peranan badan kesatuan bangsa dan politik …repository.umrah.ac.id/2105/1/restio rini widi...
TRANSCRIPT
PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BINTAN DALAM PENYULUHAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA
ARTIKEL E-JURNAL
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Oleh
RESTIO RINI WIDI RAHAYU
NIM. 110565201248
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2018
1
ABSTRAK
Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sekarang merupakan Kondisi
penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sekarang merupakan permasalahan yang
sangat mengkhawatirkan, Indonesia berada dalam kondisi darurat Narkoba.
Narkoba telah menyebar diseluruh Kabupaten dan Kota di 33 Povinsi, artinya
tidak ada daerah yang bebas dari peredaran Narkoba. Di Kabupaten Bintan
peradaran Narkoba masih banyak melalui pelabuhan tikus, yang membuat
mudahnya peredaran Narkoba. dari hal ini perlu perhatian yang lebih kepada
pihak Kesbangpol dan BNN Provinsi Kepulauan Riau agar untuk menanggulangi
dan memberantas peredaran Narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan dalam penyuluhan
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, pada
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan
cara teknik mengumpulkan data dan berupa penelitian lapangan dengan
melakukan wawancara dengan pihak Kesbangpol sebagai penanggungjawab
pelaksana kegiatan, kepolisian serta BNN Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan
hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Peranan Peranan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan dalam penyuluhan Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba belum berjalan secara
maksimal, hal ini dapat dilihat penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih
terjadi, pertanggungjawaban sudah dilakukan kemasyarakat berupa kegiatan-
kegiatan yang diberikan kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi tenatng
bahayanya Narkoba, akan tetapi kegiatan yang dilakukan belum berjalan dengan
maksimal karena kegiatan yang dilakukan kemasyarakat masih sangat kurang.
Kemudian berdasarkan penelitian maka dapat dianalisa Peran Peranan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan dalam penyuluhan Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba sudah dijalankan, tetapi
belum maksimal karena kegiatan yang dibuat masih sangat kurang, bisa ditarik
kesimpulan bahwa Kesbangpol kekurangan personil dan kekurangan dana.
Kata kunci : Narkoba, Peranan Kesbangpol, Penyalahgunaan Narkoba
2
ABSTRACT
The condition of drug abuse in Indonesia now is the condition of drug abuse in
Indonesia now is a very worrying problem, Indonesia is in a condition of
emergency drugs. The drug has spread throughout the district and town in 33
Povinsi, meaning that there is no area that is free of Drug circulation. Bintan
Regency peradaran Drugs are still widely through the harbour rats, which makes
the easy circulation of drugs. of this needs to be more attention to the Kesbangpol
and the Riau Islands Province in order to the BNN to tackle and eradicate the
circulation of drugs. The purpose of this research is to know the role of the
Agency for the nation's Unity and political guidance in Bintan Regency is the
prevention of Drug abuse and the circulation of Eradication, in this study the
author uses descriptive research types qualitative techniques, by means of
collecting data and in the form of field research by conducting interviews with the
Kesbangpol as a responsible executor of police activities, as well as BNN
province of Riau Islands. Based on the results of the research it can be analyzed
that the role the role of the Agency for the nation's Unity and political guidance in
Bintan Regency is the prevention of Drug abuse and the circulation of
Eradication is not yet running to its full potential, it can be seen abuse and drug
circulation still occurring, society has done in the form of accountability activities
provided to the community, as well doing socialization tenatng the danger of
drugs, but the activities conducted haven't run with maximum due activities
conducted society is still very lacking. Then it can be analysed based on studies of
the role of the Agency the role of the nation's Unity and political Prevention
counseling in Bintan Regency is the eradication of Drug abuse and the circulation
is already running, but not yet at the maximum because of the activities of the
made is still very lacking, could have drawn the conclusion that the Kesbangpol
lack of personnel and lack of funding.
Key words: Kesbangpol, the role of Drugs, drug abuse
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabilalamin Puji dan Syukur teramat sangat penulis
haturkan kehadirat ALLAH Subhanahuwata’ala karena atas berkat dan rahmatnya
serta izinnya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul :
“Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Dalam
Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran
Narkoba”.
Skripsi ini membahas tentang Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sebab
sebagaimana diketahui salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten
bintan yaitu dengan melalui berbagai himbauan yang berupa dilakukannya
sosialisasi yang berupa kegiatan penyuluhan tentang narkoba.
Penulis menyadari, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai
pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, oleh karena itu
Penulis ingin menyampaikan upacan terima kasih, kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof Dr. Syafsir Akhulus, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas
Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang
2. Bapak Bismar Arianto, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang
3. Bapak Nazaki, M.Si, Selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang dan Ketua
1
dan pembimbing utama yang senantiasa meluangkan waktu nya kepada
peneliti sehingga penelitian ini terselesaikan.
