PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGIPEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

I. Sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Opera-sional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan Permenkeu Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Ber-sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara,dengan ini diberitahukan kepada instansi yang memerlukan tanah baik di lingkungan Pemerintah Aceh,pemerintah kabupaten/kota maupun instansi lainnya yang akan melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di atas 1 (satu) haagar melalui tahapan sebagai berikut :

A. Perencanaan1. Instansi yang memerlukan tanah wajib membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang disusun dalam bentuk dokumen peren-

canaan pengadaan tanah dan paling sedikit memuat:a. Maksud dan tujuan perencanaan pembangunanb. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerahc. Letak tanahd. Luas tanah yang dibutuhkane. Gambaran umum status tanahf. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanahg. Perkiraan jangka waktu pembangunanh. Perkiraan nilai tanah dani. Rencana penganggaran.

2. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup :a. Survei sosial ekonomib. Kelayakan lokasic. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakatd. Perkiraan nilai tanahe. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbulf. Studi lain yang dibutuhkan.

3. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas dilakukan bersama instansi terkait serta dapat dibantu oleh tenaga profesional.4. Setelah dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas disusun secara lengkap, selanjutnya disampaikan

kepada Gubernur Aceh untuk dilaksanakan persiapan pengadaan tanah oleh Pemerintah Aceh atau gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksan-aan tahapan persiapan pengadaan tanah kepada bupati/walikota berdasarkan pertimbangan efesiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manu-sia, dan sebagainya.

5. Untuk dokumen perencanaan pengadaan tanah di atas 1 (satu) ha yang pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2014, diharapkan agar dapat disampaikankepada gubernur paling lambat pada akhir bulan maret 2014.

B. Persiapan :Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksuddi atas, melaksanakan tahapan-tahapan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagai berikut :1. Pembentukan tim persiapan pengadaan tanah2. Pemberitahuan rencana pembangunan3. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan4. Konsultasi publik rencana pembangunan5. Penetapan lokasi pembangunan6. Pengumuman penetapan lokasi

C. Pelaksanaan pengadaan tanah.1. Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepa-

da Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Aceh sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah2. Kepala Kanwil BPN Aceh dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kab/kota.

D. Penyerahan hasil.1. Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah yang

dilakukan dengan berita acara.2. Berita acara tersebut dipergunakan oleh instansi yang memerlukan tanah untuk pendaftaran/ pensertifikatan paling lama 30 hari kerja sejak penyerahan hasil

pengadaan tanah.3. Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan

Tanah.

II. Untuk terlaksananya penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang merencanakan pengadaan tanah menye-diakan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dianggarkan dalam DPA instansi yangmemerlukan tanah sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan:1. Perencanaan2. Persiapan3. Pelaksanaan4. Penyerahan hasil5. Administrasi dan pengelola6. Sosialisasi

III. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) ha, dapat dilakukan langsung oleh instansiyang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar-menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

TAHAP IPERENCANAAN

(DILAKSANAKAN OLEH INSTANSIYANG

MEMERLUKAN TANAH

TAHAP IIPERSIAPAN

(DILAKSANAKAN OLEH TIMPERSIAPAN PENGADAAN TANAH

YANG DIBENTUK OLEHPEMERINTAH PROV/

KAB /KOTA)

TAHAP IIIPELAKSANAAN

(DILAKSANAKAN OLEHKANWIL BPN/ KANTOR

PERTANAHAN KAB /KOTA)

TAHAP IVPENYERAHAN HASIL

(DILAKSANAKAN OLEH KANWILBPN/ KANTOR PERTANAHAN

KAB/KOTA)

DIPUBLIKASIKAN OLEH: BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH