PERAN PENTING KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM PERUSAHAAN

KONSTRUKSI

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Oleh :

Arum Mustika Sari6411414016

Rombel 1

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis ucapkan rasa puji syukur

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga

atas izin-Nya penulis dapat melakukan kewajiban sebagai mahasiswa untuk

menyelesaikan tugas makalah. Sholawat dan salam kami haturkan kepada

junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar keselamatan

dan kesehatan kerja. Makalah ini membahas tentang peran penting penerapan K3

dalam perusahaan Sehubungan dengan ini, maka penulis maupun pihak yang

membaca makalah ini dapat mengetahui mengenai peran K3 dalam perusahaan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan semua

pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Tentunya makalah ini

tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi penulisan ataupun

penyusunan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca yang sifatnya membangun untuk perbaikan makalah di kemudian hari.

Semarang, 08 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.................................................................................................. i

Kata Pengantar.................................................................................................. ii

Daftar Isi ....................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................1

1.2 Rumusan masalah ...................................................................2

1.3 Tujuan .....................................................................................2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum .......................................................................3

2.2 Tinjauan khusus ......................................................................

BAB III. PEMBAHASAN

Resiko kecelakaan kerja pada proyek industri ..............................4

Peran ahli k3 dalam perusahaan konstruksi...................................4

Pencegahan dan pengendalian risiko ............................................5

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan ...................................................................................6

Saran ............................................................................................7

Daftar Pustaka...................................................................................................8

Lampiran

Lampiran 1. Gambar peran K3 di perusahaan konstruksi ...........................9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih

sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan

kerja. Di Indonesia, setiap tujuh detik terjadi satu kasus kecelakaan kerja (”K3

Masih Dianggap Remeh,” Warta Ekonomi, 2 Juni 2006). Hal ini tentunya sangat

memprihatinkan. Tingkat kepedulian dunia usaha terhadap K3 masih rendah.

Padahal karyawan adalah aset penting perusahaan.

Kewajiban untuk menyelenggarakaan Sistem Manajemen K3 pada perusahaan-

perusahaan besar melalui UU Ketenagakerjaan, baru menghasilkan 2,1% saja dari

15.000 lebih perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan

Sistem Manajemen K3. Minimnya jumlah itu sebagian besar disebabkan oleh

masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban

biaya perusahaan. Padahal jika diperhitungkan besarnya dana

kompensasi/santunan untuk korban kecelakaan kerja sebagai akibat diabaikannya

Sistem Manajemen K3, yang besarnya mencapai lebih dari 190 milyar rupiah di

tahun 2003, jelaslah bahwa masalah K3 tidak selayaknya diabaikan

Sebagian besar dari kasus-kasus kecelakaan kerja terjadi pada kelompok usia

produktif. Kematian merupakan akibat dari kecelakaan kerja yang tidak dapat

diukur nilainya secara ekonomis. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat

seumur hidup, di samping berdampak pada kerugian non-materil, juga

menimbulkan kerugian materil yang sangat besar.

Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi.

Tenaga kerja di sektor jasa konstruksi mencakup sekitar 7-8% dari jumlah tenaga

kerja di seluruh sektor, dan menyumbang 6.45% dari PDB di Indonesia. Sektor

jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan

kerja, disamping sektor utama lainnya yaitu pertanian, perikanan, perkayuan, dan

pertambangan. Jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi yang mencapai sekitar 4.5

juta orang, 53% di antaranya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan

tingkat Sekolah Dasar, bahkan sekitar 1.5% dari tenaga kerja ini belum pernah

mendapatkan pendidikan formal apapun. Sebagai besar dari mereka juga berstatus

tenaga kerja harian lepas atau borongan yang tidak memiliki ikatan kerja yang

formal dengan perusahaan. Kenyataan ini tentunya mempersulit penanganan

masalah K3 yang biasanya dilakukan dengan metoda pelatihan dan penjelasan-

penjelasan mengenai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan pada perusahaan

konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dan tugas K3?

2. Apa saja kecelakaan yang terjadi di perusahaan konstruksi?

3. Bagaimana peran K3 di perusahaan konstruksi?

4. Bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja oleh K3

di perusahaan konstruksi?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

2. Untuk mengetahui tentang kecelakaan kerja di perusahaan konstruksi.

3. Untuk mengetahui peran penting K3 dalam perusahaan konstruksi.

4. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja

di perusahaan konstruksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Pengertian K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Menurut Mondy (2008) keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan

dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan.

Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat

menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo,

patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.

Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondy (2008) adalah kebebasan dari

kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan

kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang

dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik.

Beberapa pendapat mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja

antara lain:

a)      Menurut Mangkunegara (2002) Keselamatan dan kesehatan kerja

adalahsuatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan

kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya,

dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju

masyarakat adil dan makmur.

b)      Menurut Suma’mur (2001), keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha

untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan

yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

c)      Menurut Simanjuntak (1994), Keselamatan kerja adalah kondisikeselamatan

yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang

mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan,

dan kondisi pekerja .

d)     Mathis dan Jackson (2002), menyatakan bahwa Keselamatan adalahmerujuk

pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera

yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum

fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum.

e)      Menurut Ridley, John (1983) yang dikutip oleh Boby Shiantosia (2000),

mengartikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu kondisi dalam

pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan

maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja

tersebut.

f)       Jackson (1999), menjelaskan bahwa Kesehatan dan Keselamatan

Kerjamenunjukkan kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis

tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh

perusahaan.

Kesehatan pekerja bisa terganggu karena penyakit, stres, maupun

karena kecelakaan. Program kesehatan yang baik akan menguntungkan para

pekerja secara material, selain itu mereka dapat bekerja dalam lingkungan

yang lebih nyaman, sehingga secara keseluruhan para pekerja akan dapat

bekerja secara lebih produktif

2.1.2 Dasar Pemberlakuan

Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun

Undang-undang Tentang Kecelakaan Tahun  1947 Nomor  33, yang dinyatakan

berlaku pada tanggal 6 januari 1951, kemudian disusul dengan Peraturan

Pemerintah Tentang Pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan  tahun 1947 (PP

No. 2 Tahun 1948), yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting

keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 1992, menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja

juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan

tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya perusahaan saja

yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut

berperan aktif  dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama.

Penerapan program K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan

landasan hukum penerapan program K3 itu sendiri. Landasan hukum tersebut

memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan yang menentukan bagaimana K3

harus diterapkan.

Sedangkan ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa “untuk melindungi

keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal  

diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.” (ayat 2), “Perlindungan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.” (ayat 3). Dalam Pasal 87  juga

dijelaskan bahwa Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen.

2.1.3  Tujuan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan

iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi, setiap kejadian baik

kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus

dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Rika Ampuh

Hadiguna, 2009). Sedangkan menurut Rizky Argama (2006), tujuan dari

dibuatnya program  keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi

biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan

kerja. Beberapa tujuan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah:

1. Mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan

perusahaan.

2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan.

3. Menghemat biaya premi asuransi.

4. Menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan

kepada karyawannya.

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang

Konstruksi

Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sebagaimana kita ketahui dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang

konstruksi memiliki organisasi yang terstruktur secara utuh dan menyeluruh

akan terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi baik secara fisik seperti

halnya pimpinan, pelaksana pekerjaan, ahli, material / bahan, dana, informasi,

pemasaran dan pasar itu sendiri. Mereka saling bahu-membahu melaksanakan

berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses pekerjaan yang

saling berhubungan karena adanya interaksi dan ketergantungan, segala

aktivitas dalam sebuah perusahaan menunjukan adanya sistem didalam-nya.

Dengan demikian disimpulkan, bahwa pengertian tentang sistem adalah suatu

proses dari gabungan berbagai komponen / unsur / bagian / elemen yang saling

berhubungan, saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain

yang dipengaruhi oleh aspek lingkungan untuk mencapai tujuan yang ingin

dicapai (Tarore dan Mandagi, 2006).

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun

prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi

juga dikenal sebagai bangunan atau satuaninfrastruktur pada sebuah area atau

pada beberapa area.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi terutama di bidang pekerjaan umum

merupakan kegiatan konstruksi yang spesifik dan komplek sehingga

memerlukan sumber daya yang besar, melibatkan tenaga kerja yang banyak

dan peralatan berat yang tidak sedikit. Hal ini tentu tidak terlepas dari peluang-

peluang kecelakaan dan potensi bahaya yang merupakan bagian dari pekerjaan

itu sendiri. Apalagi patut diakui jika hingga saat ini kecelakaan kerja di bidang

konstruksi masih menjadi pekerjaan bagi pemerintah.

2.2.2 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SMK3

konstruksi

1. Pasal 22, ayat (2) huruf L, Undang- undang RI No.18 tahun 1999

menyebutkan kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus

mencakup Uraian mengenai : perlindungan pekerja, yang memuat

ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan

dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.

2. PP No.29 tahun 2000 Pasal 17 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pada salah satu ayatnya menyebutkan bahwa: penyedia jasa dalam

pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk menyusun dokumen

penawaran yang memuat : rencana dan metode kerja, rencana usulan

biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran serta

keselamatan dan kesehatan kerja dan peralatan.

3. Pasal 30 ayat (1) PP No.29 tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk

menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,

penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang

tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Risiko Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko

kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja

pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik

proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan

dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut

ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak

terlatih. Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah,

akibatnya para pekerja bekerja dengan metoda pelaksanaan konstruksi yang

berisiko tinggi. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis

yang cukup signifikan.

Dari berbagai kegiatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, pekerjaan-pekerjaan

yang paling berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian dan

pekerjaan galian. Pada ke dua jenis pekerjaan ini kecelakaan kerja yang terjadi

cenderung serius bahkan sering kali mengakibatkan cacat tetap dan kematian.

Jatuh dari ketinggian adalah risiko yang sangat besar dapat terjadi pada pekerja

yang melaksanakan kegiatan konstruksi pada elevasi tinggi. Biasanya kejadian ini

akan mengakibat kecelakaan yang fatal. Sementara risiko tersebut kurang dihayati

oleh para pelaku konstruksi, dengan sering kali mengabaikan penggunaan

peralatan pelindung (personal fall arrest system) yang sebenarnya telah diatur

dalam pedoman K3 konstruksi.

Jenis-jenis kecelakaan kerja akibat pekerjaan galian dapat berupa tertimbun tanah,

tersengat aliran listrik bawah tanah, terhirup gas beracun, dan lain-lain. Bahaya

tertimbun adalah risiko yang sangat tinggi, pekerja yang tertimbun tanah sampai

sebatas dada saja dapat berakibat kematian. Di samping itu, bahaya longsor

dinding galian dapat berlangsung sangat tiba-tiba, terutama apabila hujan terjadi

pada malam sebelum pekerjaan yang akan dilakukan pada pagi keesokan harinya.

Data kecelakaan kerja pada pekerjaan galian di Indonesia belum tersedia, namun

sebagai perbandingan, Hinze dan Bren (1997) mengestimasi jumlah kasus di

Amerika Serikat yang mencapai 100 kematian dan 7000 cacat tetap per tahun

akibat tertimbun longsor dinding galian serta kecelakaan- kecelakaan lainnya

dalam pekerjaan galian.

Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Di

samping dapat mengakibatkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya adalah biaya

pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan

perbaikan fasilitas kerja. Terdapat biaya-biaya tidak langsung yang merupakan

akibat dari suatu kecelakaan kerja yaitu mencakup kerugian waktu kerja

(pemberhentian sementara), terganggunya kelancaran pekerjaan (penurunan

produktivitas), pengaruh psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya

reputasi perusahaan, denda dari pemerintah, serta kemungkinan berkurangnya

kesempatan usaha (kehilangan pelanggan pengguna jasa). Biaya-biaya tidak

langsung ini sebenarnya jauh lebih besar dari pada biaya langsung. Berbagai studi

menjelaskan bahwa rasio antara biaya tidak langsung dan biaya langsung akibat

kecelakaan kerja konstruksi sangat bervariasi dan diperkirakan mencapai 4:1

sampai dengan bahkan 17:1 (The Business Roundtable, 1991).

3.2 Peran Ahli K3 dalam Perusahaan Konstruksi

3.2.1 Sebab Kecelakaan Konstruksi :

1. Faktor Manusia / . Human Factors :Sangat dominan dilingkungan konstruksi.

Pekerja Heterogen, Tingkat skill dan edukasi berbeda, Pengetahuan tentang

keselamatan rendah.

Pencegahan Faktor Manusia : Pemilihan Tenaga Kerja, pelatihan sebelum

mulai kerja, pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung

2. Faktor Teknis / Technical Factors

Berkaitan dengan kegiatan kerja Proyek seperti penggunaan peralatan dan alat

berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan dsb.Disebabkan kondisi teknis

dan metoda kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan (substandards

condition)

Pencegahan Faktor Teknis : Perencanaan Kerja yang baik, pemeliharaan dan

perawatan peralatan, pengawasan dan pengujian peralatan kerja, penggunaan

metoda dan teknik konstruksi yang aman, penerapan Sistim Manajemen Mutu.

3. Materials

Material dalam kondisi tertentu bisa membahayakan pekerja. Untuk itu

diperlukan penanganan yang baik. Meliputi mobilisasi bahan dan cara

penyimpanan material.

4. Peralatan kerja / Equipments

Penempatan peralatan kerja yang tidak diatur dengan baik bisa menimbulkan

kecelakaan kerja sehingga produktifitas kerja terganggu.

3.2.2 Strategi Penerapan K3 di Proyek Konstruksi

1. Identification, mengidentifikasi permasalahan di lingkungan kerja secara

dini.

2. Evaluasi, Bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko suatu pekerjaan yang

akan diserahkan kepada kontraktor.

3. Develop the Plan, adakan evaluasi tentang potensi bahaya untuk

menentukan skala prioritas berdasarkan Hazards Rating.

4. Implementation, susun Program Implementasi dan program-program K3

yang akan dilakukan (buat dalam bentuk elemen kegiatan)

5. Monitoring, buat program untuk memonitor pelaksanaan K3 dalam

perusahaan.

3.2.3 Elemen Program K3 Proyek

1. Kebijakan K3

2. Administratif dan Prosedur

3. Identifikasi Bahaya

4. Project Safety Review

5. Pembinaan dan Pelatihan

6. Safety Committee (Panitia Pembina K3)

7. Promosi K3, kegiatan Promosi berupa poster, spanduk, buletin, lomba K3 dsb

Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja

8. Safe Working Practices

9. Sistim Ijin Kerja

10. Safety Inspection

11. Equipment Inspection

12. Keselamatan Kontraktor (Contractor Safety)

13. Keselamatan Transportasi

14. Pengelolaan Lingkungan

15. Pengelolaan Limbah dan B3

16. Keadaan Darurat

17. Accident Investigation and Reporting System

18. Audit K3

3.3 Pencegahan dan Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan bagian dari manajemen risiko dan

dilakukan berdasarkan penilaian risiko terhadap masing-masing item pekerjaan.

Dengan mempertimbangkan peralatan yang digunakan, jumlah orang yang terlibat

pada masing-masing item pekerjaan, akan dapat diprediksi peluang kejadian

(frequency) dan tingkat keparahan (severity) dari risiko kecelakaan.

Menurut hirarki cara berpikir dalam melakukan pengendalian risiko adalah

dengan memperhatikan besaran nilai risiko/ tahapan pengendalian risiko,seperti

berikut:

1. Mengeliminasi /menghilangkan sumber bahaya terhadap kegiatan yang

mempunyai tingkat risiko yang paling tinggi/besari.

2. Melakukan substitusi /mengganti dengan bahan atau proses yang lebih

aman.

3. Engineering:

Melakukan perubahan terhadap desain alat /proses /layout.

4. Administrasi:

Pengendalian risiko melalui penyusunan peraturan /standar untuk

mengajak melakukan cara kerja yang aman (menyangkut tentang prosedur

kerja, ijin kerja, instruksi kerja, papan peringatan/larangan,

pengawasan/inspeksi,dsb).

5. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

3.4 Kebijakan-Kebijakan Penerapan SMK3 Konstruksi

Kebijakan Departemen PU dalam penerapan SMK3, dalam rangka mewujudkan

tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta upaya untuk mewujudkan

keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi

bidang pekerjaan umum.

Departemen Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum No.09/PRT/M/2008 Pedoman Sistem tentang Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan menteri tersebut

adalah untuk memberikan acuan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam

penyelenggaraaan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum, yang dilaksanakan

secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi serta semua pemangku

kepentingan agar mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam

penerapan SMK3.

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008, tentang Pedoman Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang

Pekerjaan Umum yang merupakan acuan bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa

dalam penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum, UU.No. 18

Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi,dimana mensyaratkan Ahli K3 pada setiap

proyek / kegiatan terutama pada kegiatan yang memiliki resiko tinggi.

Lebih jauh peraturan ini juga mengatur stakeholder agar mengetahui dan

memahami tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi

bidang pekerjaan umum sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja

konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi serta menciptakan lingkungan

kerja yang aman dan nyaman guna tercapainya peningkatan produktifitas kerja

yang maksimal.

Dalam rangka mendukung implementasi peraturan tersebut, maka diperlukan

perangkat pendukung yang menjadi pedoman baik berupa petunjuk pelaksanaan

maupun petunjuk yang bersifat teknis dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan hal

ini, BPKSDM sebagai penanggungjawab Pembinaan Penyelenggaraan SMK3

Konstruksi Bidang PU perlu untuk menyusun Monev K3. Konsep juklak Monev

K3 ini disusun sesuai kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

konstruksi dan pemanfaatan bangunan perkantoran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang

memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penyebab

utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang

berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik,

lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu

pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang

tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih.

Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah,

akibatnya para pekerja bekerja dengan metoda pelaksanaan konstruksi

yang berisiko tinggi. Maka dari itu diperlukan SMK3 untuk mencegah

maupun menangani kecelakaan kerja di perusahaan konstruksi.

5.2 Saran

Setiap perusahaan sebaiknya selalu memperhatikan keselamatan dan

kesehatan pekerja, agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang dapat

menimbulkan kerugian. Pemerintah sebaiknya segera melaksanakan

peraturan yang telah dibuat yaitu mewajibkan setiap PT atau industri untuk

menggunakan ahli K3 dalam kegiatan perusahaan.

Daftar Pustaka

Herry Koesyanto, 2012, Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja,

Semarang : Universitas Negeri Semarang

Febyana Pangkey. 2012. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Di Indonesia. Jurnal ilmiah Media Engineering Vol. 2, No. 2

Wieke Yuni Christina. 2012. Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. Jurnal Rekayasa Sipil / Volume 6, No. 1