4. Ibu Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing
Kedua yang telah banyak memberikan petunjuk, ide-ide, serta pengarahan,
masukan-masukan serta saran-saran dalam penulisan dan penyelesaian
Skripsi ini
5. Bapak dan ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu
yang bermanfaat serta Staf yang bertugas di Fakultas Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang
6. Bapak Kepala Badan Kesbangpol beserta Kasubbag, Kasubbid serta
Staf/Pegawai, yang telah memberikan bantuan, baik itu saran dan
masukan.
7. Untuk Kedua Orang tuaku tercinta, serta dan sahabat, terima kasih atas
dukungan, sehingga akhirnya penulis dapat terselesainya skripsi ini.
Selanjutnya peneliti sangat menyadari bahwa, penulisan Skripsi ini masih
jauh dari pada kata Kesempurnaan, maka dari itu Penulis sangat mengharapkan
dan sangat menghargai sekali adanya Kritikan-kritikan maupun bimbingan yang
bersifat membangun dan bermanfaat bagi kesempurnaan Skripsi ini Kedepannya
lagi.
2
Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat
lebih dan kegunaannya bagi semua pihak, aamiin.
Tanjungpinang, Juli 2018
Penulis
Restio Rini Widi Rahayu
3
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius
bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah melalui Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yang bertugas untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran narkoba, mulai dari tingkat Aparatur Pemerintah, Dinas/Badan,
Bagian, Kecamatan serta Desa yang ada di Kabupaten Bintan.
Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
mempunyai peranan yang penting dalam mensosialisasikan semua jenis narkoba
dan efek yang di timbulkan dari penggunaan narkoba bagi pengunanya, narkoba
dapat merusak jaringan atau sel-sel yang ada dalam tubuh serta dapat juga
mengakibatkan kematian. Narkoba bukan sebuah solusi untuk suatu permasalahan
tetapi narkoba merupakan bencana yang akan menimbulkan banyak
permasalahan.
Tujuan dibentuknya lembaga instansi pemerintahan ini adalah untuk
memberikan penyuluhan melalui pendidikan serta penyadaran secara efisien dan
efektif kepada Aparatur tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba,
memberikan informasi dan pengetahuan tentang dampak dan bahaya
penyalahgunaan Narkoba khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bintan dan untuk mendorong para PNS untuk
melindungi diri, keluarga dan orang-orang terdekat dari bahaya penyalahgunaan
Narkoba..
4
Adapun dasar hukum pelaksana dari suatu kegiatan tersebut merujuk kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesoa Nomor 21 Tahun 2013
tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.
Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa
generasi muda baik bagi si pengguna maupun orang lain. Narkoba sebagai zat
yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali
disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai
peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan
perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda bahkan dapat
menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya
bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Dari segi
hukum, Narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda. Para anak-anak dan muda
mudi memerlukan bimbingan dan pengetahuan tentang bahaya Narkoba agar tidak
memakai dan terjerumus di dunia tersebut. Dari pelaksanaan program yang
diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan peserta yang
mengikuti program penyuluhan pencegahan bahaya narkoba tersebut diantaranya
terdiri dari Aparatur Pemerintah, Dinas/Badan, Bagian, Kecamatan serta Desa
yang ada di Kabupaten Bintan, sehingga mengerti akan dampak berbahaya yang
akan terjadi jika mengkonsumsi Narkoba. Selanjutnya anak-anak remaja dapat
mengetahui jenis-jenis narkoba yang sangat berbahaya tersebut. Seperti halnya,
Ganja, Heroin, Ekstasi.
5
Sejauh ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan sendiri telah
melakukan upaya dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam pencegahan
permasalahan Narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba di
lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, maupun di lingkungan
masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait
untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat. Tetapi
dalam kenyataannya masih banyak terdapat kasus penggunaan dan peredaran
gelap narkoba di Kabupaten Bintan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Dalam Penyuluhan Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba”..
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat rrumusan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, “Bagaimana Peranan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Dalam Penyuluhan Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba?”.
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Untuk mengetahui Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bintan Dalam Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Narkoba.
6
2. Kegunaan
a. Dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan studi ilmu
pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
b. Dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang
meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis
maupun teoritis dalam hal perkembangan ilmu pemerintahan, dan
c. Untuk mengetahui sejauh mana peranan badan kesatuan bangsa dan
politik kabupaten bintan dalam penyuluhan pencegahan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran narkoba
D. Konsep Teoritis
a. Peranan Pemerintahan
Menurut definisi, pemerintah merupakan badan-badan untuk
menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan. Setelah
pemerintah membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan. Di sini ada
konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah “kekuatan” yang digunakan
untuk melaksanakan sebuah keputusan. Jika seorang individu melanggar
aturan, maka pemerintah mungkin menempatkannya di penjara. Pada tingkat
apapun, pemerintah adalah satu-satunya badan dengan kewenangan untuk
melakukannya. Selanjutnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk
meminta setiap individu untuk mematuhi hukum, seperti membayar pajak.
Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk
membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit lagi pengertian
7
pemerintah mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga-lembaga tersebut.
Dalam penggunaan populer, 'pemerintah' mengacu hanya untuk tingkat
tertinggi janji politik seperti untuk presiden, perdana menteri dan anggota
kabinet. Tetapi dalam pemerintahan arti luas, peemrintah terdiri dari semua
organisasi yang dibebankan untuk mencapai dan melaksanakan keputusan
untuk masyarakat atau melayani kepentingan publik. Jadi dengan definisi
pemerintah sebagai pelayan publik, bias dikatakan bahwa hakim dan polisi
merupakan bagian dari pemerintah, bahkan meskipun orang-orang tersebut
biasanya tidak ditunjuk oleh metode politik seperti pemilu.
Dari definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian
pemerintah adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat
keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit, pemerintah mengacu ke
atas politik tingkat tertinggi dalam lembaga-lembaga tersebut.
Peranan menurut Rivai (2003:148) merupakan perilaku yang diatur dan
diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Misalnya pimpinan suatu
organisasi memiliki peran, setiap pekerjaan membawa serta harapan
bagaimana penanggung peran berprilaku. Peran kepemimpinan dapat di
artikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang
sesuai kedudukannya
b. Narkoba
Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya), disebut juga NAPZA
(narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah obat, bahan,atau zat bukan
makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan,
8
berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering kali
menimbulkan ketergantungan (Martono & Joewana, 2008).
Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat
Adiktif Lainnya. Napza berupa zat yang bila masuk kedalam tubuh dan akan
mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan
gangguan pada fisik, psikis dan fungsi sosial (Sumiati DKK, 2009)
E. Konsep Operasional
Konsep oprasional itu sendiri adalah suatu indikator yang digunakan sebagai
suatu pembahasan mengenai ruang lingkup dari masalah peneliti dengan indikator
atau variabel yang telah ditemukan berdasarkan teori yang nantinya akan
diterapkan dalam melaksanakan pengukuran dilapangan sehingga tidak terjadi
perbedaan penafsiran dalam menganalisa penelitian ini, maka perlu untuk
dikemukakan konsep operasional, penelitian ini mengacu pada pendapat Abidin
dan Rukmini (2002:76-81) yang terdiri dari :
1) Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kepada publik atas
aktivitas yang dilakukannya, maksudnya pertanggung jawaban Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kepada masyarakat dalam
melakukan kegiatan yang sesuai peran Kesbangpol dalam menanggulangi atau
melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Indikatornya antara lain :
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bintan
harus menyesuaikan kegiatan yang dibuat harus sesuai dengan
perannya.
9
2) Transparsi
Transparasi merupakan sikap keterbukaan informasi yang dilakukan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kepada masyarakat,
indikatornya antara lain :
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) harus dapat
menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya
Narkoba.
3) Partisipasi
Partisipasi merupakan suatu tindakan keterlibatan atau keikutsertaan
masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kesbangpol
dalam penyuluhan pencegahan pembertasan penyalahgunaan dan peredaran
Narkoba, indikatornya antara lain :
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh Kesbangpol.
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri sendiri
atau orang lain yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba agar
segera direhabilitasi.
F. Metode Penelian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Sugiyono (2009:11), menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
10
variabel maupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan, atau
menghubungkan satu variabel dengan variabel lain”.
2. Lokasi Penelitian
Adapun tempat yang dijadikan peneliti sebagai lokasi dalam penelitian ini
sesuai dengan salah satu tupoksi pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bintan yang beralamat di km 5 atas Tanjungpinang.
3. Informan
Dalam menentukan jumlah informan peneliti menggunakan teknik
purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009:300) purposive sampling adalah
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Adapun kriteria informan dalam penelitian ini peneliti jabarkan di tabel
dibawah ini sebagai berikut :
Tabel
Daftar Informan
No Posisi / Jabatan Jumlah
(orang)
1 Kepala Bidang Pembauran Bangsa 1
2 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa 1
3 Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan 1
4 Kepala Bagian Kemitraan 1
5 Pegawai/Staf Kesbangpol 4
Jumlah 8
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang peneliti gunakan berupa penelitian deskriptif
kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk
kualitatif. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:247) mengemukakan bahwa
11
aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.
Menurut Miles, Huberman dan Saldana, (2014 : 14) Komponen-komponen
analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:
a. Reduksi data (data reduction)
Reduksi data merupakan proses dimana peneliti melakukan pemilahan dan
penyerdahanaan data hasil penelitian. Mereduksi data berarti merangkum,
memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data
yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah
peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan nantinya.
b. Penyajian data (data display)
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun sehingga
memberikan kemudahan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data dimaksud diwujudkan dalam bentuk tabel sebagai
gambaran dari hasil yang telah peneliti lakukan pada saat wawancara,
sehingga menjadi panduaan informasi tentang apa yang terjadi dan data yang
disajikan sesuai dengan apa yang diteliti dan untuk mempermudah penelitian
dalam melihat penelitian.
c. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification)
Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk memahami data yang
diperoleh. Pada tahap ini peneliti melakukan penggambaran makna dari data
12
yang diperoleh. Proses penarikan kesimpulan merupakan proses yang
membutuhkan pertimbangan yang matang. Kesimpulan yang ditarik segera
diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat
catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan mudah
dimengerti.
HASIL PENELITIAN
H. Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Dalam
Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Narkoba
1. Akuntabilitas
Pelaksanaan proses implementasi kebijakan peraturan daerah yang salah
satunya menggunakan proses komunikasi lewat suatu kegiatan atau program
yang sering kita dengar dengan istilah sosialisasi, hal ini dimaksudkan agar
proses impelementasi yang lebih kearah pemberian sosialisasi dapat
menentukan suatu keberhasilan pencapaian tujuan implementasi yang efektif.
Berikut ini adalah jawaban yang peneliti berikan kepada 4 (staf/pegawai)
Kesbangpol Kabupaten Bintan informan tentang indikator pihak kesbangpol
Kabupaten Bintan menyesuaikan kegiatan yang dibuat harus sesuai dengan
perannya. Adapun hasilnya sebagai berikut :
“Sejauh ini berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika sudah berjalan sesuai dengan peran serta pasal
5 dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013”.
13
Selanjutnya adapun jawaban informan dari Kepala Subbagian Kemitraan
yaitu sebagai berikut :
“Sejauh ini pelaksanaan kegiatan penyuluhan terkait tentang narkoba
belum sepenuhnya optimal, hal ini dikarnakan keterbatasan anggaran dari
pemkab bintan. Idealnya kegiatan penyuluhan tersebut untuk semua
lapisan masyarakat, mengingat kab.bintan punya posisi strategis dalam
penyelundupan narkoba, bintan berada tidak jauh dari daerah segitiga
emas negara penghasil narkoba, walaupun narkoba yang diselundupkan
melalui bintan diperkirakan dari negara China”. (Wawancara dengan
Bapak Drs Samsul Bahri, 30 Juli 2018, Pukul 14.30 WIB)
Selanjutnya adapun jawaban informan dari Kepala Bidang Kesejahteraan
Bangsa yaitu sebagai berikut :
“Saya rasa peran Kesbangpol terhadap kegiatan penyuluhan dan
pemberantasan narkoba sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing-
masing panitia yang telah ditunjuk langsung sebelum kegiatan tersebut
berlangsung, namun dilapangan memang tidak dapat dipungkiri bahwa
pasti akan ditemukannya kendala atau masalah dalam proses penyuluhan
dan pemberantasan narkoba”. (Wawancara dengan Ibu Sri Martini, S.Sos,
29 Juli 2018, Pukul 13.50 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat
dianalisa bahwa pertanggungjawaban saat ini sudah dilakukan dengan berbagai
kegiatan kepada masyarakat, namun kegiatan yang dilakukan belum maksimal.
Pencegahan (munurut Kepala Badan Kesbangpol) berarti menangkal sesuatu
yang akan terjadi, atau salah satu upaya untuk menghindari kerugian,
kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat. Dalam bidang
pencegahan melakukan kegiatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk
menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba, dibidang pencegahan telah
melakukan pencegahan melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi kepada
masyarakat, namun kegiatan masih sangat kurang, hanya melakukan kegiatan
14
sosialisasi 1 tahun hanya bisa dihitung 1 kali atau 2 kali saja, lagi pula mereka
melakukan kegiatan hanya pada daerah yang rawan dari narkoba. Artinya
pertanggungjawaban dibidang pencegahan ini telah dilakukan namun belum
maksimal, dikarenakan kurangnya kegiatan yang dibuat kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa
bahwa dalam bidang pencegahan sosialisasi merupakan ujung tombok dari
keberhasilan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keberhasilan
pertanggungjawaban dibidang pencegahan dapat diukur melalui seberapa
sering dan efektifnya melakukan kegiatan kepada masyarakat. Pada kenyataan
yang terjadi dilapangan kegiatan yang dilakukan kemasyarakat belum
maksimal, Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, sudah dijelaskan
bahwa dibidang pencegahan ini mempunyai tugas untuk melakukan kebijakan
teknis P4GN terutama dibidang pencegahan dengan melakukan kegiatan
seperti sosialisasi kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan peran Kesbangpol Kabupaten Bintan dalam
menanggulangi penyalahgunaan narkoba bidang pencegahan juga bekerjasama
dengan pihak BNN bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan. Ketiga
bidang ini sangat berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan
narkoba, kegiatan yang mereka lakukan kepada masyarakat sesuai dengan
masing-masing bidang yang mereka duduki.
