pengukuran kinerja keuangan daerah dan …

Vol. 8 No.2 Januari 2018 ISSN: 2087 - 4669

J u r n a l A k u n t a n s i B i s n i s & P u b l i k

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

BERBASIS RASIO PEMERINTAH KOTA MEDAN

Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

Medan City is a metropolitan Municipal Government where its territory has an increasing

number of people every year to confuse the local government in the development of the area. On the

other hand the allocation of available development funds is relatively limited so the government

should be able to facilitate the needs of the community for sustainable development. So the

Government should be able to grow new investment in Medan City through allocation of revenue fund

such as income, debt and expenditure so as to increase economic growth. This research uses LKPD

data of Medan and Medan in figures from 2006 to 2015, then data is processed using SPSS method.

The results of this data analysis can prove that partially Debt Ratio to GDP, Debt Ratio to Local

Revenue, Debt Servica Ratio, Debt Ratio to Local Revenue, Growth Analysis of Spending no effect

and significant to economic growth (GDP in constant price). While the Ratio of Efficiency

Expenditure, Ratio of Regional Expenditure to PDRB partially influence to economic growth (GDP in

constant price). Then Simultaneous Debt Ratio to GRDP, Debt Ratio to Local Revenue, Debt Servica

Ratio, Ratio of Debt to Local Revenue, Expense Growth Analysis, Expense Efficiency Ratio, Ratio of

Regional Expenditure to GRDP affect economic growth (GDP in constant price). With the influence

of 98.50% Debt to GDP ratio, Debt Ratio to Local Revenue, Debt Servica Ratio, Revenue Ratio to

Local Revenue, Growth Analysis of Expenditure, Expense Efficiency Ratio, Local Expenditure Ratio

to GRDP in constant price while the remaining 0.50 % is explained by other factors such as regional

financial dependency ratio, debt growth analysis, revenue and expense realization analysis and other

financial performance ratios. With the management of optimal regional financial performance such

as effectiveness in the use of expenditure and income efficiency can increase economic growth (PDRB

in constant price) in Medan City.

Keywords: Debt, Revenue, Expenditure and GDP Price Constant

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor,

seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja,

dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan

kebijakan ekonomi pembangunan berfokus pada sektor strategis dan potensial pada wilayah baik

sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mewujudkan melalui PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

PerMendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar

memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Menurut Marijana Badun

(2009) mengatakan sistem keuangan memacu pertumbuhan ekonomi dan hal terpenting untuk

mengetahui kapan dan dalam keadaan apa sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada

pertumbuhan ekonomi dan apa yang menentukan efisiensi sehingga pemerintah berperan penting

untuk mengetahui kapan sistem keuangan berubah lebih baik atau buruk.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan

peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Laporan

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja

keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan

kinerjanya di tahun berikutnya. Maka untuk itu pemerintah harus mengetahui apakah dana utang yang



digunakan Pemerintah Kota Medan sebagai belanja daerah dapat memperbaiki prasarana dan sarana

seperti insfrastuktur dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan investasi yang

optimal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sehingga diperlukan alat

pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio utang terhadap PDRB, Pendapatan Asli

Daerah dan Pendapatan Daerah, debt service ratio, pertumbuhan belanja, efesiensi belanja dan rasio

belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh terhadap PDRB dalam harga konstan pada pemerintah

Kota Medan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan dianalisis adalah mencakup komposisi

APBD, baik penerimaan seperti pendapatan, utang dan alokasi belanja. Analisis mengenai penerimaan

daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki

daerah agar dapat menjadi pemasukan daerah. Sedangkan analisis belanja menggambarkan bagaimana

pemerintah daerah melakukan alokasi sumberdaya untuk aktivitas pembangunan dan analisis utang

menjelaskan kemampuan pemerintah mengolah manajeman utang secara baik dimana akan

mempengaruhi kondisi stabilitas makro ekonomi dan faktor eksternal seperti kebijakan fiskal dan

moneter. Manfaat utang dapat juga digunakan dalam memperbaiki struktur neraca, meningkatkan

struktur fiskal, menjaga kesinambungan fiskal serta untuk membiayai investasi pembangunan yang

membutuhkan dana besar sehingga akselerasi pembangunan tercapai. Berdasarkan data yang

diperoleh untuk sementara adalah laporan realisasi Pemerintah Kota Medan bahwa total belanja tahun

2009 sebesar Rp.1.886.588.720.238,68, tahun 2010 sebesar Rp.2.235.195.758.724,49, tahun 2011

sebesar Rp.3.032.799.976.733,88, mengalami penurunan tahun 2012 sebesar

Rp.3.021.172.391.041,67 dan meningkat kembali tahun 2013 sebesar Rp.3.224.449.048.408,88.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB Harga berlaku bahwa setiap tahun mengalami

peningkatan adalah ditahun 2009 sebesar Rp. 33.430.051,02, tahun 2010 sebesar 35.822.224,73,

tahun 2011 sebesar Rp. 38576.234,25, tahun 2012 sebesar Rp. 105.162.000 dan tahun 2013 sebesar

Rp.110.795.420. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan belanja yang semakin meningkat dapat

memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahun bertambah. Sehingga kita akan melihat sejauhmana

kemampuan Pemerintah Kota Medan semenjak Otonomi Daerah dari tahun 1999 yang membuktikan

bahwa daerah tersebut sudah mandiri yaitu dalam memanfaatkan pendapatan, utang dan belanja

memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai aktivitas seperti perbaikan sarana dan

pasarana. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan

Pendapatan Asli Daerah sehingga pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan

kemandirian daerah. Seperti pendapat Magdalena K (2012) bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak

hanya pada indikator keuangan tetapi termasuik indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat

pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Jika sarana dan

prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan

nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan

adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu

produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli

daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh

pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan

ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan,

seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Dan daerah tersebut terhindar dari risiko dalam

pembayaran utang seperti reputasi menjadi turun, risiko ekonomi meningkat sehingga investor

enggan untuk berinvestasi serta mengganggu pertumbuhan ekonomi.

B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah rasio utang terhadap PDRB,

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, debt service ratio, pertumbuhan belanja, efesiensi

belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap

PDRB di Pemerintah Kota Medan?



C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh rasio utang

terhadap PDRB, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, debt service ratio, pertumbuhan

belanja, efesiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial dan

simultan terhadap PDRB di Pemerintah Kota Medan.

D. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih mengharuskan pengguna steakholders harus

dapat meningkatkan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pembangunan ekonomi

merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mencapai kenaikan dari pendapatan perkapita,

penyediaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja yang pada gilirannya

mampu mengurangi angka pengangguran selain itu pembangunan ekonomi juga dapat mengusahakan

pemerataan pendapatan serta dapat mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau

pembangunan dan kemakmuran antar daerah.

Pembangunan ekonomi disuatu daerah merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan

berkesinambungan yang dijalankan secara bersama-sama baik itu pemerintah, masyarakat dan pihak

swasta untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi

dilakukan sebagai langkah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasil outputnya sehingga

menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Jadi berdasarkan konsep perekonomian

terbuka, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan agregat dari konsumsi sektor rumah tangga,

investasi sektor swasta, pengeluaran sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri sektor ekspor-

impor (Y = C + I + G + NX).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan

analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Ada beberapa defenisi

pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang dikemukakan para ekonom dengan menggunakan

sudut pandang yang beragam, tetapi pada dasarnya kesemuanya mempunyai pengertian yang sama.

Salah satu indikator kerbersihan pembangunan ekonomi adalah kenaikan pada Produk Domestik

Bruto (PDB) perkapita. Secara konsepsional pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlangsung

secara terus menerus harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu memecahka

masalah–masalah yang dihadapi seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembangunan.

Karena itu pembangunan ekonomi disamping mengubah struktur produksi nasional dengan cara

merombak PDB kearah yang lebih baik juga harus berupaya merubah distribusi pendapatan nasional

yang semakin merata.

Untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan suatu indikator.

Sadono (2008) menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan

ekonomi yaitu :

a. Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB)

RUTPDRB (X1)

RUTPAD (X2)

DSR (X3)

RUTPD (X4)

APB (X5)

REB (X6)

RBDTPDRB (X7)

PDRB

Dalam

harga

konstan

(Y)



b. Produk Domestik Bruto Perkapita/Pendapatan Perkapita.

c. Pendapatan Per Jam Kerja

B. Laporan Keuangan

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan

daerah dalam pelasanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (budgeting reform)

yang meliputi proses penyusunan, pengesahan dan pertanggung jawaban anggaran. Laporan keuangan

terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah,

paragraf 21). Tujuan Pernyataan Satandar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk

tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan

laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan

pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah

daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar

pemakai (Bastian, 2010).

Dalam Bastian (2010) disebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam

pemerintah daerah adalah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan,

dan untuk mendemostrasikan akuntabilitas entitas untuk sumber daya - sumber daya terpercaya

dengan menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

finansial, bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya, kondisi

finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya, berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas

untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya dan informasi agrerat

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal kas jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan

pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos

aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu

komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran

entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan antara anggaran dan

realisasi menunjukkan tingkat capaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi

Pemerintahan, Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan

terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam

penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang

digunakan dalam pelaporannya.

C. Jenis Laporan Keuangan

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang

meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Aliran Kas, Neraca serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-

finansial (Mardiasmo, 2007), Bastian (2010) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam

suatu set laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan Posisi Keuangan, laporan Kinerja

Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan Realisasi Anggaran, laporan Arus Kas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan

keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan

susunan sebagai berikut ini (Suyono, 2010) adalah

a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-

Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian

target.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi

yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.



d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewwajiban yang timbul sehubungan dengan

pernerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan

basis kas.

f. Formasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan.

g. Daftar dan skedul.

D. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan

berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu, dapat dipahami, relevan,

keandalan dan dapat diperbandingkan (Bastian, 2010). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan

apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi

laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dalam

laporan keuangan pemerintah dikatakan relevan, jika memenuhi kriteria seperti manfaat umpan balik

(feedback value) yaitu Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu, Manfaat prediktif (predictive value) yaitu Informasi dapat membantu

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa

kini, Tepat waktu yaitu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna

dalam pengambilan keputusan dan Lengkap yaitu Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan

selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat

dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi

tersebut dapat dicegah.

E. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip

adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Dalam

penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil

yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaatnya yang

didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan

karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus

dapat menentukan besaran kinerja yang diasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah

atau persentase. Misalkan dalam satu kegiatan target yang akan dihasilkan adalah 100 orang yang

akan terlatih, kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan berapa jumlah yang terlatih, apakah

masih tetap 100 orang, kurang dari 100 orang atau mungkin lebih dari 100 orang.

F. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu

dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan,

dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan

baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang

lalu. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling

banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat

berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan

keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat

dievaluasi kinerja keuagan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu

(Bastian, 2010).

Mengadakan interpretasi atau analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan

sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan

dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan, manajer akan

dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaannya, dan akan dapat



diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai di masa lalu dan masa yang sedang berjalan.

Dengan mengadakan analisis keuangan dari tahun-tahun yang telah lalu dapat diketahui kelemahan

dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian oleh manajemen analisis laporan keuangan

digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi di masa depan dan, yang lebih penting, sebagai

titik awal untuk perencanaan tindakan untuk masa yang akan datang.

G. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan

manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan

bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban

berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja.

Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan

pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah

untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu, pengukuran kinerja juga membantu

warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka

keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu

manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud Pertama, pengukuran

kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja

dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.

Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam

memberikan pelayanan sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk

mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik

dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009).

Manfaat sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009), antara lain adalah

memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen,

memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, untuk memonitor dan

mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan

tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan

hukuman (reward & punishment) secara Objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan

sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan

pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah

kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan

memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara Objektif.

H. Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2009) ada beberapa model rasio yang akan mengukur kinerja keuangan

pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio Utang Terhadap PDRB

Rasio ini membandingkan anatar jumlah total utang pemerintah daerah dengan PDRB setiap

tahunnya. Manfaat rasio ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menganggung beban utang

dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah. Rumus

rasio ini adalah

Rasio Utang terhadap PDRB = Total Utang / PDRB

b. Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total PAD, rasio ini menggambarkan

kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan PAD, jika rasio ini semakin

rendah maka akan semakin baik. Rumus rasio ini adalah

Rasio Utang terhadap PAD = Total Utang / PAD

c. Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah

Rasio ini menjelaskan tentang kinerja pinjaman daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah

dapat mengembalikan pinjamannya kepada para kreditor yaitu pihak eksternal. Rumus rasio ini adalah

Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah = Total Utang Pemerintah Daerah/Total Pendapatan Daerah



d. Debt Service Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman

daerah meliputi pokok dan bunganya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya. Rumus rasio

adalah

DSR = Total pendapatan daerah / Pokok pinjaman + bunga

e. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun

ke tahun. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab

jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal

daerah. Rumus analisis pertumbuhan belanja adalah

Pertumbuhan belanja Thn t = (Realisasi belanja thn t – realisasi belanja thn t-1)/ realisasi belanja thn t-

f. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini membandingkan antara realisasi belanja denganh anggaran belanja. Manfaat rasio

ini adalah untuk mengukut tingkat penghematan anggran yang dilakukan pemerintah. Rumus rasio ini

adalah

Rasio Efisiensi Belanja = (Realisasi Belanja/ Anggaran Belanja) x 100%

g. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio ini membandingkan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah.

Manfaat rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rumus rasio adalah

Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB = Total realisasi Belanja Daerah / Total PDRB

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah hubungan kausal. Pendekatan dengan ruang lingkup

Pemerintah Kota Medan dengan tujuan dapat diketahui kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian dilakukan dengan fakta untuk membuktikan secara

empiris bahwa rasio utang, pendapatan dan belanja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Pemerintah Kota Medan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan dan Kantor Badan Pusat Statistik Kota

Medan. Waktu penelitian direncakan dari 1 bulan setelah pengumuman pemenang hibah

kemristekdikti.

C. Sumber Data Sumber data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan, Medan Dalam Angka.

D. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan, sedangkan sampel dalam

penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berupa Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Medan dari tahun 2006 sampai dengan 2015 sehingga berjumlah 10 unit amatan

analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi

berupa data sekunder meliputi PDRB dalam harga berlaku, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Medan tahun 2006 sampai dengan 2015 serta buku dan jurnal mengenai topik

penelitian.

F. Metode Analisis Data Metodologi digunakan berupa pendekatan analisis kuantitatif yang digunakan untuk melihat

dampak analisis rasio pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan

terhadap PDRB dalam harga berlaku pada Pemerintah Kota Medan, dengan menggunkan pendekatan

Regresi Berganda dimana variabel-variabel tersebut diolah dengan menggunkan program SPSS.

Berikut ini model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:



PDRB = β0 + β1RUTPDRB + β2 RUTPAD + β3 DSR + β4 RUTPD + β5 APB + β6 REB + β7

RBDTPDRB+ e

Keterangan:

PDRB (Y) : Produk Domestik Regional Bruto dalam harga konstan

β0 : Konstanta

β1,2,3,4,5,6 dan 7 : Koefisien Regresi X1.2.3.4.5.6 dan 7

RUTPDRB (X1) : Rasio Utang Terhadap PDRB

RUTPAD (X2) : Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

DSR (X3) : Debt Service Ratio

RUTPD (X4) : Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah

APB (X5) : Analisis Pertumbuhan Belanja

REB (X6) : Rasio Efisiensi Belanja

RBDTPDRB (X7) : Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

e : erorr

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskripsi

Untuk melihat bagaimana perkembangan statistik deskripsi untuk masing-masing varibel

penelitian maka dapat dilihat data sebagai beriktu ini

Tabel 4.1. Perkembangan Rasio kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Sumber : Data Diolah , 2017

Berdasarkan data diatas bahwa PDRB Kota Medan nilai terendah di tahun 2006 sebesar

27.234,45 Milyar dan tertinggi di tahun 2015 sebesar 124.277.480 milyar. RUP (Rasio Utang

terhadap PDRB dalam harga konstan) nilai terendah di tahun 2012 sebesar 411,26 dan tertinggi

ditahun 2007 sebesar 5.687.567. RUTPAD (Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah) nilai

terendah ditahun 2014 sebesar 0,1433 dan nilai tertinggi ditahun 2009 sebesar 0,5584. RUPD (Rasio

Utang terhadap Pendapatan Daerah) nilai terendah ditahun 2011 sebesar 0,0544 dan nilai tertinggi

ditahun 2010 sebesar 0,6085. DSR (Debt Service Ratio) nilai terendah di tahun 2006 sebesar 0 dan

nilai tertinggi ditahun 2015 sebesar 41.697,67. APB (Analisis Pertumbuhan Belanja) nilai terendah

ditahun 2011 sebesar -0,01 dan nilai tertinggi ditahun 2011 sebesar 0,3605. REB (Rasio Efisiensi

Belanja) nilai terendah ditahun 2012 sebesar 0,7381 dan nilai tertinggi ditahun 2012 sebesar 0,8955.

RBDTPDRB (Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB) nilai terendah ditahun 2008 sebesar 47107,82

dan nilai tertinggi ditahun 2007 sebesar 4.744.666.

2. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Normalitas

Dilihat dari grafik histogram menunjukkan data distribusi nilai residual telah berdistribusi

normal. Demikian juga pada norma probability plot, data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonalnya. Begitu pula dengan uji normalitas residual dari uji statistik non-

Tahun PDRB RUP RUTPAD RUPD DSR APB REB RBDPDRB

2006 27.234,45 6067217,00 0,5282 0,1181 0 0,0452 0,8178 4822362

2007 29.352,92 5687567,00 0,5343 0,1016 2915,14 0,0604 0,7945 4744666

2008 31.373.951,99 5302,39 0,4249 0,0921 3207,24 0,0612 0,8313 47107,82

2009 33.430.051,02 6156,66 0,5584 0,11 904,22 0,2765 0,8029 56433,92

2010 35.822.224,73 3959,31 0,2408 0,6085 856,82 0,1848 0,8657 62396,9

2011 38.576.234,25 3876,77 0,1503 0,0544 1349,03 0,3605 0,8955 78831,9

2012 105.162.000 411,26 0,3774 0,1445 900,87 -0,01 0,7381 2864316

2013 110.795.420 2969014,00 0,2727 0,1004 658,71 0,0705 0,7609 2910273

2014 117.528.080 1688267,00 0,1433 0,0491 2851,6 0,1545 0,8048 3167309

2015 124.277.480 189451,00 0,1581 0,5553 41697,67 0,175 0,8001 3519333



parametrik Kolmogorov-Smirnof (1-sampel K-Stest) menunjukkan bahwa model regresi sudah

memenuhi syarat uji asumsi normalitas data.

Sumber: data diolah, 2017

Gambar 4.1 Histogram


Gambar 4.2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov dengan α = 0.05 asymp.Sig =

1.000 > 0.05 sehingga menunjukkan data residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi

asumsi normalitas.

Tabel 4.2. One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 10

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 1.03014563E6

Most Extreme Differences Absolute .112

Positive .102

Negative -.112

Kolmogorov-Smirnov Z .354

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000

a. Test distribution is Normal.




b. Uji Multicollinierity

Tabel 4.3 Collinerity Statistics

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -9.352E7 2.809E7

RUP -.156 1.050 -.021 .081 12.294

RUTPAD 2.521E7 6.852E6 .234 .404 2.474

RUPD 4.747E6 4.938E6 .055 .508 1.970

DSR -53.961 107.528 -.038 .282 3.545

APB 1.332E7 1.077E7 .085 .345 2.897

REB 1.368E8 3.288E7 .348 .234 4.280

RBDPDRB -6.394 1.441 -.703 .065 15.341

a. Dependent Variable: PDRB


Uji multikolinieritas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen pada model. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil uji statistik nilai Tolerance

menunjukkan ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10, dan demikian

juga hasil perhitungan Variance Infllation Factor (VIF) menunjukkan nilai VIF lebih besar dari 10

yaitu variabel RUP, dan RBDPDRB ini disebabkan karena satuan variabel berbeda ada yang ribuan

dan desimal serta kurangnya data sampel penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Grafik scatterplots

menunjukkan titik-titik sudah menyebar secara acak dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak

membentuk pola tertentu yang teratur, yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.


Gambar 4.3. Scatterplot

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel dibawah menunjukkan nilai Durbin Waston sebesar 2.071, nilai ini berada

diantara -2 sampai +2 sehingga hal ini mengindikasikan tidak terjadi autokorelasi.



Tabel .4.4 Uji Durbin Waston


3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan

Tabel 4.5. Uji Simultan ( Uji F)


Dari hasil uji Anova diperoleh F-hitung sebesar 87,103, dengan tingkat probabilitas 0.01.

Dengan demikian disimpulkan, p = 0.000 < α = 0.05, bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio

Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, Debt Servica Ratio, Rasio Utang terhadap Pendapatan

Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap

PDRB berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan).

b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh

secara parsial terhadap pusat pertumbuhan ekonomi (PDRB) . Diperoleh hasil uji coeffisien bahwa

Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, Debt Servica Ratio,

Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Sedangkan Rasio Efisiensi

Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan

ekonomi (PDRB dalam harga konstan).

Tabel 4.6. Uji Parsial ( Uji t) Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -93.520.000.000 2.809E7 -3.329 .080

RUP -.156 1.050 -.021 -.149 .895

RUTPAD 25.210.000.000 6.852E6 .234 3.679 .067

RUPD 4.747.000.000 4.938E6 .055 .961 .438

DSR -53.961 107.528 -.038 -.502 .666

APB 13,320.000.000 1.077E7 .085 1.237 .342

REB 136.800.000.000 3.288E7 .348 4.162 .053

RBDPDRB -6.394 1.441 -.703 -4.436 .047

Model Summaryb

Mod

el R

R

Square

Adjusted

R Square

Std. Error

of the

Estimate

Change Statistics

Durbin-

Watson

R Square

Change

F

Change df1 df2

Sig. F

Change

1 .998

a .997 .985

2.18527E

6 .997 87.103 7 2 .011 2.071

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD,

RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP

b. Dependent Variable: PDRB

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2.912E15 7 4.160E14 87.103 .011a

Residual 9.551E12 2 4.775E12

Total 2.921E15 9

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD, RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP




Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -93.520.000.000 2.809E7 -3.329 .080

RUP -.156 1.050 -.021 -.149 .895

RUTPAD 25.210.000.000 6.852E6 .234 3.679 .067

RUPD 4.747.000.000 4.938E6 .055 .961 .438

DSR -53.961 107.528 -.038 -.502 .666

APB 13,320.000.000 1.077E7 .085 1.237 .342

REB 136.800.000.000 3.288E7 .348 4.162 .053

RBDPDRB -6.394 1.441 -.703 -4.436 .047

a. Dependent Variable: PDRB


Berdasarkan data tabel diatas diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut;

PDRB = - 93.520.000.000 - 0.156 RUP + 25.210.000.000 RUTPAD + 4.747.000.000 RUPD

- 53.961 DSR + 13.320.000.000 APB + 136.800.000.000 REB - 6.394 RBDTPDRB

c. Koefisien Determinasi (R2)

Uji Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan model

dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan nilai Adjusted R

Square bahwa hanya 98,50 % rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli

Daerah, Debt Servica Ratio, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan

Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB dalam harga konstan

sedangkan sisanya 0,50% dijelaskan oleh faktor lain yang seperti rasio ketergantungan keuangan

daerah, analisis pertumbuhan utang, analisis realisasi pendapatan dan belanja dan rasio kinerja

keuangan lainnya.

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi


B. Pembahasan

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan menentukan keberhasilan dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah guna mengukur kinerja keuangan

pemerintah daerah setiap periode. Hal ini berimplikasi pada terpacunya pemerintah dalam

memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah

yang mencakup komposisi APBD dari penerimaan yakni pendapatan, hutang dan alokasi pengeluaran.

Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan rasio Hutang terhadap PDRB, Rasio Hutang

terhadap Pendapatan Asli Daerah, Debt Service Ratio, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Daerah,

Analisis Pertumbuhan Pengeluaran, Rasio Efisiensi Pengeluaran, Rasio Pengeluaran Daerah atas

PDRB telah mempengaruhi pusat pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga konstan) di Pemerintahan

Kota Medan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki Pemerintah Kota Medan untuk

pengeluaran daerah mampu menciptakan investasi di daerah tersebut. Sehingga pengaruh ini dapat

meningkatkan pendapatan daerah itu dan memacu pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga

konstan) di pemerintahan Kota Medan. Sementara itu, secara parsial bahwa Rasio Utang terhadap

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .998a .997 .985 2.18527E6 .997 87.103 7 2 .011

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD, RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP




PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, Debt Servica Ratio, Rasio Utang terhadap

Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan), ini membuktikan bahwa secara otomatis utang

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan tidak langsung merangsang peningkatan pendapatan

daerah karena dalam menumbuhkan investasi atau pusat pertumbuhan itu melalui dengan

memperbaiki infrastruktur pemerintah berupa belanja yang efeknya ke pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja berpengaruh positif sebesar 4.162 secara parsial terhadap

pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan) sehingga Pemerintah Kota Medan selama tahun

2006 sampai dengan 2015 telah benar-benar efesien dalam mengelola belanja untuk biayai

pembangunan daerah nya atau jumlah dana yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah

daerah sudah optimal, sedangkan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh negatif sebesar

– 4.436 secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan), masih adanya

pembiayaan belanja daerah yang belum sesuai dengan perkembangan daerah tersebut menyebabkan

pengaruh yang negatif dalam memperoleh pendapatan karena belanja daerah masih banyak

menggunakan utang serta peningkatan belanja daerah tidak sesuai dengan bertambahnya pertumbuhan

ekonomi sehingga untuk Pemerintah Kota Medan harus lebih optimal dan efektif lagi pengelolaan

keuangan daerahnya dalam menghindari efek dari ketimpangan belanja dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun pemerintah daerah berhasil menggunakan dana hutang dengan membiaya pengeluaran

daerah untuk melakukan investasi dalam meningkatkan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi

meningkat serta kemampuan pemerintah daerah dengan bertanggung jawab dalam membayar

hutangnya.

Disisi lain bahwa hutang digunakan dalam memperbaiki struktur neraca, meningkatkan

struktur fiskal, menjaga kesinambungan fiskal serta untuk membiayai investasi pembangunan yang

membutuhkan dana besar sehingga akselerasi pembangunan tercapai. Negara kita masih mengalami

defesit APBN, dimana untuk menutupinya melalui pembiayaan dengan cara berhutang ke negara lain.

Untuk pemerintah harus bekerja keras dalam mengelola investasi tersebut agar peningkatan

pembiayan yang bersumber dari hutang harus dibarengi dengan optimalisasi belanja sehingga dapat

mendorong pertumhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Tetapi pemerintah Kota Medan belum

efsien peningkatan pendapatannya yang dibiayi dengan hutang sehingga belum ada hubungan yang

optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Masih banyak investasi di Kota Medan belum dikelola dengan

efektif dan efesien, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi karena ini

berhubungan dengan aset Pemerintah Kota Medan yang mempengaruhi perkembangan pembangunan

yang berkelanjutan menuju dan mengahadapi masyarakat ASEAN.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh secara simultan rasio Hutang terhadap PDRB, Rasio Hutang terhadap

Pendapatan Asli Daerah, Debt Service Ratio, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis

Pertumbuhan Pengeluaran, Rasio Efisiensi Pengeluaran, Rasio Pengeluaran Daerah atas PDRB telah

mempengaruhi pusat pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga konstan) di Pemerintahan Kota

Medan. Sementara itu, secara parsial bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap

Pendapatan Asli Daerah, Debt Servica Ratio, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis

Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam

harga konstan. Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB secara

parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan).

B. Saran

Pemerintah Kota Medan lebih ekonomis, efisien dan efektif dalam mengelola keuangan

daerah sehingga pembangunan daerah dapat tercapai. Selanjutnya dalam pemanfaatan Pengeluaran

Daerah yang efektif berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang optimal dan seimbang dengan

penggunaan hutang pada pemerintahan daerah masing-masing dapat berkontribusi positif pada

pendapatan daerah. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengkaji kinerja keuangan Pemerintah

Daerah yang memiliki PDRB tertinggi dan terendah pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Agus Tri Basuki dan Imamudin Y .2015. Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan Eviews 7). Danisa

Media. Yogyakarta.

Bastian, Indra. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI

Ghozali, Imam. 2011. Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17

Semarang. Badan Penerbit Unversitas Diponegoro

Mahmudi. (2009). Analisis Laporan euangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD,

dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik,Yogyakarta:

Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mankiw. (2006). Makro Ekonomi :Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. 2007, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI

Marijana Badun. (2009). Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of

Empirical Evidence. Institute of Public Finance, Zagreb.

Magdalena Kludacz. (2012). Financial dimension of measurement and assessment in the model of

performance card for the hospitals. The College of Economics and Social Sciences in Płock.

Warsaw University of Technology Płock, Poland.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Sukirno, Sadono. (2008). Teori Pengantar Makroekonomi. PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta

Ulum, Ihyahul. (2009). Audit Sektor Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara.

www.medan.bps.go.id

www.pemkomedan.go.id

http://www.medan.bps.go.id/

http://www.pemkomedan.go.id/

pengukuran kinerja keuangan daerah dan …

Documents