penyelenggara negara yang etersih dan bcbaa dari

24

Upload: others

Post on 14-Nov-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari
Page 2: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari Korupsi, Kolusi, dan Nopoiisme (I^mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Kcuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teniang Sisrem Pendidikan Naaional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 leniang Perbendaharaan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawah Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentar^ Si Stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pehmbangan Keuangan Aniara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Page 3: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};

11 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebflgaimana telah diubah beberapakali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan K.edua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Page 4: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teritang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemermtahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

16-Peraturan Menteri Pendidikan Nasionai Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 203 4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 - 2025;

21 . Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan d i Kabupatcai Subang;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisaai dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

Page 5: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

23, Peraturan Daerah Kabupaien Subang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDj Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018;

24. Peramran Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015;

25. Peraturan Bupati Subang Nomor 14 C. l Tahun 2008 lentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

26, Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun A n ^ a r a n 2015, scbagaimana lelah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomnr 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG GERAKAH JAM WAJIB BELAJAR MALAM HARJ EFEKTIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan in i yang dimaksud dengan r

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.

2. Pemerinlah Daerah adalah Bupat i dan Perangkat Daerah scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah-

3. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

5. Kepala Dinaa Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Page 6: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Subang.

7. Pcserta Didik adalah Pescrta Didtk pada satuan pcndidikan SD sederajat, SMP sederajat. dan SMA serierajat d l Kabupaten Subang.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya diaebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupnrcn Subang u m u k periode 5 (lima) tahun yang merupakan pcnjabaran Visij Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RRIP Daerah dan memperhalikan RPJM Propinsi Jawa Barat dan RPJMl. Nasional.

9- Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau Icbih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai haail yang Lerukur aesuai dengan misi.

10. Malam Hari efekiif adalah malam har i yang besok paginya masuk sekoLah.

11. Belajar Malam adalah belajar yang di lakukan pada malam hari efektif.

12. Kclompok Kerja adalah individu/orang dalam Gerakan Jam W^ ib BeUyoryang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB l[

RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati tenfang Gerakan Jam Wajib Belajar Malam Hari Efektif adalah : 1. Upaya yang d i lakukan dalam rangka mendukung Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDj Kabupalen Subang Tahun 2014-2018, Pada Misi IV, yakni meiAiijudkan kualitas sumber daya manusia yang beri lmu, religius dan berbudaya;

2, Pedoman yang membcrikan arahan bagj pihak-pihak lerkait dalam rangka pelaksanaan Gerakan Jam Wajib Belajar Malam Hari Efektif.

Page 7: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

BAB I I I

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1) T u j u a n penctapan pe ra tu ran i n i adalah sebagai a c u a n da lam penyclenggaraan w a k i u b e l t e r c fek i i f bagi pescr la d i d i k d a n masyarakat .

(2) Sasaran Cicrakan J a m Waj ib Belajar MaJam H a r i E fckt i f ada lah Peserta D id ik .

BAB IV

PEDOMAN DAN STRUKTUR PELAKSANAAN

Pasal 4

(1| Pedoman P d a k s a n a a n Gerakan J a m Waj ib Belajar Ma lam H a r i E fckt i f t c r c a n l u m da lam Lamp i ran Peraturan i n i .

(2) S t r u k l u r Pelaksana ada lah Kc lompok Kei ja Gerakan J a m Wajib Belajar Ma lam Har i E fekt i f t e r c a n l u m da lam Lamp i ran Peraturan ini.

(3) Lamp i ran sebagaimana d i m a k s u d da lam a3^t j l ) d an (2} m e r u p a k a n bag ian yang t i d a k t c rp i s ahkan dar i Peraturan i n i .

B A B Y

PEMBJAYAAN

Pasa lS

Segala biaya yang t i m b u l d a r i keg iatan Pe laksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam H a r i Efekt i f d i b ebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dac rah Kabupaten d a n sumber l a i n yang sah dan l i d a k meng ika t .

BAB V I

PENGENDALIAN DAN EVALUASl

Pasal 6

(1) Pemer in iah Dacrah m e l a k u k a n pengendal ian dan evaluasi t e rhadap pe laksanaan Gerakan J a m Waj ib Belajar M a l a m Har i Efekti f .

Page 8: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

ttd

ttd

Page 9: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

L A M P I R A N I : P E R A T U R A N B U P A T I S U B A N G

N O M O R : : 2 3 T A H V M

T A N G G A L ; 2 - ^ Jor^i ^.c^is T E N T A N G ; G E R A K A N J A M W A J T B B E L A J A R M A L A M

H A R I E F E K T J F

P E D O M A N G E R A K A N J A M WA.JTB B E L A J A R M A L A M H A R I E F E K T I F W A K T U BELA,JAR M A L A M

B A B 1

P E N D A H U L U A K

A. L a t a r B e l a k a n g

Be la ja r m e r u p a k a n sa l ah s a t u t u g a s p o k a k d a r i se t iap i n d i v i d u d a n keg ra ian i n t i d a r i p roses p e n d i d i k a n . K e i e r c a p a i a n proses p e n d t d i k a n m e n e n t u k a n m a s a d e p a n bangsa , negara , d a n i n d i v i d u , P c m a n f a a t a n w a k t u m e r u p a k a n bag ian y a n g sangat p e n t i n g d a i a m bc la jar ba i k d i s c k o l a h m a u p u n d i i u a r s c k o l a h ,

