pengelolaan integrasi informasi dan pertukaran data-1

Upload: dallas-pope

Post on 31-Oct-2015

102 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

asdf

TRANSCRIPT

  • BIMBINGAN TEKNIS INTEROPERABILITAS E-GOVERNMENT

    PENGELOLAAN INTEGRASI INFORMASI DAN

    KOMINFO

    PENGELOLAAN INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA DI INSTANSI PEMERINTAH

    DIREKTORAT E-GOVERNMENT

    DITJEN. APLIKASI INFORMATIKA

  • Latar Belakang

    Integrasi Informasi dari suatu Sistem diperlukankarena:

    Adanya kebutuhan konstituen untuk bekerja samaantar instansi pemerintahantar instansi pemerintah

    Terjadinya Pengolahan Data antar Sistem Informasitiap Instansi Pemerintah yang saling terkait,sehingga untuk melengkapi suatu informasidibutuhkan proses pertukaran data dengan SistemInformasi yang lain

  • Kebijakan Interoperabilitas

    INPRES NO.3 TAHUN 2003

  • Transformasi e-Government

    BLUE PRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT

  • Fase Perkembangan e-Government

    IS-DOS 2009, IBM Corp.

  • Klasifikasi Layanan e-Government

    Interaksi dalam sistem pelayanan e-Government dibedakan berdasarkan tingkatkemampuan berikut ini :

    Level 1, pelayanan online hanya memberikan informasi, masyarakat cukupmembaca informasi secara online atau mengunduh.

    Level 2, tersedianya formulir secara online yang dapat diunduh, kemudian Level 2, tersedianya formulir secara online yang dapat diunduh, kemudiandikembalikan melalui pos, fax, atau email.

    Level 3, adanya transaksi individu antara pemakai dan pemberi layanan,memungkinkan formulir dapat diisi secara online.

    Level 4, multiple transaksi yang mungkin dilakukan karena pelayanan sudahterintegrasi antar berbagai lembaga pemerintah dan menunjang pengolahandata otomatis.

    Secara garis besar dapat diumpamakan, bahwa level 1 dan 2 menitik beratkanpada pelayanan loket yang belum memiliki proses elektronik, sedangkan padalevel 3 dan 4 sudah didukung oleh proses elektronik.

  • Peta Solusi Integrasi Aplikasi

    BLUE PRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT

  • Permasalahan Integrasi Data

    Tersebarnya Informasi pada Sistem InformasiPemerintah di setiap unit instansi pengelolamaupun penyelenggara kegiatan pemerintah(Data tersedia tapi tidak dapat diakses);

    Duplikasi data kerap terjadi di setiappengelola dan penyelenggara sistem informasipemerintah (Sumber daya yang overlap atautidak terkoordinasi);tidak terkoordinasi);

    Sulitnya melakukan sinergi informasi digitalantar instansi pemerintah (Tidak adanyaperistilahan yang standar sebagai acuan);

    Validasi data secara elektronis tidak dapatdilakukan untuk mendapatkan data yangakurat;

    Keamanan terhadap kerusakan data digitalbelum terjamin;

    Lemahnya tingkat kepercayaan terhadapinformasi pemerintahan karena agregasiInformasi tidak tercapai.

  • Solusi Integrasi Data

    Integrasi Data hanya dapat terlaksana pada ruanglingkup fisik dengan standar yang ketat. Misalnya:

    Tersedianya Sistem Manajemen Database

    Terhubungnya Aplikasi dan Database pada suatu JaringanKomputer.Komputer.

    Akses Informasi menggunakan standar protokol yang sama.

    Transaksi pertukaran data dapat dilakukan melaluikonsep Interoperabilitas Data yaitu Kerangka Kerja(Framework) Pertukaran Data/Informasi dalamrangka mewujudkan Integrasi Sistem Informasi.

  • Definisi Dasar Interoperabilitas

    Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai ragam sistem untuk bekerja sama. (wikipedia)

    Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem untuk bekerja atau digunakan oleh sistem lain. (Merriam Webster)

    Interoperabilitas memungkinkan data yang dikelola oleh unit Interoperabilitas memungkinkan data yang dikelola oleh unit yang berbeda untuk digunakan bersama agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih baik.

    Manfaat Interoperabilitas:

    Memfasilitasi harmonisasi berbagai jenis informasi/dokumen (Contoh: dokumen bidang perbankan, bidang kesehatan dan sebagainya).

    Kontribusi terhadap pengembangan dan penggunaan standar.

  • Pola Integrasi Tertutup

    Keuntungan:- Pengelolaan Langsung Antar Sistem Database- Integrasi dapat dilakukan tanpa batasan- Seluruh sumber data dapat diakses dan dimanipulasi pihak dinas lain

    Kerugian:- Pengelolaan Data hanya Single Platform- Keamanan Pengelolaan Sistem Database tidak terjamin

    - Memiliki duplikat data antar dinas-Validasi data kurang terjamin karena banyaknya duplikasi data.

  • Pola Integrasi Terbuka (Kolaborasi)

    Keuntungan:- Pengelolaan data multiplatform dapat dilakukan melalui mediator Web Services

    - Keamanan akses data lebih terjamin- Integrasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan- Memiliki validasi data secara terintegrasi- Verifikasi data dapat dilakukan antar platform- Kolaborasi data dimanfaatkan untuk

    membentuk informasi yang utuh

    Kerugian:- Pengelolaan data dibatasi pada ketentuan

    pemilik data (wali data)- Diperlukan koordinasi yang matang antar

    dinas untuk memenuhi kebutuhan data- Tidak ada Data Warehouse

  • Potensi Penerapan Interoperabilitas

    Potensi Daerah dapat ditingkatkan melalui informasi sebaran penduduk yang berpengaruh terhadap pengadaan fasum, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tenaga guru, tenaga kesehatan dll.

    Pusat Perijinan Terpadu membutuhkan interoperabilitas Pusat Perijinan Terpadu membutuhkan interoperabilitas mengingat beragamnya layanan pemerintah yang ditawarkan oleh unit kerja yang berbeda.

    Layanan kesehatan akan dapat diberikan dengan cepat dan menjadi lebih nyaman bagi pelanggan jika RS umum terhubung dengan lembaga asuransi

  • Contoh Penerapan Web Services

    Pemanfaatan Web Services dalam mempublikasikan informasi/data tiket beberapa maskapi penerbangan.

  • Indonesia National Single Window (INSW)

    Bank

    Bank ABank B

    Eksportir

    Importir

    Agen PengirimanBank C

    Agen Forwarding

    Bank D

    Transfer Dana ElektronikPenyedia Layanan

    Perusahaan AsuransiNational Single

    Window

    Transfer Dana Elektronikuntuk Pembayaran

    Penyedia LayananTransportasi

    Departemen PerdaganganKarantina BPOM Bea Cukai

  • Potensi Penerapan Interoperabilitas

    Pemerintah dapat mengganti/memperbaharui komponen dari satu sistem ke sistem yang lainnya tanpa harus membuat/mengadakan sistem yang baru.sistem yang baru.

    Yang diperlukan:

    Aplikasi yang dapat digunakan sebagai Layanan Antarmuka Aplikasi lainnya yang memiliki kemampuan untuk berbagi data dalam rangka melaksanakan verifikasi data.

  • Contoh Penerapan API SePP-Pajak

    Nama & Alamat

    yang di dapat dari

    Services Pajak

    Keterangan dari

    Aplikasi

    Verifikator Apabila

    data NPWP Tidak

    ditemukan pada

    services pajak

    NPWP Perusahaan

    sebagai Referensi

    ke Web Services

    Pajak

  • Mekanisme Verifikasi Melalui Antarmuka Aplikasi

    API

    getDataWPByNpwp(String npwp)

    getDataWPByNpwp(000102764821000)

    Client Request

    XML Response API

    Nama

    Alamat

    No

    Rt

    Rw

    Telepon

    Fax

    Email

    XML Response

    SePPDataBase

    DJP

    LANGSUNG JAYA

    Jln. Proklamasi IX

    12

    04

    02

    0987654321

    -

    [email protected]

    XML

    WebServices

  • TERIMA KASIHTERIMA KASIH