peran teknologi informasi pada manajemen...

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN

ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh Gelar Sarjana Syariah ( S.Sy)

Oleh:

UUF ROUF

NIM. 109044100009

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1435 H/ 2014 M

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN

ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah ( S. Sy)

Oleh:

Uuf Rouf

NIM : 109044100009

Dibawah Bimbingan

Hotnidah Nasution, MA

NIP. 19710630 199703 2 002

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1435 H/ 2014 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA

MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (Studi

Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)” telah diujikan dalam

sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada

Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah.

Jakarta, 28 Januari 2014

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua : Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma. S.H.,M.A.,M.M.

NIP. 19550505 1982031012

Sekretaris : Hj. Rosdiana, M.A.

NIP. 196906102003122001

Pembimbing: Hotnidah Nasution, M.A.

NIP. 197106301997032002

Penguji I : Hj. Rosdiana, M.A.

NIP. 196906102003122001

Penguji II : Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A.

NIP. 197608072003121001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta.

2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatulah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil asli saya atau

merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta.

ABSTRAK

UUF ROUF. 109044100009. Peran Teknologi Informasi Pada Manajemen

Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di

PA Tangerang). Peradilan Agama. Ahwal as-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah dan

Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013. x+ 89+ 16.

Dengan di implementasikannya aplikasi SIADPA Plus dapat mewujudkan

asas sederhana, cepat dan biaya ringan, aplikasi SIADPA Plus sebagai sebuah sistem

manajemen perkara (case management sistem) di Pengadilan Agama. Namun realita

yang terjadi adalah sulitnya menyatukan persepsi antara sesama user maupun

administrator dalam masalah blanko SIADPA Plus.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah bagaimana melihat peran dan fungsi

aplikasi SIADPA Plus sebagai manajemen perkara di Pengadilan Agama Tangerang,

dalam hal ini ketua, hakim, dan pejabat kepaniteraan, selain itu penelitian ini juga

bertujuan untuk melihat apakah aplikasi SIADPA Plus sinkron atau tidak dengan pola

Bindalmin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sumber data

untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian

lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data

dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode analisis yang

diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah

melalui pendekatan kualitatif.

Teknis Manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama Tangerang

adalah berdasarkan pola Bindalmin, dalam rangka memaksimalkan transparansi dan

pelayanan prima Pengadilan Agama Tangerang menerapkan aplikasi SIADPA Plus

sebagai sistem manajemen perkara (case management system). Aplikasi SIADPA

Plus ini sudah disinkronkan oleh Badan Direktorat Peradilan Agama (Badilag)

dengan pola- pola Bindalmin. Peran aplikasi SIADPA Plus sangat membantu dalam

menunjang tugas pokok dan fungsi KPA, hakim, dan pejabat kepaniteraan Pengadilan

Agama Tangerang, sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih efektif dan efisien.

Kata kunci : Manajemen Perkara, Pola Bindalmin, SIADPA Plus, User,

Administrator, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi.

Pembimbing : Hotnidah Nasution, MA.

Daftar Pustaka : Tahun 1978 s.d Tahun 2012

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan

salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Muhammad Rasulullah

Saw, bagi keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sebagai suri tauladan yang

baik bagi kita semua.

Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak

pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis, juga dengan penuh

kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “PERAN TEKNOLOGI

INFORMASI PADA MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA

PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA

Tangerang)” tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik

secara moril maupun materil.

Seperti juga perjalanan studi yang penulis lalui dari awal hingga akhir, tidak

ada pekerjaan yang sukses dilalui dalam kesendirian. Dibalik keberhasilan selalu ada

lingkaran lain yang memberikan semangat, motivasi bimbingan serta doa. Maka dalam

kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH.,MA.,MM selaku dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Drs H. A. Basiq Djalil, SH., MA., dan Ibu Rosdiana, MA., selaku ketua dan

sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Hotnidah Nasution, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar

membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktunya kepada penulis

sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Ibu Hj. Rosdiana, MA Penguji I dan Bapak Dr. Ahmad Tolabi Kharlie, MA yang

sudah merevisi dan memberikan nilai yang sangat memuaskan, syukran katsir.

vii

5. Ketua, hakim, panitera, pegawai serta staf Pengadilan Agama Tangerang, terima

kasih atas pelayanan dan bantuannya dalam memberikan data-data yang penulis

perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ketua dan seluruh staf Perpustakaan Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama

UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu dalam mendapatkan

buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Heldi, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama

kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal as-

Syakhsiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan

satu-persatu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

9. Ayahanda tercinta yang telah tiada KH. Abdul Mu’thi, semoga arwah ayahanda

berada di surga Jannah an-Nai’m “Allahumaj’al Qabrahu Raudhah Min Riyadil

Jinan Wa La Taj’al Qabrahu Hufrah Min Hifarin Niran”, dan Ibunda tercinta Siti

Aisyah, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian dan motivasinya baik moril

maupun materil, sujud abdiku kepada Ibunda atas doa dan pengorbanannya selama

ini “Allahummagfirlii Waliwaalidayya Warhamhuma Kama Rabbayani shagiira”.

Kepada tetehku Aam Muthmainnah, adik-adikku tercinta Harun, Kimah, Neneng,

Ilham, Hamdun, Husnul, dan Lukman, kalian adalah motivasi dan inspirasiku.

10. Om Johar, Om Samiin, kakak ipar Kholid, dan seluruh keluarga besar Pondok

Pesantren Raudhatul Mubtadiin, terimakasih atas wejangan dan inspirasinya. Tidak

lupa pula untuk guruku sekaligus Om Bapak Dr. KH. A. Juaini Syukri, BA, Drs.

Lc, MA, terima kasih atas petuah dan bantuannya baik moril maupun materiil,

semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan di murahkan rizkinya.

11. Teman-teman seperjuangan PA.A angkatan 2009 terimakasih atas kebersamaannya,

selama kita empat tahun kita saling mengenal dan menjalin persahabatan bahkan

persaudaraan.

viii

12. Sahabat karibku Helmi, Farhan, Asep, Fajar, Waisul, Ihsan, Didin, Adi, Lia

terimakasih atas kebaikan, dukungan dan semangat kalian, semoga persahabatan

kita tidak akan pernah putus meskipun kita tidak bersama lagi.

13. Especially Listiani Fansela, seorang yang telah banyak membantu dan memberikan

semangat kepada penulis, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis

hanya dapat memanjatkan do’a kepada Allah Swt semoga kebaikan yang telah

diberikan dapat bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada

semua pihak yang membacanya, memperoleh ridha Allah Swt, dan menjadi

penyemangat bagi penulis untuk bisa mengembangkan keilmuan pada masa-masa

berikutnya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang

dengan pesat pada era globalisasi ini.

Jakarta, 28 Januari 2014

Penulis

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIAN UJIAN ............................................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................................. iv

ABSTRAK ......................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... vi

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1

B. Pembatasan Masalah ............................................................................. 8

C. Rumusan Masalah ................................................................................. 8

D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 9

E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 10

F. Metode Penelitian ................................................................................. 11

G. Studi Review ......................................................................................... 15

H. Sistematika Penulisan ............................................................................ 16

BAB II ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

A. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama .......................... 18

x

B. Manajemen Administrasi Pengadilan Agama Berbasis Sistem

Informasi ............................................................................................... 33

C. Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA

Plus) ....................................................................................................... 36

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS 1 B

A. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang ................................................. 53

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang .............................. 56

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang ....................................... 58

D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang .............................. 58

E. Kewenangan Pengadilan Agama Tangerang ........................................ 59

BAB IV PERAN SIADPA PLUS DI PENGADILAN AGAMA

TANGERANG

A. Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang ............ 61

B. Sinkronisasi Pola Bindalmin dengan SIADPA Plus ............................. 65

C. Peran SIADPA Plus di PA Tangerang dalam Penyelesaian Perkara .... 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................ 81

B. Saran-Saran ........................................................................................... 83

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 85

LAMPIRAN- LAMPIRAN .............................................................................................. 92

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era pertengahan tahun 1990-an teknologi informasi telah mengalami

perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga untuk memperoleh

informasi dari segala penjuru dunia bukanlah suatu hal yang sulit lagi. Sebenarnya

istilah information technology (IT) yang di bahasa Indonesiakan dengan teknologi

informasi (TI) ini mulai populer di penghujung tahun 1970-an. Di masa itulah

teknologi informatika dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan

data elektronik. Kemudian, satu dasawarsa berikutnya terjadi perkembangan yang

cukup menakjubkan dimana teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan

teknologi komputer beserta perangkat elektronik lainnya (software, hardware,

elektronik digital, dll) berpadu dengan teknologi komunikasi menghasilkan apa

yang dikenal saat ini dengan “internet”.1

Dewasa ini internet sudah digunakan baik di instansi pemerintahan maupun

swasta sebagai media yang memudahkan dalam pelayanan publik, menyampaikan

informasi, urusan bisnis, dan lain-lain. Dengan demikian internet merupakan salah

satu teknologi informasi yang berperan sangat penting dalam segala kegiatan atau

seluruh sektor kehidupan, dan mempunyai andil besar dalam perubahan sistem

informasi, struktur operasional dan manajemen dalam suatu organisasi

1 Agus Budi Susilo (Hakim PTUN Jogjakarta), “Peran Teknologi Informasi Dalam

Memodernisasi Sistem Peradilan di Indonesia”, di akses pada 12 Oktober 2012 dari

https://docs.google.com/file/d/0B1ZQDyCdBqhrS2tmdHgtQmJURmlTWmRWbVJKd3ZKQQ/edit

2

(pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, LSM), tanpa terkecuali sistem

peradilan termasuk Peradilan Agama yang bersifat pelayanan publik.

Pada pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, secara garis besar

terdapat dua jenis tata cara pengelolaan administrasi pengadilan, yaitu dibidang

administrasi perkara dan dibidang administrasi umum.2

Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan telah

melakukan beberapa agenda reformasinya, dan dari sedemikan banyak agenda

tersebut, yang sangat penting adalah dibidang teknologi informasi.

Berkenaan dengan tugas, tanggung jawab serta tata cara kerja kepaniteraan

pengadilan diatur berdasarkan KMA No.4 Tahun 1992 tentang organisasi dan tata

kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kepaniteraan

Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada ketua Pengadilan Agama, ia bertugas

memberikan layanan teknis dibidang admnistrasi perkara dan administrasi peradilan

lainnya, dan untuk dapat melaksanakan tertib admnistrasi perkara, Mahkamah

Agung menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendaliaan administrasi perkara

(Pola Bindalmin).3

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat

telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

2 Wildan Suyuthi Mustafa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat), “Manajemen

Peradilan Agama” artikel di akses pada 20 Oktober 2012 dari www.badilag.net/data/

ditbinganis/makalah%20KPA_p%20Wildan.pdf.

3 Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan

Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Jakarta:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007), h. 4.

3

bidang yang berpengaruh pula terhadap tuntutan pelayanan peradilan agama.

Kehandalan teknologi informasi dalam memberikan solusi efektifitas dan

efesiensi aktivitas pemberian pelayanan menjadi alasan bagi Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama RI (BADILAG RI) untuk mengeluarkan kebijakan

pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama. Kebijakan ini

semakin dimantapkan setelah Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 144

Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama

memprioritaskan reformasi manajemen di bidang pegawai peradilan, manajemen

perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan,

manajemen keungan serta inpra struktur dan pengawasan serta sanksi.

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik untuk memberikan

layanan secara cepat, sederhana dan biaya ringan telah ada pembaharuan

penyelenggaraan adminstrasi perkara, yaitu dengan lahirnya Aplikasi Sistem

Informasi Administrasi Pengadilan Agama yang disingkat SIADPA Plus.4

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, SIADPA Plus juga masuk kategori informasi publik

apabila telah dimasukkan dalam direktori putusan pengadilan, karena informasi

publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

4 Bahwa Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

mengeluarkan instruksi tentang pemanfaatan Aplikasi SIADPA sebagai pendamping Pola Bindalmin pada

peradilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat nomor 12/TUADA-AG/IX/2007

tertanggal 27 September 2007.

4

Dengan demikian Direktori Putusan adalah hasil akhir dari anominasi putusan

dalam SIADPA Plus yang dimasukkan ke dalam website Pengadilan Agama.5

Hal ini tampaknya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Mahkamah

Agung Republik Indonesia yang ada dalam Cetak Biru (Blue Print) pembaharuan

peradilan 2010-2035, dalam hal ini bahwa pembaharuan dalam manajemen perkara

di pengadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi MA, yaitu:

pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan

berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan

transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara

dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu sebagai berikut:: Modernisasi

manajemen perkara, Penataan ulang organisasi manajemen perkara; Penataan ulang

proses manajemen perkara. 66

Untuk Melaksanakan semua itu perlu adanya Manajemen Peradilan yang

baik dan bagus. Adapun tujuan manajemen peradilan adalah meningkatkan

kontribusi produktif orang- orang yang ada dalam lembaga peradilan melalui

sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial, secara

spesipik tujuannya adalah “penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.”

5 Republik Indonesia, 2008, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi

Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

6 Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: mahkamah Agung RI, 2010), h. 41.

5

Salah seorang pakar manajemen Islam Syeikh Mahmud Sayyid Al-Hawary,

ia memberikan rumusan manajemen (Al-Idarah) sebagai berikut;7

اإلدارة ىي معرفة إىل أين تذىب ومعرفة املشاكل اليت جتنبها ومعرفة القوي والعوامل اليت تنعرض هلا معرفة كيفية التصرف لك ولبا خرتك والطاقم الباحرة

.وبكفاءة وبدون ضياع يف مرحلة الذىاب إىل ىناكArtinya :

“Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang

harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana

mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan

waktu dalam proses mengerjakannya.”

Dari definisi di atas memberi gambaran bahwa manajemen (peradilan)

merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir

secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka

kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama.

Menurut Wahyu Widyana, selaku Dirjen Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI bahwa tujuan Lembaga Peradilan Agama tertuang dalam visi

dan misi seperti disebutkan; “Visi: Terwujudnya pelayanan peradilan agama yang

prima, Misi: Meningkatkan profesionalisme pegawai peradilan agama dan

mewujudkan Peradilan Agama yang modern..88

7As-Sayyid Mahmud Al-Hawari, Idaarah al-Asas wal Ushulil Ilmiyyah, Cet. III, (Kairo: tp,

1976), h. 285.

8 Wahyu Widiana, “Memantapkan Pelayanan Administrasi Di Lingkungan Peradilan Agama.”

Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan

Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2008, Materi Rakernas Perdata Agama, (Jakarta: Panitia Rakernas,

2008), h. 3.

6

Peran teknologi informasi berbasis sistem informasi dalam pengembangan

manajemen Peradilan Agama merupakan suatu yang tidak bisa terelakan lagi. Arti

penting kemajuan teknologi informasi tersebut adalah selain agar dimanfaatkan

dalam memberikan pelayanan kepada publik terutama bagi pegawai Pengadilan

Agama sendiri dan para pencari keadilan, juga untuk lebih memperlancar,

mempercepat dan mempernyaman suatu pekerjaan sesuai tupoksi lembaga peradilan

itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, bahwa untuk berbuat secara terencana disenangi

Allah serta untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berlaku adil,

dibutuhkan suatu keahlian dalam pengelolaannya. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

ث نا ثن إب راىيم بن المنذر قال حد ث نا ف ليح وحد د بن سنان قال حد ث نا مم حدثن ىلل بن علي عن عطاء بن يسار عن ثن أب قال حد د بن ف ليح قال حد مم

ث القوم جاءه أب ىري رة قال نما النب صلى اللو عليو وسلم يف ملس يد ب ي ث ف قال اعة فمضى رسول اللو صلى اللو عليو وسلم يد أعراب ف قال مت الس

ع ما قال فكره م ا قال وقال ب عضهم بل ل يسمع حت إذا قضى ب عض القوم سعت اعة قال ىا أنا يا رسول اللو قال فإذا ضي ائل عن الس حديثو قال أين أراه الس

اعة قال كيف إضاعت ها قال إذ د المر إىل غي أىلو المانة فان تظر الس ا وساعة 9))رواه البخارى. فان تظر الس

9 Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari al-Ja’fiy, Al-Jaami’ al-Shahih al-

Mukhtashar (Sahih Bukhari), Juz.V, (Beirut:Daar Ibnu Katsir, 1987), h.2382

7

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Sinan berkata, telah

menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari

jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim Ibn Al Mundzir berkata,

telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Fulaih berkata, telah

menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal Ibn

Ali dari Atho' Ibn Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi Saw berada dalam

suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui

lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi Saw tetap

melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata;

"beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang

dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak

mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi Saw menyelesaikan

pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat

tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi Saw bersabda:

"Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu

bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi Saw menjawab: "Jika urusan

diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat". (HR.

Bukhari)

Pesan tersurat dalil tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan

manajemen perkara apabila tidak dikelola oleh orang yang ahli maka manjemen

perkara tersebut akan mengalami masalah dalam prakteknya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik

dan bersemangat untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian.

Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul skripsi ini adalah; “PERAN

TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA

PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI SIADPA Plus DI

PA TANGERANG)”.

8

B. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak melebar dan meluas

serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka dalam

penulisan ini, penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang

lingkup peranan teknologi informasi dalam manajemen administrasi perkara

Pengadilan Agama berbasis sistem informasi. Dalam administrasi perkara ini,

penulis akan melihat implementasi program aplikasi SIADPA Plus yang berperan

membantu kinerja pegawai Pengadilan Agama, dalam hal ini panitera/panitera

pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang mengoperasikan aplikasi

SIADPA Plus dalam pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang.

C. Rumusan Masalah

Penggunaan aplikasi SIADPA Plus merupakan keniscayaan mewujudkan

asas sederhana dapat diterapkan. Asas Cepat juga dapat diterapkan, karena dengan

aplikasi SIADPA Plus tentunya penyelesaian perkara lebih tepat waktu dan

tunggakan perkara jadi berkurang. Sedangkan asas biaya ringan merupakan dampak

terselenggaranya kedua asas tersebut di atas. Namun, realita yang terjadi di

Pengadilan Agama adalah sulitnya menyatukan persepsi antara sesama hakim dan

pegawai pengadilan dalam masalah blanko SIADPA Plus. Tentunya jika semua

hakim dan pegawai di Pengadilan Agama sepakat untuk satu persepsi dalam blanko

SIADPA Plus, penerapan SIADPA Plus akan dapat lebih efektif.

9

Rumusan masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai

berikut:

1. Bagaimana manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama dan sistem

informasi administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus) di Pengadilan

Agama Tangerang?

2. Bagaimana peran aplikasi SIADPA Plus dalam penyelesaian perkara bagi

internal pegawai Pengadilan Agama Tangerang.

3. Bagaimana sinkronisasi pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi

Kepaniteraan (Pola BINDALMIN) dengan Aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan

Agama Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu

kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin

dicapai dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama dan

sistem informasi administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus) di

Pengadilan Agama Tangerang.

2. Untuk mengetahui peran Aplikasi SIADPA Plus dalam penyelesaian perkara bagi

internal pegawai Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini ketua,

panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang

mengoperasikan aplikasi SIADPA Plus dalam menjalankan tugas pokoknya.

10

3. Untuk mengetahui sinkronisasi Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi

Kepaniteraan (Pola BINDALMIN) dengan Aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan

Agama Tangerang

E. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan di atas, maka penulisan ini memiliki manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai studi awal dan menambah wawasan dalam

pemanfaatan teknologi informasi berbasis sistem informasi dalam manajemen

administrasi perkara Pengadilan Agama, sehingga kedepan akan lebih

dikembangkan lagi dalam pemanfaatan teknologi informasi ini ke berbagai lini

yang lebih luas lagi.

2. Fakultas, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai

bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa yang mempunyai perhatian lebih

dan konsen terhadap kajian pemanfaatan teknologi informasi, juga dapat

dijadikan referensi bagi staf pengajar dan pengambil kebijakan di Fakultas

Syar’ah dan Hukum khususnya.

3. Pengadilan Agama Tangerang, sebagai bahan pertimbangan evaluasi terhadap

kinerja pegawai peradilan dalam memberikan pelayanan publik melalui

penerapan program aplikasi SIADPA Plus, sehingga kedepan dapat

meningkatkan pelayanannya yang lebih prima bagi masyarakat pencari keadilan

maupun internal Pengadilan Agama Tangerang sendiri.

11

4. Masyarakat, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan

akademisi dan praktisi hukum di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang

akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat,

merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu

tujuan.10

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif,

yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Sedangkan

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu

suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara

memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.11

Di samping itu, peneliti juga menggunakan instrumen penelitian

kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri

berbagai literatur.12

Yakni dengan jalan menelaah buku-buku ilmiah, meneliti

buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan

10

Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka,

1997), h.1.

11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-10, (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 1996), h.144.

12

Sudarwan Danim, Menjadi peneliti Kualitatif , (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51.

12

perundang-undangan yang terkait, internet, dan lain-lain sebagai faktor

penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama

Tangerang. Alamat PA Tangerang sendiri adalah Jl. Perintis Kemerdekaan

Nomor II Cikokol Tangerang. Sebagai pertimbangan bahwa Pengadilan Agama

Tangerang tersebut merupakan PA Percontohan Tingkat Nasional dalam

Implementasi SIADPA Plus.13

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan

yaitu dengan mengadakan penelitian di Instansi atau perorangan yang ada

kaitannya dengan penelitian skripsi ini.14

Jadi data primer dalam penelitian

ini penulis dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan

panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang

mengoperasikan aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang

bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang

13

Lihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 0038/DjA. 1/SK/HM.00/IX/2012 Tentang Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah Terbaik Bidang Implementasi Siadpa Plus Tingkat Nasional (Siadpa Plus Award) dan

Penunjukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar' Iyah Percontohan.

14

Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas

Atma Jaya (PUAJ), 2007), h.54.

13

memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan perundang-

undangan, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek

penelitian.15

Data-data tersebut antara lain sebagai berikut; buku-buku

ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, forum Laskar SIADPA Plus di Internet,

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK. KMA. No. 144 Tahun

2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, SK. WKMA Non

Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada

Mahkamah Agung RI, PERMA atau SEMA terkait lainnya, Buku Penerapan

dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian administrasi

kepaniteraan Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi agama cetakan ke-III

tahun 2007, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama

buku II edisi revisi 2010 serta data-data lainnya yang dapat mendukung

penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :16

15

Ibid.,h.54

16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik ,cet. Ke-10 (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2006), h.221.

14

a. Dokumentasi, yaitu penelusuran dokumen-dokumen tertulis untuk

memperoleh data, seperti buku-buku yang terkait dengan penelitian ini,

surat-surat, arsip, Undang-undang, PERMA, SEMA, dan lain-lain.

b. Wawancara atau interview, yaitu pengambilan data dengan

menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan

objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap

pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang terlibat dalam dalam

pengoperasian program aplikasi SIADPA Plus, yakni ketua pengadilan,

panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, dan para hakim.

c. Observasi, yang merupakan sebuah proses penelitian secara mendalam

untuk mengetahui peranan teknologi informasi pada manajemen

administrasi berbasis sistem informasi dalam penyelesaian perkara di

Pengadilan Agama Tangerang, dengan mengamati secara mendalam tentang

penggunaan program aplikasi SIADPA Plus oleh pegawai pengadilan yang

terlibat dalam pengoperasian program aplikasi tersebut.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, pendekatan yang dilakukan adalah

pendekatan kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan dan

relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk

menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan menganalisis lebih dalam

tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.17

17

Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum, h. 91

15

6. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada Buku

Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun

2012.

G. Studi Review

Penulis menemukan hanya satu judul kripsi yang pernah di tulis oleh

mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang

akan penulis teliti. Setelah penulis baca dan teliti secara seksama, ternyata skripsi

yang penulis temukan tersebut berbeda jauh isi pembahasan dan masalah yang yang

mereka angkat dalam skripsinya tersebut. Penulis juga tidak banyak menemukan

literatur yang sudah membahas tentang judul yang akan Penulis kemukakan dalam

penulisan ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak akan timbul suatu bentuk

plagiat dalam bentuk apapun sehingga tercapailah hasil yang maksimal dalam

penelitian ini, satu diantara skripsi yang penulis temukan sebagai berikut :

Identitas Subtansi Pembeda

Asep Solihin, NIM

104045201496,

Konsentrasi Siyasah

Syar’iyyah, Fakultas

Syariah dan Hukum

UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

Judul Skripsi

“Kebebasan Informasi

Inti pembahasan yang

penulis (Asep Solihin)

angkat dalam skripsi ini

adalah tentang

permasalahan yang

berkisar pada kebebasan

informasi yang ada

dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008

Inti pembahasan dalam

Skripsi penulis adalah,

peran teknologi informasi

pada manajemen

administrasi perkara

Pengadilan Agama berbasis

sistem informasi dalam

penyelesaian perkara,

teorinya dengan SIADPA

16

Menurut Undang-

Undang Nomor 14

Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi

Publik dalam Perspektif

Hukum Islam”

dalam pandangan hukum

islam sesungguhnya

seperti apa. Jadi, pokok

yang di permasalahkan

hanyalah kebebasan

informasi menurut

pandanagn hukum islam.

Plus segala sesuatu terkait

dengan administrasi perkara

sudah tersedia dalam

Aplikasi tersebut, akan

tetapi pada kenyataannya

tidak seperti itu,

dikarenakan perbedaan

persepsi dalam internal

aparat Pengadilan Agama

itu sendiri dalam membuat

blanko.

H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi

penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang secara garis

besar berguna untuk pembaca. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima)

bab, dan isi dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai

berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mencakup; latar belakang

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, studi review, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama yang

mencakup; manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama, manajemen

administrasi perkara berbasis sistem informasi dan sistem informasi administrasi

perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus).

17

Bab ketiga berisi tentang profil Pengadilan Agama Tangerang yang

mencakup; sejarah PA Tangerang, struktur organisasi PA Tangerang, visi dan misi

PA Tangerang, wilayah yuridiksi PA Tangerang, dan kewenangan PA Tangerang.

Bab keempat berisi tentang peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama

Tangerang yang mencakup; implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang,

sinkronisasi pola Bindalmin dengan SIADPA Plus, dan peran SIADPA Plus di PA

Tangerang dalam penyelesaian perkara.

Bab kelima beirisi tentang bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yaitu

penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

18

BAB II

ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

A. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama

Sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika sejarah Peradilan agama di

Indonesia sangat dinamis, pada awalnya pembinaan terhadap Peradilan Agama

dalam bidang teknis yustisial atau teknis yuridis berada pada kekuasaan Mahkamah

Agung, sedangkan dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial (keuangan)

ada pada kekuasaan Departemen Agama. Walaupun kondisi ini berjalan lama,

setelah keluar UU No. 35 tahun 1999 perubahan atas UU No. 1970 tentang

ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka secara organisatoris

administratif Peradilan Agama berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.1

Keadaan Peradilan Agama ini juga dijelaskan oleh Eus Nurlaelawati dalam

bukunya “Modernization, Tradition and Identity (The Kompilasi Hukum Islam And

Legal Practice In The Indonesian Religious Courts)” sebagai berikut :2

“Just at the time when the religious court had been gaining their firm

institutional foundation and begun to anchor their juridical power, a challenge

emerged. The government issued law No. 35/1999, which reevaluated and replaced

some articles in law No. 14/1970 on the basic regulation of judicial authority. The

articles which were replaced are articles 11, 22 and 44. The most intriguing case of

these replacements is article 11, which governs the transfer of the administrative,

structural, and financial authority of all the domains of the court, from the

executive, where each court fell under its own departements, to the supreme court,

forming what is called a “single roof” judicial sistem. As a consequence, the

1 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut,

(Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 151. Lihat juga Juffran Sabrie, Peradilan Agama dalam Wadah

Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 109- 113.

2 Eus Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity (the kompilasi hukum islam and legal

practice in the Indonesian religious courts), (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), h. 62.

19

administration, structure, and finance of the religious courts, which had since

independence been under the auspices of the ministry of religious affairs, had to be

transferred to the supreme court”

.

Mahkamah Agung RI dalam blue print (cetak biru) pembaruan peradilan

2010- 2035 jelas mentargetkan untuk masa depan peradilan di Indonesia memiliki

manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi

serta menjadi organisasi modern berbasis teknologi informasi (TI) terpadu, hal ini

merupakan salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya badan

peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan di

lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya

menempatkan pembenahan TI sebagai salah satu prioritas perubahan.3

Berdasarkan pengalaman di banyak negara, penggunaan TI masih

menitikberatkan pada upaya-upaya pencatatan elektronis saja. TI belum

dioptimalkan secara maksimal untuk secara progresif meningkatkan kinerja badan

peradilan.4 Oleh karena itu, inisiatif TI yang dilakukan tidak memberikan hasil

memuaskan bagi lembaga peradilan. Salah satu penyebabnya adalah Badan

Peradilan gagal dalam menetapkan peran dan arah strategis TI di dalam organisasi

peradilan itu sendiri. Kegagalan ini berpotensi menciptakan ketidakmampuan dalam

memetik hasil maksimal, bahkan dalam implementasi TI itu sendiri, kegagalan

3 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Mahkamah

Agung RI, 2010), h. 63.

4 Anja Oskamp, et.al. (ed.), IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore, Venezuela,

Norway, The Netherlands and Italy, (Cambridge: TMC Asser Press/ Cambridge University Press, 2004);

serta inisiatif Courtroom 21 di Amerika Serikat yang dapat diunduh pada situs

http://www.legaltechcenter.net, terakhir diakses 22 Agustus 2013. Lihat juga Dory Reiling, Technology

for Justice: How Information Technology can support Judicial Reform, (Netherlands: Amsterdam

University Press, 2009).

20

implementasi akan terjadi ketika para pemakai sistem kemudian merasa TI gagal

memenuhi kebutuhannya.

Kalau kita kelompokan, pada dasarnya hanya terdapat dua kelompok besar

aplikasi yudisial yang digunakan di Mahkamah Agung RI, yaitu aplikasi manajemen

perkara (case management) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan

(court management).5 Salah satu contoh aplikasi yudisial dibidang manajemen

perkara di Pengadilan Agama adalah aplikasi SIADPA Plus yang hampir seluruh

Pengadilan Agama di Indonesia menggunakannya.

1. Pengertian Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama

Ketika kita membicarakan manajemen Peradilan Agama maka kita tidak

bisa melepaskan diri daripada membicarakan administrasi itu sendiri. Istilah dan

pengertian Aadministrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Erofa

kontinental melalui penjajahan Belanda. Kata “administrasi” berasal dari bahasa

Belanda yaitu “administratie” yang artinya mencakup manajemen sumber daya,

seperti finansial, personel, gudang (stelselmatige verkrijging en vermerking van

gegeven).6

Pengertian administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan

pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk

menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara

5 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, h. 66.

6 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1989),

h. 3.

21

keseluruhan. Administrasi dalam arti sempit ini sering disebut tata usaha

(clerical work, office work).7

Dalam arti luas pengertian Administrasi menurut The Liang Gie adalah

segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan

oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan

menurut John M. Pfiffner administrasi dapat diartikan sebagai mengorganisasi

dan menggerakan sumber daya manusia dan materil untuk mencapai tujaun yang

diharapkan.8

Dalam kepustakaan banyak dikenal pengertian administrasi yang banyak

ditulis oleh para pakar sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, tetapi yang

dimaksud administrasi disini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang

administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah

ditetapkan semula.9

Yang dimaksud dengan proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara

beruntun dan susul-menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan

pekerjaan yang lain sampai titik akhir. Proses itu sendiri meliputi enam hal yaitu

: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan penyimpan.

7 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 49.

8 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, h. 9-10.

9 Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan

Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 13.

22

Penjelasan Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah

dua kali dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

menyatakan bahwa mengingat luas lingkup, tugas dan berat beban pekerjaan

yang harus dilaksanakan pengadilan, penyelenggaraan administrasi pengadilan

dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Menurut jenisnya

administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua yakni administrasi umum dan

administrasi perkara/administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut

penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera.

Pembedaan dan pemisahan ini melahirkan dua unit kerja yakni

kepaniteraan dan kesekretariatan, panitera dibantu wakil panitera menangani

administrasi kepaniteraan/perkara dan sekretaris dibantu wakil sekretaris akan

menangani administrasi umum (man, money and material).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 keputusan KMA RI. No. 0041/SK/II/1992

tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama, tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan

pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi lainnya

berdasarkan peraturan perudangan yang berlaku.

Tugas pokok kepaniteraan tidak bisa dipisahkan dari tugas pokok

Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara yang dalam pelaksanaannya diperlukan kerja administrasi.

Dalam rangka fungsi pengawasan, sekaligus demi terwujudnya tertib

administrasi perkara di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

23

menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara bagi semua

lingkungan peradilan. Penetapan Pola ini adalah dengan surat Ketua MA tanggal

24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 telah mengeluarkan ketentuan-

ketentuan mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara

yang disebut Pola Bindalmin (Pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi).10

Pola BINDALMIN tersebut memuat lima bidang.11

1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara (tingkat pertama,

banding, kasasi dan peninjauan kembali).

2. Pola tentang register perkara.

3. Pola tentang keuangan perkara.

4. Pola tentang laporan keuangan.

5. Pola tentang kearsipan perkara.

2. Pola Prosedur Penyelenggara Administrasi Perkara Tingkat Pertama,

Banding, Kasasi dan PK

Tertib administrasi perkara adalah merupakan bagian dari Court Of Law

yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam

10

A. Mukhsin Asyrof, Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama, (makalah Disampaikan

pada “Pelatihan SIMPEG dan SIADPA Pengadilan Agama Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Pekanbaru di Tanjung pinang, tanggal 12 – 14 Juni 2008), h. 4.

11

Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan


24

rangka mewujudkan peradi1an yang mandiri sesuai dengan peraturan yang

berlaku. 12

Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok pengadilan adalah menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas

pokok tersebut adalah panitera. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi

pengadilan memiliki 3 macam tugas pokok, yaitu :

a) Sebagai pelaksana administrasi perkara.

b) Sebagai pendamping hakim dalam persidangan.

c) Sebagai pelaksana putusan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.

Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera berkewajiban mengatur

tugas (wapan dan panmud). Sebagai pendamping hakim/ majelis dalam

persidangan, panitera berkwajiban mencatat jalanya persidangan dan dari catatan

disusun berita acara persidangan. Dalam hal panitera berhalangan maka dibantu

oleh para panitera pengganti.

Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera bertanggung jawab atas

pengurusan perkara, penetapan, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya

perkara, uang titipan pihak ketiga, yang disimpan di kepaniteraan.

Prosedur penerimaan perkara di lingkungan Pengadilan Agama melalui

apa yang dikenal dengan sistem meja, sebagai kesatuan kelompok kerja yaitu

meja I, meja II, dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan

12

Ibid, h. 13

25

kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan

Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut di selesaikan.13

Meja I bertugas menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan

eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), pernyataan banding,

kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran

biaya perkara dan biaya eksekusi.14

Meja II bertugas menerima surat

gugat/perlawanan, menerima surat permohonan, menerima tindasan pertama

SKUM dari calon penggugat/pelawan/pemohon, mendaftar surat gugatan/

permohonan dalam register yang bersangkutan, dan mendaftar putusan

Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Agung dalam semua

buku register yang bersangkutan.15

Dan Meja III bertugas menyerahkan salinan

putusan/penetapan Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah

Agung kepada yang berkepentingan, menerima memori/ kontra memori

banding, memori/ kontra memori kasasi, jawaban/ tanggapan peninjauan

kembali dan lain-lain, dan menyusun/ menjahit/ mempersiapkan berkas.16

3. Pola Tentang Register Perkara

Istilah Register secara bahasa berasal dari kata “registrum”, yang berarti

buku daftar yang memuat secara lengkap dan terperinci mengenai suatu hal atau

13

Ibid, h. 16.

14

Ibid, h. 16- 17.

15

Ibid, h. 22- 23.

16

Ibid, h. 28- 29.

26

perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register umum, seperti register

perkara, register catatan sipil atau lain-lain.17

Dalam bahasa Inggris disebut

“register” yang artinya buku catatan atau buku daftar.18

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan

Agama, pola tentang register perkara sangat sederhana, saat itu tugas-tugas

kepaniteraan masih dilaksanakan terbatas pada masalah fungsi panitera sebagai

pembantu hakim dalam persidangan.19

Setelah lahirnya Undang-undang No. 7

Tahun 1989, lembaga Peradilan Agama telah mengalami perubahan-perubahan

yang sangat mendasar, status dan eksistensinya telah pasti, atas dasar tersebut

pola register sebelumnya tidak mencerminkan ruh Undang- undang No. 7 tahun

1989, oleh karena itu disusunlah pola register baru yang mencerminkan

semangat ruh Undang- undang tersebut.20

Pencatatan perkara yang diterima dilakukan dalam buku register perkara

yang terdiri dari : 21

a) Register induk perkara gugatan

b) Register induk perkara permohonan

17

Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 500.

18

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2005),

h. 385.

19



20

Ibid, h. 43.

21

Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku

II, (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Edisi Revisi, 2010), h. 34.

27

c) Register permohonan banding

d) Register permohonan kasasi

e) Register permohonan peninjauan kembali (PK)

f) Register surat kuasa khusus

g) Register penyitaan barang tidak bergerak

h) Register penyitaan barang bergerak

i) Register eksekusi.

j) Register akta cerai

k) Register permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa.

4. Pola Tentang Keuangan Perkara

Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 (4) R.Bg menyatakan bahwa biaya

perkara besarnya ditentukan oleh ketua Pengadilan. Suatu perkara di Pengadilan

baru dapat di daftar apabila biaya sudah dibayar sesuai asas dengan “Tidak ada

biaya, tidak ada perkara”. Biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg

maksudnya adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses, kecuali dalam perkara

prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg. 22

Buku keuangan perkara meliputi buku jurnal perkara dan buku induk

keuangan perkara. Buku jurnal mencatat tentang kegiatan penerimaan dan

pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara untuk tingkat pertama, banding,

kasasi dan peninjauan kembali. Jurnal keuangan perkara adalah pertanggung

22


Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 59- 60.

28

jawaban panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar biaya perkara,

dibuat berbeda dan terpisah untuk tiap perkara sejak diterima dan berakhir

dengan menutup buku jurnal setelah perkara diputus. Adapun dalam buku jurnal

tersebut terdiri dari enam kolom meliputi :23

1) Buku jurnal perkara permohonan

2) Buku jurnal perkara gugatan

3) Buku jurnal perkara banding

4) Buku jurnal perkara kasasi

5) Buku jurnal perkara PK

6) Buku jurnal perkara eksekusi

Semua kegiatan pencatatan buku jurnal setiap harinya dilaporkan ke

panitera untuk dimasukkan dalam buku induk keuangan perkara. Buku induk

keuangan perkara dalam bentuk tabelaris mencatat semua kegiatan penerimaan

dan pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan

dan dicatat setiap hari. Buku tabelaris tersebut ditutup setiap akhir bulan oleh

panitera dan diketahui oleh ketua Pengadilan, sewaktu-waktu dalam rangka

pengawasan dapat di periksa dan ditutup oleh ketua Pengadilan atau MARI.24

23


II, h. 31.

24


Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 65-66.

29

5. Pola Tentang Laporan Perkara

Dasar hukum laporan perkara adalah Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang

No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,25

sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 48 tahun 2009 pasal 39

ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.26

Juga terdapat dalam pasal 32 ayat (1)

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,27

bahwa

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan

yang lain yaitu terhadap penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku serta

perbuatan para hakim di semua lingkungan badan peradilan dalam menjalankan

kekuasaan kehakiman.

Tata cara pengawasan terhadap badan Peradilan dapat dilaksanakan

dengan cara memeriksa pekerjaan dan meneliti proses kerja, meneliti dan

menilai hasil kerja, inspeksi rutin dan inspeksi mendadak, dan juga dengan

meneliti laporan-laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pola

Bindalmin. 28

25

Pasal 10 ayat (4) Undang- undang No. 14 tahun 1970 ; “ Mahkamah Agung melakukan

pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan

Undang-undang”.

26

Pasal 39 ayat (1) Undang- undang No. 48 tahun 2009 ; Pengawasan tertinggi terhadap

penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

27

Pasal 32 ayat (1) Undang- undang No. 3 tahun 2009 ; Mahkamah Agung melakukan

pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. 28



30

Pelaporan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

merupakan rangkaian dari tugas yang diemban oleh Peradilan di dalam

melaksanakan amanah Undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.29

Sekalipun pelaporan tidak menjadi tugas pokok yang secara langsung

melekat pada lembaga Peradilan dan tersurat di dalam Undang-undang, namun

laporan perkara dapat menjadi instrumen penting yang dapat menentukan dan

menilai kinerja aparat Peradilan mulai dari ketua, hakim, panitera, maupun para

panitera pengganti yang melaksanakan tugas menyelesaikan suatu perkara yang

ditangani. Melalui laporan perkara yang disajikan, tercermin proses penanganan

suatu perkara oleh suatu majelis, intensitas waktu yang dibutuhkan, sampai

bagaimana mekanisme penanganan perkara berjalan efektif dan memenuhi

aturan yang ditentukan.30

Laporan tentang keadaan perkara, keuangan perkara, dan kegiatan

hakim, dituangkan dalam bentuk-bentuk laporan sebagai berikut:31

a) LI- PA1 : Laporan keadaan perkara

b) LI- PA2 : Laporan perkara yang dimohonkan banding

29

Yang menjadi kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

30

Pada Pengadilan Agama dikenal dengan LIPA 1 (laporan keadaan perkara), pada Pengadilan

Tinggi Agama dikenal dengan RK-1.

31


II, h. 49.

31

c) LI- PA3 : Laporan perkara yang dimohonkan kasasi

d) LI- PA4 : Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali

e) LI- PA5 : Laporan perkara yang dimohonkanm eksekusi

f) LI- PA6 : Laporan tentang kegiatan hakim.

g) LI- PA7 : Laporan keuangan perkara

h) LI- PA8 : Laporan jenis perkara

6. Pola Tentang Kearsipan Perkara

Sebagaimana dirumuskan oleh pasal 1 Undang- undang No.7 Tahun

1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, yang dimaksud dengan

arsip adalah sebagai berikut :32

a) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-1embaga negara dan

badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan

tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan

pemerintahan.

b) Naskah-nasakah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/ atau

perorangan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun

berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Yang menjadi pijakan hukum pola kearsipan perkara di Pengadilan

Agama secara khusus sebagai berikut :

32



32

a. RBg pasal 711/ HIR pasal 383, yang menyatakan bahwa segala putusan

harus selalu tersimpan pada arsip Pengadilan dan tidak boleh dipindahkan,

terkecuali dalam keadaan dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

b. UU.No.7 Tahun1989 pasal 101, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

panitera bertanggungjawab terhadap kearsipan perkara yang harus tersimpan

di ruang kepaniteraan, serta tidak dapat dipindahkan kecuali atas izin ketua

Pengadilan Agama.

c. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/004/II/1992, antara lain

menyatakan bahwa kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas

memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan

administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Administrasi kearsipan harus diselenggarakan sedemikian rupa, karena

arsip mempunyai nilai sebagai berikut : administratif value (nilai administrasi),

legal value (nilai hukum), fiskal value (nilai keuangan), researcht value (nilai

penelitian), dan educational value (nilai dokumentasi).33

Dilihat dari segi

kearsipan, berkas perkara dikelompokkan kepada dua macam, yakni: berkas

perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara.34

33

Ibid, h. 85.

34

Ibid, h. 86.

33

B. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama Berbasis Sistem

Informasi

Menurut kamus besar bahas Indonesia, Manajemen memiliki dua arti yakni

(1). Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; (2). Pejabat

pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.35

Sedangkan kata Administrasi memiliki empat arti yakni; (1). Usaha dan kegiatan

yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan

pembinaan organisasi; (2). Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; (3). Kegiatan yangg berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan (4). Kegiatan kantor dan tata usaha.36

Dalam hukum acara perdata dalam hal ini perdata agama maupun umum,

dikenal adanya dua tuntutan hak (perkara), yaitu permohonan merupakan perkara

yang tidak ada perselisihan (voluntair), dan gugatan merupakan perkara yang ada

perselisihan (contentiosa).37

Peradilan atau Rechtspraak dalam bahasa Belanda, dan Judiciary dalam

bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam

menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan atau Rechtbank dalam bahasa Belanda

dan Court dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu

35

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. I, h. 553.

36

Ibid, h. 7.

37

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. VI, h. 29.

Lihat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4

k/Sip/1958.

34

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara- perkara.38

Peradilan Agama menurut

pasal 1 Undang- undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-

orang yang beragama Islam. Pengertian yang diberikan oleh Undang- undang

tersebut menggambarkan bahwa seolah-olah Peradilan Agama sebagai peradilan

Islam yang bersifat universal.39

Kata “Berbasis” berasal dari kata “Basis” yang artinya asas atau dasar.40

Sedangkan kata “Sistem Informasi” itu terdiri dari dua kata, pertama kata “Sistem”

yang berarti suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-

variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan

terpadu.41

Definisi yang lain tentang sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan.42

Sedangkan kata “Informasi” memiliki

arti data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk

digunakan dalam proses pengambilan keputusan.43

Pengertian lain tentang informasi

38

Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978), h. 91. Lihat juga Gemala Dewi,

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 3.

39

Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 6. Lihat juga

Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (akar sejarah, hambatan dan prospeknya),

(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 94.

40

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

h. 83. 41

Tata Sutabri, Analisa Sistem Informasi, (Jakarta: Andi Publisher, 2005), h. 6.

42

Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 12.

43

Tata, Analisa Sistem Informasi, h. 7.

35

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi

yang menerimanya.44

Jadi, Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat

teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan

komunikasi yang penting, proses atas transaksi- transaksi tertentu dan rutin,

membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar

pengambilan keputusan yang tepat.45

Manajemen perkara di Pengadilan Agama tumbuh begitu pesat, bahkan

Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sudah tidak asing lagi dengan teknologi

informasi, manajemen administrasi perkara yang merupakan serangkaian kegiatan

yang dibutuhkan dalam menangani perkara dalam rangka penertiban dokumen data

perkara semenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum

sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan juga merupakan satu kesatuan

proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya

keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat,46

sebelumnya

dilakukan dengan manual (Pola Bindalmin) diganti dengan berbasis teknologi

informasi (SIADPA), inilah esensi dari pengertian daripada “manajemen

administrasi perkara Pengadilan Agama berbasis sistem informasi”.

44

Jogiyanto, Analisis dan Desain Sistem Informasi, h. 13.

45

Nash, John F., Terjm: La Midjan, Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual Praktika

Penyusunan Metode dan Prosedur, (Bandung : Lembaga Informasi Akuntansi, 2000), h.8. 46

Jimly Asshiddiqie, Reformasi Tata Kelola Peradilan, artikel diakses pada tanggal 26 Juli 2013

pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_ MANAJEMEN_

PERADILAN.pdf.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_%20MANAJEMEN_%20PERADILAN.pdf

http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_%20MANAJEMEN_%20PERADILAN.pdf

36

C. Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA)

1. Pengertian Aplikasi SIADPA

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan

mempunyai tugas utama, yaitu: memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi

kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang

diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara

efektif, efesien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan

masyarakat.47

Pemanfaatan teknologi informasi dikemas dalam bentuk aplikasi Sistem

Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama yang selanjutnya disebut

Aplikasi SIADPA. Aplikasi SIADPA digambarkan sebagai otomasi Pola

Bindalmin yang dirancang sedemikian rupa secara elektronik sehingga

memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara.48

SIADPA ini merupakan aplikasi pengolah dokumen-dokumen

keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). Prinsip kerja

SIADPA mirip dengan Mail Merge yang dikenal dalam program Microsoft

Word. Prinsip kerja dari SIADPA adalah dengan menggabungkan data-data

perkara dengan dokumen (blanko). Data-data perkara di dalam dokumen blanko

disebut dengan variebel. Variabel-variabel ini ditunjukan dengan angka atau

nomor. Nantinya ketika hendak mencetak suatu dokumen variable-variabel di

47

A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), h. 12 48

Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun

Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, (Jakarta : Dirjen Badilag MARI, 2012), h. 1

37

dalam dokumen blanko akan diganti dengan data-data keperkaraan yang telah

diisikan oleh operator di SIADPA yang sesuai dengan variable tersebut.

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, aplikasi SIADPA adalah

pengembangan dari sistem administrasi kepaniteraan berdasar Pola Bindalmin

dalam mengolah dokumen-dokumen perkara baik pada tingkat pertama maupun

pada tingkat banding yang dirancang ulang (redesign) dengan sistem otomatisasi

dan integrasi menggunakan alat bantu komputer berbasis windows, dengan tidak

mengurangi substansi yustisial yang bertujuan untuk mempercepat proses

penyelesaian administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Sedangkan SIADPA Plus adalah aplikasi hasil sinkronisasi menu-menu

dan template/ dokumen pada aplikasi SIADPA dengan Pola Bindalmin (KMA

001/SK/1991 dan Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan

Teknis Peradilan) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama MA RI.

2. Latar Belakang Munculnya Aplikasi SIADPA

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam bidang hukum perdata

tertentu khusus untuk umat Islam. Kompetensi absolut adalah wewenang badan

pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak

38

dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan

yang sama maupun dalam dalam lingkungan peradilan yang lain.49

Seiring dengan perkembangan dan perubahan situasi masyarakat Islam di

Indonesia, dengan meningkatnya kesadaran akan penyelesaian perkara-perkara

tersebut di bawa ke Pengadilan Agama, maka untuk mengelola perkara-perkara

tersebut memerlukan manajemen perkara yang dapat diandalkan dan efisien.

pola Bindalmin yang selama ini menjadi pedoman proses penyelesaian

administrasi perkara di Pengadilan Agama sepertinya yang sudah sangat lengkap

dan mengakomodir semua administrasi penyelesaian perkara, namun timbul

masalah ketika masyarakat membutuhkan informasi seputar perkara yang

sedang ditangani oleh pengadilan sudah sampai dimana prosesnya, juga dalam

hal pembuatan pelaporan perkara yang menjadi kewajiban pengadilan.

Atas dasar permasalahan yang timbul tersebut dengan keragaman perkara

yang ditangani oleh Pengadilan Agama, sudah sangat tentu akan semakin

beragam pula permasalahan yang nantinya akan dihadapi. Untuk mengantisipasi

hal tersebut, maka dimulailah pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana

atau alat bantu merekam semua proses administrasi perkara di Pengadilan

Agama.50

49

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 78.

Lihat juga A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2004), h. 6. Lihat juga Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Agama, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 8. Lihat juga Erfaniah Zuhriah,, Peradilan Agama di

Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut, h. 204- 215. 50


Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 10

39

3. Sejarah Lahirnya Aplikasi SIADPA

Ide-ide cerdas muncul ketika menghadapi permasalahan dan dalam

keadaan terdesak yang mengharuskan orang berpikir keras untuk mencari solusi

atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jumlah perkara yang masuk ke

Pengadilan Agama Malang rata-rata 400 setiap bulan tidak sebanding dengan

jumlah SDM yang terbatas, hal ini menjadi masalah jika semua proses

penyelesaian perkara dijalankan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi

informasi. Bekerja di luar jam kantor bagi pegawai Pengadilan Agama Malang

pada tahun 1990-an tidak dapat dihindarkan, hal ini dilakukan untuk mengurangi

penumpukan perkara.

Reformasi di tahun 1998 memberikan inspirasi kepada Alm. Yugo Hari

Satriyo, SH. yang saat itu menjabat sebagai panitera/ sekretaris Pengadilan

Agama Malang untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka

meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, transparansi dan

pelayanan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Malang. Jumlah

perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia dan

penerapan sistem manual tidak bisa menyelesaikan perkara tepat waktu. Hal ini

semakin mendorong untuk mempercepat pembenahan administrasi perkara

dengan memanfaatkan perangkat komputer.51

Memang sebelumnya Alm. Yugo

Hari Satriyo, SH sempat bertemu dengan seseorang yang bergerak di bidang

pemrograman komputer yaitu Irfan dari Sysolusindo.

51

Ibid, h. 11.

40

Usulan Alm. Yugo Hari Satriyo, SH tersebut akhirnya disetujui dan

ditindak lanjuti melalui pembicaraan dengan pihak Sysolusindo. Kemudian

kepaniteraan yang dikomandani oleh Yugo Hari Satriyo, SH, menyiapkan

konsep surat-surat administrasi, setelah konsep itu jadi kemudian diketik

dengan komputer oleh tenaga honorer yang terdiri dari saudara Hadijah

Hasanuddin, Ainur Rofiq, Farid Dzikrullah, Erik Handini dan lain-lain, hasil

pengetikan konsep tersebut diserahkan kepada pihak Sysolusindo untuk dibuat

dalam bentuk program komputer.52

Setelah pembuatan program administrasi perkara ini selesai, dilakukan uji

coba untuk proses penyelenggaraan administrasi perkara sejak dari penerimaan

sampai dengan putusan perkara. Ternyata hasilnya luar biasa. Untuk proses

pendaftaran perkara yang semula dalam sehari melayani 20 s/d 30 perkara baru

selesai pada pukul 16.00 setelah menggunakan program ini dapat diselesaikan

pada sekitar pukul 13.00 s/d pukul 14.00.

Sesudah uji coba dirasa cukup, dengan perbaikan dan penyempurnaan di

sana sini, program administrasi perkara ini mulai dioperasikan dengan diberi

nama Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama disingkat SIADPA 1.

Pemberian nama SIADPA 1 dimaksud untuk membedakan dengan program

lainnya yang direncanakan, yaitu SIADPA 2 untuk Register Perkara, SIADPA 3

untuk Keuangan Perkara, SIADPA 4 untuk Laporan Perkara dan seterusnya.

Namun sampai dengan saat Yugo Hari Satriyo, SH diangkat sebagai Panitera

52

Abu Amar (Ketua PTA Jayapura), Sejarah Awal SIADPA, artikel diakses pada tanggal 24

Juli 2013 pada http://www.pa- manokwari.go.id/ index.php/artikel/161-sejarah-awal-siadpa.

http://www.pa-/

41

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2000, SIADPA 2 dan SIADPA

lainnya belum dapat direalisasikan.53

Perubahan luar biasa di Pengadilan Agama Malang Kelas II dengan

program SIADPA 1 ini rupanya menarik perhatian pimpinan PTA Surabaya,

sehingga diperintahkan kepada Pengadilan Agama Malang Kelas II untuk

menularkan kepada Pengadilan Agama lainnya di Jawa timur, terutama kepada

Pengadilan Agama Kelas I A yang jumlah perkaranya relatif banyak.

Beberapa waktu kemudian rupanya para ketua Pengadilan Agama di Jawa

Timur setelah melihat manfaat SIADPA, mulai tertarik dengan program ini dan

meminta kepada pihak Sysolusindo untuk membuatkan program bagi

Pengadilan Agama masing-masing,54

sehingga program SIADPA dalam waktu

singkat telah merata dipergunakan oleh Pengadilan Agama di seluruh wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pada sebuah acara di Malang, Direktur Pembinaan Badan Peradilan

Agama Bapak Drs, H. Syamsuhadi Irsyad, SH., MHum berkenan singgah di

Pengadilan Agama Malang Kelas II, beliau melihat dan tertarik dengan program

SIADPA 1 ini dan mengatakan alangkah baiknya jika program ini bisa ditiru

oleh Pengadilan Agama yang lainnya.

53

Ibid.

54

Yudhi Wijaya, Pola Kerja Efektif Pelayanan Perkara dengan aplikasi SIADPA/SIADPTA,

artikel diakses pada tanggal 27 Juli 2013 pada http://www.pta-kendari.go.id/pakdi/media.php?module=

detailartikel &id=93.

42

Ketika Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama dijabat oleh Drs. H.

Wahyu Widyana, MA dan setelah Peradilan Agama satu atap berada di bawah

Mahkamah Agung, rupanya SIADPA ini menjadi perhatian beliau dan kemudian

dikembangkan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana keadaan yang ada

sekarang.55

4. Landasan Hukum Implementasi Aplikasi SIADPA

Aplikasi SIADPA sebagai sebuah sistem manajemen perkara (Case

management system) telah dirasakan manfaatnya di bidang administrasi

peradilan. Proses pengolahan dokumen perkara dilakukan dengan lebih cepat,

efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan bisa

lebih ditingkatkan. 56

Secara umum landasan yuridis aplikasi SIADPA diperkuat dengan

adanya Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada

Uldilag) MARI Nomor 12/TUADA/AG/IX/2007 tertanggal 17 September 2007

tentang Penggunaan Sistim Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama

(SIADPA).

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama (Buku II Edisi Revisi) Tahun 2010 ditegaskan bahwa dalam rangka

55

Ibid.

56


Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 8.

43

memaksimalkan transparansi dan pelayanan prima peradilan perlu

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi infomasi. SIADPA dimanfaatkan dalam

rangka mendukung Pola Bindalmin dan peningkatan kerja pengadilan serta

pelayanan peradilan.

Rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Lingkungan Peradilan Agama

pada Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 di Balikpapan menyebutkan

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pola Bindalmin perlu didukung

dengan aplikasi SIADPA. Disamping sosialisasi perlu bimbingan dan

monitoring yang simultan ke satuan kerja tentang pelaksanaan Pola Bindalmin,

SIADPA, dan juga termasuk sarana administrasi perkara lainnya.57

Dirjen Badilag telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tanggal 2 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim

Implementasi SIADPA Nasional dalam rangka untuk mengoptimalkan

implementasi SIADPA Plus. Selain membentuk Tim SIADPA Plus Nasional

dan tugas-tugasnya, Dirjen Badilag juga mengintruksikan kepada seluruh Ketua

PTA dan Mahkamah Syariah Aceh untuk membentuk tim implementasi

SIADPA tingkat Propinsi, dan melaporkannya kepada Dirjen Badilag.58

Untuk mempertegas instruksi sebelumnya Tuada Uldilag MARI

mengeluarkan surat Nomor 07/TUADA-AG/IX/2011 tertanggal 19 September

2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SIADPA dan SIADPTA.

57

Ibid, h. 8- 9.

58

Ibid, h. 9.

44

Dalam surat ini Tuada Uldilag menegaskan bahwa SIADPA dan SIADPTA

sebagai case management system telah banyak dirasakan manfaatnya dalam

meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.59

5. Fitur- Fitur dalam Aplikasi SIADPA

Otomasi dan integrasi Pola Bindalmin dalam bentuk aplikasi SIADPA

secara perlahan namun pasti dapat diterima oleh warga Peradilan Agama.

Kondisi ini tidak lepas dari keunggulan aplikasi SIADPA yang mudah dipahami

dan dioperasikan (user friendly), menggunakan bahasa Indonesia, mempercepat

layanan, mempermudah pencarian data, menyediakan semua jenis dokumen

perkara, aman dan rahasia, jaringan multi user, serta tingkat efisiensi dan

efiktifitas yang tinggi.60

Aplikasi SIADPA terbukti mampu menjawab kebutuhan administrasi

perkara Peradilan Agama karena aplikasi SIADPA menawarkan solusi dokumen

dan solusi data.

Aplikasi SIADPA sebagai solusi dokumen mencakup: 1) SIADPA

Tingkat Pertama (aplikasi utama) yang digunakan untuk mengolah dokumen

perkara mulai dari penerimaan hingga putusan dan penyelesaian perkara. 2)

SIADPA Tingkat Banding, digunakan untuk mengolah dokumen persiapan

59

Ibid, h. 9-10.

60


Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 4

45

banding di Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya akta banding, memori

banding, hingga pemberitahuan isi putusan banding. 3) SIADPA Tingkat Kasasi,

digunakan untuk mengolah dokumen persiapan kasasi di Pengadilan Agama,

mencakup persiapan kasasi, memori kasasi, hingga pemberitahuan putusan

kasasi. 4) SIADPA Tingkat Peninjauan Kembali, digunakan untuk mengolah

dokumen persiapan peninjauan kembali di Pengadilan Agama, mencakup

persiapan peninjauan kembali, memori peninjauan kembali hingga

pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali. 61

Aplikasi SIADPA sebagai solusi data dapat dilihat dari Aplikasi Sistem

Keuangan Perkara (SIADPA KIPA), Aplikasi Sistem Register Perkara (SIADPA

REGISTER), Aplikasi Sistem Laporan Perkara (SIADPA LIPA), Aplikasi Akta

Cerai (SIADPA AKTA CERAI), Aplikasi Jadwal Sidang (SIADPA JADWAL

SIDANG).62

61

Ibid, h. 4- 5

62

Ibid, 5

Gambar 1. Diagram otomasi dan integrasi Pola

Bindalmin dalam aplikasi SIADPA

46

Berikut ini penjelasan dari otomasi dan integrasi pola bindalmin dalam

aplikasi SIADPA, penjelasannya sebagai berikut :

1) Aplikasi SIADPA (aplikasi utama)

Merupakan aplikasi utama untuk sistem aplikasi SIADPA, aplikasi

SIADPA merupakan otomasi dari Pola Prosedur Penyelenggaraan

Administrasi Perkara yaitu pola pertama dalam Pola Bindalmin, berfungsi

menginput dan mengedit data- data perkara serta mencetak dokumen-

dokumen keperkaraan mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan dan

pasca putusan.

Aplikasi SIADPA (Tingkat Pertama), sebagai aplikasi utama menu-

menu dalam aplikasi SIADPA diklasifikasi menjadi enam bagian, yakni

sebagai berikut :

Menu Penerimaan. Menu ini terdiri dari pendaftaran, surat kuasa, surat

kuasa untuk membayar atau SKUM (didalamnya tercantum panjar biaya

perkara yang telah dibayar penggugat/ pemohon saat mendaftarkan

perkara).

Menu persiapan persidangan. Menu persiapan persidangan memuat

dokumen-dokumen yang harus dibuat sebelum memasuki tahap

persidangan, yaitu berbagai jenis penetapan (penetapan majelis hakim,

penetapan panitera pengganti, penetapan jurusita/jurusita pengganti,

penetapan hari sidang) dan surat panggilan sidang (kepada para pihak

berperkara).

47

Menu persidangan. Menu ini terdiri dari berita acara persidangan,

mediasi, sita, amar putusan, putusan, pemberitahuan isi putusan,

pengembalian sisa panjar perkara.

Menu penyelesaian perkara. Menu penyelesaian perkara terdiri dari ikrar

talak, eksekusi, dan pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan

Agama (KUA).

Menu Lain-Lain, yang termasuk dalam menu ini antara lain, riwayat

penggunaan user, formulir pendukung, dan sampul minutasi.

2) SIADPA REGISTER

SIADPA REGISTER merupakan otomasi dari Pola Tentang Register

Perkara, yaitu pola kedua dalam Pola Bindalmin. SIADPA Register

dibangun pada tahun 2004. Dalam aplikasi SIADPA Register sama sekali

tidak diperlukan entry data, semua aktivitas penerimaan, persiapan

persidangan, persidangan dan penyelesaian perkara yang diproses dengan

aplikasi SIADPA akan tersimpan secara otomatis dalam SIADPA Register.

Format SIADPA Register pun dibuat sama persis dengan format register

yang ada di Pola Bindalmin.

3) SIADPA KIPA

Sebagaimana kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, pola

Bindalmin itu terdiri dari 5 pola. Berpijak pada Pola Bindalmin,

48

perkembangan awal aplikasi SIADPA yang ada saat itu hanya mampu

mengakomodir pola tentang prosedur penyelenggaraan administrasi perkara

saja, namun belum mampu mengakomodir pola Bindalmin lainnya yang

memang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Untuk mengakomodir pola tentang keuangan perkara (otomasi pola

ketiga dalam Pola Bindalmin) pada tahun 2003 dibangun aplikasi SIADPA

KIPA. Penamaan KIPA sendiri diambil dari nama kode formulir keuangan

perkara yaitu KIPA.1, KIPA 2, dan lain-lain. Pada tahap ini aplikasi

SIADPA mulai diarahkan sebagai aplikasi pengolah data perkara.63

Arah, tujuan dan fungsi aplikasi SIADPA KIPA pada prinsipnya

dapat membantu pegawai Pengadilan Agama dengan cepat pencatatan,

pengendalian dan pencetakan laporan keuangan perkara, secara lebih rinci

arah, tujuan dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :64

a) Membantu pegawai bagian kas dalam hal pencatatan, membuat

perhitungan dan pengendalian keuangan perkara.

b) Berfungsi sebagai input awal sampai akhir proses keuangan perkara dan

sebagai sumber otomasi dari pembuatan buku-buku keuangan dan

pelaporan keuangan perkara.

63

Ibid, h. 15.

64

Ibid, h. 7.

49

Dari sisi operasional pencatatan jurnal dan pembuatan buku-buku

laporan tidak memerlukan pencarian data yang rumit dan entry data tidak

berulang-ulang bahkan sebagian besar telah diotomatiskan. Otomasi diambil

dari titik transaksi proses dan tahap perjalanan perkara, misalnya pada saat

pendaftaran akan terproses dan tersimpan jurnal biaya pendaftaran dan biaya

redaksi dan seterusnya.

4) SIADPA LIPA

Aplikasi sistem pelaporan statistik perkara Pengadilan Agama atau

yang biasa dikenal dengan sebutan SIADPA LIPA. SIADPA LIPA

merupakan aplikasi untuk mencetak laporan-laporan LIPA, semua data yang

dicetak pada laporan-laporan SIADPA LIPA mengambil dari data yang

dimasukkan pada aplikasi SIADPA. Aplikasi SIADPA LIPA terdiri dari

beberapa register yang berkaitan dengan register perkara, yaitu register

induk gugatan; register induk permohonan; register surat kuasa khusus;

register eksekusi; register permohonan kasasi; register penyitaan barang

tidak bergerak; register penyitaan barang bergerak; dan register akta cerai.

Aplikasi SIADPA LIPA ini mulai dibangun tahun 2004. Arah dan

fungsi aplikasi ini pada prinsipnya membantu pencatatan, pengendalian dan

pencetakan laporan keadaan perkara secara otomatis, secara lebih rinci arah

dan fungsi aplikasi SIADPA LIPA adalah sebagai berikut :65

65

Ibid, h. 17.

50

a) Memudahkan tugas panitera muda hukum (panmud hukum), petugas

Meja III maupun pihak manapun yang terkait untuk pencatatan,

pengarsipan dan penyampaian pelaporan perkara per bulan.

b) Berfungsi sebagai bahan data pelaporan dan statistik perkara semenjak

data awal perkara masuk ke pengadilan sampai akhir proses perkara.

c) Berfungsi sebagai sumber otomatis dari permintaan data-data penunjang

pihak terkait.

Dari sisi operasional implementasi SIADPA LIPA dapat

mempermudah, mempercepat dan meminimalisir kesalahan dalam proses

pembuatan laporan perkara pada Pengadilan Agama. Pembuatan laporan

keadaan perkara tidak lagi memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak

memerlukan pencarian data yang rumit.

Otomasi diambil dari titik awal pendaftaran perkara, tahap perjalanan

perkara sampai dengan tahap minutasi perkara, misalnya pada saat

pendaftaran perkara terproses di awal, maka secara otomatis data yang telah

masuk tersebut akan selalu muncul keadaan perkaranya setiap pelaporan

perkara sampai dengan tahap akhir yaitu minutasi dan pengarsipan.

5) Menu Kearsipan Perkara

Berbeda dengan pola tentang kearsipan perkara yaitu pola kelima

dalam pola Bindalmin tidak diotomasi dalam sistem tersendiri, akan tetapi

51

menjadi bagian dari aplikasi SIADPA (aplikasi utama) dalam bentuk fitur

arsip perkara.

Latar belakang ide menempatkan menu kearsipan perkara yaitu pada

tahun 2010, ketika aplikasi SIADPA terpasang di seluruh Pengadilan Agama

di Indonesia muncul masukan dari para pengguna agar dibuatkan aplikasi

tentang arsip perkara. Memang kalau kita lihat dari lima pola dalam Pola

Bindalmin, hanya pola tentang kearsipan perkara yang belum terakomodir

dalam aplikasi SIADPA.

Meskipun agak terlambat, pada akhir tahun 2010 keinginan para

pengguna dapat diakomodir dalam aplikasi SIADPA. Pola tentang kearsipan

perkara tidak dibuat aplikasi khusus seperti SIADPA KIPA, LIPA dan

SIADPA Register, namun dibuat menu tambahan dalam SIADPA. Menu

arsip perkara menjadi bagian dari aplikasi SIADPA. Menu ini dapat

ditemukan para pengguna dalam aplikasi SIADPA Plus versi 1.0.3.35 dan

terus disempurnakan dan dikembangkan dengan versi-versi yang baru.

Pada prinsipnya menu kearsipan yang terdapat pada SIADPA Plus

versi 1.0.3.35 mekanismenya mengikuti pola kearsipan yang telah

dituangkan dalam Pola Bindalmin. Namun untuk melihat status berkas

perkara yang telah diarsipan ditampilkan dengan format blanko tersendiri

yang mencakup riwayat penggunaan blanko tersebut mulai dari perkara di

52

terima sampai perkara diminutasi termasuk juga tanggal penyimpanan

berkas atau tanggal diarsipan.66

66

Ibid, h. 21.

53

53

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS 1 B

A. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang

Segala informasi mengenai profil pengadilan khususnya Pengadilan Agama

di Indonesia secara umum dapat kita ketahui dengan mudah di halaman website

Pengadilan Agama yang bersangkutan, begitu juga dengan Pengadilan Agama

Tangerang dapat dilihat di website www.pa-tangerangkota.go.id, setelah penulis

komfirmasi tentang isi profil Pengadilan Agama Tangerang kepada ketua

Pengadilan Agama, wakil panitera dan staf pegawai yang membidangi pengelolaan

website, semua informasi mengenai profil Pengadilan Agama yang dimuat di

website tersebut diatas valid, sesuai dengan sejarah Pengadilan Agama Tangerang

yang sebenarnya, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jalan Perintis

Kemerdekaan II Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang. Status organisasi

PA Tangerang adalah merupakan Pengadilan Agama kelas IB,1 yang berada di

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas 2.020 m2

dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan

Pertanahan Nasional Tangerang No. 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah

1 Untuk melihat lebih jauh mengenai klasifikasi Pengadilan Agama dapat merujuk pada

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan

Tingkat Pertama.

http://www.pa-tangerangkota.go.id/

54

dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Luas bangunan gedung Pengadilan Agama Tangerang adalah sekitar 1858

meter persegi, dan terdiri dari dua lantai yang dibangun pada tahun 2009. Letak

geografis kota Tangerang terletak antara 6 6’ lintang selatan sampai dengan 6 13’

lintang selatan dan 106 36’ bujur timur sampai dengan 106 42’ bujur timur.

Batas wilayah kota Tangerang adalah sebagai berikut; sebelah utara,

berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan kecamatan Sepatan kabupaten

Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug (kabupaten

Tangerang) dan kecamatan Serpong, kecamatan Pondok Aren (kota Tangerang

Selatan), Sebelah timur berbatasan dengan provinsi DKI Jakarta, dan sebelah barat

berbatasan dengan kecamatan Cikupa kabupaten Tangerang.

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi

seluruh wilayah daerah tingkat II kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas)

kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan.2

Pembentukan Pengadilan Agama Tangerang secara historis pada dasarnya

tidak jauh berbeda dengan pembentukan Pengadilan Agama lainnya yang ada di

wilayah negara RI. Fase sebelum kemerdekaan dimana Indonesia mengalami

beberapa kali masa penjajahan oleh bangsa lain seperti Belanda, Jepang, dan lain-

lain mewarnai tumbuh kembang dan terbentuknya institusi Peradilan Agama di

Indonesia.

2 PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal

22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi

55

Kota Tangerang dinyatakan sebagai wilayah kotamadya (kota) pada tanggal

31 Juli 1993. Status kota yang saat itu berada dibawah provinsi Jawa Barat

merupakan upaya pengembangan wilayah daaerah tingkat 2 (dua) yang sebelumnya

dipusatkan pada satu wilayah kabupaten Tangerang. Berdasarkan Undang-undang

No. 2 Tahun 1993 kota Tangerang diberikan otoritas daerah tersendiri di samping

kabupaten Tangerang yang berpusat di Tigaraksa. Selanjutnya, setelah provinsi

Banten dibentuk kota Tangerang beralih menjadi wilayah kota yang berada di

bawah provinsi Banten.

Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang semenjak kemerdekaan sampai

sebelum lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama

Tangerang bermula dilaksanakan di tempat kediaman yang kemudian pindah ke

masjid, seperti yang dilakukan pada zaman Rasul. Ada beberapa nama yang sempat

menjadi ketua Pengadilan Agama di wilayah Tangerang diantaranya adalah dapat

dilihat dalam tabel berikut :3

No

.

NAMA GOL PEND TAHUN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

KH. Djunaedi

KH. Mhd. Sirodj

KH. Mursan

KH. Abdullah Mu’min

KH. Sa’ban Salim

KH. Yusuf Mustafa Harahap

KH. Sumarna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1942-1949

1949-1954

1955-1960

1960-1965

1965-1972

1972-1974

-

3 PA Tangerang, Sejarah Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22

Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/sejarah

56

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

H. Halimi, BA

Drs. Humaidi ZA,ZA

Drs.H.Satibi Abdul Hadi

Drs.H.Yusuf Effendi

H. Abdullah Juki, SH

Drs. H. Muhammad Hasyim

Drs. H.Abdurrahman Abror

Drs. H. Zurrihan Ahmad, SH, M.Hum

Drs.HM. Nadjmi, SH. M.Hum

Drs.H.A.H.Chairuddin Ridwan, SH

Drs.H.Ahmad Fathoni, SH, M.Hum

Drs. Tata Sutayuga, SH.

Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H

Drs. Chazim Maksalina, M.H.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV/b

IV/b

IV/b

IV/b

-

Sarmud

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S1

S2

S1

S2

S2

1974-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1984

1984-1987

1987-1989

1989-1994

1994-1999

1999-2002

2002-2004

2004-2007

2007-2010

2010-2012 2012

s/d skrg

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang

Untuk lebih mudah memahami susunan organisasi Peradilan Agama, secara

umum susunan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera,

sekretaris dan juru sita. Ketua Pengadilan Agama Tangerang sekarang dijabat oleh

Drs. Chazim Maksalina, M.H sebelumnya dijabat oleh Drs. H. Ambo Asse, S.H.,

M.H. Susunan organisasi Pengadilan Agama Tangerang dapat digambarkan dalam

bagan organisasi dibawah ini :4

4 PA Tangerang, Struktur Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22

Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/struktur.

58

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undnag No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dalam pasal

2 disebutkan bahwa : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu”.

Untuk menujang dan memenuhi harapan lembaga Peradilan yang sederhana,

cepat dan dengan biaya murah sebagai mana tersebut dalam Pasal 57 ayat (3)

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tangerang

mengimplementasikannya dengan dalam Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama

Tangerang yang terhormat dan bermartabat”, dan Misi “Mewujudkan pelayanan

prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada

masyarakat, dan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dengan cara

meningkatkan kwalitas SDM yang professional”.5

D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tangerang

Luas wilayah kota Tangerang adalah 1,231 Ha, kota Tangerang memiliki

wilayah 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut

merupakan wilayah hukum atau merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama

Tangerang. Yang dimaksud dengan kompetensi relatif itu sendiri adalah kekuasaan

atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang

5 PA Tangerang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22

Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/visi

59

sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan

wilayah tempat tinggal/ tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.6

Kecamatan-kecamatan yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama

Tangerang adalah sebagai berikut : 7

1) Kecamatan Ciledug

2) Kecamatan Larangan

3) Kecamatan Karang Tengah

4) Kecamatan Cipondoh

5) Kecamatan Binong

6) Kecamatan Tangerang

7) Kecamatan Karawaci

8) Kecamatan Jatiuwung

9) Kecamatan Cibodas

10) Kecamatan Priuk

11) Kecamatan Neglasari

12) Kecamatan Batu Ceper

13) Kecamatan Benda

E. Kewenangan Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan tugas dan kewenangannya

yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau yang menundukan

diri dengan hukum Islam berupa: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Wakaf, Zakat,

infak, Hibah, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.

6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:

Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 10.

7 PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal

22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi.

60

Dasar Hukum kewenangan absolut Pengadilan Agama Tangerang tersebut

adalah pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 50

Tahun 2009.

Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Tangerang mempunyai

tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan-

peraturan lainnya yaitu :8

1) Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi

pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989)

2) Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar

sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No.

7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang No. 3 Tahun

2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunter.

3) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun

Hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)

4) Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/ penelitian dan tugas-tugas

lainnya.

8 PA Tangerang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada

tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/tupoksi

61

BAB IV

PERAN SIADPA PLUS DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

A. Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang

Pelayanan di Pengadilan Agama adalah bersifat pelayanan publik, oleh

karena itu pelayanan di Pengadilan Agama harus memberikan pelayanan yang

memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada dasarnya setiap manusia

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan

tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.1 Hal ini juga didukung oleh

pendapat Budiman Rusli yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu

membutuhkan pelayanan.2 Oleh karena itu, pelayanan yang bersifat publik itu harus

memberikan pelayanan yang prima, memuaskan, dan berkualitas agar masyarakat

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, walaupun memang secara empiris

dilapangan masih banyak terjadi pelayanan publik masih bercirikan berbelit- belit,

lambat, mahal dan melelahkan.

Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pelayanan publik

itu? Untuk memberikan jawaban yang memadai dan memuaskan penulis akan

melihatnya dari sisi etimologis terlebih dahulu. Kata “pelayanan” menurut Kotler

adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara

1 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 1.

2 L. P. Sinambela, Ilmu dan Budaya (perkembangan ilmu administrasi Negara), (Edisi

Desember, 1992), h. 198. Lihat juga Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1999), h. 5.

62

fisik. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “pelayanan”

mengandung arti ; perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain

dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa, dan kemudahan yang diberikan

sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.3 Sedangkan istilah “publik” berasal

dari bahasa Inggris yaitu “public” yang artinya umum, masyarakat, dan negara.

Kata “public” sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, public

berarti umum, orang banyak, dan ramai.4

Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai ketentuan peraturan perundang- undangan. Jadi, pelayanan publik diartikan

sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata

cara yang telah ditetapkan.5 Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Sebagai inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat pencari keadilan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya telah

dibuat aplikasi SIADPA Plus yang merupakan integrasi teknologi informasi dengan

ragam regulasi dibidang administrasi perkara.

3 J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 2001), h. 781.

4 Ibid, h. 1095.

5 Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, h. 17. Lihat juga Lijan Poltak

Sinambela, ddk, Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan implementasi), (Jakarta: Bumi

Aksara, 2010), h. 5.

63

Saat ini di lingkungan Pengadilan Agama telah tersedia suatu aplikasi

manajemen perkara yang biasa disebut dengan aplikasi SIADPA (Sistem Informasi

Administrasi Perkara Peradilan Agama). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, bahwa sesungguhnya aplikasi SIADPA dalam sejarahnya lahir penuh

dengan dinamika sejarah, aplikasi SIADPA ini telah mulai dipergunakan secara

resmi diseluruh Indonesia sejak tahun 2007 dan dalam perjalanannya telah

mengalami 14 kali updating (penyempurnaan) dan terakhir dikenal dengan istilah

SIADPA Plus.

Implementasi SIADPA Plus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

program Badilag, hampir semua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sudah

mengimplementasikan SIADPA Plus, tidak terkecuali Pengadilan Agama

Tangerang yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Banten telah

melaksanakan Implementasi SIADPA Plus ini dengan baik dan benar. Implementasi

aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang pertama kali dilakukan pada

tahun 2006, setelah mengalami dinamika perubahan disana-sini pada tahun 2010

implementasi SIADPA Plus dengan wajah dan tampilan baru, dan sudah sesuai

dengan pola Bindalmin benar- benar terwujud di Pengadilan Agama Tangerang, hal

ini sebagaimana dijelaskan oleh administrator SIADPA Plus yang juga merupakan

pegiat dan tutor SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang, yaitu Bapak Irvan

Yunan.6

6 Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi,

Tangerang, 13 September 2013

64

Dalam sejarah implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang,

pada awal- awal implementasi yaitu pada tahun 2006 yang siap hanyalah meja I saja

yang menggunakan SIADPA Plus, dengan alasan sumber daya manusia yang

kurang, jumlah tenaga kerja yang faham dengan teknologi SIADPA masih kurang,

sedangkan pada saat ini mulai tahun 2009 – 2013 pembenahan terus dilakukan,

sehingga semua elemen di Pengadilan Agama Tangerang Menggunakan aplikasi

SIADPA Plus. Alasan Pengadilan Agama Tangerang menerapkan aplikasi SIADPA

Plus adalah : 1) Kapasitas perkara yang banyak, sehingga membuthkan efisiensi,

transparansi peradilan, waktu dan pelayanan yang prima. 2) Akses informasi,

sehingga bisa diupdate secara langsung oleh para pihak. 3) Teknologi SIADPA Plus

bisa mengatasi kesulitan pelayanan dengan baik dibandingkan dengan cara manual,

dan. 4) Fungsi Controling, dari mulai pendaftaran sampai pada pengarsipan

validasinya bisa di kontrol.7

Penulis telah melakukan wawancara terhadap empat orang yang penulis nilai

sudah mewakili unsur- unsur implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama

Tangerang, pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada orang tersebut, yaitu

bagaimana apsresiasinya terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?.

Menurut wakil panitera Pengadilan Agama Tangerang bapak Drs. Mukhtar, MH,

bahwasannya beliau sangat mengapresiasi dan menjungjung tinggi implementasi

SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang. Tanggapan positif ini bukan tanpa

alasan, menurut beliau dengan aplikasi SIADPA Plus sangat membantu tugas pokok

7 Hafifi, Calon Hakim (CAKIM) PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 13

September 2013

65

dan fungsi beliau sebagai seorang wakil panitera.8 Hal senada juga diamini oleh tiga

orang lainnya yang penulis wawancara, yaitu ketua Pengadilan Agama Tangerang

bapak Drs. H. Chazim Maksalina, MH, hakim senior Pengadilan Agama Tangerang

yang mulia bapak Drs. Arwendi serta Drs. Ubin Mubin Surdiman dan terakhir

administrator juga pegiat SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang bapak Irvan

Yunan.9

Implementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang adalah

merupakan sesuatu yang mutlak, dengan implementasi tersebut dapat membantu

semakin cepatnya tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tangerang,

serta keakuratan dalam proses pendaftaran, pembuatan berita acara persidangan dan

putusan, pembuatan putusan, publikasi putusan dan lain sebagainya akan dapat lebih

terjaga.

B. Sinkronisasi Pola Bindalmin dengan SIADPA Plus

Perlu kita pahami bahwa aplikasi seperti SIADPA Plus adalah merupakan

sinkronisasi dari pelaksanaan pola Bindalmin dalam era kemajuan teknologi

informasi. Sebelum menyandang nama SIADPA Plus, sebelumnya hanya bernama

SIADPA saja, namun setelah dimodifikasi aplikasi SIADPA yang semula dalam

format lama menjadi format baru dengan perubahan-perubahan pada menu aplikasi

8 Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September

2013.

9 Chazim Maksalina, Ketua PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September

2013. Arwendi dan Ubin Mubin Surdiman, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18

September 2013. Dan Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara

Pribadi, Tangerang, 13 September 2013.

66

yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada pada pola Bindalmin Buku II.

Perubahan-perubahan tersebut merupakan proses sinkronisasi aplikasi SIADPA

versi lama dengan menu alur penerimaan perkara sesuai pola Bindalmin yang

kemudian disahkan dan diberi nama baru menjadi SIADPA Plus.

Pengadilan Agama Tangerang yang berada di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Agama Banten telah melakukan ujicoba dan menerapakan aplikasi SIADPA

Plus hasil modifikasi dan disinkronisasikan sekitar tahun 2010, yaitu modifikasi dan

sinkronisasi dengan formulir-formulir kepaniteraan yang telah mendapat akreditasi

oleh Tim Standarisasi Nasional.

Untuk tetap menjaga, mengevaluasi dan mendukung aplikasi SIADPA Plus

tetap berjalan sesuai dengan koridor yang dikehendaki oleh pola Bindalmin,

Mahkamah Agung telah melakukan beberapa kali bimbingan teknis (Bimtek)

SIADPA Plus terhadap administrator SIADPA Plus di seluruh Indonesia, tak

terkecuali diikuti oleh administrator atau tutor SIADPA Plus Pengadilan Agama

Tangerang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di

Pengadilan Agama Tangerang, yaitu ketua Pengadilan Agama Tangerang bapak

Drs. H. Chazim Maksalina, MH, beliau menyebutkan bahwa aplikasi SIADPA Plus

yang ada di Pengadilan Agama Tangerang sudah sinkron dan sesuai dengan

formulir- formulir kepaniteraan yang terakreditasi.10

Pernyataan ketua Pengadilan

Agama Tangerang tersebut di dukung oleh wakil panitera Drs. Mukhtar, M.H, dan

10

Chazim Maksalina, Ketua PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September

2013.

67

administrator SIADPA Plus bapak Irvan Yunan, juga hakim yang mulia bapak Drs.

Arwendi mereka menyatakan bahwa SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang

sudah sinkron dengan pola Bindalmin.11

Lebih lanjut hakim Drs. Ubin Mubin

Surdiman mencontohkan bahwa, amar putusan yang dibuat oleh hakim menurut

pola Bindalmin harus di tulis atau di masukan ke buku register, dengan aplikasi

SIADPA Plus hakim hanya menginput amar putusan tersebut pada aplikasi SIADPA

Plus, kelebihannya kalau menggunakan cara manual hakim harus menyerahkan

amar putusan tersebut kepada petugas register dan petugas register harus

menulisnya kembali pada buku register, sedangkan dengan menggunakan SIADPA

Plus, petugas register cukup membuka menu amar putusan tersebut sesuai dengan

nomor perkaranya, dan langsung di input ke SIADPA Register tidak perlu mengetik

ulang amar putusan tersebut, karena memang sudah di input oleh hakim

sebelumnya.12

C. Peran SIADPA Plus di PA Tangerang dalam Penyelesaian Perkara

Implementasi SIADPA bisa dikatakan sukses dan sesuai dengan apa yang

dicanangkan, apabila implementasi SIADPA di Pengadilan Agama sudah

memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dalam aplikasi SIADPA Plus, semua

aktifitas tersebut dilakukan dan dikerjakan di seluruh lini masing-masing sesuai

11

Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September

2013. Dan Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi,

Tangerang, 13 September 2013.

12

Arwendi dan Ubin Mubin Surdiman, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi,


68

dengan tupoksi jabatan dan kedudukan masing-masing dan sesuai dengan alur-alur

penanganan perkara yang diinginkan oleh pola Bindalmin.13

Seluruh warga Pengadilan Agama di Indonesia sudah sepatutnya bangga

dan bersyukur dengan pencapaian Pengadilan Agama dalam hal pemanfaatan

teknologi informasi, lebih khusus lagi termasuk mempunyai sistem manajemen

perkara (case management sistem) yang bernama SIADPA Plus. Namun rasa

bangga itu tidak boleh membuat warga Pengadilan Agama terlena dan berpuas diri,

optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam menunjang tugas pokok harus terus

diupayakan sampai pada tujuan yang sudah dicanangkan dalam cetak biru (blue

print) modernisasi peradilan di Indonesia.

Manfaat SIADPA Plus telah banyak dirasakan oleh warga Pengadilan

Agama, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama

Tangerang. Manfaat SIADPA Plus oleh hakim ataupun pegawai peradilan yang

terbiasa menggunakan aplikasi SIADPA Plus kalau boleh penulis katakan seperti

mengandung zat adiktif, membuat orang kecanduan yang menggunakannya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk terus menggunakannya.

Terkait dengan peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang dalam

penyelesaian perkara, secara umum aplikasi SIADPA Plus sangat berperan penting

dalam proses pengolahan data perkara di Pengadilan Agama Tangerang menjadi

lebih cepat dan efisien. Sehingga peran aplikasi SIADPA Plus sangat dirasakan

13

PA Palembang, Hasil Penilaian Implementasi SIADPA Plus di Wilayah Pengadilan Tinggi

Palembang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-kayuagung.go.id/875-hasil-

penilaian-siadpa-plus-di-wilayah-pengadilan-tinggi-agama-palembang.html.

69

fungsinya dalam melaksanakan tupoksi masing- masing warga Pengadilan Agama

Tangerang. Jadi, dalam hal ini aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran penting

dalam mengoptimalkan penerapan pola Bindalmin di lingkungan Pengadilan Agama

Tangerang. Aplikasi SIADPA Plus telah dirasakan manfaatnya dalam rangka

penyelarasan pola Bindalmin dan pemanfaatan teknologi informasi dalam

menunjang tugas pokok.

Secara khusus peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang yang

penulis teliti adalah 3 (tiga) unsur yang mengisi jabatan teknis yustisial pada

Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari ketua Pengadilan Agama selaku pimpinan

Pengadilan Agama Tangerang, hakim Pengadilan Agama Tangerang, pejabat

kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, dan satu unsur tambahan yang mengisi

jabatan non teknis yustisial yaitu Administrator SIADPA Plus Pengadilan Agama

Tangerang, hal ini dilakukan agar bisa melihat lebih dalam peran implementasi

SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang.

Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana peran aplikasi

SIADPA ini dalam menunjang kerja tupoksi petugas Perngadilan Agama Tangerang

dalam hal manajemen perkara, mulai dari pendaftaran sampai pada pelaporan,

berikut ini peran aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang. Unsur-

unsur yang diteliti adalah unsur ketua, hakim, pejabat kepaniteraan, dan

administrator SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang.

70

1. Unsur Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang

Adapun yang menjabat unsur pimpinan pada Pengadilan Agama Tangerang

terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama, ketua Pengadialan Agama

Tangerang adalah bapak Drs. H. Chazim Maksalina, MH, sedangkan wakil ketua

Pengadilan Agama Tangerang dijabat oleh Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, ketua Pengadilan Agama mengemban

klasifikasi pokok pekerjaan sebagai; Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok

dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksansaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan wakil ketua Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok sebagai ;

mewakili ketua Pengadilan Agama dalam hal : merencanakan dan melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksansaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.14

Peran aplikasi SIADPA Plus oleh ketua Pengadilan Agama tangerang adalah

sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu dalam hal manajemen

perkara dan validasi. Terkait dengan manajemen perkara, peran aplikasi SIADPA

Plus oleh ketua Pengadilan Agama adalah berikut :

a. Penunjukan majelis hakim

14

Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang , Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2011, (Tangerang: PA Tangerang, 2011), h. 12.

71

b. Pembagian perkara sesuai kuota majelis

c. PMH ikrar

d. Penetapan perintah sita eksekusi

e. Penetapan aanmaning

f. Penetapan perintah eksekusi riil/lelang

g. Penetapan harga limit

h. Penetapan penghentian/pencabutan eksekusi

i. Permohonan penghentian eksekusi

Sedangkan terkait dengan validasi perkara, peran aplikasi SIADPA Plus oleh

ketua Pengadilan Agama adalah dapat menguasai dan mengontrol data sesuai

validasi data, seperti :

a. Perkara tanpa transaksi keuangan

b. Perkara belum putus sudah minutasi

c. Perkara belum putus sudah pengembalian sisa panjar

2. Unsur Hakim Pengadilan Agama Tangerang

Adapun hakim di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 14

orang. Dalam penelitian ini, tidak semua hakim di Pengadilan Agama Tangerang

yang penulis wawancara terkait dengan implementasi SIADPA Plus, hanya dua

hakim yang penulis wawancara dan membantu penulis dalam mendapatkan

penjelasan yang sangat memuaskan, dan penulis juga diberi kesempatan untuk

72

membuat putusan pengadilan dengan menggunakan aplikasi SIADPA Plus, yaitu

yang mulia bapak Drs. Arwendi dan yang mulia bapak Drs. Ubin Mubin Surdirman.

Peran aplikasi SIADPA Plus oleh hakim Pengadilan Agama Tangerang

adalah sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu terkait dengan

pembuatan penetapan dan putusan. Terkait dengan penetapan aplikasi SIADPA Plus

sangat berperan bagi hakim dalam pembuatan penetapan seperti penetapan hari

sidang (PHS), penunjukan mediator, sita jaminan, talak, dan tidak talak (damai).

Sedangkan terkait dengan pembuatan putusan/ penetapan, aplikasi SIADPA Plus

berperan dalam pembuatan putusan/ penetapan seperti putusan perkara kontentius,

penetapan perkara voluntair, dan menambah dan merubah blanko putusan/

penetapan.

Dalam peraturan perundang-undangan susunan dan isi putusan pengadilan

harus memuat unsur- unsur berikut ini:15

1. Kepala putusan

2. Identitas para pihak

3. Duduk perkara atau tentang kejadiannya

4. Pertimbangan hukum, dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri

atas dua bagian, yaitu ; pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke

gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya (rechsgronden).

5. Amar putusan, dalam gugatan Penggugat ada yang namanya petitum, yaitu apa

yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan

15

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta :

Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. IV, h. 292.

73

(diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum

dalam gugatan penggugat.

Dalam melaksanakan tugas pokok hakim di Pengadilan Agama Tangerang,

yaitu dalam hal pembuatan produk hukum (putusan/ penetapan) pengadilan. Sesuai

dengan bentuk dan susunan putusan pengadilan tersebut diatas, dalam aplikasi

SIADPA Plus juga menyediakan blanko yang sesuai dan beragam kategori putusan

yang dibutuhkan. Dengan aplikasi SIADPA Plus, hakim juga dibantu dengan data-

data yang dinamis yaitu dari surat permohonan, PMH, PHS, penunjukkan panitera,

relaas, berita acara persidangan (BAP) dan putusan pengadilan. Dengan disediakan

blanko yang dinamis, hakim tidak perlu lagi mengetik ulang surat permohonan, dan

hal-hal yang terjadi dalam persidangan.

Pada aplikasi SIADPA Plus memuat kepala putusan, identitas para pihak,

duduk perkara dan tentang kejadiannya, pertimbangan hukum dan amar putusan.

hakim cukup membuka apliaksi SIADPA Plus, kemudian memasukan nomor

perkara yang akan dibuat putusannya, semua perjalanan perkara mulai dari

pendaftaran sampai perkembangan terakhir sudah tercatat dalam server SIADPA

Plus, tinggal bagaimana hakim membutuhkan data yang mana, misalnya

membutuhkan data berita acara persdingan, hakim cukup mengklik menu BAP dan

semua BAP persidangan akan tampil, dengan tidak mengetik ulang BAP tersebut

kembali.16

16

Ubin Mubin Surdiman, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18

September 2013.

74

Namun dalam hal mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan, Hakim

tidak wajib mengikuti blanko yang ada dalam SIADPA Plus tersebut. Karena pada

dasarnya intisari dari putusan hakim adalah pertimbangan hukum dan amar

putusan, dan hakim mempunyai wewenang penuh terhadap pertimbangan hukum

dan amar putusan tersebut, karena memang semua pertimbangan atas kasus

walaupun sama permasalahannya tentang cerai gugat misalnya, akan tetapi

pertimbangan atas kasus tersebut pastilah berbeda. Maka format putusan dalam

SIADPA Plus hanya boleh diikuti hakim dalam hal kepala putusan, identitas para

pihak dan duduk perkara dan tentang kejadiannya.17

Jadi, pembuatan putusan

termasuk kewenangan hakim, dan hakim mempunyai kebebasan dalam membuat

putusan tersebut.

Dengan menggunakan bantuan aplikasi SIADPA Plus ini, hakim dalam

menjalankan tugas pokoknya di Pengadilan Agama Tangerang sangat terbantu dan

memudahkan pembuatan putusan, walaupun demikian hakim tidak merasa

terkekang dengan adanya blanko yang sudah di sediakan dalam aplikasi SIADPA

Plus tersebut, karena hakim memiliki kebebasan dalam membuat putusan.

3. Unsur Pejabat Kepaniteraan

Unsur pejabat kepaniteraan terdiri dari wakil panitera, panitera muda

(gugatan, permohonan, dan hukum), panitera pengganti, jurusita / jurusita penganti,

serta staff kepaniteraan. Dalam penelitian ini, penulis hanya mewawancarai wakil

17

Arwendi, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September 2013.

75

panitera Pengadilan Agama Tangerang yaitu bapak Drs. Mukhtar, MH untuk dapat

menjawab pertanyaan dan mewakili jawaban dari semua unsur pejabat kepaniteraan

di Pengadilan Agama Tangerang.

Pengadilan Agama Tangerang dalam proses penerimaan perkara mengikuti

pola Bindalmin dengan didukung program SIADPA Plus. Dalam pelaksanaan

pengelolaan administrasi Pengadilan Agama Tangerang dikoordinasikan dalam

sistem Meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian dari Meja tersebut

adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara

di Pengadilan Agama tangerang, mulai dari proses penerimaan sampai penyelesaian

perkara.

Dengan didukung program aplikasi SIADPA Plus, pengelolaan penerimaan

perkara di Pengadilan Agama sangat terbantu dari mulai Meja I, II, dan III. Menurut

bapak Drs. Mukhtar, MH bahwa dengan menggunakan program aplikasi SIADPA

Plus pada pengelolaan administrasi dengan sistem meja, manfaat aplikasi SIADPA

Plus sangat mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan penerapan pola

Bindalmin.18

Misalnya saja, pada meja I yang merupakan petugas yang menerima

surat gugatan atau permohonan dan berkas pendukung lainnya, kemudian menaksir

biaya perkara dan membuatkan SKUM, kemudian penggugat atau pemohon

membayar panjar biaya ke bank, pada tahap pembuatan SKUM pada meja I ini

menggunakan aplikasi SIADPA Plus, secara otomotasis data yang diinput pada meja

I akan terekam dan tersimpan pad server SIADPA Plus Pengadilan Agama

18


2013.

76

Tangerang. Setelah proses pendaftaran selesai, kemudian meja I membuat PMH

(pada dasarnya tugas PMH adalah ketua Pengadilan Agama) yang sudah dipaket,

kemudian petugas meja I mengajukan paket PMH tersebut kepada ketua Pengadilan

Agama, hal ini dapat dimaklumi karena pembuatan PMH adalah kewenangan ketua

Pengadilan Agama. Menurut wakil panitera Pengadilan Agama Tangerang,

pembuatan PMH yang sudah paket tersebut oleh meja I yang diajukan ke Ketua

Pengadilan Agama tentunya dengan tidak meninggalkan peran ketua Pengadilan

Agama yang mempunyai wewenang pembuatan PMH, paket PMH di Pengadilan

Agama Tangerang yang sudah baku dan setiap 6 (enam) bulan sekali selalu

dilakukan perubahan oleh ketua Pengadilan Agama Tangerang, setelah itu panitera

menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti, lalu kemudian majelis hakim

menentukan hari sidang dan memerintahkan jurusita pengganti memanggil para

pihak untuk menghadiri persidangan sesuai hari dan tanggal yang ditetapkan.19

Peran aplikasi SIADPA Plus oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama

Tangerang adalah sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokok di

kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, penulis rangkum dalam beberapa hal

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Bagi panitera / panitera pengganti, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran

dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan

dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam pembuatan berita acara

19


2013.

77

persidangan, pembuatan penetapan penunjukan panitera pengganti, jurusita dan

akta permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Bagi jurusita/jurusita pengganti, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam

melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas

dengan sah dan patut, yaitu dalam pembuatan relaas panggilan, relaas

pemberitahuan isi putusan, teguran, juga pembuatan berita acara sita dan berita

acara eksekusi.

3. Bagi meja I yang dikoordinatori oleh panmud gugatan, panmud permohonan dan

penerima perkara, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam

menyelesaikan proses penerimaan perkara dalam waktu yang relatif singkat,

yaitu segala bentuk gugatan maupun permohonan pada perkara tingkat pertama,

perlawanan, perlawanan pihak ketiga, banding, kasasi, peninjauan kembali,

eksekusi, pemohonan untuk menjadi kuasa insidentil, pembuatan akta

permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

4. Bagi meja II yang dikoordinatori oleh panmud gugatan, panmud permohonan,

petugas meja II, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam menyelesaikan

proses penerimaan perkara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam bidang

pencatatan semua kegiatan perkara dalam register baik gugatan maupun

permohonan pada perkara tingkat pertama, perlawanan, perlawanan pihak ketiga,

banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi, serta validasi data pada

SIADPA Register.

78

5. Bagi kasir dan bendahara perkara, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran

dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan

dalam waktu singkat, yaitu dalam proses pencetakan SKUM, tanda terima

transaksi dan pengisian buku jurnal keuangan perkara.

6. Bagi panmud hukum, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam

melaksanakan tugas sehari- hari sehingga mampu menyelesaikan proses

pelaporan perkara dalam waktu singkat, yaitu dalam pembuatan berbagai jenis

Laporan perkara, seperti keadaan perkara (LIPA.1), perkara dimohonkan

banding (LIPA.2), perkara dimohonkan kasasi (LIPA.3), perkara dimohonkan

peninjauan kembali (LIPA.4), laporan kegiatan hakim (LIPA.6), dan perkara

diterima dan diputus (LIPA.8).

7. Bagi petugas meja III, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam

menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam bidang

administrasi berkas perkara yang telah diminutasi, berkas perkara berjalan dan

berkas perkara yang akan diarsipkan, pengelolaan akta cerai dan pembuatan

instrumen yang berkaitan dengan adanya upaya hukum (banding, kasasi, PK dan

eksekusi).

Semua proses tersebut menggunakan aplikasi SIADPA Plus, sejak

pendaftaran, pembuatan SKUM, penunjukan majelis hakim, surat penunjukan

panitera pengganti, surat penunjukan juru sita pengganti, penetapan hari sidang,

pembuatan relaas- relaas panggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan

mediasi dibantu dengan aplikasi SIADPA Plus, inilah letak peran pentingnya

79

implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang sebagai alat bantu

dan juga efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi penerapan pola Bindalmin yang

terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi

informasi di ranah peradilan harus tetap dikembangkan, juga terkait dengan

pembuatan akta cerai, di Pengadilan Agama Tangerang pembuatan akta cerai belum

diotomatisai kedalam aplikasi SIADPA Plus, yakni masih menggunakan sistem

blanko yang disediakan oleh Mahkamah Agung.20

4. Administrator SIADPA

Pada tahun 2012 lalu, Pengadilan Agama Tangerang membentuk tim

SIADPA Plus, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka pengembangan teknologi

informasi di lingkungan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, baik dalam hal

penyampaian laporan, pelayanan hukum bagi para pencari keadilan serta mengenai

berbagai informasi tentang Pengadilan Agama khususnya dan umumnya tentang

Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dipandang perlu dibentuk tim

SIADPA Plus. Tim SIADPA Plus dipandang perlu dibentuk di Pengadilan Agama

Tangerang dengan memperhatikan arahan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI dalam berbagai kesempatan untuk meningkatkan

imlementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama.21

20


2013.

21

Lihat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor : W.27-A3/ 1044

/HM.02.3/III/2012 tentang Tim SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang.

80

Salah satu tim SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang tersebut ada

yang bertugas sebagai seorang Administrator, administrator dalam Sistem Informasi

manajemen adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan Sistem Informasi Manajemen

termasuk perangkat infrastrukturnya.

Dalam konteks implementasi aplikasi sistem informasi perkara Pengadilan

Agama (SIADPA) ini, seorang administrator atau biasa dipanggil dengan istilah

admint diarahkan untuk bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan

pembuatan, editing, penyesuaian (costumizing) dokumen-dokumen perkara, setting

variabel fungsi, setting laporan dan setting- setting lainnya.

Menurut penjelasan bapak Irvan Yunan, sesungguhnya peran admint adalah

sangat vital dan urgen dalam implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama

Tangerang, karena tugas seorang administrator harus selalu stand by (siap sedia)

mengawal jalannya aplikasi SIADPA Plus secara utuh dan menyeluruh, seperti

stabilitas jaringan, kelangsungan server, menjaga koneksitas komputer operator

dengan server. Disamping itu tugas lainnya adalah menggali dan memecahkan

permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam implementasi SIADPA Plus,22

berbeda dengan tugas seorang operator SIADPA Plus, tugas seorang operator atau

dalam istilah lain bisa disebut dengan user (pengguna aplikasi) tugasnya adalah

menginput data-data kedalam aplikasi SIADPA, SIADPA-KIPA, SIADPA-

REGISTER, dan SIADPA-LIPA dengan valid dan berkesinambungan.

22

Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi,


81

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang penulis dapatkan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenisnya administrasi Pengadilan Agama terbagi kedalam dua

bagian, yaitu administrasi umum dan administrasi perkara (kepaniteraan).

Berdasarkan ketentuan pasal 2 KMA RI. No. 0041/SK/II/1992 tugas pokok

kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara

dan admnistrasi lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang

berlaku. Agar pengawasan dan terjadinya tertib administrasi, Mahkamah Agung

RI menetapkan pola Bindalmin (pola pembinaan dan pengendalian administrasi)

dengan landasan KMA No. 001/SK/1991. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II edidi Revisi) ditegaskan

bahwa, dalam rangka memaksimalkan transparansi dan pelayanan prima

peradilan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi infomasi. Oleh karena

itu program aplikasi SIADPA Plus dimanfaatkan dalam rangka mendukung pola

Bindalmin dan peningkatan kerja pengadilan serta pelayanan peradilan, dalam

hal ini aplikasi SIADPA Plus sebagai sebuah sistem manajemen perkara (case

management system) yang diterapkan di Pengadilan Agama Tangerang.

2. Pemanfaatan TI hanyalah merupakan salah satu supporting items dalam

meningkatkan pelayanan. Namun demikian, peran TI di Pengadilan Agama

82

Tangerang dengan dimanifestasikan dalam aplikasi SIADPA Plus sangatlah

besar dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan berbagai aspek pelayanan juga

dalam menunjang tugas pokok tenaga teknis yustisial. Bagi ketua Pengadilan

Agama peran aplikasi adalah sebagai manajemen perkara dan validasi, juga

sebagai monitoring terhadap petugas-petugasnya. Bagi hakim Pengadilan

Agama Tangerang, peran aplikasi SIADPA Plus adalah sebagai penetapan dan

pembuatan produk hukum Pengadilan Agama, baik yang berupa putusan

maupun penetapan. Walaupun semua blanko produk hukum sudah tersedia

dalam aplikasi SIADPA Plus yang sesuai dengan bentuk dan susunan putusan

pengadilan, seperti kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara dan

tentang kejadiannya, pertimbangan hukum dan amar putusan, akan tetapi hakim

mempunyai mempunyai wewenang penuh dalam pembuatan pertimbangan

hukum dan amar putusan. Bagi kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang,

aplikasi SIADPA Plus bagaikan sang penolong karena dengannya pejabat di

kepaniteraan dapat melaksanakan tugas sehari-hari dan mampu menyelesaikan

pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat. Mulai dari proses penerimaan

perkara, pencatatan semua kegiatan perkara, proses pelaporan perkara,

pengadministrasian berkas perkara, dan lain sebagainya. Ketua, hakim dan juga

semua unsur yang ada dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang

dinamakan user (pengguna aplikasi), dibalik mereka yang tidak kalah

pentingnya ada seorang administrator atau admint (pengelola aplikasi) yang

83

bertugas sebagai pengawal jalannya aplikasi SIADPA Plus secara utuh dan

menyeluruh.

3. Implementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang sudah

berjalan cukup lama dan mengalami berbagai updating, aplikasi SIADPA Plus

merupakan sistem otomatisasi sedangkan pola Bindalmin adalah sistem manual.

Pola Bindalmin sudah disempurnakan dan SIADPA Plus juga sudah

disempurnakan berdasarkan pola Bindalmin, sehingga pola Bindalmin dan

aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan beriringan (sinkron), semua variabel dan

blanko yang terdapat dalam menu aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama

Tangerang sudah memenuhi standarisasi blanko Nasional Badan Direktorat

Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.

B. Saran-Saran

Setelah penulis membaca, meneliti, menganalisa dan menyimpulkan maka

dengan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pegawai atau pejabat Pengadilan Agama Tangerang, karena pelayanan di

Pengadilan Agama Tangerang bersifat pelayanan publik, oleh karena itu

pelayanan di Pengadilan Agama Tangerang harus terus memberikan pelayanan

yang memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, yaitu dengan cara

memberikan pelayanan yang prima dengan terus memanfaatkan teknologi

informasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak berhenti sampai pada

otomatisasi pola Bindalmin dengan Aplikasi SIADPA Plus, akan tetapi bisa

84

diterapkan pada lini lainnya yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas

sehari- hari, sehingga mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

2. Bagi Mahkamah Agung RI Cq Badan Direktorat Peradilan Agama (Badilag),

karena manfaat SIADPA Plus telah banyak dirasakan oleh seluruh warga

Peradilan Agama, juga dirasakan manfaatnya oleh para pencari keadilan dalam

memantau keadaan perkara yang sedang di proses, Badilag hendaknya selalu

melakukan monitoring terhadap implementasi SIADPA Plus diseluruh Indonesia,

karena tidak menutup kemungkinan masih ada Pengadilan Agama walaupun

telah mendapat kiriman aplikasi SIADPA Plus beserta perlengkapannya namun

masih jalan di tempat. Penulis juga juga berharap dan merekomendasikan Badan

Direktorat Peradilan Agama (Badilag), terhadap Pengadilan Agama yang sudah

mengimplementasikan SIADPA Plus secara konsisten dan berkesinambungan

agar diberikan appreciation atau penghargaan yang pantas, hal ini dimaksudkan

agar menjadi motivasi Pengadilan Agama lainnya, dalam mengimplementasikan

SIADPA Plus disatuan kerjanya tidak setengah hati atau jalan ditempat.

85

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan

Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama, Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Cet. III, 2007.

----------, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:

Yayasan al-Hikmah, 2000.

Al-Hawari, As-Sayyid Mahmud, Idaarah al-Asas wal Ushulil Ilmiyyah, Cet. III, Kairo:

tp, 1976.

Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (akar sejarah, hambatan dan

prospeknya), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-10,

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Arto, A. Mukti, Mencari Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

----------, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2004.

Asyrof, A. Mukhsin, Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama, (makalah

Disampaikan pada “Pelatihan SIMPEG dan SIADPA Pengadilan Agama Dalam

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Tanjung pinang, tanggal 12 –

14 Juni 2008) .

86

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Lembaga Peradilan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara

Pustaka, 1997.

Danim, Sudarwan, Menjadi peneliti Kualitatif , Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Dessler, Gary, Human resource Management/ Manajemen Sumber Daya Manusia,

Jakarta: Prenhallindo,1997.

Dewi, Gemala, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada

Media, 2005.

Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama Buku II, Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Edidi Revisi, 2010.

Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS;

Membangun Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta :

Dirjen Badilag MARI, 2012.

Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986 .

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VI, 2006.

Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2001.

85

87

Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Kurniawan, Agung, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

L. P. Sinambela, Ilmu dan Budaya (perkembangan ilmu administrasi Negara), (Edisi

Desember, 1992).

Lijan Poltak Sinambela, ddk, Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan

implementasi), Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Jakarta:

Mahkamah Agung RI, 2010.

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,

Buku II Edisi revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama, 2010.

Manan, Bagir, Sistem Peradilan berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: Mahkamah

Agung RI, 2004

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari al-Ja’fiy, Al-Jaami’ al-Shahih al-

Mukhtashar (Sahih Bukhari), Juz.V, Beirut:Daar Ibnu Katsir, 1987

Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005

88

Nash, John F., Terjm: La Midjan, Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual

Praktika Penyusunan Metode dan Prosedur, Bandung : Lembaga Informasi

Akuntansi, 2000

Nurlaelawati, Euis, Modernization, Tradition and Identity (the kompilasi hukum islam

and legal practice in the Indonesian religious courts), Amsterdam: Amsterdam

University Press, 2010

Oskamp, Anja, et.al. (ed.), IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore,

Venezuela, Norway, The Netherlands and Italy, (Cambridge: TMC Asser Press/

Cambridge University Press, 2004

Purwaka, Tommy Hendra, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit

Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007

Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1990

Reiling, Dory, Technology for Justice: How Information Technology can support

Judicial Reform, Netherlands: Amsterdam University Press, 2009

Sabrie, Juffran, Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila Dialog tentang

RUUPA, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001

Silalahi, Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung: Sinar Baru Algensindo:

1989.

Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, 1978

Sutabri, Tata, Analisa Sistem Informasi, Jakarta: Andi Publisher, 2005

89

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988

Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang , Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2011, Tangerang: PA Tangerang, 2011

Widyana, Wahyu, Memantapkan Pelayanan Administrasi Di Lingkungan Peradilan

Agama, Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran

Pengadilan Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2008,

Materi Rakernas Perdata Agama, Jakarta: Panitia Rakernas, 2008

Zuhriah, Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang

Surut, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Peraturan Perundang-undangan, Internet dan Wawancara :

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi

pada Mahkamah Agung RI

90

Agus Budi Susilo (Hakim PTUN Jogjakarta), Peran Teknologi Informasi Dalam

Memodernisasi Sistem Peradilan di Indonesia, di akses pada 12 Oktober

2012 dari https://docs.google.com/file/d/0B1ZQDyCdBqhrS2tmdHgtQm

JURmlTWmRWbVJKd3ZKQQ/edit

Wildan Suyuthi Mustafa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat), Manajemen

Peradilan Agama, di akses pada 20 Oktober 2012 pada

www.badilag.net/data/ditbinganis/makalah%20KPA_p %20Wildan.pdf.

Badilag MARI, Studi banding PA Sibolga, diakses pada tanggal 2 Oktober 2012 dari

http://badilag.net/justice-for-all/39-berita-badilag/8889-studi-banding-pa-

sibolga--1011.htm

Jimly Asshiddiqie, Reformasi Tata Kelola Peradilan, diakses tanggal 26 Juli 2013 pada

http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_

MANAJEMEN_PERADILAN.pdf

Abu Amar (Ketua PTA Jayapura), Sejarah Awal Siadpa, artikel diakses pada tanggal

24 Juli 2013 pada http://www.pa- manokwari.go.id/ index.php/artikel/161-

sejarah-awal-siadpa.

Yudhi Wijaya, Pola Kerja Efektif Pelayanan Perkara dengan aplikasi

SIADPA/SIADPTA, artikel diakses pada tanggal 27 Juli 2013 dari

http://www.pta-kendari.go.id/pakdi/media.php?module= detailartikel &id=93

PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada

tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-

tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi

https://docs.google.com/file/d/0B1ZQDyCdBqhrS2tmdHgtQm%20JURmlTWmRWbVJKd3ZKQQ/edit

https://docs.google.com/file/d/0B1ZQDyCdBqhrS2tmdHgtQm%20JURmlTWmRWbVJKd3ZKQQ/edit

http://www.badilag.net/data/ditbinganis/makalah%20KPA_p%20%20Wildan.pdf

http://badilag.net/justice-for-all/39-berita-badilag/8889-studi-banding-pa-sibolga--1011.htm

http://badilag.net/justice-for-all/39-berita-badilag/8889-studi-banding-pa-sibolga--1011.htm

http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_MANAJEMEN_PERADILAN.pdf

http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_MANAJEMEN_PERADILAN.pdf

http://www.pa-/

http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi


91

PA Tangerang, Sejarah Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22

Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/sejarah

PA Tangerang, Struktur Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22

Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/struktur

PA Tangerang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada


tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/visi

PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada


tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi

PA Tangerang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses

pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-

tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/tupoksi

Wawancara Pribadi dengan Chazim Maksalina. Tangerang. 18 September 2013

Wawancara Pribadi dengan Mukhtar. Tangerang. 18 September 2013

Wawancara Pribadi dengan Irvan Yunan. Tangerang. 13 September 2013

Wawancara Pribadi dengan Arwendi. Tangerang. 18 September 2013

Wawancara Pribadi dengan Ubin Mubin Surdiman. Tangerang. 18 September 2013

Wawancara Pribadi dengan Hafifi, Tangerang. 13 September 2013.

http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/sejarah

http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/struktur

http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/visi

http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/visi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus

Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Nama : Drs. Chazim Maksalina, MH

NIP : 195812311985031049

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Waktu : 18 September 2013

1. Bagaimana Apresiasi Bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?

Jawaban :

Sebagai KPA saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada

Tim SIADPA Plus di PA Tangerang atas implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang, hal

ini merupakan sebuah hasil dari kerja keras dan peran aktif Tim SIADPA Plus khususnya

juga peran aktif semua warga peradilan pada umumnya. Implementasi SIADPA Plus di PA

Tangerang harus tetap dijaga agar pemanfaatan SIADPA Plus lebih baik lagi, dalam hal ini

agar setiap data yang diupload ke SIADPA Plus sangat akurat tidak ada selisih dengan data

manual.

2. Kapan Implementasi SIADPA dimulai di PA Tangerang?

Jawaban :

Implementasi SIADPA di PA Tangerang di mulai sejak tahun 2006, namun sejak

tahun 2009 pembenahan terus dilakukan seiring dengan program implementasi Nasional

SIADPA Plus yang dilakukan oleh Badilag RI.

3. Siapakah yang menjadi pelopor atau yang bertanggung jawab waktu itu dalam

implementasi SIADPA di PA Tangerang?

Jawaban :

Dipelopori oleh ketua Pengadilan Agama Tangerang pada waktu itu, juga dibantu

oleh seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama Tangerang, khususnya kepaniteraan

Pengadilan Agama Tangerang (wapan panmud gugatan, panmud hokum, panmud

permohonan, dan jurusita)

4. Kenapa Implementasi SIADPA wajib di terapkan di PA Tangerang?

Jawaban :

Karena dengan aplikasi SIADPA Plus, kinerja para pegawai Pengadilan Agama

Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan efektif

dan efisien, sehingga dengan pemanfaatan aplikasi SIADPA Plus sebagai sarana dalam

proses penyelesaian administrasi perkara lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelum

adanya implementasi aplikasi SIADPA Plus ini.

5. Bagaimana kesiapan semua warga PA Tangerang pada waktu itu?

Jawaban :

Pada awal implementasi SIADPA Plus, pada tahun 2006 yang siap hanyalah meja I

saja, dengan alasan sumber daya manusia yang masih kurang. Akan tetapi sekarang semua

elemen di Pengadilan Agama Tangerang sudah siap dengan perkembangan teknologi

informasi, sehingga aplikasi SIADPA Plus digunakan oleh semua pegawai yang

berkepentingan.

6. Menurut bapak setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa saja

peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak selaku pucuk

pimpinan di Pengadilan Agama Tangerang ini?

Jawaban :

Sangat berperan penting bagi saya selaku KPA Tangerang, secara umum peran

aplikasi SIADPA bagi Ketua Pengadilan Agama tangerang adalah sangat penting sekali

dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu dalam hal manajemen perkara dan validasi.

7. Terkait dengan tugas bapak mengawasi penyelenggaraan administrasi perkara di PA

Tangerang ini, apa bukti nyata Aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran yang sangat

penting bagi Tupoksi Bapak?

Jawaban :

Bukti nyata peran dan manfaat implementasi SIADPA Plus bagi ketua pengadilan

secara umum adalah dalam menjalankan tugas sehari- hari mampu mempercepat proses

pemeriksaan dan penyelesaian perkara, manajemen administrasi perkara lebih baik, dan

juga mengontrol jalannya validasi data perakar sehingga didapatkan data yang akurat dan

valid.

8. Menurut Bapak, apakah pola BINDALMIN dan Aplikasi SIADPA Plus sudah

berjalan beriringan (sinkron)?

Jawaban :

Iya dengan adanya aplikasi SIADPA Plus yang sekarang, juga telah digunakan

seluruh Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka setiap blanko yang tersedia dalam

aplikasi SIADPA Plus sudah sama dengan pola Bindalmin dalam buku II.

9. Untuk masa yang akan datang, apa program bapak kedepan dalam rangka

mendorong dan mengembangkan peran IT, pelayanan publik, meja informasi dan

website PA Tangerang ini?

Jawaban :

Untuk masa kedepan, dalam rangka mendorong dan terus mengembangkan peran

IT di PA Tangerang, PA Tangerang akan menyiapkan Tim pakar IT khusus yang

diprioritaskan bekerja untuk membantu user SIADPA ketiak terjadi masalah, juga bekerja

untuk mengembangkan pemanfaatan IT yang bermanfaat bagi penunjang tugas pokok dan

fungsi, bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan, dan juga menunjang peradilan yang

lebih modern. Sehingga diharapkan dengan pemanfaatan IT, pekerjaan yang banyak dan

berat akan dapat diselesaikan dengan baik walaupun dilakukan oleh jumlah tenaga yang

terbatas.


PA Tangerang


Hakim Pengadilan Agama Tangerang

Nama : Drs. Arwendi dan Drs. Ubin Mubin Surdiman

NIP : 195805251994031003 dan 194911281982031001

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Tangerang


1. Bagaimana Apresiasi yang mulia terhadap implementasi SIADPA Plus di PA

Tangerang ini?

Jawaban :

Seluruh hakim di PA Tangerang sangat gembira dan menyambut dengan baik

penggunaan SIADPA Plus di PA Tangerang.

2. Menurut yang mulia setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa

saja peran SIADPA Plus yang mulia rasakan terhadap Tupoksi selaku hakim?

Jawaban :

Dengan adanya aplikasi SIADPA Plus Hakim dalam membuat putusan dengan

mudah mengambil dokument-dokument suatu perkara semenjak dari gugatan samapi ke

berita acara persidangan melalui SIADPA plus, karena semenjak dimulai pendaftaran suatu

perkara sampai ke pemeriksaan pokok perkara yang di buat dalam berita acara persidangan

tersebut secara otomatis suadah masuk kedalam SIADPA Plus. Hakim ketika hendak

membuat putusan perkara yang sudah putus, maka cukup membuka aplikasi SIADPA Plus

tidak perlu mengetik lagi gugatan, dan berita acara persidangan dan lain sebegainya.

3. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus dalam pembuatan putusan oleh

Hakim?

Jawaban :

Manfaat aplikasi SIADPA bukan hanya bagi aparat peradilan, akan tetapi juga

sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan. Terkait dengan hakim dalam membuat

putusan, peran aplikasi SIADPA sangat memiliki urgensitas yang tinggi dalam mendukung

percepatan dan ketepatan waktu dalam membuat suatu putusan perkara.

4. Apakah dengan adanya aplikasi SIADPA Plus, kebebasan hakim dalam membuat

putusan tidak terkekang? Ataukah bahkan sebaliknya mempermudah pembuatan

putusan?

Jawaban :

Dengan adanya SIADPA Plus hakim bukan bebas dalam membuat putusan tetapi

hakim sudah mengikuti pola putusan yang telah di format dalam aplikasi SIADPA Plus,

contohnya ketika hakim ingin membuat putusan terkait dengan cerai gugat hakim tinggal

buka SIADPA dan memilih menu dan memilih format putusan yang ada dalam SIADPA.

Hakim tidak terkekang oleh format tersebut, hakim boleh merubahnya, tentang

pertimbangan hukum hakim mempunyai kewenangan penuh untuk merubah format yang

ada dalam SIADPA sesuai dengan proses masing- masing perkara. Secara umum sangat

memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan adanya aplikasi SIADPA Plus ini.

5. Menurut yang mulia, apakah pola BINDALMIN dan Aplikasi SIADPA Plus sudah

berjalan beriringan (sinkron)?

Di PA Tangerang sudah sinkron atau sesuai dengan pola Bindalmin, contohnya

amar putusan yang harus dimasukan dalam buku register, hakim hanya cukup mengetik

dalam aplikasi SIADPA plus secara otomatis masuk pada bagian SIADPA Register,

sehingga hakim tidak perlu memerintahkan kepada petugas untuk mengetik pembuatan

amar putusan dalam register. Format secara umum dalam aplikasi SIADPA Plus sudah

berlaku secara nasional sesuai dengan pola Bindalmin, dan format tersebut tidak baku

khususnya dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

6. Apa saja harapan yang mulia kedepan dalam rangka pemanfaatan IT di lingkungan

Peradilan?

Jawaban :

Agar Mahkamah Agung dapat meningkatkan sarana dan prasarana khususnya

dibidang IT supaya SIADPA Plus dapat berjalan dengan lancar dan dapat digunakan oleh

seluruh PA dengan baik. Agar disetiap PA ditempatkan tenaga ahli IT, hal ini dimaksud

untuk mengupload seluruh kegiatan di Pengadilan Agama agar dimasukan ke website.


PA Tangerang


Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang

Nama : Drs. Mukhtar, MH

NIP : 196106281994031001

Jabatan : Wakil Panitera PA Tangerang


1. Bagaimana apresiasi bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?

Jawaban :

Saya sangat apsresiasi sekali dengan adanya implementasi SIADPA Plus di PA

Tangerang, karena dengan adanaya aplikasi SIADPA Plus segala urusan menyangkut

administrasi keperkaraan di PA Tangerang dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien.


peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak selaku wakil

panitera dan jajaran bapak di PA Tangerang ini?

Jawaban :

Dengan adanya aplikasi SIADPA Plus, perannya banyak dirasakan oleh pegawai

PA Tangerang khususnya bagi tenaga teknis yustisial, dengan implementasi aplikasi

SIADPA Plus sangat membatu kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang sebagai pejabat

teknis yustisial dalam manajemen perkara dimulai dari penerimaan sampai pada akhir

perkara tersebut selesai, contohnya dalam sistem pelaporan mulai dari penerimaan perkara

sampai akhir perjalanan perkara tersebut akan menjadi bahan laporan, semua perkembangan

keperkaraan di PA Tangerang dapat diketahui kapan dan dimana saja, karena memang

sudah online dan memang SIADPA itu merupakan otomatisasi.

3. Secara umum bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus oleh Panitera Muda

Gugatan?


Permohonan?


Hukum?

Jawaban :

Jawaban untuk pertanyaan nomor 3, 4 dan 5 bisa dijawab sekaligus sebagai berikut

; Panitera gugatan merupakan pelaksana meja I, dia juga sebagai koordinator penerimaan

perkara yang dilaksanakan oleh meja I, sama halnya dengan panitera muda permohonan

sebagai koordinator penermaan perkara yang dilaksanakan oleh meja I, bedanya hanya beda

kewenangannya saja terkait dengan jenis perkara contentios ataukah perkara volunteer.

Panitera muda hukum berperan sebagai koordinator pelaporan, oleh karena itu panitera

muda hukum sangat berkaitan sekali dengan aplikasi SIADPA Plus, semua pelaporan

ditangani oleh panitera muda hukum melalui bantuan aplikasi SIADPA Plus.

6. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus pada pendaftaran sampai pada

pembuatan SKUM?

Jawaban :

Aplikasi SIADPA Plus untuk pembuatan SKUM dilakukan oleh kasir dan

bendahara perkara, apliaksi SIADPA Plus sangat berperan penting dalam membantu proses

pencetakan SKUM, tanda terima transaksi dan pengisian buku jurnal keuangan perkara dan

lain sebagainya.

7. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan PMH, SPPP, SPJSP,

dan PHS?

Jawaban :

Pembuatan PMH adalah tupoksi pak ketua Pengadilan Agama, pembuatan SPPP

dan SPJSP dilakukan oleh panitera, dan PHS dibuat oleh majelis hakim, semuanya masuk

dalam aplikasi SIADPA Plus. Untuk PMH biasanya dibuatkan oleh meja I, namun diajukan

dulu kepada ketua, karena tugas ketua salah satunya adalah pembuatan PMH, untuk

mempermudah walaupun tentunya tidak meninggalkan peran ketua dalam pembuatan PMH

dan nanti yang akan menandatangani surat PMH ini adalah pak ketua, dan susunan majelis

hakim itu sudah baku ditunjuk dan biasa setiap enam bulan sekali dilakukan perubahan.

Peran SIADPA pada tahap ini adalah otomatisasi merekam semua perjalanan dari mulai

pembuatan PMH, SPPP, SPJSP maupun PHS.

8. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada pembuatan relaas- relaas

panggilan (pembuatan relas P/P atau T/T, tanggal pelaksanaan panggilan dan

pemberitahuan isi putusan) dan lain sebagainya?

Jawaban :

Aplikasi SIADPA Plus sangat berperan sekali, karena dengan aplikasi SIADPA

Plus yang merupakan otomatisasi sangat mempermudah dan mempercepat pembuatan

relaas- relaas di Pengadilan Agama Tangerang, sehingga petugas jurusita atau jurusita

pengganti tinggal memilih menu relaas dan langsung mengeprint, tidak perlu mengetik

ulang kembali karena semua perjalanan perkara sudah terekam dalam aplikasi SIADPA

Plus.

9. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan Berita Acara

Persidangan?

Jawaban :

Pembuatan berita acara persidangan dengan meggunakan aplikasi SIADPA Plus

sama saja seperti pembuatan relaas- relaas, tinggal memasukan nomor perkaranya saja, dari

mulai awal sampai perjalanan terakhir perkara sudah terekam dalam aplikasi SIADPA Plus,

semua opsi (pilihan) sudah ada dalam aplikasi SIADPA Plus, dengan aplikasi SIADPA Plus

pembautan BAP sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

10. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada proses mediasi, seperti

penunjukan mediator dan pembuatan Laporan hasil mediasi?

Jawaban :

Mediator terbagi kepada dua bagian, pertama mediator yang disediakan oleh

pengadilan dengan catatan bahwa hakim tersebut tidak sedang menangani perkara yang

akan dimediasi serta dapat izin dari ketua, kedua mediator dari luar pengadilan yang sudah

mendapatkan tanda lulus atau serifikat dari lembaga yang berwenang. Penunjukan mediator

sudah tersedia formnya dalam aplikasi SIADPA Plus, tinggal memilih menu yang berkaitan

dan isi yang perlu kemudian tinggal print, sama halnya juga dengan pembuatan laporan

hasil mediasi,dengan aplikasi SIADPA Plus sangat memudahkan dalam penunjukan

mediator maupun pembuatan laporan hasil mediasi.

11. Bagaiamana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan Akta Cerai?

Jawaban :

Sampai sejauh ini, di PA Tangerang belum menggunakan aplikasi SIADPA Plus

dalam mengelola Akta Cerai, masih menggunakan blanko dari Mahkamh Agung RI.

Kedepan mudah- mudahan untuk pembuatan Akta Cerai bisa diotomatisasi dengan aplikasi

SIADPA Plus.

12. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada pembuatan pelaporan perkara

(mingguan, bulanan, dan tahunan)?

Jawaban :

Terkait dengan pelaporan perkara, input terakhir aplikasi SIADPA Plus adalah

pelaporan, namun aplikasi SIADPA Plus merupakan sistem administrasi buatan manusia

oleh karena itu harus terus dikontrol, juga harus terus juga didukung dengan data manual,

karena namanya buatan manusia ada saja trouble (masalah) kalau ini terjadi data yang

selama ini tersimpan dan terekam oleh aplikasi SIADPA yang dijadikan bahan pelaporan

bisa saja hilang, oleh karenanya di butuhkan seorang admint. Dengan aplikasi SIADPA

Plus, PA Tangerang dalam membuat laporan sangat di mudahkan, tidak memerlukan waktu

yang lama, mulai dari pelaporan keadaan perkara, pelaporan perkara dimohonkan banding,

pelaporan perkara dimohonkan kasasi, pelaporan perkara dimohonkan peninjauan kembali,

laporan kegiatan hakim, dan laporan Perkara diterima dan diputus, semua pelaporan

tersebut tinggal klik saja dalam aplikasi SIADPA Plus, disinilah peran penting aplikasi

SIADPA Plus dapat digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Agama Tangerang.

13. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada penggunaan KIPA?

Jawaban :

Dengan menggunakan SIADPA KIPA, yang tiada lain merupakan bagian dari

aplikasi SIADPA yang berfungsi membantu petugas terkait dengan pencatatan,

pengendalian dan pencetakan laporan keuangan perkara. Dengan menggunakan SIADPA

KIPA, sangat berperan penting membantu kinerja petugas sebagai sumber otomatis dari

pembuatan buku-buku keuangan dan pelaporan.

14. Bagaimana peran implementasi pada pengarsipan perkara?

Jawaban :

Untuk pengelolaan arsip dengan menggunakan aplikasi SIADPA Plus di PA

Tangerang belum menggunakan SIADPA Plus, karena berbagai kendala terutama terkait

dengan perangkat computer dan sumber daya manusianya, walaupun PA Tangerang sudah

merancang untuk kedepannya pengelolaan arsip perkara sudah dapat direalisasikan

implementasinya di PA Tangerang, karena sesungguhnya aplikasi SIADPA Plus sudah

menyediakan formnya.

15. Menurut anda, apakah pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan

beriringan (sinkron)?

Jawaban :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta merupakan pakar Bindalmin,

juga bapak SIADPA Plus beliau adalah pak Wahyu Widyana, dan sekarang sudah pensiun

dan dilanjutkan oleh penerusnya yang juga ahli dalam SIADPA Plus juga ahli dalam

Bindalmin. Aplikasi SIADPA Plus adalah sistem online, sedangkan pola Bindalmin adalah

sistem manual, dengan adanya aplikasi SIADPA Plus yang diterapkan di PA Tangerang,

kedua sistem tersebut sudah berjalan beriringan, karena setiap blanko yang ada dalam

aplikasi SIADPA Plus sudah berstandar Nasional.


PA Tangerang


Administrator SIADPA Pengadilan Agama Tangerang

Nama : Irvan Yunan, SH

NIP : 198106302006041002

Jabatan : Administrator SIADPA/Jurusita Pengganti


1. Bagaimana apresiasi bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?

Jawaban :

Implementasi SIADPA Plus perannya sangat penting bagi Pengadilan Agama

Tangerang, karena dari mulai pendaftaran akan terkait dengan elemen lainnya, misalnya

terkait dengan pemanggilan para pihak, juga memberikan efektifitas bagi para pegawai

dalam menjalankan tugasnya.

2. Apa saja tugas administrator di Pengadilan Agama Tangerang ini?

Jawaban :

Tugas seorang administrator antara lain; Stabilitas jaringan agar tidak ada gangguan

dalam aplikasi SIADPA Plus, kalau terjadi gangguan terhadap jaringan yang diakibatkan

oleh virus, hack, trouble network dan lain-lain, maka tugas Administrator adalah

menganalisis permasalahan tersebut agar bisa cepat diatasi. Seorang administrator juga

bertugas menjaga kelangsungan server, menjaga koneksitas komputer operator dengan

server, juga untuk memvalidasi perkara agar sesuai dengan yang aslinya.


peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak sebagai

Administrator di Pengadilan Agama Tangerang ini?

Seorang administrator sebagai panglima dalam implementasi aplikasi SIADPA di

PA Tangerang, oleh karena itu tugas Administrator sangat vital bagi kelangsungan dan

terjaminnya stabilitas jaringan aplikasi SIADPA Plus, oleh karenanya ketika terjadi masalah

pada aplikasi SIADPA Plus, user cukup melaporkan masalahnya apa, kemudian

Admininistrator akan menganalisanya kemudian Admint akan memecahkan masalah

tersebut.

4. Dalam menjalankan tugas, apa saja hambatan yang bapak temui dan bagaimana cara

mengatasinya?

Jawaban :

Masalah tidak begitu besar seperti trouble network, gangguan jaringan dari virus

dan malwer, namun permasalahan tersebut akan segera di tindak lanjuti, hal ini sebagai

bentuk tugas administrator membimbing dan menjaga secara tekhnis agar aplikasi SIADPA

Plus berjalan dengan baik, dari segi koneksi jaringan, kondisi server dan lain sebagainya.

5. Selain adanya aplikasi SIADPA Plus, pemanfaatan IT di PA Tangerang dalam bidang

apa lagi?

Jawaban :

Tentunya pemanfaatan IT selain implementasi aplikasi SIADPA Plus, di Pengadilan

Agama Tangerang pemanfaatan IT digunakan dalam pengelolaan website sebagai pusat

informasi tentang PA Tangerang, publikasi putusan, publikasi laporan-laporan, juga sebagai

informasi pekara. Selain website, pemanfaatan IT juga di implementasikan dengan SMS

perkara yang terintegrasi dengan aplikasi SIADPA Plus.

6. Menurut bapak, apakah pola Bindalmin dan Aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan

beriringan (sinkron)?

Jawaban :

Untuk saat ini pola Bindalmin sudah disempurnakan dan SIADPA Plus juga telah

disempurnakan, sehingga pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan

beriringan (sinkron), jadi tidak ada dalam aplikasi SIADPA Plus menyalahi pola Bindalmin.

SIADPA Plus akan menyalahi pola Bindalmin jika user atau operator tidak melaksanakan

sesuai dengan fungsinyan masing-masing.

7. Untuk masa yang akan datang, apa program bapak kedepan dalam rangka

mendorong dan mengembangkan peran IT di PA Tangerang?

Jawaban :

Sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kemampuannya, agar senatiasa

mampu menghadapi era perubahan yang begitu pesat ini, sehingga pemanfaatan IT dapat

diarahkan kepada bidang lainnya, hal ini dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pegawai

Pengadilan Agama. Misalnya saja pemanfaatan IT bisa seperti apa yang telah di

implementasikan di Mahkamah Konstitusi.


PA Tangerang

peran teknologi informasi pada manajemen...

Documents