rencana penanggulangan kedaruratan bencana … · setiap penyelenggaraan penanganan darurat bencana...
TRANSCRIPT
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA – RPKB
(NATIONAL DISASTER RESPONSE FRAMEWORK - NDRF)
DAN
DANA SIAP PAKAI - DSP
Disampaikan Oleh :
SIDE EVENT PRAKTEK BAIK DAN PEMBELAJARAN RAKERKESNASTANGERANG, 13 FEBRUARI 2018
❑ Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana
❑ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
❑ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
❑ Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah
dalam Penanggulangan Bencana.
KERANGKA KEBIJAKAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB)
Landasan Hukum untuk RPKB (DRF)
• Pasal 45 ayat (2)• Penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana• Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi mekanisme tanggapdarurat
• …………….pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
• Pasal 50 • Ayat (1):
• BNPB/BPBD mempunyai kemudahan akses yg meliputi 8 kewenangan(butir a – h)
• Ayat (2): • Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses diatur denganPeraturan Pemerintah.
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana :
APA ITU RPKB/DRF?
Suatu dokumen panduan tentang bagaimana suatu
(bangsa) menghadapi kedaruratan bencana.
RPKB memuat tentang:
Bagaimana mekanisme penanganan darurat bencana
secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota?
Bagaimana peraturan perundangan yang terkait disinergikan
untuk merumuskan kebijakan penanganan darurat
bencana?
Bagaimana peran dan tanggungjawab pemangku
kepentingan utama dalam penanganan darurat bencana?
Bagaimana isu-isu kunci (kesetaraan gender, lingkungan dan
hak asasi manusia) diintegrasikan dalam penanganan darurat
bencana?
Mengapa perlu ada RPKB/DRF?
• UU No. 24/2007 mengamanatkan BNPB dan BPBD berfungsi sebagaikoordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana.
• Penanggulangan bencana bersifat:• Multi-sektor• Multi-stakeholder• Multi-hazard
• Kunci sukses dari Penanggulangan Bencana adalah koordinasi dan komando• RPKB/DRF sangat diperlukan untuk menjawab fungsi koordinasi dan
komando dalam penanganan darurat bencana.• Idealnya setiap tahapan (pra dan pasca) juga dibuat kerangka nya, sehingga
jelas: Siapa, Apa yang dilakukan dan Bagaimana mekanisme kerjanyapenanganannya.
Satuan Tugas (SATGAS) PDB
•Pencarian dan Penyelamatan;
•Pengungsian dan Perlindungan;
•Kesehatan;
• Logistik;
•Pekerjaan Umum dan Utilitas;
•Pendidikan;
•Pemulihan Dini
Koordinator:
BNPP (BASARNAS)
Anggota:
TNI
POLRI
Ko - Koordinator:
Kementerian Sosial
POLRI
Anggota:
• BNPB – Directorat Penanganan Pengungsi
• BPBD
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Photo: Daily Mail UK
Koordinator:
Kementerian Kesehatan
Anggota:
• Badan Pengawasan Obat dan
Makanan
• Badan Karantika
• Pusdokkes POLRIPhoto: IFRC.org
Koordinator:
BNPB
Anggota:
• Kementerian Sosial
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Komunikasi dan
Informasi
• Badan Urusan Logistik
• TNI
• POLRI
Photo: Global Business Guide Indonesia
Koordinator:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Anggota:
• Kementerian Sosial
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Komunikasi dan Informasi
• Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
• TNI
• POLRI
Photo: Asia Times
Ko Koordinator:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Agama
Anggota:
• Kementerian Koordinator Bidang PMK
• Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi
• Kementerian Sosial
• Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
• Kementerian Kesehatan
• BNPB
• Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat
• TNI
• POLRI
Photo: Reuters Tarmizy Harva
Koodinator:
Kementerian Dalam Negeri
Anggota:
• Kementerian Sosial
• Kementerian Koperasi dan UKM
• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan dan LH
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• BNPB
Photo: noha
Istilah Satuan Tugas (SATGAS) Di pakai sebagai acuan dalamRPKB (DRF) BNPBPerbedaan antara Klaster dan Satuan Tugas
KLASTER (cluster)• Pengelompokan lembaga atau
instansi yang didasarkan padakedekatan atau kesamaan fungsidari organisasi.
• Sifatnya tidak mengikat(voluntary)
• Dibentuk oleh organisasi yang bersifat pemberi bantuan(donor)
SATUAN TUGAS (task force)• Pengelompokan lembaga atau
instansi berdasarkan tugas dantanggungjawabnya yang melekatpada lembaga tersebut.
• Sifatnya kewajiban yang mengikat (mandatory)
• Dibentuk oleh lembaga ataupihak yang mempunyai tugastanggung jawab (pemerintah)
APA YANG HARUS DILAKUKANKEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH?
• Mengidentifikasi para pelaku penanganan darurat untuk menyusun Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana.
• Menyepakati tentang:
–Tujuan Penanganan Darurat Bencana
–Doktrin → Prinsip → Kebijakan Penanggulangan Darurat
–Peran dan Tanggungjawab setiap Pelaku Penanganan Darurat
–Mekanisme kerja / tata kelola setiap Satuan Tugas
• Dokumen yang disepakati harus mendapatkan legitimasi hukum agar dipatuhi oleh setiap pelaku
penanganan darurat.
• Mendiseminasikan RPKB ke semua OPD dan Lembaga Masyarakat dan menjadikan sebagai
pedoman penanganan darurat bencana.
Disampaikan pada : Side Event Praktek Baik dan Pembelajaran Rakerkesnas
Tangerang, 13 Februari 2018
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ataufaktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkantimbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda, dan dampak psikologis.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwaatau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lainberupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,angin topan, dan tanah longsor.
Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan olehperistiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, danwabahpenyakit.
Penyelenggaraan penanganan darurat bencana pd keadaan darurat bencana diaturdlm satu sistem komando(Ps 47 PP no. 21 tahun 2008)
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Suatu standar penanganan daruratbencana yg digunakan dng mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dlm suatu struktur organisasi
Perka BNPB yg mengatur Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana(Perka BNPB no. 03/2016)
Aktivasi Sistem Komando didasarkan atas adanya penetapan status keadaan darurat bencana
Sistem komando di aktivasi utk penanganan darurat selama status keadaan darurat bencana diberlakukan
Setiap penyelenggaraan penanganan darurat bencana pada keadaan darurat bencana hanya satu sistem komando yg diaktivasi
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana melibatkan semua unsur ≈ BPBD, SKPD
terkait, TNI, POLRI, lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
URAIAN TUGAS POSKO PDB
Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;Menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
Mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana
Melaporkan pelaksanaan operasi
PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI POSKO PDB(Kab/Kota atau Provinsi)
KOMANDAN
WAKIL KOMANDAN
SEKRETARIAT BAGIAN DATA, INFORMASI DAN
HUMAS
PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT
BIDANGHUNIAN, PERLINDUNGAN,
PENDIDIKAN, DAN PEMULIHAN DINI PEREKONOMIAN
BIDANGLOGISTIK DAN PERALATAN
BIDANGAIR BERSIH, SANITASI,
PELAYANAN KESEHATAN, SANDANG DAN PANGAN
BIDANGPEMULIHAN PRASARANA
DAN SARANA VITAL
BIDANG , PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN
RELAWAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PENGELOLAAN DATA,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SUB BAGIAN HUMAS DAN PELAPORANSUB BAGIAN
AKOMODASI INTERNAL
SEKSI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN KORBAN
SEKSI EVAKUASI
SEKSI LOGISTIK
SEKSI PERALATAN DAN TRANSPORTASI
SEKSI AIR BERSIH DAN SANITASI
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PERLINDUNGAN
SEKSI PEMBERSIHAN LOKASI
SEKSI PEMULIHAN PRASARANA
DAN SARANA VITAL
SEKSI DVI
SEKSI HUNIAN
SEKSI SANDANG DAN PANGAN
SEKSI PEMULIHAN DINI PEREKONOMIAN
BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
RENCANA OPERASI
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN
SOSIALISASI
SEKSI PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI POSKO PDB(Nasional)
KOMANDAN
WAKIL KOMANDAN
SEKRETARIAT BAGIAN DATA, INFORMASI DAN
HUMAS
❖ PERWAKILAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT, PEMERINTAHDAERAH
❖ BAGIAN KOORDINASI BANTUAN KOMUNITAS INTERNASIONAL
BIDANG/KLASTERHUNIAN, PERLINDUNGAN,
PENDIDIKAN, DAN PEMULIHAN DINI PEREKONOMIAN
BIDANG/KLASTERLOGISTIK DAN PERALATAN
BIDANG/KLASTERAIR BERSIH, SANITASI,
PELAYANAN KESEHATAN, SANDANG DAN PANGAN
BIDANG/KLASTERPEMULIHAN PRASARANA
DAN SARANA VITAL
BIDANG/KLASTER , PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI
SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN
RELAWAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PENGELOLAAN DATA,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SUB BAGIAN HUMAS DAN PELAPORANSUB BAGIAN
AKOMODASI INTERNAL
SEKSI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN KORBAN
SEKSI EVAKUASI
SEKSI LOGISTIK
SEKSI PERALATAN DAN TRANSPORTASI
SEKSI AIR BERSIH DAN SANITASI
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PERLINDUNGAN
SEKSI PEMBERSIHAN LOKASI
SEKSI PEMULIHAN PRASARANA
DAN SARANA VITAL
SEKSI HUNIAN
SEKSI SANDANG DAN PANGAN
SEKSI PEMULIHAN DINI PEREKONOMIAN
BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
RENCANA OPERASI
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN
SOSIALISASI
SEKSI PENDIDIKANSEKSI DVI
KEADAAN DARURAT BENCANA :
“Suatu Keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang
memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai”
Direktorat Bantuan Darurat
Bab I Pasal 1 ayat 2 Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2018
Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah utk jangka waktu tertentu atas
dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas utk menanggulangi bencana ,
terdiri dari:
➢ Status Siaga Darurat adalah keadaan saat potensi ancaman
bencana mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai informasi
peningkatan ancaman berdasarkan system peringatan dini
➢ Status Tanggap Darurat adalah keadaan saat ancaman
bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan
sekelompok orang/masyarakat
➢ Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah
keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun
eskalasinya dan atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan
dan penghidupan orang/masyarakat masih tetap berlangsungDirektorat Bantuan Darurat
DANA SIAP PAKAI:
DANA YANG SELALU TERSEDIA DAN DICADANGKAN
OLEH PEMERINTAH UNTUK DIGUNAKAN PADA SAAT
KEADAAN DARURAT BENCANA SAMPAI DENGAN BATAS
WAKTU KEADAAN BENCANA BERAKHIR
Direktorat Bantuan Darurat
Dasar persetujuan DSP
1. Pertimbangan adanya resiko bencana
berdampak luas yang ditetapkan oleh kepala
BNPB
2. Status keadaan darurat bencana yang
ditetapkan oleh
Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden
Direktorat Bantuan Darurat
Bantuan Dana Siap Pakai
Pemberian Bantuan DSP dalam negeri
• Pertimbangan risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB
• Status Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan olehbupati/walikota, gubernur, atau presiden
DSP untuk bantuan kemanusiaan ke luarnegeri
• merupakan tindak lanjut pernyataan resmi/arahanPresiden Republik Indonesia
Direktorat Bantuan Darurat
Persyaratan Permohonan Bantuan DSP
Pemerintahkabupaten/kota:
• laporan ancaman atau kejadian Bencanadari BPBD kabupaten/kota ke BNPB paling lambat 3x24 jam
• penetapan Status Keadaan DaruratBencana oleh bupati/wali kota
• surat permohonan Bantuan PenangananDarurat Bencana ditandatangani olehbupati/wali kota ditujukan pada KepalaBNPB paling lambat 14 hari kerja sejakpenetapan Status Keadaan DaruratBencana
Pemerintah provinsi:
• laporan ancaman atau kejadian bencanadari BPBD kabupaten/kota terdampakatau BPBD provinsi ke BNPB paling lambat 3x24 jam
• penetapan Status Keadaan DaruratBencana oleh gubernur atau bupati/walikota
• surat permohonan Bantuan PenangananDarurat Bencana yang ditandatanganioleh gubernur ditujukan pada KepalaBNPB, paling lambat 14 hari setelahpenetapan status keadaan daruratbencana
Direktorat Bantuan Darurat
Kementerian/Lembaga:
• laporan ancaman atau kejadianbencana dari BPBD kabupaten/kota atau BPBD provinsi yang diterima BNPB paling lambat 3x24 jam
• surat keputusan bupati/walikota, gubernur atau Presidententang penetapan status keadaan darurat bencana
• permohonan BantuanPenanganan Darurat Bencanadapat diajukan selama status keadaan darurat bencana masihberlaku
Unit kerja di lingkungan BNPB
• laporan ancaman ataukejadian bencana yang diterima dari BPBD kabupaten/kota atau BPBD provinsi terdampak
• Surat keputusan bupati/walikota atau gubernur atauPresiden tentang penetapanstatus keadaan daruratbencana
• Surat permohonan bantuanDSP untuk penanganandarurat bencana paling rendah ditandatangani olehpejabat eselon II dengantembusan pejabat eselon I terkait ditujukan kepadaKepala BNPB
Direktorat Bantuan Darurat
Prosedur Pemberian Dana Siap Pakaimelalui usulan permohonan
•Deputi Bidang Penanganan Darurat menunjuktim verifikasi pemberian bantuan DSP
•Hasil dari tim verifikasi menjadi bahanpertimbangan dalam pemberian DSP.
•Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Pedoman
•DSP dapat disalurkan ke penggunamelalui pengelola setelah mendapatpersetujuan dari Kepala BNPB atau Pejabat yang diberi kuasa
VerifikasiPersetujuan Kepala
BNPB
BAB VI Pasal 27 & 29
BAB III Pasal 8
Direktorat Bantuan Darurat
PROSEDUR PEMBERIAN DANA SIAP PAKAISEBAGAITINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASIKEMENTERIAN/LEMBAGA
laporan ancamanatau kejadian
bencana
SK status keadaandarurat bencana
rincian biayakegiatan
penanganandarurat bencana
surat persetujuanpemberian DSP
dari Kepala BNPB
Direktorat Bantuan Darurat
Prosedur Pemberian Dana Siap Pakaimelalui inisiatif BNPB
laporan ancamanatau kejadian
bencana
SK status keadaan darurat
bencana
hasil pengkajian cepatyang menjelaskan
kebutuhan rincian biayayang dinyatakan secara
tertulis oleh pejabateselon I yang berwenang
surat persetujuanpemberian DSP
dari Kepala BNPB
Direktorat Bantuan Darurat
Siagadarurat
Tanggapdarurat
Transisidarurat kepemulihan
❖ DSP digunakan selama masa keadaan
darurat bencana berlangsung
❖ Kegiatan Penanganan Darurat Bencana
pada saat Status Siaga Darurat tertulis pada
Bagian Kedua pasal 12-15
❖ Kegiatan Penanganan Darurat Bencana
pada saat Status Tanggap Darurat tertulis
pada Bagian Ketiga pasal 16-19
❖ Kegiatan Penanganan Darurat Bencana
pada saat Status Transisi Darurat ke
Pemulihan tertulis pada Bagian Keempat
pasal 20-23
❖ Pemberian bantuan kemanusiaan ke luar
negeri dengan DSP tertulis pada Bagian
Kelima pasal 24
Direktorat Bantuan Darurat
DVIDVI
KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
PADA SAAT STATUS SIAGA DARURAT
a. evakuasi masyarakat terancam;
pengaturan jalur evakuasi
penyediaan sarana dan akomodasi
b. pertolongan darurat;
kaji cepat
pengadaan barang dan jasa/sewa
perbaikan darurat sarana dan prasarana kritis
penyediaan alat transportasi dan alat pemadam api, pemotretan udara, serta
operasi pemadaman dini kebakaran lahan dan hutan
pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk siaga darurat
kekeringan
SiagaDarurat
BAB IV Pasal 12 Direktorat Bantuan Darurat
c. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene
penyediaan air bersih
pengadaan sarana sanitasi dan higiene
d. pelayanan pangan
pengadaan dan distribusi pangan
penyiapan operasional dapur umum
e. pelayanan sandang meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang
f. pelayanan kesehatan
pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan peralatan kesehatan
pelayanan pengobatan pada kedaruratan
operasional surveilans dan pengendalian vektor
biaya isolasi dan karantina terbatas
g. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara
biaya persiapan lahan, persiapan gedung/bangunan, sewa gedung/bangunan, pengadaan
dan pendirian tenda.
BAB IV Pasal 12 Direktorat Bantuan Darurat
KEGIATAN PENDUKUNG OPERASI PENANGANAN
DARURAT BENCANA PADA SAAT STATUS SIAGA
DARURAT
a. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
b. melakukan pengendalian ancaman bencana
c. melaksanakan ketatausahaan
d. melaksanakan komunikasi
BAB IV Pasal 14 Direktorat Bantuan Darurat
KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
PADA SAAT STATUS TANGGAP DARURAT
a. pencarian dan penyelamatan korban bencana ;
b. pertolongan darurat; persiapan pertolongan darurat
pengadaan perbekalan kesehatan
penyediaan sarana penunjang
operasional identifikasi korban meninggal massal (Disaster Victim Identification/DVI);
biaya tenaga ahli/profesional;
bantuan santunan duka cita
bantuan santunan kecacatan
c. evakuasi korban dan pengungsi
c. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene
d. pelayanan pangan
e. pelayanan sandang
f. pelayanan kesehatan
g. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara
Tanggapdarurat
BAB IV Pasal 16 Direktorat Bantuan Darurat
a. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
b. melakukan pengendalian ancaman bencana;
c. melakukan pembersihan untuk mempermudah akses bantuan;
d. perbaikan darurat prasarana dan sarana untuk mempermudah akses bantuan;
perbaikan fungsi prasarana
perbaikan fungsi sarana
e. ketatausahaan;
f. Komunikasi
BAB IV Pasal 18 Direktorat Bantuan Darurat
Kegiatan Penanganan Darurat Bencana pada
saat Status Transisi Darurat ke Pemulihan
• a. pencarian dan penyelamatan korban bencana jika masih memungkinkan ada korban ;
• b. pertolongan darurat lanjutan; ▫ pengadaan perbekalan kesehatan
▫ penyediaan sarana penunjang
▫ operasional identifikasi korban meninggal massal (Disaster Victim Identification/DVI);
▫ biaya tenaga ahli/profesional;
• c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi ▫ penyediaan sarana dan akomodasi evakuasi dan pemulangan pengungsi
▫ biaya tenaga ahli/profesional
Transisidarurat kepemulihan
BAB IV Pasal 20 Direktorat Bantuan Darurat
• d. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene
– penyediaan air bersih
– pengadaan sarana sanitasi dan higiene
• e. pelayanan pangan
– pengadaan dan distribusi pangan
– penyiapan operasional dapur umum
• f. pelayanan sandang meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang
• g. pelayanan kesehatan
h. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
BAB IV Pasal 20 Direktorat Bantuan Darurat
KEGIATAN PENDUKUNG OPERASI PENANGANAN DARURAT
BENCANA PADA SAAT STATUS TRANSISI DARURAT KE
PEMULIHAN
a. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
b. melakukan pengendalian ancaman bencana;
c. melakukan pembersihan untuk mempermudah akses bantuan;
d. melakukan atau melanjutkan perbaikan darurat prasarana dan
sarana untuk mempermudah akses bantuan; perbaikan fungsi prasarana,
perbaikan fungsi sarana,
e. melaksanakan ketatausahaan
f. melaksanakan komunikasi
Direktorat Bantuan Darurat
Kegiatan pengadaan barang/jasayang dapat dibiayai dengan DSP
Pencarian dan penyelamatan
korbanbencana
Pertolongandarurat
Evakuasi korban dan masyarakat terancam
Kebutuhan air bersih, sanitasi
dan higienePangan Sandang
Pelayanankesehatan
Penampungan serta tempat
hunian sementara
•biaya persiapan lahn
•Persiapangedung/bangunan
•sewa gedung/bangunan
•pengadaan dan pendirian tenda.
kegiatan pendukung operasi penanganan daruratbencana
Aktivasi sistem komando penanganan darurat
bencana
Pembersihan untukmempermudah akses
bantuan
Perbaikan daruratprasarana dan saranauntuk mempermudah
akses bantuan
Pengendalian terhadapancaman bencana
Kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan serta kajian tertentu dampak
bencana
Direktorat Bantuan Darurat
DVI
PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
DANA SIAP PAKAI
Persetujuan pemberian bantuan DSP
dapat dilakukan berdasarkan hasil:
a. verifikasi terhadap permohonan
bantuan;
b. rapat koordinasi kementerian/lembaga
terkait;
c. inisiatif BNPB.BAB VI Pasal 27
Direktorat Bantuan Darurat
Pembentukan Tim Verifikasi Dana Siap
Pakai
Deputi Bidang Penanganan Darurat
menunjuk tim verifikasi pemberian
bantuan DSP.
Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi bahan
pertimbangan dalam pemberian DSP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi
permohonan bantuan DSP diatur dengan
Pedoman. BAB VI Pasal 29Direktorat Bantuan Darurat
PENGELOLA DAN PENGGUNA DSP
• Pengelola DSP terdiri dari PPK dan BPP yang ditetapkan oleh KPA BNPB
• PPK dan BPP merupakan pejabat/pegawai berasal dari BNPB/BPBD provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/ lembaga
Direktorat Bantuan Darurat
Pengembalian Dana Siap Pakai
■ Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dan masih terdapat sisa DSP
maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan
DSP tersebut ke Kas Negara
■ Bukti pengembalian disampaikan kepada BNPB c.q. Kepala Biro Keuangan
tembusan kepada Deputi Bidang Penanganan Darurat paling lambat tanggal 5
(lima) bulan berikutnya
Direktorat Bantuan Darurat
Waktu Penyelesaian
Pertanggungjawaban
Dana Siap Pakai
Laporan perkembangan pelaksanaanpenggunaan DSP disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan
berikutnya terhitung sejak BPP menerima pemindahbukuan dari
bendahara pengeluaran BNPB
Penyelesaian pertanggungjawabanBantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana
berakhir
Direktorat Bantuan Darurat
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
dilakukan atas dasar informasi rekapitulasi penyaluran bantuan DSP daripengelola DSP BNPB
berdasarkan surat penugasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang aparatur sipil negara dipimpinpaling rendah oleh pejabat eselon IV pada deputi bidang penanganan daruratpaling sedikit 3 (tiga) hari kalender
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama status keadaan darurat bencanadiberlakukan. Evaluasi dapat dilakukan setelah berakhirnya status keadaandarurat.
Direktorat Bantuan Darurat
TERIMA KASIH