pengaruh satuan pengawasan internal

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI

MEDAN

SKRIPSI

PENGARUH PERANAN BIRO SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

(SPI) TERHADAP PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(GCG) PADA PTPN II (Persero) TANJUNG MORAWA

Oleh :

NAMA : EVELYN YUSRINA SITOMPUL

NIM : 040503005

DEPARTEMEN : AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Medan

2008

Evelyn Yusrina : Pengaruh Peranan Biro Satuan Pengawasan Internal (SPI) Terhadap Pelaksanaan..., 2008 USU Repository © 2009

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengaruh Peranan Biro Satuan Pengawasan Internal (SPI) terhadap

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada PTPN II (Persero)

Tanjung Morawa

adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat,

dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi

tingkat program S1 Reguler Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Sumatera Utara.

Semua sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan dengan jelas,

benar dan apa adanya, dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar,

saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh universitas.

Medan, 22 Oktober 2008

Yang Membuat Pernyataan,

Evelyn Yusrina Sitompul

NIM : 040503005


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas

segala berkat dan kasih-Nya yang telah memberikan hikmat dan kesehatan serta

kekuatan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Peranan Biro

Satuan Pengawasan Internal (SPI) terhadap Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) pada PTPN II (Persero) Tanjung Morawa” ini dapat

diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan

serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini,

penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, MEc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara, Bapak Drs. Arifin Akhmad , MSi, Ak. dan

Bapak Fahmi Natigor, SE, M.Acc., Ak. selaku Ketua dan Sekretaris

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Dra. Narumondang Bulan Siregar, MM., Ak. selaku Dosen

Pembimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis

sampaikan atas waktu, kesempatan, bimbingan, arahan, dan pengertian

yang diberikan selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini,

Bapak DR. Syafruddin Ginting Sugihen, MAFIS, Ak. dan Bapak Drs.

Chairul Nazwar, Ak. selaku Dosen Pembanding I dan II penulis yang telah

memberikan saran-saran dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini. Serta


kepada Ibu Dra. Salbiah, Ak. selaku Dosen Wali penulis yang telah

membantu selama masa perkuliahan penulis, dan tak lupa kepada Bapak-

Bapak dan Ibu-ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan

pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas

Ekonomi Sumatera Utara dan kepada seluruh Staff Fakultas Ekonomi

umumnya dan Staff Departemen Akuntansi khususnya, terima kasih telah

membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama masa

perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

3. Seluruh Pegawai Kantor Direksi PTPN II (Persero) Tanjung Morawa dan

Kantor Koordinasi Wilayah PTPN di Sumatera, terima kasih atas kerja

sama dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Khususnya kedua orang tua penulis, mein Vatti S. H. Sitompul dan meine

Mutti R. Siahaan, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada

penulis, yang tak pernah tergantikan dalam kehidupan penulis. Kakak dan

adik-adikku, Cici, Echa dan Theo, terima kasih atas semangat dan doa,

akhirnya skripsi ini selesai juga.

5. Sahabat-sahabat penulis (Cece, Herlina, Minarti, Irene, Elvira, Tiur,

Marselina, Yuni, Nandez, Jemimma, Septin, Sabeth, Elvina ) dan kepada

anak-anak Aksi’04 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih

buat dukungan dan doa kalian selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara. Serta semua senior dan junior Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, terima kasih atas

bantuannya.


Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyusunan dan

penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik

dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan

kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini dan

karya selanjutnya. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah

ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.

Medan, 22 Oktober 2008 Penulis

Evelyn Yusrina Sitompul NIM: 040503005


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh peranan Biro

Satuan Pengawasan Internal (SPI) terhadap pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG).

Penelitian ini dilakukan di PTPN II (Persero) Tanjung Morawa, dengan jenis

penelitian asosiatif kausal. Teknik penentuan sampel menggunakan metode sensus

yaitu mengambil sampel seluruh pegawai Biro SPI sebanyak 30 responden. Model

analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana, dengan pengujian

kualitas data yang digunakan adalah uji reliabilitas dan uji validitas. Uji asumsi

klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dengan

menggunakan analisis grafik dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan uji

heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji signifikansi

(uji t). Descriptive Statistics juga digunakan untuk membantu menganalisis data

dengan mendeskripsikan data yang terkumpul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Biro SPI berpengaruh terhadap

pelaksanaan GCG.

Kata kunci: peranan Biro SPI, Good Corporate Governance (GCG)


ABSTRACT

This research is done to test the influence of the role of Internal Audit Department

to the practice of Good Corporate Governance (GCG).

This research is done in PTPN II (Persero) Tanjung Morawa, which is a causal

assosiatif research. Data that collected in this research are got by using 30

respondense of the employee in Internal Audit Departement. Data are analysed by

using simple linier regression and tested by reliability test and validity test.

Classic assumption testing that have been used are normality test and

heteroscedastisity test. T-Test has been used in testing hypothesis in this research.

Descriptive Statistics is also used to help analyzing data by describing the

collected data.

The result of this research shows that the role of Internal Audit Departement

influence the practice of GCG.

Keywords: The Internal Audit Departement, Good Corporate Governance

(GCG)


DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN......................................................................................................i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………ii

ABSTRAK ………………………………………………………………………. v

ABSTRACT ……………………………………………………………………..vi

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………vii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….x

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….xi

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar

Belakang Masalah …………………………………………..1

B. Perumusa

n Masalah ...……………………………………………..4

C. Tujuan

Penelitian ……………………………………………….....4

D. Manfaat

Penelitian ………………………………………………...4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan

Teoritis

1. Audit Internal


a. Pengertian Audit Internal………………………………….5

b. Audit Internal yang Efektif………………………………..8

c. Tujuan Audit Internal…………………………………….10

d. Ruang Lingkup Audit Internal…………………………...11

e. Kedudukan dan Peran Audit Internal…………………….13

f. Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal………...19

g. Laporan Audit Internal …………………………………..21

2. Good Corporate Goveranance (GCG)

a. Pengertian GCG …………………………………………23

b. Prinsip-prinsip dan Manfaat GCG ………………………25

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu…………………………………...27

C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Konseptual………………………………………...28

2. Hipotesis Penelitian…………………………………………..29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jadwal

dan Lokasi Penelitian…………………………………….30

B. Jenis

Penelitian…………………………………………………...30

C. Jenis

Data………………………………………………………...30

D. Defenisi

Operasional dan Pengukuran Variabel…………………31


E. Teknik

Penentuan Sampel………………………………………..34

F. Teknik

Pengumpulan Data……………………………………….35

G. Pengujian

Kualitas Data………………………………………….35

H. Metode

Analisis Data…………………………………………….36

I. Jadwal

Penelitian…………………………………………………40

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian

1. Gambaran Umum PTPN II (Persero) Tanjung Morawa

a. Sejarah Singkat Berdirinya PTPN II……………………..41

b. Biro Satuan Pengawasan Internal PTPN II………………49

c. Pelaksanaan GCG pada PTPN II…………………………56

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Pengujian Reliabilitas………………………………………...58

2. Pengujian Validitas…………………………………………..60

3. Statistik Deskriptif………………………………………….. 63

4. Hasil Uji Asumsi Klasik……………………………………...64

5. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana…………………….69

6. Hasil Pengujian Hipotesis……………………………………70


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan……………………………………………………….73

B. Keterbatasan Penelitian…………………………………………..73

C. Saran……………………………………………………………...73

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………..75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 4.1 Reliability Statistics Peranan Biro SPI…………………………56

Tabel 4.2 Reliability Statistics Pelaksanaan GCG………………………..56

Tabel 4.3 Validitas Peranan Biro SPI…………………………………….58

Tabel 4.4 Validitas Pelaksanaan GCG……………………………………59

Tabel 4.5 Descriptive Statistics…………………..……………………….63

Tabel 4.6 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test ……………………....67

Tabel 4.7 Variables Entered/Removedb ………………………………….69


Tabel 4.8 Regresi Linier Sederhana ……………………………………...69

Tabel 4.9 Hasil Uji t-hitung……………………………………………….71

Tabel 4.10 Model Summaryb ……………………………………………....68

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1 Departemen Audit Internal berada di bawah Direktur

Keuangan………………………………………………………...15

Gambar 2.2 Departemen Audit Internal berada di bawah Direktur

Utama……………………………………………………………16

Gambar 2.3 Departemen Audit Internal berada di bawah Dewan


Komisiaris………………………………………………………..17

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian…………………………………29

Gambar 3.1 Jadwal Penelitian………………………………………………...39

Gambar 4.1 Grafik Histogram………………………………………………...61

Gambar 4.2 Grafik PP Plots…………………………………………………..62

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot………………………………………………..65

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul

Lampiran 1 Struktur Organisasi PTPN II (Persero) Tanjung Morawa

Lampiran 2 Struktur Organisasi Biro SPI

Lampiran 3 Kuesioner Peranan Biro SPI

Lampiran 4 Kuesioner Pelaksanaan GCG

Lampiran 5 Tabulasi Hasil Kuesioner Peranan Biro SPI

Lampiran 6 Tabulasi Hasil Kuesioner Pelaksanaan GCG

Lampiran 7 Output Statistik


Lampiran 8 Tabel III Nilai-nilai r Product Moment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan yang melanda Asia di tahun 1997-1998 yang diperburuk oleh

krisis politik di tanah air sepanjang tahun-tahun tersebut hingga pertengahan 2001,

telah membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang keterpurukan dan

ketidakpastian yang luar biasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan fluktuasi nilai

tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya terhadap dolar Amerika Serikat.


Namun, hingga kini krisis multi dimensi tersebut belum teratasi secara

menyeluruh.

Banyaknya perusahaan yang gulung tikar memaksa Pemerintah melakukan

restrukturisasi ekonomi dan rekapitalisasi. Restrukturisasi dan rekapitalisasi ini

menunjukkan bahwa minimnya kemampuan perusahaan dalam hal

mempertahankan kelangsungan hidupnya atau yang dikenal dengan going

concern. Buruknya kinerja dan rendahnya daya saing perusahaan-perusahaan

milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diidentifikasi

menjadi akar krisis keuangan yang melanda negara kita.

Era globalisasi dan pasar terbuka menuntut dikembangkannya suatu sistem

dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis dan industri. Good Corporate

Governance (GCG) atau yang lebih umum dikenal dengan tata kelola perusahaan

yang baik muncul sebagai satu pilihan yang bukan saja menjadi formalitas, namun

suatu sistem nilai dan best practices yang sangat fundamental bagi peningkatan

nilai perusahaan.

Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai (value) perusahaan,

dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin

dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri

sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan

investor, Tricker (1994) dalam Tjager (2003:5). Namun, sebaliknya corporate

governance yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor.

Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang

penerapan praktik GCG pada BUMN, BUMN didorong untuk wajib menerapkan


GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan

operasionalnya. BUMN sebagai salah satu ujung tombak roda perekonomian

negara, memang dituntut mengambil langkah komprehensif terhadap aset-asetnya

agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan kas sehingga memiliki nilai

tambah (value added).

Dalam Koran Tempo Nomor 2574/ Tahun VIII, Edisi Selasa, 19 Agustus 2008

pada halaman 14 tersurat bahwa, “Performa keuangan BUMN dari tahun ke tahun

menunjukkan grafik peningkatan, namun perlu disadari bahwa BUMN juga masih

berupaya menggerus penghalang penerapan GCG dan citra yang sempat melekat

selama ini yakni korupsi, kolusi dan nepotisme”. Faktor lain yang menyebabkan

implementasi GCG di Indonesia masih terkesan stagnan adalah akibat

pelaksanaannya masih bersifat mandatory atau kewajiban, bukan kesadaran atau

inisiatif perusahaan.

PTPN II (Persero) Tanjung Morawa merupakan salah satu BUMN yang

wilayah kerjanya mencakup dua provinsi, yakni di Sumatera Utara dan Papua. Hal

ini membuat manajemen PTPN II (Persero) Tanjung Morawa menyadari

pentingnya pengendalian internal (internal control) yang efektif guna membantu

perusahaan dalam peningkatan kinerja, mencegah kecurangan dan penyajian

laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta mendorong keberhasilan

penerapan GCG.

Pentingnya pengendalian internal dan adanya SPI diatur dalam SK Menteri

BUMN Nomor kep-117/M-MBU/2002 pada Pasal 11 menyatakan bahwa “Direksi

harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk


mengamankan investasi dan aset BUMN” dan UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003

tanggal 19 Juni 2003 juga telah mewajibkan BUMN untuk membentuk unit

pengendalian internal. Keberadaan fungsi SPI dalam PTPN II (Persero) menjamin

efektivitas pengendalian internal dan merupakan mitra strategis dalam

penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan serta mendorong proses

governance.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Peranan Biro Satuan Pengawasan Internal (SPI) terhadap

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada PTPN II (Persero)

Tanjung Morawa”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,

maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah ada

pengaruh peranan Biro SPI terhadap pelaksanaan GCG pada PTPN II (Persero)

Tanjung Morawa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh peranan Biro

SPI terhadap pelaksanaan GCG pada PTPN II (Persero) Tanjung Morawa.


D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis.

Melalui penelitian ini, penulis diharapkan dapat memahami peranan Biro

SPI dan pelaksanaan GCG dengan baik dan kaitan antara Biro SPI dan

pelaksanaan GCG.

2. Bagi perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

peningkatan kualitas Biro SPI sejalan dengan pelaksanaan GCG.

3. Bagi akademisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan

informasi bagi penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Audit Internal

a. Pengertian Audit Internal

Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur

dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota

manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara

menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang


berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah. Mulyadi (2002:29)

menyatakan bahwa:

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan

negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan

apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan

organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi,

serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian

organisasi.

Dari defenisi tersebut dapat dilihat beberapa lingkup tugas auditor internal

dalam perusahaan yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan

usaha dan juga pengendalian internal yang telah dijalankan. Selanjutnya Agoes

(2004:221) menambahkan defenisi tentang audit internal sebagai berikut:

Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh

bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, dan catatan

akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen

puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah

misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup,

perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan dari ikatan profesi

misalnya standar akuntansi keuangan.


Institute of Internal Auditors-IIA (1999) dalam Messier (2005:514) juga

mendefenisikan audit internal sebagai berikut:

Audit intern adalah efektivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi

yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.

Audit intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan

memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi

serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan proses

tata kelola.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap

laporan keuangan dan catatan akuntansi bertujuan untuk mengetahui apakah

pembukuan dan laporan keuangan tersebut telah menunjukkan gambaran aktivitas

yang sewajarnya dan untuk mengetahui apakah setiap bagian atau unit benar-benar

telah melaksanakan kebijakan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan oleh

manajemen puncak.

Dari defenisi di atas, terkandung pengertian audit internal sebagai suatu

aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan

informasi dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Adapun

pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara independen dan objektif yang

artinya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak dapat dilibatkan

dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Hasil audit yang diperoleh dari

pelaksanaan audit internal secara independen dan objektif tersebut akan dapat

diandalkan oleh para pengguna informasi.

Sawyer (2005:10) juga ikut memperkaya defenisi audit internal, yaitu:


Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda

dalam organisasi untuk menentukan apakah:

1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan

2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi

3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias

diterima telah diikuti

4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi

5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis

6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Semua hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan

manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung

jawabnya secara efektif.

Berdasarkan berbagai defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam

suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan

perusahaan untuk memberi saran-saran perbaikan konstruktif kepada seluruh

manajemen. Kegiatan penilaian yang bersifat independen bukanlah dalam arti

absolut yaitu berarti bebas dari semua ketergantungan, namun maksudnya ialah

bahwa auditor internal bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang

diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian yang

obejektif dimana keandalannya tidak perlu diragukan lagi.


Dari defenisi tersebut di atas, ditekankan bahwa peranan dan tujuan auditor

internal tidak hanya bersifat internal, namun sudah lebih dimodifikasi yang mana

saat ini auditor internal modern lebih menekankan pada adanya suatu value added

atau nilai tambah pada semua hal yang berkaitan dengan risiko, tata kelola

(governance) dan pengendalian. Nilai tambah disini maksudnya ialah laporan

hasil pemeriksaan auditor internal tersebut tidak selesai begitu saja atau hanya

bersifat mandatory, namun akan dikembangkan sehingga kemungkinan kesalahan

yang terjadi tidak akan terulang.

b. Audit Internal yang efektif

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha suatu

perusahaan, adanya suatu departemen audit internal yang efektif sangat

diperlukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat

memiliki departemen audit internal yang efektif dalam membantu manajemen

dengan memberikan analisa, penilaian, dan saran mengenai kegiatan yang

diperiksanya adalah:

1) Departemen audit internal harus mempunyai kedudukan independen dalam

organisasi perusahaan, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang

diperiksanya.

2) Departemen audit internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang

jelas sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung

jawabnya.


3) Departemen audit internal harus pula memiliki internal audit manual yang

berguna untuk:

a) mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas

b) menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan performance

c) memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen audit internal telah

sesuai dengan requirement kepala audit internal

4) Harus adanya dukungan kuat dari top management kepada departemen

audit internal. Adapun dukungan tersebut dapat berupa:

a) penempatan departemen audit internal dalam posisi yang independen

b) penempatan staf audit dengan gaji yang rationable

c) penyediaan waktu yang cukup dari top management untuk membaca,

mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan yang dibuat oleh

departemen audit internal dan tanggapan yang cepat dan tegas terhadap

saran-saran perbaikan yang diajukan

5) Departemen audit internal harus memiliki sumber daya yang profesional,

berkemampuan, dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serta

loyalitas yang tinggi.

6) Departemen audit internal harus bersifat koperatif dengan akuntan publik.

Hasil kerja departemen audit internal dapat mempercepat dan

mempermudah pelaksanaan pekerjaan akuntan publik.

7) Mengadakan rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai

departemen audit internal.


8) Memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan

kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang

berprestasi.

9) Menetapkan kebijakan tegas mengenai pemberian-pemberian dari luar.

Pemberian pada pegawai departemen audit internal diinformasikan dan

dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang

bersifat hadiah dan mana yang berupa sogokan serta mana yang bersifat

resmi.

10) Mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai

auditor internal.

c. Tujuan Audit Internal

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal

perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan

serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Satuan kerja atau fungsi

pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian

tujuan dan kelangsungan usaha dengan:

1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan.

2) Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses

pengendalian risiko.

3) Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan,

pelaksanaan GCG dan perundang-undangan.

4) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh audit eksternal.


Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf

audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analisis, penilaian,

rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah. Untuk

mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

1) Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem

pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya, serta

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak

terlalu mahal.

2) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur

yang telah ditetapkan oleh manajemen.

3) Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan

dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian,

kecurangan dan penyalahgunaan.

4) Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi

dapat dipercaya.

5) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang

diberikan oleh manajemen.

6) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

d. Ruang Lingkup Audit Internal


Menurut Guy (2002:410) ruang lingkup audit internal meliputi: pemeriksaan

dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal

organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang

dibebankan”. Untuk lebih memahaminya, berikut ini merupakan ruang lingkup

audit internal yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:

a) menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta

perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

mengklasifikasi serta melaporkan informasi semacam itu.

b) Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap

kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat

memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta

menentukan apakah organisasi telah mematuhinya.

c) Menelaah perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi

keberadaan aktiva tersebut.

d) Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang dipergunakan.

e) Menelaah informasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya

konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah

operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang

direncanakan.

Ruang lingkup penugasan fungsi audit internal yang terdapat dalam Standar

Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi

Audit Internal (2004:20) yaitu “fungsi audit internal melakukan evaluasi dan

memberikan kontribusi terhadap peningkatkan proses pengelolaan risiko,


pengendalian dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan

menyeluruh”.

Maksud yang terkandung dari pernyataan di atas adalah audit internal

membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko

signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko

dan sistem pengendalian internal. Berdasarkan hasil penelitian risiko tersebut,

fungsi audit internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian

internal yang mencakup governance, kegiatan operasi dan sistem informasi

organisasi.

e. Kedudukan dan Peran Audit Internal

Agar memiliki departemen audit internal yang efektif, kedudukan audit

internal yang independen dalam organisasi perusahaan harus diperhatikan.

Independensi audit internal antara lain tergantung pada:

1) Kedudukan departemen audit internal tersebut dalam organisasi

perusahaan, maksudnya kepada siapa departemen tersebut bertanggung

jawab.

2) Apakah departemen audit internal dilibatkan dalam kegiatan operasional.

Jika departemen tersebut ingin independen, departemen audit internal tidak

boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Misalnya,

departemen audit internal tidak boleh ikut serta dalam kegiatan penjualan

dan pemasaran, penyusunan sistem akuntansi, proses pencatatan transaksi,

dan penyusunan laporan keuangan perusahaan.


Kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan akan menentukan

tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan

ataupun status departemen audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai

pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam

menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen

audit internal harus ditegaskan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab audit.

Departemen audit internal akan seefektif seperti yang diinginkan manajemen,

hanya jika departemen audit internal tersebut bebas dari aktivitas-aktivitas yang

diauditnya. Hal ini hanya akan tercapai jika departemen audit internal mempunyai

kedudukan yang memungkinkan baginya untuk mengembangkan sikap

independensi terhadap bagian-bagian yang harus diperiksa. Untuk mencapai

keadaan seperti ini, maka departemen audit internal harus memperoleh dukungan

dari pihak manajemen dan dewan komisiaris.

Terdapat tiga alternatif kedudukan departemen audit internal dalam

perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1) Departemen audit internal berada di bawah Direktur Keuangan.

2) Departemen audit internal berada di bawah Direktur Utama.

3) Departemen audit internal merupakan staf dari Dewan Komisiaris.

Kedudukan seorang auditor internal juga tidak memiliki wewenang langsung

terhadap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan, kecuali pihak yang

memang berada di bawahnya dalam departemen audit internal itu sendiri. Untuk

lebih dapat menjelaskan tentang kedudukan departemen audit internal di dalam

organisasi perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:


Dir. Utama

Dewan Komisiaris

RUPS

Dir. Keu


Bagian

Akuntansi

Bagian Keuangan

Departemen Audit Internal

Gambar 2.1

Departemen Audit Internal berada di bawah Direktur Keuangan

Sumber: Agoes. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor

Akuntan Publik

Direktur Utama

Dewan Komisiaris


RUPS

Dir. Keuangan


Bagian

Akuntansi Bagian

AkuntansiBagian

Anggaran

Gambar 2.2

Departemen Audit Internal berada di bawah Direktur Utama


Akuntan Publik.


Dir. Utama

Dewan Komisiaris

RUPS

Dir. Keuangan


Bagian Akuntansi

Bagian Keuangan Bagian Anggaran

Gambar 2.3

Departemen Audit Internal berada di bawah Dewan Komisiaris


Akuntan Publik

Departemen audit internal yang independen tidak diperbolehkan untuk terlibat

dalam kegiatan operasional perusahaan apalagi dalam kegiatan yang diperiksanya.

Sulit bagi seorang auditor untuk memberikan penilaian yang objektif dan

independen apabila ternyata departemen tersebut terlibat dalam kegiatan yang

diperiksanya.

Sebagai penilai independen tentang kecukupan pengendalian perusahaan,

departemen audit internal hanya menempatkan diri sebagai nara sumber dalam

pembuatan konsep pengendalian perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab

penuh dalam perancangan dan implementasi pengendalian adalah manajemen dan

direksi. Dengan demikian, penilaian departemen audit internal terhadap

pengendalin tetap independen dan objektif, tanpa terlibat langsung dalam

perencanaan pengendalian.


Dalam perkembangannya, peran yang dijalankan auditor internal dapat

digolongkan dalam tiga jenis, yaitu sebagai:

1) Watchdog

Watchdog adalah peran tertua dari auditor internal yang mencakup

pekerjaan meninspeksi, observasi, menghitung dan cek dan ricek. Adapun

tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan

kebijakan organisasi. Proses audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan.

Fokus pemeriksaannya adalah adanya variasi atau penyimpangan dalam

sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan mengidentifikasi

penyimpangan sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap sistem

pengendalian internal. Oleh karena sifat pekerjaanya, peran watchdog

biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak

jangka pendek.

2) Konsultan

Melalui peran ini, manajemen akan melihat bahwa selain sebagai

watchdog, auditor internal dapat memberikan manfaat lain berupa saran

dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas

para manajer. Peran konsultan membawa auditor internal untuk selalu

meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek

bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan

masalah.

3) Katalis


Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun

tidak ikut bereaksi. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu

memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran konstruktif dan

dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam

aktivitas operasional perusahaan.

f. Wewenang dan Tanggung Jawab Departemen Audit Internal

Wewenang dan tanggung jawab departemen audit internal dalam perusahaan

tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasinya.

Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan

akses penuh kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan

dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.

Tanggung jawab auditor internal adalah:

1) Memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankan

tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten dengan kode etik auditor

internal.

2) Mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai

sasaran audit dan sasaran perusahaan.

Pada umumnya, auditor internal lebih berfungsi sebagai staf. Oleh karena itu,

auditor internal tidak dapat memerintahkan secara langsung untuk menjalankan

tindakan perbaikan karena hal tersebut bukanlah wewenang. Auditor internal

hanya berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan dan penilaiannya kepada

manajemen.


Untuk menjaga objektivitas, sebaiknya auditor internal tidak terlibat secara

langsung dalam proses pencatatan dan penyajian data keuangan serta tidak terlibat

secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu aktiviats operasional yang

dapat mempengaruhi keobjektivitasannya jika dilakukan pemeriksaan. Auditor

internal harus bebas membahas dan menilai kebijakan, rencana dan prosedur

tetapi tidak berarti dapat mengambil alih tanggung jawab bagian lain yang

ditugaskan.

Kedudukan departemen audit internal menggambarkan bagian-bagian mana

saja yang dapat menjadi obejk pemeriksaannya atau dengan kata lain

menunjukkan sampai dimana wewenang auditor internal. Setiap pejabat harus

melaporkan aktivitasnya ke pejabat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, tanggung

jawab bertahap dapat dilaksanakan dan diikuti dengan baik dan benar.

g. Laporan Audit Internal

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk

laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal

merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil

kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh

mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Adapun isi atau materi

laporan audit internal menurut Boynton (2003:494) adalah:

1) Suatu laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah

pemeriksaan selesai. Laporan interim tersebut dapat dalam bentuk tertulis

atau lisan dan dapat disampaikan secara formal maupun informal.


2) Auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada

tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis

yang final.

3) Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.

4) Laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil audit. Laporan

tersebut juga harus diberikan pendapat auditor.

5) Laporan harus mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan

mengakui kinerja serta tindakan korektif yang memuaskan.

6) Pandangan auditee tentang kesimpulan dan rekomendasi audit dapat

disertakan dalam laporan audit.

7) Direktur audit internal atau designee harus me-review dan menyetujui

laporan audit final sebelum diterbitkan serta harus memutuskan kepada

siapa laporan itu akan dibagikan.

Laporan dari bagian audit internal merupakan suatu alat komunikasi yang

didalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan,

batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pemimpin

perusahaan. Tujuan laporan audit internal adalah sebagai berikut:

1) Laporan auditor merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan.

2) Menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

3) Sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap

penyimpangan yang terjadi.

Untuk mencapai hal tersebut, maka laporan yang disampaikan haruslah

memiliki unsur-unsur berikut ini:


1) Objektif

Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan teliti

berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Menyampaikan dengan

jelas tentang pokok pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga dapat

diyakini kebenarannya.

2) Clear (jelas)

Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak

menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Menerangkan dengan

jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang

menggunakannya.

3) Ringkas

Struktur laporan yang baik melaporkan dengan ringkas pelaksanaan

operasional, pengendalian dan hasil kerja. Laporan tersebut harus terhindar

dari hal-hal yang tidak relevan, material seperti gagasan, temuan, kalimat

dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan, namun tetap

menjaga kualitas informasi yang disampaikan melalui laporan tersebut

sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.

4) Konstruktif

Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang sedapat mungkin

memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk

mengupayakan peningkatan operasi.

5) Tepat waktu


Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan

tersebut disajikan pada saat dibutuhkan. Sehingga auditor harus mampu

menyajikan laporan dengan tepat waktu.

Sebelum disampaikan pada pengguna laporan, peninjauan kembali atas

laporan (review) dilakukan. Review adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan

audit internal. Hal tersebut bertujuan untuk lebih memastikan kebenaran dan

kelengkapannya. Laporan audit akan efektif bila terdapat pelaksanaan tindak

lanjut agar proses audit yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi

perusahaan. Untuk itu, departemen audit internal bertugas untuk memantau

pelaksanaan tindak lanjut, menganalisis kecukupan tindak lanjut disertai

identifikasi hambatan pelaksanaannya dan memberikan laporan atas tindak lanjut

tersebut.

2. Good Corporate Governance (GCG)

a. Pengertian GCG

Mencuatnya skandal keuangan yang melibatkan perusahaan besar seperti

Enron, WorldCom, Tyco, Global Crossing dan yang terakhir AOL-Warner,

menuntut peningkatan kualitas Good Corporate Governance (GCG), Soegiharto

(2005:38) dalam Pratolo (2007:7). Terminologi GCG telah dikenal dari Amerika

Serikat pasca krisis ekonomi sekitar tahun 1930an. Istilah GCG secara luas telah

dikenal dalam dunia usaha. Ada beberapa pengertian GCG yang dapat dijelaskan

sebagai berikut:


1) Cadburry Committee memandang corporate governance (CG) sebagai

seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang

saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang

berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan

dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

2) Menurut Hirata (2003) dalam Pratolo (2007:8), pengertian “CG yaitu

hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait yang terdiri atas

pemegang saham, karyawan, kreditur, pesaing, pelanggan, dan lain-lain.

CG merupakan mekanismen pengecekan dan pemantauan perilaku

manejemen puncak”.

3) Salowe (2002) dalam Pratolo (2007:8) juga menambahkan bahwa “GCG

dapat diartikan sebagai interaksi antara struktur dan mekanisme yang

menjamin adanya control dan akuntabilitas dengan tetap mendorong

efisiensi dan kinerja perusahaan”.

4) Menurut Pratolo (2007:8), “GCG adalah suatu sistem yang ada pada suatu

organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi

semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder

organisasi tersebut”.

5) Tanri Abeng dalam Tjager (2003:iii) menyatakan bahwa “CG merupakan

pilar utama fondasi korporasi untuk tumbuh dan berkembang dalam era

persaingan global, sekaligus sebagai prasyarat berfungsinya corporate

leadership yang efektif”.


6) Zaini dalam Tjager (2003:iv) menambahkan bahwa “CG sebagai sebuah

governance system diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan investor

terhadap korporasi melalui mekanismen control and balance antar

berbagai organ dalam korporasi, terutama antara Dewan Komisiaris dan

Dewan Direksi.

Secara sederhananya, CG diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk

mengarahkan dan mengendalikan organisasi.

b. Prinsip-prinsip dan Manfaat GCG

Prinsip-prinsip GCG merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi

yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Prinsip-prinsip

GCG yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-

MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN adalah ssebagai berikut:

1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan

relevan mengenai perusahaan.

2) Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana

secara efektif.


4) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat.

5) Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi

hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk:

1) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil

agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional

maupun internasional.

2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien,

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

3) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan

tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya

tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian

lingkungan di sekitar BUMN.

4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

5) Meningkatkan iklim investasi nasional.

6) Mensukseskan program privatisasi.

Dalam website FCGI (2006) dinyatakan bahwa dengan menerapkan Corporate

Governance pada perusahaan, akan memberikan keuntungan sebagai berikut:


1) Lebih mudah meningkatkan modal.

2) Mengurangi biaya modal.

3) Meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja keuangan.

4) Memberikan dampak yang baik terhadap harga saham.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Suryo Pratolo telah melakukan penelitian terdahulu mengenai GCG yaitu

dengan judul “ Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia:

Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Internal sebagai Variabel Eksogen

serta tinjauannya pada jenis perusahaan. Penelitian ini merupakan karya ilmiah

yang disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas

Hasanuddin Makassar yang diselenggarakan pada tanggal 26-28 Juli 2007.

Penelitian ini dirancang dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analisis

melalui survey dan bersifat grounded.

Adapun variabel yang digunakan adalah:

1. Variabel X1 adalah Audit Manajemen

2. Variabel X2 adalah Pengendalian internal

3. Variabel Y adalah Penerapan prinsip-prinsip GCG

4. Variabel Z adalah Kinerja perusahaan

Metode pengujian data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk

tiap-tiap variabel. Uji Asumsi Klasik yakni uji normalitas dan uji

heteroskedastisitas dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan uji hipotesis.


Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa audit manajemen dan pengendalian

intern saling mendukung dalam rangka mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip

GCG dan kinerja perusahaan.

C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Konseptual

GCG adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan

untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang

tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut. Corporate Governance pada

perusahaan, akan memberikan keuntungan sebagai berikut:

a. Lebih mudah meningkatkan modal.

b. Mengurangi biaya modal.

c. Meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja keuangan.

d. Memberikan dampak yang baik terhadap harga saham.

Seperti yang tertuang dalam Internal Audit Charter PTPN II (Persero) Tanjung

Morawa bahwa visi SPI adalah menjadi pilar peningkatan kinerja dan penerapan

GCG. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan kerangka konseptual

sebagai berikut:

Pelaksanaan GCG

(Y)

Peranan Biro SPI

(X)

Gambar 2.4


Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Penulis, diolah: 2008

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah:

Ha : Ada pengaruh peranan Biro SPI terhadap pelaksanaan GCG pada

PTPN II (Persero) Tanjung Morawa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2008 di PTPN II (Persero) Tanjung

Morawa yang beralamat di Jl. Medan-Tanjung Morawa KM 16, Kabupaten Deli

Serdang.


B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal yaitu

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau

lebih, Sugiyono (2004:11). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan

antara peranan Biro SPI sebagai variabel independen terhadap GCG sebagai

variabel dependen.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari sumber

pertamanya. Data primer yang dipakai penulis adalah hasil kuesioner yang

telah diisi oleh Kepala Bagian dan Staff perusahaan yang menjadi sampel

dalam penelitian ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen berupa

sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan job

descriptions.

D. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Independen (X)

Biro SPI merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Biro SPI

merupakan bagian atau departemen audit internal dalam perusahaan. Biro


SPI adalah aparat pengawasan internal PTPN II (Persero) Tanjung

Morawa yang bertugas melakukan pengendalian dan konsultasi secara

objektif dan independen terhadap aktivitas/ operasi perusahaan untuk

memberi nilai tambah, dan meningkatkan operasi perusahaan serta

membantu organisasi dalam mengefektifkan manajemen risiko. Kuesioner

yang digunakan pada penelitian untuk variabel X diadaptasi dari kuesioner

yang dipublikasi oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Kuesioner ini dibangun dan disesuaikan dengan PTPN II (Persero),

mengingat bahwa segmen kedua perusahaan ini berbeda. Variabel ini

diperoleh dari hasil kuesioner dan diukur dengan skala likert yaitu

pengukuran sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju, dimana

poin 1 (sangat tidak setuju), poin 2 ( tidak setuju), poin 3 (netral), poin 4

(setuju), dan poin 5 (sangat setuju).

2. Variabel Dependen (Y)

Sederhananya GCG diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk

mengarahkan dan mengendalikan organisasi. GCG merupakan variabel

dependen dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini setiap responden

diminta untuk menunjukkan apakah mereka setuju dengan pernyataan

yang terdapat dalam kuesioner mengenai elemen-elemen GCG.

Ada lima elemen GCG yaitu:

a. Transparansi


Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

b. Kemandirian

Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif.

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.


Kuesioner untuk elemen-elemen GCG tersebut disusun oleh penulis

sendiri sesuai dengan Buku Pedoman Umum GCG Indonesia 2006 yang

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Dalam

kuesioner pelaksanaan GCG, seluruh elemen GCG digabung untuk

memudahkan analisis statistik. Hal ini dikarenakan penulis tidak

menggunakan sub variabel dependen dan penelitian ini hanya

menggunakan dua variabel saja. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka

penulis akan mengelompokkan pernyataan-pernyataan yang ada dengan

elemen-elemen GCG yang ada. Berikut ini adalah pengelompokkannya:

1) Pernyataan 1-6 mencakup elemen transparansi

2) Pernyataan 7-11 mencakup elemen kemandirian

3) Pernyataan 12-16 mencakup elemen akuntabilitas

4) Pernyataan 17-21 mencakup elemen pertanggungjawaban

5) Pernyataan 21-26 mencakup elemen kewajaran

Variabel dependen ini diperoleh dari hasil kuesioner dan diukur dengan

skala likert yaitu pengukuran sikap dengan menyatakan setuju atau tidak

setuju, dimana poin 1 (sangat tidak setuju), poin 2 (tidak setuju), poin 3

(netral), poin 4 (setuju), dan poin 5 (sangat setuju).

E. Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Sugiyono (2006:72). Populasi pada


penelitian ini adalah seluruh pegawai PTPN II (Persero) Tanjung Morawa bagian

Biro SPI.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi, Sugiyono (2006:73). Penelitian ini bertujuan untuk menguji peranan

Biro SPI terhadap pelaksanaan GCG, oleh karena itu kuesioner yang dibagikan

ditujukan untuk bagian Biro SPI saja. Sehingga sampel yang ditarik berdasarkan

sensus artinya keseluruhan responden pada Biro SPI tersebut.

Kuesioner tersebut didistribusikan untuk mendapatkan data kuantitatif variabel

independen dan dependen. Hasil kuesioner tersebutlah yang dijadikan sebagai

acuan untuk diolah dengan menggunakan alat bantu soft ware statistic SPSS Versi

15.00.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer yang berupa kuesioner, ada beberapa

langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Memberikan kuesioner kepada seluruh anggota populasi yang menjadi

sampel dalam penelitian ini.

2. Anggota populasi meminta waktu satu minggu untuk mempelajari dan

mengisi kuesioner tersebut. Setelah satu minggu maka peneliti

mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh para responden.


3. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 30 kuesioner. Seluruh kuesioner

yang dibagikan telah diisi sesuai yang diharapkan.

G. Pengujian Kualitas Data

1. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk melihat reliabilitas masing-masing

instrumen yang digunakan dengan koefisien cronbach alpha. Menurut

Nunnally (1967) dalam Ghozali (2005:42) dinyatakan bahwa “suatu konstruk

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha lebih

dari 0,6”.

2. Uji Validitas

Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa

yang seharusnya diukur. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur

tujuannya dengan nyata dan benar, Erlina dan Mulyani (2007:90). Kriteria

pengujian validitas adalah sebagai berikut:

a. Jika rhitung positif dan rhitung > rtabel, maka butir pertanyaan tersebut

valid.

b. Jika rhitung negatif atau rhitung < rtabel, maka butir pertanyaan tersebut

tidak valid.

c. Rhitung dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation.

d. Nilai Rtabel dengan df=28 pada tingkat signifikansi 5% adalah 0,374.

H. Metode Analisis Data


Metode statistik yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Metode ini

mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang

bersifat linier, yang melibatkan satu variabel bebas sebagai alat prediksi besarnya

nilai variabel terikat, Rochaety,dkk. (2007:131). Sesuai dengan hipotesis yang

diuji dalam penelitian ini, maka persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai

berikut:

Keterangan:

Y = Variabel dependen yakni pelaksanaan GCG

a = Konstanta (harga Y bila X=0)

b = Koefisien Regresi

X = Variabel independen yakni peranan Biro SPI

1. Statistik Deskriptif

Statistik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara

menggambarkan data yang terkumpul namun bukan membuat kesimpulan

yang bersifat generalisasi, Sugiyono (2004:142).

2. Pengujian Asumsi Klasik


Uji ini digunakan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan

meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis

tersebut.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005) dalam Erlina dan Mulyani (2007:103)

dinyatakan bahwa tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual

memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak

dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel

kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi

normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Dalam penelitian ini digunakan analisis grafik dan analisis statistik

mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati

distribusi normal. Hal inilah yang diharapkan terjadi pada data dalam

penelitian ini yakni mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji

normalitas dengan menggunakan uji grafik dilakukan dengan dua cara

yaitu melalui grafik histogram dan normal PP Plot, sedangkan dengan uji

statistik digunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

Jika grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, artinya titik

puncak kurva berada di titik nol (0) pada sumbu X, maka model regresi

memenuhi syarat normalitas, begitu juga sebaliknya. Hanya dengan

melihat grafik histogram saja dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah


sampel yang kecil. Sehingga selain melihat grafik histogram perlu dilihat

juga norma probability plot, yaitu yang membandingkan antara distribusi

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu

garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal,

Ghozali (2005:112).

Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji

K-S, Ghozali (2005:30).Caranya adalah dengan menentukan terlebih

dahulu hipotesis pengujian. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dimaksud

adalah Hipotesis Nol (Ho) yaitu data terdistribusi secara normal. Ho

diterima bila nilai dari uji K-S lebih besar dari probabilitas signifikansi

pada α=5%.

b. Uji Heteroskedasitas

Budi (2005:242) menyatakan bahwa:

Asumsi heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi di mana

varians dan residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang dipenuhi adalah

bahwa varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang

lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan

dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual. Gejala

varians yang tidak sama ini disebut dengan gejal heteroskedastisitas,

sedangkan adanya gejala varians residual yang sama dari satu


pengamatan ke pengamatan yang lain disebut dengan

homokedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heteroskedastisitas ini

adalah dengan melihat penyebaran varians residual.

Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya

pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai residual dan variabel

dependen suatu penelitian. Jika terdapat pola tertentu maka telah terjadi

gejala heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana.

Menurut Iskandar (2008:133) “analisis regresi linier sederhana adalah apabila

terdapat hubungan kausal (sebab akibat) antara satu variabel bebas

(independen) dengan satu variabel terikat (dependen). Pada penelitian ini

hanya digunakan Uji signifikansi Parsial (Uji-t).

Menurut Ghozali (2005:56), uji-t digunakan untuk menentukan apakah dua

sampel yang tidak berhubungan memilik nilai rata-rata yang berbeda. Uji ini

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel

independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

Ha : b1 , artinya peranan SPI berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG.

Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi thitung

dengan ketentuan:

Jika signifikansi thitung < 0,05, maka Ha diterima

Jika signifikansi thitung > 0,05, maka Ha ditolak


4. Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai

dengan satu. Nilai R2 = 0 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara

variabel independen terhadap variabel dependen. Bila nilai R2 mendekati nol,

menunjukkan semakin lemahnya pengaruh variabel independen terhadap

variasi variabel dependen, sebaliknya jika nilai R2 mendekati satu

menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variasi

variabel dependen, Ghozali (2005:83).

I. Jadwal Penelitian

Jadwal peneltian ini adalah sebagai berikut:

Bulan TahapanPenelitian

Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept

Pengajuan Judul

Penyelesaian Proposal

Seminar Proposal


Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Penyelesaian Skripsi

Gambar. 3.1

Jadwal Penelitian

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian

1. Gambaran Umum PTPN II (Persero) Tanjung Morawa

a. Sejarah Singkat berdirinya PTPN II (Persero) Tanjung Morawa


PTPN II (Persero) Tanjung Morawa merupakan perusahaan berjenis perseroan

terbatas (Persero) yang merupakan salah satu BUMN di Indonesia. Pendirian

Perusahaan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam

UU No. 9 tahun 1969 PP No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan dan PP

No. 28 tahun 1975. Mulai tahun 1984 menurut Keputusan Rapat Umum Luar

Biasa Pemegang Saham Akte Pendirian tersebut diatas telah diubah dan

diterangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 94 tanggal 13 Agustus

1984 dengan Persetujuan Menteri Kehakiman No. C2-5013-HT.01.04 tahun 1985

tanggal 14 Agustus 1985. Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Luas Biasa

Pemegang Saham tanggal 20 Desember 1990 Akte tersebut mengalami perubahan

kembali dengan persetujuan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 2 tanggal 1 April

1991 dengan persetujuan Menteri Kehakiman No. C2-4939-HT.01.04 tahun 1991

tanggal 20 September 1991.

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Akte Notaris Harun

Kamil, SH No. 35 akte pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan

Surat Keputusan No. C2-8330.HT.01.01 tahun 1996 dan diumumkan dalam Berita

Acara Republik Indonesia No. 81. Pendirian Perusahaan merupakan hasil

peleburan PT Perkebunan II (Persero) dan PT Perkebunan IX (Persero)

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1996.

Perusahaan yang berkantor pusat di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang, Provinsi Sumatera Utara ini, bergerak dalam bidang agrobisnis

perkebunan dengan mengelola kebun kelapa sawit, karet, kakao, tembakau dan

tebu serta kegiatan rumah sakit dan pabrik fraksionasi. Perusahaan juga


mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola PIR dan Kredit Koperasi

Primer untuk Anggota (KKPA).

Perseroan ini bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan

dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada

umumnya dan disektor pertanian pada khususnya. Untuk tujuan tersebut,

perusahaan menjalankan kegiatan usaha, sebagai berikut:

1) Pengusahaan budidaya tanaman perkebunan

2) Produksi barang setengah jadi atau barang jadi

3) Perdagangan atau pemasaran hasil produksi

4) Pengembangan usaha bidang perkebunan, agrowisata, dan agrobisnis.

Adapun produk perkebunannya meliputi:

1) Karet, yakni karet kering

Luas areal tanaman karet seluas 10.608,47 Ha yang terdiri dari 9.179,34

Ha tanaman menghasilkan (TM) yang merupakan tanaman kebun sendiri

dan 1.429,13 Ha tanaman belum menghasilkan (TBM). Produksi yang

dihasilkan pada tahun 2006 karet kering sebanyak 6.023 ton. Penjualan

dilakukan dalam bentuk ekspor dan lokal dengan total nilai sebesar Rp.

103.142 juta.

2) Tebu, yakni gula Superior Head Sugar (SHS) dan tetes

Luas areal tanaman tebu pada tahun 2006 seluas 13.226,48 Ha. Produksi

yang dihasilkan berupa Gula SHS sebanyak 49.495 ton dan tetes sebanyak

48.015 ton. Nilai penjualan yang merupakan ekspor dan lokal untuk Gula


SHS berjumlah Rp. 230.685 juta sedangkan untuk tetes berjumlah Rp.

41.184 juta.

3) Kakao, yakni biji kering

Luas areal tanaman menghasilkan kakao seluas 1.981,96 Ha yang

merupakan tanaman kebun sendiri. Produksi yang dihasilkan berupa biji

kering sebanyak 400 ton dengan total nilai penjualan sebesar Rp. 4.027

juta.

4) Kelapa Sawit, yakni minyak kelapa dan inti sawit

Luas tanaman kelapa sawit seluas 85.988,92 Ha yang terdiri dari

46.893,93 Ha areal TM kebun sendiri + inti dan 22.460,50 Ha kebun

plasma, serta 15.294,99 Ha areal TBM kebun sendiri + inti dan 1.339,50

Ha kebun Plasma. Produksi minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2006

terdiri dari 539.322 ton TBS (Sendiri + Inti) dan 137.620 ton minyak + inti

sawit. Penjualan minyak sawit dan inti sawit dilakukan dalam bentuk

ekspor dan lokal dengan total nilai sebesar Rp 538.536 juta.

5) Tembakau, yakni daun tembakau

Luas areal tanaman tembakau tahun 2006 seluas 1.360,00 Ha. Produksi

yang dihasilkan sebanyak 334 ton dengan total nilai penjualan sebesar

Rp.52.158 juta.

Bagan organisasi mengalami perubahan sejalam dengan dikeluarkannya

Keputusan Direksi Nomor II.13/Kep/R.920/2003 tanggal 30 September 2003,


maka berdasarkan keputusan tersebut dilakukan penggabungan beberapa bagian,

penggantian nama beberapa bagian dan pembentukan SBU (Strategic Bussiness

Unit). Setelah adanya perubahan, maka bagian-bagian tersebut adalah:

1) Biro Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan (BP3)

2) Bagian Tanaman

3) Bagian Sumber Daya Manusia

4) Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

5) Bagian Teknik/ Pengolahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetepkan dalam Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP), perusahaan membentuk SBU yaitu kebun dan Pabrik seta Unit Kerja

Penunjang (UKP) seperti Bengkel Pusat, Rumah Sakit dan Balai Pelatihan. SBU

dan UKP sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Struktur Organisasi dan

Job Description.

Berdasarkan struktur organisasi PTPN II (Persero) Tanjung Morawa pada

lampiran, maka pembagian tugas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN RI Nomor

Kep.131/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006, susunan Direksi adalah

sebagai berikut:

a) Direktur Utama


Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang

Saham dan Dewan Komisiaris.

b) Direktur Produksi

Direktur Produksi bertanggung jawab ke dalam kepada Direktur

Utama, bertanggung jawab ke luar kepada Rapat Umum Pemegang

Saham dan Dewan Komisiaris yang bertanggung jawab atas

pengelolaan bidang tanaman, produksi, teknik dan teknologi,

pengolahan dan sarana lainnya yang berkaitan dengan fungsinya serta

bagian pemasaran dan pengadaan.

c) Direktur Keuangan

Direktur Keuangan bertanggung jawab ke dalam kepada Direktur

Utama, dan bertanggung jawab ke luar kepada Rapat Umum

Pemegang Saham dan Dewan Komisiaris yang mengelola bidang

Akuntansi dan Keuangan.

d) Direktur Sumber Daya Manausia

Direktur Sumber Daya bertanggung jawab ke dalam kepada Direktur

Utama, dan bertanggung jawab ke luar kepada Rapat Umum

Pemegang Saham dan Dewan Komisiaris yang mengelola bidang

personalia, pengembangan, sumber daya manusia, bidang umum,

sekretariat, dan rumah sakit, masalah hubungan antar kerja, sosial

umum, dan keamanan dan kesehatan.

2) Bagian Biro


Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTPN II (Persero) Tanjung

Morawa Nomor II.0/Kep/R.02/1998 tanggal 9 Juni 1998 dan diperbarui

dengan Surat Nomor II.13/Kep/R.920/2003 tanggal 30 September 2003

ditetapkan susunan Kepala Bagian sebagai berikut:

a) Bagian Sekretariat

Bagian sekretariat berfungsi sebagai pembantu Direkasi di bidang-

bidang yang berhubungan dengan pengelolaan kesekretariatan

perusahaan, hubungan masyarakat, rumah tangga Kantor Direksi.

Bagian ini bertanggung jawab kepada Direktur SDM/ Umum.

b) Biro Satuan Pengawasan Intern

Biro Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direksi

melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan

di bidang pengawasan intern berdasarkan norma pemeriksaan dan

pedoman pemeriksaan umum, keuangan operasional serta kebijakan

pengawasan. Bagian ini bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

c) Biro Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan

Bagian Pengkajian dan Pengembangan berfungsi membantu Direksi

dalam melaksanakan tugas dan kebijakan yang telah digariskan oleh

Direksi, melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian,

pengawasan serta melakukan pengkajian dan pengembangan seluruh

sumber daya perusahaan. Bagian ini bertanggung jawab kepada

Direktur SDM.

d) Bagian Tanaman


Bagian Tanaman Tahunan dan Semusim berfungsi membantu Direksi

dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan yang menyangkut

pekerjaan-pekerjaan di bidang tanaman tahunan. Bagian ini

bertanggung jawab kepada Direktur Produksi.

e) Bagian Teknik/ Pengelolaan

Bagian Teknik, Pengelolaan dan Mutu Lingkungan bertugas

membantu Direksi dalam melaksanakan fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan di bidang teknik.

Bagian ini bertanggung jawab kepada Direktur Produksi.

f) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan berfungsi membantu Direksi untuk menjalankan

kebijakan Direksi serta melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam

bidang keuangan, perpajakan dan asuransi perusahaan serta menyusun

Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Bagian ini

bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.

g) Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi berfungsi membantu Direksi untuk menjalankan

kebijakan Direksi di bidang akuntansi serta melaksanakan fungsi

analisa hasil usaha, memberikan data masukan pada Direksi mengenai

permasalahan akuntansi. Bagian ini bertanggung jawab kepada

Direktur Keuangan.

h) Bagian Pengadaan


Bagian Pengadaan berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan di

bidang pengadaan. Bagian ini bertanggung jawab kepada Direktur

Pemasaran.

i) Bagian Pemasaran

Bagian pemasaran berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan di

bidang pemasaran. Bagian ini bertanggung jawab kepada Direktur

Pemasaran.

j) Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagian SDM berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi

manajemenyang mencakup kegiatan administrasi karyawan, pension

karyawan dan penyelenggaraan pemenuhan sosial dan kesejahteraan

serta hubungan antar kerja dan pengembangan SDM yang mencakup

kegiatan pendidikan dan pelatihan, keselamatan kerja dan kesehatan.

Bagian ini bertanggung jawab kepada Direktur SDM.

k) Bagian Umum

Bagian umum berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan bidang

sosial, ekonomi, kesejahteraan, bina mental, hokum dan agrarian.

Bagian ini bertanggung jawab kepada Direktur SDM.

l) Bagian Program Kemitraab dan Bina Lingkungan (PKBL)


Bagian PKBL berfungsi membantu Direksi untuk melaksanakan

fungsi-fungsi manajemen dalam merencanakan, mengawasi

penyaluran bantuan dan pembinaan terhadap pengusaha kecil dan

koperasi. Bagian ini bertanggung jawab kepada Direktur SDM.

m) Bagian Pelelangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian pelelangan dan pengadaan barang dan jasa berfungsi

membantu Direksi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan

pelelangan dan pengadaan barang-barang local dan impor.

3) Kebun/ Pabrik/ Dinas

Kebun, Pabrik dan Dinas merupakan unit perusahaan untuk menghasilkan

komoditi-komoditi seperti kelapa sawit, kakao, tebu dan tembakau dan

jasa-jasa lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan. PTPN II (Persero)

Tanjung Morawa memiliki 36 kebun, 19 pabrik dan 5 unit dinas.

b. Biro Satuan Pengawasan Internal (Biro SPI) PTPN II (Persero) Tanjung

Morawa

Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk Satuan Pengawasan

Internal (SPI) yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pembentukan organ pendukung

Direksi ini untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah andal.

Keberadaan SPI ini adalah untuk membantu Direksi BUMN dalam upaya

mencapai kinerja perusahaan yang optimal.

SPI adalah aparat pengawasan internal PTPN II (Persero) yang bertugas

melakukan pengendalian dan konsultasi secara objektif dan independen terhadap


aktivitas/ operasi perusahaan untuk memberikan nilai tambah, dan meningkatkan

operasi perusahaan serta membantu organisasi dalam mengefektifkan manajemen

risiko.

1) Landasan Pembentukan

Pembentukan SPI didasarkan:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Pasal 45, bahwa pada

setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan

aparatur pengawasan internal perusahaan. Satuan Pengawasan Internal

dipimpin oleh seorang Kepala yang bertannggung jawab langsung

kepada Direktur Utama.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan

Perseroan, Pasala 28, 29 dan 30 bahwa:

(1) Pada setiap Perseroan dibentuk Satuan Pengawasan Internal.

(2) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Kepala yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(3) Satuan Pengawasan Internal bertugas membantu direktur Utama

dalam melaksanakan audit keuangan dan operasional serta menilai

pengendalian dan memberikan saran-saran perbaikan.

(4) Direktur Utama memberikan keterangan mengenai hasil audit atau

hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal kepada

Komisiaris, atas permintaan tertulis dari Komisiaris.

(5) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-

langkah yang diperlukan atas segala yang dikemukakan dalam


setiap Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Satuan Pengawasan

Internal.

