Singapuraa, akan dinyatakan bersalah atas pelanggaran jika layanan tersebut

sebenarnya digunakan dalam komunikasi tersebut.

(2) Seseorang yang bersalah atas pelanggaran menurut ayat (1) akan dikenakan

hukuman:

(a) dalam hal seseorang, denda yang tidak melebihi $ 30.000 atau hukuman penjara

untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau untuk keduanya; atau

(b) dalam hal lain, untuk denda tidak melebihi $ 500.000.

(3) Namun, jika komunikasi pernyataan fakta palsu berdasarkan ayat (1)

kemungkinan akan :

(a) merugikan keamanan Singapuraa atau bagian dari Singapuraa;

(b) merugikan kesehatan masyarakat, keselamatan publik, ketenangan publik atau

keuangan publik;

(c) merugikan hubungan persahabatan Singapuraa dengan negara-negara lain;

(d) mempengaruhi hasil pemilihan ke kantor Presiden, pemilihan umum Anggota

Parlemen, dengan pemilihan anggota Parlemen, atau referendum;

(e) menghasut perasaan permusuhan, kebencian atau niat buruk antara kelompok

orang yang berbeda; atau

(f) mengurangi kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas atau fungsi apa

pun, atau dalam menjalankan kekuasaan apa pun oleh, Pemerintah, Organ Negara,

dewan hukum, atau bagian dari Pemerintah, Organ Negara atau dewan hukum,

Page 109: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

94

orang yang bersalah atas pelanggaran di bawah ayat itu akan bertanggung jawab

atas hukuman:

(g) dalam hal seseorang, denda yang tidak melebihi $ 60.000 atau hukuman penjara

untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 tahun atau untuk keduanya; atau

(h) dalam hal lain, denda yang tidak melebihi $ 1 juta.

(4) Ayat (1) tidak berlaku untuk tindakan apa pun yang dilakukan untuk tujuan,

atau yang insidental dengan, ketentuan;

(a) layanan perantara internet;

(b) layanan telekomunikasi;

(c) layanan memberikan akses publik ke internet; atau

(d) layanan sumber daya komputasi.

(5) Jika pengadilan menghukum orang yang melakukan pelanggaran

berdasarkan ayat (1), pengadilan harus, selain menjatuhkan hukuman kepada

orang tersebut berdasarkan ayat (2) atau (3), memerintahkan orang tersebut

membayar sebagai penalti, dalam waktu yang ditentukan oleh pengadilan,

jumlah yang sama dengan jumlah manfaat finansial atau material lainnya yang

diterima atau, menurut pendapat pengadilan, nilai manfaat finansial atau

material lainnya, dan denda tersebut dapat dipulihkan sebagai baik.

Page 110: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka

kesimpulan dari peranan kepolisian Resor Karawang dalam penanggulangan tindak

pidana penyebar berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech), sampai

dengan saat ini peristiwa penyebaran berita Hoax dan Hate Speech sedang marak terjadi

di Indonesia Khusus nya diwilayah Karawang dan menyebabkan keresahan di

masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media social agar menjadi

pengguna yang cerdas dan lebih selektif serta berhati – hati akan segala berita atau pun

informasi yang diterima. Dari banyak nya permasalahan mengenai pelanggaran

penyebaran berita Hoax dan Hate Speech yang terjadi di Karawang, tidak lepas dari

kurang nya kesadaran dari setiap Individu masyarakat, kebebasan dalam bermedia

social dikalangan masyarakat, harus pula di sertai dengan bijak, cermat, dan cerdas

dalam bermedia social.

Pada dasar nya setiap orang diberi kebebasan untuk menyampaikan setiap aspirasi

yang dimiliki nya, namun tentunya setiap orang yang akan menyampaikan berita atau

apapun itu melalui media social, harus terlebih dahulu diketahui dulu sumber dan

kebenaran berkaitan informasi atau setiap unggahan yang akan kita sebarkan melalui

media social, diharapkan pula tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang

di terima.

Berbagai cara kejahatan penyebaran berita Hoax dan Hate Speech dapat di desain

sedemikian rupa karena rumusan UU ITE yang masih lemah. Penyebaran berita Hoax

dan Hate Speech seakan – akan menjadi tumbal dalam perbuatan penyebaran berita

Page 111: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

96

Hoax dan Hate Speech, setelah pelaku pertama memproduksi informasi, pelaku –

pelaku berikutnya secara sengaja ataupun tidak sengaja menyebarkan berita tersebut,

sehingga membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, walaupun pelaku penyebaran

berita yang lainnya pun mempunyai kesalahan yang sama, namun hanya pelaku

penyebaran pertama nya saja yang menjalankan hukuman, jika perlu ditinjau lebih jauh,

maka pada dasarnya tidak serta merta setiap orang melakukan penyebaran berita Hoax

dan Hate Speech tanpa ada hasutan atau informasi dari orang lain, dan inilah prosedur

penyebaran isu yang sangat mujarab di era teknologi saat ini.

Seperti kita ketahui bersama dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pemerintah

melalui undang – undang ITE, dan Pihak Kepolisian sebagai penegak Hukum, telah

melakukan upaya untuk mengurangi serta mencegah penyebaran berita Hoax dan Hate

Speech di kalangan masyarakat melalui media social.

Sejauh ini peran dari Kepolisian Resor Karawang dalam penanganan kasus

penyebaran berita Hoax dan Hate Speech sudah berjalan, namun belum terlalu maksimal

dalam pencegahannya, bisa dilihat dari kasus penyebaran berita Hoax dan Hate Speech

oleh kelompok emak – emak PEPES (partai emak – emak pendukung Prabowo-Sandi)

yang telah mendapatkan vonis dan dinyatakan bersalahan oleh Pengadilan Negeri

Karawang. Alangkah baiknya jika Kepolisian Resor Karawang dapat melakukan

pencegahan lebih dini dengan melakukan pendekatan dan penggalangan tentunya

dengan melaksanakan kegiatan prefentiv yaitu sosialisasi serta upaya – upaya

pencegahan lainnya dengan masuk kedalam seluruh kelompok lapisan masyarakat di

Karawang. Apabila tindakan pencegahan lebih di kedepankan dan seluruh lapisan

masyarkat tau akan hal buruk yang akan di alami apabila melanggar “Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Page 112: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

97

Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” telah

melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik”, oleh karena itu perlu diberi sanksi terhadap para pelaku penyebar berita

bohong tersebut. Sanksi pidana untuk pelaku penyebar berita Hoax terdapat pada pasal

45a yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

A. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang akan penulis kemukakan yaitu :

1. Bagi setiap masyarakat khususnya di wilayah Karawangsebagai pengguna utama

media social, agar lebih selektif dan berhati – hati dalam penggunaan media

social, tidak jarang di era modern saat ini, kebebasan dalam menggunakan media

social dapat berdampak buruk bagi siapa saja yang kurang cermat dalam

penggunaan nya. Bijak serta cerdas dalam bermedia social, akan menjauhkan diri

pribadi dari setiap permasalahan atau jeratan hukum bagi setiap orangnya, hanya

dengan ketidak tahuan akan dampak dikemudian hari, banyak orang yang

termakan berita dan informasi tanpa diketahui kebenarannya terlebih dahulu,

sehingga setiap perbuatan yang melanggar hukum, harus pula dipertanggung

jawabkan dimata hukum. Apabila mendapat atau melihat berita melalui media

social, agar tidak terburu – buru dalam menanggapi atau bahkan kembali

menyebarkan berita tersebut, apalagi jika belum jelas tentang kebenaran nya.

2. Bagi pemerintah beserta dengan Kepolisan Resor Karawang, tentunya melalui

Kementrian komunikasi dan Informasi, agar kira nya dapat membangun

sinergritas dengan setiap provider atau penyedia jaringan media social, apabila

ditemukan dugaan penyebaran isu atau berita Hoax dan Hate Speech yang

Page 113: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

98

berpotensi membuat kegaduhan serta perpecahan di kalangan masyarakat, agar

dapat di cegah serta adanya upaya – upaya pemblokiran guna mendeteksi dini

penyebaran berita tersebut agar tidak langsung menyebar dikalangan masyarakat.

