PENGUATAN POLA PENDAMPINGAN DANPROFIL PENDAMPING IDEAL

MENYONGSONG UU DESA DAN RPP DESA

HADIAN SUPRIATNADIVISI ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

DPN IPPMI

Outline Paparan

Konteks Kemiskinan

Paradigma masyarakat

desa

Tipe pendampingan

Tipe pemberdayaan

Rekomendasi pendampingan

Tipe perencanaan

pembangunan

PENDAMPINGAN

Upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam menfasilitasi individu/ kelompok/ komunitas untuk Mengembangkan diri mereka, memberikan

ketrampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu menyiapkan kemampuan-kemampuan dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan untuk

masa depan mereka

PENDAMPING

Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemiteraan, kerjasama dan kebersamaan

tampa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam.

Paradigma Masyarakat Desa

Kapitalis/ Birokrat

PetaniGurem, Bur

uhTani, Buruh

Industri

LapisanAtas

LapisanMenengah

Lapisan Bawah

Solidaritas

SosialParadigma Sosialis Paradigma Solidaritas

SosialParadigmaFungsional

ParadigmaJaringan Sosial

Pemberdayaanuntuk revolusisosial

Pemberdayaan untukkemandirian

Pemberdayaanuntuk kapasitasekonomi

Pemberdayaanuntuk penguatanjaringan

Fasilitasi gerakanprotes

Fasilitasi kelompokmandiri

Fasilitasipenguatan teknis

Fasilitasi jaringansosial, politik, ekonomi

Eksemplar PKI Eksemplar IDT Eksemplar PNPM Eksemplar RPP Desa (?)

Data PNPM dan Kemiskinan

• Data statistik diperoleh dari web TNP2K:

http://tnp2k.go.id/• Tahun data PNPM bisa berbeda 1 tahun dari data

kemiskinan• PNPM Mandiri Perdesaan

– Cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin

– Cenderung meningkatkan persentase penduduk miskin

– Peningkatan dana PNPM Mandiri Perdesaan justru memiskinan penduduk di seluruh wilayah Indonesia

Mayoritas Pelaksana Proyek Pemberdayaan untuk Infrastruktur 2009-2011 (% Desa)

Mayoritas Pemanfaat Langsung Proyek Pemberdayaan 2009-2011 (% Desa)

Keterpaduan Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek

Basis UUJangka Panjang

Jangka Menengah

Jangka Pendek

(Tahunan)

UU 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJP (25 tahunan)

RPJM (5 tahunan)

RKP

UU 18/2003: Keuangan Negara

- KPJM (3 tahunan)

Renja

UU 26/2007: Tata Ruang

RTRW (30 tahunan)

- -

UU 6/2014: Desa - RPJM Desa (6 tahunan)

RKP Desa

Keterpaduan Tipe Perencanaan Pembangunan dan Hierarki Perencanaan

Tipe Perencanaan (UU25/2004)

Nasional Provinsi Kab/Kota Desa

Politis Visi, Misi, Prioritas

Visi, Misi Visi, Misi Visi, Misi

Teknokratis RPJM Nasional

RPJM Provinsi RPJM Kab/Kota

Penggunaan Profil Desa

dalam RPJM Desa

Top Down RKA-K/L - - -

Bottom Up Musrenbang Nasional

Musrenbang Provinsi

Musrenbang Kab/Kota,

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Partisipatif - - - RPJM Desa

Prasangka bagi Lapisan Bawah

• Prasangka teknik partisipatif hanya bagi lapisan bawah:– Lapisan bawah tidak bisa angka dan statistika

teknik partisipatif berbasis gambar– Lapisan bawah tidak mengetahui

lingkungannya teknik wawancara key informant (tokoh), FGD dipisahkan antara lapisan atas dan bawah

– Teknik partisipatif bersifat politis lapisan bawah hanya akan mematuhi opini lapisan atas dalam FGD

– Teknik partisipatif yang politis tidak ilmiah tidak bisa digunakan sebagai metode ilmiah penyusun skripsi, tesis, disertasi

RPJM Desa sebagai Instrumen Keterpaduan Percepatan Pembangunan Desa menurut UU Desa

Peran PNPM dalam Proyek Kapasitas Sosial (Desa), 2011

Topik Desa dalam UU Desa

TopikBab

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penataan Desa √ √ √ √ √ √ √ √ √

