PENGARUH SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DAN LAMA MASA

KERJA SEBAGAI PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KEMAMPUAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Oleh : Eka Lestari

Abstraksi

Eka Lestari, Judul skripsi “Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan dan Lama Masa

Kerja sebagai Pemeriksa Pajak terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak. Strata satu (S-1) jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.

Sifat penelitian ini adalah asosiatif yaitu untuk menjelaskan kedudukan variabel

yang diteliti serta pengaruh atau hubungan variabel tersebut. Tiga variabel yang

menjadi fokus penelitian ini adalah Sistem Informasi Perpajakan (X1) dan Lama

Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak (X2/D) adalah variabel bebas dan

Kemampuan Pemeriksaan Pajak (Y) adalah variabel terikat. Untuk memperoleh

data bagi ketiga variabel tersebut, diambil sampel sebanyak 53 responden.

Dari hasil penelitian diketahui nilai R sebesar 0,507 ini berarti pengaruh Sistem

Informasi Perpajakan dan lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak menunjukkan

hubungan yang kuat terhadap kemampuan pemeriksaan pajak dengan melihat nilai

Adjusted R Square sebesar 0,227, ini menunjukkan Sistem Informasi Perpajakan dan lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak memberikan kontribusi positif

sebesar 22,7% terhadap kemampuan pemeriksaan pajak.

Hasil uji F menunjukkan F teoritis (8,631) lebih besar dari nilai F tabel (3,183) dengan tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, ini berarti Sistem

Informasi Perpajakan dan lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemeriksaan

pajak. Hasil uji t untuk variabel Sistem Informasi Perpajakan menunjukkan t

teoritis (3,875) lebih besar dari nilai t tabel (1,675) dengan tingkat signifikansi

0,000 lebih kecil dari 0,05, ini berarti Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh

secara signifikan terhadap kemampuan pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk lama

masa kerja sebagai pemeriksa pajak menunjukkan t teoritis (1,280) lebih kecil dari

nilai t tabel (1,675) dengan tingkat signifikansi 0,206 lebih besar dari 0,05, ini

berarti tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemampuan pemeriksaan

pajak.

Kata kunci : Sistem Informasi Perpajakan, Masa Kerja, Pemeriksa Pajak,

Kemampuan Pemeriksaan Pajak

I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran Negara. Menurut Direktur

Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Djoko Slamet Surjoputro dalam Media Indonesia (2007:3) pajak merupakan iuran kepada kas Negara

yang diatur berdasarkan Undang-Undang (UU), karenanya pemungutan pajak dapat dipaksakan. Hasil pembayaran pajak akan digunakan untuk pembiayaan

nasional yang mungkin tidak secara langsung bisa dirasakan pada pembayar

pajak.

Amandemen UU menjadikan kewajiban pajak lebih mudah dipahami

dan dilaksanakan oleh masyarakat selain itu berbagai peraturan perundangan

dibidang perpajakan dibawah UU pun terus disempurnakan hasilnya ternyata

cukup signifikan. Amandemen terhadap UU No.6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) melahirkan UU No. 28

tahun 2007 yang memberi lebih banyak kemudahan dan keadilan bagi

masyarakat. UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP merupakan landasan

fundamental bagi administrasi perpajakan di Indonesia. UU itu telah disahkan

pemerintah dan DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007 dan akan berlaku efektif

mulai 01 Januari 2008 (Media Indonesia, 2007:10).

Menurut Djalintar Sidjabat dibanding undang-undang yang lama, UU KUP terbaru memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. UU mencakup

penyederhanaan prosedur membayar pajak dan sifatnya sangat business

friendly, mendukung perkembangan dunia usaha, contohnya pengambilan,

pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT. Selain dapat dilakukan manual bisa dilakukan secara elektronik, demikian juga dengan pembayaran,

bisa dilakukan fasilitas online, jadi para WP tidak perlu lagi mengantre di

bank (Media Indonesia, 2007:3). Tantangan terbesar saat ini adalah

menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Selama ini pelaksanaan kewajiban

WP dilakukan dengan prinsip menghitung, melapor dan membayar sendiri

kewajiban pajaknya self assessment (Media Indonesia, 2007:4).

Dalam rangka peningkatan kinerja menuju good governance Direktorat

Jendral Pajak (DJP) melakukan reformasi birokrasi di bidang perpajakan.

Tekad DJP untuk melakukan perbaikan dan pembenahan diwujudkan dalam

bentuk modernisasi semua elemen yang ada di lembaga tersebut yang

memungkinkan organisasi semakin efisien dan efektif. Modernisasi

administrasi pajak yang digulirkan mulai tahun 2002 terus dikembangkan,

akhir 2007 seluruh kantor pajak di Jawa telah modern akan disusul seluruh Indonesia pada akhir tahun 2008 (Media Indonesia, 2007:7). Ke depan, Ditjen

Pajak berencana mengimplementasikan program modernisasi perpajakan

secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara

nasional. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama, yaitu:

1. Optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base

meminimalisasi tax gap dan stimulus fiscal. 2. Peningkatan kepatuhan sukarela, yaitu melalui pemberian pelayanan prima

dan penegakan hukum yang konsisten. 3. Efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang

handal serta pemanfaatan Teknologi Informasi tepat guna. 4. Terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi,

yaitu kapasitas SDM yang professional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance (Media Indonesia, 2007:4).

Ditjen Pajak, sebagai organisasi pemerintah yang terkait dengan

seluruh sektor kehidupan masyarakat, menyadari sepenuhnya tanpa

improvisasi di bidang Teknologi Informasi (TI), dinamika bisnis tidak akan

mampu diantisipasi. Lebih jelas, pemanfaatan Teknologi Informasi secara

tepat mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan. Dimana

kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk di

dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi. Penerapan sistem

administrasi modern akan mengintegrasikan 3 (tiga) kantor pajak yang ada,

yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

(KARIKPA) menjadi satu kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saja

(Media Indonesia, 2007:9).

Ciri khas kantor modern ini selain seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis TI sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman dan

akurat juga organisasinya dibangun berdasarkan fungsi sehingga dapat menuntaskan segala macam pekerjaan tanpa harus tumpang tindih dengan

pekerjaan lainnya, tugas-tugas dibagi sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan, setiap pekerjaan dilengkapi

dengan SOP (Standart Operating Procedure), untuk memudahkan

pelaksanaannya (Media Indonesia, 2007:7). Organisasi KPP modern dibangun

berdasarkan fungsi yaitu pelayanan, penagihan, pemeriksaan, pengawasan dan

konsultasi. Selain pengembangan keorganisasian, modernisasi perpajakan

ditandai dengan perbaikan business process melalui penerapan TI modern

terkini dalam pelayanan kepada WP, misalnya layanan berupa Online payment

untuk pembayaran, e-filing untuk pelaporan SPT secara online, e-SPT untuk

pelaporan SPT secara elektronik/digital, e-registration untuk pendaftaran

sebagai WP baru (Media Indonesia, 2007:9).

Pengembangan TI Dirjen Pajak dimulai awal 90-an, yaitu dengan

penerapan NPCS yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi

pembayaran pajak. Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk menggantikan NPCS yang berfungsi sebagai sarana

pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran

pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan

keputusan. Program terbaru adalah pengembangan Sistem Informasi

Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk menggantikan SIP. Sistem ini

dikembangkan hanya pada kantor yang telah menerapkan administrasi modern yang membantu penugasan pemeriksaan wajib pajak dilakukan berdasarkan

jenis usaha sehingga pemeriksaan lebih terspesialisasi, meningkatkan produtivitas dan kemampuan pemeriksaan pajak serta kualitas hasil

pemeriksaan. Selain itu, kinerja pemeriksaan dapat dimonitor dengan lebih baik karena adanya penerapan Teknologi Informasi pada administrasi

pemeriksaan (Tim KPP Madya Jakarta Selatan, 2007).

Menurut Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya

Aparatur/KITSDA Erwin Silitonga dalam Media Indonesia (2007:10)

kemajuan TI bisa menghindarkan terjadinya manipulasi data, karena akses

untuk data tertentu hanya diberikan kepada orang yang berwenang saja. Selain

membenahi moral dan mengawasi secara intensif pegawai yang memiliki

otoritas data, dilakukan juga pemasangan software pengawasan pada komputer

yang bisa mendeteksi setiap perubahan basis data maupun penyimpangan yang

dilakukan terhadap sistem informasi. Selain penggunaan TI, kunci sukses

program reformasi terletak pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM),

dengan pemberdayaan SDM yang modern dan profesional dalam

menggunakan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini menghasilkan

suatu kinerja yang prima dalam memberikan pelayanan yang transparan

kepada Wajib Pajak. Khususnya pemeriksa pajak, karena pemeriksaan pajak merupakan salah satu tulang punggung keberhasilan self assessment sistem

yang berdampak secara langsung berdampak positif terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (voluntary tax compliance).

Selama ini pemeriksa pajak hanya direkrut dari lulusan Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara (STAN) dan sebagian kecil tenaga lintas disiplin ilmu yang dilakukan oleh Departemen Keuangan (DepKeu). Menurut Kepala Bagian

Organisasi dan Ketatalaksanaan (ORGANTA) Luky Alfirman dalam Media

Indonesia (2007:9) “sistem perekrutan – hiring – dan pemecatan – firing –

PNS harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

cukup menjadi kendala ketika kebutuhan akan tenaga profesional tidak bisa

dipenuhi secepatnya dari sumber daya yang ada. Untuk menggali potensi

tersebut dibutuhkan Sumber Daya Aparat yang siap dan memiliki kompetensi

tinggi untuk mengatasi berbagai tantangan mulai dari tertib administratif,

kekuatan hukum yang masih lemah, resistensi dari anggota masyarakat,

hingga tantangan dari dalam diri sendiri.

Untuk itu pegawai DJP harus meningkatkan kemampuan dan

kompetensi sehingga aktivitas perekonomian yang makin berkembang seiring

dengan peningkatan ekonomi para wajib pajak dapat diantisipasi untuk digali potensi pajaknya. Hal lain yang masih harus ditingkatkan adalah kerjasama

dengan instasi lain dalam bentuk pemberian data, informasi dan penciptaan

tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh

pegawai DJP harus mampu menggunakan TI yang terus menerus

dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman (Media Indonesia, 2007:9).

Sumber Daya Aparatur ditingkatkan kualitasnya melalui training,

pengujian (tes), peningkatan jabatan, indikator kunci kinerja,dan penerapan kode etik yang ketat. Dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada

dirasakan masih kurang memenuhi kebutuhan terutama tenaga pemeriksa fungsional dan TI, jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang ada baru sekitar

2.000 orang, idealnya sekitar 25% dari 30.000 pegawai yang ada (Media Indonesia, 2007:7). Karena itu, pegawai yang ada dan telah lama bekerja harus

diberi kesempatan pengembangan diri secara adil sesuai dengan potensi dan

kemampuan pegawai. Menurut Saksono (1983), bahwa makin lama dalam

pekerjaan dan bervariasi kegiatan, serta semakin intensif pengalaman kerja

yang diperoleh orang yang bersangkutan. Demikian pula, makin banyak

kesulitan atau tantangan yang dihadapi semakin cepat pula pengembangan

kemampuan dan keterampilannnya. Dengan semakin berkembangnya

kemampuan dan keterampilan seorang petugas, maka akan semakin sering dia

melakukan tugasnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam Santosa (2003) yaitu

menganalisa peran Sistem Informasi Perpajakan dalam pemeriksaan pada KPP

Jakarta Gambir I dan Karikpa Jakarta Lima dan Revosia Eliaputra Sinaga

(2000) yaitu menganalisa kemampuan pemeriksa pajak terhadap efektifitas pemeriksaan pajak. Namun seberapa besar pengaruh Sistem Informasi

Perpajakan dan lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak terhadap kemampuan pemeriksaan belum diketahui secara pasti untuk itu penulis

mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul ”Pengaruh Sistem

Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja Sebagai Pemeriksa Pajak

Terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap kemampuan

pemeriksaan pajak?

2. Apakah lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak berpengaruh terhadap

kemampuan pemeriksaan pajak?

3. Apakah Sistem Informasi Perpajakan dan lama masa kerja sebagai

pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kemampuan pemeriksaan pajak?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Sistem Informasi Perpajakan

terhadap kemampuan pemeriksaan pajak.

b. Untuk mengetahui pengaruh lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak

terhadap kemampuan pemeriksaan pajak c. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Sistem Informasi Perpajakan

dan lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak terhadap kemampuan pemeriksaan pajak

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Peneliti

Wahana efektif untuk mengkaji, menguji dan menerapkan teori-

teori yang didapatkan, kemudian dianalisis dengan fakta yang terjadi

serta mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan sistem

informasi perpajakan dan lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak

terhadap kemampuan pemeriksaan pajak.

b. Masyarakat

Menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap

ketentuan perpajakan, meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemeriksa pajak dalam

melaksanakan pemeriksaan pajak.

c. Pemerintah Sebagai masukan untuk perbaikan sistem informasi perpajakan

yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan pemeriksaan pajak. d. Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang bermanfaat pada ilmu pengetahuan dan khususnya yang ingin

mengadakan penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Informasi Perpajakan

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat

hubungannya satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk

mencapai tujuan tertentu. Pengertian umum mengenai sistem adalah sebagai

berikut :

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur yaitu subsistem yang lebih kecil,

yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut

2. Unsur-unsur merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan, yang

berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan sifat serta kerjasama antar

unsur sistem mempunyai bentuk tertentu 3. Unsur sistem bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar

(Mulyadi, 2001:2).

