peran advokat dalam penegakan hukum dalam kerangka etika profesi
DESCRIPTION
peranan advokatTRANSCRIPT
Peran Advokat dalam Penegakan
Hukum dalam Kerangka Etika Profesi
Oleh :
Agnes Arini Larasati
11010111130131
Kelas : G
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang, 2014
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hukum berfungsi pada umumnya jika hukum dapat melindungi kepentingan manusia,
sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung dan dirasakan oleh manusia bahwa
hukum itu sangat berfungsi dan berkenaan bagi rasa tentram dan damai. Maka keperanan
dari penegakan hukum itu sangat dominan.1
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah yang mantap
dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup(Soekanto,
1979).2
Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk
melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui
prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian seng-
keta lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang
lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimak-
sudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para
subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar
ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit,
penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya –yang lebih sempit
lagi— melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejak-
saan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Penegakan hukum sebagai suatu
proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat
keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur
penilaian pribadi. Di dalam suatu masyarakat tidak mustahil terjadi konflik antara
sesamanya, hal mana terjadi karena adanya kepentingan yang saling bertentangan, maka
1 Widyadharma, Ignatius Ridwan. Etika Profesi Hukum. Semarang : Universitas Diponegoro,1996. Hal 32 Sukanto, Surjono. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Pers, 2012. Hal
2
wajarlah jika dalam mencegah agar tidak terjadi konflik kepentingan itu diselenggarakan
cara cara penanggulangannya. Gangguan kepentingan yang lazim disebut sebagai konflik
harus dicegah dan diusahakan agar tidak terjadi, karena adanya konflik berarti
keseimbangan masyarakat terguncang. Perlindungan kepentingan agar tidak terjadi konflik
melahirkan pedoman dan peraturan hidup dalam masyarakat yang lazim disebut norma
atau kaidah sosial, sedangkan kaidah sosial ini pada hakekatnya merupakan perumusan
tentang bagaimana manusia atau orang harus berperilaku sedang perumusan berperilaku
itu dapat bersifat tertulis dan tidak tertulis serta dapat bersifat sebagai aturan hukum,
aturan kesusilaan, aturan etika, aturan agama dan sebagainya.3
Didalam hubungan tentang mencegah konflik di dalam masyarakat tersebut, dalam
kesempatan ini hanya dipersoalkan tentang soal etika sebagai salah satu alat pencegahan
konflik dalam masyarakat. Etika pada umumnya merupakan usaha usaha manusia dalam
mencari mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, banyak sekali para
sarjana yang memberikan pengertian mengertian etika. Dalam melakukan pencegahan
maupun penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat maka kita memerlukan
bantuan dari Profesi hukum ,Para profesional hukum itu antara lain meliputi :
a. legislator (politisi)
b. perancang hukum (legal drafter)
c. Advokat
d. Notaries
e. pejabat pembuat akta tanah
f. polisi
g. Jaksa
h. Panitera
i. Hakim
j. arbiter atau wasit
Dimana pada masing masing profesi tersebut etika yang berbeda dan tidak dapat
dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Pada makalah ini penulis akan menfokuskan
untuk membahas mengenai etika pada profesi huku
Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia.
B. RUMUSAN MASALAH3Widyadharma, Ignatius Ridwan. Hukum Profesi tentang Profesi Hukum.Semarang : MIMBAR, 2001. Hal 40
Berdasarkan Latar Belakang dalam uraian diatas, maka penulis merumuskan pokok
permsalahan sebagai berikut :
1. Apakah yang dimaksud dengan etika profesi ?
2. Bagaimana kode etik dari Advokat dan peranan advokat dalam penegakan hukum di
Indonesia ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. ETIKA PROFESI
PENGERTIAN ETIKA
Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos
sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat
tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap,
cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.
Menurut Brooks (2007), etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif
tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika
muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan – permasalahan di dunia nyata.
Kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :
1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan
kewajiban moral (akhlak)
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar,salah, baik, buruk, dan tanggung
jawab.
PENGERTIAN PROFESI
Profesi sendiri berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu
janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi
kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu
keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan
berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma
sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan
kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang
rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan
keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan
ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan
hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok
anggota yang menyandang profesi tersebut.
PENGERTIAN ETIKA PROFESI
Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan
kehidupan sebagai pengemban profesi.
Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar
atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.
Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau
lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science,
medis/dokter, dan sebagainya.
Etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga
sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien
atau objek).
Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional
dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban
masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya
dengan disertai refleksi yang seksama, (Anang Usman, SH., MSi.)
Etika profesi, kata Sidharta (2006: 1) sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik,
setua dengan kemunculan sebutan profesi itu sendiri, meskipun pada awalnya diskursus
mengenai etika profesi masih bersifat makro.
Etika profesi , kata Frans Magnis Soeseno, merupakan bagian dari etika sosial. Untuk
menegakkan etika dalam kehidupan sosial, suatu profesi memiliki prinsip-prinsip yang wajib
ditegakkan. Prinsip-prinsip itulah yang dituangkan dalam kode etik profesi. Kode etik
biasanya disusun oleh komunitas profesi itu sendiri. Dari dulu, beberapa profesi sudah
memiki etika profesi, dan sebagian lagi masih berupa kebiasaan etika yang tidak tertulis.4
4 Etika Profesi Hukum.diakses dari http://www.hukumonline.com. Pada tanggal 29 Juni 2014, Pk. 06.49 WIB
B. ADVOKAT
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
Sedangkan menurut Kode Etik Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum,
baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-
undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara
praktek ataupun sebagai konsultan hukum.Dalam hal ini, seorang advokat selain memberikan�
bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau
menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar
pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian
kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum
klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak
hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam
menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang
merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat
(1) UU Advokat, yaitu”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat
yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan
maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Oleh karena itu,
Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang
bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara.
Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum.
Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu
melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat
berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran
tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat
yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.
Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh
adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya.
Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan
sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat
adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya yaitu:
“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :
1. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan
barang sesuatu kepada siapapun juga;
3. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan
bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak
akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau
pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang
sedang atau akan saya tangani;
5. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya
sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
6. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa
hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada
tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai
advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya
mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu
kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan
benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.
Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan
keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan
aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian
advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat.
KODE ETIK ADVOKAT
Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (Code of conduct) yang memiliki nilai
dan moral di dalamnya.
Mengenai tujuan adanya kode etik, Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik
adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para
anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan
materiil para anggotanya”. Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik
Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam
mengemban suatu profesi.
sikap bertanggung jawab seorang advokat dapat dilihat dari dalam KODE ETIK ADVOKAT
INDONESIA, Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode
Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Kode etik advokat dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik advokat yang
baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok advokat sendiri dan pihak
yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkuatan.
Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan
keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan
aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian
advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat.
Uraian penting mengenai Kode Etik Advokat meliputi apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh seorang Adovokat yang dipilah menjadi beberapa bagian antara lain:
1. Etika Kepribadian Advokat.
Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, bersikap satria, jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral
yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya
(Pasal 2 Kode Etik Advokat)
Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa :
a. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum karena
pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat
menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis
kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.
b. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya
hukum, keadilan, dan kebenaran.
c. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib
menjujung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
d. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-
cuma teman sejawat yang yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana.
e. Wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat
yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena
penunjukan organisasi profesi.
f. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan derajat dan
martabat advokat,
g. Wajib senantiasa menjungjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat
(officium nobile )
h. Dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi
wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
i. Advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara ( Eksekutif, Legislatif
dan Yudikatif ) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak
diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh
kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia
menduduki jabatan tersebut.
2. Etika Hubungan Dengan Klien.
Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :
a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan
damai.
b. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai
perkara yang sedang diurusnya.
c. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang
d. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan
klien
e. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
f. Dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti
perkara yang menerima imbalan jasa.
g. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar
hukumnya.
h. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai
berakhirnya hubungan antara Advokat dank klien itu.
i. Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang
tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugia
terhadap kliennya.
j. Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan
bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara
pihak-pihak yang bersangkutan
k. Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian
kepentingan kliennya.
3. Hubungan Dengan Teman Sejawat.
Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan dengan teman
sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan :
a. Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
b. Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik
scara lisan maupun tertulis.
c. Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan
Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan
tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
d. Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat
e. Apabila Klien menghendaki mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat
menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada
advokat semula dan berkewajiban mengingatkan kliennya untuk memenuhi
kewajibannnya apabila masih ada terhadap advokat semula.
f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru,
maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan
yang penting untuk mengurus perkara ini, dengan memperhatikan hak retensi
Advokat terhadap Klien tersebut.
Sedangkan khusus bagi advokat asing yang bekerja di Indonesia atau Advokat asing yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yag berlaku menjalankan profesinya di Indonesia
tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik yang ada.
4. Etika Cara Bertindak menangani Perkara
Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat juga memiliki kode etik yang harus
dipatuhi. Adapun etika cara bertindak menangai perkara sesuai dengan Pasal 7 Kode
Etikadalah :
a. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu
perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat
yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan “sans Prejudice”
b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat,
tetapi tidak berhasil , tidak dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan
c. Dalam perkara yang sedang berjalan advokat tidak dapat menghubungi hakim tanpa
adanya pihak lawan dalam perkara perdata ataupun tanpa jaksa penuntut umum dalam
perkara pidana.
d. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan
oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut Umum daam perkara
pidana.
e. Apabila mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat maka hubunga dengan
orang itu hanya dapat dilakukan melalui advokat tersebut.
f. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang
dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan yang menjadi
tanggung jawabnya, yang dikemukanka secara proporsional dan tidak berlebihan dan
untuk itu advokat memiliki hak imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
g. Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi orang yang tidak
mampu.
h. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai
perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
5. Kode etik lainnya yang menyangkut profesi advokat.
Selain kode etik yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat ketentuan-ketuan tentang kode
etik yang diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Advokat tersebut antara lain :
a. profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan
karenanya dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum sejajar dengan jaksa
dan hakim.
b. Dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang lain termasuk
pemasangan papan nama dengan bentuk dan atau ukuran yang berlebihan.
c. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkarkan diadakan di suatu tempat yang
merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan
namanya sebagai advokat di papn nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang
bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat.
e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawannya-karyawannya yang tidak
berkualitas unuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada kliennya
dengan lisan atau dengan tulisan
f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan
atau untuk menarik perhatian masyaraka mengenai tindakan-tindakannya sebagai
advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila
keterangan tersebut bertujuan untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib
diperjuangkan oleh Advokat.
g. Advokat wajib mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila
timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepatan tentang cara penangan perkara dengan
kliennya.
h. Bagi advokat yang pernah menjadi hakim atau panitera dalam pengadilan tidak
dibenarkan untuk memegang atau menagani perkara yang diperiksa pengadilan
tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan
tersebut.
Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum . terdapat pengawasan yang
dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan. Dalam Pasal 9
Huruf b Kode Etik Advokat disebutkan, Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan
kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik dicabang maupun dipusat dengan
acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Tidak satu pasalpun dalam kode
etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk
menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat.
Untuk Pengaduan, dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa
dirugikan, yaitu : Klien, Teman Sejawat Advokat, Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat,
Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi
anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Advokat.
Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi Advokat yang elanggar adalah Sanksi-
sanksi penghukuman sebagaimana tertuag dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat berupa :
Peringatan Biasa, Peringatan Keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan
pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
Oleh karena diatur dalam kode etik (code of conduct), maka sejatinya advokat yang tidak
professional adalah advokat yang menggadaikan etika profesinya.
KELEMAHAN KODE ETIK ADVOKAT
Semua yang tergambar didalam kode etik advokat adalah prilaku yang baik, tetapi di balik
semua itu terdapat kelemahan-kelemahan, sebagai berikut:
1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik advokat tidak sejalan dengan fakta yang
terjadi di sekitar, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan.
2. Kode etik advokat merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan
sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran.
3. Tidak berfungsinya Dewan Kehormatan advokat yang diatur dalam pasal 10 kode etik
advokat Indinesia(KEAI) dan pasal 26-27 UU No.18 tahun 2003 tentang advokat,
tidak akan efektif baik di pusat maupun daerah karena sangat diragukan ada pihak
yang melaporkan advokat yang telah melanggar kode etik.
4. Budaya advokat di Indonesia bisa disebut juga sebagai budaya Solidaritas Korps � yang
bermakna luas sebagai semangat untuk membela kelompok atau korpnya. Hal-hal
diatas inilah yang bisa menjadi sebuah alas an mengapa kode etik advokat tidak
berjalan sebagaimana mestinya.
5.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan
pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan k
eahliansebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap
mayarakatyang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Sehingga
dalam proses penegakan hukum, etika profesi merupakan suatu standar atau acuan untukmen
yelenggarakan profesi hukum dengan sebaik-baiknya dalam menciptakan dan
mencapai pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Setiap para penegak hukum memiliki etika profesi tersendiri dalam melaksanakan
tugasnya.Dan etika-etika tersebut berbeda satu sama lain, dikarenakan perbedaan fungsi dan
tujuan profesi masing-masing. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini. Sedangkan menurut Kode Etik Advokat adalah orang yang berpraktek
memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kode etik advokat dapat mencegah
kesalahpahaman dan konflik. Kode etik advokat yang baik adalah yang mencerminkan nilai
moral anggota kelompok advokat sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi
yang bersangkuatan.
B. SARAN
Dalam setiap profesii, tidak hanya profesi hukum, pasti memiliki kde etiknya masing masing,
dimana kode etik tersebut berguna untuk kita nantinya dalam menjalankan tugas dan
kewajiban dari profesi yang kita jalnnkan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya dan seharusnya,
kita sebagai sarjana hukum yang nantinya akan menempati posisi dalam profesi profesi
hukum tahu betul mengenai kode etik dari masing masing profesi hukum agar kita nantinya
dapat menjadi profesional hukum yang handal serta dapat memenuhi kebutuhan mengenai
hukum di dalam masyrakat.
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Widyadharma, Ignatius Ridwan. Etika Profesi Hukum. Semarang : Universitas
Diponegoro,1996
Sukanto, Surjono. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta :
Rajawali Pers, 2012
Widyadharma, Ignatius Ridwan. Hukum Profesi tentang Profesi Hukum.Semarang :
MIMBAR, 2001
Kumpulan Kode Etik Profesi Hukum
B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
UU No.18 tahun 2003 tentang advokat
C. WEBSITE
http://www.hukumonline.com
http://www.wikipedia.org/
http://www.badilag.net/
http://www.lodaya.web.id/