prinsip fungsi sosial tanah dalam pengadaan tanah

36
i PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN KENDAL SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Oleh Ezar Maulana 8111412287 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2016

Upload: tranthuan

Post on 07-Feb-2017

234 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

i

PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM

PENGADAAN TANAH UNTUK KAWASAN INDUSTRI

DI KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ezar Maulana

8111412287

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

Page 2: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

ii

Page 3: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

iii

Page 4: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

iv

Page 5: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

v

Page 6: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“The More You Learn, The More You Earn”

“ Frist They Ignore You, Then They Laugh At You, Then You Win”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah

kepada

Allah SWT. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ibu dan Ayah tercinta atas segala doa dan

kasih sayangnya.

2. Sahabat-sahabatku terima kasih atas

semangatnya dan segala godaanya

3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

Page 7: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. yang telah

melimpahkan Ramat-Nya dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Prinsip Fungsi Sosial Tanah

Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri Di Kabupaten

Kendal”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari

peran beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan

pengarahan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penyusun

menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua Orangtuaku Djasmo Wiranto Dan Djumrotun yang telah

membesarkan dengan tulus, yang tiada henti-hentinya

memotivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan

dan kasih sayang nya serta memberikan doa dan dukungan baik

moral maupun material.

2. Prof.Dr.Fathur Rokhman.,M.Hum, Rektor Universitas Negeri

Semarang.

3. Dr.Rodiyah.S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas

Negeri Semarang.

4. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si dan Aprila Niravita, S.H., M.Kn. Sebagai

Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian dan

Page 8: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

viii

kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan

saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu

persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan arahan

yang sangat bermanfaat bagi Penulis. Pegawai/ Staf Akademik

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas bantuan dan

keramahannya.

6. Bapak Suharto, S.H selaku Kasie Hak Atas Tanah Dan

Pendaftaran Tanah dan Bapak Ali Hamzah, S.H. Selaku Kasie

Pengaturan Dan Penataan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten

Kendal yang telah yang memberikan arahan penulis dan

membantu dalam pengambilan data.

7. Ibu Safiah selaku Kepala Bidang Penanaman Badan Penanaman

Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal yang

telah berkenan mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian

terkait izin lokasi.

8. Bapak Ir. Suharji selaku kasie pemanfaatan ruang dinas cipta

karya dan tata ruang (CIPKATARU) kabupaten kendal yang

telah dengan sabar membimbing serta memberikan data dalam

penelitian.

Page 9: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

ix

9. Bpk Djasmo, Bpk. Hj. Nastain, Dan Bpk Muslih serta seluruh

masyarakat desa wonorejo kec.kaliwungu yang telah membantu

Page 10: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

x

ABSTRAK

Ezar Maulana. 2016, Prinsip Fungsi Sosial Tanah Dalam Pengadaan Tanah

Untuk Kawasan Industri Di Kabupaten Kendal. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas

Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si, Aprila Niravita,

S.H., M.Kn.

Kata kunci: Fungsi Sosial, Pengadaan Tanah, Kawasan Industri Kendal.

Pembangunan merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang sedang

gencar dilakukan belakangan ini termasuk pembangunan kawasan industri

Kendal. Pembangunan yang sedang terlaksana memerlukan lahan yang tidak

sedikit pula, hal ini sangat kontras dengan terbatasnya lahan yang tersedia. Negara

melalui pemerintah dalam melakukan pembangunan mempunyai dasar yuridis

yaitu fungsi sosial dimana pemerintah dapat mengambil alih atau mencabut hak

atas tanah yang dimiliki rakyat untuk kepentingan umum. Permasalahan dalam

penelitian ini adalah; bagaimanakah prinsip fungsi sosial mendasari pengadaan

tanah dalam pembangunan kawasan industri Kabupaten Kendal? dan

bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak atas tanah yang menolak

pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kendal?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip fungsi sosial untuk

mendasari pengadaan tanah serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang

menolak pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kendal. Penelitian ini

mengunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis data

deskriptif analisis yaitu menganalisis dan mengolah data mengunakan data primer

dan data sekunder yang dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengadaan tanah untuk

pembangunan kawasan industri bisa didasari dengan prinsip fungsi social sesuai

dengan pasal 6 UUPA. Namun fungsi sosial bersifat sukarela/kesadaran. Fungsi

sosial disini tidak dapat dipaksakan karena pembangunan kawasan industri bukan

merupakan pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan pemilik tanah

yang menolak pembangunan kawasan industri akan tetap dihargai/dihormati hak

keperdataanya serta tanah miliknya akan tetap diberikan aksesbilitas untuk

fasilitas umum.