Informasi adalah data yang terkumpul dan diproses kedalam bentuk yang berguna atau dengan kata lain, informasi adalah pengertian yang

diberikan pada pengumpulan fakta atau data. McDonough dan Garrett (1965) informasi didefinisikan sebagai data yang digunakan atau dimanfaatkan untuk

pengambilan keputusan. Komputer merupakan alat yang cepat dan tepat dalam pengolahan fakta dan memproduksi informasi yang diperlukan. Kita

menggunakan data untuk menghasilkan informasi yang diperlukan membantu dalam membuat keputusan. Banyak yang membahas tentang informasi, tetapi

hanya sedikit data asli (original data), data (bentuk majemuk dari datum)

adalah bahan baku dimana informasi diturunkan.

Menurut Muller dalam Jurnal KIPAS (2000: 22) ada empat dimensi

dasar yang menentukan nilai suatu informasi adalah sebagai berikut:

1. Relevansi, yaitu suatu informasi yang berhubungan secara khusus dengan

masalah yang ada.

2. Ketepatan, yaitu suatu informasi harus akurat (tepat) secara ideal.

3. Tepat waktu, yaitu suatu informasi yang selalu harus tersedia untuk

pemecahan masalah sebelum krisis atau sebelum kesempatan hilang.

4. Kelengkapan, yaitu suatu informasi yang dapat menjelaskan masalah atau

pemecahan masalah secara lengkap.

Jadi, sistem informasi merupakan usaha untuk membangun sistem

berdasarkan komputer (Computer Based Information System/CBIS) yang digunakan untuk memberikan informasi pemecahan masalah kepada

pengguna. Sistem informasi dapat juga diartikan sebagai suatu sistem berdasarkan komputer yang menjadikan informasi dapat digunakan oleh para

manajer untuk kebutuhan yang sama. Informasi yang dihasilkan dapat disajikan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan laporan dalam

bentuk simulasi matematis.

Informasi perpajakan adalah dokumen dan atau data perpajakan dalam

bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di

Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit organisasi vertikalnya. Menurut

peraturan direktur jenderal pajak Nomor: per-160/PJ/2006, Sistem Informasi

Perpajakan (SIP) adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di

lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat

keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dalam suatu jaringan kerja lokal.

B. Pengolahan data

1. Data base

Data base adalah sekumpulan record umum yang dapat dicari,

diakses, dan dimodifikasi seperti record akun bank, transkrip sekolah, seta

data pajak penghasilan. Terdapat banyak kebaikan data base, yaitu:

a. Meningkatkan independensi data karena terpisahnya data dengan aplikasinya.

b. Mengurangi (menghilangkan) data ganda (data redundancy) karena hanya ada satu file yang disimpan bersama untuk dapat digunakan oleh

beberapa aplikasi. c. Menghilangkan data yang tidak sama (data inconsistency) karena

hanya ada satu file, sehingga apabila satu record dari file tersebut diubah maka hanya file itu saja yang berubah.

d. Mempermudah manajer dalam memperoleh informasi yang diperlukan

untuk membuat perencanaan strategi atau perencanaan operasional

(Imam Santosa, 2003).

e. Sedangkan kebaikan lainnya, menurut Basalamah (1995) :

1) Data base meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya

pemutakhiran data.

2) Data base meningkatkan keandalan data.

3) Data base menghemat tempat penyimpanan. Duplikasi data

memerlukan tempat penyimpanan ganda pula.

4) Data base mempermudah akses terhadap data. Kelemahan konsep

non data base antara lain sulitnya pihak manajer memperoleh

informasi yang diperlukan untuk membuat perencanaan strategik

atau perencanaan operasional. 5) Data base meningkatkan produktivitas pemprograman aplikasi dan

para pemakai. Sebagian sistem pengolahan data base (Data Base

Management System/DBMS) disertai sarana pengembangan

aplikasi secara mencolok sekali, 6) Data base meningkatkan administrasi dan pengendalian terhadap

data, 7) Data base meningkatkan penekanan terhadap eksistensi data

sebagai salah satu sumber daya perusahaan yang bersangkutan.

Adanya database dalam organisasi menunjukkan bagaimana

pentingnya informasi bagi para pimpinan organisasi tersebut.

Meskipun data base menawarkan cukup banyak kebaikan, ia juga

memerlukan biaya, mengandung resiko serta beberapa kelemahan lainnya,

seperti :

a. Masalah kesesuaian akses dalam hal lebih dari satu pemakaian

menggunakan sistem pengelolaan data base maka bisa saja timbul

persoalan apabila sistemnya tidak dirancang untuk memenuhi

kebutuhan beberapa pemakai. Salah satu permasalahan tersebut adalah

masalah kompabilitas (kesesuaian) akses ke record yang ada.

b. Masalah kepemilikan data. Dalam sistem non data base biasanya mereka yang menggunakan program-program aplikasi pada file

tertentu dianggap sebagai pemilik data. Dengan digunakan data base

maka tidak ada lagi yang dianggap sebagai pemilik data karena adanya

penggunaan data secara bersamaan (data sharing).

c. Masalah sumber daya. sistem pengelolaan data base biasanya

memerlukan sumber daya komputer tambahan, seperti misalnya terminal komputer, CPU yang lebih besar, peralatan komunikasi, dan

sebagainya. Hal ini disebabkan dengan digunakannya data base maka akan banyak “permintaan” terhadap informasi dari data base, baik dari

manajer maupun dari pegawai. d. Masalah keamanan. Database harus disertai pengendalian yang

memadai sehingga diperoleh jaminan bahwa data hanya disediakan bahwa data hanya disediakan bagi mareka yang berhak, serta

penambahan, penghapusan dan pemutakhiran data hanya dilakukan

oleh personil-personil tersebut.

2. Pemerosesan Data

Pemerosesan data pada ilmu komputer adalah analisa dan

organisasi data oleh penggunaan berulang-ulang pada satu atau lebih program komputer. Pemerosesan data digunakan secara meluas pada

bisnis, perakitan dan ilmu pengetahuan serta pada area yang meningkat luas pada penggunaan komputer. Bisnis menggunakan data untuk

pekerjaan seperti penyiapan, penggajian, akuntansi, penyimpanan arsip, pengontrolan persediaan, analisa penjualan serta pemerosesan rekening

koran dan kartu kredit, termasuk pula pemerosesan data. Pemerosesan data dibagi dua macam yaitu pemrosesan data base dan pemerosesan

transaksi. Pada pemerosesan data base, data base yang terkomputerisasi

digunakan sebagai sumber utama rujukan bagi komputasi. Pemerosesan

transaksi merujuk pada interaksi antara dua komputer dimana satu

komputer mengawali transaksi dan komputer lainnya menghasilkan data

atau kebutuhan komputasi bagi fungsi tersebut (Imam Santosa, 2003).

3. Siklus Pemerosesan Data

Siklus data menggambarkan rantai kegiatan pemerosesan data

kebanyakan aplikasi pemerosesan data. Proses ini terdiri dari perekaman

data, transmisi data, pelaporan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali.

Data awal adalah yang pertama kali direkam pada bentuk yang dapat

dibaca oleh komputer. Keunggulannya terletak pada berbagai macam cara seperti secara manual pemasukan informasi kedalam memori komputer

menggunakan keyboard, penggunaan sensor untuk mentransfer data kedalam peta magnetik atau disket, pengisian pada kertas komputer atau

penggesekan kartu kredit melalui suatu alat tertentu. Data tersebut kemudian dikirim ke komputer dimana dilakukan fungsi pemrosesan data.

Langkah ini melibatkan secara fisik perpindahan rekaman data ke komputer atau secara elektronik menggunakan sambungan telepon atau

internet. Sekali data dikirim ke komputer maka komputer akan

memerosesnya. Kinerja operasional komputer yang termasuk pengaksesan

dan update data base serta membuat perubahan informasi statistik setelah

pemerosesan data, komputer melaporkan ringkasan tersebut pada petugas

operator (Imam Santosa, 2003).

Seperti halnya komputer yang memeroses data, juga menyimpan

baik data awal maupun yang sudah dimodifikasi. Penyimpanannya dapat

berbentuk pemasukan data awal dan juga dibentuk data yang telah diolah

oleh komputer seperti di pita magnetik. Menurut alasan hukum dan

praktis, data seringkali disimpan lebih dari satu tempat. Sistem komputer

dapat tidak berfungsi dan kehilangan seluruh data yang tersimpan, maka

diperlukan data awal kembali untuk mengembalikan ke kondisi semula. Langkah terakhir dari siklus pemerosesan data adalah pemanggilan

kembali atas penyimpanan informasi pada tahap selanjutnya. Hal ini

seringkali dikerjakan untuk mengakses record yang terdapat pada data

base, untuk menerapkan fungsi pemerosesan data baru, atau pada situasi

dimana sebagian data telah hilang untuk mengembalikan data (Imam

Santosa, 2003).

Menurut Biro Perencanaan, Sekretariat Jendral, Depdiknas, data yang baik akan memiliki lima sifat berikut. Pertama, objektif, yaitu data

harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa unsur subjektif atau rekayasa dari seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua,

represantif yaitu data tidak hanya dapat mewakili seseorang atau golongan tertentu namun dapat diterima oleh semua pihak. Ketiga, data harus

memiliki kesalahan baku (standart error) yang kecil. Keempat, data harus

tepat waktu. Dan kelima, data harus relevan, yaitu data harus sesuai untuk

menyelesaikan suatu persoalan (Imam Santosa, 2003).

C. Peran Komputer

Tim Subdit Verifikasi Dit. PPh Ditjen Pajak dalam Jurnal KIPAS

(1999:5) komputerisasi mempunyai implikasi yang besar bagi penegakan

pajak yang menjadikan petugas pajak dapat melakukan analisis informasi

secara lebih canggih dibandingkan sebelumnya. Pengisian SPT secara

elekronik, sekarang menjadi semakin ekonomis untuk mengidentifikasi area

jumlah data perpajakan yang banyak secara potensial dapat dipilah menjadi

transaksi kecil yang banyak. Tanpa bantuan komputer, auditor secara sederhana melihat transaksi besar untuk meneliti integritasnya karena

penelaahan terhadap transaksi kecil akan sangat kompleks dan memerlukan banyak waktu untuk diproses secara manual. Pendekatan lain adalah

menganalisis SPT yang diisi oleh konsultan pajak atau praktisi. Computer-

Based Information System (CBIS) dimaksudkan untuk dapat menyediakan

seluruh informasi yang dibutuhkan pimpinan (total information system

concept) berupa suatu kemampuan mengumpulkan semua informasi dari

semua sumber; dan menggunakan semua media untuk menampilkan

informasi. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berasal dari sumber

internal dan lingkungan luar, sistem formal dan informal, dengan media lisan

atau tertulis, informasi masa lalu, sekarang atau yang akan datang. Semua

sumber-sumber ini dimanfaatkan menurut kebutuhannya (ES Margianti,

1994:21).

Jaringan komputer yang online antarunit pelayanan dan pemeriksaan

dan dengan Kantor Wilayah/Kantor Pusat akan memotong jalur birokrasi yang

kurang perlu serta penghematan yang signifikan atas penggunaan formulir

cetakan. Akses yang mudah kepada berkas wajib pajak dan data atau

informasi lainnya pemeriksa pajak akan memiliki ‘bekal’ yang cukup pada

saat persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemeriksaan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan kriteria seleksi pemeriksaan, telah

dikembangkan sistem yang lebih obyektif dengan pemberian skor kepada

elemen SPT yang terisi atau tidak terisi serta beberapa rasio laporan keuangan

wajib pajak yang mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak serta

terdapatnya potensi pajak yang dapat digali. Sistem dijalankan dengan

penggunaan jaringan komputer yang telah tersedia. Penyempurnaan sistem kriteria seleksi harus dibarengi dengan usaha pengumpulan data dan profile

wajib pajak besar (DR. Djazoeli Sadhani dalam Jurnal KIPAS, 1999:7).

D. Peran Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup dua aktivitas yang berkaitan, yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses

kerja secara elektronis.

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah

Negara (http://www.klikpajak.com).

Teknologi Informasi (TI) telah memungkinkan pengembangan

administrasi perpajakan. Satu hal yang terpenting adalah penggantian kertas

SPT dengan yang sejenis secara elektronik. SPT elektronik itu dapat

digunakan untuk tambahan pembayaran pajak juga untuk klaim pengembalian

pajak. Pemasukan SPT secara elektronik memungkinkan SPT yang telah

disiapkan oleh komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang

memadai untuk dikirimkan kepada petugas pajak dan diproses oleh mereka di dalam formulir tersebut. Keuntungan utama terlihat dengan meningkatkan

efisiensi dan akurasi dalam proses assessment. Ditemukan bahwa tingkat kesalahan dalam assessment SPT secara elekronis hanya 0,5% jika

dibandingkan dengan tingkat kesalahan 15-17% dengan SPT manual. Kesalahan sering terjadi dengan SPT manual karena petugas pajak harus

memasukkan informasi ke dalam komputer (Tim Subdit Verifikasi Dit. PPh Ditjen Pajak dalam Jurnal KIPAS, 1999:4). Morris (1995) menyatakan bahwa

untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi, manusia

penggunanya harus memiliki kemampuan memilih data, memahami dan

mengolahnya menjadi informasi. Kemampuan lain yang harus dimiliki adalah

intelektualitas dan pengalaman yang dapat mengubah informasi menjadi

pengetahuan dan kebijaksanaan.

E. Struktur Organisasi

Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan dan dunia usaha

yang selalu berubah. Direktorat Jendral Pajak (DJP) merasa perlu untuk

menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya. Selama ini

struktur organisasi DJP didasarkan pada jenis pajak, dengan struktur

organisasi seperti ini pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak

optimal. Menurut Sigit dalam Media Indonesia (2007:13), penggunaan CBIS

dijajaran Ditjen pajak sebenarnya sudah dilakukan tahun 1992. Namun

pengembangan yang pesat terjadi mulai tahun 2001 seiring dengan program

modernisasi DJP dan sampai sekarang telah disempurnakan. DJP telah

melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan yang mengacu pada cetak biru. Secara bertahap Sistem Informasi

Perpajakan (SIP) akan dikembangkan kepada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP).

Pada awalnya SIP yang sudah ada akan dimodifikasi terlebih dahulu,

sehingga dapat diaplikasikan dengan kebutuhan struktur organisasi yang baru yaitu awalnya sistem yang berorientasi ke jenis pajak kemudian dimodifikasi

kepada sistem yang berorientasi ke fungsi struktur organisasi. Selanjutnya SIP

modifikasi ini akan digantikan dengan SI-DJP yang menggunakan data base

yang tersentralisasi untuk mendukung seluruh kegiatan. Dalam sistem ini

diterapkan manajemen kasus (case management) dan alur kerja (workflow)

(Tim KPP Madya Jakarta Selatan, 2007:34). Melalui sistem manajemen kasus,

setiap kasus didistribusikan kepada para pegawai dan dimonitor oleh sistem.

Sistem alur kerja menghubungkan suatu tugas dengan tugas lainnya sampai

tugas-tugas tersebut selesai, dengan SIP setiap wajib pajak dapat diawasi

secara terus menerus melalui sistem akuntansi wajib pajak (tax payer

accounting yistem) yang menyediakan data pembayaran pajak dan kewajiban

perpajakan dari setiap wajib pajak. Sistem ini memiliki beberapa modul

administrasi perpajakan (Tim KPP Madya Jakarta Selatan, 2007:34)

Sistem manajemen kasus atau alur kerja yang diterapkan dalam SIP

dimulai dengan penerimaan masukan / input berupa data registrasi, data pembayaran pajak, data e-SPT, permohonan Wajib Pajak dan surat-surat

masuk lainnya. Selanjutnya SIP akan menghasilkan kasus yang didapat dari permohonan, surat-surat dan hasil perbandingan data (misalnya data

pembayaran pajak dengan data e-SPT). Semua kasus yang dihasilkan tersebut didaftar dalam sistem termasuk saat diterimanya penugasan dan

penyelesaiannya. Kasus-kasus tersebut akan didistribusikan secara otomatis ke

masing-masing pegawai yang terkait dan akan diselesaikan menurut skala

prioritas yang telah ditetapkan. Perkembangan penyelesaian dari masing-

masing kasus dapat dimonitor melalui sistem ini (Tim KPP Madya Jakarta

Selatan, 2007:34).

F. Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak

DJP mengembangkan aplikasi knowledge base untuk mendukung

kelancaran tugas help desk/call center pada Kantor Pelayanan Pajak.

knowledge base berisi kumpulan ketentuan perpajakan yang komprehensif dan

diorganisir dalam file komputer yang mudah diakses serta disusun dalam

bentuk tanya jawab standar (Q&A Standard), penjelasan singkat dan flowchart. Diharapkan knowledge base akan mampu menjawab seluruh

pertanyaan yang mungkin diajukan oleh wajib pajak. Pengembangan

knowledge base di beberapa kanwil yang berisi petunjuk praktis tentang

beberapa permasalahan di bidang perpajakan yang dapat dijadikan pedoman

oleh fiskus dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak (Tim KPP Madya

Jakarta Selatan, 2007:32). Aplikasi baru yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Situs intranet Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan sarana komunikasi internal Ditjen Pajak dan sekaligus pintu masuk menuju

program aplikasi PK-PM dan MP3. 2. Program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan Faktur

Pajak Masukan PKP Pembeli dengan Faktur Pajak Keluaran PKP Penjual. 3. Program aplikasi "kriteria seleksi" sebagai sarana pemilihan pemeriksaan

pajak berdasarkan tingkat resiko.

4. Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3)

yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara

on-line (http://www.pajak.go.id).

Program aplikasi e-registration (e-reg), sistem pendaftaran wajib pajak

(memperoleh NPWP) secara online. Program aplikasi e-filing, sistem

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara on-line. Program

aplikasi e-SPT yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk dapat

menyampaikan SPT melalui media elektronik. Secara bertahap, pelaporan

kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak akan dikembangkan

menuju ke arah pelaporan secara elektronik yang dikenal dengan e-SPT

(aplikasinya disediakan secara gratis). Data untuk e-SPT ditransfer ke dalam SIP segera setelah diterima dan divalidasi di TPT. Data ini akan dibukukan

secara otomatis ke dalam rekening wajib pajak yang bersangkutan. Surat pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan media komputer (e-SPT) adalah

SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik/dengan menggunakan media komputer ke KPP dimana wajib pajak

terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada WP.Dengan menggunakan aplikasi e-SPT

wajib pajak merekam, memelihara, dan mengenerate data digital SPT serta

mencetak SPT beserta lampirannya (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-

383/Pj/2002). Cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak melakukan investasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer

yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.

2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain :

a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos,

nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti

potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang

yang digunakan.

b. Bukti pemotongan/pemungutan Pajak.

c. Faktur pajak.

d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.

e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti: masa pajak, tahun pajak,

tanggal setor, NTPP, kode MAP/KJS dan jumlah pembayaran pajak.

3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan

sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang

sesuai dengan aplikasi e-SPT. 4. Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan

menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong.

5. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT masa PPh dan/SPT masa PPN dan/SPT tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.

6. Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT masa PPh dan/SPT masa

PPN dan/SPT tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT. 7. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-

SPT dan disimpan dalam media komputer (disket, CD, dan sebagainya). 8. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke

KPP dengan membawa formulir induk SPT masa PPh dan/SPT masa PPN dan/SPT tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani

beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan membawa

formulir induk SPT masa PPh dan/SPT masa PPN dan/SPT tahunan PPh

hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dengan membawa berita

acara serah terima informasi SPT yang dikirim secara elektronik sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

G. Masa Kerja Pemeriksa Pajak

Menurut Hasibuan (2000:47) kerja adalah pengorbanan jasa, jasmani,

dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa dengan

memperoleh imbalan prestasi tertentu. Kerja perlu diartikan sebagai kegiatan

luhur manusia. Bukan saja karena kerja manusia dapat bertahan hidup tetapi

juga kerja merupakan penciptaan manusia terhadap alam sekitarnya menjadi manusiawi. Dengan demikian kerja juga merupakan realisasi diri. Pada

hakekatnya bekerja merupakan bentuk atau cara manusia untuk

mengaktualisasikan dirinya. Bekerja merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai,

keyakinan-keyakinan yang dianutnya dan dapat menjadi motivasi untuk

melahirkan karya yang bermutu dalam pencapaian suatu tujuan (KepMenPan

No.25/KEP/M.PAN/04/2002). Dalam agama Islam bekerja adalah ibadah,

perintah Tuhan atau panggilan mulia. Istilah kerja dapat diganti dengan kata

“pembelajaran”. Dale (2003) menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu

kegiatan bertujuan yang diarahkan pada pemerolehan dan pengembangan ketrampilan dan pengetahuan serta aplikasinya.

Menurut Sondang (2000:60) bahwa masa kerja merupakan

keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa

yang dilalui dalam perjalanan hidupnya. Sedangkan Susilo Martoyo (2000:34)

berpendapat bahwa masa kerja atau pengalaman kerja adalah mereka yang

dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang nantinya

akan diberikan disamping kemampuan intelegasinya yang juga menjadi dasar pertimbangan selanjutnya masa kerja para pekerja usia menengah dengan

pengalaman kerja yang cukup sangat mementingkan status. Pada usia ini sangatlah menentukan apakah mereka akan sukses selanjutnya atau tidak.

Kesuksesan diperoleh melalui keinginan berkompetisi dalam pencapaian tujuan, karena pada tingkat usia menengah mereka telah sampai pada tahap

pemeliharaan karir. Usaha mempertahankan dan meningkatkan karir dilakukan dengan menunjukkan prestasi kerja sebaik-baiknya. Prestasi kerja

meningkat sejalan dengan bertambahnya pengalaman dalam penyelesaian

tugas (Ghiselli & Brown, 1955; Blum & Nayer, 1968).

Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP, yang diberi

tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Auditor pajak Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah

Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam

pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pemeriksa pajak merupakan subjek

utama yang melaksanakan pemeriksaan. Kriteria atau ukuran mutu dari aparat

pemeriksa ditetapkan dalam standar umum dari standar pemeriksaan. Menurut

Standar Professional Akuntan Publik (SPAP), standar umum terdiri dari:

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian

dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi

dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (IAI,

1994:220-221).

Pemeriksa pajak yang mempunyai banyak pengalaman dalam jabatannya lebih mudah memecahkan masalah yang ditemukan, dibanding

dengan yang sedikit pengalamannya. Senada dengan itu, Saroja (1990) mengemukakan bahwa seorang pegawai yang memiliki kematangan kerja

(kecakapan) tinggi dalam bidangnya, memiliki pula pengalaman yang cukup dalam melakukan tugasnya, tanpa tergantung pada orang lain. Semakin lama

pegawai dalam jabatannya, maka semakin cakap ia untuk tetap dalam pekerjaannya (Moekijat,1988). Pemeriksa pajak yang telah memiliki masa

kerja yang lama dan pengalaman kerja dalam jabatannya mengisyaratkan

jangan dimutasi ke jabatan lain karena dengan pengalaman dalam jabatan akan

mempermudah melaksanakan tugasnya. Alex (2000:81) menyatakan bahwa

pada umumnya karyawan ditetapkan untuk promosi antara lain karena

pengalaman kerjanya dan karyawan akan diberikan kedudukan atau jabatan

lebih tinggi adalah karena pengalaman, usia atau kemampuan karyawan yang

diperoleh dari umur atau lamanya bekerja.

H. Pengertian Pemeriksaan

Istilah pemeriksaan merupakan istilah yang lebih sering digunakan dalam kaitannya dengan perpajakan, tetapi istilah yang lebih luas adalah

auditing. Pengertian pemeriksaan/auditing yang dikemukakan oleh beberapa penulis adalah kurang lebih sama, sedangkan menurut Arens dan Loebbecke

dalam Auditing: an Integrated Approach, menyebutkan: “ Auditing is the process of accumulating and evaluating of evidence

about information to determine and report on the degree of correspondence

between the information and established criteria.’’

Menurut Report of the Committee in Basic Auditing Consept of the

America Accounting Association (Accounting Review vol 47 supp.1972 p.18)

yang dikutip oleh Boynton dan Kell dalam buku Modern Auditing, pengertian

auditing adalah:

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and

evaluating evidence regarding assertion about economic actions and event to

ascertain the degree of correspondence between those assertions and

established criteria and communicating the result to interest user.”

Definisi senada dikemukakan oleh Mulyadi (1998:7) bahwa auditing adalah:

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian

ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan itu dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Dari ketiga definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

unsur-unsur pemeriksaan adalah:

1. Informasi dan kriteria

Informasi dapat berupa berbagai bentuk,yaitu berupa informasi

yang dapat di ukur, seperti laporan keuangan atau informasi yang bersifat

subjektif seperti tingkat efektifitas dan efisiensi suatu sistem komputer.

Kriteria untuk mengevaluasi informasi tersebut tergantung dari jenis

informasi yang akan diaudit, misalnya untuk laporan keuangan maka

kriterianya adalah prinsip akuntansi yang diterima umum (Generally

Accepted Accounting Principle).

2. Pengumpulan dan evaluasi bahan bukti

Bahan bukti adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk

menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan criteria yang

telah ditetapkan. Bahan bukti dapat berupa lisan, tertulis atau hasil

observasi oleh auditor. Bahan bukti harus mencukupi dalam jumlah dan

kualitas untuk memenuhi tujuan audit.

3. Orang yang kompeten dan independen

Auditor harus memiliki kemampuan yang memadai agar bisa

memahami kriteria yang digunakan dan cukup kompeten untuk

mengetahui jenis dan jumlah bukti-bukti yang diperoleh untuk

mendapatkan kesimpulan yang tepat. Adapun independen berarti seorang

auditor harus dapat bersikap objektif dalam menjalankan tugasnya.

Seorang auditor tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan harus bebas

dari bias prasangka.

4. Suatu proses sistematik

Auditing/pemeriksaan merupakan suatu rangkaian langkah prosedur logis, berkerangka, dan terorganisir. Auditing dilaksanakan

dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisir dan bertujuan.

5. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi

Dalam hal ini yang dimaksud pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Proses akuntansi

menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan pokok: neraca, laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan dan laporan

perubahan posisi keuangan.

6. Menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan

Tujuan audit adalah menentukan pendapat auditor atas tingkat kesesuiaan antara pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi

yang diperiksa dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Kriteria dapat berupa:

a. Peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif

b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen

c. Prinsip akuntansi yang berlaku umum (Generally Accepted Accounting

Principles)

7. Pelaporan

Hasil audit dalam bentuk laporan audit menginformasikan kepada para pemakai mengenai pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara

informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

I. Klasifikasi Pemeriksaan akuntan

Audit/pemeriksaan memiliki jenis yang bermacam-macam. Perbedaan penggolongan menurut beberapa pakar terjadi karena masing-masing pakar

memandang dari sudut yang berbeda. Salah satu pakar yang mencoba

mengklasifikasikan audit adalah Arthur W. Holmes, sebagaimana dikutip

Karni (2000) bahwa:

“Audit yang dilakukan auditor sangat banyak macamnya, antara lain:

1. Audit Operasional, Audit Manajemen, Audit Kinerja

2. Financial audit

3. Fraud Auditing, Forensic Auditing

4. Quality Audit

5. Legal auditing

6. Tax auditing

7. Pemeriksaan kemudian (Post Audit)

8. Internal Control System Auditing, and

9. Performance Audit.”

Sementara itu berdasarkan tujuannya, Mulyadi (1998:28) membedakan

audit menjadi tiga kelompok sebagai berikut: 1. Compliance audit, adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah

yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat

kriteria, audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

2. Financial statement audit, adalah audit yang dilakukan auditor

independen terhadap laporan keuangan yang disajikan untuk menyatakan

pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan tersebut.

3. Operational audit, merupakan review secara sistematik kegiatan

organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu, yaitu:

a. Mengevaluasi kinerja

b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan

c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, nampak bahwa Pemeriksaan

di bidang perpajakan termasuk dalam compliance audit, karena tujuan yang

ingin dicapai adalah mengetahui apakah para wajib pajak sudah melaksanakan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP.

Mengembangkan pendapat para pakar tentang tujuan Pemeriksaan ditemukan

kecurangan yang kecil, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan (compliance)

dari wajib pajak besar. Sebaliknya jika dari hasil pemeriksaan ditemukan kecurangan yang besar, maka tingkat kepatuhan dari wajib pajak rendah.

Selain itu, dengan pelaksanaan Pemeriksaan dapat menyebabkan orang

mengurangi atau bahkan tidak melaksanakan kecurangan karena rasa takut

akan diperiksa nantinya.

J. Kemampuan pemeriksaan pajak

Dalam situasi dan kondisi yang selalu berubah (non linear and

discontinuity), khususnya dibidang pemeriksaan pajak maka Ditjen pajak

membutuhkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi secara cepat

dengan perubahan situasi yang dihadapi, berwawasan luas serta mampu

memecahkan masalah dan memutuskan tindakan secara cepat dan tepat.

Kemampuan seseorang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini

berarti bahwa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan selalu tersedia suatu

tingkat kemampuan yang belum digunakan oleh seseorang (Gito Sudarmo dan Sudita, 1997).

Kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar dalam

pekerjaan-pekerjaan rumit yang menuntut persyaratan pemrosesan informasi. Menurut Zainun (1994), kemampuan (ability) dimaksudkan sebagai

kesanggupan (capasity) karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemampuan mengandung berbagai unsur seperti keterampilan manual dan

intelektual, bahkan sampai kepada sifat-sifat pribadi yang dimiliki. Unsur-unsur ini juga mencerminkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang

dituntut sesuai dengan rincian kerja. Kemampuan sesungguhnya merupakan

suatu unsur pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk Kemampuan adalah

kecakapan dan keterampilan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan

atau tugas. Variabel kemampuan diukur atau dinilai dengan indikator

kecakapan dan keterampilan yang memungkinkan para pegawai bekerja

dengan cara tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan

pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Keahlian Teknis

a. Pendidikan Formal dan Diklat pemeriksaan

Pencapaian seorang auditor dimulai dengan pendidikan formal

dalam bidang auditing dan akuntansi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang

profesional. Auditor juga harus menjalani pelatihan yang cukup yang meliputi aspek teknis dan pendidikan profesional lainnya. Selain itu

seorang auditor harus memiliki pengalaman praktek yang cukup untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Disini ditegaskan bahwa

kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan. Ia tidak dapat memenuhi persyaratan

yang dimaksud dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki

pendidikan formal auditor dan pengalaman profesionalnya yang saling

melengkapi satu sama lain. Hal ini selaras dengan Statemen on

Auditing Standard (SAS) No.1 menyatakan bahwa “Auditor are

expected to have adequate academic training in accouting, taxion,

auditing and other areas that relate to their profession (Hermanson,

Loeb dan Straeser, 1983:18)

Kusriyanto (1993:10) mengatakan bahwa pendidikan dan

pelatihan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan

ketrampilan pekerja dapat mempunyai dampak paling langsung

terhadap produktifitas. Dengan pengetahuan, kecakapan dan

ketrampilan yang demikian, seorang pegawai akan memiliki

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya, menganalisis

masalah-masalah yang timbul dan menentukan alternatif

pemecahannya, serta mampu untuk mengatur dirinya dalam

menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya secara cepat, tepat waktu dan

material dapat digunakan secara efisien.

Menurut Kristiadi (1997:93) bahwa pendidikan dan pelatihan aparatur dapat dilakukan dalam dua tahapan, yakni pendidikan dan

pelatihan pra jabatan (pre service training) yaitu diklat bagi para calon pegawai baik melalui khursus singkat ataupun melalui sekolah (seperti

APDN, IIP, STAN, dan lain-lain), serat pendidikan dan pelatihan jabatan (in service training) yaitu:

1) Pendidikan perjenjangan yaitu pendidikan yang dilakukan secara

khusus, sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu baik

struktural maupun fungsional.

2) Pendidikan teknis fungsional yaitu pendidikan yang

dilaksanaksanakan untuk menambah pengetahuan teknis dari tugas

pokok instansinya, misalnya diklat kebeacukaian, keimigrasian,

dan lain-lain.

3) Pendidikan keahlian yaitu pendidikan yang diarahkan untuk

menambah keahlian pegawai dalam bidang akademis, misalnya

untuk memperoleh Diploma, S1, S2, dan S3.

Pengembangan kualitas pegawai melalui Diklat diarahkan pada

pembentukan profesional, yang mampu mandiri dan tangguh.

Simanjuntak (1983:26) dalam analisisnya mencoba mengartikan

konsep pendidikan dan pelatihan secara terpisah, yaitu apabila pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk

mengerjakan sesuatu yang lebih cepat dan tepat sedangkan pelatihan hanya membentuk. Pendidikan berkaitan dengan produktifitas adalah

kebenaran yang jelas membuktikan dirinya sehingga hanya sedikit orang yang mempertanyakan. Pendidikan dapat membentuk pegawai

menjadi ahli sehingga dapat dipersiapkan untuk menilai berbagai situasi, memilih cara paling tepat dalam melaksanakan tugas

pokoknya, memilih alternatif yang baik dalam memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dan akhirnya dapat meningkatkan produktifitas

kerja.

Menurut Husein Umar (2000:9) produktivitas mengandung arti

sebagai berbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan

keseluruhan Sumber Daya yang digunakan (input). Dengan kata lain

produktivitas mempunyai dua dimensi yaitu pertama, efektifitas yang mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yang berupa

pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Kedua, efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan

input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

b. Pengalaman pemeriksa pajak

Pengalaman pemeriksa pajak merupakan hal penting dalam proses

pemeriksaan pajak. Dengan banyaknya pengalaman yang didapat

maka pengetahuan tentang perpajakan semakin bertambah. Hal itu mempermudah pemeriksa pajak dalam memecahkan masalah-masalah

yang ditemukan dalam pemeriksaan pajak.

Rosenbaum dan Turner Dreher dkk. (1991) mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman individu pada awal bekerja dimana ia

mampu mengalahkan rekan kerjanya dalam perolehan pengetahuan, keahlian dan informasi akan memberi dampak positif bagi kecerahan

prospek karirnya. Dijelaskan bahwa adanya dukungan dari perusahaan, terutama orang-orang sebagai sponsorship yang

memberikan arahan akan mendorong karyawan untuk lebih berhasil

dalam pencapaian karir selanjutnya. Sponsor atau yang dikenal dengan

mentor memberikan informasi tentang karir, kesempatan yang

diperoleh dalam usaha pengembangan pribadi, dan memberikan

konseling karir bagi mereka (David dan Newstrom, 1989).

2. Sikap

a. Sikap Independen, Integritas, dan Objektivitas

Seorang auditor harus menjadi independensi, integritas dan

objektivitas dalam arti tidak boleh dipengaruhi oleh pokok yang sedang diperiksa (audite). Dengan demikian auditor tidak dibenarkan

berpihak pada kepentingan siapapun, artinya auditor harus bersikap

netral terhadap pihak yang diperiksa dan konsisten dengan

bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pentingnya independensi bagi seorang auditor, kode etik profesi

dari AICPA dalam peraturan 101 menyatakan bahwa:

“A member of a firm of which he is a partner or shareholder shall

not express on opinion on financial statement of an enterprise unless

he and his firm are independent with respect to such enterprise”

(Hermanson, Loeb & Strawser, 1983:19)

Sikap independen berarti mampu bertindak jujur dan objektif, baik

dalam perbuatan maupun dalam sikap mental. Independensi harus

dipegang teguh baik dalam kenyataan (in fact) maupun dalam penampilan (in appereance).

Konsepsi independen ada 2, yaitu:

1) Independensi yaitu pentaatan terhadap norma atau peraturan yang

mengatur hubungan auditor dengan klien, masyarakat dan sesama

auditor.

2) Independensi yaitu suatu keadaan pikiran terhadap suatu

manifestasi integritas

Integritas merupakan karakteristik pribadi yang tidak dapat

dihindari dalam diri seorang pemeriksa. Elemen ini merupakan tolak ukur dengan mana setiap anggota pada akhirnya mempertimbangkan

semua keputusan yang dibuat dalam penugasan. Integritas juga menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar kepercayaan publik

(Boynton dkk., 1996:102).

Objektivitas adalah suatu sikap mental. Objektivitas berarti tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam semua hal yang berkaitan

dengan penugasan. Kepatuhan pada prinsip ini akan meningkat jika

pemeriksa menjauhkan diri dari keadaan yang menimbulkan

pertentangan kepentingan (Boynton dkk., 1996:103).

b. Kecermatan dan Keseksamaan (due professional care)

Prinsip kecermatan dan keseksamaan adalah pusat dari pencarian

terus menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional. Keseksamaan mengharuskan setiap pemeriksa untuk

melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi adalah hasil dari pendidikan dan pengalaman.

Keseksamaan meliputi keteguhan, kesungguhan serta bersikap

energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa

profesional. Seorang auditor harus seorang profesional yang

bertanggung jawab untuk menunaikan tugasnya. Auditor harus

menjauhi sikap lalai dan itikad buruk, tetapi manager tidak dapat

dipastikan bahwa ia akan selalu mengambil keputusan yang jitu.

Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan

melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap

pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan tersebut menyangkut

apa yang dikerjakan auditor dan kesempurnaan pekerjaannya itu

(Boynton dkk., 1996:103).

3. Kemampuan professional (Skill)

a. Perencanaan

Definisi dari perencanaan pajak :

“Tax planning is the systematic analysis of differing tax options

aimed at the minimization of tax liability in current and future tax

periods” (Crumbley D.Larry, Dictionary of Tax Term, Barron’s

Business Guide, 1994:300).

“Tax planning is arrangement of a person’s business and / or

private affairs in order to minimize tax liability” (Lyons Susan M,

International Tax, Glossary 1996:303)

Tujuan perencanaan pajak adalah mengatur pembayaran atau

meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang

berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya maka akan membantu cash flow perusahaan.

Menurut Erly Suandy, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

2) Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

global strategi perusahaan baik jangka panjang maupun jangka

pendek.

3) Bukti-bukti pendukungnya memadai.

Dalam penyusunan perencanaan pajak yang tidak melanggar aturan

perpajakan ada lima persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan terkait. 2) Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan.

3) Harus dipahami karakter usaha wajib pajak. 4) Perencanaan harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan

didukung bukti memadai seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya.

Tahapan dalam membuat perencanaan pajak adalah sebagai

berikut:

1) Menganalisis informasi yang ada.

2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya

pajak.

3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana

pajak.

5) Memutakhirkan rencana pajak.

b. Supervisi

Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan tujuan tersebut telah tercapai

atau belum. Unsur supervisi adalah menggambarkan instruksi kepada asisten. Auditor dengan tanggung jawab akhir untuk setiap audit harus

mengarahkan asisten untuk mengemukakan akuntansi dan auditing signifikan yang muncul dalam audit, sehingga auditor dapat

menetapkan seberapa signifikan masalah tersebut.

c. Bukti pemeriksaan pajak

Pemeriksa harus memperoleh bahan bukti yang cukup dan

kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Ruang lingkup bukti pemeriksaan pajak dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak baik untuk satu atau beberapa masa pajak,

bagian tahun pajak atau tahun pajak yang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan

melalui pemeriksaan lapangan. Bukti ini didapat dengan cara sebagai berikut :

1) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan

dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data

lainnya,

2) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang

diperiksa,

3) Memasuki tempat dan ruangan yang diduga merupakan tempat

menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi

petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-

tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan

ditempat-tempat,

4) Melakukan penyegelen tempat atau ruangan apabila wajib pajak

atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk

memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan dilakukan,

5) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang

diperiksa.

4. Pelaksanaan pemeriksaan pajak

Dalam Pedoman Pemeriksaan Pajak dikatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki tiga langkah, yaitu:

a. Persiapan Pemeriksaan, meliputi:

1. mempelajari berkas wajib pajak/berkas data

2. menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

3. mengidentifikasi masalah

4. melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

5. menentukan ruang lingkup pemeriksaan 6. menyusun program pemeriksaan

7. menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam 8. menyediakan sarana pemeriksaan

b. Pelaksanaan Pemeriksaan, meliputi: 1. memeriksa ditempat wajib pajak

2. melakukan penilaian atas pengendalian intern 3. memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

4. melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan

dokumen-dokumen

5. melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)

6. memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang

diperiksa

7. melakukan siding penutup (closing conference)

c. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), meliputi:

1. menyusun laporan dengan sistematis

2. pengesahan LPP

3. pembuatan nota perhitungan dan DKHP

4. pengiriman LPP, Nota Perhitungan, dan DKHP.

K. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada dua penelitian terdahulu dalam melakukan

penelitian “Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan dan Lama Masa Verja

sebagai Pemeriksa Pajak terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak”, yaitu :

1. Imam Santosa (2003)

a. Judul

Analisis Peran Sistem Informasi Perpajakan dalam Pemeriksaan

Pajak.

b. Tujuan Untuk mengetahui bahwa sistem yang diterapkan telah berjalan

efektif dan optimal dalam menunjang pemeriksaan pajak dan juga mengetahui efektifitas pemeriksa pajak sebagai penunjang (penghasil

data) Sistem Informasi Perpajakan.

c. Metodelogi penelitian Untuk pengujian dan pembahasan dilakukan penggunaan kuisioner

dan pengujian keeratan berbagai faktor pengaruh dilakukan dengan uji statistik.

d. Sampel

Pemeriksa pajak baik yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (seksi

PPh badan KPP Gambir satu) maupun Kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan Pajak (Karikpa Jakarta Lima).

e. Hasil penelitian

Data SIP berguna dan digunakan dalam proses pemeriksaan pajak

belum efektif dalam penentuan wajib pajak yang harus diperiksa dan

menghasilkan koreksi pajak yang signifikan. Padahal dari proses

pemeriksaan pajak, selain sebagai pengujian terhadap kepatuhan wajib

pajak, juga diharapkan dapat menambah pemasukan pada Negara.

Selain itu, faktor nilai data yang material, kemungkinan

penyalahgunaan data dan keengganan merupakan faktor-faktor yang

mempengaruhi respon pemeriksa pajak sebagai penghasil data SIP.

2. Revosia Eliaputra Sinaga (2000) a. Judul

Analisis pengaruh kemampuan pemeriksaan pada terhadap efektifitas pemeriksaan pajak studi kasus pada Tim Gabungan DJP-

BPKP wilayah Jakarta Paripurna II tahun 1999/2000.

b. Tujuan Untuk memperoleh gambaran mengenai keahlian teknis, sikap

independent dan integritas, kecermatan dan keseksamaan serta kemampuan professional (skill) para pemeriksa pajak. Mengetahui

pengaruh pendidikan dan pelatihan perpajakan terhadap kemampuan

pemeriksa dalam mengefektifkan pemeriksaan pajak.

c. Metodelogi penelitian Metode survey deskriptif (dalam penerapannya perhatian

dipusatkan pada faktor-faktor yang dapat mengefektifkan pemeriksaan pajak) menggunakan kuisioner.

d. Sampel

Penelitian dengan penyebaran kuisioner kepada 58 responden yang seluruhnya pemeriksa pada perwakilan BPKP DKI Jakarta.

e. Hasil penelitian

Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan masih belum

efektif yang diindikasikan dengan relative rendahnya nilai koreksi

fiskal, keterlambatan penyelesaian atau tidak tercapainya standar yang

sudah ditetapkan dalam pedoman pemeriksaan tahun 1999/2000.

Penyebabnya adalah tim pemeriksa belum dibekali dengan pendidikan

dan pelatihan perpajakan serta pemeriksaan belum dilaksanakan

secara komprehensif mengikuti pemeriksaan yang dimutakhirkan.

L. Kerangka Pemikiran

Kemajuan teknologi informasi seperti hardware dan software

computer semakin luas dimanfaatkan oleh wajib pajak di dalam

penyelenggaraan pembukuan. Data dan informasi keuangan diproses secara

elektronik untuk menghasilkan berbagai bentuk dan jenis laporan yang sesuai

dengan kebutuhan manajemen. Seiring dengan perkembangan teknologi

informasi, pemeriksa pajak harus memanfaatkan perangkat teknologi

informasi seperti computer hardware and software di dalam pemeriksaan

pajak. Teknik pemeriksaan pajak yang menggunakan alat bantu komputer

disebut sebagai Computer Tax Audit (CTA). Sesuai dengan beban kerjanya

untuk saat ini jumlah fungsional pemeriksa pajak belum memadai. Pengadaan

sumber daya manusia tidak dapat dipenuhi segera mengingat adanya

persyaratan kualifikasi dan prosedur recruitment.

Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas antara lain adalah meningkatkan kemampuan pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi

informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Untuk menghadapi implikasi dari perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dalam rangka

peningkatan efisiensi kerja, maka pengetahuan dasar perpajakan pemeriksa pajak harus juga ditambah dengan pengetahuan lain yaitu penggunaan metode

sampling dalam pemeriksaan dengan suatu pendekatan analitis serta penggunaan komputer dalam pemeriksaan (computer auditing) sebagai

tindakan antisipatif semakin meluasnya pemakaian komputer dalam

pemprosesan transaksi keuangan.

Kemampuan pemeriksaan pajak sangat dipengaruhi salah satunya

adalah lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak tersebut untuk menggunakan

teknologi informasi yang semakin berkembang dalam pelaksanaan

pemeriksaan pajak karena dengan semakin lama bekerja sebagai pemeriksa

pajak maka semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang didapat.

Seseorang yang telah bekerja sekian lama akan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan pekerjaannya sehingga dapat mencapai

kepuasan dalam menjalankan pekerjaannya karena pengalaman yang diperoleh

dari pekerjaan sebelumnya dan yang sedang dijabatnya, dapat pula

meningkatkan kemampuan kerja pemeriksa pajak. Kerangka berfikir ini dapat

dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

M. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir maka dapat

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha : Sistem Informasi Perpajakan dan lama masa kerja sebagai

pemeriksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap

kemampuan pemeriksaan pajak

Ho : Sistem Informasi Perpajakan dan lama masa kerja sebagai

pemeriksa pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kemampuan pemeriksaan pajak

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak di daerah Jakarta.

Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pemeriksa pajak. Penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada responden yang

bersangkutan.

B. Metode Penentuan Sampel

Sistem Informasi

Perpajakan (X1)

Lama Masa Kerja

sebagai Pemeriksa Pajak

Kemampuan

Pemeriksaan Pajak (Y)

Populasi (population) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Peneliti secara teknis

umumnya mengalami kesulitan untuk melakukan sensus, jika jumlah elemen populasinya relatif banyak atau bahkan sulit dihitung maka ditentukanlah

sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pemilihan

sampel berdasarkan pertimbangan (judgment sampling) yang merupakan bagian dari pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling). Pemilihan

sampel berdasarkan pertimbangan (judgment sampling) yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan

pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah

penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:131). Teknik pemilihan sampel ini

dipilih karena peneliti ingin mengetahui informasi yang berkaitan tentang

pemeriksaan pajak maka peneliti dapat memilih pemeriksa pajak sebagai

sampel penelitian. Para pemeriksa pajak merupakan subjek yang tepat untuk

memberikan informasi berdasarkan pertimbangan tertentu dibandingkan

subyek dalam KPP yang bukan pemeriksa pajak. Faktor kepraktisan

(kecepatan waktu dan biaya yang murah) merupakan pertimbangan pokok

dalam metode pemilihan sampel secara tidak acak ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:146-155) dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber yaitu:

1. Data Primer/Lapangan Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan

penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Ada dua metode yang dapat

digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu:

a. Metode survey

1) Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam metode survey yang

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

Teknik wawancara dilakuan jika peneliti memerlukan komunikasi

atau hubungan dengan responden. Wawancara dapat dilakukan

melalui tatap muka atau melalui telepon.

2) Kuisioner

Pengumpulan data dengan adanya pertanyaan dari peneliti

dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada

responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.

b. Metode Observasi

Melalui proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), obyek

(benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

2. Data Sekunder/Kepustakaan

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter)

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Berdasarkan

sumbernya, data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Data Internal

Dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan,

dicatat dan disimpan dalam suatu organisasi. Contoh data internal antara lain surat-surat, notulen hasil rapat, faktur, jurnal, memo dan

sebagainya.

b. Data Eksternal

Data yang umumnya disusun oleh suatu yang telah tersususn dalam arsip entitas selain peneliti dari organisasi (data dokumenter) yang

dipublikasikan yang bersangkutan. Contoh data eksternal antara lain

buku, jurnal, majalah atau buletin yang memuat data indeks atau

referensi, hasil sensus, statistika, dan sebagainya.

D. Metode Analisis

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir

dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu

variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumya mendukung suatu kelompok

variabel tertentu. Hasil yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam hasil analisis ini Buono Agung Nugroho menyatakan bahwa

“validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat dari hasil output SPSS pada table dengan judul Item-Total Statistic”. Menilai kevalidan masing-

masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected Item-Total

Correlation masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan

dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected

Item-Total Correlation > dari r-tabel. Uji validitas sebaiknya dilakukan

secara terpisah pada lembar kerja yang berada antara satu konstruk

variabel dengan konstruk variabel yang lain sehingga dapat diketahui

butir-butir pertanyaan variabel mana yang paling banyak tidak valid.

Uji Realibilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan

konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuisioner. Selanjutnya hasil penelitian yang reliable,

bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Menghitung reliabilitas menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Reliabilitas suatu

konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > dari 0.60 (Malhotra,1996:305).

Rumusnya adalah:

r11 = [ k ] [ 1 – Σ σ ² b ]

[ k – 1 ] [σ² t ]

r1 1 = Reliabilitas instrument

k = Banyaknya butir pertanyaan

σ ² t = Varians total

σ ² b = Jumlah varians butir

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert,

atau skala lima tingkatan yaitu skala yang digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, kondisi dan persepsi tentang fenomena sosial. Metode

yang sering digunakan ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Dalam

penelitian ini pengukurannya akan digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu:

Tabel 3.1

Metode Skala dan Pengukurannya

Sangat

Setuju (SS)

Setuju

(S)

Ragu

(R)

Tidak Setuju

(TS)

Sangat Tidak

Setuju (STS)

(5) (4) (3) (2) (1)

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui variabel dependen,

variabel independen, atau keduanya dalam model regresi mempunyai

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Deteksi ini dapat diketahui

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

Ha : Memenuhi asumsi normalitas Ho : Tidak memenuhi asumsi normalitas

Dasar pengambilan keputusan yaitu:

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas berarti Ha ditolak dan Ho diterima.

(Singgih Santoso, 2000:212).

b. Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Jika

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas

(multiko). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat problem

multikolinieritas (multiko). Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

Ha : Tidak terdapat problem multikolinieritas (multiko)

Ho : Terdapat problem multikolinieritas (multiko)

Dasar pengambilan keputusan yaitu:

1) Model regresi yang tidak terdapat problem multikolinieritas

(multiko) berarti Ha diterima dan Ho ditolak adalah sebagai

berikut:

a) Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance

• Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1

• Mempunyai angka Tolerance mendekati angka 1

Catatan: Tolerance = 1 / VIF atau VIF = 1 / Tolerance

b) Besaran korelasi antar variabel independen.

Koefisien korelasi antar variabel independen lemah (dibawah 0,5)

2) Model regresi yang terdapat problem multikolinieritas (multiko) berarti Ha ditolak dan Ho diterima adalah sebagai berikut:

a) Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance

• Mempunyai nilai VIF jauh dari angka 1

• Mempunyai angka Tolerance jauh dari angka 1 Catatan: Tolerance = 1/VIF atau VIF = 1/Tolerance

b) Besaran korelasi antar variabel independen. Koefisien korelasi antar variabel independen kuat

(diatas 0,5) (Singgih Santoso, 2000:203).

c. Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang

lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan

Studentized Delete Residual nilai tersebut. Model regresi yang baik

adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual

suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (tidak

terjadi heterokedastisitas), atau adanya hubungan antara nilai yang

diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut

sehingga dapat dikatakan model tersebut homokedastisitas.

Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

Ha : Tidak terjadi heterokedastisitas

Ho : Terjadi heterokedastisitas

Dasar pengambilan keputusan yaitu: 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas berarti

Ha ditolak dan Ho diterima.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heterokedastisitas berarti Ha diterima dan Ho ditolak (Singgih

Santoso, 2000:208).

3. Analisis Regresi Linier Berganda (Dummy)

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi

berganda, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

Sistem Informasi Perpajakan (X1/Variabel kuantitatif) dan lama masa

kerja sebagai pemeriksa pajak (D/Variabel bebas kualitatif) terhadap

kemampuan pemeriksaan pajak (Y/Variabel terikat). Rumusnya adalah sebagai berikut:

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Kemampuan Pemeriksaan Pajak)

X = Variabel bebas kuantitatif (Sistem Informasi Perpajakan)

D = Variabel Dummy / bebas kualitatif (Lama Masa Kerja

sebagai Pemeriksa Pajak) dengan nilai 0 dan 1.

Nilai 0 = Tidak lama (< 2 tahun)

Nilai 1 = Lama (> 2 tahun)

b dan b2 = Sloup / gradient

e = Error

Dalam pengujian analisis hipotesis dapat dilakukan melalui :

a. Uji R2 (koefisien determinasi)

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai

koefisien determinasi (R-Square). Jika R-Square adalah sebesar 1

berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan

oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang

Y = a + b1X1 + b2D + e

menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Nilai R-Square

berkisar hampir 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel

independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika

nilai R-Square semakin mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi

variabel dependen (Ghozali,2001:45).

b. Uji F Hitung

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap

variabel dependen untuk mengetahui apakah variabel independen

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, maka

digunakan signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai probability F lebih

besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk

memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel

independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen. Sebaliknya nilai probability F lebih kecil dari 0,05

maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel

dependen atau dengan kata lain variabel independen secara

bersama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis

pengujiannya yaitu apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan

Ha diterima, artinya variabel independen secara simultan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha

ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

(Ghozali,2001:47)

c. Uji t hitung

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui hubungan

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen,

maka digunakan signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai probability t

lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan

untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain

variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen. Sebaliknya nilai probability t lebih kecil dari

0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi

variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen

secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis pengujiannya yaitu apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen dan variabel

dummy secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap variabel dependen. Apabila t hitung < t tabel maka Ho

diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen dan variabel

dummy secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap variabel dependen (Ghozali,2001:47).

E. Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.2

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Sub Variabel Indikator Skala

Relevansi

Ketepatan

Tepat waktu

Informasi

Kelengkapan

Data base

Pemrosesan data

Pengolahan data

Siklus pemrosesan data

Computer Based

Information System

(CBIS)

Peran Komputer

Manfaat komputer

Peran Teknologi

Informasi

Manfaat teknologi

informasi

Manajemen Kasus

Sistem Informasi

perpajakan (SIP)

(X1)

Struktur

Organisasi Alur Kerja

Ordinal

Program aplikasi PK

dan PM

Program MP3

Pelaksanaan

Sistem Informasi

Perpajakan

SPT online

Lama Masa Kerja

< 2 tahun

Tidak lama Lama Masa

Kerja sebagai

Pemeriksa Pajak

(X2/D) Lama Masa Kerja

> 2 tahun

Lama

Nominal

Pendidikan dan Diklat

Pemeriksaan

Pengalaman

Pemeriksa Pajak

Independen

Integritas

Kemampuan

Pemeriksaan

Pajak (Y)

Keahlian Teknis

Sikap

Objektifitas

Ordinal

Kecermatan

Keseksamaan

Perencanaan

Supervisi

Kemampuan profesional (skill)

Bukti audit

Persiapan

pemeriksaan

Pelaksanaan

pemeriksaan

Pelaksanaan

Pemeriksaan

Pajak

Pembuatan laporan

pemeriksaan pajak

IV. PENEMUAANDANPEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat

yang beralamat di Jalan Tebet Raya No.9 Jakarta Selatan 12810 lantai 2,

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Tebet

Raya No.9 Jakarta Selatan 12810 lantai 3 dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu yang beralamat di Jalan TB. Simatupang

No.39 Jakarta Selatan 12510.

Pada dasarnya, peneliti mencoba mengetahui pengaruh Sistem Informasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Pemeriksa Pajak terhadap

Kemampuan Pemeriksaan Pajak diketiga objek penelitian tersebut tetapi setelah dilakukan penyebaran kuisioner ternyata hasilnya Tingkat Pendidikan

Pemeriksa Pajak seluruhnya merupakan lulusan perguruan tinggi. Data

tersebut tidak dapat digunakan dalam metode penelitian dengan regresi

berganda dummy.

Jadi peneliti mencoba mengetahui Pengaruh Sistem Informasi

Perpajakan dan Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak terhadap

Kemampuan Pemeriksaan Pajak. Telah dikemukakan didalam metodelogi

penelitian bahwa pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran

kuisioner dimulai pada awal bulan Juli sampai dengan bulan September.

Dalam penyebaran kuisioner ini dilakukan dengan bantuan staf pemeriksa

pajak dan hasil kuisioner dapat diambil setelah ada konfirmasi dari pihak

tersebut.

2. Karakteristik Responden

Kuisioner yang dibagikan kepada pemeriksa pajak berjumlah 70 buah

dengan tingkat proporsi pembagian sebagai berikut:

a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat

Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 30 kuisioner. Kuisioner yang dapat dianalisis sebayak 22 kuisioner dan 8 kuisioner sisanya tidak

dapat dianalisis karena tidak di isi atau salah. b. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan

Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 30 kuisioner. Kuisioner yang dapat dianalisis sebayak 21 kuisioner dan 9 kuisioner sisanya tidak

dapat dianalisis karena tidak di isi atau salah. c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu

Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 10 kuisioner. Kuisioner

yang dapat dianalisis sebayak 10 kuisioner.

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

Kuisioner

yg dapat

dianalisis

Kuisioner yg

tidak dapat

dianalisis/slh

NO Kantor Pelayanan

Pajak (KPP)

Σ % Σ %

Jumlah

kuisioner

yg disebar

1 Madya Jakarta Pusat

22 73,33 8 26,67 30

2 Madya Jakarta Selatan

21 70 9 30 30

3 Pratama Jakarta

Pasar Minggu

10 100 0 0 10

Jumlah 53 75,71 17 25,29 70

B. Penemuan dan Pembahasan

1. Identitas Responden

Setelah 70 kuisioner dibagikan kepada responden ternyata hanya 56

kuisioner yang dapat dianalisis. Data identitas responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Data Identitas Responden

Jumlah

NO

Pertanyaan

Jawaban Σ %

a. < 5 tahun 1 1.89

b. 5 – 10 tahun 20 37,73

c. 10 – 15 tahun 17 32,08

1 Lama masa kerja

responden

d. > 15 tahun 15 28,30

Jumlah 53 100

a. < 5 tahun 17 32,08

b. 5 – 10 tahun 12 22,64

c. 10 – 15 tahun 18 33,96

2 Lama masa kerja

sebagai pemeriksa pajak

d. > 15 tahun 6 11,32

Jumlah 53 100

a. Anggota tim 24 45,28

b. Ketua tim 21 39,62

c. Ketua kelompok 4 7,55

3 Jabatan dalam

pemeriksaan

d. Lainnya 4 7,55

Jumlah 53 100

a. < 3 hari 4 7,55

b. 3 s.d 7 hari 24 45,28

c. 7 s.d 14 hari 21 39,62

4 Lama angka waktu

pengiriman surat

peminjaman dengan

penerimaan data d. Diatas 14 hari 4 7,55

Jumlah 53 100

2. Validitas dan Relibilitas

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada 70 responden ternyata

hanya 56 kuisioner yang dapat dianalisis dan 51 butir pertanyaan yang dapat

dilakukan uji validitas dan realibilitas sama seperti Try Out hanya saja

pertanyaan pada butir 2 dan 9 variabel X1 (Sistem Informasi Perpajakan)

diubah sebagai berikut:

Pertanyaan Try Out Penelitian

Butir 2 Informasi yang didapat dari

SIP menghasilkan data

yang akurat

Jaringan Informasi dari SIP

datanya sangat akurasi (bisa

dipertanggungjawabkan)

Butir 9 SIPmenghasilkan Informasi

dalam bentuk laporan

berkala, laporan khusus dan

laporan dlm bentuk

simulasi matematis

Informasi yang dihasilkan

oleh SIP adalah berbentuk

laporan tahunan dan laporan

berkala.

Tabel 4.3

Validitas variabel X1 (Sistem Informasi Perpajakan)

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

SIP1 90.15 66.208 .587 .910 SIP2 90.26 68.429 .439 .913

SIP3 90.74 63.583 .653 .908

SIP4 90.11 68.872 .428 .913

SIP5 90.08 67.610 .622 .910

SIP6 90.19 67.387 .477 .912 SIP7 90.02 68.096 .658 .910

SIP8 90.06 69.631 .489 .912 SIP9 90.58 68.286 .348 .915

SIP10 91.11 65.410 .519 .912 SIP11 90.25 70.189 .189 .919

SIP12 89.92 68.148 .659 .910 SIP13 89.77 67.640 .604 .910

SIP14 89.81 67.194 .629 .909

SIP15 89.94 66.862 .585 .910

SIP16 89.81 69.502 .430 .913

SIP17 90.06 67.516 .610 .910

SIP18 90.32 64.953 .702 .907

SIP19 90.00 67.577 .639 .910

SIP20 90.08 66.763 .630 .909

SIP21 90.77 63.948 .592 .910

SIP22 89.79 68.168 .600 .910

SIP23 90.23 65.679 .506 .912

SIP24 90.11 66.756 .631 .909

Berdasarkan tabel 4.3, didapat nilai Corrected Item-Total Correlation

(r hitung) tiap butir pertanyaan variabel X1 (Sistem Informasi Perpajakan) dengan menentukan α = 0,05 dan df = n – 2 = jumlah pertanyaan – 2 = 51– 2

= 49, maka diperoleh nilai r tabel = 0,235. Jadi nilai r-tabel untuk variabel X1 (Sistem Informasi Perpajakan) adalah 0,235. Jika r hitung > r tabel maka butir

pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Dari hasil analisis penelitian diperoleh data yang menyatakan ada 23

pertanyaan yang valid karena nilai r-hitung yang merupakan nilai dari

Corrected Item-Total Correlation lebih dari r-tabel dan 1 pertanyaan yang

tidak valid karena nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-

Total Correlation kurang dari r-tabel. Pertanyaan yang tidak valid dan pada

variabel X1 (Sistem Informasi Perpajakan) adalah butir 11 (r hitung = 0,189 <

r tabel = 0,235).

Tabel 4.4

Reabilitas variabel X1 (Sistem Informasi Perpajakan)

Cronbach's Alpha N of Items

.914 24

Untuk melihat hasil uji realible keseluruhan butir pertanyaan pada

variabel X1 (Sistem Informasi Perpajakan) adalah dengan melihat tabel

Cronbach’s Alpha yaitu 0,914. Karena 0,914 > 0,60 (syarat realibel), maka

konstruk pertanyaan merupakan dimensi variabel X1 (Sistem Informasi

Perpajakan) adalah realibel.

Tabel 4.5

Validitas variabel Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak)

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

KPPJ1 113.43 79.750 .311 .949

KPPJ2 113.30 77.253 .654 .945 KPPJ3 113.19 78.041 .547 .946

KPPJ4 113.28 78.168 .541 .946 KPPJ5 113.09 77.164 .665 .945

KPPJ6 113.23 77.563 .604 .945 KPPJ7 113.25 76.996 .672 .944

KPPJ8 113.19 76.348 .745 .944 KPPJ9 113.79 79.821 .223 .951

KPPJ10 113.25 77.073 .663 .945

KPPJ11 113.38 76.355 .736 .944

KPPJ12 113.34 76.421 .770 .944

KPPJ13 113.32 76.722 .725 .944

KPPJ14 113.34 79.036 .454 .947

KPPJ15 113.42 76.440 .821 .943 KPPJ16 113.40 76.821 .756 .944

KPPJ17 113.40 76.975 .736 .944 KPPJ18 113.36 79.657 .386 .947

KPPJ19 113.58 76.132 .476 .948

KPPJ20 113.51 76.139 .744 .944

KPPJ21 113.51 76.178 .740 .944

KPPJ22 113.32 76.107 .800 .943

KPPJ23 113.36 76.427 .780 .943

KPPJ24 113.23 76.794 .694 .944

KPPJ25 113.26 78.044 .552 .946

KPPJ26 113.19 76.964 .673 .944

KPPJ27 113.25 77.343 .584 .945

Berdasarkan tabel 4.5, didapat nilai Corrected Item-Total Correlation (r hitung) tiap butir pertanyaan variabel Y (Kemampuan Pemeriksaan

Perpajakan) dengan menentukan α = 0,05 dan df = n – 2 = jumlah pertanyaan – 2 = 51– 2 = 49, maka diperoleh nilai r tabel = 0,235. Jadi nilai r-tabel untuk

(Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah 0,235. Jika r hitung > r tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Dari hasil analisis penelitian diperoleh data yang menyatakan ada 26

pertanyaan yang valid karena nilai r-hitung yang merupakan nilai dari

Corrected Item-Total Correlation lebih dari r-tabel dan 1 pertanyaan yang tidak valid karena nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-

Total Correlation kurang dari r-tabel. Pertanyaan yang tidak valid dan pada variabel X1 (Sistem Informasi Perpajakan) adalah butir 9 (r hitung = 0,223 <

r tabel = 0,235).

Tabel 4.6

Reabilitas variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak)

Cronbach's Alpha N of Items

.947 27

Untuk melihat hasil uji realible keseluruhan butir pertanyaan pada variabel Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah dengan melihat tabel

Cronbach’s Alpha yaitu 0,947. Karena 0,947 > 0,60 (syarat realibel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variabel Y (Kemampuan

Pemeriksaan Pajak) adalah realibel.

C. Data Variabel X2 / Dummy

Hasil dari penelitian ternyata seluruh responden merupakan lulusan

perguruan tinggi. Data ini dapat dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Data Tingkat Pendidikan Pemeriksa pajak

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)

Lulusan perguruan tinggi 53 100,0

Bukan lulusan perguruan tinggi

0 0

Jumlah 53 100,0

Data ini tidak dapat digunakan dalam metode penelitian regresi berganda

dummy karena itu tingkat pendidikan pemeriksa pajak diganti dengan lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak sebagai variabel X2/dummy. Jadi judul skripsi juga

berubah dari “Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Pemeriksa Pajak terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak“ menjadi “Pengaruh

Sistem Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak

terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak.

Tabel 4.8

Data frekuensi lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak

Lama Masa Kerja Frekuensi Persentase (%)

Lama ( > 5 tahun ) 37 69,8

Tidak Lama ( < 5 tahun ) 16 30,2

Jumlah 53 100.0

Untuk variabel X2 yang merupakan variabel bebas kualitatif responden hanya diberikan 1 pertanyaan umum yaitu berapa lama masa kerja sebagai

pemeriksa pajak? Ternyata mayoritas responden sebanyak 37 orang termasuk lama menjadi pemeriksa pajak karena telah bekerja lebih dari 5 tahun, dan sisanya

16 orang termasuk tidak lama menjadi pemeriksa pajak karena bekerja kurang dari 5 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak lama menjadi pemeriksa

pajak seperti sebelumnya mereka bekerja di bidang lain dan mereka baru lulus sarjana.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 4.1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Ex

pec

ted

Cu

m P

rob

R50

R22

R43R34

R11R32

R49

R23 R17

R6

R5R33

R4R9

R47

R1

R42

R7 R13R26

R21

R10

R53R8

R19R40

R31R48

R38

R36

R46

R35R45

R37R30

R41R24

R44

Dependent Variable: TOTAL_KPPJ

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan grafik diatas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi kemampuan pemeriksaan pajak berdasar

masukan variabel independennya yaitu Sistem Informasi Perpajakan dan lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak.

2. Uji multikolinearitas

Tabel 4.9

Coefficients(a)

Dependent Variable: TOTAL_KPPJ

Dari tabel diatas dapat diketahui pada bagian Coefficients terlihat angka VIF ada di sekitar angka 1 yaitu VIF = 1,003. Demikian juga nilai

Tolerance mendekati angka 1 yaitu Tolerance = 0,997. Jadi dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas

(MULTIKO).

Tabel 4. 10

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 TOTAL_SIP .997 1.003

TOTAL_LMK .997 1.003

Coefficient Correlations(a)

Model TOTAL_LMK TOTAL_SIP

1 Correlations TOTAL_LMK 1.000 -.056

TOTAL_SIP -.056 1.000

Covariances TOTAL_LMK 5.775 -.018

TOTAL_SIP -.018 .017

a Dependent Variable: TOTAL_KPPJ

Pada output bagian Coefficient Correlations yang ada pada table 4.10

dibawah terlihat angka korelasi independen jauh dibawah 0,05 yaitu korelasi antara variabel Sistem Informasi Perpajakan dan lama masa kerja sebagai

pemeriksa pajak yang hanya sebesar -0.056. Hal ini menunjukkan tidak adanya problem multiko dalam model regresi ini.

3. Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.2

-3 -2 -1 0 1 2 3

Regression Standardized Predicted Value

-1

0

1

2

Re

gre

ss

ion

Stu

de

nti

zed

Re

sid

ua

l

R1

R2

R3

R4

R5 R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14R15R16

R18

R19

R20

R21

R22

R23

R24

R25

R27

R28

R29

R30

R31

R32

R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

R40

R41

R42

R43

R44

R45

R46

R47

R48

R49

R50

R51

R52R53

Dependent Variable: TOTAL_KPPJ

Scatterplot

Dari grafik 4.2, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas maupun

di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi

heterokedastisitas pada model regresi ini, sehingga regresi layak dipakai

untuk prediksi kemampuan pemeriksaan pajak berdasar masukan

independennya yaitu Sistem Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak.

E. Analisis Regresi Berganda Dummy

Berdasarkan hasil pengolahan Regresi Berganda Dummy dengan

menggunakan SPSS 12.00 for windows dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4. 11

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .507(a) .257 .227 8.019

a Predictors: (Constant), TOTAL_LMK, TOTAL_SIP

Analisa Korelasi (R) antara variabel Sistem Informasi Perpajakan (X1) dan

Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak (X2) terhadap variabel Kemampuan

Pemeriksaan Pajak (Y) adalah 0,507 > 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang kuat antara variabel Sistem Informasi Perpajakan dan lama masa

kerja sebagai pemeriksa pajak terhadap variabel kemampuan pemeriksaan pajak.

Analisa Koefisien Determinasi (R²) terlihat pada kolom Adjusted R Square

dalam tabel diatas, yaitu 0,227 atau jika dijadikan persen adalah 22,7%. Angka

tersebut juga dapat diartikan bahwa perubahan variabel Sistem Informasi

Perpajakan (X1) dan Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak (X2)

memberikan kontribusi positif sebesar 22,7% terhadap Kemampuan Pemeriksaan

Pajak (Y), sedangkan 77,3% (100%-22,7%) lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang

tidak termasuk dalam analisis regresi ini. Faktor lain tersebut antara lain adalah pendidikan, pengalaman dan usia.

Mandolang (1991:62), dalam penelitiannya menyimpulkan adanya

hubungan kemampuan petugas dengan tingkat pendidikan formal yang dimilikinya. Sejalan dengan itu, Sulaiman (1984) menyimpulkan bahwa salah satu

faktor yang mempengaruhi kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya adalah tingkat pendidikan formal yang telah ditempuhnya. Untuk mencapai

dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya bagi pegawai negeri, maka

pemerintah menyelenggarakan pendidikan in-service atau pendidikan dalam

jabatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian,

kemampuan dan keterampilan siap pakai (Widjaya, 1986:193). Hal ini dapat

dipahami karena pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu memerlukan

penyesuaian-penyesuaian dalam pekerjaannya, disebabkan perkembangan IPTEK

dan kebijakan yang senantiasa berubah. Pendidikan dalam jabatan diberikan

dengan maksud agar kemampuan profesional pesertanya dapat ditingkatkan,

sehingga mereka selalu up to date dan dapat bekerja lebih baik (Nurtain 1979).

Dalam kaitan dengan pendidikan in-service atau pendidikan dalam jabatan,

Herrick (1957) dalam evaluasinya terhadap peserta pendidikan in-service,

menemukan adanya perubahan positif pada diri peserta dalam (1) pengetahuan

dan keterampilan, (2) sikap dan nilai, (3) hubungan individu dalam kelompok, (4)

kedalaman perasaan, motivasi dan aspirasi individu (Henry,1957:172). Tingkat

pendidikan tinggi hendaknya menjadi syarat diangkatnya seseorang menjadi

pemeriksa pajak. Karena didalam pemeriksaan pajak dibutuhkan pengetahuan

untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang ditemukan. Pemeriksa pajak yang sering mengikuti pendidikan dalam jabatan, seperti

mengikuti diklat teknis dan fungsional, seminar, lokakarya dan aktifitas pendidikan lainnya, akan menambah kemampuan kerja dan kualitas kerjanya,

sehingga dapat dicapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

Selain pendidikan, pengalaman yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya dan yang sedang dijabatnya, dapat pula meningkatkan kemampuan kerja

Pemeriksa Pajak. Menurut Soeroto (1983), bahwa makin lama dalam pekerjaan

dan bervariasi kegiatan, serta semakin intensif pengalaman kerja yang diperoleh

orang yang bersangkutan. Demikian pula, makin banyak kesulitan atau tantangan

yang dihadapi semakin cepat pula pengembangan kemampuan dan

keterampilannya. Dengan semakin berkembangnya kemampuan dan keterampilan

seorang petugas, maka akan semakin sering dia melakukan tugasnya. Rosenbaum

& Turner Dreher, dkk (1991) mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman

individu pada awal bekerja dimana ia mampu mengalahkan rekan kerjanya dalam

perolehan pengetahuan, keahlian dan informasi akan memberi dampak positif bagi

kecerahan prospek karirnya.

Selain pendidikan dan pengalaman faktor usia juga mempengaruhi

kemampuan pemeriksaan pajak. Pegawai berusia tua cenderung lebih baik dibandingkan dengan pegawai usia muda. Pegawai yang berusia muda pada

umumnya belum mempunyai kedewasaan berfikir dan rasa tanggung jawab yang justru diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan, sedangkan pegawai

yang berusia lebih tua cenderung mampu berfikir secara dewasa dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menjadi tugasnya

(Saksono,1988). Dengan kemampuan berfikir secara dewasa dan rasa tanggung jawab yang dimiliki Pemeriksa pajak yang berusia lebih tua, dapat menjadikan

mereka lebih mampu dalam melaksanakan tugasnya.

Tabel 4. 12

Coefficients(a)

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d Coefficients

Model B

Std.

Error Beta t Sig.

(Constant) 68.012 12.338 5.512 .000

TOTAL_SIP .505 .130 .473 3.875 .000

1

TOTAL_LMK 3.076 2.403 .156 1.280 .206

a Dependent Variable: TOTAL_KPPJ

Dari tabel diatas didapat nilai koefisien regresi sehingga terbentuk

persamaan y = 68,012 + 0,505 X1 + 3,076 X2 + e. Untuk menguji keberartian

koefisien regresi ini dilakukan menggunakan uji t. Dengan menentukan tingkat

kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = n – jumlah variabel independen = 53 – 2 = 51 didapat t tabel = 1,675. Dapat diketahui dari tabel diatas t hitung untuk

variabel Sistem Informasi Perpajakan (X1) sebesar 3,875, jadi t hitung (3,875) > t tabel (1,675). Dan terlihat pada kolom sig / significance variabel Sistem Informasi

Perpajakan (X1) mempunyai tingkat signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima maksudnya terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan antara Sistem Informasi Perpajakan (X1) terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak (Y). Sedangkan untuk variabel Lama Masa Kerja sebagai

Pemeriksa Pajak (X2) sebesar 1,280, jadi t hitung (1,280) < t tabel (1,675). Dan

terlihat pada kolom sig/significance variabel Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa

Pajak (X2) mempunyai tingkat signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,206 yang

berarti Ho diterima dan Ha ditolak maksudnya tidak terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan antara Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak (X2)

terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak (Y).

Hal ini bisa disebabkan walaupun bekerja lama sebagai pemeriksa pajak

tetapi tidak memiliki kesempatan untuk pengembangan diri. Pengembangan diri

bertujuan meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi

kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan

moral, meningkatkan karir, meningkatkan kemampuan konseptual dan

kepemimpinan. Seseorang dapat meningkatkan diri melalui pelatihan, bahan bacaan maupun dengan mempelajari pengalaman orang-orang sekitarnya yang

telah berhasil. Jika memungkinkan ia dapat secara langsung belajar dari atasannya (mentoring) teknik-teknik yang ingin ia kembangkan.

Tabel 4. 14

ANOVA(b)

Model

Sum of Squares df

Mean Square F Sig.

Regression 1110.017 2 555.008 8.631 .001(a)

Residual 3215.153 50 64.303

1

Total 4325.170 52

a Predictors: (Constant), TOTAL_LMK, TOTAL_SIP b Dependent Variable: TOTAL_KPPJ

Berdasarkan tabel Anova didapat nilai F sebesar 8,631 yang digunakan

untuk melakukan uji hipotesis dalam memprediksi kontribusi variabel Sistem Informasi Perpajakan (X1) dan Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak (X2)

terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak (Y). Dengan menentukan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan df1 = 2 (3 – 1) dan df2 = 50 (53 – 3), maka

didapat dari F tabel sebesar 3,183. Dari tabel Anova diatas, terlihat bahwa F

hitung (8,631) > F tabel (3,183) dengan tingkat signifikansi < 0,05 yaitu sebesar

0,001 maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti Sistem Informasi Perpajakan dan

lama masa kerja sebagai pemeriksa pajak memberikan pengaruh yang simultan

dan signifikan terhadap variabel kemampuan pemeriksaan pajak.

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Dengan melihat hasil analisis statistik dan pembahasan yang bertujuan

untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji statistik menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara

Sistem Informasi Perpajakan (X1) terhadap Kemampuan Pemeriksaan

Pajak (Y). Dapat diketahui dari t hitung untuk variabel Sistem Informasi

Perpajakan (X1) sebesar 3,875, jadi t hitung (3,875) > t tabel (1,675) dan

mempunyai tingkat signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang berarti Ha

diterima dan Ho ditolak.

2. Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan

antara Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak (X2/D) terhadap

Kemampuan Pemeriksaan Pajak (Y). Dapat diketahui dari t hitung untuk

variabel Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak (X2) sebesar 1,280,

jadi t hitung (1,280) < t tabel (1,675) dan mempunyai tingkat signifikansi

> 0,05 yaitu sebesar 0,206 yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini

bisa disebabkan walaupun bekerja lama sebagai pemeriksa pajak tetapi tidak memiliki kesempatan untuk pengembangan diri, sebagian pegawai

merupakan mutasi dari bidang lain dan baru lulus dari perguruan tinggi. 3. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara

variabel Sistem Informasi Perpajakan (X1) dan Lama Masa Kerja sebagai

Pemeriksa Pajak (X2/D) terhadap variabel Kemampuan Pemeriksaan Pajak

(Y). Dapat diketahui dari nilai Korelasi (R) yang lebih besar dari 0,5 yaitu

sebesar 0,507. Sistem Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja sebagai

Pemeriksa Pajak memberikan kontribusi positif sebesar 22,7% terhadap

Kemampuan Pemeriksaan Pajak (Y), sedangkan 77,3% dipengaruhi oleh

faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi ini dapat diketahui

dari nilai Koefisien Determinasi (R²). Faktor lain tersebut antara lain adalah pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan in-service

atau pendidikan dalam jabatan, pengalaman dan usia. 4. Variabel bebas yang terdiri dari Sistem Informasi Perpajakan (X1) dan

Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak (X2/D) memberikan pengaruh yang simultan dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu

Kemampuan Pemeriksaan Pajak (Y). Dapat diketahui dari dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. F hitung yang didapat sebesar

8,631 dan F tabel sebesar 3,183. Jadi, F hitung (8,631) > F tabel (3,183)

dengan tingkat signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,01 berarti Ha diterima

dan Ho ditolak.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan diatas diartikan bahwa ada pengaruh yang

signifikan antara Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak. Bagi otoritas perpajakan, kemajuan teknologi komputer

dan pemanfaatan yang intensif dalam pemrosesan data keuangan mempunyai implikasi langsung terhadap fungsi pemeriksaan pajak dalam hal penentuan

subjek pajak dan yurisdiksi entitas yang bertransaksi. Sistem Informasi Perpajakan membantu penugasan pemeriksaan wajib pajak dilakukan

berdasarkan jenis usaha sehingga pemeriksaan lebih terspesialisasi, meningkatkan produktivitas dan kemampuan pemeriksaan pajak serta kualitas

hasil pemeriksaan. Selain itu, kinerja pemeriksaan dapat dimonitor dengan

lebih baik karena adanya penerapan teknologi informasi pada administrasi

pemeriksaan. Sedangkan untuk Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak

tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak.

Hal ini disebabkan pemeriksa pajak dalam masa kerjanya tidak memiliki

kesempatan untuk pengembangan diri, sebagian pegawai merupakan mutasi

dari bidang lain dan baru lulus dari perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan in-service atau

pendidikan dalam jabatan.

C. SARAN

Dengan melihat kesimpulan dan implikasi, maka bisa disimpulkan

beberapa saran sebagai berikut: 1. Pemerintah lebih memperhatikan lagi Sistem Informasi Perpajakan untuk

menghindarkan terjadinya manipulasi data, karena akses untuk data tertentu hanya diberikan kepada orang yang berwenang saja.

2. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengembangkan diri secara adil sesuai dengan potensi dan kemampuan

pegawai yang bertujuan meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan

pelayanan, meningkatkan moral, meningkatkan karir, meningkatkan

kemampuan konseptual dan kepemimpinan.

3. Pemerintah membantu meningkatkan kualitas pemeriksa pajak karena

jumlah tenaga fungsional pemeriksa pajak sangat kurang.

4. Pemerintah membantu meningkatkan kemampuan pemeriksaan pajak

dengan memberikan pendidikan in-service atau pendidikan dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, “Panduan Penulisan Skripsi”, Cetakan I, Grafika Karya Utama,

Jakarta, 2004

Agung Buono Nugroho, “Strategi Jitu memilih Metode Statistik Penelitian dengan

SPSS”, Penerbit Andi, Yoyakarta, 2005

Alex S. Nitisemito, “Manajemen Personalia”, Penerbit Ghalia Indonesia, 2000

Algifari, “Analisis Regresi (Teori, Kasus dan Solusi)”, Edisi I, BPEF, Yogyakarta

Arens dan Loebbecke, ”Auditing: an Integrated ApproachReport of the

Committee in Basic Auditing Consept of the America Accounting

Association” , Accounting Review, vol 47, 1972

Basalamah, Anies SM. “Pengolahan Data Elektronik: Konsep untuk Manajer dan

Auditor”, Lembaga PPM. 1995

Blum, M.L., & Nayer, “Industrial Psychology and It’s Social Foundations”,

NewYork: Harper & Brothers,1968

Boynton, William C. dan Walter G. Kell, “Modern Auditing”, New York: John

Wiley Sons, Inc.1996

Crumbley D. Larry, ”Dictionary of Tax Term, Barron’s Business Guide”, 1994

Dale, M. “Developing Management Skill (Terjemahan)”. Jakarta: PT. Gramedia, 2003

Davis, K., & Newstrom, J. W, “Human Behavior at Work: Organizational

Behavior”. Singapore: Mc. Graw-Hill BookCompany, 1989

Djalintar Sidjabat, “Amandemen Undang-undang: Keseimbangan Hak dan

Kewajiban antara Wajib Pajak dan Aparat Pajak”, Media Indonesia, 30

Oktober 2007

Djazoeli Sadhani, ”Pemberdayaan Fungsi Pemeriksaan Pajak dalam Lingkungan

yang Berubah dengan Cepat”, Jurnal KIPAS, vol.1, Nomor 10, Juli 1999

Djoko Slamet Surjoputro, “Pajak, Urat Nadi Kehidupan Bangsa”, Media

Indonesia, 30 Oktober 2007

Dreher, F.G. Bretz, D.R.. “Cognitive Ability and Career Attainment:

Moderating Effects of Early Career Success”, Journal of Applied

Psychology, 75, 392-397, 1991

Erly Suandy, “Perpajakan”, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, 2006

Erwin Silitonga, “Amandemen Undang-undang: Keseimbangan Hak dan

Kewajiban antara Wajib Pajak dan Aparat Pajak”, Media Indonesia, 30 Oktober 2007

E.S. Margianti, ”Sistem Informasi Manajemen”, Gunadarma, Jakarta,1994

Ghiselli, E.E. & Brown, C.W. “Personnel and Industrial Psychology”. New

York: Mc. Graw-Hill Book. Co, 1955

Hasibuan, Malayau SP. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Edisi Revisi,

Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Hermanson, Loeb and Straeser, “Auditing Theory and Practice”, Boston Third

edition. Richard D.Irwin, Inc, 1983

Henry, Nelson.B, “Inservice Education For Teachers, Supervisor, and

Administrator”, Chicago: University Chicago Press, Illinous, 1957

Husein Umar, ”Riset Sumber Daya Manusia dalam organisasi”. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “Standar Profesional Akuntan Publik”

Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta,1994

Imam Ghozali, “Aplikasi dan Analisis Multivariate dangan proses SPSS”, Badan

penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001

Imam Santosa, “Analisis Peran Sistem Informasi Perpajakan Dalam Pemeriksaan

Pajak”, 2003

Indriyo Gitosudarmo dan Nyoman Sudita. “Prilaku Keorganisasian”. Edisi

Pertama. Yogyakarta : BPFE, 1997

Irfan. “Artikel Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak”, Portal

Pemda Kutaikertanegara, 23 Mei 2005 dari http://www.klikpajak.com

Karni, Soejono, “Auditing: Audit khusus dan Audit Forensik dalam Praktek”,

Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000

KPP Madya Jakarta Selatan, “Sistem Administrasi Perpajakan Modern”, Jakarta,

April 2007, http://www.pajak.go.id

Kristiadi, JB. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri di Indonesia”, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta,1997

Kusriyanto, Bambang “Meningkatkan Produktivitas Karyawan”. PT.

Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1993

Luky Alfirman, ”Agar Organisasi Makin Efisien dan Efektif”, Media

Indonesia, 30 Oktober 2007

Lyons Susan M,” International Tax”, Glossary, 1996

Malhotra, NK, “Marketing Research”, Prentice Hall International,1996

McDonough, M.C. and Garrett,L.J., “Management Systems: Working Concept

and Practices”, Homewood, IL: Richard D Irwin, 1965

Moekijat, “Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai”, Remaja Karya,

Bandung,1988

Morris, Landon. ”Media Performance, Mass Communication and The Public

Interest”, London: Sage Publication, 1995

Mulyadi, ”Sistem Akuntansi”, Edisi ketiga, Penerbit Salemba Empat, Universitas

Gajah Mada, 2001

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, “Auditing” Edisi Kelima Buku I dan II, Salemba Empat, Jakarta, 1998

Nur Indiantoro dan Bambang Supomo, ”Metodologi Penelitian Bisnis untuk

Akuntansi dan Manajamen”, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta,

2002

Nurtain, “Pengajaran Teori dan Praktek”, Dirjen Dikti, Proyek PLPTK, Jakarta,

1989

Revosia Eliaputra Sinaga, “Analisis Pengaruh Kemampuan Pemeriksaan

Terhadap Efektifitas Pemeriksaan Pajak”, 2000

Riska dkk. “Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak (e-SPT)”,

Accounting Dept, STIE-MCE (Malangkuçeçwara School of Economics), Malang, {n28113;n28102;n28065}@student.stie-mce.ac.id

Sagala, Muller. “Sistem Informasi Keuangan Daerah: Suatu Tinjauan Umum”,

Jurnal KIPAS, vol.2, Nomor.24, November, 2000

Saksono, Slamet, “Administrasi Kepegawaian”, Yogyakarta: Kanisius, 1983

Sarojo, Riyadi, “Kepemimpinan Organisasi (Pandangan Barat)” Pidato Ilmiah

Disnatalis VIII Universitas Katolik Widya Karya Malang, tanggal 9 Mei 1990

Sigit, ”Jaminan Keamanan Data Pajak” Media Indonesia, 30 Oktober 2007

Simanjuntak, Payaman J. “Produktivitas kerja: pengertian dan ruang

lingkupnya”, Prisma, edisi November - Desember (1983:26)

Singgih Santoso, “Buku Latihan SPSS Statistik Parametik”, Penerbit PT.Elex

Media Komputindo, Kelompok Gramedia – Jakarta, 2000

Soeparlan, Pramono Hadi. “Pengaruh Kualitas Pemeriksaan pada Kantor

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) Jakarta Khusus I

terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)”, 2002

Sondang P. Siagian, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bumi Aksara, Jakarta,

2000

Sulaiman, Inam, “Hubungan antara Status Sosial Ekonomi, Kreativitas dan

Human Relatian dengan upaya Mengikutsertakan Masyarakat dalam

Pembangunan Desa di Kabupaten Malang”, PPS IKIP Malang, 1984

Susilo Martoyo, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Edisi 3, Penerbit BPFE,Yogyakarta, 2000

Tim Subdit Verifikasi Dit. PPh Ditjen Pajak, ”Perubahan Lingkungan

Perpajakan Kita”, Jurnal KIPAS, vol.1, Nomor 12, September 1999

V. Wiratna Sujarweni, “Panduan Mudah Menggunakan SPSS dan Contoh

Penelitian Bidang Ekonomi”, 2007

Widjaya, “Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar”, CV Rajawali, Jakarta,

1986

Zainun, Buchari, “Manajemen dan Motivasi”. Jakarta : Balai Aksara. 1994

Peraturan – Peraturan

____________________Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor kep- 29/PJ./1995 tentang “replikasi Sistem Informasi Perpajakan”

_____________________Kepmenpan No. 25/KEP/M.PAN/04/2002 tentang

pekerjaan.

_____________________Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 88/PJ./2004 tentang “Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara

Elektronik”.

_____________________Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

_____________________Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-

123/PJ/2006 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

_____________________Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: per-

160/PJ/2006 tentang “Tata cara penerimaan dan pengolahan surat

pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)”

_____________________Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-741/PJ/2001

“petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor”.

_____________________Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor se-

04/PJ.7/2002 tentang “Kebijakan pemeriksaan” (seri pemeriksaan 01-02).

_____________________Keputusan DJP Kep-383/PJ/2002 tentang Tata Cara

Pembayaran Setoran Pajak melalui Sistem Pembayaran Online dan penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital.

_____________________No. Kep-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.