3. Terkait dengan ancaman pidana serta Vonis yang telah di berikan bagi siapa saja

yang melanggar, UU ITE tersebut, agar pemerintah dan penegak hukum dapat

kembali meninjau jeratan hukum bagi para pelaku, sampai saat itu penyebaran

berita Hoax dan Hate Speech di Indonesia, jika melihat pada masih ringan nya

ancaman serta Vonis yang diberikan bagi pelaku belum masuk pada kategori

membuat setiap pelaku jera akan hal itu, terlebih belum adanya pasal yang

mengatur dari mana sumber datang nya berita tersebut, karena tidak mungkin

setiap pelaku secara spontan menyebarkan berita tersebut jika tidak ada nya

hasutan atau masukan dari pelaku lainnya, dan bagi pelaku yang lainnya yang

turut menyebarkan berita Hoax dan Hate Speech tersebut agar, mendapatkan

hukuman yang sama.

4. Kepolisian Resor Karawang sebagai penegak hukum, agar kira nya lebih gencar

lagi dalam melakukan pemberantasan penyebaran berita Hoax dan Hate Speech

di Kab. Karawang, dengan upaya – upaya awal seperti pencegahan dengan cara

melakukan sosialisasi terkait UU ITE pada berbagai macam kalangan

masyarakat, tentunya dengan memberitahu dampak buruk dari kesalahan

penggunaan media social tersebut, jika salah kaprah dalam penggunaan nya, serta

lebih gencar lagi dalam pengungkapan dan pencegahan upaya untuk melakukan

petroli pada media social, agar tidak menunggu terlebih dahulu adanya

pengaduan dan timbul permasalahan, namun kepolisan Resor Karawang dapat

mendeteksi lebih dini kejahatan tersebut, yang akan berdampak pada perpecahan

serta menimbulkan pelanggaran isu – isu SARA dikalangan masyarakat.

Page 114: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

99

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, Renata, dan Rachmaniar, Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi

Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik, Makalah

Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Jurnal Fisip

UNILA,Tahun 2016.

Bambang Sugondo, Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

1997.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan

Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2008),.

---------------------------. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.

Book law of Ibid, Amiruddin dan H Zaenal Asikun, Pengantar Metode Penelitian

Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Rineka Cipta. 2013.

Frans H Winata, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara,

2009.

Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative,

Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I).

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:

Bayumedia Publishing. Ronny Hanitijo Soemitro, 1988,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina

Aksara, Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Page 115: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

100

Reni Julani, Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax, dalam jurnal Program Studi

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, 2017.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986).

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

-----------------------. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986

Syahrani Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

1999.,

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Sumber Online :

Sugeng, Pengertian Tindak Pidana Menurut Ahli, Http://www.Hukumonline.Com,

Diakses,Pada: Senin 07 April 2019 Pukul 23:00 Wib

Admin, Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), terdapat dalam

http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html.

15 November 2016. Diakses pada tanggal 12 April 2019.

Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma‟ruf, “Implementasi Surat Edaran Kapolri

Nomor SE/06/x/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam

Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan”, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 1. No. 1,

September 2017.

www.KomisiNasionalHakAsasiManusia, Op. Cit., Soerjono, Soekanto, 2002.

Sosioiogi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali, Momo Kelana, Hukum Kepolisian,

Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta: PTIK, 1972.

Page 116: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

101

Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, http:/ /www.HukumOnline.com/

hg/narasi/ 2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. diakses pada tanggal 20 Mei 2019,

pustaka/uu-1-1946-peraturan-hukum-pidana, Jakarta: 27 Nov, 2018.

Menkominfo: Pemblokiran Situs Jalan Terakhir Melawan Hoax

http://www.beritasatu.com, 8 Januari 2017);

dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations, diakses tanggal 29 Mei

2019., sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/18-2019,. history-of-singapore-police-force. ,

www.Bookofcosmolife

Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017,

https://www.coursehero.com/file/38564640/28586-64016-1-PBpdf/ diakses pada

tanggal 5 Februari 2020.

Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 9, no. 1 (2018), pp. 1-17

1 Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi

https://media.neliti.com/media/publications/285132-hate-speech-di-indonesia-

a2b37139.pdf diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

Page 117: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …

99