PENGUATAN POLA PENDAMPINGAN DANPROFIL PENDAMPING IDEAL

PENGUATAN POLA PENDAMPINGAN DANPROFIL PENDAMPING IDEAL

MENYONGSONG UU DESA DAN PP DESAMENYONGSONG UU DESA DAN PP DESA

HADIAN SUPRIATNADIVISI ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

DPN IPPMI

Outline PaparanOutline Paparan

Konteks Kemiskinan

Paradigma masyarakat

desa

Tipe pendampingan

Tipe pemberdayaan

Rekomendasi pendampingan

Tipe perencanaan

pembangunan

PENDAMPINGANPENDAMPINGAN

Upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam menfasilitasi individu/ kelompok/ komunitas untuk Mengembangkan diri mereka, memberikan

ketrampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu menyiapkan kemampuan-kemampuan dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan untuk

masa depan mereka

PENDAMPING PENDAMPING

Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemiteraan, kerjasama dan kebersamaan

tampa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam.

Paradigma Masyarakat Desa

Kapitalis/ Birokrat

PetaniGurem, Bur

uhTani, Buruh

Industri

LapisanAtas

LapisanMenengah

Lapisan Bawah

Sol

idar

itas

Sos

ial

Paradigma Sosialis Paradigma SolidaritasSosial

ParadigmaFungsional

ParadigmaJaringan Sosial

Pemberdayaanuntuk revolusisosial

Pemberdayaan untukkemandirian

Pemberdayaanuntuk kapasitasekonomi

Pemberdayaanuntuk penguatanjaringan

Fasilitasi gerakanprotes

Fasilitasi kelompokmandiri

Fasilitasipenguatan teknis

Fasilitasi jaringansosial, politik, ekonomi

Eksemplar PKI Eksemplar IDT Eksemplar PNPM Eksemplar RPP Desa (?)

Data PNPM dan KemiskinanData PNPM dan Kemiskinan

• Data statistik diperoleh dari web TNP2K:

http://tnp2k.go.id/• Tahun data PNPM bisa berbeda 1 tahun dari data

kemiskinan• PNPM Mandiri Perdesaan

– Cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin– Cenderung meningkatkan persentase penduduk

miskin– Peningkatan dana PNPM Mandiri Perdesaan justru

memiskinan penduduk di seluruh wilayah Indonesia

Mayoritas Pelaksana Proyek Pemberdayaan untuk Infrastruktur 2009-2011 (% Desa)

Mayoritas Pelaksana Proyek Pemberdayaan untuk Infrastruktur 2009-2011 (% Desa)

Mayoritas Pemanfaat Langsung Proyek Pemberdayaan 2009-2011 (% Desa)Mayoritas Pemanfaat Langsung Proyek Pemberdayaan 2009-2011 (% Desa)

Keterpaduan Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan PendekKeterpaduan Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek

Basis UUJangka Panjang

Jangka Menengah

Jangka Pendek

(Tahunan)

UU 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJP (25 tahunan)

RPJM (5 tahunan)

RKP

UU 18/2003: Keuangan Negara

- KPJM (3 tahunan)

Renja

UU 26/2007: Tata Ruang

RTRW (30 tahunan)

- -

UU 6/2014: Desa - RPJM Desa (6 tahunan)

RKP Desa

Keterpaduan Tipe Perencanaan Pembangunan dan Hierarki PerencanaanKeterpaduan Tipe Perencanaan Pembangunan dan Hierarki Perencanaan

Tipe Perencanaan (UU25/2004)

Nasional Provinsi Kab/Kota Desa

PolitisVisi, Misi, Prioritas

Visi, Misi Visi, Misi Visi, Misi

TeknokratisRPJM

NasionalRPJM Provinsi

RPJM Kab/Kota

Penggunaan Profil Desa

dalam RPJM Desa

Top Down RKA-K/L - - -

Bottom UpMusrenbang

NasionalMusrenbang

Provinsi

Musrenbang Kab/Kota,

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Partisipatif - - - RPJM Desa

Prasangka bagi Lapisan BawahPrasangka bagi Lapisan Bawah

• Prasangka teknik partisipatif hanya bagi lapisan bawah:– Lapisan bawah tidak bisa angka dan statistika

teknik partisipatif berbasis gambar– Lapisan bawah tidak mengetahui

lingkungannya teknik wawancara key informant (tokoh), FGD dipisahkan antara lapisan atas dan bawah

– Teknik partisipatif bersifat politis lapisan bawah hanya akan mematuhi opini lapisan atas dalam FGD