P e n d i d i k a n d i l i n g k u n g a n k e i u a i ^ a a d a l a h y a n g p e r t a m a d a n u t a m a daJam p c m b e n t u k a n k a r a k l c r pese r ta d i d i k . Ke t e rba tasan w a k t u d i s e k o i a h p e r l u d i i k u i i p e m a n f a a t a n w a k t u d i I u a r j a m s c k o l a h , W a k t u be la jar m a l a m m e r u p a k a n w a k t u y a n g sangat t c p a i u n t u k d i m a n f a a t k a n d i l i n g k u n g a n k e l u a r g a , P e m a n f a a t a n w a k t u j a m beia jar m a l a m b c r p e n g a r u h j u g a t e r h a d a p a n p o l a k e h i d u p a n m a s y a r a k a t y a n g k o n d u s i f d a r i segaia a spek idco log i , p o l i t i k , sos ia l , b u d a y a , c k o n o m i , k e a m a n a n .

W a k t u Be ia ja r M a l a m i n i m e r u p a k a n sa l ah s a l u w u j u d d e r a k a n P c m b a n g u n a n P e n d i d i k a n U n t u k Rakya t (GAPURA PERAK) . S e h u b u n g a n d e n g a n i t u , p e m e r i n t a h K a b u p a t e n S u b a n g a k a n m e n g i m p l c m e n l a s t k a n G e r a k a n J a m Waj ib Be ia ja r M a l a m H a r i E f ek t i f d a l a m m e w u j u d k a n peserta d i d i k y a n g m e m i l i k i i l m u p e n g e t a h u a n y a n g b e r k a r a k t e r , m a s y a r a k a t b c r k e m b a n g d e m i k e m a j u a n K a b u p a t e n S u b a n g .

B. Penge r t i an G e r a k a n J a m W a j i b Be ia ja r M a l a m H a r i E f e k t i f

S u a t u g e r a k a n y a n g m c n g h a r u s k a n pese r ta d i d i k u n t u k be ia jar secara p e r o r a n g a n a l a u k e l o m p o k d i b a w a h b i m b i n g a n o r a n g t u a , g u r u , d a n a t a u p e m b i m b i n g y a n g b c r k o m p e t e n d i b i d a n g n y a , d i l a k s a n a k a n d i r u m a h , l e r apa t i b a d a h , P K B M , d a n B a l a i W a r g a d a r i p u k u l 18 .00 W I B a a m p a i d e n g a n p u k u l 2 0 , 0 0 W I B .

C. M a k s u d d a n T u j u a n

P e d o m a n Pe l aksanaan G e r a k a n J a m W a j i b Be ia ja r M a l a m H a r i E f e k t i f i n i d i t n a k s u d k a n u n t u k m e m b e r i k a n a r a h d a n p c t u n j u k y a n g j e l a s bag i p i h a k t e r k a i t d a l a m r a n g k a p e l a k s a n a a n W a k l u Be ia ja r M a l a m sesua i d e n g a n P c t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n y a n g b e r l a k u . A d a p u n t u j u a n n y a a d a l a h m e w u j u d k a n s i n c r g i t a s l a n g k a h a n i a r a P e m e r i n t a h K a b u p a t e n S u b a n g d a n M a s y a r a k a t d a l a m r a n g k a p e l a k s a n a a n G e r a k a n . l a m Wa j i b Be ia ja r M a l a m H a r i E f ek t i f .

Page 10: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Paragraf 3 Bidang Pendapatan !

Pasal 12 (1) Bidang Pendapatan I mempunyai l u g a s pokok

me laksanakan kegjatan-kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah, perhitungan dan penetapan pajak daerah, pengelolaan permohonan angsuran, keberatan dan banding pajak daerah. penyuluhan pajak daerah, p e m e n k s a a n objek, subjek dan wajib pajak daerah, penagihan, pembukuan d a n pelaporan pajak daerah, pemberian denda dan sanksi pajak daerah untuk s e m u a jen i s pajak daerah di luar PBB dan BPHTB dan p e n y u s u n a n laporan pendapatan daerah ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini. Bidang Pendapatan 1 mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Bidang Pendapatan E; b. Penyusunan Perumusan kebijakan teknis dan atau

petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pengelolaan Pajak Daerah diluar PBB d a n BPHTB ;

c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan objek. subjek dan wajib pajak daerah diluar PBB dan BPHTB ;

d. Pe laksanaan perhitungan dan penetapan besarnva pajak daerah diluar PBB dan BPHTB seria mendis t i ibus ikan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak :

e. Pelaksanaan penagihan, p e m b u k u a n dan pelaporan serta pemeriksaan pajak daerah di luar PBB dab BPHTB ;

f. Pengumpulan dan pengolaban data untuk p e n y u s u n a n laporan pendapatan asli daerah ;

g. Pelaksanaan perencanaan dan pengendal ian operasional d I bidang pajak daerah diluar PBB, BPHTB ;

h. Pengumpulan b a h a n untuk pe laksanaan koordinasi , monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah ;

i. Pe laksanaan penyuluhan Pajak Daerah diluar PBB dan BPHTB ;

j . Pe laksanaan koordinasi dengan pihak lain yang berkepentingan ;

k. P e n y u s u n a n laporan basil kegiatan ; 1, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh a tasan ,

(3) Bidang Pendapatan 1, membawahkan : a, Sekai Pendaftaran dan Pendataan ; b, Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran; c, Seks i Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.

Page 11: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Pasal 13

(1) Seksi Pendaftaran dan Pendaraan mempunya i tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pcndataan objek, subjek dan wajib pajak daerah; melaksanakan p e m u l u h a n pajak daerah dan melaksanakan pemeriksaan objek, subjek dan pajak-pajak daerah d i iuar PBB dan BPHTB ;

j2] U n t u k menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d imaksud pada aval (1) datam Pasai i n i , Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunya i fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi pendaftaran dan pendataan;

b. Pelaksanaan pendaftaran objek dan wajib pajak daerah d i iuar PBB dan BPHTB:

c . Pelaksanaan pendataan objek d a n ^ a j i b p ^ a k daerah d i iuar PBB dan BPHTB;

d. Pelaksanaan penvuluhan pajak daerah d i iuar PBB d a n BPHTB;

e. Pelaksanaan pemeriksaan objek. subjek dan waj ib pajak daerah d i iuar PBB dan BPHTB;

f. Penyusunan laporan basi l pelaksanaan tugas seksi pendaftaran dan pendataan;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan u n i t ket ja t e rka i t dalam pelaksanaan tugasnya;

h. Penyusunan laporan hasi) pelaksanaan tugas seksi pendaftaran dan pendataan tugas:

i . Pelaksanaan tugas la in yang d iber ikan oleh atasan.

Pasal 14

(1) Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perh i tungan, penetapan dan pengelolaan angsuran terhadap ketetapan pajak daerah d i luar PBB dan BPHTB:

(2) U n t u k menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d imaksud pada ayat (1| dalam Pasal i n i , Seksi Perhitungan^ Penetapan dan Angsuran mempunya i fungsi

a. Penyusunan rencana kerja kegiatan pada seksi Perhitungan. penetapan dan angsuran ;

b. Pelaksanaan perh i tungan pajak daerah d i iuar PBB dan BPHTB ;

C. Pelaksanaan penetapan pajak daerah d i iuar PBB dan BPHTB;

d. Pendistr ibusian ketetapan p ^ a k daerah kepada wajib pajak ;

Page 12: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perh i tungan dan penetapan pajak daerah d i luar PBB dan BPHTB ;

f. Pengelotaan permohonan angsuran pajak daerah d i luar PBB dan BPHTB :

g. Pelaksanaan koordinasi dengan u n i t kerja terkai t cialam pelaksanaan tugaanya ,

h . Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perhitungan, penetapan dan angsuran ;

i. F*elaksanaan tugas la in yang d iber ikan oleh atasan.

Pasal 15

Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan mempunya i tugas pokok melaksanakan kegiatan penagihan, pembukuan , pelaporan, pemeriksaan dan pengelolaan keberatan pajak daerah d i luar PBB dan BPHTB;

(1) U n t u k melaksanakan tugas pokok sebagairnana d imaksud pada ayat f l ) dalam pasal i n i seksi penagihan, keberatan dan pelaporan mempunya i f u n g s i :

a, Penvusunan rencana kegiaian pada Seksi Fenagihan, Keberatan dan Pelaporan ;

b. Perumusan kegiatan penagihan pajak daerah d i luar PBB dan BPHTB ;

C. Pelaksanaan pembukuan pajak daerah d i luar PBB d a n BPHTB serta pencatatati/pelaporan pendapatan asli daerah la innya ;

d. Pelaksanaan moni tor ing , koordinasi dan evaiuasi pendapatan asli daerah :

e. Pelaksanaan pemenksaan pajak daerah d i luar PBB dan BPHTB ;

f. Pengelolaan permohonan keberatan pajak daerah d i luar PBB dan BPHTB ;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan u n i t kerja terkai t da lam pelaksanaan tugasnj 'a ;

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan;

1. Penyusunan laporan pajak daerah dan pendapatan daerah ;

j. Pelaksanaan tugas l a in vang d iber ikan atasan.

Page 13: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Paragraf 4

Bidang Pendapatan II

Pasal 16

(1) Bidang Pendapatan II memput iya i tugas pokok melaksanakan n m s a n pernerintahan dan tugas pem ban tu an d ib idang pengelolaan pendapatan daerah vang bersumber d a n Pajak B u m ! d a n Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan me l iput i kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian PBB, Penetapan NJOP PBB, Penerbitan dan penvampaian SPPT PBB, serta melaksanakan penagihan pasif/akti f . , j u g a pengelolaan penerimaan dana transfer, baik dar i peiTierinrah pusat m a u p u n pemer in lah p r o v i n s i ;