Simpulan, pambangunan kawasan industri bisa didasari dengan perinsip

fungsi sosial namun sifatnya secara sukarela dan tidak dapat dipaksakan.

Sedangkan pemilik tanah yang menolak melepaskan hak atas tanahnya akan tetap

dilindungi hak keperdataanya. Saran, pembangunan kawasan industri kedepanya

bisa dikelola, dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah agar kawasan industri dapat

dimasukan dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Pengelola kawsan

industri juga harus meghargai hak keperdataan pemilik tanah serta turut

melibatkan pemilik tanah dalam pembangunan meski mereka menolak

melepaskan hak atas tanahnya.

Page 11: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................. ii

PENGESAHAN .......................................................................................................... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS .............................................................................. iv

PERNYATAAN PUBLIKASI ...................................................................................... v

MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................................ vi

KATA PENGANTAR ............................................................................................... vii

ABSTRAK .................................................................................................................... x

DAFTAR ISI ................................................................................................................ xi

TABEL ........................................................................................................................ xv

BAGAN ...................................................................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xvi

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xviii

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah .......................................................................................... 11

1.3 Pembatasan Masalah ....................................................................................... 11

1.4 Rumusan Masalah ............................................................................................ 12

1.5 Tujuan Penulisan .............................................................................................. 12

1.5.1 Tujuan Obyektif ........................................................................................ 12

1.5.2 Tujuan Subyektif ....................................................................................... 13

Page 12: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

xii

1.6 Manfaat Penelitian ............................................................................................ 13

1.6.1 Secara Teoritis ........................................................................................... 13

1.6.2 Secara Praktis ............................................................................................ 13

1.7 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 14

1.8 Kerangka Berpikir ............................................................................................ 16

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................. 19

2.1 Tinjauan Umum Tanah ...................................................................................... 19

2.1.1 Pengertian Tanah ....................................................................................... 19

2.1.2 Jenis-Jenis Hak Penguasaan Atas Tanah (Hierarki) .................................. 21

2.1.2.1 Hak Bangsa Indonesia ................................................................... 21

2.1.2.2 Hak Menguasai Negara Atas Tanah .............................................. 24

2.1.2.3 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ........................................... 28

2.1.2.4 Hak-Hak Perseorangan Atas Tanah ............................................. 29

2.1.3 Macam-Macam Hak Atas Tanah Perorangan ............................................ 30

2.1.3.1 Hak Milik Atas Tanah ................................................................... 30

2.1.3.2 Hak Guna Usaha ............................................................................ 31

2.1.3.3 Hak Guna Bangunan ..................................................................... 31

2.1.3.4 Hak Pakai ...................................................................................... 32

2.1.3.5 Hak Sewa ....................................................................................... 32

2.1.3.5 Hak Membuka Lahan Dan Memungut Hasil Hutan ...................... 33

2.1.3.5 Hak-Hak Yang Bersifat Sementara ............................................... 34

Page 13: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

xiii

2.2 Fungsi Sosial Tanah .......................................................................................... 34

2.3 Tinjauan Umum Pembangunan ......................................................................... 38

2.4 Tinjauan Umum Kepentingan Umum ............................................................... 39

2.5 Tinjauan Umum Kawasan Industri .................................................................... 45

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................... 48

3.1 Pendekatan Penelitian ........................................................................................ 48

3.2 Jenis Penelitian .................................................................................................. 48

3.3 Fokus Penelitian ................................................................................................ 49

3.4 Lokasi Penelitian ............................................................................................... 49

3.5 Sumber Data ...................................................................................................... 49

3.5.1 Sumber Data Primer ................................................................................ 50

3.5.2 Sumber Data Skunder .............................................................................. 50

3.6 Alat Dan Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 52

3.7 Validitas Data .................................................................................................... 55

3.8 Analisis Data ..................................................................................................... 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................................... 57

4.1 Hasil Penelitian .................................................................................................. 57

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal ........................................................ 57

4.1.1.1 Gambaran Umum Kawasan Industri Kendal ................................ 61

4.1.1.2 Penempatan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Kendal ....... 65

Page 14: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

xiv

4.1.2 Fungsi Sosial Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri

Di Kabupaten Kendal ................................................................................ 70

4.1.3 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Menolak ....................... 79

4.2 Pembahasan ........................................................................................................ 85

42.1Fungsi Sosial Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri

Di Kabupaten Kendal ................................................................................... 85

4.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Menolak ........................ 94

BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 100

5.1 Simpulan ..................................................................................................... 100

5.2 Saran ........................................................................................................... 101

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 103

LAMPIRAN ............................................................................................................... 105

Page 15: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

xv

TABEL

4.1 Jenis-Jenis Tanah Di Kabupaten Kendal............................................................. 59

Page 16: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

xvi

BAGAN

1.1 Kerangka Berpikir ................................................................................................ 16

Page 17: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

xvii

DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Kabupaten Kendal ....................................................................................... 60

4.2 Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kendal ............................................. 64

Page 18: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kab.Kendal

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian BAPPEDA Kab. Kendal

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian PT. KIK

Lampiran 4 : Surat Izin Kantor Pertanahan Kab. Kendal

Lampiran 5 : Instrumen Wawancara Kantor Pertanahan Kab. Kendal

Lampiran 6 : Instrumen Wawancara Dinas Cipkataru Kab. Kendal

Lampiran 7 : Instrumen Wawancara BPMPT Kab. Kendal

Lampiran 8 : Peta RTRW Kab. Kendal Tahun 2011-2031

Lampiran 9 : Sertifikat Tanah Milik Bpk. Djasmo Wiranto

Lampiran 10: Instrumen Wawancara Pemilik Tanah

Page 19: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang menunjang kehidupan

orang banyak karena merupakan tempat tinggal dan mata pencaharian

setiap orang, hal ini menunjukan bahwa tanah mempunyai hubungan yang

sangat erat antara manusia dengan tanah. Tanah juga merupakan kekayaan

nasional yang dibutuhkan baik individu ataupun badan hukum yang

penguasaanya diatur oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengatakan “Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengaturan

tentang tanah sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya

disebut UUPA. Sementara di Indonesia sendiri, setiap orang mempunyai

hak penguasaan atas tanah baik warga negara Indonesia asli maupun

warga negara asing. Di Indonesia sendiri terdapat hak yang dapat dimiliki

perorangan (individual) yakni; 1. Hak-hak atas tanah (hak atas tanah

Page 20: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

2

primer dan sekunder), wakaf, hak jaminan atas tanah (hak tanggungan)

(Boedi Harsono, 1990: 246)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian

mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas

sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai

berikut: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan

bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta

badan-badan hukum”. Sementara dalam pengertian konteks agraria, tanah

berarti permukaan bumi paling luar berdimensi dua dengan ukuran

panjang dan lebar. Hukum tanah disini bukan mengatur tanah dalam

segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja yaitu

aspek yuridisnya yang disebut dengan hak-hak penguasaan atas tanah.

Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa

permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya (bangunan dan

tanaman). Walaupun demikian adalah bukan tanahnya itu, melainkan

kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya.

Objek kajianya sendiri adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban

berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk

hak penguasaan atas tanah. Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah

menurut Pasal di atas ialah Permukaan Bumi (Supriadi, 2010: 3).

Page 21: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

3

Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagiaan tertentu

permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang

dan lebar, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi

wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk

berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib

atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah

yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan

atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah (Boedi Harsono, 2003: 24).

Atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah

diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,

demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar

diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-

peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Penguasaan tanah di Indonesia sendiri dibatasi oleh pemerintah

sesuai dengan UUPA, di mana hanya warga negara Indonesia asli yang

dapat memiliki Hak Milik atas tanah yang merupakan hak terkuat dan

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Menurut A.P.

Parlindungan (1993: 124), kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud

untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

hak pakai dan hak-hak lainya, yaitu untuk menunjukan bahwa diantara

hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, Hak Miliklah yang “ter” (paling

kuat dan penuh). Namun, di sisi lain adanya fungsi sosial Pasal 6 UUPA

Page 22: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

4

menyebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” yang

mengakibatkan seseorang harus melepaskan hak atas tanahnya (apapun

jenis hak atas tanah) demi kepentingan umum. Hal ini juga didukung

dengan adaanya hierarki di mana hak menguasai negara kedudukanya

lebih tinggi dibandingkan hak individual. Oleh karena itu kepentingan

umum sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip fungsi sosial tanah

merupakan bagian dari hak menguasai negara di mana negara mempunyai

wewenang untuk memanfaatkan tanah guna mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat sehingga mengharuskan seseorang yang mempunyai

hak penguasaan tanah (hak individual) harus melepaskan haknya.

Dewasa ini peranan pembangunan dalam masa-masa sekarang ini,

sangatlah dirasakan adanya peningkatan kebutuhan akan tanah untuk

keperluan berbagai macam aspek dalam menumbuhkan pembangunan

yang merata bagi lapisan masyarakat, terutama pembangunan dibidang

fisik baik desa maupun kota. Akan tetapi banyaknya tanah yang tersedia

untuk keperluan pembangunan sangatlah terbatas. Kebutuhan akan tanah

sebagai salah satu penunjang pembangunan yang dilaksanakan

pemerintah, mengharuskan pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk

pembangunan kepentingan umum yang berupa kegiatan pembangunan

gedung sekolah, rumah sakit, pasar, stasiun kereta api, tempat ibadah,

jembatan, pengadaan berbagai proyek pembuatan dan pelebaran jalan serta

pembangunan lainnya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Hal ini

dilakukan pemerintah untuk menunjang sektor ekonomi, sosial, budaya

Page 23: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

5

serta kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain kegiatan yang

dilakukan pemerintah ini kurang memperhatikan masyarakat setempat

yang terkena imbas dari pembangunan, yang terpaksa melepaskan Hak

Milik atas tanah mereka kepada pemerintah demi program pemerintah

yang mengatasnamakan kepentingan umum.

Untuk terlaksananya peruntukan tanah bagi kepentingan

masyarakat, dalam hal ini, negara memiliki landasan hukum yang kuat

yang mengatur tentang peruntukan tanah bagi masyarakat dan kepentingan

bangsa yang secara pasti dan cermat telah dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan dan berlaku mengikat bagi seluruh Bangsa

Indonesia. Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan “Semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial”. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan

atau tidak mempergunakan Hak Miliknya (atas tanah) semata hanya untuk

kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan

masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini Hak Milik dapat

hapus jika kepentingan umum menghendakinya.

Prinsip "fungsi sosial" merupakan landasan yuridis negara untuk

mengambilalih atau mencabut hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai

rakyat untuk “kepentingan umum”. Menurut ketentuan hukum yang

berlaku di Indonesia pemerintah memang di berikan wewenang untuk

mengambil allih tanah penduduk guna keperluan pembangunan, tetapi

Page 24: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

6

pengambilan itu tidak boleh di lakukan dengan sewenang-wenang tanpa

memperdulikan masyarakat sekitar dan pemilik tanah. Dalam Pasal 18

UUPA disebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan

Bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas

tanah dapat dicabut, dengan memberiganti kerugian yang layak dan

menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Fungsi sosial Hak Milik atas tanah erat kaitanya, bahkan sering

diidentikan dengan kepentingan umum, atau kepentingan pembangunan,

bahkan kepentingan yang menunjang pembangunan nasional. Melalui

berbagai penafsiran, ditemui berbagai peraturan pertanahan yang lebih

berfungsi fasilitasi para pengusaha industri. Penafsiran, meliputi

penafsiran tentang sifat fungsi sosial atas tanah yang sebenarnya baru

merupakan konsepsi dengan asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok

dalam UUPA dan beberapa undang-undang pokok lainya, sampai

sekarang, belum cukup memasyarakat. Ketentuan-ketentuan yang

merupakan penjabaran sifat fungsi sosial tampaknya belum dilaksanakan

sebagaimana diharapkan pada waktu dibuatnya (Boedi Harsono, 1992:

291, David L. Callies, 1984).

Semakin pesatnya pembangunan disegala bidang termasuk di

bidang ekonomi tak bisa terelakkan lagi yang mengakibatkan munculnya

pembangunan sektor industri/industrialisasi guna menunjang pertumbuhan

sektor ekonomi. Secara harfiah industrialisasi menunjuk pada

Page 25: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

7

diperkenalkanya industri atau proses menuju industri, industrialisasi

merupakan proses transformasi sosial dan ekonomi. Perubahan mencapai

titik perubahan pandangan hidup yang semula agraris menjadi urban dan

industrial (Mohammad Thoyibi, 1995: vii). Industrialisasi mendorong

kebijakan negara untuk memberi kemudahan para investor dalam

pengadaan tanah untuk industri. Pembebasan tanah di Indonesia sering

ditemukan berbagai cara yang dilakukan agar seolah-olah untuk

kepentingan umum. Kepentingan umum yang kenyataanya di dalam

berbagai ketentuan perundang-undangan tidak didapati kriteria yang tegas

tentang batasan kepentingan umum tersebut, yang ada hanyalah sebutan

satu demi satu kegiatan yang termasuk dalam kategori kepentingan umum

sebagaimana terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum. Seperti halnya pembangunan rumah sakit yeng menurut Pasal 10

merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dengan kepentingan umum.

Akah tetapi, apabila pembangunan rumah sakit yang dilakukan adalah

untuk rumah sakit swasta apakah masih bisa di kategorikan sebagai

kepentingan umum. Ketiadabatasan yang tegas ini sering menimbulkan

kekaburan dalam pelaksanaanya karena apa yang oleh satu pihak anggap

sebagai kepentingan umum dapat ditafsirkan lain oleh masyarakat,

perbedaan persepsi inilah yang seringkali demikian tajam dan

menimbulkan konflik pertanahan (Maria S.W.Sumardjono, 1990: 15).

Oleh karena kepentingan umum yang berkaitan erat dengan fungsi sosial,

Page 26: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

8

bahkan fungsi sosial Hak Milik atas tanah sering dijadikan cara untuk

melegalkan pembebasan tanah oleh kelompok tertentu, yakni dengan dalih

bahwa hak atas tanah bukan hak individualnya semata melainkan

berfungsi sosial.

Fungsi sosial hak atas tanah, dapat juga ditafsirkan sebagai identik

dengan fungsi pembangunan berbagai proyek pemerintah, bahkan juga

dapat ditafsirkan sebagai fungsi-fungsi lain yang bersifat menunjang

pembangunan, termasuk pembangunan kawasan industri (Yusriyadi,

2010: 43). Berlakunya fungsi sosial yang menjadikan seseorang harus

melepaskan hak atas tanah untuk mengedepankan kepentingan umum

daripada kepentingan individu. Termasuk kepentingan tanah untuk

industri, maka kepentingan industrilah yang selalu dimenangkan. Adanya

lembaga ganti rugi dalam pembebasan tanah yang menyebabkan

terdesaknya kepentingan individu oleh kepentingan umum. Seperti

pendapat Boedi Harsono yang mengatakan “bahwa meskipun kepentingan

individu tidak boleh diabaikan, tetapi jika kepentingan umum

menghendaki didesaknya kepentingan individu, hingga yang terakhir

mengalami kerugian, maka kepadanya harus diberikan pengganti

kerugian” (Boedi Harsono, 1999:287).

Menurut Yusriadi (2003), dari hasil pengamatan yang dilakukan

dalam kasus-kasus pembangunan pendirian industri, ditemui hal-hal

sebagai berikut; pertama, tidak semua pemilik tanah bersedia melepaskan

Page 27: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

9

tanahnya. Sebagian dari mereka, bersedia dengan cara yang lain, sehingga

disamping terjadi pelepasan hak melalui jual beli juga terjadi pelepasan

hak melalui proses tukar menukar tanah. Dalam proses pembebasan tanah

sering ditemui adanya berbagai “bujukan”, manipulasi, dan intimidasi.

Bujukan misalnya dalam bentuk janji diterima sebagai pekerja industri

yang didirikan. Manipulasi informasi dilakukan dengan menggunakan

istilah “proyek pembangunan”, sehingga berkesan bahwa industri yang

dibangun adalah untuk kepentingan pemerintah. Intimidasi misalnya

dilakukan pada awal-awal pembangunan/pendirian industri, misalnya

dengan cara pemanggilan oleh aparat desa atau kecamatan bagi pemilik

tanah yang tidak atau belum bersedia melepaskan tanahnya. (Yusriyadi,

2010: 40)

Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kendal yang sedang

berlangsung saat ini perlu dilihat lebih lanjut apakah termasuk dalam

kepentingan umum karena jika dilihat dari Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum, bukanlah merupakan kegiatan yang termasuk

dalam pembangunan bagi kepentingan umum. Namun di sisi lain, dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak

Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya yang menambahkan

arti kepentingan umum dengan kepentingan pembangunan yang berarti

pembangunan kawasan industri termasuk dalam kategori pembangunan

Page 28: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

10

menurut undang-undang ini. Dengan demikian terdapat dualisme undang-

undang yang bermakna berbeda tentang maksud dari kepentingan umum.

Pembebasan tanah untuk pembangunan industri/kepentingan

swasta sebenarnya hanya bisa dilakukan dengan perjanjian jual beli antara

pemegang hak atas tanah dengan pihak-pihak swasta yang memerlukan

tanah yang secara khusus diatur seperti misalnya pengaturan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri selanjutnya disebut Permendagri Nomor

2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk

Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta yang

telah digantikan dengan Keputusan Presiden selanjutnya disebut Keppres

No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengaturan tersebut sering

disalahgunakan dengan manipulasi tanah berkedok acara pembebasan

tanah yang akhirnya tidak dapat ditolak masyarakat. Dalam UUPA

terdapat ketentuan yang memungkinkan pencabutan hak atas tanah untuk

kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 18, yang kemudian

pelaksaanaanya diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 Tentang

Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di

Atasnya. Dalam undang-undang ini menambahkan arti kepentingan umum

dengan kepentingan pembangunan. Yang mengakibatkan Kebijakan

negara di bidang pertanahan sangat dominan dan bahkan cenderung lebih

berat ke kebijakan pembangunan, sehingga bisa bahkan rawan terjadi

pembebasan tanah untuk industri yang merugikan pemegang hak atas

Page 29: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

11

tanah. Dalam pembebasan tanah untuk industri, sering ditemui tekanan-

tekanan dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah dengan

mengatasnamakan kepentingan umum yang sangat erat kaitanya dengan

fungsi sosial.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan bagi pemegang hak atas

tanah yang dimiliki terhadap fugsi sosial hak atas tanahnya yang sering

dijadikan sebagai upaya oleh oknum-oknum untuk melegalkan

pembangunan. Khususnya kawasan industri yang termasuk dalam

kepentingan pembangunan namun tidak termasuk dalam salah satu kegitan

pembangunan kepentingan umum sesuai dengan undang-undang yang

mengaturnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis

mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul yakni;

1 Fungsi sosial sebagai dasar dari pembebasan tanah untuk

pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kendal.

2 Perlindungan hukum pemegang Hak Milik atas tanah terhadap

fungsi sosial yang melekat atas tanahnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Page 30: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

12

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul

yang dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk

mempermudah masalah dan mempersempit ruang lingkup. Dalam hal ini,

mengenai dasar pemberlakuan fungsi sosial terhadap pembangunan

kawasan industri serta perlindungan hukum pemegang hak atas tanah yang

melekat fungsi sosialnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah prinsip Fungsi sosial mendasari pembebasan lahan

dalam pembangunan kawasan industri Kabupaten Kendal?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak atas tanah yang

menolak pembebasan tanah untuk pembangunan kawasan industri

di Kabupaten Kendal?

1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan dimaksudkan untuk memberi arahan yang tepat dalam

proses penulisan dan pelaksanaan agar penulis dalam melaksanakan

penelitian berjalan lancar sesuai apa yang menjadi tujuan yang ingin

dicapai, dalam penelitian ini penulis membagitujuan menjadi dua

kelompok;

1.5.1 Tujuan Obyektif

Page 31: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

13

1. Untuk mengetahui apakah prinsip fungsi sosial dapat dijadikan

sebagai dasar pembebasan lahan kawasan industri di Kabupaten

Kendal.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat

yang tidak setuju/menolak melepas tanah miliknya untuk

pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kendal.

1.5.2 Tujuan Subyektif

1. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Negeri Semarang.

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan

pemikiran dalam ilmu hukum terutama dalam bidang hukum

agraria yang dapat bermanfaat di kemudian hari.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan

manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut:

1.6.1 Secara Teoritis

Memiliki manfaat untuk memberikan informasi mengenai

penggunaan dasar prinsip sosial serta perlindungan hukum bagi

masyarakat terkait pembebasan lahan kawasan industri di

Kabupaten Kendal.

1.6.2 Secara Praktis

Page 32: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

14

Memiliki manfaat untuk memberi pengetahuan terkait

pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kendal terkait

dengan perinsip fungsi sosial.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini terbagi dalam bagian-

bagian utama yang masing-masing berisikan sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi, memuat: sampul, lembar logo, judul, pengesahan

kelulusan, pernyataan orisinalitas, pernyataan persetujuan publikasi

ilmiah untuk kepentingan akademis, motto dan persembahan, kata

pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian pokok skripsi berisi:

1. BAB I Pendahuluan, Berisi tentang latar belakang, identifikasi

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat yang hendak dicapai, sistem penulisan serta kerangka

berpikir dalam proses pencapaian hasil penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka berisi teori umum tentang dasar

pemikiran yang akan digunakan penulis sebagai acuan menjawab

permasalahan penelitian antara lain mengenai tinjauan umum

tentang tanah dan hak atas tanah, pengertian dan penerapan Fungsi

Sosial tanah, macam-macam hak atas tanah yang melekat fungsi

sosial, tinjauan umum pembangunan dan klasifikasi sebuah

Page 33: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

15

pembangunan agar termasuk dalam kategori pembangunan

kepentingan umum.

3. Bab III Metode Penelitian Pada bab ini membahas mengenai

metode penelitian yang dilakukan meliputi pendekatan penelitian,

jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data

penelitian(primer dan skunder), alat dan teknik penguumpulan

data, validitas data, serta analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini akan

membahas tentang hasil penelitian, yaitu mengenai gambaran

umum Kabupaten Kendal, bagaimanakan prinsip fungsi sosial

mendasari pengadaan untuk pembangunan kawasan industri di

Kabupaten Kendal dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah

yang menolak.

5. Bab V Penutup. Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari hasil

penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta saran dari

penulis berkaitan dengan prinsip fungsi sosial tanah dalam

pengadaan tanah untuk kawasan industri di Kabupaten Kendal.

3. Bagian akhir skripsi, yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi

daftar pustaka memuat keterangan sumber literature yang digunakan

dalam penyusunan skripsi. Dan lampiran memuat sumber data dan

keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

Page 34: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

16

1.8 Kerangka berpikir

Bagan 1.1: Kerangka Berpikir

UUPA

Fungsi Sosial

(Pasal 6 UUPA)

Pembebasan Lahan

Setuju Tidak Setuju

Jual-Beli

(Pasal 2 ayat (3) Keppres No.

55 Tahun 1993)

?

Izin Lokasi

Pembangunan Kawasan Industri

Tanah Masyarakat Pertanian

UUD I945

RTRW KAB. KENDAL

PEMERINTAH

Page 35: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

17

Deskripsi kerangka berfikir:

Dalam Pasal 6 UUPA semua hak atas tanah melekat fungsi sosial,

yang berarti pemerintah dapat mengembil alih tanah tersebut guna untuk

“kepentingan umum”. Pemerintah Kabupaten Kendal saat ini sudah

mengeluarkan izin pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kendal

yang didasari dengan UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian,

Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri,

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang

Izin Lokasi, yang kemudian sudah masuk dalam Peraturan Daerah Nomor

20 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Kendal. Namun, di sisi lain

tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan industri juga sangat

dibutuhkan warga atau masyarakat yang diperuntukan sebagai pertanian

guna menunjang kehidupan sehari-hari. Pembangunan kawasan industri

sendiri jika dilihat dari UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-

Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, termasuk

dalam pengertian yang dicantumkan tentang kepentingan umum. Namun,

di sisi lain menurut Pasal 10 UU No. 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pembangunan

kawasan industri tidak termasuk dalam kegiatan yang merupakan bagian

dari pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan perbedaan arti

kepentingan umum dari kedua undang-undang tersebut maka perlu dicari

tahu apakah pembangunan kawasan industri dapat didasari dengan prinsip

fungsi sosial.

Page 36: PRINSIP FUNGSI SOSIAL TANAH DALAM PENGADAAN TANAH

18

Pengadaan tanah dalam pembangunan kawasan industri menurut

Permendagri No. 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan

Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Oleh Pihak

Swasta yang telah digantikan dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum dalam Pasal 2 ayat (3), hanya dapat dilakukan dengan proses jual-

beli bukan dengan ganti rugi. Proses jual beli hanya dapat terjadi saat

kedua belah pihak telah setuju dengan harga yang telah disepakati. Jika

saat terjadinya jual beli kedua belah pihak setuju maka pembangunan

kawasan industri dapat segera dilaksanakan. Namun, saat perjanjian jual

beli tidak mendapati kata sepakat secara langsung dapat menghambat

perolehan tanah untuk pembangunan kawasan industri mengingat pemilik

tanah juga mempunyai wewenang untuk tidak melepaskan tanahnya.

Padahal, perizinan pembangunan kawasan industri tersebut sudah

dikeluarkan oleh pemerintah.