15
2. Transparasi
Sebagai upaya memberantas sekaligus mencegah peredaran narkoba di
wilayah Kabupaten Banjar Selasa, 14 November 2017 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan menyelenggarakan Penyuluhan
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba.
Kegiatan tersebut turut serta dihadiri oleh para unsur masyarakat antara lain
tokoh Agama, Tokoh pemuda, para kepala desa.
Berikut ini adalah jawaban yang diberikan kepada 4 (empat) pegawai/staf
Kesbangpol informan tentang indikator pihak kesbangpol menyebarkan
informasi kepada masyarakat tentang bahayanya Narkoba. Adapun hasilnya
sebagai berikut :
“Sejauh Kesbangpol Kabupaten Bintan telah mengandeng Badan
Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini keduanya
bekerjasama dalam menyosialisasikan program penyuluhan pencegahan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba”.
Selanjutnya adapun jawaban informan dari Kepala Subbagian Kemitraan
yaitu sebagai berikut :
“Kesbangpol sudah memberikan pedoman informasi dan pengetahuan
tentang dampak dan bahaya penyalahan pemberantasan khususnya nya
bagi para masyarakat dan pelajar melalui berbagai sosialisasi ataupun
dalam bentuk himbauan hal seperti pemberian informasi tersebut berupa :
menggugah kesadaran dan kewaspadaan para pemuda atau pelajar akan
ancaman bahaya penyalahangunaan narkoba, mendorong para pelajar
untuk melindungi diri, keluarga dan orang orang terdekat dari bahaya
penyalahgunaan narkoba, serta mendorong peran aktif para pemuda atau
pelajar dalam pencegahan pemberantasan narkoba”. (Wawancara dengan
Bapak Drs Samsul Bahri, 30 Juli 2018, Pukul 14.30 WIB)
Selanjutnya adapun jawaban informan dari Kepala Bidang Kesejahteraan
Bangsa yaitu sebagai berikut :
16
“Sejauh ini pemberitahuan informasi hanya sekedar pemberian sosialisasi
yang dilakukan untuk meningkatkan pedoman dan pengetahuan
masyarakat tentang bahaya P4 serta mengunggah kesadaran dan
kewaspadaan para pemuda akan ancaman bahaya penyalahgunaan
narkoba. Serta mengajak dan memberi motivasi kepada peserta agar selalu
cepat tanggap terhadap lingkungan. Kita berharap setelah menerima
sosialisasi narkoba ini masyarakat bisa memahami bahaya narkoba tentu
nya menjadi wawasan dan tentang diri utk aman dari bahaya narkoba dan
mampu menciptakan lingkungan bersih dari narkoba. Oleh sebab itu utk
menggugah dan mendorong peran serta keluarga dlm penyuluhan
pemberantasan diperlukan keterlibatan dan keterampilan para masyrkt atau
remaja dlm melindungi diri mereka trhap bahaya penyuluhan
pencegahan”. (Wawancara dengan Ibu Sri Martini, S.Sos, 29 Juli 2018,
Pukul 13.50 WIB)
Adapun penambahan dari kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut :
“Sudah ada informasi melalui Kesbangpol Kabupaten Bintan tentang
adanya penyuluhan narkoba namun hal tersebut belum menyentuh
kemasyarakat biasa, baru terbatas kepada kalangan PNS, hal tersebut
dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia dan menghambat
penyuluhan kepada semua kalangan masyarakat”. (Wawancara dengan
Bapak Ir. Karya Hermawan, 30 Juli 2018, Pukul 15.10 WIB)
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat dianalisis bahwa bidang
pencegahan melakukan sosialisasi tidak secara langsung kepada masyarakat
tetapi melalui tokoh masyarakat seperti Lurah, RT, RW, PKK, jadi tugas
tokoh masyarakat tersebut yang menyampaikan kepada masyarakatnya.
Namun yang terjadi dilapangan tidak semua tokoh masyarakat yang
memberikan informasi ini, hanya sebagian saja. Jadi artinya bahwa informasi
yang diberikan oleh bidang pencegahan ini tidak sepenuhnya sampai
kemasyarakat, maka dari itu masyarakat banyak yang tidak mengerti atau
tidak paham tentang narkoba serta bahayanya narkoba.
17
3. Partisipasi
Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh
pihak Kesbangpol Kabupaten Bintan merupakan aktivitas yang melibatkan
pihak bersangkutan untuk mencari informasi dalam mengembangkan
kegiatan atau program yang sedang berjalan, pencarian informasi agar
berjalan sesuai waktu dan sasaran yang ditetapkan dilanjutkan dengan
penilaian aspek efisiensi dan relevansi program, termasuk dampaknya
terhadap konteks pencapaian tujuan baik positif maupun negatif.
Keberhasilan suatu program/kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol
Kabupaten Bintan dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan
pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan
aktivitas yang merupakan dampak dari program dengan pemanfaatan hasil
itu sendiri. Melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan
oleh Kesbangpol Kabupaten Bintan maka akan bersumber pada keberhasilan,
serta dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui.
Berikut ini adalah jawaban yang diberikan kepada 4 (empat) staf/pegawai
Kesbangpol Kabupaten Bintan informan tentang indikator partisipasi
masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol.
Adapun hasilnya sebagai berikut :
“Dalam hal antusiasme masyarakat kegiatan yang di adakan pihak
Kesbangpol Kabupaten Bintan sudah meningkat dibanding tahun
sebelumnya, hal ini dikarenakan dampak dari penyalahgunaan narkoba
sangat besar dan merugikan kalayak ramai terutama dalam aspek keluarga
serta pemberantasan narkoba masih belum dapat diberlakukannya suatu
sanksi yang tegas agar dari pelaku yang terlibat narkoba setidakanya dapat
jera serta insaf (tobat)”.
18
Selanjutnya adapun jawaban informan dari Kepala Subbagian Kemitraan
yaitu sebagai berikut :
“Keikutsertaan masyarakat dalam penyuluhan, kalau untuk masyarakat
sudah pernah ada, namun koutanya dibatasi (tidak banyak) selebihnya baru
diperuntukkan kepada pelajar sekitar 100 pelajar SMA pada tahun 2016,
dan PNS pada tahun 2017 untuk 100 orang PNS”. (Wawancara dengan
Bapak Drs Samsul Bahri, 30 Juli 2018, Pukul 14.30 WIB)
Selanjutnya adapun jawaban informan dari Kepala Bidang Kesejahteraan
Bangsa yaitu sebagai berikut :
“Sejauh ini partisipasi keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan
penyuluhan narkoba di tahun 2017 mengalami pengurangan dibanding
tahun sebelumnya hal ini mengingat keterbatasan anggaran pemkab
bintan”. (Wawancara dengan Ibu Sri Martini, S.Sos, 29 Juli 2018, Pukul
13.50 WIB)
Salah satu indikator keberhasilan dan kualitas pelakasanaan penyuluhan
pencegahan pemberantasan narkoba adalah partisipasi masyarakat dalam
mengikuti tahapan-tahapan dalam memerangi narkoba. Fungsi penyuluhan
terhadap masyarakat umum perlu untuk selalu dilakukan oleh pihak
Kesbangpol Kabupaten Bintan dalam hal ini juga berkontribusi kepada pihak
BNN Provinsi Kepulauan Riau serta perlu untuk adanya pengaplikasian pada
masyarakat hal ini semata-mata untuk mewujudnya penyuluhan
pemberantasan narkoba yang bersih. Peran dan partisipasi masyarakat sangat
dibutuhkan untuk memudahkan Badan Kesatuan Politik dan Politik
Kabupaten Bintan dalam menjalankan proses kegiatan menfasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, sebab fungsi Badan Pengawas Pemilu
tidak akan maksimal tanpa adanya partisipasi penuh masyarakat didalamnya.
19
Selanjutnya menurut Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan
partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak
Kesbangpol Kabupaten Bintan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok
orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan yang lebih sehat dan bersih,
antara lain dengan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak
langsunng mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan itu
mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,
menghadiri rapat umum, mengadakn hubungan atau lobbying dengan pejabat
pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu
gerakan sosial, dan sebagainya.
Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan
penyalahgunaan narkotika tersebut sangat diperlukan. Terutama penyamaan
kedudukan permasalahan narkotika dengan permasalahan korupsi dan
terorisme. Ketiga permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak
yang sistemik, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan
masyarakat terutama generasi muda.
Berikut ini adalah jawaban yang diberikan kepada 4 (empat) staf/pegawai
kesbangpol informan tentang indikator sanksi yang diberikan apabila
melanggar peraturan. Adapun hasilnya sebagai berikut :
“Sejauh ini, dari dua tahun terakhir ini ada yang melakukan pelaporan
terkait masyarakat yang secara langsung terlibat dengan narkoba, disini
biasa kami merekomendasikan kepada korban serta pelaku untuk di
rehabilitasi serta adanya peran BNN Provinsi juga membantu dalam
mengupayakan kesembuhan dari pihak korban narkoba”.
20
Selanjutnya adapun jawaban informan dari Kepala Subbagian Kemitraan
yaitu sebagai berikut :
“Tingkat kesadaran masyarakat kabupaten bintas untuk melaporkan
penyalahgunaan narkoba masih dalam tergolong rendah, hal ini mengingat
keterbatasan pemkab dalam memberikan sosialisasi untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat bahwa pentingnya dilakukannya pencegahan
sebelum terlambat”. (Wawancara dengan Bapak Drs Samsul Bahri, 30 Juli
2018, Pukul 14.30 WIB)
Selanjutnya adapun jawaban informan dari Kepala Bidang Kesejahteraan
Bangsa yaitu sebagai berikut :
“Terkait tentang pelaporan, memang sudah masyarakat yang melakukan
pelaporan namun kami dari pihak Kesbangpol Kabupaten Bintan sudah
memberikan rekomendasi untuk korban penyalahgunaan narkoba tersebut
untuk di rehabilitasi, namun untuk tingkat kesadaran masyarakat tentang
bahayanya penyalahgunaan narkoba tersebut masih rendah hal ini
dikarenakan masih minimnya anggaran yang diterima Kesbangpol
Kabupaten Bintan dalam melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba”. (Wawancara
dengan Ibu Sri Martini, S.Sos, 29 Juli 2018, Pukul 13.50 WIB)
Selanjutnya adapun penyampaian dari pihak Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Bintan terkait tentang narkoba yaitu sebagai berikut :
“Di tahun 2018 ini terdapat lebih jurang 1,99%, dan sedikitnya pencandu
narkoba yang mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, angka prevensi
penyalahgunaan narkoba di kepri lebih kurang 4,3%, 90% kelompok (coba
pakai) narkoba adalah kelompok pelajar SLTA dan SLTP yang merupakan
modal bangsa yang tidak ternilai”. (Wawancara dengan Bapak Ir. Karya
Hermawan, 30 Juli 2018, Pukul 15.10 WIB)
Dari hasil beberapa wawancara yang telah peneliti rekap dapat dianalisis
bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang rehabilitasi dapat diukur
keberhasilannya melalui masyarakat yang menggunakan narkoba untuk
segera melaporkan dirinya ke Kesbangpol setelah itu direkomendasikan ke
BNN Provinsi Kepulauan Riau tanpa ada paksaan, dan juga orang tua
21
membawa anaknya atau guru membawa muridnya untuk mendapatkan proses
rehabilitasi apabila sebagai penylahgunaan narkoba. Dalam rehabilitasi ada
dua proses:
1. Voluntary, adalah datang dengan kesadaran sendiri tidak dipaksa
2. Compulsory, adalah hasil dari tangkapan seperti razia atau
penangkapan dari Polres.
Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak penyalahgunaan
narkotika masih tergolong kurang, hal tersebut juga memberi efek belum
optimalnya kegiatan sosialisasi terkait tentang penyuluhan serta
pemberantasan penyalanggunaan narkoba bagi pihak BNN dan Kesbangpol
dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di daerah
Bintan, hal ini dikarenakan masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum
bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih
binggung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan
narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan
narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal
ini menjadi keterbatasan tolak ukur kepahaman masyarakat dalam memerangi
narkoba. Hal ini semata-mata dikarenakan kurangnya sumber daya manusia
dalam melakukan penyuluhan (sosialisasi), memberantas serta merehabilitasi
korban penyalahgunaan narkoba, keterbatasan biaya, kurangnya subsidi dari
pemerintah, kemudian kurangnya kesadaran pemerintah akan program
rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau
program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak
22
ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tahu akan
proses jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang
terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil
kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi,
sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi,
rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak semua pemakai narkoba
mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan
tidak mau mengakui perbuatanya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan
kurangnya lembaga yang melayani pemulihan. keluarganya yang sedang
dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat
inap/direhap dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya
PENUTUP
I. Kesimpulan
Untuk melihat Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
dalam penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
narkoba, peneliti telah melakukan penelitian dalam bentuk observasi, wawancara
dan dokumentasi. Dalam melakukan perannya Kesbangpol mempunyai satu
program yang harus dijalankan disetiap Kesbangpol dan BNN Provinsi yaitu
P4GN, dalam program P4GN ini ada 3 bidang yang menjalankannya yaitu bidang
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan dan bidang
rehabilitasi. Kesbangpol telah melakukan peran berdasarkan dari ketiga bidang
tersebut, seperti melakukan berbagai kegiatan kepada masyarakat. Transparasi
23
adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan berupa keterbukaan
informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi yang dilakukan Kesbangpol
sangat membantu masyarakat dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat.
Namun ada kendala yang membuat peran tersebut kurang maksimal, keterbukaan
informasi yang dilakukan Kesbangpol dengan cara sosialisasi kepada masyarakat,
tetapi sosilisasi yang diberikan kepada masyarakat masih sangat kurang, karena
Kesbangpol kekurangan Dana dan prersonil. Partisipasi masyarakatnya sudah
cukup baik dalam mengikuti kegiatan yang dibuat oleh Kesbangpol, masyarakat
sudah ikut berpartisipasi dan terlibat, dari beberapa masyarakat juga memberi
penjelasan kegiatan yang dibuat oleh Kesbangpol sudah cukup efektif, cuman
kurang memuaskan karena Kesbangpol melakukan kegiatan seperti sosialisasi
cuman 1 tahun 1 atau 2 kali saja seharusnya lebih ditingkatkan lagi agar
masyarakat lebih mengetahui tentang bahaya narkoba, mungkin yang dihadapi
oleh Kesbangpol karena kekurangan dana maka dari itu kegiatan yang dilakukan
pun kurang berjalan efektif seperti yang diinginkan oleh masyarakat
J. Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan adapun saran yang dapat disampaikan
dalam Peran Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang adalah sebagai
berikut:
1. Pihak Kesbangpol sebagai pelaksanaan P4GN diharapkan bisa lebih
efektif dalam melakukan kegiatan untuk kedepannya, berdasarkan
pendapat dari masyarakat mereka mengaku bahwa kurangnya kegiatan
yang dibuat seperti sosialisai kepada masyarakat, masyarakat juga
24
menginginkan kegiatan yang dilaksanakan disetiap kelurahan harus secara
terus menerus, tidak hanya 1 tahun 1 kali atau pun 2 kali, sebisa mungkin
sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dilakukan setidaknya 4 kali
atau 5 kali dalam setahun. Agar masyarakat menjadi lebih tau apa itu
narkoba, jenisnya, maupun akibat dari bahaya narkoba itu sendiri, karena
pengedaran narkoba bisa saja dilakukan dimana saja, bisa melalui anak-
anak generasi penerus, ibu-ibu, orang tua dan lain sebagainya. Tambahan
solusi yaitu kalau bisa sasaran yang Kesbangpol lakukan tidak hanya ke
ibu-ibu saja tetapi harus bisa melakukan kegiatan langsung ke pemuda dan
remaja karena sekarang tingkat pengedaran narkoba lebih ke pemudan dan
remaja, di jenjang usi remaja mudah sekali untuk terjerumus kedalam
penyalahguna narkoba disebabkan karena rasa ingin tau mereka sangat
kuat, dan akhirnya mencoba untu coba-coba kemudian terjadilah
penyalahguna narkoba.
2. Bagi masyarakat dengan kegiatan yang telah dibuat oleh Kesbangpol,
seharusnya sudah bisa dimanfaatkan segala informasi yang didapatkan
baik itu kegiatan melalui sosialisasi atau kegiatan lainnya. Karena apa
yang disampaika oleh Kesbangpol itu sangat penting bagi masyarakat,
masyarakat banyak yang tidak tau masalah bahaya narkoba ini apalagi
masyarakat awam mungkin mereka cuek terhadap barang seperti narkoba ,
selain itu masyarakat juga harus meningkatkan keterlibatan dalam hal
untuk melaporkan dirinya atau ada keluarga dan teman maupun
tetangganya jika ada yang menyalahgunakan narkoba agar segera
25
dilaporkan di Kesbangpol agar mendapakan proses rehabilitasi yang telah
disediakan oleh pihak Kesbangpol
K. Daftar Pustaka
1. Buku
Abidin, Hamid dan Rukmini, Mimin. Akuntabilitas dan Transparansi LSM :
Problem dan Ikhtiar. Jakarta
Handayaningrat, 2005. Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen,
Gunung Agung, Jakarta
Huberman, Saldana. 2014.Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook
Edition 3
Rivai, Veitzal., 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan:
Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
Martono, L., & Joewana, S. (2008). Peran Orang Tua dalam Mencegah dan
Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Balai Pustaka
Muluk, Khairul. 2005. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang :
Bayumedia Publishing
Soekanto, Sarjono. 2004. Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga,
Remaja dan Anak. Jakarta: PT Rineka Cipta
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
..............., 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
Sumiati, dkk. 2009. Kesehatan Jiwa Remaja & Konseling. Jakarta: Trans Info
Media
Thoha, Miftah. 2006. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
..............., 2014. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta :
Prenadamedia Group.
2. Undang-Undang :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesoa Nomor 21 Tahun 2013
tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota