Herman Suryosardjono,M.SiNamrehasur@yahoo.com

Indonesia adalah Supermarket Bencana

Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (hazards)Sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumberdaya alam (vulnerability)Kurangnya informasi/peringatan dini (early warning) yang menyebabkan ketidaksiapanKetidakberdayaan/ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya

Perlu ditempuh sebuah kebijakan agar bangsa Indonesia terlindungi dari ancaman bencana

Hogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wahab (2008:19).10 Klp Kebijakan Publik01.Kebijakan sebagai sebuah label atau merk bagi suatu bidang tertentu.;02.Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki;03.Kebijakan sebagai usulan khusus;04.Kebijakan sebagai keputusan keputusan pemerintah;05.Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal;06.Kebijakan sebagi program;07.Kebijakan sebagai keluaran;08.Kebijakan sebagai hasil akhir;09.Kebijakan sebagai teori atau model;10.Kebijakan sebagai proses;

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan BencanaPP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan BencanaPP Nomor 22 Tahun 2008PP Nomor 23 Tahun 2008 Dan Peraturan Peraturan lain yang terkait baik yang diterbitkan dengan nama Peraaturan pemerintah,Permendagri,Peraturan Kepala BNPB Dsb.

UU 24/2007 tentang Penanggulangan BencanaUrusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diaturPemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha => Platform NasionalMerubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko BencanaPerlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terpaduMembangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencanaMembangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

ARAHAN PRESIDEN RI tentang Penanggulangan Bencana Disampaikan pada tanggal 14 September Tahun 2007 di Kab Pesisir Selatan, Sumbar pada saat gempa bumi Bengkulu dan Sumatera Barat (7,9 SR, 12 Sept 2007)Pemda Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.Pemda Provinsi segera merapat ke daerah bencana untuk memberikan dukungan dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada di tingkat Provinsi jika diperlukan.Pemerintah memberi bantuan sumberdaya yang secara ekstrim tidak tertangani daerah.Libatkan TNI dan POLRI.Laksanakan penanganan secara dini

Penyelenggaraan PBMasa LaluSekarang Penanggulangan Bencana

Kelembagaan

Urusan PBResponsif / Tanggap Darurat

Ad Hoc / Bakornas / Satkorlak/ Satlak

Pemerintah3 Fase Pra,Saat dan Pasca Bencana

Definitip / BNPB/BPBD I/II

Urusan Bersama / Semua Pihak/ Pemerintah-Masy Dunia Usaha

Penyelenggaraan PBMasa LaluSekarang Sektor PB

Perencanaan PB

Legislasi

Paradigma PBSektoral

Insidental / Tiap Ada Kejadian Tangdar

PP / Kepres

Konvensonal / Manusia Sebagai Korban Bencana Pantas untk Di TolongIntegral

Perencanaan PB menjadi bagian dr Perencanaan PembangunanUndang Undang

Pengurangan Risiko Bencana

Prinsip Prinsip / Asas Asas SistemFase

Secara nasional, Visi Penanggulangan Bencana Indonesia adalah: Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.Visi tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) Misi Penanggulangan Bencana Indonesia yaitu:Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko;Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Penanggulangan berasaskan:a. kemanusiaan;b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;e. ketertiban dan kepastian hukum;f. kebersamaan;g. kelestarian lingkungan hidup; danh. ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. cepat dan tepat;b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan;d. berdaya guna dan berhasil guna;e. transparansi dan akuntabilitas;f. kemitraan;g. pemberdayaan;h. nondiskriminatif; dani. nonproletisi.

Nasional : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANAPeraturan PemerintahPeraturan PresidenPeraturan MenteriPeraturan Kepala BNPBdsb

Daerah :Peraturan DaerahPeraturan GubernurPeraturan WalikotaPeraturan BupatiQanundsb

FORMAL : BNPB BPBD Provinsi33 BPBD sudah terbentuk

BPBD Kabupaten/Kota387 BPBD sudah terbentuk280 BPBD Perda107 BPBD Pergub19 orang [10 unsur pemerintah dan 9 unsur profesional]11 orang [6 unsur pemerintah dan 5 unsur profesional]9 orang [5 unsur pemerintah dan 4 unsur profesional]

Perencanaan Penanggulangan BencanaRencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan)Tingkat Nasional RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2010-2014Tingkat Provinsi/Kab./Kota RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Tiap Jenis BencanaRencana Mitigasi (Mitigation Plan)Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)Rencana Operasi (Operation Plan)Rencana Pemulihan (Recovery Plan)

Pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan (Nasional / Daerah)Penanggulangan Bencana dalam RPJP (N/D), RPJM (N/D) dan RKP (N/D)

Dana DIPA (APBN/APBD)untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga/departemen terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencanaDAK untuk pemda Provinsi/Kab./Kota diwujudkan dalam mata anggaran kebencanaan, disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kemampuan daerah

Dana Contingency untuk penanganan kesiapsiagaan

Dana Siap Pakai (on call)untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana

Dana bantuan sosial yang berpola hibah

Dana yang bersumber dari masyarakat

Kapasitas adalah kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya1. Kapasitas kelembagaan (ada tidaknya BPBD, Platform Daerah PRB, dan forum lainnya)2. Kapasitas Sumberdaya Sumberdaya manusia (pelatihan personil, relawan, masyarakat) prasarana (kantor, pusdalops, alat transportasi, komunikasi)3. Kapasitas IPTEK (penguasaan IPTEK, pendidikan tinggi, IPTEK terapan)

4. Kapasitas Manajemen (prosedure koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana)

3 Fase

1. Fase Pra Bencana

2. Fase Saat Bencana

3. Fase Pasca Bencana

******