pengawasan produk sni wajib dalam … · pengawasan produk sni wajib dalam rangka perlindungan...
TRANSCRIPT
PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh :
DIREKTUR PENGEMBANGAN MUTU BARANG
DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
JAKARTA, 18 FEBRUARI 2015
2
Tujuan Pemberlakuan
SNI secara Wajib
Menjamin mutu produk
Mencapai daya guna produksi
Melindungi konsumen terhadap aspek K3L
Menciptakan persaingan usaha
yang sehat
3
TUJUAN Terjaminnya Perlindungan
Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Konsumen
Kelestarian Lingkungan Hidup
CARA
Pra Pasar Mekanisme NPB/SPB dan
NRP oleh Dit. PMB
BERLAKU Barang SNI WAJIB
Diberlakukan oleh Kementerian Teknis
Pasar Market Surveilance oleh
Dit. PBBJ
4
Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/7/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-DAG/PER/3/2007.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/ M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-DAG/PER/3/2007.
Peraturan dari Kementerian Teknis Terkait terhadap komoditi yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.
1
2
3
4
5
5 5
Pabrikan di Luar Negeri
SPB (Berlaku
Per-shipment)
Dit. PMB
Verifikasi Kesesuaian Mutu
DITJEN BEA
DAN CUKAI
Sertifikat Kesesuaian (SPPT-SNI/CoC MRA)
LSPro Terdaftar
Label :
SNI
NPB
NRP
Beredar di
Pasar Dalam Negeri
NPB (Berlaku selama 3 tahun)
Pabrikan di Dalam Negeri
Sertifikat Kesesuaian
SPPT-SNI LSPro
Terdaftar
NRP (Berlaku
selama
3 tahun)
PENGAWASAN PRA PASAR
Pengawasan di Pasar
Parameter
pengawasan :
1. Standar
2. Label
3. Klausula Baku
4. Cara Menjual
5. Cara Iklan
6. Layanan
Purna Jual
- Dirjen SPK cq. Dit.
Pengawasan Barang
Beredar dan Jasa
- Instansi terkair
- Masyarakat / LPKSM
SKEMA INATRADE & INSW
6
Dit. Ekspor Pertambangan
Dit. Impor
Dit. Ekspor Kehutanan
Lembaga Lainnya:
* KSO, Disperindag, BRIK dll.
Dit. PMB - SPB Web
INATRADE
INSW
Importir (NPB)
Manifest
LSPro
SPPT-SNI
7
130 Jumlah Contoh
Th 2014
Jenis Komoditi yang diambil
Merek
Ban Kendaraan Bermotor
Ban Dalam Kendaraan Bermotor
Regulator Tekanan Rendah
Selang Karet Kompor Gas
Kompor Gas Satu Tungku
Setrika Listrik
Saklar
Kipas Angin
Tusuk Kontak
Kabel Listrik
Terdaftar di
Dit. PMB
Belum terdaftar
36,15 % (47 merk) 63,85%
(83 merk)
Ya Tidak
Kesesuaian dengan
Persyaratan SNI
Talking Header 38,46 % (50 Merk)
61,54% (80 merk)
Baterai
Mainan Anak
Kotak Kontak
Lampu Swaballast
EVALUASI TOTAL HASIL PENGAWASAN
PRODUK SNI WAJIB
8
Mencantumkan
NRP/NPB
Tidak Mencantumkan
Th 2014
17 merk 66
merk
48,19% 40 merk
51,81% 43 merk
NRP
NPB
EVALUASI HASIL PENGAWASAN
PRODUK TERDAFTAR
Tidak Ya
Mutu memenuhi SNI (berdasarkan barang yang terdaftar)
Talking Header 54,22 %
(45 merk)
45,78 %
(38 merk)
19 merk 13
merk
Sesuai SNI Tidak Sesuai SNI
Pemenuhan Produk terhadap SNI
NRP
25 Merk
26 merk
NRP NPB NPB
Total terdaftar 83 merek
9
Th 2014
EVALUASI HASIL PENGAWASAN
PRODUK TIDAK TERDAFTAR
Tidak Ya
Mutu memenuhi SNI
Talking Header 10,64 %
(5 merk) 89,36 %
(42 merk)
Total tidak terdaftar di Dit. PMB
( Tidak Memiliki NPB/NRP)
47 merk
10
No Nama Komoditi
Kebijakan NPB Perbedaan antar LSPro
1 Sepeda Roda Dua
Berdasarkan Permenperind No. 114/M-IND/PER/10/2010 tentang Pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua Secara Wajib Tidak Diatur Tatacara Penulisan SPPT SNI;
Berdasarkan Peraturan Dirjen IUBTT
No. 11/IUBTT/PER/3/2014 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberlakuan Dan Pengawasan
Penerapan SNI Sepeda Dua Secara
Wajib dinyatakan bahwa SPPT SNI
yang diterbitkan salah satunya
harus mencantumkan informasi
nama dan alamat
importir/perusahaan perwakilan
serta foto sepeda lulus ujidan
importir yang tercantum dalam
SPPT SNI dilarang
mendelegasikan proses
importasinya kepada pihak lain.
Penerbitan
NPB,
importir
harus sama
dengan yang
tertera di
SPPT SNI
Belum ada keseragaman Penerbitan SPPT SNI : -SPPT-SNI diterbitkan ada yang per type dan merek
-SPPT SNI tidak menyebutkan type dan belum ada foto sepeda lulus uji.
11
No Nama Komoditi
Kebijakan NPB Keterangan
2 Keramik tableware
Berdasarkan Permenperind No. 82/M-IND/PER/8/2012 tentang Pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib, pada penulisan SPPT SNI harus tertulis nama dan alamat importir (bagi produk impor)
Penerbitan NPB, importir harus sama dengan yang tertera di SPPT SNI (satu SPPT-SNI digunakan satu importir)
Penerbitan NPB sesuai dengan nama importirnya sama yang tertulis di SPPT SNI
3 Ubin Keramik Berdasarkan Permenperind No. 84/M-IND/PER/8/2012 tentang Pemberlakuan SNI Ubin Keramik secara wajib, pada penulisan SPPT SNI harus tertulis nama dan alamat importir (bagi produk impor)
Penerbitan NPB, importir harus sama dengan yang tertera di SPPT SNI (satu SPPT-SNI digunakan satu importir)
Penerbitan NPB sesuai dengan nama importirnya sama yang tertulis di SPPT SNI
12
No Nama Komoditi
Kebijakan NPB Keterangan
4 Regulator tekanan rendah untuk tabung LPG
Berdasarkan Permenperind No. 10/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan SNI Regulator tekanan rendah untuk Tabung Baja LPG secara wajib, pada penulisan SPPT SNI harus tertulis nama dan alamat importir (bagi produk impor)
Penerbitan
NPB, importir
harus sama
dengan yang
tertera di SPPT
SNI (satu
SPPT-SNI
digunakan satu
importir)
Namun dalam data base NPB, satu SPPT-SNI digunakan lebih dari satu NPB, ini kemungkinan karena dilengkapi Surat Keterangan dari pabrik di LN dan diketahui LSPro atau ada lampiran nama impotir lebih dari 1.
5 Selang Karet Tabung Gas tekanan rendah
Berdasarkan Permenperind No. 19/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Selang Karet Tabung Gas LPG secara wajib, pada penulisan SPPT SNI harus tertulis nama dan alamat importir (bagi produk impor)
idem idem
13
No Nama Komoditi
Kebijakan NPB Keterangan
6 Baja (BjLAS, BJLS, BJP, BJD)
Berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian
yang mengatur
Pemberlakuan SNI baja
Secara Wajib Tidak
Diatur Tatacara Penulisan
SPPT SNI
Satu SPPT-SNI
digunakan oleh
banyak importir,
sehinga NPB terbit
lebih dari 10 NPB,
atas dasar
penunjukan
repersentatif/nama
importir yang
tertulis pada SPPT
SNI sepengetahuan
LSPro Penerbit.
Penerbitan NPB harus ada surat penunjukan dari repersentatif dan sales kontrak apabila namanya tidak tertulis di SPPT SNI
14
No Nama Komoditi
Kebijakan NPB Keterangan
7 Pupuk dan ban kendaraan bermotor
Berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian
yang mengatur
Pemberlakuan SNI
pupuk dan ban
kendaraan bermotor
Secara Wajib, pada
penulisan SPPT SNI
harus tertulis nama dan
alamat importir (bagi
produk impor)
Satu SPPT SNI
dapat digunakan
lebih dari satu
importir karena di
sertifikatnya
terdapat lampiran
list importirnya.
15
Jika SPPT SNI dengan 1 importir yang mencantumkan banyak merk
bagaimana jika ditemukan di pasar ada 1 merk yang tidak
sesuai
apakah semua merk yang terdaftar di SPPT SNI tersebut
masih terjamin mutunya ?
• Jika SPPT SNI dengan tercantum lebih dari 1 importir
bagaimana jika ditemukan di pasar merk tersebut tidak sesuai
Karena merk dan pabrikan sama
Apakah semua importir yang menggunakan SPPT SNI tersebut
juga harus bertangungjawab dan NPBnya dibekukan ?
siapakah yang merupakan importir representatif
(yang punya SPPT SNI) ?
16
Jika SPPT SNI dimiliki oleh trader (tidak mempunyai API) dan
mendelegasikannya ke importir lain
bagaimana jaminan terhadap barang yang diimpor dengan
menggunakan SPPT SNI tersebut ?
bagaimana konsekuensinya jika barang tersebut ditemukan di
pasar tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan
Masih ada LS Pro yang menerbitkan SPPT SNI produk dalam negeri
untuk mainan anak dan pakaian bayi yang belum mencantumkan masa
berlaku SPPT SNI tersebut
Masih ada produsen dalam negeri yang sudah memperoleh SPPT SNI
untuk produk SNI wajib yang belum mendaftar NRP ke Dit.
Pengembangan Mutu Barang
17
Idealnya adalah 1 SPPT SNI dimiliki oleh 1 importir dan
hanya 1 merk
Penulisan SPPT SNI dari semua LS Pro dapat seragam
Konsistensi mutu dari barang yang diproduksi harus
selalu terjaga
Mekanisme sistem sertifikasi harus seragam untuk
produk yang sama dan dapat menjamin konsistensi
mutu barang
DITJEN STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Terima Kasih