penyidikan tp lingkungan

14
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Oleh DR. H. ARIF AWALUDIN, SH.,MHUM

Upload: windy-diyah-atrikni

Post on 05-Dec-2015

34 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Materi Penyidikan Lingkungan DIV Kesehatan lingkungan Purwokerto Semester 7 oleh Bapak Arif Awaludin

TRANSCRIPT

Page 1: Penyidikan Tp Lingkungan

PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUPOleh

DR. H. ARIF AWALUDIN, SH.,MHUM

Page 2: Penyidikan Tp Lingkungan

SISTEM HUKUM MENURUT L.M.FRIEDMAN

SIS

TEM

H

UK

UM

LEGAL SUBSTANTIV

ELEGAL

STRUCTURE

LEGAL CULTURE

INDONESIA SBG

NEGARA HUKUM

Page 3: Penyidikan Tp Lingkungan

SISTEM PERADILAN PIDANA (criminal justice system)

KEPOLISIAN

ADVOKAT

KEJAKSAAN

PENGADILAN

LEMBAGA PEMASYARAKAT

AN

Page 4: Penyidikan Tp Lingkungan

PENEGAKAN HUKUM ATAS UU PPLH

PENEGAKAN HUKUM

Hukum

Materil

Hukum Formil

UU PPLH

KUHAP DAN PERMEN LH NO.11 TH

2012

Page 5: Penyidikan Tp Lingkungan

PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan.

Page 6: Penyidikan Tp Lingkungan

DIMANA KETERLIBATAN PNS DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PPLH

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf aa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, perlu suatu acuan yang dijadikan pedoman dan dapat menjamin kepastian hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;

Page 7: Penyidikan Tp Lingkungan

DASAR HUKUM KETERLIBATAN PNS

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan KUHAP

PP No.58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Permen LH Nomor 16 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan

Permen LH NOMOR 11 TAHUN 2012

Page 8: Penyidikan Tp Lingkungan

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH).

Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,

Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

Page 9: Penyidikan Tp Lingkungan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115).  Jika diamati dan dibadingkan pengaturan Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana.  Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal.

Page 10: Penyidikan Tp Lingkungan

PEMBAGIAN JENIS TP LINGKUNGAN HIDUP

• perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.

• Akibat yang dilarang

DELIK MATERIL

• perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi

• Perbuatan yang dilanggar

DELIK FORMIL

Page 11: Penyidikan Tp Lingkungan

KAPAN PENYIDIKAN DILAKUKAN ?

PERISTIWA PIDANA

PENYELIDIKAN

PENYIDIKAN

Page 12: Penyidikan Tp Lingkungan

PENYELIDIKAN

Penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara yang dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam KUH Pidana ini memberikan tugas kepada aparatur negara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana.

Page 13: Penyidikan Tp Lingkungan

PERISTIWA PIDANA

Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparatur negara penegak hukum.

Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau pada saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).

Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana tersebut.

Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana tersebut

Page 14: Penyidikan Tp Lingkungan

PRINSIP DALAM PENYIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

• penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai  Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang memiliki kemampuan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Profesionalisme

• penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas

• penyidikan dilakukan secara tepat waktu, biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan wajar antar sumber daya yang dipergunakan

Efektif & Efesien