penyelesaian perkara pidana melalui …repository.ump.ac.id/4347/2/cover_devi...
TRANSCRIPT
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
MELALUI DISKRESI KEPOLISIAN
(Studi di Polsek Kembaran)
SKRIPSI
Diajukan untuk Menempuh Sebagian Syarat
Mencapai Derajat Sarjana S-1
Oleh
DEVI MAYASARI
1310010017
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2017
ii
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
iii
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
iv
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
v
MOTTO
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah
untuk dirinya sendiri”
(QS. AL-Ankabut :6)
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan
yang teguh
(Andrew Jackson)
“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa
kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa
(Ridwan Kamil)
If better is possible, good is not enough.
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Orang tua tercinta Bapak Mahrur dan Ibu Siti Alfiah yang tidak pernah
berhenti mendoakan saya.
Kakak tersayang Ahmad Faisal, S.IP. yang selalu memberikan support dan
menuntun adik-adiknya dalam berproses.
Adik-adik tersayang Endang Puji Lestari dan Wisnu Aldianto yang harus
mempunyai pencapaian lebih dari kakak-kakak mu
(Alm) Nenek Abu Ngamar yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan
doa yang tiada henti untuk saya.
Kakek-Nenek di Lakbok, Ciamis yang selalu menyelipkan doanya untuk
saya.
Dani Saputra, yang selalu setia menemani, memberikan semangat, nasehat
dan doa untuk saya.
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobil’alamin segala puji syukur saya panjatkan kehadirat
Allah SWT, atas berkah kesehatan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA MELALUI DISKRESI KEPOLISIAN (Studi di Polsek
Kembaran)”. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang
setulus-tulusnya kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan hal-hal terbaik diwaktu yang tidak
terduga. Terima kasih sudah mengabulkan doa-doa saya dan banyak
memberikan rahmat-Nya kepada saya melalui semangat dalam mencapai
hasilyang terbaik.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr. H. Syamsuhadi Irsyad,
S.H., M.H.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Susilo
Wardani S.H., S.E., M.Hum.
4. Rahtami Susanti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang luar biasa,
atas waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan dan petunjuk
dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan semangat,
dorongan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum. selaku Penguji I dan Soediro, S.H.,
L.L.M. selaku Penguji II yang telah membrikan semangat dan sumbangan
pemikiran serta saran untuk menyempurnakan skripsi ini dengan baik.
6. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang
telah membimbing, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuan kepada
penulis selama menjadi mahasiswa, serta seluruh staff dan karyawan
perpustakaan, tata usaha yang membantu dalam melancarkan proses belajar
mengajar di kampus.
7. Kepala Unit Reserse kriminal Kepolisian Sektor Kembaran AIPTU Susanto,
yang telah memberikan penjelasan tentang hasil penelitian ini, sehingga
peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan semestinya.
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
viii
8. Anggota Unit Reserse kriminal Kepolisian Sektor Kembaran Brigadir Ilham
Tuntasena, S.H yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian,
sehingga penulis dapat melengkapi skripsi dengan benar.
9. Wakil Kepala Satuan Reserse kriminal Kepolisian Resor Banyumas AIPTU
Beny Timor, S.H yang telah membantu memberikan penjelasan sebagai
pendukung hasil penelitian ini.
10. Dani Saputra, yang selalu setia menemani dan mendengarkan keluh kesah
saya, selalu memberikan semangat serta nasehat dalam mengerjakan skripsi
ini.
11. Sepupu tercinta Rennie Zumarnis Safitri, yang selalu berkenan meminjamkan
kartu perpusnya untuk mendukung studi pustaka dalam mengerjakan skripsi
ini.
12. Sahabat-sahabatku, Arum Sekar Agatri, Suwarni, Bibit Rubianto, Desi
Purwaningtias, Wisnu Dwi Surya, Cenda Shelma Tania, Arnindia Shasa yang
selalu membantu, memberi semangat dan selalu bersedia mendengarkan
keluh kesah saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum S1 angkatan Tahun 2013 Pandu,
Ade, Tabah, Alfian, Arigo, Intan, Hajar, Gita, Mala, Condro, Sinta, Kristo,
Bangkit, Santos, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang
memberikan pengalaman dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Alumni Fakultas Hukum Angkatan 2012 yang sudah membantu dan
memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Adik angkatan Fakultas Hukum yang sudah membantu dan memberikan
semangat dalam penyelesaian skripsi ini dan semua puhak yang tidak dapat
saya sebutkan satu persatu.
16. Sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se- Purwokerto,
khususnya PMII Komisariat Dukuh waluh, sahabat Fajar, Imron, Wiit, Ardo,
Afif, Gigih, sahabati Jibah, Lutfi, Nuri, yang telah memberikan masukan,
pengalaman, ilmu dan inspirasi selama saya berproses di Universitas
Muhammadiyah Purwokerto.
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
ix
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
x
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
xi
ABSTRAK
Pemberian diskresi kepolisian pada saat penyidikan merupakan suatu
kebijaksanaan berupa tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut
penilaiannya sendiri sebagai jalan keluar terhadap suatu perkara yang dianggap
ringan dan tidak efektif jika perkara tersebut diproses lebih lanjut ke Pengadilan.
Diskresi kepolisian yang dilakukan oleh penyidik pada dasarnya lebih
mengutamakan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah
pihak yang berperkara. Dasar hukum dalam melakukan diskresi kepolisian diatur
dalam Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis
penyelesaian perkara pidana melalui diskresi kepolisian di Kepolisian Sektor
Kembaran serta mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui oleh
penyidik dalam penyelesaian perkara pidana melalui diskresi kepolisian. Metode
penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun dengan sistematis dan
logis serta dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
Penyelesaian perkara pidana melalui diskresi kepolisian di Kepolisian
Sektor Kembaran diawali dengan adanya gelar perkara untuk melihat jenis
perkara apakah termasuk atau tidak termasuk tindakan pidana. Kemudian polisi
akan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk diminta keterangan.
Setelah polisi melihat perkara tersebut dapat diberikan diskresi kepolisian maka
dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara. Mediasi tersebut
bertujuan untuk tercapainya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak untuk
tidak memproses lebih lanjut ke Pengadilan. Dalam pemberian diskresi kepolisian
terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain; ringan/tidak suatu
perkara, umur pelaku, pelaku residifis atau tidak dan reaksi sosial dari masyarakat.
Jika pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah dilakukan dan kedua belah pihak
yang berperkara telah mencapai kesepakatan damai maka kepolisian akan
memberikan diskresi kepolisian berupa penghentian penyidikan dan tidak
dilakukannya proses hukum.
Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian perkara pidana
melalui diskresi kepolisian di Kepolisian Sektor Kembaran adalah terbatasnya
anggaran penyidikan, pengetahuan penyidik dan partisipasi para pihak yang
berperkara.
Saran dari penyelesaian perakara pidana melalui diskresi kepolisian adalah
diterbitkan petunjuk teknik pelaksanaan terkait mekanisme diskresi kepolisian
yang dapat dijadikan dasar oleh kepolisian untuk memberikan diskresi, tata kelola
administrasi di Kepolisian Sektor Kembaran diharapkan untuk diperbaiki
sehingga setiap perkara pidana yang dilaporkan akan tercatat dengan baik, dan
emberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelesaian perkara pidana melalui
mediasi.
Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Perkara Pidana
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
xii
CRIMINAL SETTLEMENT THROUGH POLICE DISCRETION (A Study
in Sectoral Police of Kembaran)
By Devi Mayasari, Rahtami Susanti
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ABSTRACT
The granting of police discretion at he of investigation is a policy of actin
conducted by the investigator according to his own judgment as a way out of a
case which is considered light and ineffective if the case is further processed to
the Court. Police discretion conducted by investigators is primarily concerned
with providing justice and benefit to both parties in litigation. The legal basis for
conducting police discretion is regulated in Article 16 and Article 18 pf Act No. 2
2002 about Police Department of the Republic of Indonesia.
The purpose of this thesis was to discover and analyze the settlement of
criminal case through police discretion in the Sectoral Police of Kembaran and to
find out analyze what obstacles encountered by investigators in the settlement of
criminal case through discretion. The method of data presentation was presented
in form of a description systematically and logically arranged and by using the
method of juridical normative approach.
The settlement of criminal cases through police discretion in the Police
Sektor of Kembaran was initialized with a case process to comprehend wether the
case included as criminal acts. Then the police will call both of the litigants police
discretion, mediation of both parties litigation was conducted. The mediation
aimed to achieve a peace agreement between two parties in order not to proceed
further lawsuit to the Court. There are several things that had to be considered in
granting police discretion, among others; misdemeanor or fenoly case, the age of
the offender, recidivist, and social reactions from the community. Once these
considerations had been made and both parties had reached a peace agreement,
the police would provide police discretion in the form of suspension of
investigation and non-legal process.
The obstructions faces by investigators in the settlement of criminal cases
through police discretion in the Police Sector of Kembaran were financial
constraints, investigators’ knowledge and partisipation og the titigants. It is
recommended fot the settlement of criminal case through police discretion by
issuing guidance on implementation techniques related to police discretion
mechanisms that can be utilized as a basis by the police to provide discretion,
administrative governance in the Sectoral Police of Kembaran is expected to be
improved so that every criminal case reported will be well recorded, and provide
education to the community related to the settlement of criminal case through
mediation.
Keywords: Police Discretion, Criminal Case.
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................ ii
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ iii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iv
MOTTO ............................................................................................................. v
PERSEMBAHAN ............................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ...................... x
ABSTRAK ........................................................................................................ xi
ABSTRACT ..................................................................................................... xii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Perumusan Masalah ................................................................................ 7
C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 7
D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana.......................................................................................... 9
1. Pengertian Tindak Pidana ................................................................. 9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana............................................................. 12
3. Klasifikasi Tindak Pidana ............................................................... 22
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia ................................................. 29
1. Pengertian Polisi ............................................................................. 29
2. Tugas, Wewenang, Fungsi dan Kode Etik Profesi Kepolisian ....... 31
C. Penyidikan ............................................................................................. 40
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan ............................................... 40
2. Tugas dan Wewenang Penyidik ...................................................... 41
D. Diskresi ................................................................................................. 42
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017
xiv
1. Pengertian Diskresi ......................................................................... 42
2. Konsep Diskresi Penyidik ............................................................... 46
3. Landasan Hukum Diskresi .............................................................. 49
4. Prosedur/Mekanisme Diskresi ........................................................ 56
5. Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi ................................... 62
BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan ............................................................................... 73
B. Spesifikasi Penelitian ............................................................................ 73
C. Sumber Data .......................................................................................... 73
D. Lokasi Penelitian ................................................................................... 75
E. Metode Pengumpulan Data ................................................................... 75
F. Metode Penyajian Data ......................................................................... 76
G. Metode Analisis Data ............................................................................ 76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian ..................................................................................... 77
B. Pembahasan ......................................................................................... 102
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 127
B. Saran .................................................................................................... 129
DAFTAR PUSTAKA
Penyelesaian Perkara Pidana…, Devi Mayasari, Fakultas Hukum UMP, 2017