(2) U n l u k menyelenggarakan tugas pokok sebagaitnana d imaksud pada ayat (IJ da lam Pasal i n i , B idang Pendapatan II mempunya i fungsi :

a. Mempunya i perencanaan kerja vang mengacu pada perencanaan strategi Dinas :

b. Perumusan bahan kebijakan. dan pe tun juk teknis pengelolaan PBB, BPHTB dan Dana Transfer ;

c. Melaksanakan pengelolaan PBB. BPHTB dan Dana Transfer ;

d . Melaksanakan pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan da lam rangka penyusunan r u m u s a n dan langkah strategi penerimaan PBB dan BPHTB ;

e. Melaksanakan Pengkajian Data dan Informasi Penerimaan PBB, BPHTB dan Dana Transfer ;

r Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / u n i t kerja l e rka i t dalam rangka pelaksanaan proses penerimaan d a n pert imbangan dar i pemer in lah Pusat dan Propinsi vang menjadi hak Daerah ;

g- Pelaksanaan koord inas i dengan instansi / Uni t Kerja terkai t/ PPAT/Bank Pembavaran da lam rangka pelaksanaan Intensif ikasi dan Ekstensif ikasi Pajak B u m i dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |BPHTB), DanaTrans ier ;

h . Penyusunan laporan bas i l pelaksanaan tugas ;

i . Melaksanakan tugas tugas la in sesuai dengan kebi jakan Atasan.

(3| Bidang Pendapatan Ik membawahkan :

1. Seksi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;

2. Seksi F^ngolahaan data dan Informasi . PBB d a n BPHTB;

3. Seksi Penagihan PBB, BPHTB dan Dana Transfer.

Page 14: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Pasal 17

(1) Seksi Pendataan dan Penilafan PBB dan BPHTB mempunya i tugas pokok melakaanakan urusan pemenntahan d i b idang fntensif lkasi dan EkstensiRkasi potens; Fajak B u m i dan Bangunan dan BPHTB me l iput i fasil itasi pelaksanaan Pendataan. Penilaian, serta pengolahan hasi l pendataan dan peodaftaran, penyampaian dan pemel iharaan dokumen ;

(2) Un tuk melaksanakan mgas pokok sebagaimana d imaksud pada ayat [1). Seksi Pendataan dan Penilaian mempunva i fungsi :

a. Pelaksanaan peni laian terhadap objek/subjek PBB baik secara ofPicial m a u p u n operasional keiapangan atas permintaan a tau peni laian secara jabatan terhadap wajib pajak yang melakukan transakai mulas i/pemecahan baik sebagian atau penuh ;

Pelaksanaan pendataan dan peni laian terhadap objek/subjek PBB a tau permin iaan m a u p u n peni laian secara jabatan terhadap penggabungan dua objek/subjek PBB menjadi satu hagian penuh :

c. Pembuatan SK NJOP PBB sebelum SPPT T a h u n berjalan t e rb i l ;

d. Pelaksanaan analisa terhadap NJOP/RekJasifikasi dan menyusun DBKB sebagai dasar peni laian dan perh i tungan PBB ;

e. Pelaksanaan Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah atrategis dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB :

f Pelaksanaan Perencanaan^ evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi ;

g, Pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas ket idak sesuaian data lapangan dengan sistcm ;

h , Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / Uni t Kerja t e r k a i t ;

i , Penyusunan laporan hasi l pelaksanaan tugas ;

J. Pelaksanaan tugas la in yang d ibenkan atasan.

Pasal 18

(1| Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB mempunvai tugas pokok melaksanakan u rusan pemer intahan d i b idang penatausahaan penerimaan dan penyajian pengelolaan data PBB, BPHTB ;

(2) U n t u k melaksanakan tugas pokok sebagaimana d imaksud pada ayat ( I ) . Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunva i fungsi :

a. Pelaksanaan pengolahan data, pendaftaran dan penerimaan berkas wajib pajak PBB ;

Page 15: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

b. Pelaksanaan Pengolahan e n t n data terhadap adanya pei-ekaman data PBB terhadap pemutah i ran data dan penghapusan data;

c. Pelaksanaan penetapan ke tela pan sebagai l i ndak l an ju l adanva perubahan dan pcngembangan data PBB dan BPHTB ;

d. Pelaksanaan pemdiharaan ja r ingan dan system [Back Up data) ;

e. Pelaksanaan pelaporan dan peniel iharaan data potensi PBB dan basis data PBB |SISMIOP PBB) ;

f. Pelaksanaan penceiakan massal DHKP dan SPPT PBB aerra Pendistr ibusiannya ;

g. Pelaksanaan pembua ian sal inan SPPT SKP/SPT sebagai Pengganti SPPT yang l usak, h i l ang a i au be lum d i te r ima ;

h . Pelaksanaan Validasi penerimaan pembayaran SSPD (BPHTB );

i . Pelaksanaan perekaman data d a n inpu t data dar i basi l Penerimaan pembayaran PBB ;

j , Pelaksanaan dan menvempumakan basis data PBB dan flPHTB ;

k. Pelaksanaan Koordinasi terhadap PPAT dalant pencapaian penerimaan BPHTB ;

1, Pelaksanaan tugas la in sesuai dengan bidang tugasnya yang d iber ikan oleb Alasan ;

m, Fenyusunan laporan hasi l pelaksanaan tugas,

Pasal 19

(1) Seksi Penagihan PBB, BPHTBDana Transfer mem puny a i tugas pokok melaksanakan urusan pemerinraban d i bidang Penagihan PBB, BPHTB, dan Dana Transfer ;

(2| U n t u k melaksanakan lugas pokok sebagaimana d imaksud pada ayat (1). Seksi Penagihan. PBB dan BPHTB mempunya i fungsi :

a, Pelaksanaan penatausahaan Surat Keputusan keberaian /banding /pengurangan atau pembaralan ketetapan pajak dan Surat Kepulnsan Pengurangan a tau penghapusan sanksi administras i pada seksi penagihan ;

b, Pelaksanaan penagihan pajak semen tara dan sekaligus :

c, Pelaksanaan penghapusan p iu tang pajak ;

d, Pelaksanaan Rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB ;

e, Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencapaian pener imaan PBB dan BPHTB :

Page 16: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

f. Pelaksanaan penyu luhan PBB/BPHTB serta be ru pay a men ingkatkan penerimaan yang bersumber dar i pemer intah Pusat m a u p u n Prop ins i ;

g. Pelaksanaan Pengelolaan, koordinasi dan KonsulTasi terhadap p e n ^ i h a n Dana Transfer Pusat/Propinsi ;

h . Pelaksanaan tugas l a in sesuai dengan bidang tugasnya yang d iber ikan oleh atasan ;

i . Pelaksanaan tugas la in sesuai dengan bidang tugasnya yang d iber ikan oleh Atasan ;

j . Penyusunan laporan hasi l pelaksanaan tugas,

Paragraf 5

Bidang Anggaran

Pasal 20

(1) Bidang Anggaran mempunya i tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, p e rumusan kebi jakan serta penyusunan anggaran daerah ;

(2) U n t u k menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d imaksud pada ayat (1} dalam Pasa! i n i , Bidang Anggaran mempunya i fungsi :

a. Penyusunan program kerja d ib idang penvusunan anggaran daerah ;

b. Penyusunan pe tun juk teknis pembinaan dan b imbingan penvusunan anggaran ;

c. Pemberian pembinaan dan b imbingan teknis penyusunan anggaran SKPD ;

d . Penelitian dan penganalisaan rencana kerja anggaran SKPD ;

e. Pelaksanaan Koordinasi penvusunan anggaran SKPD :

f. Pengelolaan dan pengembangan Si stem Informasi Keuangan Daerah ;

g. Penyebarluasan informasi Keuangan Daerah ;

h- Pelaksanaan koord inas i dengan u n i t kerja terkai t dalam rangka pelaksanaan tugas ;

i , Pelaksanaan tugas la in yang d iber ikan oleh atasan :

j . Penyusunan laporan dib idang anggaran daerah.

(3) B idang Anggaran, membawahkan :

a. Seks: Kebijakan Bidang Anggaran ;

b. Seksi Penyusunan Anggaran ;

c. Sekai In fonnat ika Keuangan Daerah.

Page 17: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Pasa l 21

(1) Seks i Kebi jakan B i d a n g A n g g a r a n m e m p u n v a i t u g a s p o k o k M e n y u s u n P e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g m e l a n d a s i APED ;

(2) U n m k m e n y e l e n g g a r a k a n t u g a s p o k o k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a aya t (1) d a l a m Pasa l ini» Seks i Kebi jakan B i d a n g Anggaran m e m p u n v a i fungsi ; a. P e n y u s a n a n P e r a t u r a n - P e r a t u r a n P roaedeur

B a n t u a n l a innya d a n P e m e r i n t a h D e s a ; b . P e n y u a u n a n S t a n d a r Anal isa Biaya (SAB| ; c. P e n y u s u n a n P e d o m a n P e n y u s u n a n APBD ; d . PenvTJsunan P e r b u p B a n t u a n Sosial d a n H i b a h ; e. P e n y u s u n a n P e r b u p Pe r j a l anan D i n a s ; f. P e n y u s u n a n S i s t e m d a n P r o s e d u r PengeloJaan

K e u a n g a n D a e r a h ; g. P e n y u s u n a n p e r a t u r a n - p e r a t u r a n l a innya y a n g

b e r k a i t a n d e n g a n k e b i j a k a n a n g g a r a n ; h . P e l a k s a n a a n k o o r d i n a s i d e n g a n u n i t ke i j a t e rka i t

d a l a m r a n g k a p e l a k s a n a a n t u g a s ; i. P e l a k s a n a a n t u g a s lain y a n g d ibe r ikan oleh a t a s a n ;

j . P e n y u s u n a n l a p o r a n has i l p e l a k s a n a a n tugaa-

Pasa l 2 2

(1) Seks i P e n y u s u n a n A n g g a r a n m e m p u n v a i t u g a s pokok m e l a k s a n a k a n keg i a t an p e n g u m p u l a n d a n p e n g o l a h a n d a t a a n g g a r a n s e b a g a i b a h a n d a l a m p e n y u a u n a n a n g g a r a n ;

[2] U n t u k m e n y e l e n g g a r a k a n t u g a s p o k o k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d a l a m Pasa l ini, Seksi P e n y u s u n a n A n g g a r a n m e m p u n y a i fungai : a . P e n g o l a h a n d a t a s e b a g a i b a h a n P e n v u s u n a n Pe rda

APBD , b . P e n g o l a h a n d a t a s e b a g a i b a h a n P e n y u s u n a n

P e n j a b a r a n APBD ; c. P e n g o l a h a n d a t a s e b a g a i b a h a n P e n y u s u n a n Perda

P e r u b a h a n APBD ; d. P e n g o l a h a n d a t a s e b a g a i b a h a n P e n y u s u n a n