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara, setiap BUMN membentuk Satuan Pengawasan Internal yang

merupakan aparat pengawasan internal perusahaan yang dipimpin oleh

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

2) Kedudukan SPI

Kedudukan SPI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama. Sesuai dengan kedudukannya, SPI haruslah:

a) Independen terhadap unit-unit lainnya dan tidak terlibat dalam

aktivitas sehari-hari atau bertanggung jawab langsung atau memiliki

kewenangan operasional terhadap kegiatan unit kerja yang diaudit oleh

SPI.

b) Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara

teratur menyampaikan laporannya kepada Komisiaris jika diminta

secara tertulis.

c) Tidak diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan suatu sistem

baru, kecuali memberikan pendapatnya atas metode dan standar

pengendalian dari sistem baru tersebut.

3) Tugas Pokok

Adapun tugas pokok Kepala Bagian SPI adalah membantu Direktur Utama

dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di bidang pengawasan intern,

aspek legal (corporate law) dan kepatuhan (compliance), yang meliputi


perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan berdasarkan

norma pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan umum, keuangan, operasional

serta kebijakan pengawasan. Uraian tugas pada bagian ini adalah sebagai

berikut:

a) Menyusun rencana dan strategi perusahaan bidang SPI jangka lima

tahun (RJP Lima Tahun) serta penjabarannya ke dalam Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahunnya.

b) Mengusulkan RKAP dan Rencana Kerja Operasional (RKO).

c) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan di bidang pengawasan intern

perusahaan.

d) Pengawasan pelaksanaan aspek legal perusahaan (corporate law, yaitu

aspek hokum yang berkaitan dengan pihak luar/ partner dalam rangka

pengembangan dan kerjasama strategic perusahaan) dan kepatuhan

(compliance), serta tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

e) Membangun terbentuknya citra perusahaan (corporate image) yang

positif dan hubungan baik dengan stakeholder.

f) Membina kerja sama yang baik dengan Bagian, Distrik, Unit, sehingga

tugas-tugas dan kebijaksanaan yang digariskan Direksi dapat

terlaksana dengan baik.

g) Menyiapkan tata cara pemerikasaan bagian pengawasan intern agar

efisien dan efektif dalam rangka pengamanan harta kekayaan dan

pengelolaan perusahaan.


h) Melaksanakan audit/ pemeriksaan intern, baik fisik, financial maupun

manajemen tehadap seluruh unit kerja perusahaan berdasarkan norma

pemeriksaan, pedoman pemeriksaan BUMN atas pelaksanaan RKAP,

kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku di

perusahaan.

i) Mengawasi laporan keuangan perusahaan sebelum diaudit BPKP dan

hasilnya disampaikan kepada Direktur Utama.

j) Melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan dalam

rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, ekonomisasi dan

produktivitas perusahaan, menyampaikan saran dan pendapat kepada

Direktur Utama.

k) Membuat laporan kepada Direktur Utama tentang pelaksanaan tugas

bagian serta memberikan saran-saran perbaikan sisdur.

l) Mengelola dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan

pemeriksaan.

4) Tanggung Jawab

Tanggung jawab bagian SPI adalah:

a) Menyusun kebijakan pengawasan audit (audit policy), program kerja

pemerikasaan tahunan (PKPT), program pemeriksaan, evaluasi hasil

pemeriksaan, laporan triwulan dan laporan tahunan Biro SPI.


b) Memberikan usulan dan masukan kepada Direktur Utama untuk

penyusunan dan penyempurnaan peraturan, ketentuan, sistem, prosedur

maupun administrasi pada umumnya yang berlaku pada perusahaan.

c) Mengelola dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan

pemeriksaan.

d) Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

e) Melaksanakan standar sistem menajemen yang berlaku.

f) Menjamin kelancaran dan hasil kerja di bagiannya.

g) Mengambil keputusan yang berhubungan dengan tugas utamanya,

yang tidak menyimpang dari kebijakan perusahaan.

h) Menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen yang bersifat penting

dan rahasia.

5) Fungsi SPI

Dalam melaksanakan tugasnya SPI menjalankan fungsinya sebagai

berikut:

a) Memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan telah

memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan.

b) Merupakan mitra strategis dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan

perusahaan.

c) Merupakan konsultan peningkatan penerapan manajemen risiko dan

prinsip-prinsip good corporate governance.

Kepala Bagian Biro SPI bertanggung jawab untuk mengelola dengan efektif

fungsi audit internal sehingga:


a) Pekerjaan audit memenuhi tujuan dan tanggung jawab umum

sebagaimana tercantum dalam IAC yang ditandatangani oleh Direksi

dan Komisiaris.

b) Anggaran dana untuk pelaksanaan audit dipergunakan secara efektif

dan efisien.

c) Pekerjaan audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Audit

Internal (SPAI)

6) Pelaporan

Dalam pelaksanaan tugasnya, SPI membuat Laporan Hasil Audit yang

disampaikan dan dikomunikasikan kepada manajemen dalam bentuk tertulis

atau lisan ataupun melalui mekanisme lainnya. Laporan Hasil Audit memuat:

a) Temuan dan kesimpulan audit secara objektif serta rekomendasi yang

konstruktif dan tanggapan auditan terhadap temuan hasil audit.

b) Hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan

sampai dengan berakhirnya audit (pending matters).

c) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara SPI dengan auditan.

c. Pelaksanan Good Corporate Governance (GCG) pada PTPN II (Persero)

Tanjung Morawa

Tujuan Penerapan GCG PTPN II (Persero) adalah:

1) Meningkatkan penerapan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban dan kewajaran.

2) Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan

beretika.


3) Mendorong pengelola Perusahaan agar dalam membuat keputusan dan

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran

akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders

maupun kelestarian lingkungan sekitar Perusahaan.

4) Meningkatkan kontribusi Peusahaan dalam perekonomian nasional.

5) Meningkatkan iklim investasi nasional.

6) Mensukseskan program privatisasi.

Prinsip-prinsip Corporate Governance (CG) yang dianut dalam pengelolaan

PTPN II (Persero) Tanjung Morawa adalah:

1) Transparansi (transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam mengemukakan informasi penting dan relevan

mengenai perusahaan.

2) Kemandirian (independence)

Pengelolaan perusahan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik korporasi yang

sehat.

3) Akuntabilitas (accountability)


Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4) Pertanggungjawaban (responsibility)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik korporasi yang

sehat.

5) Kewajaran (fairness)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta kebijakan perusahaan.

Komitmen korporasi untuk mewujudkan GCG direalisasikan dalam bentuk

kepatuhan terhadap pedoman operasional yang menjadi acuan bagi setiap individu

dlaam melaksanakan tugasnya dalam korporasi. Untuk memonitor kepatuah

penerapan GCG, Direksi dapat membentuk secara formal dengan surat keputusan

bagi petugas atau tim yang melakukan pemantauan dan pelaporan atas

pelaksanaan CG di perusahaan. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab

tugas atau tim tersebut adalah:

1) Menginventarisir aspek-aspek yang memerlukan pengkajian dan

perubahan seperti orirntasi bisnis, visi, misi, struktur organisasi, kode etik,

perilaku, dan lain-lain.

2) Melakukan pengkajian berdasarkan bahan kajian yang telah dikumpulkan

untuk mewujudkan kehendak dan arahan orientasi GCG di masa yang

akan dating.


3) Merumuskaan hasil kajian dan tindakan konkret serta mengkomunikasikan

kepada Direksi.

4) Mengimplementasikan tindak lanjut dari hasil kajian yang telah

dirumuskan dan bekerja sama dengan pihak yang terkait.

5) Melakukan evaluasi secara berkelanjutan, sejauh mana tindak lanjut dapat

diterapkan, serta melakukan koreksi perbaikan jika diperlukan.

6) Membuat laporan atas pelaksanaan tim.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Pengujian Reliabilitas Peranan Biro Satuan Pengawasan Internal (SPI)

dan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Realibilitas instrumen penelitian dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha. Menurut

Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2005:42), “Suatu konstruk atau variabel

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s alpha >0,6”.

a. Peranan Biro SPI

Pengujian peranan Biro SPI dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

N of

Items


Standardized

Items

.831 .829 10

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai cronbach alpha peranan

Biro SPI sebesar 0,831. Hal ini berarti bahwa, nilai ini telah melewati syarat

reliabilitas sebesar 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa peranan SPI teruji

reliabilitasnya.

b. Pelaksanaan GCG

Pengujian realibilitas pelaksanaan GCG dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2


Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based N of Items


on

Standardized

Items

.961 .962 26

Dari tabel di atas terlihat bahwa cronbach alpha pelaksanaan GCG sebesar

0,961. Artinya adalah nilai ini telah melewati syarat reliabilitas sebesar 0,6.

Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG teruji

reliabilitasnya.

2. Pengujian Validitas Peranan Biro SPI dan Pelaksanaan GCG.

Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang

seharusnya diukur. Menurut Erlina dan Mulyani (2007:90) pengukuran dikatakan

valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Dalam Ghozali (2005:45)

dinyatakan bahwa suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut.

Salah satu cara untuk menguji validitas yang dikembangkan oleh Ghozali

adalah dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom

(df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jumlah sampel dalam hal in

adalah 30 orang. Sehingga dalam penelitian ini besarnya df dapat dihitung sebesar

30-2=28. Dengan df=28 maka diperoleh rtabel sebesar 0,374 (α=5%). Nilai ini

diperoleh dari Tabel III, nilai-nilai r product moment, Sugiyono (2006:317).


a. Peranan Biro SPI

Berdasarkan tabel 4.4 di bawah, terlihat bahwa hasil uji validitas

menunjukkan semua pernyataan valid karena rhitung > rtabel pada taraf signifikansi

5%. Hal ini berarti semua pernyataan dari variabel peranan biro SPI teruji

validitasnya. Rhitung terlihat dalam kolom corrected item-total correlation.

Tabel 4.3

Validitas Peranan Biro SPI

Pernyataan Corrected item-total

correlation (rhitung)

rtabel Keterangan

Pernyataan 1 0,554 0,374 Valid










b. Pelaksanaan GCG


Dari tabel 4.3 di bawah, terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan

semua pernyataan valid karena nilai rhitung > rtabel pada taraf signifikansi 5%.

Hal ini menunjukkan berarti semua pertanyaan dari variabel pelaksanaan GCG

teruji validitasnya. Rhitung dapat dilihat dalam kolom corrected item total

correlation.

Tabel 4.4

Validitas Pelaksanaan GCG

Pernyataan Corrected item - total

correlation (rhitung)

rtabel Keterangan




























3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum

atau generalisasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi yang

merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga

lebih mudah untuk dipahami, seperti tabel berikut:

Tabel 4.5


Descriptive Statistics

Mean

N

Stat.

Range

Stat.

Min.

Stat.

Max.

Stat.

Sum

Stat. Stat.

Std.

Error

Std. Dev.

Stat.

Var.

Stat.

pspi 30 13.00 33.00 46.00 1181.00 39.3667 .66347 3.63397 13.206

pgcg 30 50.00 77.00 127.00 3124.00 104.1333 2.11113 11.56312 133.706

Valid N

(listwise) 30

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

a. Output tampilan SPSS menunjukkan jumlah responden (N) ada 30.

b. Rata-rata (Mean) peranan SPI adalah sebesar 39,3667 dengan standar

deviasi sebesar 3,63397.

c. Rata-rata (Mean) pelaksanaan GCG adalah sebesar 104,1333 dengan

standar deviasi sebesar 11,56312.

d. Untuk peranan SPI dan pelaksanaan GCG nilai minimumnya masing-

masing sebesar 33,00 dan 77,00 sedangkan untuk nilai maksimumnya

berturut-turut sebesar 46,00 dan 127,00.

e. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan nilai minimum yaitu

sebesar 13,00 untuk peranan SPI dan 50,00 untuk pelaksanaan GCG.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik


Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan pengujian statistik, maka

asumsi-asumsi klasik harus terpenuhi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Budi (2005:231) memberikan pengertian terhadap pengujian normalitas,

bahwa pengujiaan normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi

suatu data. Asumsi yang harus dimiliki oleh data untuk pengujian statistik

parametrik adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, sehingga

data tersebut harus diuji terlebih dahulu normalitasnya.

Untuk mengetahui apakah data yang dimiliki normal atau tidak, secara

kasat mata kita dapat melihatnya melalui grafik histogram dan grafik PP Plots.

Data yang terdistribusi normal akan menunjukkan kurva histogram berpola

distribusi normal. Pada grafik PP Plots, normal atau tidaknya distribusi data

terlihat dari penyebaran data (titik) di sekitar garis diagonal.

Berikut ini merupakan hasil pengujian normalitas data dalam bentuk grafik

histogram dan grafik PP Plots. Data yang terdistribusi normal akan

menunjukkan kurva histogram berpola distribusi normal. Pada grafik PP Plots,

normal atau tidaknya distribusi suatu data terlihat dari penyebaran data (titik)

di sekitar garis diagonal.

Berikut ini merupakan hasil pengujian normalitas data dalam bentuk grafik

histogram dan grafik PP Plots.


Regression Standardized Residual3210-1-2-3

Freq

uenc

y

6

4

2

0

Histogram

Dependent Variable: pelaksanaangcg

Mean =4.98E-16�Std. Dev. =0.983�

N =30

Gambar 4.1

Grafik Histogram


Observed Cum Prob1.00.80.60.40.20.0

Expe

cted

Cum

Pro

b1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual


G

ambar 4.2

Grafik PP Plots

Dari grafik histogram pada gambar 4.1 menunjukkan grafik histogram

yang memberikan pola ditribusi yang mendekati normal, demikian juga halnya

pada grafik PP Plots pada gambar 4.2, terlihat titik-titik menyebar di sekitar

garis diagonal. Penyebarannya mengikuti garis diagonal. Kedua grafik in

menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi uji

normalitas data.

Hanya dengan melihat histogram dan grafik PP Plots, normal atau tidak

distribusi data tidak dapat diketahui dengan jelas karena pengujian normalitas

hanya dengan uji grafik hanya terlihat secara visual sehingga dapat saja dari


hasil grafik terlihat normal namun dengan uji statistik tidak normal. Oleh

karena itu, diperlukan uji statistik untuk menunjukkan data normal atau tidak.

Uji statistik untuk mendeteksi normalitas data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, yaitu Ho dimana data

terdistribusi normal, maka dalam uji yang telah dilakukan pada penelitian ini

Ho diterima. Nilai K-S lebih besar dari probabilitas signifikansi pada α=5%.

Nilai K-S yang diperoleh dari uji tersebut sebesar 0,889 dengan probabilitas

signifikansi 0,408. Hal ini menunjukkan data terdistribusi secara normal.

Nilai K-S dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.6

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

pelaksanaangcg perananspi

N 30 30

Normal Parameters(a,b) Mean 105.2667 39.3667

Std. Deviation 12.34820 3.63397

Most Extreme

Differences

Absolute .162 .106

Positive .118 .097

Negative -.162 -.106

Kolmogorov-Smirnov Z .889 .581

Asymp. Sig. (2-tailed) .408 .888

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data


b. Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi, salah satu uji asumsi yang dipenuhi adalah varians dan

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tidak memiliki gejala

tertentu. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala

heteroskedastisitas. Sehingga perlu dilakukan uji heterokedastisitas untuk

menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians

dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Ghozali (2005:105) menyatakan bahwa:

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID

(residual) dan ZPRED (variabel dependen). Dasar analisisnya adalah:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada gambar 4.3 di

bawah menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik

di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model

regresi layak dipakai untuk memprediksi pelaksanaan GCG berdasarkan

masukan variabel independen peranan Biro SPI.


Regression Standardized Predicted Value210-1-2

Regr

essio

n Stu

dent

ized R

esidu

al

3

2

1

0

-1

-2

-3

Scatterplot


Gambar 4.3

Grafik Scatterplot

5. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan metode

enter. Dengan metode ini seluruh variabel akan dimasukkan dalam analisis untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Output yang diperoleh dengan menggunakan program statistik seperti

yang terlihat pada tabel 4.6 berikut.


Tabel 4.7

Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 perananspia . Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: pelaksanaangcg

Berdasarkan tabel 4.6 di atas variables entered/removedb menunjukkan

analisis sebagai berikut:

a. Variabel yang dimaksukkan ke dalam persamaan adalah variabel

independen yaitu peranan Biro SPI.

b. Tidak ada variabel independen yang dikeluarkan.

c. Metode yang digunakan untuk memasukkan data adalah metode enter.

Tabel 4.8

Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

Model B Std. Error Beta B Std. Error

(Constant) 23.230 20.050 1.159 .2561

perananspi 2.084 .507 .613 4.108 .000

a Dependent Variable: pelaksanaangcg


Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada tabel 4.7 pada kolom

unstandardized coefficients bagian B, maka diperoleh model persamaan regresi

linier sederhana sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 23,230 menyatakan bahwa jika tidak ada peranan Biro

SPI maka pelaksanaan GCG sebesar 23,230.

b. Koefisien X = 2,084, menunjukkan bahwa peranan Biro SPI (X)

berpengaruh positif terhadap pelaksanaan GCG (Y). Artinya, jika peranan

Biro SPI ditingkatkan sebesar satu, maka pelaksanaan GCG akan

meningkat sebesar 23,20.

Hasil regresi linier sederhana di atas menunjukkan bahwa variabel peranan

Biro SPI memiliki pengaruh positif terhadap variabel pelaksanaan GCG. Dengan

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika peranan Biro SPI ditingkatkan

maka pelaksanaan GCG juga akan meningkat.

6. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikansi (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dalam

penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen peranan

Biro SPI berpengaruh terhadap variabel dependen pelaksanaan GCG.

Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program

statistik seperti yang terlihat pada tabel 4.8 berikut.


Tabel 4.9

Hasil Uji t-hitung

Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

Model B Std. Error Beta B Std. Error

(Constant) 23.230 20.050 1.159 .2561

perananspi 2.084 .507 .613 4.108 .000


Menurut Ghozali (2005:87), uji t dilihat dari tingkat signifikansi. Jika nilai

signifikansi di bawah 5%, maka masing-masing variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dari hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel 4.8 di atas memperlihatkan

nilai probabilitas signifikansi 0,000. Nilai ini berada di bawah 5%. Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa peranan Biro SPI berpengaruh terhadap

pelaksanaan GCG.

b. Koefisien Determinasi (R2)

“Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, Ghozali

(2005:83). Melalui koefisien determinasi (R2) dapat diketahui sejauh mana

variabel peranan Biro SPI mampu menjelaskan variabel pelaksanaan GCG.


Tabel 4.10

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 .613a .376 .354 9.92610

a Predictors: (Constant), perananspi

b Dependent Variable: pelaksanaangcg

Pada tabel 4.9 yaitu Model Summaryb di atas, terlihat bahwa nilai R

sebesar 0,613. Hal ini menunjukkan bahwa variabel peranan Biro SPI

memiliki korelasi dengan pelaksanaan GCG yaitu sebesar 61,3%. Nilai R2

adalah 0,376. Hal ini mengindikasikan bahwa 37,6% variasi atau perubahan

dalam pelaksanaan GCG mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan

peranan Biro SPI dan selebihnya 62,4% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor

lain.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil

penelitian yang menerima semua rumusan hipotesis. Artinya, peranan Biro

SPI memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan GCG pada PTPN II (Persero)

Tanjung Morawa.

Apabila melihat kembali penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratolo

(2007) dengan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa audit manajemen

dan pengendalian intern saling mendukung dalam rangka mempengaruhi

penerapan prinsip-prinsip GCG dan kinerja perusahaan, maka hasil penelitian

ini mendukung penelitian tersebut, karena hasil penelitian ini menunjukkan


hasil bahwa peranan Biro SPI berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG. Hal ini

sesuai dengan keberadaan fungsi Biro SPI menjamin efektivitas pengendalian

internal dan merupakan mitra strategis dalam penyempurnaan kegiatan

pengelolaan perusahaan serta mendorong proses governance.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB IV, maka dapat

ditarik kesimpulan mengenai pengaruh peranan Biro SPI terhadap pelaksanaan

GCG, yaitu: Peranan Biro SPI ternyata berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya pada satu BUMN saja. Untuk pengujian yang

lebih mendalam dan mendapatkan hasil penelitian yang signifikan, penelitian

berikutnya hendaknya lebih baik dilakukan pada lebih dari satu BUMN. Dengan

mengambil lebih dari satu BUMN, tentunya hasilnya akan lebih terlihat jelas dan

dapat dikomparasikan.

C. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan peranan Biro SPI berpengaruh positif

terhadap pelaksanaan GCG. Biro SPI bukanlah satu-satunya bagian yang turut

ambil bagian dalam pelaksanaan GCG, karena pelaksanaan GCG harus

melingkupi seluruh aspek perusahaan. Diharapkan kelak untuk penelitian

selanjutnya, untuk meneliti pengaruh bagian-bagian lain di perusahaan terhadap

pelaksanaan GCG. Hal ini dilakukan agar kelak pelaksanaan GCG bukan hanya

bersifat mandatory, namun mengakar pada setiap individu.


DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan

Publik, Jilid 2, Edisi 3, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia, Jakarta.

Boynton, William C., Raymond N. Johnson, dan Walter G. Kell, 2003. Modern

Auditing, Jilid 2, Edisi 7, Penerjemah Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan

Setiyo Budi, Erlangga, Jakarta.

Budi, Prabayu dan Ashari, 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan

SPSS, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Erlina dan Sri Mulyani, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis, USU Press, Medan.

Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS, Badan

Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.

Guy, Dan M., C. Wayne Alderman, dan Alan J. Winters, 2002. Auditing, Jilid 2,

Edisi 5, Penerjemah Sugiyarto, Erlangga, Jakarta.

Iskandar, 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan

Kualitatif), GP Press, Jakarta.


Maksum, Azhar, 2005, Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia:

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu

Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera

Utara, Medan.

Messier, William F. Jr dan Steven M. Glover dan Douglas F. Prawitt, 2005.

Auditing And Assurance Service A Systematic Approach, Edisi 4, Buku 2,

Penerjemah Nuri Hinduan, Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi, 2002. Auditing, Buku 1, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.

Tjager, I Nyoman, dkk, 2003. Corporate Governance: Tantangan dan

Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta.

Pratolo, Suryo, 2007. “GCG dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit

Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta

tinjauannya pada Jenis Perusahaan”, Jurnal Simposium Nasional

Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.

Rochaety, Ety, Ratih Tresnati dan H. Abdul Madjid Latief, 2007. Metodologi

Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sawyer, Laurence B., Mortimer A. Dittenhofer, James H. Scheiner, 2005.

Sawyer’s Internal Auditing, Edisi 5, Buku 1, Penerjemah Desi Adhariani,

Salemba Empat, Jakarta.


Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alphabeta, Bandung.

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1

Agustus 2002 Tentang Penerapan GCG, Jakarta.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. Buku

Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Jurusan

Akuntansi, Fakultas Ekonomi USU, Medan.

Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006. Pedoman Umum GCG Indonesia,

Jakarta.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004. Standar Profesi Internal,

Yayasan Pendidikan Internal Audit, Jakarta.

PTPN II (Persero) Tanjung Morawa, 2005. Code of Corporate Governance,

Medan.

PTPN II (Persero) Tanjung Morawa, 2005. Internal Audit Charter, Medan.


Lampiran 3

KUESIONER PERANAN BIRO SPI*

Nomor Kuesioner:

Petunjuk Pengisian: 1. Isilah data responden pada tempat yang telah disediakan. 2. Berilah jawaban untuk setiap nomor pada kuesioner dengan memberi

tanda check list (√) pada kolom di sebelah pernyataan. 3. Berikanlah jawaban yang sejujurnya. 4. Kami akan menjamin kerahasiaan jawaban Anda.

Keterangan:

1. Sangat tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju

Identitas Responden Jenis Kelamin : L/P Jabatan : No. Pernyataan 1 2 3 4 5 1 Peranan dan sasaran SPI fokus pada area

dampak dari berbagai risiko yang menghambat pencapaian sasaran strategis perusahaan.

2 Piagam Internal Audit mengatur hubungan SPI dengan para objek audit dikembangkan sesuai konsep customer focus oriented di samping tanggung jawab fungsional lainnya.

3 SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan kerja fungsional dengan Dewan Komisiaris.

4 SPI memiliki akses yang tidak terbatas (4-12 kali setahun) terhadap para anggota direksi dan berkomunikasi informal dengan direksi, serta menjadi bagian dalam rapat-rapat direksi dan rapat direksi dengan dewan komisiaris.

5 Independensi SPI diakui direksi sebagai kunci bagi efektivitas SPI.

6 Tradisi SPI yang independen begitu


mengakar dan ditegaskan dalam Charter SPI.

7 Strategi SPI benar-benar merupakan penjabaran dari sasaran perusahaan.

8 SPI juga terlibat dalam revisi penyempurnaan RKAP.

9 Laporan SPI juga mencakup analisis manfaat-biaya dari rekomendasi, assessment terhadap semua aspek lingkungan pengendalian, dan fokus audit ke depan.

10 Hasil assessment risiko oleh SPI didiskusikan dengan manajemen dan diperbandingkan dengan hasil assessment risiko yang dibuat.

* Keterangan: Kuesioner ini diadaptasi dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

Tbk. dengan perubahan seperlunya.


Lampiran 4

KUESIONER PELAKSANAAN GCG*

Nomor Kuesioner:

Petunjuk Pengisian :

1. Isilah data responden pada tempat yang telah disediakan. 2. Berilah jawaban unyuk setiap nomor pada kuesioner dengan memberi

tanda check list (√) pada kolom disebelah pertanyaan. 3. Berikanlah jawaban yang sejujurnya. 4. Kami menjamin kerahasiaan jawaban Anda.

Keterangan:

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju

Identitas Responden Jenis Kelamin : L/P Jabatan :

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 1 PTPN II (Persero) Tanjung Morawa

menyediakan informasi perusahaan secara tepat waktu.

2 PTPN II (Persero) Tanjung Morawa menyediakan informasi perusahaan yang memadai.

3 PTPN II (Persero) Tanjung Morawa menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemegang saham.

4 Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha, kondisi keuangan, susunan organisasi, dan kejadian-kejadian pentin yang mempengaruhi kondisi perusahaan.

5 Tetap menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang


berlaku berupa hak-hak pribadi setiap karyawan.

6 Setiap kebijakan PTPN II (Persero) Tanjung Morawa didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada internal perusahaan maupun kepada pemegang saham.

7 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, organ perusahaan selalu menghindari adanya dominasi oleh pihak manapun.

8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, organ perusahaan bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan yang bersifat internal.

9 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, organ perusahaan bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan yang bersifat eksternal.

10 Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

11 Masing-masing organ perusahaan menghindari adanya saling lempar tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya.

12 Rincian tugas dan tanggung jawab msing-masing organ perusahaan dan semua karyawan ditetapkan secara jelas selaras dengan visi, misi dan strategi perusahaan.

13 Setiap organ perusahaan dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan peranan masing-masing.

14 Sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif dalam pengelolaan perusahaan.

15 Adanya sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) terhadap kinerja organ perusahaan.

16 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selalu berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.


17 Setiap organ perusahaan berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

18 Adanya kepatuhan terhadap Undang-Undang BUMN.

19 Adanya kepatuhan terhadap Anggaran Dasar.

20 Adanya kepatuhan terhadap peraturan perusahaan.

21 Melaksanakan tanggung jawab sosial seperti peduli terhadap masyarakat dan lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

22 Diberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (pemegang saham, pelanggan) memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan perusahaan.

23 Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

24 Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender,dan golongan fisik.

25 Adanya kebijakan kompensasi positif (penghargaan, insentif, dll) terhadap keberhasilan pegawai.

26 Adanya kebijakan kompensasi negatif (hukuman, teguran, dll) terhadap kinerja yang buruk dari masing-masing organ perusahaan.

*Keterangan : Kuesioner ini dibuat berdasarkan Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance

6) Pernyataan 1-6 mencakup elemen transparansi 7) Pernyataan 7-11 mencakup elemen kemandirian 8) Pernyataan 12-16 mencakup elemen akuntabilitas 9) Pernyataan 17-21 mencakup elemen pertanggungjawaban 10) Pernyataan 21-26 mencakup elemen kewajaran


Lampiran 7

Output Statistik

Reliability Peranan Biro SPI Case Processing Summary N % Cases Valid 30 100.0 Excludeda 0 .0 Total 30 100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based

on Standardized

Items N of Items .831 .829 10

Item Statistics Mean Std. Deviation N spi1 4.0000 .52523 30spi2 4.0333 .55605 30spi3 3.7667 .62606 30spi4 3.8333 .53067 30spi5 4.0000 .52523 30spi6 4.0667 .52083 30spi7 3.6333 .66868 30spi8 3.7333 .69149 30spi9 4.1000 .54772 30spi10 4.2000 .55086 30

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items 39.3667 13.206 3.63397 10


Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted spi1 35.3667 10.999 .554 . .812 spi2 35.3333 11.333 .418 . .825 spi3 35.6000 10.317 .621 . .804 spi4 35.5333 11.223 .478 . .819 spi5 35.3667 10.999 .554 . .812 spi6 35.3000 11.459 .419 . .824 spi7 35.7333 10.133 .617 . .804 spi8 35.6333 10.033 .615 . .805 spi9 35.2667 11.375 .414 . .825 spi10 35.1667 11.109 .488 . .818


Reliability Pelaksanaan GCG Case Processing Summary N % Cases Valid 30 100.0 Excludeda 0 .0 Total 30 100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based

on Standardized

Items N of Items .961 .962 26

Item Statistics Mean Std. Deviation N gcg1 4.1000 .66176 30gcg2 4.0000 .64327 30gcg3 3.9333 .58329 30gcg4 3.9333 .69149 30gcg5 4.1667 .69893 30gcg6 4.2000 .71438 30gcg7 4.0000 .64327 30gcg8 3.9333 .58329 30gcg9 3.9333 .69149 30gcg10 4.1667 .69893 30gcg11 4.2000 .71438 30gcg12 4.1000 .66176 30gcg13 4.0000 .64327 30gcg14 3.9333 .58329 30gcg15 3.9333 .69149 30gcg16 4.1667 .69893 30gcg17 3.9333 .58329 30gcg18 3.9333 .69149 30gcg19 4.1667 .69893 30gcg20 4.2000 .71438 30ggc21 4.1000 .66176 30gcg22 4.0000 .64327 30gcg23 3.9333 .58329 30gcg24 3.9333 .69149 30


gcg25 4.1667 .69893 30gcg26 4.2000 .71438 30

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items 105.2667 152.478 12.34820 26

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted gcg1 101.1667 143.316 .551 . .961 gcg2 101.2667 141.720 .675 . .960 gcg3 101.3333 141.264 .784 . .959 gcg4 101.3333 140.230 .719 . .959 gcg5 101.1000 140.300 .706 . .960 gcg6 101.0667 141.306 .628 . .960 gcg7 101.2667 141.720 .675 . .960 gcg8 101.3333 141.264 .784 . .959 gcg9 101.3333 140.230 .719 . .959 gcg10 101.1000 140.300 .706 . .960 gcg11 101.0667 141.306 .628 . .960 gcg12 101.1667 143.316 .551 . .961 gcg13 101.2667 141.720 .675 . .960 gcg14 101.3333 141.264 .784 . .959 gcg15 101.3333 140.230 .719 . .959 gcg16 101.1000 140.300 .706 . .960 gcg17 101.3333 141.264 .784 . .959 gcg18 101.3333 140.230 .719 . .959 gcg19 101.1000 140.300 .706 . .960 gcg20 101.0667 141.306 .628 . .960 ggc21 101.1667 143.316 .551 . .961 gcg22 101.2667 141.720 .675 . .960 gcg23 101.3333 141.264 .784 . .959 gcg24 101.3333 140.230 .719 . .959 gcg25 101.1000 140.300 .706 . .960 gcg26 101.0667 141.306 .628 . .960


Regression Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered

Variables Removed Method

1 perananspia . Enter

a All requested variables entered. b Dependent Variable: pelaksanaangcg Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

1 .613a .376 .354 9.92610a Predictors: (Constant), perananspi b Dependent Variable: pelaksanaangcg Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients t Sig.

Model B Std. Error Beta B Std. Error (Constant) 23.230 20.050 1.159 .2561 perananspi 2.084 .507 .613 4.108 .000

a Dependent Variable: pelaksanaangcg Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Predicted Value 91.9991 119.0899 105.2667 7.57286 30 Residual -20.25085 21.00087 .00000 9.75346 30 Std. Predicted Value -1.752 1.825 .000 1.000 30 Std. Residual -2.040 2.116 .000 .983 30


Descriptive Statistics

Mean

N Stat.

Range Stat.

Min. Stat.

Max. Stat.

Sum Stat. Stat.

Std. Error

Std. Dev. Stat.

Var. Stat.

pspi 30 13.00 33.00 46.00 1181.00 39.3667 .66347 3.63397 13.206pgcg 30 50.00 77.00 127.00 3124.00 104.1333 2.11113 11.56312 133.706


Valid N (listwise) 30

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

pelaksanaangcg perananspi N 30 30 Normal Parameters(a,b) Mean 105.2667 39.3667 Std. Deviation 12.34820 3.63397 Most Extreme Differences

Absolute .162 .106

Positive .118 .097 Negative -.162 -.106 Kolmogorov-Smirnov Z .889 .581 Asymp. Sig. (2-tailed) .408 .888

a Test distribution is Normal. b Calculated from data.


Regression Standardized Predicted Value210-1-2

Reg

ress

ion

Stu

den

tize

d R

esid

ual

3

2

1

0

-1

-2

-3

Scatterplot



Regression Standardized Residual3210-1-2-3

Freq

uenc

y

6

4

2

0

Histogram


MeaStd.


Observed Cum Prob1.00.80.60.40.20.0

Expe

cted

Cum

Pro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



pengaruh satuan pengawasan internal

Documents