– Teknik partisipatif yang politis tidak ilmiah tidak bisa digunakan sebagai metode ilmiah penyusun skripsi, tesis, disertasi

RPJM Desa sebagai Instrumen Keterpaduan Percepatan Pembangunan Desa menurut UU Desa

RPJM Desa sebagai Instrumen Keterpaduan Percepatan Pembangunan Desa menurut UU Desa

Peran PNPM dalam Proyek Kapasitas Sosial (Desa), 2011Peran PNPM dalam Proyek Kapasitas Sosial (Desa), 2011

Topik Desa dalam UU DesaTopik Desa dalam UU Desa

TopikBab

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penataan Desa √ √ √ √ √ √ √ √ √

Percepatan Pembangunan Desa √ √ √

Pembinaan Kemasyarakatan Desa √

Pemberdayaan Masyarakat √

Konsep-konsep kerangka hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial dan demokrasi inklusif masuk topik percepatan

pembangunan perdesaan Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagian Kesatu

Pembangunan Desa, Pasal 78 Ayat 3

PENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESA

MUSDES

PENDAMPING DESA

DANA DESA/ALOKASI DANA DESA

PEMDES BPD

MASYARAKAT

DESA

KADER

PENDAMPINGAN DALAM RPP DESA UNTUK KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS

DPR:KEPUTUSAN POLITIK

DESAKEPUTUSAN PARTISIPATIFKEPENTINGAN KOLEKTIF

JARING ASMARA

JARING ASMARA REGULASI

/ PROYEK

REGULASI / PROYEK

MUSRENBANGMUSRENBANG

HEARINGHEARING

LEGISLASILEGISLASI

RUANG PUBLIKRUANG PUBLIK

BKADBKAD

16

PENDAMPING DESA

Kerangka Pemikiran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menurut UU Desa

Kerangka Pemikiran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menurut UU Desa

Strategi Pemberdayaan dalam Paradigma Jaringan SosialStrategi Pemberdayaan dalam Paradigma Jaringan Sosial• Dalam UU Desa banyak kata kunci keterpaduan

pembangunan desa kolaborasi menjadi strategi utama• Aktor kolaboratif

– Pemerintah– Pemerintah Daerah Provinsi– Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota– Pemerintah Desa– Dimungkinkan swasta – Dimungkinkan LSM atau lembaga kemasyarakatan lain

• Topik kolaborasi– Penggunaan sumber daya alam desa– penggunaan sumber daya manusia desa– pengelolaan aset desa

• Pelaksana kegiatan kolaborasi– Pemerintah Desa– BUM Desa.

Pendampingan 1: Teori PertukaranPendampingan 1: Teori Pertukaran

• Exchange theory norma resiprositas• Zero-sum game: kekuasaan oleh satu pihak berarti

kekalahan pihak lain• P ba = D ab• Kekuasaan (power): kemampuan memperoleh hadiah yang

bernilai• Berbagi pengalaman membentuk norma kelompok dan

masyarakat• Tindakan kolektif (collective action) selective benefits and

sanctions menghindari common goods/pool goods

A B•Nilai/norma

•Struktur•Materi

Pendampingan 1: Village-Driven Development dalam Arahan Teori Pertukaran

Pendampingan 1: Village-Driven Development dalam Arahan Teori Pertukaran

A (kontrol keputusan dan sumberdaya)=

CBO

B (demand-responsive)=

PemPus, PemDa, Swasta, LSM•Proyek (nilai, norma,

struktur, materi): layanan sosial, dan infrastruktur,

manajemen aktivitas ekonomi dan sumberdaya, pemberdayaan penduduk

miskin, pengamanan terhadap yang termiskin,

ketata-pemerintahan

Pendampingan 2: Menjawab Kritik dalam Paradigma Solidaritas SosialPendampingan 2: Menjawab Kritik dalam Paradigma Solidaritas Sosial

Kritik Menjawab

Komunitas berbeda dari lapisan bawah

Memperhitungkan suara dan pemihakan kepada lapisan bawah

Perencanaan partisipatif hanya bagi lapisan bawah

Mengajak seluruh lapisan berdiskusi bersama

Prasangka bagi lapisan bawah Menyambung hasil teknik partisipatoris dengan kajian statistika dan politis

Lapisan atas lawan lapisan bawah Solidaritas antar lapisan sosial

Teknik partisipatoris kasar dan cepat

Hasil dari teknik partisipatoris karena kesepakatan sosial

Membesarkan pendamping, bukan masyarakat

Pendamping mandiri dengan kerja pendampingan

Teknik dilaksanakan seragam di seluruh wilayah

Menyusun alasan kuat sebelum melaksanakan teknik partisipatoris

Pendampingan 2: Kapasitas yang diharapkan dari Fasilitator(Ife, 1992)

Pendampingan 2: Kapasitas yang diharapkan dari Fasilitator(Ife, 1992)

Fasilitatif Pendidikan

Representasi Teknis

Ketrampilan dan sumberdaya

Fasilitasi kelompok

Animasi sosial

Mediasi

Dukungan

Konsensus

Pengorganisasi

Meningkatkan rasa ingin tahu

Menginformasikan

Mengkonfrontir

Training

Sumberdaya

Advokasi

Media

Public relationJaringan

Sharing pengalaman dan pengetahuan

Pengumpulan data

Komputer

Presentasi

Manajemen

Kontrol keuangan

Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

Program/ Kegiaran

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Kabupaten•Tata ruang kawasan perdesaan

•Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah)•Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar,

irigasi, rumah potong hewan, jalan dll)•Unit administrasi (kantor kecamatan)

•Sistem informasi terpadu

Program/Kegiatan

Program/

Kegiatan

Program/ Kegiaran

Pemerintahan Desa

Musrenbang Kecamatan & PIK

PEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN

Kerja Sama•Musyawarah Antar Desa

•Kelembagaan (BKAD)•Kegiatan

Kerja Sama•Musyawarah Antar Desa

•Kelembagaan (BKAD)•Kegiatan

23

Tata Kelola Desa YANG DEMOKRATISTata Kelola Desa YANG DEMOKRATIS

Musyawarah Desa(psl. 54)

Musyawarah Desa(psl. 54)

Kepala Desa (psl. 25 – 53)Kepala Desa (psl. 25 – 53)

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) (psl. 55 -65)

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) (psl. 55 -65)

Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat

Perangkat Desa

(Pelayanan)

Perangkat Desa

(Pelayanan)

Panitia (ad-hok)

Panitia (ad-hok)

BUMDesBUMDes

Klp. Special InterestKlp. Special Interest

Perwakilan Bagian Wilayah Desa

Perwakilan Bagian Wilayah Desa

• RPJM-Desa dan RKP-Desa

• APB-Desa• Peraturan Desa

• Kinerja Pemerintah• Kerja Sama

• RPJM-Desa dan RKP-Desa

• APB-Desa• Peraturan Desa

• Kinerja Pemerintah• Kerja Sama

• RPJM-Desa• Asset Desa

• Hal-hal Strategis

• RPJM-Desa• Asset Desa

• Hal-hal Strategis

Prinsip Tata Kelola Desa

•Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan

Permusyawaratan desa.

•Demokrasi perwakilan + permusyawaran.

•Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes

Dipilih langsung

Dipilih secara

Demokratis

Lembaga Kemasyarakat

an/Adat

Lembaga Kemasyarakat

an/Adat

24

25

PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL - VDD

STRUKTUR/SKEMATA VDD

PELAKU-PELAKU VDD

PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG VDD

KONTROL SUMBERDAYA OLEH DESA

KONTROL PENGELOLA KEGIATAN OLEH DESA

LEGITIMASI TINDAKAN MASYARAKAT DESA YANG

BERBASIS HUKUM

26

PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

MUSDES

PENDAMPING DESA

DANA DESA/ALOKASI DANA DESA

PEMDES BPD

MASYARAKAT

DESA

KADER

PNPM sebagai Intervensi kebijakan

1. Asumsi PNPM2. Penetapan target

3. Modus pertanggungjawaban

27

Asumsi PNPM1

Subsidi dalam rangka PNPM merupakan investasiSetiap investasi harus memberikan nilai balik (keuntungan)

Profit

Akumulasi cash yang diperoleh dalam periode tertentu

dengan dilakukannya investasi

Benefit

Akumulasi kemaslahatan yang

diterima oleh benefeciries setelah menginvestasikan

subsidi

PrinsipHomo economicus:Maksimalisasi utility

28

Penetapan target2

Pemberdayaan tidak akan memberikan hasil tanpa ditetapkannya target (benchmark)

Strategibenchmarking

Internal benchamarking

Ditetapkan berdasarkan pencapaian periode sebelumnya

External benchamarking

Ditetapkan berdasarkan pencapaian kelompok lain

External benchamarking

Ditetapkan berdasarkan ketersediaan sumber daya

Pengendalian

Penjaminan mutu (quality assurance)

Pertanggungjawaban mutu(quality control)

29

a. Responsibility jika suatu pekerjaan telah dilaksanakan dan selesai

b. Accountability jika suatu pekerjaan yang dilaksana-kan memberikan kemaslahatan bagi orang banyak (Stake

holder)

Modus pertanggungjawaban3

30

Tujuh Dalil Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Tujuh Dalil Pengembangan Ekonomi Perdesaan

MENGEMBANGKAN KARAKTER MASYARAKAT DAN SISTEM EKONOMI PERDESAAN

1

Usaha EkonomiMasyarak

at

Daya Dukung Lingkungan

Investasi

Karakter MasyarakayBerusaha Produktif

Pengetahuan Lokal

Implikasi Terhadap Sistem Inovasi Ekonomi Perdesaan : Multilateral –No Bilateral

Implikasi Terhadap Sistem Inovasi Ekonomi Perdesaan : Multilateral –No Bilateral

Tujuan : (better market),(better production), (better business), (better living), (better comunity) dan

(better environment)Proses : Belajar Sosial Multi-Pihak FASILITATOR PELAKU

EKONOMI

PEMANGKU KEPENTINGAN Penguatan Pemerintahan Desa, dan Kecamatan Pusat Layanan Informasi Teknolo

MELACAK KOMODITAS UNGGULAN BERBASIS PASAR PRODUK2

+

++

+

IndustriIndustri

Lapangan Kerja

Lapangan Kerja

Pendapatan MasyarakatPendapatan Masyarakat

Daya BeliDaya Beli

Ketersediaan Bahan BakuKetersediaan Bahan Baku

Keberlanjutan Paripurna

Keberlanjutan Paripurna

+

Penggerak Utama (Prime Mover)

Penggerak Utama (Prime Mover)

Pasar Produk

TeknologiBERBASIS

MASYARAKAT

35

PotensiDesa

SkorRata-rata

Ranking

Barusari

Pasirwangi

Padaawas

Padamulya

Padasuka

PertanianHortikultura 5 5 5 5 5 25 5 1Padi Huma 4 1 1 1 2 9 1,8 8Padi Sawah 1 1 1 5 4 12 2,4 7

Peternakan

Domba 4 4 4 4 4 20 4 2Sapi 4 2 4 2 1 13 2,6 6Ayam 3 1 3 3 5 15 3 4Kelinci 3 1 3 1 1 9 1,8 8

PerikananLele 1 1 2 1 4 9 1,8 8Nila 1 1 1 2 4 9 1,8 8Mas 1 1 1 2 4 9 1,8 8

Perkebunan

Tembakau 3 3 2 4 2 14 2,8 5Kopi 4 2 3 4 1 14 2,8 5

Kehutanan

Kayu2an Keras (Hutan)

4 2 4 3 3 163,2

3

Kayu2an Keras (pekarangan)

3 3 3 3 3 153

4

PariwisataAir Panas 1 1 4 1 1 8 1,6 9Agrowisata / Air terjun

1 1 3 3 1 91,8 8

SDA Lain Sumber Air 5 5 5 5 5 25 5 1

Menentukan Komoditas Unggulan

KAWASAN PRODUKTIF BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT3

Kawasan ProduktifBerkelanjutan

Pengembangan Program Terpadu Satuan Areal

Produksi

PenguatanKapasitas dan Sumber

Manusia

Pemanfaatan Ruang(Tata Ruang Partisipatif)

PETANI DAN USAHAWAN PERDESAAN

PRASARANA SISTEM PENBIAYAAN

PENDAMPINGAN KOMUNIKASI

Mendorong Aksi Kolektif ProduktifMendorong Aksi Kolektif Produktif

To Do For Extension Worker

To Do ToPeople

To Do ForPeople

To Do WithPeople

To Do By ThePeople

Bekerja Untuk Kepentingan Penyuluh

Merekayasa Masyarakat

Memasarkan Inovasi Kepada Masyarakat

Bekerja Bersama Masyarakat

Dari, Oleh, Untuk Masyarakat

SEMAKIN DEMOKRATIS

Diolah dari Van De Ban and Hawkins, (1985)

REKAYASA SOSIAL PEMASARAN SOSIAL

PARTISIPASI SOSIAL

RagamMetodaRagamMetoda

39

Menggugah Kesadaran

Menumbuhkan Minat

Menilai

Mencoba

MelaksanakanPERORANGA

N

KELOMPOK

MASSA

kunjungan rumah/ke lokasi atau lahan usaha

tani, surat menyurat, hubungan telepon,

kontak informal, magang

diskusi, demonstrasi cara/hasil, karyawisata, kursus tani, temu karya,

temu lapang, temu usaha, sarasehan,

perlombaanrapat umum, siaran radio, kampanye, pemutaran film,

penyebaran leaflet, folder atau poster, surat

kabar

Ragam Pencapaian Kompetensi dan Jenis Saluran

Sentra Produksi Perikanan

Budidaya Air Payau (Tambak)

Sentra Minawisata

Sentra Produksi

Perikanan Budidaya

Tawar

Sentra Produksi Budidaya

Laut

MINAPOLIS

• Pasar Abepura

Sistem Perwilayahan Pengembangan Kawasan Perdesaan Produktif

• Koya Barat, Koya Timur, Koya Koso, Yoka dan

dan Waena

• Holtekamp

Enggros, Tobati, Abepantai,

Nafri

Teluk Youtefa, Wisata Pemancingan di Kolam,

Holtekamp

Contoh Perkebunan Rakyat Organik dan Wisata Berbasis Masyarakat

Contoh Perkebunan Rakyat Organik dan Wisata Berbasis Masyarakat

Contoh Pengembangan Rumput Laut

Industrialisasi Rumput Laut

Ilustrasi : ...Sedang Dalam Proses

Pengembangan...

KementerianPerindustranRepublik IndonesiaPenguatan Pemda:

4 MEMBANGUN SALING MEMBERDAYAKAN

Kebijakan Tata Ruang

Pengembangan

Masyarakat

Pengembangan

Usaha Masyarakat

Pembangunan Sektor Daerah

Kapasitas Gerak Ekonomi Berbasis Masyarakat

5 TEKNOLOGI BERBASIS KELEMBAGAAN SAHAM MASYARAKAT

Pemasaran Global Retail & Wholesaler

Agroindustri Pengolahan Lanjutan

Tenaga Kerja Lokal•Padat Karya

•Terampil-Bersih•Teknologi Tepat Guna

•Rantai segar/dingin•Kreatifitas Mitra Usaha

Manajemen Perusahaan•Fasilitas•Know How•Manajemen•Inovasi & Teknologi

MiniplantTeknik pengolahan pasca panen unik,

cepat, akurat, bersih, efisien, rantai segar tepat guna, padat karya, fasilitas sederhana

Petani/Nelayan Tradisional•Produk unik, mudah rusak, volume terbatas dan tersebar, proses produksi tepat guna dan padat karya, kualitas prima, siap pakai

•Prasarana lapangan terbatas dan tidak memadai•Tingkat keterampilan dan pengetahuan rendah

Bahan baku

ProdukSemi-Jadi

Produk Jadi Unik

PRAKTIK BISNIS

High Technology

Teknologi Tepat Guna

PELAKU USAHA

PELAKU USAHA

PELAKU USAHA

?

Kelembagaan Pengelola Usaha Kelembagaan Pengelola Usaha

KRITERIA/

BENTUK

FILOSOFIS MANAJERIAL LEGALITAS

UPTD a. Maksimisasi keuntungan

sosial (social benefit)

berbasis layanan

b. Kebijakan bisa terkontrol

a. Teknis pengelolaan (-)

b. Budget (+)

c. Rekapitulasi profit sulit

dilakukan

a. Undang-undang (UU) dan

struktur tatakerja SKPD

b. Surat keputusan dan

peraturan pimpinan daerah

PD a.Profit Maximization

b.Kebijakan terkontrol

a.Teknis pengelolaan (+,-)

b.Rekapitalisasi profit sulit

a.UU No.5/1962

b.Permendagri No.3/1988

(BUMD)

Koperasi a.Maksimisasi profit dan social

benefit

b. Kebijakan sesuai dengan

tujuan

a.Teknis pengelolaan (+,-)

b.Budget (+,-)

c.Rekapitalisasi profit (+)

U U dan perauturan operatif

tentang koperasi

BLUD a. Maksimisasi profit dan

social benefit

b. Kebijakan terkontrol

a.Teknis pengelolaan (+)

b.Budget (APBD,APBN dan

profit

c.Rekapitalisasi profit (+)

a. UU No.1/2004

b. PP 23/2005

c.Permendagri 61/2008

d. Permenkeu No.99/2008

Potensi Pengembangan BUMDesPotensi Pengembangan BUMDes

Saham

Lebih dari 51% milik pemerintah

desa

Dana masyarakat

desa

Penguatan Permodalan

Hibah/Bansos

• Kredit murah

• Dana bergulir

• Penyertaan modal

• Capacity building:

pelatihan, pembinaan

• Infrastruktur

Manajemen Aset Skema pembiayaan

khusus

Pemberdayaan

Pemberdayaan & pembentukan nilai tambah

SDA desa

6 PEMBIAYAAN INKLUSIS : HYBRID DAN BLENDING FINANCE

Grass root level UMK Level INDAG Level

SasaranPetani/gapoktan/

nelayanUMK/Koperasi Badan usaha/PT

Legalitas Informal Semiformal Formal

FeasibilitasNon Feasible – non

BankableFeasible – non

BankableFeasible –Bankable

Sumber Kredit

• PNPM – Degdagri• PUAP – Deptan• PEMD - DKP• Dll

• Dana Bergulir: LPDB• KUR Mikro :BRI,

Mandiri , dll• PKBL/CSR

• KUR• Kredit Komersial

Mekanisme bantuan• Subsidi bunga

rendah• SDM

• Penjaminan• Non fisik (promosi,

SDM)

• Off taker : CSR• Tax holiday

7 MENGEMBANGKAN JEJARINGAN KERJASAMA MULTI-PIHAK

Swasta

Pemerintah

Masyarakat/Komunitas

Perguruan Tinggi

PENDAMPING

Kelembagaan Aksi Multi-Pihak Saling Memberdayakan

Kelembagaan Aksi Multi-Pihak Saling Memberdayakan

Desa

Kelembagaan Desa

Desa Desa Desa

PEMERINTAH DAERAH

Stakeholders*

Lain

Kawasan Kerjasama Antar Desa/Kec.

Kuatkan Kerjasama Antar Desa

Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa

Kuatkan Komunitas Desa

Kerjasama Kreatif

Fasilitasi Kelembagaan Pembangunan Inklusif : Kerjasama Multi-Pihak

• Prosesnya melalui serangkaian FGD dengan SKPD, NGO, perguruan tinggi lokal, perbankan dan swasta

• Contoh penetapan komitmen-komitmen jejaring kerjasama dengan stakeholder lain di dalam dan luar kabupaten (IPB, PMD-Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, BNI, PT Newmont Nusatenggara, NGO dalam dan luar negeri)

PENDUDUK DAN RAGAM ETOS ETNIS PRODUKTIF

TEKNOLOGI INKLUSIF

PASAR PRODUK

KOMODITI

KELEMBAGAAN USAHA RAKYAT

PRODUK

PELUANG KERJA

EKONOMI dan USAHA -

RESILIESI

KEBIJAKAN AGROEKOSOS

KEPEMUDAAN

POLITIK EKONOMI

LOKAL

AGENDA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF:

AGENDA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF:

ME

TO

DO

LOG

I: P

EN

DA

MP

ING

AN

T

EK

NIS

&M

AN

AJM

EN

E

REFORMA SUMBERDAYA

AGRARIA

REFORMA AGRARIA

TATA RUANG KAWASAN

PEDESAAN

CatatanCatatan

Tiga Aktor Utama di Desa:1.Pemerintah Desa (Kades & Aparat)2.Badan Permusyawaratan Desa3.Masyarakat Desa (Tokoh, Kelompok dan Umum)Aktor Supra Desa:1.Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten)2.Pihak Ketiga Lain

EpilogEpilogTantangan Pemberdayaan dipengaruhi dan ditentukan:1.Posisi dan peran antar aktor utama di desa (actors interplays ) dalam Kehidupan ber”desa” (amanat UU dan bgmn penjabaran dalam PP?): tarik menarik (potensi konflik) kepentingan harus dapat dinegosiasikan atau diakomodasikan dalam keseimbangan antar tindakan2.Tata Kelola Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa secara proporsional harus dapat disederhanakan (asas kelola desa)3.Hak, Kewajiban dan Kewenangan dalam UU Desa harus dapat diturunkan dalam arah dan tindakan nyata sebagaimana tujuan pengaturan. Jika tidak, maka akan terbuka elite capture atau sandera elit desa dan proses marginalisasi masyarakat desa dalam proses ber”desa”4.Intervensi aktor Supra Desa (Pemerintah); melalui regulasi “petunjuk teknis, peraturan pusat daerah, pedoman” dan sejenisnya. Termasuk diantaranya adalah Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa