PENYUSUNAN RENSTRA SKPDDAN LAKIP

BAHAN DISKUSI SKPD KABUPATEN ASMAT

TANGGAL 30 JULI 2010

OLEH :

PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI

(DOSEN IPDN)

A. PEMERINTAHAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM

Sistem adalah :

himpunan komponen atau bagian-bagian;

yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu

kesatuan yang bulat dan utuh;

antara komponen memiliki hubungan fungsional;

dibuat untuk mencapai satu tujuan tertentu.

* Sistem dapat dilihat secara hierarkhis maupun secarafungsional.

Secara hierarkhis ada tingkatan suprasistem, sistem, subsistem, sub-subsistem dst.Masing-masing sebenarnya juga merupakansebuah sistem yang bulat dan utuh.

Subsistem yang lebih kecil dan lebih rendah tunduk padaprinsip-prinsip sistem yang lebih tinggi hierarkhinya.

Pada sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah nasionaladalah sebuah suprasistem, yang dibawahnya ada sistempemerintahan provinsi, subsistem pemerintahankabupaten/kota serta sub-subsistem pemerintahan desa. Masing-masing merupakan sebuah sistem yang bulat dan utuh. -Pemerintahan nasional adalah sebuah sistem;

- Pemerintahan provinsi adalah sebuah sistem;

- Pemerintahan kabupaten/ kota adalah sebuah sistem;

- Pemerintahan desa adalah sebuah sistem.

SISTEM DILIHAT SECARA HIERARKHIS

Suprasistem

sistem sistem

subsistem subsistem subsistem subsistem

SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS

SISTEM DILIHAT SECARA FUNGSIONAL

Secara fungsional sistem terdiri dari komponen-komponen :

a. Masukan (input);

b. Proses (process);

c. Keluaran (output);

d. Nilaiguna (outcome);

e. Dampak (impact);

f. Manfaat (benefit);

g. Unpanbalik (feedback);

h. Umpan kedepan (feedforward);

i. Lingkungan (environment).

BAGAN SISTEM FUNGSIONAL

FEEDBACK

FEEDFORWARD

ENVIRONMENT

INPUT OUTPUTPROCESSOUT

COMEIMPACT BENEFIT

Komponen Input dalam sebuah sistem dapat berupa uang, barang, orang, aturan, metode dlsb.

Komponen Process dalam sebuah sistem dapat berupa pengubahan komponen input menjadi output yang dikehendaki.

Komponen Output berupa keluaran yang dikehendaki oleh sebuah sistem, wujudnya dapat berupa barang dan atau jasa.

Komponen Outcome dari sebuah sistem adalah nilaiguna yang dikehendaki, berkaitan dengan manfaat yang diperoleh pengguna (users) dari sistem tersebut. Wujudnya dapat berupa kualitas dari keluaran.

Komponen Impact berupa dampak positif yang dikehendaki dari berprosesnya sistem, dengan memperhitungkan adanya dampak negatif.

Komponen Benefit berupa keuntungan yang diperoleh dari bekerjanya sebuah sistem, baik keuntungan langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat diperhitungkan.

Komponen Feedback adalah umpan balik ke dalam sistem yang bertujuan memberikan masukan mengenai berprosesnya sistem tersebut untuk perbaikan mendatang.

Komponen Feedforward adalah umpan ke depan berupa masukan dari sistem yang lebih kecil kepada sistem yang lebih tinggi atau lebih besar.

Environment adalah lingkungan dimana sistem tersebut berada. Ada hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara sistem dengan lingkungannya.

B. BERPIKIR SERBASISTEM DI PEMERINTAHAN

Pemerintah sebagai badan atau orang yang menjalankan pemerintahan, maupun pemerintahan sebagai fungsi dan kegiatan berpemerintahan adalah sebuah sistem.

Dilihat secara hierarkhis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari :

- suprasistem : berupa Pemerintah Nasional, yang terdiri dari

lembaga tinggi negara dan lembaga negara

lainnya.

- sistem : berupa pemerintahan Provinsi

-subsistem : berupa pemerintahan kabupaten/kota

-sub-subsistem : berupa pemerintahan desa.

Dilihat secara fungsional, maka sistem pemerintahan terdiri :

a. Input berupa : orang, uang, barang, peraturan perundang

-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur, metode dlsb.

b. Proses berupa : pembuatan kebijakan, pembuatan perijinan,

pembuatan layanan administrasi, proses penyediaan

pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan,

fasilitas umum, ketentraman dan ketertiban umum dlsb).

c. Output berupa : barang dan jasa publik seperti layanan

pendidikan, layanan kesehatan, perijinan, layanan

administrasi, layanan ketentraman dan ketertiban umum,

barang-barang publik yang disubsidi, dlsb.

Outcome berupa : nilai manfaat berbagai kebijakan publik

yang dibuat oleh pemerintah maupun penyediaan barang

-barang publik bagi kepentingan masyarakat luas,yang

seharusnya digambarkan melalui tingkat kepuasan

masyarakat.

• Impact berupa : dampak langsung maupun tidak langsung dari pembuatan kebijakan publik maupun penyediaan barang-barang publik oleh pemerintah, antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga tercipta kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat kejahatan yang menurun, dlsb.

• Benefit berupa : keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem misalnya pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan keamanan dlsb.

Feedback berupa : umpan balik pada internal sistem berupa kritik dari masyarakat, pikiran pembaca yang dimuat dalam surat kabar, demonstrasi oleh masyarakat, diskusi-diskusi dalam rapat dinas dlsb.

Feedforward berupa : umpan kedepan berupa masukan dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi kepada pemerintah pusat berjenjang ke bawah mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh masing-masing tingkatan pemerintahan.

Environment berupa : lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem pemerintahan pada masing-masing tingkatan.

B. PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

SKPD adalah subsistem dari Sistem Pemerintahan Daerah.

SKPD harus menyusun Rencana Strategis sebagai bagian RenstraPemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

* Kurun waktu Renstra SKPD dapat mengikuti sebuah siklus

kegiatan ataupun disamakan waktunya dengan kurun waktuRPJMD (5 tahun).

* Siklus kegiatan yang dimaksud adalah urut-urutan kegiatanyang harus dilalui dari suatu bentuk kegiatan, mulai dariperencanaan sampai hasil akhir, yang dibagi dalam tahap-tahapkegiatan untuk setiap tahun.

Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah

Daerah) memuat :

a) visi

b) misi,

c) tujuan

d)strategi

e) kebijakan

f) program dan kegiatan pembangunan

(yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif).

C. LAPORAN KINERJA

1. Dasar Hukum :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) semula diatur dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentangLAKIP, yang kemudian diganti dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dasn Kinerja InstansiPemerintah.

2. Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masingprogram sebagaimana ditetapkan dalam dokumenpelaksanaan APBN/APBD. ( Pasal 17 ayat 1 PP Nomor 8 Tahun2006).

KELUARAN DARI KEGIATAN

ISI LAPORAN KINERJA

HASIL DARI PROGRAM

INPUT OUTPUTPROCESSOUT

COMEIMPACT BENEFIT

DARI MASING-MASING KEGIATAN

Hasil yang dicapaidari masing-

masing program

ISI LAPORAN KINERJA