P e n j a b a r a n P e r u b a h a n APBD ; e. P e l a k s a n a a n Verifikasi RKA .DPA, RKPA d a n DPPA

b e r s a m a TAPD ; f. P e l a k s a n a a n k o o r d i n a s i d e n g a n u n i t kerja t e rka i t

d a l a m r a n g k a p e l a k s a n a a n t u g a s ; g. P e l a k s a n a a n f u g a s - t u g a s lain y a n g b e r k a i t a n d e n g a n

p e n y u s u n a n a n g g a r a n : h . P e l a k s a n a a n t u g a s la in y a n g d i b e r i k a n oleh a i a s a n ; i. P e n y u s u n a n l a p o r a n h a s i l p e l a k s a n a a n t u g a s .

Page 18: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Bidang Keaekretariatan Kecamatan

a. Berkoordinasi dengan personil Kelompok Kerja Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kerurahan dalam peJakHanaan Gerakan .Jam Bclajar MaJam Efcktrf;

b. Menyusun program kei ja pelaksanaan Gerakan J a m Beiajar Malam Efekti f se-Kecamatan yang bc rbubungan dengan fungsi kesekreiar iatan;

c. Mcngkoord in i r pelaksanaan lugas dan fungsi kesckretariatan Gerakan J a m Belajar Malam Efekti f se-Kecamatan;

d. Menyusun dan melaporkan laporan perkembangan pelaksanaan Gerakan Jam Belajar Malam Efektif lugas dan fungsi kesekrctariatan kepada Ketua Keiompck Kerja Kecamatan secara r u t i n ; B idang Keaekretariatan lerd i r i da r i •. Ketua, Waki l Ketua, dan 3 (Liga) orang anggota,

Bendahara Kclompok Kerja Kecamatan.

a. Berkoordinasi dengan personil Kelompok Kerja Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan da lam pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efektif;

b. Menyusun dan Melaksanakan program kerja pelaksanaan Gerakan Jam Wajib Bciajar Malam Har i Efekti f berkeriaan dengan tugas dan fungsi bendahara t ingkat Kecamatan;

c. Mengkoordintr pelaksanaan tugas-tugas bendahara Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efekti f se-Kecamatan;

d. Menyusun d a n melaporkan laporan perkembangan pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efektif bcrkenaan dengan tugas dan fungsi bendahara kepada Ketua Kelompok Kerja Kecamatan secara r u t i n ;

e. Mengkoordinir analisis data dan informasi scbagai bahan pcnyusunan rekomendaai berkcnaan dengan tugas dan fungsi bendahara kepada Kepala Kelompok Kerja Kecamatan terkai t keputusao-kcputusan stratcgis yang ha rus d iambi l o lch Ketua Kclompok Kerja Kecamatan.

Waki l Bendahara Kelompok Kerja Kecamatan.

a. Membanr.u dan berkoordinasi dengan bendahara dalam menyusun dan meiaksanakan tugas dan fungsi bendahara d n g k a l kecamatan;

b. Mengganl ikan bendahara Kelompok Kerja Kabupaten dalam kondis i Bendahara Kclompok Kei ja Kecamatan berhalangan a tau l idak dapat menja lankan lugasnya.

B idang Akademik Kecamatan,

a. Berkoordinasi dengan personil Kelompok Kerja Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kclurahan dalam pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Be l^a r Malam Har i Efekti f t e rka i t pcngkajian dan pengembangan akademik;

b. Menyusun dan Melaksanakan program kerja Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efekti f Kabupaten Subang berkcnaan dengan tugas dan fungsi b idang akademik;

c. Melakukanpengembangan bahan sumber belajar; 6. Membcr ikan rekomcndasi kepada Waki l Ketua Kelompok Kerja Kecamatan

terkai t pengembangan akademik; e. Menyusun dan melaporkan laporan perkembangan bidang akademik

pelaksanaan Gerakan Jam Wajib Belajar Malam Har i Efektif t ingkat Kabupaten kepada Waki l Ketua Kclompok Kerja Kecamatan secara r u t i n ;

f. B idang Akademik Kecamatan terd i r i d a i i : Ketua, Waki l Ketua, dan 3 Itlga) orang a n ^ o t a .

B idang Data dan Informasi Kecamatan.

a. Berkoordinasi dengan personil Kelompok Kerja Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Gerakan Jam Wajib Belajar Malam

Page 19: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Had Efektif t e rka i l pengolahan dan pengumpulan data serta penycbarluasan informasi ;

b- Mcnyusun dan Melaksanakan program kei ja Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efekti f Kabupaten Subang d i t ingka l Kecamatan;

c- Mc lakukan pengolahan data yang d i i e r ima dar i Kelompok Kerja De sa / Ke lu rahan ;

d . Mclaksanakan sosialisasi dan tncmber ikan arahan kepada Kelompok Kerja Desa/Kelurahan terkai t pengumpulan dala pada pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam H a n Efektif;

e. Menycbar luaskan segala informasi tcrka i t pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam H a d Efektif kepada masyarakat mela lui berbagai media informasi ;

f. Member ikan rekomendasi kepada Keiua Kelompok Kerja Kecamatan l e rka i l data/informasi ;

g. Mcnyusun dan melaporkan laporan perkembangan data pelaksanaan Gerakan Jam Wajib Belajar Malam H a d Efektif t ingka l Kecamatan kepada Ketua Kelompok Kerja Kecamatan seeara r u t i n ;

h- Bidang Dala dan Informaat Kecamatan lerd i r i dar i : Ketua, Waki l Ke iua, dan 3 (tiga) o r a n g a n ^ o t a .

Bidang Pcningkalan Peran Scrta Masyarakat Kecamatan.

a. Berkoordinasi dcngan aparat keamanan ncgara, instansi pemcnn lah , lembaga swadaya masyarakat, serta personil Satuan Tugas Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efektif sehubungan dengan pcningkatan peran serta masyarakat;

b. Mclaksanakan program kerja Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efekti f Kabupaten Subang d i t ingkat Kecamatan; Mclaksanakan berbagai upaya dan kegiatan u n t u k meningkackan peran serta masyarakat daiam Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efektif;

d . Membcr ikan rekomcndasi kepada Kclua Kelompok Kerja Kecamatan lerkai t peningkatan peran serta masyarakat;

e. Mcnyusun dan melaporkan laporan pelaksanaan kcgiatan upaya peningkatan peran serta masyarakat t ingkat Kecamatan kepada Ketua Kelompok Kerja Kecamatan sccara r u t i n ;

f. B idang Peningkatan Peran Seria Masyarakat Kecamatan t c rd i r i dar i : Ketua, Waki l Ketua, dan 3 (tiga| orang anggota.

Bidang Moni tor ing Evaluasi Kecamatan,

a. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Kabupaten, Kecamatan dan Dcsa/Kclurahan da lam pelaksanaan pencgakan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efekti f d i masyarakat;

b. Mclaksanakan program kerja Gerakan Jam Wajib Belajar Maiam Har i Efektif Kabupaten Subang d i t ingka l Kecamatan;

c. Mclaksanakan moni tor ing pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efektif d i t ingkat Kecamatan;

d. Membcr ikan rekomendasi/usulan kepada Ketua Kelompok Kerja Kabupaten tc rka i t penerima reward fte pun i shment d i t ingkat Kelompok Kerja Dcsa/Kelurahan;

e. Mclaksanakan pemberian reward dan t indakan pun ishment lerhadap Kfi lompok Kerja Dcsa/Kelurahan yang d iber ikan oleh Ketua Kelompok Kerja Kabupaten;

f. Menyusun dan melaporkan laporan pelaksanaan kegiaian upaya pencgakan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efektif t ingkat Kecamatan kepada Ketua Kelompok Kerja Kecamatan secara r u t i n ;

g. B idang Monitor ing Evaluasi Kecamatan terdir i dar i : Ketua, Waki l Ketua, dan 3 (tiga) orang anggota.

Page 20: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

C. S t r u k l u r K c l o m p o k K e i j a G c r a k a n J a m Wa j i b Be la ja r M a l a m H a n E f e k t i f D i T i n g k a t Desa/ K e l u r a h a n .

PEMBINA

PENANGGUNGJAWAB

KETUA

;: WAKIL KETUA

BENDAHARA

BIDANG AKADEMIK &

DATA/lfVFORMASI

SEKRETARIS

BIDANG RERAN fiKKTA MASYARAKAT

BIDANG PEMBINAAN

Page 21: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Pembina Kelompok Kerja Desa/Kelurahan.

a. Me lakukan pembmaan dan kebi jakan tcntang pelaksanaan Gerakan J a m Belajar Mafam Hari Efekti f Tingkat Desa/Keturahaii . ;

b. Menerima laporan tentang pelaksanaan Gerakan J a m Belajar Malam Har i Efektif T ingka Desa/Kelurahan.

Penanggungjawab Kelompok Kerja Desa/Kelurahan..

a, Me lakukan koordinasi u n i u k pelaksanaan Gerakan J a m Belajar Malam Har i Efekdf Tingkat Desa/Kelurahan.;

b, Mener ima dan membenkan laporan tentang pelaksanaan Gerakan J a m Belajar Malam Har i Efektif T ingkat Desa/Kelurahan.

Ketua Kelompok Kerja Dcsa/Kclurahan,

a. Me lakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja KabupaLen, Kecamaian dan Kelompok Kerja Desa/Keiural ian dalam penegakkan Peraturan Bupat i l en iang Gerakan Jam Wajib Belajar Malam Hari Efektif;

b. Melaksanakan program kerja pelaksanaan Gerakan Jam Wajib Belajar Malam Har i Efektif Kabupatcn Subang d i t ingkat Desa/ Ke lurahan;

e. Mengkoordinir pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Ma lam Har i Efekl i f d i t ingkat Desa/Kelurahan;

d. Mcmbcr ikan daftar usu lan pcngangkatan pcrsoni l Kelompok Kerja t ingkat Desa/Kelurahan kepada Ketua Kelompok Kerja Kecamatan;

e. Member ikan u s u l a n saran d a n rckomendasi kepada Ketua Kelompok Kerja Kecamatan lerkai t hal-hal reknts yang terjadi d i t ingkat Desa/Kelurahan;

f. Menyusun dan melaporkan laporan perkembangan pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efekti f t ingkat Desa/Kelurahan kepada Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan secara r u t i n .

Waki l Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan.

a. Berkoordinasi dengan personil Kelompok Kerja Kabupaten, Kecamatan dan Dcsa/ Kc lurahan dalam pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efektif;

b. Menyusun dan melaporkan laporan perkembangan pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efektif kepada Ketua Kelompok Kei ja Desa/ Kelurahan secara r u t i n ;

c. Mengkoordinir analisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Kepala Kelompok Kerja Kabupaten terkait keputusan-keputusan strategis yang harus d iambi l oleh Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan;

d. Menggant ikan Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan dalam kondis i Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan berhalangan atau t idak dapat menja lankan tugasnya.

Page 22: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Sekretaris Kelompok Kerja Desa/Kelurahan,

a. Berkoordinasi dengan personil Kelompok Kerja Kabupaien, Kecamacan dan Desa/ Kc iurahan dalam pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efektif;

b. Mengkoordinir analisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomcndasi kcpada Ketua Kelompok Kerja Deaa/Kclurahan le rka i t kepu lusan-keputusan stratcgis yang harus d iambi l oleh Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan;

c. Melaksanakan tugas d a n fungsi kcsekretar ia ian bersama bidang kesekretariatan,

Bidang Kesekretariatan Desa/Kelurahan

a. Berkoordinasi dengan personil Kelompok Kei ja Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Gerakan J a m Belajar Malam Efektif;

b. Menyusun program kerja pelaksanaan Gerakan J a m Belajar Malam Efektif T ingka i Desa/Kelurahan yang berhubungan dengan fungsi kesekrecariatan;

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi kesekrctar ia ian Gerakan J a m Belajar Malam Efektif T ingka i Desa/Kclurahan;

d. Menyusun dan melaporkan laporan perkembangan pelaksanaan Gerakan Jam Belajar Malam Efekti f tugas dan fungsi kesekretariatan kepada Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan secara r u t i n :

e. B idang Kesekretariatan Desa/Kelurahan t e rd i r i da r i ; Ketua, W a k i l Ketua, dan 3 (tiga) orang anggota.

Bendahara Kelompok Kerja Desa/Kelurahan.

a. Berkoordinasi dengan personil Kelompok Kerja Kabupaien, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efektif;

b. Menyusun dan Melaksanakan program kerja pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Har i Efekti f bcrkenaan dengan tugas dan fungsi bendahara t ingka ! Desa/Kelurahan;

c. Menyusun dan melaporkan laporan perkembangan pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efektif berkenaan dengan tugas dan fungsi bendahara kcpada Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan secara r u t i n ;

d . Mengkoordinir analisis data dan infortnasi sebagai bahan penyusunan rckomcndasi berkenaan dengan tugas dan fungsi bendaJiara kcpada Kepala Kelompok Kerja Desa/Kelurahan terkait keputusan-keputusan stratcgis yang harus d iambi l oleh Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan.

Waki l Bendahara Kelompok Kerja Dcsa/Kelurahan.

a, Memban iu d a n berkoordinasi dengan bendahara da lam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsi bendahara t ingka i kecamatan;

b. Menggant ikan bendahara Kelompok Kerja Desa/Kelurahan dalam kondisi Bendahara Kelompok Kerja Desa/Kelurahan berhalangan a t au t idak dapat menja lankan tugasnya.

Page 23: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

Bidang Akademik dan Penyebarluasan Data/Jnformasi Dcsa /Kdurahan . a, Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Kabupaten, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Kfektif terkait pcngumpulan data serta pcnyebarluasan informasi;

b, Melaksanakan program kerja Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efeklif Kabupaten Subang di tingkai Desa/Kelurahan;

c- Melaksanakan pengumpulan data kepada masyarakat sesuai dengan arahan Kelompok Kerja Kecamatan;

d. Melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efektif kepada masyarakat melalui bcrbagai media informasi;

e, Membcrikan rekomendasi kepada Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan terkait data/informasi;

r Menyusun dan melaporkan laporan pcrkcmbangan data pelaksanaan Gerakan Jam Wajib Belajar Malam Hari Efektif lingkat Desa/Kcluraban kepada Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan secara rutin:

g- Bidang Akademik dan Pcnyebarluasan Data/Informasi Desa/Kelurahan. terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, dan 3 (dgaj orang anggota.

Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa/Kelurahan. a. Bcrkoordinasi dengan aparat keamanan negara, lembaga swadaye

masyarakat, tokoh masyarakat serta personil Saluan Tugas Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efekdf sehubungan dengan peningkatan peran serta masyarakat;

b- Melaksanakan program kerja Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efeklif Kabupaten Subang di lingkat Desa/Kelurahan;

c, Melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat daiam Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efektif;

d, Memberikan rekomendasi kepada Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan terkail peningkatan peran serta masyarakat;

e, Menyusun dan melaporkein laporan pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan peran sena masyarakat dngkat Desa/Kelurahan kepada Ketua Kelompok Kerja Desa/Kelurahan secara rutin;

f, Bidang Peningkatan Peran Scrta Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari ; Ketua, Wakil Kelua, dan 3 (dga) orang anggota.

Bidang Pembinaan Desa/Kelurahan. a. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Kabupaten, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Gerakan J a m Wajib Belajar Malam Hari Efeklif di masyarakat;

Page 24: Penyelenggara Negara yang Etersih dan Bcbaa dari

ttd