peningkatan daya saing nasional berbasis … · – menjadikan sebagai bagian dari kurikulum ......
TRANSCRIPT
PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL BERBASIS EKONOMI INOVATIF/EKONOMI PEMBANGUNAN KREATIF
Dr. Hadi Supratikta, MM Peneliti Utama Kebijakan Publik
PALANGKARAYA, 03 MEI 2018
65,9% 63,9% 62,5% 61,9% 62,0% 60,8% 59,6% 58,5% 57,3% 56,2%
34,1% 36,1% 37,5% 38,1% 38,0% 39,2% 40,4% 41,5% 42,7% 43,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Advanced Economies Emerging and Developing Economies
Share terhadap PDB Dunia (nominal)
Proyeksi
Negara berkembang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia, dan kontribusi PDB negara berkembang akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan
Sumber: Oxford Economics Model
Sumber: IMF (2016)
Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi >6% pada tahun 2019
GEO-EKONOMI Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Dunia
PENDAHULUAN
ASEAN Economic Community (AEC) 2017
AEC mulai diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2015.
ASEAN AKAN MENJADI PASAR TUNGGAL DAN KESATUAN BASIS PRODUKSI
Sehingga akan terjadi aliran bebas: (1) barang; (2) jasa; (3) investasi; (4) modal; dan (5) tenaga kerja
Perlu Meningkatkan: Awareness Dan Readiness, serta Pemanfaatan Peluang yang Lebih Optimal
Slide - 3
• Edukasi masyarakat tentang peluang AEC: – Menjadikan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan
– Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih terintegrasi dan komprehensif
• Pengembangan AEC Center
• Peningkatan Daya Saing Perekonomian Nasional
• Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia, melalui: pelatihan dan sertifikasi kompetensi
• Koordinasi lintas kementerian dan lintas pusat-daerah yang lebih terstruktur
Langkah-Langkah Khusus telah dilakukan AEC :
ALIRAN INVESTASI LANGSUNG DUNIA AKAN MENINGKAT, TERUTAMA KE NEGARA BERKEMBANG
• Perekonomian dunia diperkirakan akan menunjukkan perbaikan, tetapi masih terdapat risiko penurunan dari kenaikan suku bunga global dan volatilitas potensi aliran modal akibat tapering off AS yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global.
• Aliran Modal Asing ke Negara Berkembang Terus Meningkat Tajam. Seiring dengan terjadinya pemulihan negara-negara maju di tengah penarikan stimulus moneter bertahap yang luar biasa, sehingga kondisi global akan membaik secara signifikan.
Perkiraan Aliran Net Fund Dev Invesment (FDI) tahun 2019
Sumber: Global Oxford Economic Model –Baseline Scenario
Aliran FDI akan meningkat dengan kuat ke negara China, India, Indonesia, Australia, Brazil, Mexico, dan Chili
Slide - 4
DAYA SAING R&D INDONESIA GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT, WORD ECONOMIC FORUM (WEF)
4.3 41
Company spending on R/D
Malaysia 5.2
Thailand 3.9
Philippines 3.6
China 4.3 India 4.0
20 61 75 52 39
Indonesia
Quality of Scientic Research Institutions
Value Rank
Thailand 3.2 Malaysia Indonesia 4.0
4.9 9
4.3 23
3.8 30
3.5 42
24
56
China
India
Philippines
Value Rank
China
India
Philippines
Thailand
Malaysia
Indonesia 4.5
5.3 12
University-Industry Collaboration
Value Rank
4.4 32
3.9 50
3.8 55
4.0 46
30
Salah satu pilar penting untuk meningkatkan daya saing adalah inovasi.
Inovasi didukung oleh beberapa hal antara lain kualitas institusi riset, dana riset, serta kolaborasi universitas- industri
Data Global Competitiveness Report menunjukkan bahwa kualitas institusi riset, dana riset dan kolaborasi universitas-industri Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain seperti Malaysia
PERGESERAN ORIENTASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA
6
1
EKONOMI
PERTANIAN 2
EKONOMI
INDUSTRI
3
EKONOMI
INFORMASI
4
EKONOMI
INOVATIF/ KREATIF
o NOT JUST FUNCTION BUT ALSO . . . DESIGN o NOT JUST ARGUMENT BUT ALSO . . . STORY o NOT JUST FOCUS BUT ALSO . . . SYMPHONY o NOT JUST LOGIC BUT ALSO . . . EMPATHY o NOT JUST SERIOUSNESS BUT ALSO . . . PLAY o NOT JUST ACCUMULATION BUT ALSO . . .
MEANING
Peringkat daya saing Indonesia di Word Economic Forum (WEF) 2017 – 2018, secara global (Global Competitiveness Index) 2017-2018 menempati peringkat ke-36 dari 137 negara. Peringkat ini naik 5 tingkat dibanding peringkat sebelumnya pada posisi ke 41
Keterlibatan Litbang Dalam Siklus Perencanaan Ekonomi Pembangunan Inovatif
7
Perumusan Tujuan
Perumusan Sasaran
Identifikasi Pilihan
Tindakan
Perbandingan Pilihan
Tindakan
Perencanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan
Evaluasi
Perencanaan
Proses Perencanaan Ekonomi Pembangunan Inovatif “Tahapan perencanaan mengcover hampir 60% proses pembangunan”
(Davidson: 1991)
Membutuhkan alur berpikir yang sistematis, pemikiran yang taktis dan inteligen dan didasarkan pada data dan informasi yang akurat.
Keterlibatan Litbang
Posisi Balitbang Kemendagri Dalam Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif (Ekonomi Pemb. Inovatif)
• Jajaran penelitian dan pengembangan memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan
• Selain itu, Balitbang
bertanggung jawab menemukan solusi dan inovasi untuk memperbaiki kinerja Kementerian/Lembaga
Peran dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan
9
UMUM
• Merubah tatanan hidup bernegara secara lebih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya.
KHUSUS
• Mengarahkan agar kualitas kebijakan dan perencanaan program-program pembangunan Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi:
Lebih matang,
Berusia lama,
Relevan dengan kebutuhan setempat, serta
Dapat menyelesaikan isu dan permasalahan yang dihadapai.
Contoh : Peran Litbang Kemendagri
Peran di Awal
Sebagai Input dalam Proses Penyusunanan Kebijakan Strategis
Peran Antara
Memberikan berbagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan yang sedang berjalan
Peran di Akhir
Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan/program dan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kedepan
Contoh Peran Litbang Kemendagri di Berbagai Tahapan Pembangunan
Pera
n d
i Aw
al • Masukan
substantif bidang desentralisasi dan otonomi daerah di dalam Penyusunan RKP, Renja Kemendagri.
• Masukan untuk mengawal implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (penguatan peran strategis Litbang di daerah, kontribusi kebijakan regulasi, kebijakan, dan inovasi di daerah)
Pera
n A
nta
ra • Perbaikan
indikator di dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pera
n d
i Akh
ir • Melihat dampak
(impact) kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
• Misal dampak pembentukan DOB terhadap kesejahteraan masyarakat.
• Dampak Dana Transfer Daerah (Dana Perimbangan, Dana Otsus, dan Dana Penyesuian) terhadap peningkatan PDRB.
Contoh Peran Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Sesuai dengan Visi dan Misi Badan Litbang Kemendagri
Berperan di setiap tahapan kebijakan
Sesuai dengan arahan kebijakan RPJMN, RKP, Renstra Kemendagri, Renja Kemendagri dalam mendukung prioritas nasional
Relevan dengan kebutuhan saat ini dan bisa menjawab permasalah dan tantangan
yang dihadapi
Potret Anggaran Litbang di Indonesia
Negara Persentasi Anggaran
Litbang terhadap PDB
Indonesia 0,08%
Malaysia 0,8%
Singapura 2,6%
Korea Selatan 3,6%
Jepang 3,4%
UNESCO rekomendasi
2%
13
Anggaran Litbang terhadap PDB
Negara Jumlah
Penelitian
Indonesia (57 dari 239)
32.355
Amerika (1) 8.626.193
China (2) 3.617.355
Inggris (3) 2.397.817
Jepang (5) 2.074.872
Singapura (32) 192.942
Malaysia (36) 153.378
Thailand (43) 109.832
Jumlah Publikasi Hasil Penelitian 1996 – 2014 (18 Tahun)
Sumber: SCImago Journal and Country Rank Jumlah dosen/peneliti di PT : 20.492 Jumlah Peneliti dan Perekayasa : 11.234 orang
KAPASITAS RESEARCH & DEVELOPMENT INDONESIA
PENDANAAN
Tabel 1. Gross Domestic Expenditure on R&D (% of GDP) Tabel 2. Sumber dana R&D di Indonesia
Sumber: ACPD,2013 Dibanding negara large developing or newly industrialized lainnya , seperti Brazil, Russia, India dan China, Indonesia menggunakan hanya sebagian kecil dari GDP untuk R&D
Global Rank
Country 2015 2016 2017
1 United States 2,83 2,81 2,8
2 China 1,48 1,55 1,6
3 Japan 3,44 3,47 3,48
4 Germany 2,82 2,85 2,87
5 South Korea 3,36 3,4 3,45
6 France 2,21 2,21 2,24
7 United Kingdom 1,81 1,81 1,84
8 India 0,8 0,85 0,85
9 Brazil 1,1 1,2 1,25
10 Russia 1,03 1,05 1,08
22 Singapore 2,52 2,6 2,65
33 Malaysia 0,64 0,7 0,7
36
Indonesia
0,08
0,08
0,09
Sektor Dana ( Rp Miliar) % of GDP
Pendidikan Tinggi 1,821 0.031
Industri Manufaktur 880 0.017
Pemerintah 2,019 0.036
TOTAL 4,720
Sumber: LIPI, 2016 Sebagian besar R&D Indonesia
0.084
19 90
T im e
% o
f G
DP
Nat io nal
G o v _se ctor
G o v _in stitut io n
H ig he r in stitut io n
In d u st rial se ctor
19 70 19 74 19 78 19 82 19 86 19 94 19 98 20 02 20 06 20 12
0 ,0
0 ,1
0 ,2
0 ,3
0 ,4
S ou rce : data and estimation base d o n In d on e sian scie n ce and te ch n o lo gy in d icato rs, Pap p ip te k-L IP I (2018)
1990
T ime
Perc
e
nt G ov_s ha r e
In d _sh a re
1970 1980 2000 2010
1. “Ekonomi pembangunan di sektor publik dlm perioritas bawah” 2. “belum berhasil membuat kebijakan ekonomi pembangunan
yang merangsang, mendorong dan memacu inovasi”
Tren ds o f R & D a ctivities in Indo nesia (19 6 9-20 13 )
15
0 ,5
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Implementasi Ekonomi Pemb. Memacu Inovasi
Model kebijakan Ekonomi Pembangunan Berbasis Ekonomi Inovatif
Kebijakan Pendidikan
Pengetahuan dan Keterampilan
Kreativitas
Profesionalisme
Kewirausahaan
Kebijakan Ekonomi Makro
Moneter
Fiskal
Perdagangan
Kebijakan Industri
Investasi
Perpajakan - Subsidi
Insentif
Regulasi - Deregulasi
Kebijakan Litbang Kebijakan Daerah
Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan
Kebijakan Ekonomi Inovatif
Perbaikan Bisnis yang Ada
Perkembangan Investasi
Perkembangan Bisnis Pemula yang
Inovatif
Kebijakan Sains Kebijakan Teknologi
Inovasi Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014
Meliputi semua bentuk pembaharuan dlm penyelenggaran Pemeda (pasal 386)
Selain kepala daerah & perangkat daerah, sumber inovasi dapat berasal dari (pasal 388) :
Jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
ditetapkan dengan Perkada
Apabila inovasi gagal, aparatur tidak dipidana (pasal 389) jika inovasi dilakukan
berdasarkan prinsip dan ditetapkan oleh Perkada serta dilaporkan kepada Kemendagri
PP yang mengatur tentang Inovasi Daerah akan dialokasikan ke dalam kegiatan di RKP
2016
Sumber Inovasi Mekanisme
Anggota DPRD Ditetapkan dalam rapat paripurna
ASN Memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah
Anggota Masyarakat Disampaikan kpd DPRD dan/atau Pemda
MENDORONG PELAKSANAAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PEMBANGUNAN BERBASIS INOVASI
PROSES INPUT OUTPUT
1% dari GDP
per tahun
7 Langkah Perbaikan
Ekosistem Inovasi 4 Wahana Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi
7 Sasaran Visi Indonesia 2025
Untuk menunjang
program inovasi
melalui skema 747
diperlukan dana
R&D hingga 1%
dari GDP per tahun
Peningkatan
tersebut dapat
dilaksanakan
secara bertahap
sesuai dengan
daya dukung
pemerintah, BUMN
dan partisipasi
swasta
1. Sistem Insentif dan Regulasi yang mendukung inovasi dan budaya penggunaan produk dalam negeri
2. Peningkatan Kualitas
dan Fleksibilitas perpindahan sumber daya manusia
3. Pembangunan Pusat-
pusat Inovasi untuk mendukung IKM
4. Pembangunan Klaster
Inovasi Daerah
5. Sistem Remunerasi
Peneliti
6. Revitalisasi infrastruktur
R&D
7. Sistem dan Manajemen
Pendanaan Riset yang mendukung inovasi
1. Industri kebutuhan
dasar (pangan, obat-
obatan, energi dan air
bersih)
2. Industri kreatif
(berbasis budaya dan
ICT)
3. Industri berbasis daya
dukung daerah (S & T
Park & Industrial Park)
4. Industri strategis
(pertahanan,
transportasi)
1. Meningkatkan jumlah HaKI dari
penelitian dan industri yang
langsung berhubungan dengan
pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan infrastruktur S&T
berstandar internasional
3. Mencapai swasembada pangan,
obat-obatan, energi dan air
bersih yang berkesinambungan
4. Meningkatkan ekspor produk
industri kreatif menjadi dua
kali lipat
5. Meningkatkan jumlah produk-
produk unggulan dan nilai
tambah industri dari berbagai
daerah
6. Mencapai swasembada produk
dan sistem industri pertahanan,
transportasi dan ICT
7. Mencapai pertumbuhan
ekonomi yang
berkesinambungan,
kemakmuran yang merata, dan
memperkokoh NKRI
Peningkatan Daya Saing Melalui Penguatan Kelembagaan Kelitbangan dan Kesiapan Teknologi
Kekayaan Negara
Ekonomi Pembangunan
Berbasis SDA
Factor Driven Investment Driven Innovation Driven
Ekonomi Pembangunan
Berbasis Inovasi
Ekonomi Pembangunan
Berbasis Industri
Peningkatan Kemampuan Ekonomi Pembangunan
• Sumber Daya Alam
• Labor intensive
• Capital and Technology
• Skilled Labor intensive
• Innovation
• Human Capital intensive
Kompetitif
Komparatif
Keunggulan
Negara
Warisan Ciptaan
"Inovation Hub" Berbasis Ekonomi Pembangunan Inovatif Melalui Peningkatan Sinergitas Para Pihak
12
Demand Side
(Market Pull)
Supply Side
(S&T Push)
Government
Role
CONTOH KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN BERBASIS "INOVATION HUB" KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
Amerika Serikat
Fokus
Pendanaan
Riset Dasar
Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur
Technical Services
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Pemerintah
Industri
Perguruan Tinggi
Lembaga Nasional dan Lab. Nasional
Industri
CONTOH KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN BERBASIS "INOVATION HUB" KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
Jepang
Fokus
Pendanaan
Riset Dasar
Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur
Technical Services
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Pemerintah
Industri
Perguruan Tinggi
Lembaga-lembaga Nasional
(Tsukuba Science Park)
Industri
CONTOH KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN BERBASIS "INOVATION HUB" KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
China
Fokus
Pendanaan
Riset Dasar
Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur
Technical Services
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Pemerintah
Industri
Akademi Sains, Lembaga, dan Lab. Nasional, dan Perguruan Tinggi
Kementerian dan Lembaga-lembaga Provinsi
Industri
BUMN dan BUMD
Joint Venture dan
UKM
Perusahaan-perusahaan Industri
(UKM)
Academic
Sinica
Taiwan
Pemerintah
Industri
Fokus Riset Dasar
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Teknologi Industri Aktivitas
Manufaktur Technical Services
Pendanaan
Perguruan Tinggi
Industrial Technology Research Institute
Seluruhnya Institute for Information Industry (III)
Metal Industry Devpt. Centre (MIDC )
Bio-Technology Devpt. Centre (BDC)
Science based Industrial Park
(Host for Hi-Tech industries)
CONTOH KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN BERBASIS "INOVATION HUB" KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
CONTOH KONSEP EKONOMI PEMBANGUNAN BERBASIS "INOVATION HUB" Kolaborasi antar sektor terkait r&D, inovasi dan industri
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).
Singapura
Fokus
Pendanaan
Riset Dasar
Teknologi Industri Aktivitas Manufaktur
Technical Services
Riset Terapan
Pengembangan Produk & Proses
Pemerintah
Industri
Perguruan Tinggi
(NUS & NTV)
Lembaga Pengembangan
Teknologi Nasional
Science Parks
Perusahaan-perusahaan Multinasional (MNCs)
SUMBER & PENGGUNA DANA LITBANG NASIONAL , LITBANGDA
SUMBER DANA
• APBN/APBD MURNI
• BALITBANG/PUSLITBANG K/L
• APBD PEMPROV / PEMKAB.
• HIBAH PEMERINTAH
• RISPRO LPDP KEMKEU
• RISET SINAS KMRT
• SINERGI/CSR BUMN
• CSR PERUSAHAAN SWASTA/SUMBANGAN MASYARAKAT
PENGGUNA
• BHMN PERGURUAN TINGGI/PTN
• PERGURUAN TINGGI SWASTA/PTS
• PUSLITBANG K/L, BALITBANGDA
• DIVISI RISET K/L, BIDANG LITBANGDA
• DIVISI RISET PERUSAHAAN
• DIVISI RISET BUMN
BAGAIMANA LINK & MATCH, MEKANISME PENDANAAN & IMPLEMENTASI EKONOMI PEMBANGUNAN YG INOVATIF?
SIFAT KHUSUS PENGADAAN : TIPE KONTRAK LITBANG
MARKET PENGADAAN LITBANG BERSIFAT – PRE-KOMERSIAL :
1. DEMAND : SPESIFIKASI KHUSUS / BELUM TERSEDIA UMUM.
SUPPLY : BELUM TERSEDIA DI PASARAN UMUM DAGRI/ SANGAT TERBATAS.
2.
TIPIKAL JENIS PENGADAAN.
1. R&D WORKS : Fasilitas Penunjang
Litbang : Bangunan, Tanah Lokasi Uji.
2. R&D SUPPLIES, produk antara yang disediakan: Bahan dan Material (habis pakai / kadaluwarsa) untuk R&D, pembuatan prototype
WUJUD FISIK BERUPA BELANJA MODAL TETAPI SIFATNYA SEPERTI BELANJA BARANG
3. R&D SERVICES : Man Hour Researcher.
1.
BAGAIMANA MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK IMPLEMENTASI EKONOMI PEMBANGUNAN YG INOVATIF?
PENGADAAN : BARANG YANG DIHASILKAN SEBELUM TAHAP KOMERSIAL MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS (DIBELI)
SYARAT PENGADAAN KHUSUS LITBANG YANG DIDANAI PUBLIK YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. ASPEK BUDGET : JUMLAH KOMITMEN/ALOKASI, MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN. BUDGET.
2. ASPEK HAK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL : HAK & KEWAJIBAN PENELITI.
3. ASPEK LEGAL : “LEGAL WAIVER” UNTUK KEPENTINGAN LITBANG, MISAL MATERIAL B3 DSB.
TERIMA KASIH