Percepatan Pembangunan Desa √ √ √

Pembinaan Kemasyarakatan Desa √

Pemberdayaan Masyarakat √

Konsep-konsep kerangka hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial dan demokrasi inklusif masuk topik percepatan

pembangunan perdesaan Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagian Kesatu

Pembangunan Desa, Pasal 78 Ayat 3

PENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESA

MUSDES

PENDAMPING DESA

DANA DESA/ALOKASI DANA DESA

PEMDES BPD

MASYARAKAT

DESA

KADER

PENDAMPINGAN DALAM RPP DESA UNTUK KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS

DPR:KEPUTUSAN POLITIK

DESAKEPUTUSAN PARTISIPATIFKEPENTINGAN KOLEKTIF

JARING ASMARA

REGULASI / PROYEK

MUSRENBANGHEARING

LEGISLASI

RUANG PUBLIK

BKADBKAD

16

PENDAMPING DESA

Kerangka Pemikiran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menurut UU Desa

Strategi Pemberdayaan dalam Paradigma Jaringan Sosial• Dalam UU Desa banyak kata kunci keterpaduan

pembangunan desa kolaborasi menjadi strategi utama• Aktor kolaboratif

– Pemerintah– Pemerintah Daerah Provinsi– Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota– Pemerintah Desa– Dimungkinkan swasta – Dimungkinkan LSM atau lembaga kemasyarakatan lain

• Topik kolaborasi– Penggunaan sumber daya alam desa– penggunaan sumber daya manusia desa– pengelolaan aset desa

• Pelaksana kegiatan kolaborasi– Pemerintah Desa– BUM Desa.

Pendampingan 1: Teori Pertukaran

• Exchange theory norma resiprositas• Zero-sum game: kekuasaan oleh satu pihak berarti

kekalahan pihak lain• P ba = D ab

• Kekuasaan (power): kemampuan memperoleh hadiah yang bernilai

• Berbagi pengalaman membentuk norma kelompok dan masyarakat

• Tindakan kolektif (collective action) selective benefits and sanctions menghindari common goods/pool goods

A B•Nilai/norma

•Struktur•Materi

Pendampingan 1: Village-Driven Development dalam Arahan Teori Pertukaran

A (kontrol keputusan dan sumberdaya)=

CBO

B (demand-responsive)=

PemPus, PemDa, Swasta, LSM•Proyek (nilai, norma,

struktur, materi): layanan sosial, dan infrastruktur,

manajemen aktivitas ekonomi dan sumberdaya, pemberdayaan penduduk

miskin, pengamanan terhadap yang termiskin,

ketata-pemerintahan

Pendampingan 2: Menjawab Kritik dalam Paradigma Solidaritas Sosial

Kritik Menjawab

Komunitas berbeda dari lapisan bawah

Memperhitungkan suara dan pemihakan kepada lapisan bawah

Perencanaan partisipatif hanya bagi lapisan bawah

Mengajak seluruh lapisan berdiskusi bersama

Prasangka bagi lapisan bawah Menyambung hasil teknik partisipatoris dengan kajian statistika dan politis

Lapisan atas lawan lapisan bawah Solidaritas antar lapisan sosial

Teknik partisipatoris kasar dan cepat

Hasil dari teknik partisipatoris karena kesepakatan sosial

Membesarkan pendamping, bukan masyarakat

Pendamping mandiri dengan kerja pendampingan

Teknik dilaksanakan seragam di seluruh wilayah

Menyusun alasan kuat sebelum melaksanakan teknik partisipatoris

Pendampingan 2: Kapasitas yang diharapkan dari Fasilitator(Ife, 1992)

Fasilitatif Pendidikan

Representasi Teknis

Ketrampilan dan sumberdaya

Fasilitasi kelompok

Animasi sosial

Mediasi

Dukungan

Konsensus

Pengorganisasi

Meningkatkan rasa ingin tahu

Menginformasikan

Mengkonfrontir

Training

Sumberdaya

Advokasi

Media

Public relation

Jaringan

Sharing pengalaman dan pengetahuan

Pengumpulan data

Komputer

Presentasi

Manajemen

Kontrol keuangan

Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

Program/ Kegiaran

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Kabupaten•Tata ruang kawasan perdesaan

•Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah)•Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar,

irigasi, rumah potong hewan, jalan dll)•Unit administrasi (kantor kecamatan)

•Sistem informasi terpadu

Program/Kegiatan

Program/Kegiata

n

Program/ Kegiaran

Pemerintahan Desa

Musrenbang Kecamatan & PIK

PEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN

Kerja Sama•Musyawarah Antar Desa

•Kelembagaan (BKAD)•Kegiatan

23

Tata Kelola Desa YANG DEMOKRATISTata Kelola Desa YANG DEMOKRATIS

Musyawarah Desa(psl. 54)

Musyawarah Desa(psl. 54)

Kepala Desa (psl. 25 – 53)

Kepala Desa (psl. 25 – 53)

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) (psl. 55 -65)

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) (psl. 55 -65)

Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat

Perangkat Desa

(Pelayanan)

Perangkat Desa

(Pelayanan)

Panitia (ad-hok)

Panitia (ad-hok)

BUMDesBUMDes

Klp. Special InterestKlp. Special Interest

Perwakilan Bagian Wilayah Desa

Perwakilan Bagian Wilayah Desa

• RPJM-Desa dan RKP-Desa

• APB-Desa• Peraturan Desa

• Kinerja Pemerintah• Kerja Sama

• RPJM-Desa• Asset Desa

• Hal-hal Strategis

Prinsip Tata Kelola Desa

•Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan

Permusyawaratan desa.

•Demokrasi perwakilan + permusyawaran.

•Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes

Dipilih langsung

Dipilih secara

Demokratis

Lembaga Kemasyarakat

an/Adat

Lembaga Kemasyarakat

an/Adat

24

25

PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL - VDD

STRUKTUR/SKEMATA VDD

PELAKU-PELAKU VDD

PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG VDD

KONTROL SUMBERDAYA OLEH DESA

KONTROL PENGELOLA KEGIATAN OLEH DESA

LEGITIMASI TINDAKAN MASYARAKAT DESA YANG

BERBASIS HUKUM

26

PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

MUSDES

PENDAMPING DESA

DANA DESA/ALOKASI DANA DESA

PEMDES BPD

MASYARAKAT

DESA

KADER

PNPM sebagai Intervensi kebijakan

1. Asumsi PNPM2. Penetapan target

3. Modus pertanggungjawaban

27

Asumsi PNPM1

Subsidi dalam rangka PNPM merupakan investasiSetiap investasi harus memberikan nilai balik (keuntungan)

Profit

Akumulasi cash yang diperoleh dalam periode tertentu

dengan dilakukannya investasi

Benefit

Akumulasi kemaslahatan yang

diterima oleh benefeciries setelah menginvestasikan

subsidi

PrinsipHomo economicus:Maksimalisasi utility

28

Penetapan target2

Pemberdayaan tidak akan memberikan hasil tanpa ditetapkannya target (benchmark)

Strategibenchmarking

Internal benchamarking

Ditetapkan berdasarkan pencapaian periode sebelumnya

External benchamarking

Ditetapkan berdasarkan pencapaian kelompok lain

External benchamarking

Ditetapkan berdasarkan ketersediaan sumber daya

Pengendalian

Penjaminan mutu (quality assurance)

Pertanggungjawaban mutu(quality control)

29

a. Responsibility jika suatu pekerjaan telah dilaksanakan dan selesai

b. Accountability jika suatu pekerjaan yang dilaksana-kan memberikan kemaslahatan bagi orang banyak

(Stake holder)

Modus pertanggungjawaban3

30

Catatan

Tiga Aktor Utama di Desa:1.Pemerintah Desa (Kades & Aparat)2.Badan Permusyawaratan Desa3.Masyarakat Desa (Tokoh, Kelompok dan Umum)Aktor Supra Desa:1.Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten)2.Pihak Ketiga Lain

EpilogTantangan Pemberdayaan dipengaruhi dan ditentukan:1.Posisi dan peran antar aktor utama di desa (actors interplays ) dalam Kehidupan ber”desa” (amanat UU dan bgmn penjabaran dalam PP?): tarik menarik (potensi konflik) kepentingan harus dapat dinegosiasikan atau diakomodasikan dalam keseimbangan antar tindakan2.Tata Kelola Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa secara proporsional harus dapat disederhanakan (asas kelola desa)3.Hak, Kewajiban dan Kewenangan dalam UU Desa harus dapat diturunkan dalam arah dan tindakan nyata sebagaimana tujuan pengaturan. Jika tidak, maka akan terbuka elite capture atau sandera elit desa dan proses marginalisasi masyarakat desa dalam proses ber”desa”4.Intervensi aktor Supra Desa (Pemerintah); melalui regulasi “petunjuk teknis, peraturan pusat daerah, pedoman” dan sejenisnya. Termasuk diantaranya adalah Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa