penguatan pemerintahan desa
Upload: pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl
Post on 25-Jul-2015
946 views
TRANSCRIPT
DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHANDIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESADEPARTEMEN DALAM NEGERI
1.1. OTONOMI ASLIOTONOMI ASLI2.2. URS KAB/KOTA DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESAURS KAB/KOTA DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA
3.3. TUGAS PEMBANTUANTUGAS PEMBANTUAN4.4. TUGAS – TUGAS LAINTUGAS – TUGAS LAIN
1.1. KEWENANGAN MEMUTUSKANKEWENANGAN MEMUTUSKAN2.2. DEMOKRATISASI MSYDEMOKRATISASI MSY3.3. INISIATIF PRAKARSAINISIATIF PRAKARSA4.4. SEMUA INSTITUSI BERFUNGSISEMUA INSTITUSI BERFUNGSI5.5. KEB. LOKAL TERAKOMODIRKEB. LOKAL TERAKOMODIR6.6. PRODUK HUKUM TINGGIPRODUK HUKUM TINGGI
IMBRUMAH DESA
PASAR DESA
IJINGALIAN C
TUJUANWISATA
PEDESAAN
PEMBERSIHANJALAN-JALAN
KAB/TEPI SUNGAI
SURAT KENAL
LAHIR, dsb.
PENGATURANTATA
PEMUKIMAN
PENGELOLAANHUTAN DESA
(POSITIVE LIST KEWENANGAN, LIHAT PD PERMENDAGRI NO. 30 TAHUN 2006) JUMLAH URUSAN YANG DISERAHKAN TERGANTUNG KESEPAKATAN KAB/KOTA DGN DESA
PRODUK HUKUM DESA (PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2006) SUMBER PENDAPATAN BARU BIAYA DI KAB/KOTA – DIALIHKAN KE DESA
Langkah Langkah :1. Inventarisasi Kew.
2. Penetapan Kew yg diserahkan.
3. Penetapan Perda Kab/Kota.
4. Perumusan Sarana-Pembiayaan dan Capacity Building.
5. Sosialisasi – Pemdes.
6. Kesediaan Pemdes Dalam Perdes
Positif List
Ktr
Biaya
Dll
7. Penyerahan Urusan
1.1. PENDAPATAN ASLIPENDAPATAN ASLI2.2. PENDAPATAN SBG AKIBAT PENYERAHAN OTONOMI KAB/KOTAPENDAPATAN SBG AKIBAT PENYERAHAN OTONOMI KAB/KOTA
3.3. BAGIAN DARI PAJAK/RETRIBUSIBAGIAN DARI PAJAK/RETRIBUSI4.4. BAGIAN DARI DANA PERIMBANGANBAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
5.5. BANTUAN PEM. PROP/KAB/KOTABANTUAN PEM. PROP/KAB/KOTA6.6. PENDAPATAN LAINPENDAPATAN LAIN
1.1. PROGRAM LOKAL DIBIAYAI PEMDESPROGRAM LOKAL DIBIAYAI PEMDES2.2. BIAYA PENYE. PEMDESBIAYA PENYE. PEMDES3.3. KEDUDUKAN KEU. KADES/PERANGKATKEDUDUKAN KEU. KADES/PERANGKAT4.4. MEMBUKA LAPANGAN KERJAMEMBUKA LAPANGAN KERJA5.5. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKALPENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL6.6. PEMBERDAYAAM MSY/PARTISIPASIPEMBERDAYAAM MSY/PARTISIPASI
PENDAPATAN ASLI DESA PENDAPATAN SBG AKIBAT PENYERAHAN OTONOMI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KAB/KOTA (10%)
UTK DESA ( ALOKASI DANA DESA ) BANTUAN PEM, PEM PROP / KAB / KOTA HIBAH DAN BANTUAN PIHAK KETIGA PINJAMAN, DLL
BIAYA OPERASIONAL BIAYA APARATUR BELANJA PUBLIK BELANJA PEMBERDAYAAN MSY
30 %
70 %
ADD
BIAYA PERBAIKAN SARANA PUBLIK DALAM SKALA KECIL PENYERTAAN MODAL USAHA MASYARAKAT MELALUI BUMDesa BIAYA UNTUK PENGADAAN KETAHANAN PANGAN PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PERBAIKAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DSB YG DIANGGAP PENTING
APBDES GAMBARAN RENC. PEMDES SETIAP TAHUN ANGGARAN YG MENCAKUP SELURUH PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
STRUKTUR APBDES
PENERIMAAN :SISA PERHITUNGAN TAHUN LALUPENDAPATAN ASLI DAERAHPENDAPATAN DARI OTONOMI KAB YG DIATUR DESABAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSIBAGIAN DARI DANA PERIMBANGANBANTUAN PEM. PUSAT/PROP/KAB/KOTAPENDAPATAN LAIN
PENGELUARAN :BELANJA APARATUR DAN BPDBELANJA PEMERINTAHANBELANJA BARANGBELANJA PUBLIK DAN PEMB. MASY.BELANJA LAIN
1. AkumulasiDana
2. Dana ADD yg diterimaDesa
3. Perencanaan
PenggunaanADD
4. BIN - WAS
Dibagi rata I 60%Sisanya 40% dibagi-bagi Desa miskin, terpencil, partai, pendidikan rendah, kesehatan, dsb
70% Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat
30% untuk biaya aparatur, operasional, administratif
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Lembaga Kemasyarakatan
Tem Kab/Kota(Pemda – Organisasi Lain)
Tem Fasilitator Kecamatan (Camat – Masy)
Masyarakat
Evaluasi keberhasilan oleh Camat
Pelaporan – Administratif
Pasal 27: Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangakat Desa diatas atau sejajar UMR
Penghasilan Tetap : beban APBD Kab/Kota (DAU) Tunjangan lainnya : beban APBD Desa
PENGISIAN JABATAN SEKDES DARI PNSPENGISIAN JABATAN SEKDES DARI PNS
1.1. PELAYANAN YANG KONTINIU/JAM-KERJAPELAYANAN YANG KONTINIU/JAM-KERJA2.2. TERTIB ADM. KEUANGAN DAN ORGANISASITERTIB ADM. KEUANGAN DAN ORGANISASI 3.3. FASILITASI PERDES, PERT KADES DAN KEPRES FASILITASI PERDES, PERT KADES DAN KEPRES 4.4. FASILITASI RENCANA PEMBANGUNANFASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN5.5. MEMUDAHKAN PENGAWASAN TEKNIS PEMERINTAHANMEMUDAHKAN PENGAWASAN TEKNIS PEMERINTAHAN6.6. PROGRAM PEMB. KANTOR PEMERINTAHAN DESAPROGRAM PEMB. KANTOR PEMERINTAHAN DESA
Sekdes diisi PNS Dengan syarat sbb: Pengetahuan/Pengalaman Teknis
Pemerintahan Pengetahuan Administrasi dan Administrasi
Keuangan Pengetahuan Perencanaan dan Pembangunan Kemampuan Koordinasi Penyusunan
Peraturan Memahami SOS BUD
Sekdes PNS diangkat SEKDA a.n. Bupati/Walikota
PROGRAM MENGANGKAT SEKDESYG ADA SEKARANG MENJADI PNS:
Yang sudah jadi Sekdes sebelum tanggal 15 Oktober 2004 dan masih menjabat hingga saat ini
Diangkat sesuai Pendidikannya Tidak lebih berusia 51 tahun
1. Yang tidak memenuhi syarat,
selambat-lambatnya 6 (Enam) Bulan diberhentikan – diisi dari PNS yang ada
2. Diberi Pesangon : 1 s/d 5 Tahun : 5 Juta
Selebihnya 1 Juta Per Tahun
Beban : APBD
1.1.LEGISLASILEGISLASI2.2.ASPIRASIASPIRASI
3.3.PENGAWASAN KINERJAPENGAWASAN KINERJA
SEBAGAI AKIBAT I DAN IISEBAGAI AKIBAT I DAN II1.1.MENETAPKAN PERDESMENETAPKAN PERDES2.2.MEMBAHAS APB DESA – REN BANGMEMBAHAS APB DESA – REN BANG3.3.KADES BERTANGGUNG JAWAB KPD BUPATI MELALUI CAMATKADES BERTANGGUNG JAWAB KPD BUPATI MELALUI CAMAT4.4.KET. PERATANGGUNG-JAWABAN KADES PD BPDKET. PERATANGGUNG-JAWABAN KADES PD BPD5.5.PENGAWASAN KINERJA KADESPENGAWASAN KINERJA KADES
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESAKEDUDUKAN
FUNGSI
KEANGGOTAAN
1. LEGISLASI (MENETAPKAN PERDES BERSAMA KADES)2. PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MSY3. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDES
SYARAT ANGGOTA:WAKIL PENDUDUK DESA (KETERWAKILAN WILAYAH,KETOKOHAN/KEPEMUKAAN/PROFESI)PENETAPAN ANGGOTA:DITETAPKAN DENGAN CARA MUSYAWARAH DAN MUFAKATJUMLAH:5 – 11 ORANG (SESUAI LUAS WIAYAH, JUMLAH PENDUDUK, KEMAMPUAN KEUANGAN DESA)MASA JABATAN:6 TAHUN (DAPAT DIANGKAT/DIUSULKAN KEMBALI UNTUK 1 (SATU) KALI MASA JABATAN BERIKUTNYA).PIMPINAN BPD: 1 ORG KETUA, 1 ORG WAKIL KETUA, 1 ORG SEKRETARISHAK ANGGOTA: (ADA 5)KEWAJIBAN ANGGOTA: (ADA 8)LARANGAN: (ADA 5)
WEWENANG BPD (ADA 6) HAK BPD (ADA 2)
RAPAT BPD 1. QUORUM: 2/3 ANGGOTA HADIR.2. KEPUTUSAN: ½ DARI JUMLAH ANGGOTA YG HADIR + 1.
KEUANGAN 1. DARI APBD-DESA2. SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA
KADESKADESDAN DAN
PERANGKAT DESAPERANGKAT DESA
PROGRAM YG PROGRAM YG DIBIAYAI OLEHDIBIAYAI OLEHDESA SENDIRIDESA SENDIRI
PROGRAM YGPROGRAM YGDIUSULKAN UTKDIUSULKAN UTKDIBIAYAI OLEH DIBIAYAI OLEH PEM. ATASNYAPEM. ATASNYA
LKMD/LPMLKMD/LPM LEMBAGA LEMBAGA KEMASYARAKATANKEMASYARAKATAN
LAINLAIN
BADAN BADAN PERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATAN
DESADESA
MASYARAKATMASYARAKAT
Perencanaan Pembang. Desa (PPD) = satu kesatuan dlm perencanaan pembang. Daerah
PPD disusun scr partisipatif oleh PEMDES melibatkan BPD, Lembaga Kemasy. & Masy
PPD disusun scr partisipatif oleh PEMDES melibatkan BPD, Lembaga Kemasy. & Masy
PPD disusun scr berjangka meliputi : RPJMD untuk jangka 5 th ditetapkan dg Perdes RKP untuk jangka 1 th ditetapkan dg Kep. Kades
Penyusunan PPD didsrkan pd data/informasi yg akurat : Penyelengg. PEMDES Organisasi & Tata Kerja PEMDES Kemampuan keuangan desa & profil desa Informasi lain berkaitan dg pemberdayaan masy.
Dlm pelaks. PPD dpt dilakukan mll kerjasama antar desa & kerjasama dg pihak ketiga
TUGAS TUGAS PEMDESPEMDES
MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMDES BERDSRKANKEGIATAN YG DITETAPKAN BERSAMA DGN BPD
MENGAJUKAN RENCANA PERATURAN DESA
MENETAPKAN PERATURAN DESA
MENGAJUKAN RENCANA APBDesa
MEMBINA KEHIDUPAN MSY DESA
MEMBINA PEREKONOMIAN DESA
MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESASECARA PARTISIPATIF DAN SWADAYA MASYARAKAT
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MENJALIN HUB. KERJA SAMA DGN MITRA PEMDES
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DESA
DAN SEBAGAINYA
PEMDESPEMDESMELAKUKAN HUB. MELAKUKAN HUB.
KOORDINASI DGN APARAT KOORDINASI DGN APARAT DAN LEMBAGA LAINDAN LEMBAGA LAIN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
LKMD/LPM
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
RT/RW
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA(KARANG TARUNA, LMBG KEAGAMAAN, DSB)
TOKOH MSY
MERUMUSKAN PROGRAM DAN SKALA PRIORITAS
MEMBINA PARTISIPASI MSY / GOTONG ROYONG MSY
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN MSY
1. BPD
2. RT/RW
3. PKK
4. LKMD/LPM
5. KARANG TARUNA
6. LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA
BID. LEGISLASI BID. PENAMPUNGAN ASPIRASI PENGAWASAN KINERJA
MEMBANTU PEMDES DLM MELAKUKANPELAYANAN FUNGSI PEMDES
MEMBERDAYAKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA(KES-PENDIDIKAN-KB-LINGKUNGAN-DSB)PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG KELAURGA
PERUMUSAN PROGRAM, PELAKSANAAN DANPENGAWASAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH DESA DAN BPD
PEMDES KADES DAN PERANGKAT DESA
PERANGKAT DESA SEKDES PNS DIANGKAT SEKDES A.N. BUPATI PERANGKAT DESA LAINNYA DIANGKAT OLEH KADES
MATERI YANG PERLU DIATUR THP PERANGKAT DESA USIA MIN DAN MAX DPT DIANGKAT JADI PERANGKAT DESA KEWAJIBAN DAN LARANGAN THP PERANGKAT DESA KEDUDUKAN KEUANGAN MEKANISME KERJA DAN PERTANGGUNG-JAWABAN
TUGAS DAN WEWENANG SERTA LARANGAN THP KADES
6 BULAN SESUDAH ADA PEMBERITAHUAN OLEH
4 BULAN SEBELUM, BPD MEMPROSES PILKADES DENGAN PEMBENTUKAN PANITIA
“PILKADES” BEBAN APBD KAB/KOTA
PERSYARATAN KADES:ADA MUATAN LOKALYG SUDAH 2 KALI MENJABAT KADES TIDAK BISA DICALONKAN KEMBALI
KEPALA DESA TERPILIH 15 (LIMA BELAS) HARI SESUDAH DITERIMA BA PEMILIH DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PENGESAHAN
15 HARI SETELAH SK HARUS DILANTIK
1. PENGEMBANGAN DESA
Dilakukan bila sdh ada hambatan dalam management dan Span of Controll
KRITERIA TEKNIS : Jumlah Penduduk Potensi Sarana dan Prasarana Pembiayaan
Untuk Indonesia yg ada: - Provinsi - Kabupaten Batas desa umumnya memakai Batas Alam. Byk berubah : - Akibat Alam - Pemekaran Desa yg tdk jelas batasnya TP. ada program Pemetaan Batas Desa: (100 Juta) KEGIATAN: Inventarisasi dasar hukum, kebiasaan, koordinasi desa bertetangga, membangun kesepakatan antar desa membuat patok, sketsa peta
2. BATAS DESA
Peraturan Desa
Peraturan Kepala Desa
Keputusan Kepala Desa
Otonomi Desa
Peraturan pelaksanaan PERDES atau ditugaskan Peraturan yang lebih tinggi
Yang bersifat menetapkan
Tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi
Uji Publikasi menampung aspirasi masyarakat
Penyusunan Perda oleh Bupati/Walikota
Dimuat dalam Berita Daerah oleh SEKDA
ASAS :
PRODUK HUKUM DESA
1.1. Psl.4Psl.4 P3 DesaP3 Desa2.2. Psl.5Psl.5 Perubahan Status D/K Perubahan Status D/K 3.3. Psl.9Psl.9 Penyerahan kewenangan desaPenyerahan kewenangan desa4.4. Psl.13Psl.13 Penyusunan Org&Tata kerja PemdesPenyusunan Org&Tata kerja Pemdes5.5. Psl.17Psl.17 Tata cara pengangkatan Penjabat KadesTata cara pengangkatan Penjabat Kades6.6. Paragraf 2Paragraf 2 psl.208 UU 32/2004 tugas & kewajiban psl.208 UU 32/2004 tugas & kewajiban
Kades Kades Perda Perda PP PP7.7. Psl.26Psl.26 Perangkat desa lainnyaPerangkat desa lainnya8.8. Psl.28Psl.28 Kedudukan Keu. Kades & Perangkat desa Kedudukan Keu. Kades & Perangkat desa 9.9. Psl.42Psl.42 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)BPD (Badan Permusyawaratan Desa)10.10. Psl.53Psl.53 Tata cara Pemilihan, pencalonan, pengangkatan, Tata cara Pemilihan, pencalonan, pengangkatan,
pelantikan & pemberhentian Kadespelantikan & pemberhentian Kades11.11. Psl.54Psl.54 Pilkades KhususPilkades Khusus12.12. Psl.62Psl.62 Peraturan desaPeraturan desa13.13. Psl.66Psl.66 Pembangunan desaPembangunan desa14.14. Psl.70Psl.70 Perolehan pajak dan retribusiPerolehan pajak dan retribusi15.15. Psl.72Psl.72 Sumber pendapatan desaSumber pendapatan desa16.16. Psl.74Psl.74 APB DesaAPB Desa17.17. Psl.77Psl.77 Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa18.18. Psl.81Psl.81 Pembentukan & Pengelolaan BUMDESPembentukan & Pengelolaan BUMDES19.19. Psl.85Psl.85 Kerjasama antar desaKerjasama antar desa20.20. Psl.88Psl.88 Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan 21.21. Psl.97Psl.97 Lembaga KemasyarakatanLembaga Kemasyarakatan
MUATAN MATERI PERDA/KDH
PROGRAM NASIONALPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengentasan Kemiskinan: Sisi Peningkatan Ekonomi:
Ekonomi Mikro, Dana Bergulir, BUMDES, Pasar Desa
Prasrana dan Sarana Pedesaan
Capacity Building perangkat Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Pengurangan Beban Pembiayaan Masyarakat:
Kesehatan Kartu Sehat
Pendidikan BOS
Pangan RASKIN
Subsidi Lain yang diubah dgn SLT Bersyarat BLT & SLT
Fasilitasi Sanitasi Air Bersih
Pembangunan Perumahan Rakyat PADAT KARYA
Penanganan semua prog. tsb mendukung PPK dan P2KP sebagai “ PENJURU ” dan memakai Modul ini
PPK Tahun 2006 : 1.704 Kecamatan ( 271Kabupaten )PPK Tahun 2007 : 2.000 KecamatanPPK Tahun 2008 : 3.800 Kecamatan PPK Tahun 2009 : 3.625 Kecamatan
Saat sekarang pola ini akan diintegrasikan dengan sejumlah sektor (Dept.) agar semua program pemberdayaan ini dalam pelaksanaannya searah atau melalui PPK atau P2KP
Program PPK mempunyai prinsip-prinsip:- Memaksimalkan partisipasi masyarakat- Transparansi- Open menu (masyarakat bebas memilih program)- Kompetisi memperoleh dana- Desentraslisasi ke tingkat Kecamatan – Desa- Sederhana dan Implementatif
Kewenangan Dalam Penyusunan dan Pengawasan Perda ttg Desa
PEMERINTAH PROV. : PEMERINTAH KAB/KOTA :
1. Fasilitasi Penyus. Perda Kab/Kota
2. Pengawasan terhadap Perda Kab/Kota
1. Menyusun & menetapkan Perda ttg Desa plg lama 1 th sejak ditetapkan PP 72 Th 2005
2. Perda wajib dilaporkan kpd Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah, plg lambat 14 hari setelah ditetapkan
3. Kab/Kota memfasilitasi (pedoman, bimbingan, supervisi & evaluasi) penyus. Perdes & Peraturan Kades