paradigma pelayanan publik pada era desentralisasi...

PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

PADA ERA DESENTRALISASI

DI INDONESIA

Oleh :

PROF.DR. SADU WASISTIONO, MS

Penduduk dan Wilayah Indonesia yang

beraneka ragam(Ribuan pulau, suku bangsa, ras dsb)

Hingga saat ini telah ada 7(tujuh) UU yang mengatur tentang

Pemerintahan Daerah :

1. UU No. 1/1945 Sentralistik


3. UU No. 1/1957 Desentralistik




7. UU No. 32/2004 Desentralisasi berkeseimbangan

A. PENDAHULUAN

Tidak Cocok Dikelola Secara Sentralistik

# Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi

pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula

Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi

“Pelayan Masyarakat”

Perlu mendayagunakan secara optimal unit-unit

Pemerintahan yang langsung berhubungan dengan

masyarakat, seperti :

• Dinas Daerah

• Kecamatan & Kelurahan

# Perubahan di atas sejalan paradigma good governance yang

memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan,

termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak

lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan

hierarkhis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra

yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya

(sektor swasta dan masyarakat).

• Pemerintah adalah “public servant”

• Kesadaran ttg arti pentingnya pelayanan umum dan manajemennya di kalangan pemerintahan masih sangat lemah.

• Alasan-alasannya antara lain sbb :

a. kegiatan pemerintah bersifat monopoli, padahal

tanpa kompetisi tidak akan tercapai efisiensi.

b. lebih mengandalkan kewenangan daripada mekanisme pasar

maupun kebutuhan konsumen.

c. belum adanya akuntabilitas secara lengkap pada kegiatan

pemerintahan.

d. lebih mengutamakan pandangan diri sendiri drpd pandangan

konsumen yg dilayaninya.

e. kesadaran masyarakat sbg konsumen produk pemerintahan

masih sangat lemah, sehingga masyarakat lebih banyak

berposisi sbg obyek.

B. Hakekat Pelayanan Umum

1) Melayani masyarakat baik sbg kewajiban maupun sbg

kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yg manusiawi. (Tjosvold, 1993 : x).

2) Bagi organisasi, melayani konsumen merupakan “saat yg

menentukan” (moment of thruths), peluang bagi organisasi

utk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya.

3) Abad ke-21 adalah “abad pelanggan”(Carlzon, 1987).

4) Penggunaan Prinsip “ Close to the customers”

5) Semakin maju sebuah negara, akan semakin banyak

masyarakatnya yg bekerja di sektor jasa.

6) Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik yg

diberikan oleh pemerintah, swasta atas nama

pemerintah, atau swasta, dengan atau tanpa

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan

kepentingan masyarakat.

7) Pelayanan umum oleh instansi pemerintah bermotif

sosial dan politik yakni utk menjalankan visi & misi

serta mencari dukungan suara.

8) Pelayanan umum oleh swasta dpt bermotif sosial

(volunteer), tetapi lebih banyak bermotif ekonomi yakni

mencari keuntungan.

9) Pelayanan umum kpd masyarakat dpt diberikan secara

cuma-cuma sbg kompensasi dari pembayaran pajak,

ataupun ditarik bayaran. Tarif pelayanan umum oleh

pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi

atau tarif yg paling terjangkau.

10) Pemberian pelayanan umum secara seragam kepada

warganegara sebenarnya justru tidak adil karena

kebutuhan & kepentingan masyarakat berbeda-beda

no public choice.

PELAYANAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAN

PEMERINTAH DAERAH

1) Penggunaan prinsip “equal treatment”, artinya

semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan setara, sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

muncul Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a.l. PP Nomor 65 Tahun 2005 ttg SPM;

PP Nomor 19 Tahun 2005 ttg SNP dsb.

2) Penggunaan prinsip adil dan “non-diskriminasi”.

3) Penggunaan Prinsip menghitung “ biaya yang terjangkau”, bukan biaya produksi, karena dikompensasi melalui

pemungutan pajak.

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

(Sumber : Bahan Penataran DPRD yang disiapkan oleh Badan Diklat DDN, 2004)

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak kewenangan Pusat)

CONCURRENT(Kewenangan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY

(Pelayanan Dasar)

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

- Pertahanan

- Keamanan

- Moneter&fiskal nas.

- Yustisi

- Politik Luar Negeri

- Agama

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

menurut UU 32/2004 meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

4. penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. penanganan bidang kesehatan;

6. penyelenggaraan pendidikan; untuk Propinsi ditambah

dengan alokasi sumber daya manusia potensial.

7. penanggulangan masalah sosial; untuk Propinsi

ditambah yang bersifat lintas kabupaten/kota.

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan; utk Propinsi

yang bersifat lintas kabupaten/kota.

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan

menengah; utk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/

kota.

10. pengendalian lingkungan hidup;

11. pelayanan pertanahan;utk Propinsi yang bersifat lintas

kabupaten/kota.

12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14. pelayanan administrasi penanaman modal ; utk Propinsi

yang bersifat lintas kabupaten/kota.

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; utk Propinsi

yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota.

16.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

PENERAPAN SPM

• Pemerintah Daerah menerapkan SPM sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.

• SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu

acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun

perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

• Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM

yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan

mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan

Peraturan Menteri. (Pasal 9 ayat 1,2,3 PP No. 65 Tahun

2005).

• Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD

dan Renstra SKPD.

• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke

dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),

Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKA-

SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah) sesuai klasifikasi belanja daerah

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah. (Pasal 9 ayat 4 dan 5 PP No. 65 Tahun 2005).

• Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan

yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan

analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu

pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(Pasal 10 PP No. 65 Tahun 2005).

• Rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya

diinformasikan kepada masyarakat sesuai peraturan

perundang-undangan. (Pasal 11 PP No. 65 Tahun 2005).

• Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan

informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah

yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. (Pasal 12 PP No. 65 Tahun 2005).

• Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan/atau untuk menciptakan efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan.

• Dalam pengelolaan pelayanan dasar secara bersama sebagai bagian dari pelayanan publik, rencana pencapaian SPM perlu disepakati bersama dan dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan dan menganggarkan kontribusi masing-masing Daerah.

• Dalam upaya pencapaian SPM, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

(Pasal 13 ayat 1,2,3 PP No. 65 Tahun 2005).

• Fungsi utama Pemerintah Daerah pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 semula adalah sebagai promotor pembangunan, pada masa UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004 telah berubah menjadi “pelayan masyarakat”.

• Konsekuensi logisnya, unit-unit pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti dinas daerah, kecamatan, kelurahan perlu memperoleh perhatian yang lebih besar baik dari segi kewenangan, personil, pembiayaan maupun dukungan logistik.

• Perlu ada pembagian fungsi yang jelas antara unsur staf, unsur lini, serta unsur penunjang. Tugas pokok unsur staf adalah melayani kedalam dan berpikir. Tugas pokok unsur lini adalah pelayanan langsung dan bersifat operasional. Tugas pokok unsur penunjang adalah menjalankan fungsi khusus dan bersifat koordinatif.

Pemerintah

Pusat

Daerah

Otonom

Pemerintah

Daerah

Masyarakat

Daerah

DPRD

Badan Semi

Otonom

Organisasi

Pemerintah

Daerah

Staf

Lemtekda

DinasPelayanan

Prima Kepada

Masyarakat

Kepuasan

Masyarakat

Dukungan politik

Transfer

kewenangan

Hak cipta : Sadu Wasistiono

Keterangan :

: Pelayanan langsung kepada masyarakat sangat terbatas (Unsur staf)

: Pelayanan langsung kepada masyarakat luas (Unsur lini)

: Pelayanan langsung kepada masyarakat relatif terbatas (Auxiliary)

MODEL PELAYANAN UMUM

OLEH PEMERINTAH DAERAH

Sumber : Sadu Wasistiono

Model Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Visi, Misi dan Urusan Daerah

Pemerintah

Pusat

Urusan

Daerah

Rakyat

Mandat

Visi Daerah

Jangka Panjang

Visi Pemda

Jangka Menengah

Potensi SDA,

SDM, SDB

Organisasi

Pemerintah Daerah

Transfer

Kewenangan

Misi, Strategi & Program

Alur Pikir Penataan Kelembagaan Kecamatan

Bupati/Walikota

DelegasiKewenanganKpd Camat

SusunanOrganisasi YgSesuai dgnKewenangan

PemberianPelayanan

Prima kepadaMasyarakat

KepuasanMasyarakat

Dukungan politik

Dukungan dengan :

Anggaran

Personil yang memadai

Logistik

Model : Sadu Wasistiono

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

• Membangun budaya melayani di kalangan birokrasi

(lihat semangat yang terkandung di dalam UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004)

• Membangun kesadaran bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, bukan lagi sebagai promotor pembangunan spt pada era UU Nomor 5 Tahun 1974.

• Memperkuat unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan).

• Memperkuat dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (front line officer).

• Mengembangkan unit-unit organisasi pelayanan agar dekat

dengan konsumen (konsep “close to the customers”).

• Mengembangkan sistem pelayanan “one stop service” dan

atau “one roof service” yang sesungguhnya.

• Mengadakan survey kepuasan pelanggan secara periodik.(lihat

KepMenpan 25.M.Pan/2004 tentang Indeks Kepuasaan

Masyarakat).

• Mengadakan lomba diantara unit-unit pemberian pelayanan

yang sejenis dengan penilai dari masyarakat yang dilayani.

• Mengembangkan pendekatan “public choice” sehingga

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beraneka ragam

dapat terpenuhi dengan tetap mempertimbangkan aspek

keadilan.

• Mengembangkan sistem insentif yang menarik bagi unit-unit

yang berhasil memuaskan pelanggan.

KUNCI KEBERHASILAN

• Adanya kepemimpinan visioner yang mampu menawarkan gagasan baru dan konsisten mengawal perubahan yang telah direncanakan.

• Adanya dukungan yang kuat dari birokrasi untuk sama-sama berubah. Harus pula adanya keyakinan bahwa perubahan yang terjadi akan menguntungkan semua pihak.

Pada dasarnya orang tidak suka perubahan, sehingga mereka mempunyai daya tolak terhadap perubahan. Semakin besar perubahan mengganggu kepentingannya, maka semakin besar daya tolaknya terhadap perubahan.

• Adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara maupun warga daerah secara seimbang dan proporsional.

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SEBAGAI UPAYA

MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

• Demokrasi telah menjadi fenomena global.

• Menurut Samuel P. Huntington, dewasa ini dunia telah

masuk pada demokratisasi gelombang ketiga.

Demokratisasi gelombang pertama terjadi setelah revolusi

industri din Inggris abad ke 17, kemudian demokratisasi

gelombang kedua muncul setelah perang dunia kedua

selesai. Sedangkan demokratisasi gelombang ketiga

muncul setelah adanya revolusi informasi dan komunikasi.

• Dunia menjadi seolah-olah tanpa batas (Kenichi Ohmae).

• Semakin besar demokratisasi, semakin banyak negara

(John Naisbitt dalam Global Paradox). Di Indonesia

diterjemahkan menjadi semakin besar demokratisasi,

semakin banyak daerah otonom.

PERKEMBANGAN JUMLAH DAERAH OTONOM DI INDONESIA

SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

KURUN WAKTU PEMBENTUKAN

PROPINSI

PEMBENTUKAN

KAB/ KOTA

1950 – 1955

1955 – 1960

1961 – 1965

1966 – 1970

1971 – 1998

1999 - 2004

Jumlah

•Dikurangi Timor Timur

Sumber : Depdagri,

2005.

6

16

3

1

1 ( -1) *

7

33

99

145

16

11

33 ( - 5) *

141

440

DIMENSI DESENTRALISASI

• Ada empat dimensi desentralisasi yakni

a. desentralisasi politik;

b. desentralisasi administrasi;

c. desentralisasi fiskal;

d. desentralisasi ekonomi.

fiskal

administrasi ekonomi

politik

TUJUAN DESENTRALISASI

3 Tujuan desentralisasi :

- tujuan politik;

- tujuan administrasi;

- tujuan sosial ekonomi.

• Tujuan politik dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis. Pilkada secara langsung, berkaitan dengan salah satu dimensi tujuan politik dari desentralisasi.

• Tujuan administrasi dari desentralisasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai-nilai 4E, yakni :

1) efektivitas; 2) efisiensi; 3) equity/ kesetaraan, serta

4) ekonomik.

• Tujuan sosial dan ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, agar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

DEMOKRATISASI INFRASTRUKTUR POL.

TUJUAN PARPOL, DPRD

POLITIK

DEMOKRATISASI SUPRASTRUKTUR POL.

PILKADA

TUJUAN TUJUAN Pembagian Urusan Pem.

DESENTRA- ADMINIS- Pembagian Sumber Keu-

LISASI TRASI Pembaruan Manajemen Pem.

Pembangunan SDM Aparatur

TUJUAN SOSIAL& Peningkatan IPM

EKONOMI Kerukunan Sosial

Ketahanan Sosial

PEMBENTUKAN DAERAH MENURUT

UU NO 32/2004

• Suatu Daerah dapat dimekarkan apabila setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan

a. bagi provinsi : 10 tahun;

b. bagi kabupaten/kota : 7 tahun

terhitung sejak tanggal pembentukan daerah otonom ybs.

Untuk pemekaran kecamatan sebagai bagian kabupaten/kota usia minimalnya adalah 5 (lima) tahun).

• Pembentukan Daerah harus memenuhi syarat-syarat :

- administratif;

- teknis

- fisik kewilayahan.

paradigma pelayanan publik pada era desentralisasi...

Documents