penguatan sistem inovasi untuk daya saing bangsa …drn.go.id/files/sp drn 2016 (solo)/sidang pleno...
TRANSCRIPT
09/08/2016 109/08/2016 1DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
PENGUATAN SISTEM INOVASI UNTUK DAYA SAING BANGSA
Surakarta, 9 Agustus 2016
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Dr. Ir. Jumain Appe, M.SiDirektur Jenderal Penguatan Inovasi
Disampaikan dalam Seminar Nasional Dewan Riset Nasional“ Sinergi Pendidikan Tinggi, Riset, dan Bisnis
Melalui Inovasi untuk Daya Saing Bangsa”
09/08/2016 209/08/2016 2DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWACITA)
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
09/08/2016 309/08/2016 3DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
UU 18/2002 memaknai inovasi sebagai “kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan
yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru,
atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk
atau proses produksi”
Sedangkan RUU memaknai inovasi sebagai “kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian,
penerapan dan/atau perekayasaan yang menghasilkan kebaruan dan perubahan yang diterapkan dan
bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya
PENGERTIAN INOVASI
Schumpeter (1947), Inovasi merupakan suatu sumber dari perubahan ekonomi sedangkan inovasiteknologi merupakan suatu sumber dari siklus bisnis. Oleh karena itu, inovasi merupakan fenomenayang terjadi pada satu atau lebih dari lima hal di bawah ini :
– Pengenalan Produk Baru
– Pengenalan Metode Produksi Baru
– Penetrasi Pasar yang Baru
– Menemukan Sumber Baru Suplai Bahan Baku atau Produk Antara
– Implementasi Bentuk Baru Organisasi
09/08/2016 409/08/2016 4DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
09/08/2016 509/08/2016 5DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
STRATEGI INOVASI: Balanced Demand Driven dan Supply Push
Product DevelopmentTecnologyTake to market
Taketo
market
Basic Research
Market identified
Market to be identified
Research grants
Technology grants
Innovation Support: sertifikasi, uji, standarisasi, pilot scale, trial productin, insentif, regulasi
Demand Driven
Supply Push
09/08/2016 609/08/2016 6DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
Nilai Tambah Publik, Akademik, dan
Ekonomi/Bisnis :• Nilai Tambah Akademik• Nilai Tambah Publik• Nilai Tambah Komersial• Dukungan Akademik• Dukungan Pemerintah
Pusat/Daerah• Dukungan Kemitraan Dunia
Usaha
Nilai TambahStrategis
Aspek Kemandirian/Daya Saing:
Nilai TambahPublik, Akademik,
dan Ekonomi/Bisnis
Nilai Tambah Strategis:• Penting Bagi Negara• Menguasai Hajat Hidup
Orang Banyak• Sasaran Pembangunan
(RPJMN dan RPJMD)• Prioritas 9 Program
Nawacita• Daya Dorong Ekonomi
(Nasional dan Daerah)
Kesiapan Sebagai Lini Usaha:• Peningkatan TKDN• Produk subtitusi import• Pemenuhuan kebutuhan nasional atau daerah• Penguasaan teknologi• Ekonomi kerakyatan
SasaranPenguatan Inovasi
Perspektif dalam Pemetaan Sasaran Penguatan Inovasi
• Peningkatan TKDN• Produk subtitusi import• Pemenuhan kebutuhan
nasional atau daerah
• Penguasaan teknologi• Pengembangan ekonomi
kerakyatan
why
how
what
09/08/2016 709/08/2016 7DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KERANGKA SISTEM INOVASI NASIONAL
Potensi Nasional(Litbang, SDA, SDM dll)
Mendorong Kekuatan Ekonomi Nasional.
Inovasi
•Masyarakat•BUMD/BUMN•Investor
•PT•LPNK•Lemlit
•KEUANGAN, BAPENAS•SEKTOR•RISTEKDIKTI•Perindustrian dll
Industri
academia
PENGIKAT(Kebijakan Nasional)
KESAMAAN LANGKAH(INSENTIF)
TRIGGER(INSENTIF)
09/08/2016 809/08/2016 8DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
DEMAND/MARKET
PT
LITBANG:
LPNK/LPK/INTERMEDIASI
KOPERASI
INDUST
RI /
MASYA
RAKAT
BUMN
BUMD
SWASTA
dll
PPBT
SUPRA DAN INFRASTRUKTUR KHUSUSStandar dan
NormaDukungan inovasi
dan bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan dan
Modal Ventura
Sistem Politik
Kebijakan Politik
Kebijakan Sektor
Kebijakan STI
Framework ConditionsKondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/KotaKebijakan Ekonomi
• Kebijakan ekonomi makro• Kebijakan moneter• Kebijakan fiskal• Kebijakan pajak• Kebijakan persaingan• Kebijakan perdagangan
Kebijakan Industri / Sektoral
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum / Dasar
Kebijakan Pendidikan
SDA dan Lingkungan
Budaya• Sikap dan nilai• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan• Kecenderungan terhadap
Inovasi dan kewirausahaan• Mobilitas dan interaksi
STP, TP, SP, TTO dl
PERAN AKTOR-AKTOR INOVASI DALAM SISTEM INOVASI
Catatan : STI = Science, Technology and Innovation
PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
09/08/2016 909/08/2016 9DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KONDISI OBJEKTIF SISTEM INOVASI DI INDONESIA
o Lemahnya Saluran
transaksi dan partnership
o Perbedaan kepentingan
o Hambatan komunikasi
dan fasilitasi (sistem
informasi hasil-litbang
dan informasi clearing
house)
PEMERINTAH
o Rendahnya koherensi
kebijakan antarsektor
o Political Wiil - rendahnya
pemihakan pemerintah terhadap
pendayagunaan hasil litbang
o Kebijakan lembaga & peraturan
anggaran pemerintah tidak
menunjang
o Sedikitnya insentif
pemerintah
INDUSTRI
o Didominasi oleh
perusahaan-perusahaan
dengan permintaan atau
daya serap inovasi rendah
o Mahalnya sarana litbang
o Keterbatasan SDM litbang
LITBANG PEMERINTAH &
PERGURUAN TINGGIo Misi dan kultur lembaga litbang/PT
o Profesionalisme
pelayanan jasa teknologi
o Penelitian tidak sesuai kebutuhan
industri.
o Ketidak jelasan kebijakan pemilikan
HKI/lisensi
o Rendahnya Anggaran Litbang
09/08/2016 1009/08/2016 10DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
PEMERINTAH
INDUSTRI
ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI
Kebijakan alih teknlogi
Kebijakan HKI dan publikasi
Penyelarasan ukuran kinerja
Roadmap kompetensi dan
litbang
Menstimulasi
perkembangan
kemampuan dan
investasi
perusahaan
dalam kegiatan
inovasi
Meletakkan
lembaga litbang
pemerintah &
perguruan tinggi
untuk
memperkuat
daya dukung
inovasi
LITBANG & PT
Memperkuat fungsi,
memotivasi,
menstimulasi,
memfasilitasi, dan
menciptakan iklim yang
kondusif bagi penguatan
sistem inovasi
Lembaga Intermediasi
STP, inkubator, pusat alih teknologi,
pusat promosi iptek, pusat kemitraan,
TTO
Insentif perpajakan Pendampingan kredit perbankan (matching
fund)
Jaminan kredit perbankan (loan guarantee)
Mobilitas Peneliti/Perekayasa/Dosen ke
Industri
Penjaminan Resiko/Asuransi Teknologi
Reward bagi Peneliti/Perekayasa/Dosen
yang bekerjasama dengan industri dalam
komersialisasi KI menjadi produk Inovasi
Sinkronisai & koherensi kebijakan Pelaksanaan UU terkait iptek dan
turunannya Pengarusutamaan iptek Insentif Fiskal & Non Fiskal (Double Tax
Deduction) Pengadaan Pemerintah untuk prekomersial
produk hasil RnD Nasional Pengaturan Royalti atas Paten Domestik Flexibility pendanaan riset, pengembangan
dan inovasi melaui skema Block Grant Harmonisasi Kebijakan Sektoral
09/08/2016 1109/08/2016 11DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
• Mobilitas Peneliti/Perekayasa/Dosen ke Industri• Insentif Fiskal dan Non FiskalDouble Tax Deduction• Pengadaan Pemerintah untuk pre komersial produk hasil RnD
Nasional• Penjaminan Resiko/Asuransi Teknologi• Pengaturan Royalti atas Paten Dalam Negeri• Reward bagi Peneliti/Perekayasa/Dosen yang bekerjasama
dengan industri dalam komersialisasi KI menjadi produkInovasi
• Flexibility pendanaan riset, pengembangan dan inovasi melauiskema Block Grant
• Harmonisasi Kebijakan Sektoral
IMPLEMENTASI PENGUATAN INOVASI
REGULATING
EMPOWERING
EXECUTING
09/08/2016 1209/08/2016 12DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
DAYA SAING
LEMBAGA YANG BERKUALITAS
INOVASI
SUMBERDAYABERKUALITAS
TENAGA KERJA TERAMPIL (SDM PROFESIONAL)
PENELITIAN DAN PENEMBANGAN
IMPLEMENTASI PENGUATAN INOVASI
REGULATING
EMPOWERING
EXECUTING
09/08/2016 1309/08/2016 13DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
IMPLEMENTASI PENGUATAN INOVASI
REGULATING
EMPOWERING
EXECUTING
• Pengembangan/Penguatan unit-unit Intermediasi/ (Technology Transfer Office – TTO): Sentra HKI, Inkubator Teknologi, dll.
• Pengembangan Pusat – Pusat Pelatihan
• Penguatan Standarisasi berbasis hasil RnD Nasional
• Memperkuat kolaborasi dengan BUMN dan Industri sebagaipenggerak inovasi
• Pengembangan Help Desk untuk konsultasi inovasi bagi IKM
• Penguatan kegiatan difusi dan diseminasi; pameran danpromosi; Business Gathering and Matching.
• Pengembangan database dan sistem informasi inovasi untukmempermudah akses informasi iptek bagi industri
• Penguatan Kerjasama Internasional (G to G; B to B)
• Penguatan Lembaga Uji dan Sertifikasi
09/08/2016 1409/08/2016 14DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
Sistem Pendidikan dan Litbang
Perguruan Tinggi: a.l : IPB, Unsoed
Balibangtan (Balai Perbenihan)
Lemlitbang a.l: BATAN, BPPT, LIPI
Sistem Industri
PT Sang Hyang Sri
ASOSIASI PERBENIHAN INDONESIA (ASBENINDO)
Desa Mandiri Benih
Kelompok Penangkar Benih
Swasembada beras (Benih Unggul)Kemtan: 1000 Desa Mandiri Benih, 160 Penangkar Benih
Permintaan (Demand)
Public –private partnership/ Permodalan
Supra- dan Infrastruktur Khusus
PelatihanSertifikasi & standardAlat Produksi &
Pergudangan
Sistem Politik
Dewan Perwakilan Rakyat
Kemenristekdikti
Kemen BUMN
Keme KUMKM
Pemkab/Pemkot
SISTEM INOVASI NASIONAL
BENIH PADI UNTUK SWASEMBADA PANGAN
Kemen Desa dan Daerah Tertinggal
Kemtan
BUM Desa/ Rakyat
Framework ConditionsKebijakan sertifikasi/
standardisasi
Kebijakan alih teknologi(misal mobility SDM Iptek)
Kebijakan perizinan
Kebijakan impor Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa
Kebijakan Pelepasan Varietas
PT BLST
Kebijakan litbang
Kebijakan investasi
09/08/2016 1509/08/2016 15DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
Sistem Pendidikan dan Litbangyasa
Pendikian dan Pelatihan Profesi
ITS, PPNS
BPPT
Sistem Industri
PT. PAL
Galangan Kapal
PPBT
IntermediariesNASDEC
Kapal Pengangkut Ikan
Permintaan (Demand)
Framework ConditionsKondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
PerbankanModal Ventura
Supra- dan Infrastruktur KhususHKI danInformasi
Dukungan Inovasi dan Bisnis
BKI, BSN
Catatan : STI = Scince, Technology and Innovation
PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
Budaya• Sikap dan nilai• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan• Kecenderungan terhadap
Inovasi dan kewirausahaan• Mobilitas dan interaksi
Kebijakan Ekonomi• Kebijakan ekonomi makro• Kebijakan moneter• Kebijakan fiskal• Kebijakan pajak• Kebijakan perdagangan• Kebijakan persaingan
Kebijakan Industri / Sektoral
Kebijakan Keuangan
Sistem Politik
PP RI No. 51tahun 2002 Tentang Perkapalan
Kemenhub
KKP
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum / Dasar
Kebijakan Pendidikan
SDA dan Lingkungan
SISTEM INOVASI NASIONAL KAPAL PENGANGKUT IKAN
09/08/2016 1609/08/2016 16DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
Sistem Pendidikan dan Litbang
Perguruan Tinggi, al.: UGM
Lembaga Pengujian
Lembaga Litbang al: Pusat Hepatika
Sistem Industri
PT Swayasa Prakarsa
PT Kimia Farma)Iembaga Inkubator
Kemandirian Alkes(Kemkes-Rumah Sakit, Puskesmas )
Permintaan (Demand)
permodalan
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Serifikasi & standardAlat ProduksiPelatihan
Sistem Politik
Dewan Perwakilan Rakyat
Kemristekdikti
Kementerian BUMN
Pemkot/Pemkab
SISTEM INOVASI NASIONAL
ALAT KESEHATAN UNTUK KEMANDIRIAN
Pemprov
Kemkes
PT Phapros
Industri bahan baku & pendukung
Framework ConditionsKebijakan sertifikasi/
standardisasi
Kebijakan alih teknologi misal: mobility SDM Iptek
Kebijakan perizinan
Kebijakan impor Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa
Kebijakan distribusi
Kebijakan litbang
Kebijakan investasi
09/08/2016 1709/08/2016 17DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI