penyidikan kasus

AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10

PENYIDIKAN KASUS

PENYIDIKAN, PENYIDIK, PENYIDIK PEMBANTUPenyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari & mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi & guna menemukan tersangka, dalam hal & menurut cara yang diatur dalam UU (KUHAP).Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan Penyidik (Pasal 7 KUHAP) yaitu :1. Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian3. Menyuruh berhenti seorang tersangka & memeriksa tanda pengenal diri tersangka4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan & penyitaan5. Melakukan pemeriksaan & penyitaan surat6. Mengambil sidik jari & memotret seseorang7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan

perkara9. Mengadakan penghentian penyidikan10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam UU.Menurut PP no.27/1983 Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat serda atau PNS di lingkungan Polisi sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat II (Gol. II/a) atau yang disamakan.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik kecuali mengenai penahanan yang hanya bisa dilakukan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

PENYELIDIKAN, PENYELIDIKPenyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari & menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan.

DEDICATED FOR MOLAR PSPDG UMY 2012

AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10Wewenang Penyelidik, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana2. Mencari keterangan & BB3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai & menanyakan serta memeriksa tanda

pengenal diri4. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa :1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan & penyitaan2. Pemeriksaan & penyitaan surat3. Mengambil sidik jari & memotret seorang4. Membawa & menghadapkan seorang kepada penyidik

Penyelidik melaporkan hasil kegiatannya ke Penyidik.

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas penyelidikan :a. Peristiwa yang terjadib. BBc. Saksid. Korbane. Tersangkaf. Waktu

TAHAPAN DALAM PENYELIDIKAN1. Menerima laporan/pengaduan2. Meneliti laporan/pengaduan

- Apa yang terjadi- Dimana terjadi- Bilamana terjadi- Siapa yang terlibat- Dengan apa dilakukan- Bagaimana terjadi- Mengapa dilakukan

3. Meneliti & mempelajari peristiwa pidana yang disangkakan apakah memenuhi unsur pidana/tidak agar dapat dilakukan penyidikan


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10PROSES PENYIDIKAN

HASIL PENYIDIKANSetelah mempelajari & meneliti peristiwa berdasarkan bukti yang ada, maka penyidik menentukan sikap “apakah tindakan penyidikan dilanjutkan ataukah tidak”

1. Jika YA maka penyidik menyelesaikan berkas laporan penyidikan & menyerahkan ke PU (pasal 110 (1))

2. Jika TIDAK maka penyidik memberitahukan hal tersebut ke PU, tersangka dan keluarga

Penyidikan tidak dilanjutkan karena :1. Tidak terdapat cukup bukti2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana3. Penyidikan dihentikan demi hukum

PENGOLAHAN TKPTKP merupakan tempat dimana suatu tindakan pidana terjadi atau akibat yang ditimbulkannya & tempat-tempat lain dimana BB atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.Besar kecilnya nilai suatu TKP berdasarkan :

1. Faktor kecepatan penanganan TKPSemakin cepat TKP ditangani, semakin besar harapan mendapat jejak atau BB yang bernilai dalam penyidikan. Faktor waktu dapat mengubah kwalitas sebagai akibat dari pengaruh mekanis (hujan, angin, dll) & pengaruh kimia (reaksi terhadap udara/unsur kimia lainnya)

2. Faktor keutuhan TKPSemakin banyak orang yang tidak berkepentingan memasuki TKP, semakin besar resiko jejak & BB yang kabur


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M103. Faktor kemampuan penanganan TKP

Tergantung kemampuan petugas (profesionalisme), kemampuan mencari jejak & BB, pengumpulan, pengamanan serta pengiriman sample (lab)

PENANGANAN TKPTujuan :

1. Memperoleh petunjuk pertama2. Sebagai tindakan seleksi pertama terhadap para saksi maupun tersangka (bila ada)

sehingga hanya orang-orang yang diperkirakan sangat erat hubungannya dengan suatu tindak pidana yang diperiksa lebih lanjut, sedangkan yang tidak bersalah dapat segera dibebaskan

Dari suatu TKP dapat digali keterangan/petunjuk pertama :1. Waktu

Bisa didapat dari saksi, temuan yang ada di TKP seperti jam, tanda-tanda kematian korban

2. Tempat terjadinya tindak pidanaDengan mendatangi TKP dapat diketahui apakah TKP tersebut benar-benar TKP sesungguhnya

3. Jalannya kejadian tindak pidanaDari TKP petugas dapat gambaran tentang jalannya peristiwa, misalnya adanya bekas perkelahian, meskipun korban nampak mati tergantung, sehingga memungkinkan diragukan korban bunuh diri

4. Motif (alasan) dilakukan suatu tindak pidanaMisalnya korban mati dengan luka tapi tidak ada barang yang hilang sangat mungkin motif balas dendam sebagai penyebab

PENGOLAHAN TKP

Bukti Segitiga


KORBANPELAKU

TKP

ALAT KEJAHATAN

AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10PENYIDIKAN VERSUS KEDOKTERANTKP :

1. Korban (hidup/meninggal)2. Benda yg bs jd BB dan menjadi petunjuk dalam penyidikan

E. FERRI (1859 – 1927)Menggunakan “Metode Saksi Diam”

Benda atau tubuh manusia - diterjemahkan oleh dokter melalui VER Senjata atau alat Jejak atau bekas Benda-benda yang terbawa Benda-benda yang tertinggal

Alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP1. Keterangan saksi2. Keterangan ahli3. Surat4. Petunjuk5. Keterangan terdakwa

KETERANGAN AHLIPASAL 1 BUTIR 28 KUHAP“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” (Pengertian K.A. secara umum atau generik)

KETERANGAN AHLI DIBERIKAN SECARA LISANPASAL 186“Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

PENJELASAN PASAL 186“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan (BAP saksi ahli).”


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10KETERANGAN AHLI KETERANGAN AHLI DIBERIKAN SECARA TERTULISPASAL 187 KUHAP“Surat sebagaimana tesebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :(c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

PERMINTAAN SEBAGAI SAKSI AHLI (Masa Persidangan)PASAL 179 (1) KUHAP“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

PASAL 224 KUHP“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam : dalam perkara pidana, dengan penjara paling lama sembilan bulan.”

DASAR (Masa Penyidikan)PASAL 133 KUHAP“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Ps 133 (2-3) KUHAP“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”“Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.”


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10KETERANGAN SAKSI“Keterangan saksi adalah keterangan yang merupakan hal-hal yang dialami atau didengar atau dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi tidak boleh berupa pendapat atau hasil rekaan saksi, ataupun keterangan dari orang lain (hearsay = secondary information).”

Ketentuan tentang keterangan saksi diatur dalam pasal 185 KUHAP.“Keterangan saksi harus diberikan oleh orang yang kompeten, yaitu orang yang mampu secara hukum. Orang disebut kompeten apabila tidak di bawah umur, sadar dan tidak di dalam pengampuan, misalnya sakit jiwa.”

Keterahgan saksi dianggap sah apabila diajukan oleh sedikitnya dua orang saksi (unus testis nullum testis = satu saksi bukan saksi), sedangkan bila berasal dari satu orang saja harus didukung oleh alat bukti sah lain. Oleh karena itu, visum et repertum sebagai salah satu alat bukti sah surat, dapat mengakibatkan keterangan saksi korban yang hanya satu orang menjadi alat bukti sah apabila substansinya mendukung substansi keterangan saksi.

Penilaian keterangan saksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan keterangan saksi lain, kesesuaiannya dengan alat bukti sah lain, alasan diperolehnya keterangan saksi / pengetahuan saksi, serta reputasi saksi.

SURATPasal 187 KUHAP“Surat harus dibuat berdasarkan sumpah atau dikuatkan dengan sumpah. Surat dapat berupa berita acara pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, surat yang dibuat berdasarkan tata laksana atau prosedur yang berlaku, surat keterangan ahli yang dibuat atas permintaan resmi, atau surat-surat lain bila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Rekam medik dapat pula dijadikan alat bukti surat, terutama dalam kasus dugaan adanya malpraktek medik.

PETUNJUKPetunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk dapat ditarik dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10KETERANGAN TERDAKWAKeterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan ini dapat membenarkan ataupun mengingkari bahwa ia adalah seorang pelaku pidana yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan untuk bukti pada persidangan terdakwa lain pada kasus perbarengan (saksi mahkota). Keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia bersalah secara sendiri, tidak dapat digunakan untuk membuat putusan bahwa ia bersalah, kecuali bila didukung oleh alat bukti sah yang lain.

Terdakwa (juga tersangka) tidak dibebani pembuktian, maka ia tidak wajib mengaku, memberi keterangan yang benar ataupun melakukan upaya-upaya untuk membuktikan kesalahannya, dan bahkan tidak disumpah pada waktu memberikan keterangannya.

ASPEK MEDIKO-LEGAL Keterangan ahli di dalam persidangan Kaitan pengadaan Visum Et Repertum Tentang pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka Pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian Visum

Et Repertum dengan rahasia kedokteran Tentang penerbitan surat keterangan kematian dan surat keterangan medik Tentang fitness/ kompetensi pasien untuk menghadapi pemeriksaan penyidik

KUHAP PASAL 184 AYAT 1 “Dokter yg menangani kasus-kasus tsb secara hukum wajib memeriksa dan membuat visum et repertum”V et R adalah surat atau keterangan ahli


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10PERMINTAAN VISUM ET REPERTUMPs 133 KUHAP

Wewenang penyidik Tertulis (resmi) Terhadap korban, bukan tersangka Ada dugaan akibat peristiwa pidana Bila mayat :

- Identitas pada label- Jenis pemeriksaan yang diminta- Ditujukan kepada :

Ahli kedokteran forensikDokter di rumah sakit

Kewajiban dokter :- Membantu penyidik- Memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan- Informed consent- Membuat V et R

SANKSI HUKUM BILA MENOLAKPASAL 216 KUHP“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengga-galkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

SKEMA VERMUSIBAH/KECELAKAAN/TINDAK KEKERASAN

KORBAN MATI KORBAN HIDUP

OTOPSI / DVI FORENSIK KLINIK

V et R V et R


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10VER KORBAN HIDUPSurat permintaan VER dapat “terlambat” :

- Korban luka dibawa ke dokter (RS) dulu sebelum ke polisi- Spv menyebutkan peristiwa pidana yang dimaksud- VER = surat keterangan, jadi dapat dibuat berdasarkan rekam medis (RM telah

menjadi barang bukti sejak datang spv)- Pembuatan VER tanpa ijin pasien, sedangkan skm lain harus dengan ijin

Pasien / klien boleh tidak diantar petugas kepolisian, alasan :- Korban luka dibawa ke dokter (rs) dulu sebelum ke polisi- Tak ada peraturan yang mengharuskan adanya petugas pengantar korban

Memang sebaiknya diantar petugas agar dapat dipastikan identitas korban dan statusnya sebagai “barang bukti”. Memang sebaiknya dilengkapi spv agar jelas statusnya sebagai “barang bukti”.Dapatkah pemeriksaan forensik pada korban hidup dihalang-halangi? Atau bolehkah korban menolak pemeriksaan? Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan atau memberi sanksi bagi pelanggarnya. Korban adalah juga pasien yang masih memiliki hak autonominya (rights to self determination)(status barang bukti = bukan orangnya)

PERLUKAAN- Gangguan kontinuitas suatu jaringan (medis)- Suatu akibat dari perbuatan merusak kesehatan dengan sengaja (hukum)- Derajat luka diklasifikasikan ringan, sedang, berat, kematian

PERLUKAAN- Berdasarkan sebab- Kekerasan mekanis- Kekerasan kimiawi- Kekerasan fisis- Jenis gabungan

VISUM ET REPERTUMUraian jelas. Identifikasi luka lokasi, ukuran, bentuk, jenis dan derajatnya. Bahasa mudah dimengerti orang awam. Tidak memakai istilah hukum yang mengarah pada suatu klasifikasi

- Visum et repertum sementaraHasil pemeriksaan sementara tentang keadaan korban. Diminta oleh penyidik untuk digunakan sebagai pertimbangan perlu tidaknya menahan tersangka.


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10- Visum et repertum lanjutan

Korban memerlukan penanganan lebih lanjut sehingga dirujuk ke RS lain. Korban meminta pindah ke RS lain.

- Visum et repertum definitiveHasil visum terakhirHasil sementara + labSaat korban sudah sembuhBagi korban lakalantas berguna untuk asuransi/santunan

AUTOPSITerdapat 3 jenis autopsi :

- Autopsi anatomisUntuk pendidikan mahasiswa kedokteran.Dasar : uu kesehatan

- Autopsi klinisUntuk kepentingan diagnosis akhirCara kematian : natural (sakit)Dasar : kesepakatan (HK. Perdata)

- Autopsi forensikUntuk kepentingan peradilanCara & sebab kematian : belum diketahuiDasar : kuhap (hk. Pidana)

AUTOPSI FORENSIKPASAL 134 KUHAP(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberi-tahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tsb.(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

APAKAH AUTOPSI FORENSIK DAPAT DIHALANG-HALANGI ?PASAL 222 KUHP“Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”


AKP. drg. Budi Santoso, Sp.Prost/M10PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM BAGI TERSANGKA (Misalnya : VR psikiatris)PASAL 120 KUHAP (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

PASAL 180 KUHAP (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan

Temen-temen yang mau tau lebih lanjut tentang Penyidikan Kasus bisa langsung kirim email ke dosennya ya : [email protected]


mailto:[email protected]

penyidikan kasus

Health & Medicine