pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan … · kepemilikan npwp dan penagihan pajak...

90
PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA SKRISPI Oleh WIDYA HASTUTI THAMRIN NIM 105731125816 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020

Upload: others

Post on 14-Dec-2020

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN

PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

SKRISPI

Oleh

WIDYA HASTUTI THAMRIN

NIM 105731125816

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2020

Page 2: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

ii

HALAMAN JUDUL

PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN

PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

Oleh

WIDYA HASTUTI THAMRIN

NIM 105731125816

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Akuntansi pada

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2020

Page 3: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muh Thamrin dan Ibunda Hadijah, yang

telah memberikan semangat dan doa yang tulus sehingga saya bisa

menyelesaikan skripsi ini.

2. Tante dan Sepupu-sepupu saya yang telah memberikan dukungan untuk

proses penyelesaian karya ilmiah ini.

3. Bapak dan Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan

ikhlas dalam meluangkan waktunya menuntut dan memberi arahan dalam

menyelesaikan karya ilmiah ini.

4. Sahabat dan Teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan memberi

semangat dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

Selalu mengawali dengan Ucapan “Bismillahirrahmanirrohim”, dan selalu

mengakhiri dengan Ucapan “Alhamdulillahirahmaniorrahim”

Page 4: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

iv

Page 5: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

vii

Page 6: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

viii

Page 7: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

ix

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Alllah SWT atas segala

rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya Shalawat dan

salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta

para keluarga, sahabat dan para pengikutnya merupakan nikmat yang tiada

ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “ “Pengaruh Kewajiban

Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam

menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

kedua orang tua penulis bapak Muh Thamirn dan ibu Hadijah yang senantiasa

memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih saying doa tulus dan doa tulus

tak pamrih. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan doa

restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.

Semoga apa yang mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya

penerang kehidupan di dunia dan di akhrirat,

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula pengargaan yang

setinggi-setingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat

kepada:

Page 8: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

x

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Ismail Badhollahi, SE, M.Si, Ak, CA. CSP, selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Samsul Risal, SE, MM. selaku penasehat akademik yang senantiasa

memberikan bimbingan kepada peneliti.

5. Bapak Dr. Muchran BL, SE.,MS, selaku pembimbing I yang senantiasa

mengarahkan penulis sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.

6. Bapak Andi. Arman, SE, M.Si, Ak.CA, selaku pembimbing II atas bimbingan

dan arahan yang diberikan selama proses penyususnan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah meluangkan waktu dalam memberikan

ilmu kepada penulis.

8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammdiyah Makassar.

9. Segenap staf dan karyawan Kantor Pelayanan pajak Pratama Makassar

Utara yang telah memberikan bantuan dalam proses penelitian.

10. Terima kasih kepada Andi Ahmad Yani selaku ketua tingkat Sri Wahyuni,

Rosalina, dan Nur Afdalina yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

11. Terima kasih kepada sahabat dari kelas Akuntansi 16.G yang selalu

memberikan bantuan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Page 9: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

xi

Page 10: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

xii

ABSTRAK

Widya Hastuti Thamrin, 2020. “ Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibimbing oleh Muchran BL dan Andi Arman.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan

NPWP dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Skala pengukuran data dengan skala Likert. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 24.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kewajiban Kepemilikan NPWP

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dengan nilai t-hitung 4,272 lebih besar dari nilai t-tabel 1,69726 Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (x1) menerima hipotesis 1 dan menolak hipotesis 0 (2) Penagihan Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dengan nilai t-hitung sebesar 8,037 yang lebih besar dari nilai t-tabel 1,69726. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel x2 Penagihan Pajak menerima Hipotesis 2 dan menolak hipotesis 0.

Kata Kunci: Kewajiban Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak.

Page 11: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

xiii

ABSTRACT

Widya Hastuti Thamrin, 2020. "The Effect of NPWP Ownership Obligation and Tax Collection on Tax Revenues at the North Makassar Pratama Tax Service Office". Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business. Supervised by Muchran BL and Andi Arman.

The purpose of this study was to determine the effect of NPWP ownership obligations and tax collection on tax revenue at the North Makassar Pratama Tax Office. In this study using a quantitative approach with data collection techniques using a questionnaire. Data measurement scale with a Likert scale. Data were analyzed using multiple regression analysis with the help of the SPSS program version 24.0.

The results of this study indicate that (1) the NPWP Ownership Obligation has a positive and significant effect on tax revenue, with a t-count value of 4.272 greater than the t-table value of 1.69726 so that it means that the NPWP Ownership Obligation variable (x1) accepts hypothesis 1 and reject hypothesis 0 (2) Tax collection has a positive and significant effect on tax revenue, with a t-count value of 8.037 which is greater than the t-table value of 1.69726. So it can be interpreted that the variable x2 Tax Collection accepts Hypothesis 2 and rejects Hypothesis 0.

Keywords: Obligation of NPWP Ownership, Tax Billing, Tax Receipts.

Page 12: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

xiv

DAFTAR ISI

SAMPUL .................................................................................................. i

HALAMAN JUDUL .................................................................................. ii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... v

SURAT PERNYATAAN ........................................................................... vi

KATA PENGANTAR ................................................................................ vii

ABSTRAK ................................................................................................ x

ABSTRAK BAHASA INGGRIS ................................................................ xi

DAFTAR ISI .......................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL ...................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xvi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 7

BAB II TINJAUAAN PUSTAKA ................................................................ 9

A. Tinjauan Teori ................................................................................. 9

1. Pengertian Pajak ....................................................................... 9

2. Kewajiban Kepemilikan NPWP ................................................... 13

3. Penagihan Pajak ....................................................................... 15

B. Tinjauan Empiris .............................................................................. 19

Page 13: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

xv

C. Kerangka Konsep ............................................................................ 23

D. Hipotesis.......................................................................................... 24

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 25

A. Jenis Penelitian ................................................................................ 25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................ 25

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran................................. 25

D. Populasi dan Sampel ........................................................................ 28

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 29

F. Teknik Analisis ................................................................................ 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 33

A. Gambaran umum objek penelitian ................................................... 33

a. Profil singkat KPP Pratama Makassar Utara ............................... 33

b. Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara

e-Filling ....................................................................................... 40

c. Target dan Realisasi pajak di KPP Pratama Makassar Utara ..... 41

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .................................................... 41

1. Definisi Statistik .......................................................................... 41

2. Uji Kualitas Data ......................................................................... 47

3. Uji Regresi Linier Berganda ........................................................ 49

4. Uji Hipotesis................................................................................ 51

Uji T (Parsial) ............................................................................. 51

5. Pembahasan .............................................................................. 52

BAB V PENUTUP .................................................................................... 54

A. Kesimpulan Penelitian ...................................................................... 54

Page 14: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

xvi

B. Saran Penelitian .............................................................................. 54

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 56

BIOGRAFI ................................................................................................ 72

Page 15: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

xvii

DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu ................................................................................... 19

3.1. Variabel indikator dan pengukuran ............................................................. 26

3.2. Daftar Sampel ............................................................................................ 28

3.3 Kriteria Penentuan Sampel ......................................................................... 29

4.1. Target Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara e-

Filling ............................................................................................................... 40

4.2 Target dan Realisasi pajak di KPP Pratama Makassar Utara ....................... 41

4.3 Data Penyebaran Kuesioner ........................................................................ 42

4.4 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .................................. 42

4.5 Karakteristik Responden berdasarkan usia ................................................. 43

4.6 Karakteristik Responden berdasarkan masa kerja ...................................... 43

4.7 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan ...................................... 44

4.8 Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan ............................................ 45

4.9 Deskribtive Statistik Variabel Penelitian ...................................................... 45

4.10 Hasil Uji Validitas ....................................................................................... 47

4.11 Hasil Uji Reabilitas ................................................................................... 49

4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .............................................................. 50

4.13 Hasil Uji T Parsial....................................................................................... 51

Page 16: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

xviii

DAFTAR GAMBAR

2.2. Kerangka Konsep ............................................................................. ….. 23

4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara ............................. .. 36

Page 17: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

vii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 HASIL PLAGIAT ......................................................................... 59

LAMPIRAN 2 KUESIONER ............................................................................... 60

LAMPIRAN 3 DATA RESPONDEN ................................................................... 64

LAMPIRAN 4 HASIL OUTPUT SPSS ............................................................... 68

LAMPIRAN 5 SURAT PENELITIAN ................................................................. 71

Page 18: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam proses

pembangunan suatu negara, terlebih bagi negara-negara yang sedang

berkembang seperti Indonesia. Pajak secara sederhana merupakan iuran wajib

yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang telah diatur oleh pemerintah dan

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah

mengharapkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya semakin

meningkat mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi

negara Indonesia. Menurut (Siti Resmi, 2014) Pajak adalah peralihan kekayaan

dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

“surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama

untuk membiayai public Investment. Oleh sebab itu pajak harus terus di

tingkatkan penerimaannya untuk mendukung penerimaan negara tetapi sebelum

itu harus dipahami dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan

pajak agar setiap kebijakan yang di terapkan dapat efektif dan efisien.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak ialah Kepatuhan

Wajib Pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan SPT, untuk mengetahui

jumlah wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari berapa banyak Wajib Pajak yang

terdaftar di KPP Pratama, menurut (Diana dan Setiawati, 2009) WP yang sudah

memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai aturan perundangan perpajakan

melalui self assessment, harus mendaftarkan diri di KPP Pratama agar tercatat

Page 19: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

2

sebagai WP dan sekaligus guna memperoleh NPWP. Syarat objektif ialah syarat

untuk wajib pajak yang memperoleh atau mendapatkan penghasilan yang

diharuskan dipotong/dipungut sesuai dengan Aturan Perundangan Pajak

Penghasilan Tahun 1984 serta segala perubahannya. Maka dari itu untuk

mengetahui jumlah wajib pajak yang terdaftar dapat dilihat dari jumlah orang

yang menyetorkan nama sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP yang

tentunya hal ini dapat di jadikan sebagai penyebaran penerimaan pajak disuatu

daerah.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki

NPWP, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum lain

sebagai pelengkap dan bentuk dukungan terhadap sistem self-assessment yang

telah diterapkan karena masih banyak wajib pajak yang dengan/tanpa sengaja

tidak melaporkan kewajiban perpajakannya serta kurangnya atau minimnya

kesadaran perpajakan wajib pajakPenegakan hukum ini dapat dilakukan melalui

pemeriksaan dan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan untuk lebih

mengoptimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak dilakukan karena masih

banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga

diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat

mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

pemerintah mengeluarkan UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak

dengan Surat Paksa. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang penagihan

pajak tersebut, wajib pajak diharapkan lebih termotivasi untuk membayar

tunggakan pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Masyarakat yang mandiri dan peduli, diharapkan mempunyai kesadaran

yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk

Page 20: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

3

membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia. Direktorat Jenderal

Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program-programnya

sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan

yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan

sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak

dan diharapkan wajib pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja

ada penyimpangan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban

perpajakannya. Adanya penyimpangan berupa pelanggaran yang dilakukan

wajib pajak tersebut itulah yang menyebabkan tunggakan pajak terus meningkat.

Sehubungan dengan hal itu, tindakan penagihan pun dilakukan. Tindakan

penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti: Surat

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta

Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar ditambah. Oleh karenanya harus dilakukan tindakan

penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Salah satu wujud

tindakan penagihan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah dengan diterbitkan dan

disampaikannya surat paksa, yang bersifat parate eksekusi, yang memiliki

kekuatan eksekutorial (executorial title) dan mempunyai kekuatan hukum yang

pasti sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur

atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

Page 21: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

4

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita

(Suandy, 2008). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui

himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan

selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran,

pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang

yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian

hukum dan keadilan serta dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.

Dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan tunggakan pajak dapat

berkurang sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai

target bahkan surplus, agar pembangunan nasional berjalan lancar. Dalam

pelaksanaannya, penagihan pajak dengan surat paksa terdapat banyak kendala

sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak bisa secara mudah masuk

ke kas negara begitu saja.

Pada tahun 2019 diKota Makassar Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

mencatat terdapat 18,3 juta wajib pajak terdaftar. ditahun 2019, wajib pajak (WP)

yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya mengalami

peningkatan akan tetapi dari segi pelaporan dan pembayaran pajak masih

kurang di tandai dengan wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan

hanya mencapai angka 17,65 juta. Menurut Kepala Bidang Penyuluhan,

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra, Eko

Pandoyo mengatakan, jumlah yang menyetorkan nama sebagai wajib pajak

Page 22: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

5

tahun 2019 ada sekitar 1,86 juta WP. Jumlah ini terus meningkat, walaupun

belum mengcover dari jumlah WP yang terhitung sebanyak 18,3 juta. Namun ia

menuturkan jumlah yang terdata tahun ini ada kenaikan dibanding tahun

sebelumnya, (2018) yang hanya 738 ribu WP yang wajib menyampaikan SPT.

Artinya, terjadi peningkatan sebesar 60,32 persen atau penambahan sekitar 1,12

juta WP. Jumlah peningkatan terjadi dikarenakan adanya WP yang baru terdaftar

ditahun ini. Ini tak termasuk WP yang penghasilannya di bawah penghasilan

tidak kena pajak (PTKP). Tahun 2019 ada kenaikan walaupun sidikit. Ada juga

yang wajib pajak yang tahun lalu dimasukkan wajib SPT tahunan, ternyata

penghasilannya di bawah PTKP, sehingga dikeluarkan dari daftar untuk tahun ini,

Hingga 25 Februari 2019 , WP Badan terdaftar berjumlah 163 ribu, sementara

WP Orang Pribadi (OP) sebesar 1,697 juta WP. Beda lagi dengan WP efektif.

WP Badan 102 ribu dan WP OP 1,167 juta. Jumlahnya 1,270 juta. SPT yang

masuk per 25 Februari untuk WP Badan 6.083 atau 5,95 persen. Sedangkan WP

OP 137 ribu atau 11,73 persen. Artinya dapat dilihat tingkat kepatuhan baru

mencapai 11,26 persen dengan 143 ribu WP yang melaporkan surat

pemberitahuan tahunannya. Berdasarkan data tersebut dapat di artikan

pertumbuhan jumlah wajib pajak di DJP Sulselbarta bertambah yang merupakan

hal baik bagi penerimaan pajak yang dapat dipungut.

(beritakotamakassar.fajar.co.id Maret 2019).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara merupakan unit

kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang

perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak

maupun belum, didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam

meningkatkan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Page 23: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

6

Makassar Utara menggandeng UPT PLUT Sulsel menyelenggarakan sosialisasi

sekaligus bimbingan teknis penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi tahun

pajak 2019 yang di harapkan dengan seringnya diadakan kegiatan sosialiasi

akan meningkatkan penerimaan pajak. (terkini.id,makassar Maret 2020). Adapun

hasil pencapaiaan KPP Pratama Makassar Utara, mengalami peningkatan dan

penurunan. Target penerimaan tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar Rp

1,222,519,202,000 dan yang terendah pada tahun 2017 sebesar Rp.

1,133,051,469,321. Kemudian Realisasi Penerimaan Pajak tertinggi pada tahun

2019 Rp. 1,102,363,507,830 dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar Rp.

933,487,488,350 capaiaan Kinerja KPP Pratama Makassar Utara mengalami

fluktuasi dan KPP Pratama makassar Utara akan terus memaksimalkan kinerja

untuk mencapai target yang optimal.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai Pengaruh

kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak,

diantaranya penelitian oleh Bella Gabrina di tahun 2020 yang berjudul pengaruh

kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap

penerimaan pajak pada KPP Pratama Banda Aceh, hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap

kepemilikan pajak sedangkan penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap

penerimaan pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Irena Ariyanti, 2017

berjudul Pengaruh kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Prama Majalaya, hasil

penelitiannya menunjukkan kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak

berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Page 24: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

7

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dipahami bahwa

pentingnya penerimaan pajak bagi negara sebagai fungsi stabilitas di mana ia

memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara

serta sumber pendapatan terbesar negara untuk membiayai berbagai

pengeluaran-pengeluaran pemerintah, di mana untuk mendukung penerimaan

pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kepemilikan NPWP dan

penagihan pajak sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan Penelitian

pengaruh kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

dimana penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor pelayanan pajak yang ada

di Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka masalah penelitian yang

akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengatuh Terhadap

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara ?

2. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak di

KPP Pratama Makassar Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara

2. Untuk mengetahui Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan

Pajak di KPP Pratama Makassar Utara

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut :

Page 25: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

8

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan

pajak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi wajib pajak dan

menjadi informasi agar wajib pajak dapat membayar pajak dan

menambah penerimaan pajak.

b. Bagi kantor pelayanan pajak

Memeberikan evaluasi dan masukan yang berguna mengenai

bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPW dan penagihan pajak

terhadap penerimaan pajak.

c. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek

dalam perpajakan.

Page 26: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah kepada orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum

pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Di samping

itu ada beberapa definisi pajak menurut undang-undang dan dari beberapa ahli

di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian

pajak yang dimaksud antaranya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke

empat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan

tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh (Mardiasmo, 2016) Pajak

adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapertasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat, yang

bersifat memaksa. Di mana hasil pembayaran dari pajak tersebut tidak diberikan

Page 27: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

10

untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum yang dirasakan

oleh semua masyarakat.

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut (John Hutagaol, 2007) yaitu

sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan

dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta

kondisi masyarakat

b. Faktor yang mempegaruhi Penerimaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut (Siti Kurnia

Rahayu, 2010) dalam Winarata Saragih yaitu:

a. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas dan mudah dimengerti akan memberikan

penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Adanya kepastian

hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah

interpretasi, selanjutnnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan

kewajiban perpajakan sebagai mana mestinya. Ketentuan perpajakan

dibuat sempurna agar mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban

perpajakan wajib perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien.

b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang

perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan

merupakan cara atau alat yang dikeluarkan pemerintah pada bidang

perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai

Page 28: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

11

suatu tujuan dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini

merupakan keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP

untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci

dalam perundang-undangan. Pemerintah diberikan asas Freies Ermessen

(kebebasan Bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan

kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk

pelaksanaan perundang-undangan.

c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

Administrasi perpajakan merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan

pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung

kepada jumlah uang yang diperoleh melalui pemungutan pajak. Unit-unti

penting sebagai kunci strategi dalam organisasi pengadministrasian

(Kantor Pelayanan Pajak) sebagai Operating Arms dari pemerintah harus

memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.

d. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan

merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi

penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud merupakan

memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan

penerimaan negara.

e. Kesadaran dan pemahaman warga negara.

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta

tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka akan

makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

f. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Page 29: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

12

Kualitas petugas sangat menentukan efektifitas undang-undang dan

peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik

sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam

hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak

berhubungan dengan masyarakat pembayaran pajak harus memiliki

intelektualitas yang tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

c. Fungsi pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak mempunyai peran yang penting dalam

kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena

pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Maka dari itu fungsi pajak

ada dua yaitu:

a). Fungsi anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b). Fungsi mengatur (Cregulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak uang diterapkan di indonesia menurut

undang-undang pajak (Mardiasmo, 2016) yaitu:

a. Official Assessment System (Sistem Penilaian): suatu sistem pemungutan

pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

memberikan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Page 30: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

13

b. Self Assessment System (Sistem Penilaian Diri): suatu sistem

pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System: sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada pihak ketiga bukan pemerintah (fiskus) atau wajib

pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.

2. Kewajiban Kepemilikan NPWP

a. Pengertian Kewajiban Kepemilikan NPWP

Menurut (Mardiasmo, 2012) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah

nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Resmi, 2013) menyatakan bahwa nomor pokok wajib pajak

merupakan suatu sarana dalam adminisrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut (Waluyo, 2012) yaitu nomor yang

diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut pendapat ahli (Resmi, 2014, suandy, 2014) NPWP yaitu nomor

yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan yang

digunakan untuk sarana administrasi perpajakan atas identitas wajib pajak.

b. Fungsi NPWP

Menurut (Mardiasmo, 2012), fungsi NPWP yaitu:

Page 31: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

14

a. Sarana dalam administrasi perpajakan.

b. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak

dan kewajiban perpajakan.

c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan

administrasi perpajakan.

c. Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak yang

mengindikasikan apakah wajib pajak yang di maksud adalah orang pribadi atau

badan atau pemungut bendaharawan, sedangkan 6 digit berikutnya merupakan

kode administrasi perpajakan.

d. Tata cara pendaftaran NPWP

Pendaftaran NPWP dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengisi formulir

permohonan pendaftaran Wajib Pajak secara lengkap dan jelas dan di tanda

tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dalam menyerahkanya kepada petugas

pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan di tanda tangani oleh orang lain maka

harus memiliki surat kuasa khusus.

Berikut dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan

permohonan pendaftaran NPWP:

1. Untuk Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk

indonesia, atau paspor bagi orang asing.

2. Untuk Wajib Pajak Badan

a) Jika berbentuk usaha tetap perlu menyiapkan Akte pendirian dan

perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat.

Page 32: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

15

b) NPWP pimpinan atau penanggung jawab Badan.

c) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk indonesia atau paspor bagi

orang asing sebagai penanggung jawab.

3. Untuk bendahara sebagai pemungut atau pemotong.

a) Surat penunjukkan sebagai Bendahara.

b) Kartu Tanda Penduduk Bendahara.

4. Untuk Join Operation sebagai Wajib Pajak Pemungutan atau

pemotongan.

a) Perjanjian Kerja sama atau Akte pendirian sebagai Join Operation.

b) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi

orang asing sebagai penanggung jawab.

c) NPWP Pimpinan/penanggung Jawab Join Operation.

e. Indikator kepemilikan NPWP

Menurut (Sri Pudyatmoko, 2009) Dalam Irena Ariyanti (2017) yang

dijadikan sebagai indikator yaitu ketentuan kewajiban setiap wajib pajak untuk

mendaftar NPWP. Hal ini sangat penting selain untuk memudahkan pemenuhan

administrasi perpajakan, dapat juga digunanakan sebagai identitas wajib pajak

yang bersangkutan dan semakin bertambah jumlah kepemilikan NPWP maka

penerimaan pajak juga akan bertambah.

3. Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut (Erly Suandy, 2011) yaitu

serangkaiaan tindakan agar penanggung jawab melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan

Page 33: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

16

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual

barang-barang yang telah disita.

Penagihan pajak menurut (Haularosdiana dan Edi Slamet, 2011)

mengatakan penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak menurut (Rochmat Soemitro dalam Trinanda

Simagungsong, 2010) yaitu salah satu elemen dari law enforcement (penegakan

hukum) di bidang perpajakan yang di mana tujuan penagihan itu sendiri yaitu

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan

tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih dapat meningkatkan

penerimaan dari sektor pajak.

Penagihan pajak Menurut (Waluyo, 2009) menyatakan bahwa penagihan

pajak behubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkebangan jumlah

tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar,

peningkatan jumlah tunggangan pajak belum diimbangi dan kegiatan

pencairannya, namun secara umum penerimaan pajak dibidang perpajakan

semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan

penagihan.

a. Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum melakukan penagihan pajak adalah Undang-Undang No.19

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Undang-Undang ini

berlaku tanggal 23 Mei 1997, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19

Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Page 34: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

17

b. Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut (Erly Suandy, 2011) dalam Bella Gebrina

(2020):

1. Pajak pusat

Pajak pusat diantaranya sebagai berikut:

a. Pajak penghasilan (PPH)

b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

(PPN dan PPnBM).

c. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

d. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

e. Bea masuk

f. Cukai

2. Pajak Daerah

Pajak daerah provinsi antara lain sebagai berikut:

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan.

3. Pajak daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah kabupaten atau kota terbagi menjadi:

a. Pajak hotel

b. Pajak restoran

Page 35: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

18

c. Pajak hiburan

d. Pajak reklame

e. Pajak penerangan jalan

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c

g. Pajak parker”

c. Jenis penagihan pajak

Dalam melakukan penagihan pajak ada 3 yang harus diketahui

diantaranya:

a. Penagihan pasif

Dalam melakukan penagihan pajak pasif, DJP hanya akan menerbitkan

Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),

SK Pembetulan, SK Keberatan dan putusan banding yang

menyebabkan pajak terutang lebih besar. Penagihan pajak pasif fiskus

hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak

yang harus dibayar. Jika dalam waktu satu bulan sejak di terbitkanya

SPT wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka fiskus akan

melakukan tindakan penagihan aktif.

b. Penagihan aktif

c. Dalam penagihan aktif fiskus bersama juru sita akan bertindak dalam

pengambilan sita dan lelang.

d. Penagihan seketika dan sekaligus

Dalam penagihan ini yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus atau

juru sita pajak kepada pihak wajib pajak tanpa menunggu jatuh tempo

pembayaran pajak. Tujuan dari penagihan ini untuk mencegah

Page 36: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

19

terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih lagi. Jika pada saat

melakukan penagihan sekaligus wajib pajak belum membayarnya, maka

juru sita akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo yang telah di

tentukan.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

No Nama/ Judul/

Tahun

Variabel

Penelitian

Hasil

Penelitian

1

Trinanda Simagunsong

(2016) Pengaruh

Kepmeilikan NPWP dan

Penagihan Pajak terhadap

Penerimaan Pajak (study Kasus pada

Kantor Pelayanan Pajak

Sumedang periode 2013-

2015

Kepemilikan NPWP

(X1), Penagihan

Pajak (X2),

Penerimaan Pajak

(Y)

Hasil penilitian ini menjelaskan bahwa

kepemilikan NPWP tinggi dan penerimaan

pajak rendah karena pengaruh

kepemilikan NPWP terhadap penerimaan

pajak hanya 53,1% artinya penerimaan

pajak tidak 100% dipengaruhi oleh

kepemilikan NPWP dan masih ada 46,9%.

Dan hasil penagihan pajak tinggi dan

penerimaan pajak rendah, karna pengaruh

penagihan pajak terhadap penerimaan

pajak hanya 12,5% artinya penerimaan

pajak tidak 100% dipengarui oleh

penagihan pajak dan masih ada 87,5%.

2

Bella Gebrina (2020).

Pengaruh kewajiban

kepemilikan NPWP,

pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak terhadap

penerimaan pajak pada KPP Pratama Banda

Aceh tahun 2016-2018

Kewajiban

Kepemilikan NPWP

(X1), Pemeriksaan

Pajak (X2),

Penagihan Pajak

(X3), Penerimaan

pajak (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara uji simultan antara variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Banda Aceh. Sedangkan secara parsial kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Banda Aceh. Penagihan Pajak berpengaruh Negatif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Banda Aceh.

Irena Ariyanti (2017).

Kewajiban Dari hasil uji hipotesis secara parsial (uji t)

Page 37: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

20

3

Pengaruh kepemilikan NPWP dan

pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak

penghasilan badan (Survei

pada KPP Pratama

Majalaya tahun 2011-2015)

Kepemilikan NPWP

(X1), Pemeriksaan

Pajak (X2),

Penerimaan pajak

(Y).

menunjukan bahwa variabel kepemilikan

NPWP mempunyai pengaruh terhadap

penerimaan pajak penghasilan badan dan

variabel pemeriksaan pajak (SKPKB)

mempunyai pengaruh positif terhadap

penerimaan pajak penghasilan badan.

Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis regresi linier berganda

dengan uji t.

4

Ade Putra (2018).

Pengaruh kewajiban

kepemilikan NPWP,

pemeriksaan pajak, dan

penagihan pajak terhadap

penerimaan pajak (pada KPP

Pratama di wilayah

Pekanbaru.

Kewajiban

Kepemilikan NPWP

(X1), Pemeriksaan

Pajak (X2),

Penagihan Pajak

(X3), Penerimaan

pajak (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah kewajiban kepemilikan NPWP dengan nilai beta yang paling besar diantaranya variabel indevenden lainnya sebesar (0,594). Penelitian ini bertujuan mendukung penlitian yang dilakukan oleh Andi wijayanto (2012), Trinanda Simangungsng (2015), dan Irna Febriyanti (2013).

5

Wiranata Saragih (2017).

Pengaruh kepemilikan NPWP dan

pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak. (studi

kasus pada KPP Pratama Majalaya

periode 2011-2015)

Kewajiban

Kepemilikan NPWP

(X1), Pemeriksaan

Pajak (X2),

Penerimaan pajak

(Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kepemilikan NPWP berpengaruh positif

terhadap penerimaan pajak dan

pemeriksaan pajak memengaruhi

penerimaan pajak di KPP Pratama

Majalaya.

6

Satria Pamber

(2016)

Pengaruh kepemilikan

NPWP, pemeriksaan

pajak dan

Kewajiban

Kepemilikan NPWP

(X1), Pemeriksaan

Pajak (X2),

Penagihan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan masing-masing variabel lebih

Page 38: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

21

penagihan pajak terhadap

penerimaan pajak (pada

Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekanbaru Tampan)

(X3), Penerimaan

pajak (Y).

besar dari 0,05. Secara simultan, dapat dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas (p-value) 0.05 (0.527 > 0.05). Variabel yang mempunyai pengaruh terdekat secara parsial terhadap penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak dengan nilai beta yang paling besar di antara variabel independen lainnya sebesar (0,065).

7

Vini Mei Ayuni

(2019)

Pengaruh

Kepemilikan

NPWP,

Pemeriksaan

Pajak dan

Penagihan Pajak

terhadap

penerimaan

Pajak dengan

sistem informasi

Perpajakan

sebagai Variabel

Pemoderasi

studi empiris

pada kpp

pratama pondok

aren)

Kepemilikan NPWP

(X1), Pemeriksaan

(X2),

Penagihan(X3),

Penerimaan

Pajak(X4), Sistem

Informasi

Perpajakan (Y).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dengan sistem informasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak dan variabel moderator yang digunakan adalah sistem informasi perpajakan sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pajak di KPP Pratama Pondok Aren. Metode penentuan sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh, dan metode pengolahan data yang digunakan adalah metide deskriftif dan kuantitatif. Hasil uji ststistik t menunjukan, bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpangaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Untuk hasil uji MRA kepemilikan NPWP yang dimoderasi dengan sistem informasi perpajakan ditolak atau tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan untuk Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak yang dimoderasi dengan sistem informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak.

Page 39: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

22

8

Ciptahening budi

satria, arya

(2016) Pengaruh

Kewajiban

Kepemilikan

NPWP,

Kepatuhan

Wajib Pajak,

Pemeriksaan

Pajak,

Penagihan Pajak

Terhadap

Penerimaan

Pajak: Ditinjau

Dari Persepsi

Fiskus (Pada

Kantor

Pelayanan Pajak

Pratama Bekasi

Utara)

Kewajiban

kepemilikan NPWP

(X1), kepatuhan

wajib pajak (X2),

pemeriksaan pajak

(X3), penagihan

pajak(X4), dan

penerimaan pajak

(Y).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai pajak (fiskus) di KPP Pratama Bekasi Utara. Jumlah pegawai pajak yang menjadi sampel penelitian ini adalah 42 pegawai pajak dari Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Utara. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah convenience sampling, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variaabel kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak, sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.

9

Rizzky Amelia

(2014) Pengaruh

Kewajiban

Kepemilikan

NPWP

Pemeriksaan

Pajak, Dan

Penagihan Pajak

Terhadap

Penerimaan

Pajak Pada

Kantor

Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta

Tanah Abang

Satu Jakarta

Pusat

Kewajiban

Kepemilikan NPWP

(X1), Pemeriksaan

Pajak (X2),

Penagihan Pajak

(X3), Penerimaan

Pajak (Y)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang satu. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Penagihan Pajak (X3), sedangkan Penerimaan Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data primer dengan penentuan sampel menggunakan metode Accidental sampling dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu pada KPP Pratama Jakarta tanah Abang satu Jakarta Pusat melalui pengisian kuesioner kepada 40 responden dan responden dalam penelitian ini adalah para petugas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Sedangkan variabel Pemeriksaan Pajak ,dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak.

Page 40: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

23

C. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang

dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka

penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan

antar variabel dalam proses analisisnya.

Gambar 2.2

10 Selvia Andriyani

(2017) Pengaruh

Kewajiban

Kepemilikan

NPWP,

Pemeriksaan

Pajak Dan

Penagihan Pajak

Terhadap

Penerimaan

Pajak

(Pada Kantor

Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta

Kembangan)

Kewajiban

Kepemilikan NPWP

(X1), Pemeriksaan

Pajak (X2) Dan

Penagihan Pajak

(X3) Penerimaan

Pajak (Y)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk tahun pajak 2012 sampai dengan 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sebanyak 48 unit. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, parsial (t) dan simultan (f). Penelitian ini membuktikan bahwa pengujian secara parsial kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, untuk pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan dari pengujian simultan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kewajiban Kepemilikan NPWP

(X1) Penerimaan Pajak

(Y) Penagihan Pajak

(X2)

Page 41: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

24

KERANGKA KONSEP

D. Hipotesis

Hipotesis berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian dan kerangka pikir yang telah di jelaskan sebelumnya. Hipotesis

penelitian ini sebagai berikut:

H1: Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap Penerimaan

Pajak.

H2: Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

Page 42: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan

menggunakan metode survey yang dilakukan dengan pengumpulan data

menggunakan kuesioner.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Makassar Utara. yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Waktu

penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, terhitung mulai bulan Juli sampai

Agustus 2020.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi Operasionalisasi Variabel atau operasional suatu variabel

menurut (Sugiyono 2010) sebagai berikut: “Variabel penelitian pada dasarnya

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian

ditarik kesimpulannya.”

1. Variabel Bebas / Independent (Variabel X1 dan X2)

Definisi Variabel Bebas menurut (Sugiyono 2010) adalah sebagai berikut:

“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya terikat (dependen)”.

Page 43: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

26

2. Variabel Terikat / Dependent (Variabel Y)

Definisi Variabel Terikat menurut (Sugiyono 2010) adalah sebagai berikut:

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas. Definisi operasional variabel yang digunakan

pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP (X1) adalah kekuasaan yang diberikan oleh Wajib

Pajak, yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal untuk

melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan.

2. Penagihan Pajak (X2) adalah Tindakan yang dilakukan oleh penagi pajak,

agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan cara menegur

atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual

barang yang telah disita.

3. Penerimaan pajak (Y) adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah

yang bersumber dari rakyat secara terus menerus yang dikembangkan dan

diolah sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Tabel 3.1

VARIABEL INDIKATOR DAN PENGUKURAN

No Jenis-jenis dan Pengertian Variabel

Indikator Pengukuran/ Skala

1 Kepemilikan NPWP

(X1)

Nomor Pokok Wajib

Pajak menurut

Mardiasmo, 2011

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor

1. NPWP berfungsi sebagai

identitas Wajib Pajak

2. NPWP memberikan

kemudahan dalam mengurus

segala jenis perpajakan

Likert

Page 44: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

27

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Jumlah NPWP yang terdaftar

semakin meningkatkan jumlah

penerimaan yang masuk

4. NPWP membantu aspek

Perpajakan

2 Penagihan Pajak (X2)

Penagihan Pajak

adalah serangkaian

tindakan agar

penanggung pajak

melunasi utang pajak

dan biaya penagihan

pajak dengan menegur

atau memperingatkan,

melaksanakan

penagihan seketika dan

sekaligus

memberitahukan Surat

Paksa, mengusulkan

pencegahan,

melaksanakan

1. Penagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.

2. Fiskus mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

3. Surat teguran dilayangkan pada Wajib Pajak sampai tanggal jatuh tempo.

4. Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila Wajib pajak menyetujui pembayaran secara angsuran.

5. Penerbitan Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.

6. Pemberitahuan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

7. Penagihan seketika dan sekaligus penagihan pajak dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun

Likert

Page 45: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

28

penyitaan,

melaksanakan

penyitaan,

melaksanakan

penyanderaan dan

menjual barang yang

telah disita.

pajak. 8. Penyitaan barang milik Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan penyitaan yang diterbitkan pejabat setempat.

9. Penyitaan tambahan dikarenakan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

10. Pencabutan sita dilakukan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

3 Penerimaan pajak (Y)

adalah semua

penerimaan negara

yang terdiri atas pajak

dalam negara dan pajak

perdagangan

internasional.

1. Perhitungan jumlah pajak terutang dilakukan dengan jujur dan benar sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak tepat pada waktunya.

Likert

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh

pegawai yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Tabel 3.2

DAFTAR SAMPEL

No Nama Bidang Jumlah Sampel

1 Seksi Penagih 7

2 Seksi Pemeriksaan 8

Page 46: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

29

Menurut (Sugiyono 2017) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. sampel pada penelitian ini adalah seluruh

pegawai yang berada di KPP Pratama Makassar Utara yang terdiri dari:

Tabel 3.3

KRITERIA PENENTUAN SAMPEL

Keterangan Jumlah

Jenis Kelamin (N=30) Laki-laki Perempuan

14 16

Pendidikan (N=30) D3 S1

6 24

Lama bekerja (N=30) Usia 21-30 Tahun Usia 31-40 Tahun Usia 41-50 Tahun

10 13 7

Jabatan (N30) Seksi Penagih Seksi Pemeriksaan Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Seksi Pelayanan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner,

dengan instrumennya berupa skala likert yang menggunakan lima tingkatan

penilaiaan berupa pertanyaan. Pernyataan pada bagian ini dikembangkan

dengan menggunakan skala likert yang masing-masing buat pertanyaan dan

diberi skor 1 sampai 5 : Skor 1 Sangat Tidak Setuju (SST), skor 2 Tidak Setuju

(TS), skor 3 Netral (N), skor 4 Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

F. Teknik Analisis Data

3 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan 11

4 Seksi Pelayanan 4

Total 30

Page 47: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

30

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemenangan distribusi) (Imam Ghazali,

2016).

2. Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat

di evaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji tersebut masing-masing untuk

mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan

instrumen.

Uji data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah

dipahami. Untuk menguji data dalam penelitian ini digunakan analisis sebagai

berikut:

a. Uji Validitas

Menurut (Sugiyono 2015) “instrumen yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid’. Valid berarti

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir menggunakan analisis

item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang

merupakan jumlah dari keseluruhan skor tiap butir. Untuk menguji tingkat

validitas data menggunakan program dengan menggunakan korelasi

Bivariate Pearson. Pengujian validitas ini menggunakan pearson

corelation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang

diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila pearson corelation yang

Page 48: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

31

didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah

valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono 2015), “Instrumen yang reliable adalah instrument

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama

akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen

dilakukan dengan program SPSS dengan menggunakan rumus Alpha

Cronbach’s > 0,60 maka hasil tersebut reabel.

3. Uji Regresi Linier berganda

Metode regresi linier berganda (multiple linier regression methode)

digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas

(indevenden) terhadap satu variabel terikat (dependen).

Persamaan regresi berganda dalam penilitian dapat menggunakan rumus

sebagai berikut:

Ῠ = α+ . + . +e

Keterangan:

Ῠ = Penerimaan Pajak

α = Konstanta

= Koefisien regresi

= Kewajiban Kepemilikan NPWP

= Penagihan Pajak

e = Error

Page 49: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

32

4. Uji Hipotesis

Uji parsial (Uji T)

Uji dikenal dengan uji parsial yaitu untuk menguji bagaimana

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap

variabel terikatnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T

tabel.

Page 50: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil singkat KPP Pratama Makassar Utara

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang

berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan

Tenggara Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63

kelurahan di kota Makassar.Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 130

ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan

industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industry

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang

seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak, Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar

yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor

Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian

Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang

dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/ KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP

Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor

PMK-67/ PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari

Page 51: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

34

reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP

Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi

penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan

kepada wajib pajak, Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar

Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan

Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan

Tenggara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek

pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya

4. Penyuluhan perpajakan

5. Pelayanan perpajakan

6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak

7. Pelaksanaan ekstensifikasi

Page 52: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

35

8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak

10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan

12. Pembetulan ketetapan pajak

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan

14. Pelaksanaan administrasi kantor.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak: Menjadi institusi penghimpun penerimaan

Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

Misi Direktorat Jenderal Pajak: Menjamin penyelenggaraan Negara yang

berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang

tinggi dan penegakan hukum yang adil

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan

kewajiban perpajakan

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.

Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Utara

Visi KPP Pratama Makassar Utara: Menjadi model layanan publik terbaik

di Kota Makassar.

Misi KPP Pratama Makassar Utara: Memberi layanan prima, mengawasi

kepatuhan Wajib Pajak dan mengamankan penerimaan Negara.

Page 53: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

36

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA TAHUN 2020

Tugas masing-masing Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara

1. Sub Bagian Umum Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai

tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga,

dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern,

pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik

dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan

rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2. Seksi Pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara di

bawah kepemimpinan Bapak Sutrisno bertugas melakukan pengumpulan,

pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian

informasi perpajakan, perekamandokumen perpajakan, urusan tata usaha

penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan,

SYAMSINAR KEPALA KANTOR

Nur Taqwa Supervisor

Mahmud Hidayat Supervisor Endang Soediatuti

Kepala Sub Bagian Umum

Tjahja Dwi Wurjanto Kepala Seksi PDI dan Plt. Kepala seksi Pelayanan

Sirajuddin Kepala Seksi Pemeriksaan

Timon Pieter Kepala Seksi Penagihan

Yermia Pamentang Kepala Seksi Ekstensifikasi

Dan Penyuluhan

Yohanes Aryo Wijanarko Kepala Seksi Waskom I

Furqonuddino Kepala Seksi Waskom II

Budi Hartono Kepala Seksi Waskom III

M. Rais Somang Kepala Seksi Waskom IV

Page 54: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

37

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-

Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

Kinerja terbaik dapat dicapai berkat sinergi kepala seksi bersama pelaksana

PDI yang terdiri dari 5 (lima) orang, satu diantaranya menjalankan tugas

sebagai Operator Consol.

Kinerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi ini dapat dilihat dari banyaknya

data alket yang dikirim ke seksi terkait, akurasi data perekaman dan tingkat

penyelesaian perekaman yang baik serta kelancaran sistem informasi

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan

produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta

penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

4. Seksi penagihan mempunyai tugas penatausahaan piutang pajak,

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen

penagihan. Di bawah bimbingan Bapak Timon Pieter, Seksi Penagihan KPP

Pratama Makassar Utara mampu menorehkan prestasi. Hal ini tidak terlepas

dari keaktifan tiga orang pelaksana yang diangkat sebagai Juru Sita serta

dukungan administrasi piutang pajak yang dilaksanakan oleh dua orang

pelaksana.

5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam

menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru,

serta penyuluhan perpajakan.

Page 55: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

38

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses

penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak,

bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta

usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II yang dipimpin oleh Bapak Surdiyono

mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,

rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan

himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah kewenangannya.

Seksi ini mengawasi seluruh Wajib Pajak Bendahara yang ada di wilayah

kerja KPP Pratama Makassar Utara ditambah Wajib Pajak di Kecamatan

Bontoala dan Ujung Tanah, serta beberapa kelurahan di Kecamatan Tallo

dan Tamalanrea.Untuk mengawasi wilayah tersebut,

Seksi Waskon II disokong dengan sembilan orang Account Representative.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan

profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak

dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak

yang ada di wilayah kewenangannya.

Seksi yang dipimpin oleh Bapak Aden Setiawan ini mengawasi Wajib Pajak di

Kecamatan Biringkanaya serta beberapa kelurahan di Kecamatan Tallo dan

Tamalanrea.Untuk mengawasi wilayah tersebut, Seksi Waskon III

mengandalkan Account Representative sebanyak sembilan orang

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, mempunyai tugas yang Sama seperti

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan III, yaitu melakukan pengawasan

Page 56: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

39

kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib

Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam

rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada

di wilayah kewenangannya.

Dalam mengawasi di Kecamatan Wajo serta beberapa kelurahan di

Kecamatan Tallo dan Tamalanrea, Salah seorang Account

Representativenya juga terpilih sebagai Account Representative Terbaik

III Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Tahun 2014 Dalam

pelaksanaan pengawasan wilayah kerjanya, Seksi Waskon IV juga

mengandalkan sembilan orang Account Representativenya.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan,

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan

perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa

pajak yang ditunjuk kepala kantor.

10. Seksi Pemeriksaan berfungsi mendukung administrasi pemeriksaan yang

dijalankan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak.Dikepalai oleh Bapak Sirajuddin,

Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Utara mampu memberikan

dukungan optimal bagi para fungsional pemeriksa pajak sehingga

administrasi pemeriksaan berjalan baik.

Kinerja ini merupakan kerja keras dua orang pelaksana yang ditempatkan di

seksi ini, Kinerja optimal Seksi Pemeriksaan akan membantu mewujudkan

penyelesaian pemeriksaan, Bahkan tingkat penyelesaian pemeriksaan tepat

waktu juga ikut naik berkat dukungan dari Seksi Pemeriksaan.

Page 57: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

40

11. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, KPP Pratama Makassar Utara

memiliki 12 (dua belas) orang pejabat fungsional pemeriksa pajak di

bawah koordinasi dari Bapak Mahmud Hidayat sebagai supervisor. Para

pejabat fungsional pemeriksa pajak mempunyai tugas melakukan

pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pejabat fungsional pemeriksa pajak KPP Pratama Makassar Utara

senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan

memegang teguh kode etik untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan pajak

yang berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengamankan

penerimaan pajak.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan secara e-

Filling.

Tabel 4.1

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELAPORKAN SPT TAHUNAN SECARA

E-FILLING DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

36.050 39.764 36.869

Sumber: Laporan (KPP) Pratama Makassar Utara Tahun 2017-2019

Berdasarkan tabel 4.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Melaporkan SPT

Tahunan secara e-Filling di KPP Pratama Makassar Utara mengalami

peningkatan dan penurunan, yang melaporan SPT Tahunan secara e-Filling

tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 39.764 Wajib Pajak dan Yang

terendah pada tahun 2017 sebesar 36.050 Wajib Pajak. Capaiaan pelaporan SPT

tahunan secara e-Filling di KPP Pratama Makassar Utara mengalami fluktuasi.

Page 58: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

41

c. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara

pada Tahun 2017 s.d 2019

Tabel 4.2

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA

MAKASSAR UTARA

2017 2018 2019

Presentase

Capaiaan

87,8% 76,3% 96,5%

Target 1,133,051,469,321 1,222,519,202,000 1,141,478,552,000

Realisasi

Penerimaan

994,826,693,119 933,487,488,350 1,102,363,507,830

Sumber: Laporan Target dan Realisasi KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2017-2019

Pada tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama

Makassar Utara, mengalami peningkatan dan penurunan. Target penerimaan

tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar Rp 1,222,519,202,000 dan yang

terendah pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,133,051,469,321. Kemudian Realisasi

Penerimaan Pajak tertinggi pada tahun 2019 Rp. 1,102,363,507,830 dan yang

terendah pada tahun 2018 sebesar Rp. 933,487,488,350 capaiaan Kinerja KPP

Pratama Makassar Utara mengalami fluktuasi dan KPP Pratama makassar Utara

akan terus memaksimalkan kinerja untuk mencapai target yang optimal.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Statistik

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Utara. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran

kuisioner kemudian data sekunder berupa dokumen yang diberikan oleh KPP

Pratama Makassar Utara. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam

Page 59: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

42

penelitian ini yaitu kuisioner yang di bagikan berjumlah 35 rangkap yang di sebar

dan yang Kembali sebanyak 30 rangkap.

Table 4.3

DATA PENYEBARAN KUESIONER

Keterangan Jumlah Persentase

Kuesioner yang di sebar 35 100,0%

Kuesioner yang Kembali 30 100,0%

Kuesioner yang dapat di olah 30 100,0%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner

karateristik responden dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi beberapa

kelompok yaitu; menurut jenis kelamin, usia, masa kerja, pendidikan terakhir dan

jabatan adapun rinciannya sebagai berikut.

1. Jumlah sampel berdasarkan Jenis kelamin

Tabel 4.4

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Laki-Laki

14 46,7%

Perempuan

16 53,3%

Total 30 100,0%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik responden laki-laki berjumlah 14

dengan persentase 46,7% dan responden perempuan berjumlah 16 dengan

persentasi 53,3%. Dimana jumlah responden berjenis kelamin perempuan lebih

banyak dibandingkan dengan responden laki-laki.

Page 60: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

43

2. Jumlah berdasarkan Usia

Tabel 4.5

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA

Usia Frekuensi Persentase

Usia 21-30 Tahun

10 33,3%

Usia 31-40 Tahun 13 43,4%

Usia 41-50 Tahun 7 23,3%

Total 30 100,0%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020

Berdasarkan table 4.5 Karakteristik responden yang berusia antara 21

hingga 30 tahun berjumlah 10 responden dengan persentase 33,3% , responden

yang berusia 31 hingga 40 tahun berjumlah 13 responden dengan persentase

43,4%, kemudian responden yang berusia 41 hingga 50 tahun berjumlah 7

responden dengan persentase 23,3%. Dari data tersebut menunjukkan

komposisi usia pegawai sebagian besar berada pada usia tidak produktif.

3. Jumlah berdasarkan masa kerja

Tabel 4.6

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN MASA KERJA.

Usia Frekuensi Persentase

Usia 1-5Tahun

8 26,7%

Usia 6-10Tahun 5 16,7%

Usia 11-15 Tahun 5 16,7%

Usia 16-20 tahun 8 26,7%

Usia 21-25 tahun 2 6,6%

Diatas 26 tahun 2 6,6%

Total 30 100,0%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020

Page 61: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

44

Berdasarkan tabel 4.6 karateristik responden yang memiliki masa kerja

antara 1 hingga 5 tahun berjumlah 8 dengan persentase 26,7%, 6 hingga 10

tahun berjumlah 5 atau 16,7%, kemudian responden yang memiliki masa kerja

11 hingga 15 tahun berjumlah 5 dengan persentase 16,7%, 16 hingga 20 ada 8

responden atau 26,7% , responden yang memiliki masa kerja di atas 21 hingga

25 tahun ada 2 responden dengan persentasi 6,6% dan diatas 26 tahun ada 2

responden dengan presentase 6,6%. Dari data tersebut yang mendominasi

berdasarkan masa kerja berada pada masa kerja usia 1-5 tahun dan usia 16-20

tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki

pengalaman kerja yang baik dan memadai.

4. Jumlah Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.7

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase

D3 6 20,0%

S1 24 80,0%

Total 30 100,0%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 karakteristik responden yang memiliki pendidikan

terakhir D3 memiliki 6 responden atau 20,0% dan S1 berjumlah 24 responden

atau 80% . Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

pegawai di KPP Pratama Makassar Utara baik, karna menunjukkan tingkat

Pendidikan S1 sebanyak 24 responden Hal ini menunjukkan semakin tingginya

kesadaran pegawai tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan

kinerjanya.

Page 62: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

45

5. Jumlah berdasarkan Jabatan responden

Tabel 4.8

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JABATAN

Bidang Jabatan Frekuensi Persentase

Seksi Penagih 7 23,3%

Seksi Pemeriksaan 8 26,7%

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan 11 36,7%

Seksi Pelayanan 4 13,3%

Total 30 100,0%

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.8 di atas responden yang memiliki jabatan Seksi

Penagihan berjumlah 7 responden dengan presentasi 23,3%, Seksi

Pemeriksaan berjumlah 8 responden dengan presentasi 26,7%, Seksi

ekstensifikasi dan penyuluhan berjumlah 11 responden dengan presentasi

36,7%, dan seksi Pelayanan berjumlah 4 responden dengan presentasi 13,3%.

Sehingga dapat disimpulkan responden dalam penelitian ini sesuai dengan

bidang yang di teliti.

Hasil Uji Statistik Diskriptif

Page 63: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

46

Tabel 4.9

DESCRIPTIVE STATISTICS VARIABEL PENELITIAN

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Kewajiban Kepemilikan

NPWP (X.1)

30 40.00 50.00 45.0333 3.54754

Penagihan Pajak (X.2 30 44.00 55.00 49.9667 4.53708

Penerimaan Pajak (Y) 30 24.00 30.00 27.1333 2.51524

Valid N (listwise) 30

Sumber: SPSS 24. Olah data primer 2020

Berdasarkan tabel 4.9 hasil perhitungan diatas dapat didiketahui bahwa n

atau jumlah data pada setiap variabel yaitu 30. Masing-masing variabel akan

dijabarkan sebagai berikut:

a. Kewajiban Kepemilikan NPWP

Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP memiliki nilai minimum 40.00, nilai

maksimum 50,00, rata-rata 45.0333 dan standar deviasi 3.54754. Berdasarkan

perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai mean memiliki nilai yang lebih

besar dari nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan hal yang cukup baik di

sebabkan oleh standar deviasi merupakan pemaparan rendah atau tingginya

penyimpangan data. Sehingga dapat disimpulkan penyebaran data menunjukkan

hasil yang normal dan tidak bias. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa

data yang terkumpul untuk variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP representative

terhadap situasi yang sebenarnya.

b. Penagihan Pajak

Variabel Penagihan Pajak memiliki total nilai minimum 44.00, nilai

maksimum 50.00, rata-rata 49,9667 dan standar deviasi 4.53708. Dari

perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai mean memiliki nilai yang lebih

Page 64: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

47

besar dari nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan hal yang cukup baik di

sebabkan oleh standar deviasi merupakan cerminan rendah atau tingginya

penyimpangan data. Sehingga dapat disimpulkan penyebaran data menunjukkan

hasil yang normal dan tidak bias. Dengan demikian dapat diartikan bahwa data

yang terkumpul untuk variabel Penagihan Pajak bersifat representative dan

sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan.

c. Penerimaan Pajak

Variabel terikat Penerimaan Pajak memiliki nilai minimum 24.00 nilai

maksimum 30.00, rata-rata 27.1333 dan standar deviasi 2.51524. nilai standar

deviasi 2.51524 lebih kecil dari nilai mean 27.1333 . Sehingga dapat diartikan

bahwa untuk variabel Penerimaan Pajak, memiliki penyebaran data yang normal

dan tidak terjadi bias maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh

adalah data yang representative.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 24

dengan teknik pengujian pearson product moment. Responden yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu berjumlah (n) = 30 responden dengan r tabel > 0,3494

dengan taraf signifikansi 5% pernyataan atau pertanyaan dalam kuisioner dapat

dikatakan valid apabila r hitung bernilai positif dan lebih besar dari r tabel.

Tabel 4.10

HASIL UJI VALIDITAS

Variabel Item

pernyataan

R Hitung

(Pearson

R Tabel

N (df) 30. Sig. Keterangan

Page 65: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

48

Correlation) 0,05

Kewajiban

Kepemilikan

NPWP

x1.1 ,664** 0,3494 Valid

x1.2 ,793** 0,3494 Valid

x1.3 ,927** 0,3494 Valid

x1.4 ,840** 0,3494 Valid

x1.5 ,838** 0,3494 Valid

x1.6 ,703** 0,3494 Valid

x1.7 ,831** 0,3494 Valid

x1.8 ,532** 0,3494 Valid

x1.9 ,476** 0,3494 Valid

x1.10 ,429* 0,3494 Valid

Penagihan

Pajak

x2.1 ,687** 0,3494 Valid

x2.2 ,740** 0,3494 Valid

x2.3 ,949** 0,3494 Valid

x2.4 ,836** 0,3494 Valid

x2.5 ,808** 0,3494 Valid

x2.6 ,853** 0,3494 Valid

x2.7 ,904** 0,3494 Valid

x2.8 ,785** 0,3494 Valid

x2.9 ,877** 0,3494 Valid

x2.10 ,879** 0,3494 Valid

x2.11 ,687** 0,3494 Valid

Penerimaan

Pajak

Y.1 ,700** 0,3494 Valid

Y.2 ,809** 0,3494 Valid

Y.3 ,970** 0,3494 Valid

Y.4 ,878** 0,3494 Valid

Y.5 ,863** 0,3494 Valid

Y.6 ,754** 0,3494 Valid

Sumber: Olah data primer 2020, SPSS.24

Page 66: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

49

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan

kuisioner pada variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak dan

Penerimaan Pajak menunjukkan r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,3494)

sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dan pertanyaan variabel

dinyatakan valid dan data yang di kumpulkan dapat memberikan hasil yang baik.

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran

realibilitas menggunakan Cronbach Alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika

memberikan nilai Cronbach alpha > 0,60

Tabel 4.11

HASIL UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

Kewajiban Kepemilikan NPWP (x1) ,770 10

Penagihan Pajak (x2) ,781 11

Penerimaan Pajak(y) ,804 6

Sumber: Olah data primer 2020, SPSS.24

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai

Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60 variabel Kewajiban Kepemilikan

NPWP (x1) memiliki nilai Cronbach Alpha 0,770, variabel Penagihan Pajak (x2)

0,781, untuk variabel Penerimaan Pajak (y) 0,804. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data

yang konsisten, sehingga apabila pernyataan ini diajukan kembali maka akan

diperoleh jawaban yang relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan

item pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel.

3. Uji regresi Linear Berganda

Page 67: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

50

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel

independen dan satu variabel dependen. Untuk mengetahui pola hubungan antar

variabel, maka akan diuji tiga hipotesis yang telah diajukan sbelumnya

menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen dengan persamaan regresi Ῠ = α+ . + . +e Hipotesis dalam

penelitian ini dinyatakan dalam sebagai berikut:

H1:Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap Penerimaan

Pajak

H2: Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

Tabel 4.12

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficientsa

Model

Unstandardized Co

Efficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -2,147 ,974 -2.203 ,036

Kewajiban Kepemilikan

NPWP( x1)

,247 ,058 ,348 4.272 ,000

Penagihan Pajak (x2) ,363 ,045 ,655 8.037 ,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Sumber: SPSS 24. Olah data primer 2020

Berdasarkan tabel 4.12 Hasil uji regresi linear berganda dapat di analisis

model estimasi sebagai berikut:

Y= -2.147 + 0,247 (x1) + 0,363 (x2)

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.12 dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1) Koefisien Konstanta sebesar -2,147 dengan nilai negative.

Page 68: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

51

2) Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (x1) memiliki nilai koefisien

regresi positif sebesar 0,247. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan

bahwa setiap kenaikan satu persen variabel Kewajiban Kepemilikan

NPWP, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan

Penerimaan Pajak sebesar, 0,247 atau 24,7%.

3) Variabel Penagihan Pajak (x2) memiliki nilai koefisien regresi positif

sebesar 0,363. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap

kenaikan satu persen variabel Penagihan Pajak, dengan asumsi variabel

lain tetap maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar, 0,363

atau 36,3%.

4. Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk meneliti pengaruh apakah Kewajiban Kepemilikan

NPWP (x1), Penagihan Pajak (x2), secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Utara yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability t

lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai probability t

lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Ghazali, 2016).

Tabel 4.13

HASIL UJI T PARSIAL

Coefficientsa

Model

Unstandardized Co

Efficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -2,147 ,974 -2.203 ,036

Kewajiban Kepemilikan

NPWP (x1)

,247 ,058 ,348 4,272 ,000

Page 69: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

52

Penagihan Pajak (x2) ,363 ,045 ,655 8,037 ,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: SPSS 24. Olah data primer 2020

1. Uji Hipotesis 1

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel Kewajiban

Kepemilikan NPWP (x1) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai

sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-hitung 4,272 lebih besar dari nilai t-

tabel 1,69726. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Kewajiban

Kepemilikan NPWP (x1) menerima hipotesis 1 dan menolak hipotesis 0 yang

berarti Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Penerimaan Pajak.

2. Uji Hipotesis 2

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel Penagihan Pajak

(X.2) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai sig 0,000 lebih kecil

dari 0,05 dan memiliki nilai t-hitung 8,037 yang lebih besar dari nilai t-tabel

1,69726. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel x2

Penagihan Pajak menerima Hipotesis 2 dan menolak hipotesis 0 sehingga

dapat diartikan bahwa Penagihan Pajak memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

5. Pembahasan

a. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan pajak

Kewajiban kepemilikan NPWP menurut Mardiasmo 2012 adalah nomor

yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Page 70: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

53

Penelitian ini menemukan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP

berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan nilai t-hitung 4,272 lebih

besar dari nilai t-tabel 1,69726 Sehingga dapat diartikan bahwa variabel

Kewajiban Kepemilikan NPWP (x1) menerima hipotesis 1 dan menolak hipotesis

0. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak yang melaporkan Kewajiban

Kepemilikan NPWP maka akan semakin meningkatkan Penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bella Gebrina

tahun (2020) yang menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP secara

parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama

Banda Aceh. Kemudian penelitian Wiranata Saragih tahun (2017) pernyataan ini

menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap

penerimaan pajak.

b. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan Pajak adalah suatu kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh

penagih pajak dalam melakukan penagihan pajak yang telah diatur oleh Undang-

Undang No.19 tahun 2000 tentang serangkaiaan Tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan seketika dan sekaligus,

memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Penelitian ini menemukan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif

terhadap Penerimaan Pajak, yang memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t-hitung sebesar 8,037 yang

lebih besar dari nilai t-tabel 1,69726. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel x2

Penagihan Pajak menerima Hipotesis 2 dan menolak hipotesis 0. Hasil ini

Page 71: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

54

mengindikasikan bahwa semakin sering dilakukan penagihan pajak maka akan

semakin meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bella

Gebrina (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif

terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Banda Aceh.

Page 72: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat

mengindikasikan bahwa semakin meningkat Kewajiban Kepemilikan NPWP

maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak.

2. Penagihan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

Penerimaan Pajak. Berdasarkan Hal tersebut dapat diartikan bahwa

semakin sering dilakukan Penagihan Pajak maka akan semakin meningkat

Penerimaan Pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak

memiliki kontribusi besar terhadap Penerimaan Pajak.

B. Saran Penelitian

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang

lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi

instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. Saran Akademik

a. Peneliti selanjutnya dapat menambah atau mencoba variabel lain yang

lebih relevan terkait dengan Penerimaan Pajak.

b. Selain menggunakan kuisioner atau pendekatan kuantitatif penelitian

selanjutnya bisa menggunakan metode kualitatif atau wawancara secara

Page 73: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

55

langsung dengan tujuan agar responden dapat memahami pertanyaan

dalam kuisioner sehingga hasil yang didapatkan pun lebih akurat.

2. Saran Operasional

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara diharapkan dapat

memaksimalkan Penagihan Pajak agar dapat meningkatkan Penerimaan

Pajak.

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara diharapkan dapat

melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak agar meningkatkan penerimaan Pajak.

Page 74: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

56

DAFTAR PUSTAKA

Ayuni Vini M, 2019 “ Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan

Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak dengan sistem informasi

Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi studi empiris pada kpp pratama

pondok aren” Skripsi. Universitas Pamulang

Amelia, Rizzky (2014) “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan

Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Jakarta Pusat”

Skripsi. Universitas Mercu Buana

Adriyani Selvia 2017, “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan

Pajak Dan Penagihan Pajakterhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)” Skripsi. Universitas

Pamulung

Ciptahening Budi Satria, Arya. “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp,

Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak: Ditinjau Dari Persepsi Fiskus (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara” Skripsi. UPN Veteran Yogyakarta

Dasar Penagihan Pajak adalah Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan surat paksa. Undang-Undang ini berlaku tanggal 23 Mei 1997, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Djaman F, 2020. Gandeng PLUT Sulsel, KPP Pratama Makassar Utara Gelar Bimtek SPT Tahunan. http://makassar.terkini.id, (Online). Di akses 07 juli 2020

Diana.. et al., 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi

Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gebrina, B. 2020 “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak

dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Banda Aceh tahu n 2016-2018” Skripsi. Universitas banda Aceh

Irena, A. 2017. ”Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Prama Majalaya”. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia

John, H. 2007. Perpajakan : Isu isu Komputer. Yogyakarta: Graha Ilmu

Page 75: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

57

Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011. Mardiasmo. 2012. Perpajakan. Edisi Revisi.Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit

Andi Pamber, Satria. 2016. “Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan

Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)” Jurnal. Universitas Pasir Pegaraiaan Rokanhulu.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan ke empat atas

Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.

Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukum Perpajakan, Yogyakarta: CV. Andi 2009. Putra Ade. 2018. “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak,

dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama di Wilaya Pekanbaru”. Skripsi. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Resmi Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Resmi Siti. 2014. Perpajakan Teor dan Kasus Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat Ronalyw. 2019. 2019 Jumlah WP diSulsel Meningkat. https://beritakotamakassar

.fajar.co.id/berita/2019/03/19/2019-jumlah-wp-sulsel-meningkat/, (Online), Di akses 25 Juni 2020

Saragih Wiranata. 2017. “Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak

terhadap Penerimaan Pajak. (studi kasus pada KPP Pratama Majalaya periode 2011-2015)”. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia

Siti Kurnia Rahayu. 2010 .PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek

Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu. Singgih, S. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT Elex Media

Komputindo, Jakarta. Simangunsong T. 2016. “Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak (study Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang periode 2013-2015)” Skripsi. Universitas Komputer Indonesia

Soemitro Rochmat. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit

Alfabeta: Bandung. Suandy,E. 2008. Hukum Pajak, Edisi Kedua, Jakarta : Salemba Empat.

Page 76: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

58

Suandy, E. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat. Soemitro Rochmat. 2009. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Penerbit PT. Eresco.

Bandung Sugiyono. 2010. Statistik Untuk Penellitian. Bandung: Alfabeta Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Waluyo. 2009 . Akuntansi Pajak . Jakarta . Penerbit : Salemba Empat Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta

Page 77: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

59

LAMPIRAN 1

HASIL PLAGIAT

Page 78: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

60

LAMPIRAN 2

KUESIONER

Pendahuluan

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan

Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar

pertanyaan berikut dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka

penyusunan Skripsi yang berjudul : Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP

dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Makassar Utara.

Identitas Responden

Nama Responden : ...................................................

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Usia : ...................................................

Masa Kerja : ...................................................

Jabatan/Bidang : ...................................................

Pendidikan Terakhir : ...................................................

No Hp : ...................................................

Pertanyaan

Lingkarilah salah satu pilihan yang dianggap paling tepat, dengan petunjuk

sebagai berikut:

Page 79: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

61

Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Pernyataan

1

NPWP dapat memberikan informasi

tentang identitas Wajib Pajak yang

sebenarnya

STS TS N S SS

2

NPWP merupakan syarat yang harus

dipenuhidalam pembuatan rekening

koran di Bank-Bank

STS TS N S SS

3

NPWP merupakan salah satu syarat

Ketika akan melakukan pengurusan Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi

Wajib Pajak yang ingin membuka usaha.

STS TS N S SS

4 NPWP dapat menjaga ketertiban dalam

hal pembayaran pajak. STS TS N S SS

5

NPWP diterbitkan jika Wajib Pajak telah

memenuhi persyaratan objektif dan

subjektifnya.

STS TS N S SS

6

Penghapusan NPWP dilakukan jika WP

tidak memenuhi syarat objektif dan

subjektifnya

STS TS N S SS

7

Wajib Pajak yang sengaja tidak

mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi

pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan

paling lama 6 (enam) tahun, Wajib pajak

juga dikenakan denda paling sedikit 2 kali

jumlah pajak terutang dan paling banyak

4 kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang bayar.

STS TS N S SS

8

NPWP dapat memudahkan petugas

dalam menentukan Wajib Pajak yang

akan diperiksa.

STS TS N S SS

9

Penghapusan NPWP dilakukan apabila

terjadi pembubaran karena penghentian

atau penggabungan usaha bagi Wajib

Pajak badan.

STS TS N S SS

Page 80: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

62

10

Pengaruh NPWP dilakukan apabila

terjadi pembubaran karna penghentian

atau penggabungan usaha bagi wajib

pajak badan

STS TS N S SS

Penagihan Pajak (X2)

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Pernyataan

1

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya

STS TS N S SS

2

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak

STS TS N S SS

3 Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa

STS TS N S SS

4 Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya

STS TS N S SS

5

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

STS TS N S SS

6

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan

STS TS N S SS

7 Penyitaan tambahan dilakukan apabila barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak

STS TS N S SS

8 Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak

STS TS N S SS

9 Surat teguran dilayangkan pada Wajib Pajak sampai tanggal jatuh tempo.

STS TS N S SS

10 Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila Wajib Pajak menyetujui pembayaran secara angsuran.

STS TS N S SS

11 Penyitaan barang milik Wajib Pajak sesuai dengan peraturan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat setempat.

STS TS N S SS

Page 81: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

63

Penerimaan Pajak (Y)

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Pernyataan

1 Peran penerimaan pajak sangat penting

bagi kemandirian pembangunan Negara STS TS N S SS

2

Peningkatan penerimaan pajak memegang

peranan strategis karena akan

meningkatkan kemandirian pembiayaan

pemerintah.

STS TS N S SS

3 Pajak sebagai sumber penerimaan

terbesar Negara. STS TS N S SS

4

Dengan adanya kewajiban kepemilikan

NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan

pajak, penerimaan pajak semakin

meningkat.

STS TS N S SS

5

Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak

diperlukan dalam meningkatkan

penerimaan pajak dimasa depan.

STS TS N S SS

6

Penagihan pajak akan mendorong

tercapainnya realisasi pajak dari target

penerimaan pajak.

STS TS N S SS

Page 82: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

64

LAMPIRAN 3

DATA RESPONDEN

No Responden

Jabatan Jenis

Kelamin Usia

(Tahun) Masa kerja

(tahun) Pendidikan

Terakhir

1 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Perempuan 42 23 S.1

2 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Perempuan 27 3 D.3

3 Seksi Pemeriksa Perempuan 26 2 S.1

4 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Laki-laki 42 17 S.1

5 Seksi Pemeriksa Perempuan 43 18 S.1

6 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Perempuan 32 9 S.1

7 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Laki-laki 35 17 S.1

8 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Laki-laki 35 18 S.1

9 Seksi Pelayanan Perempuan 30 5 D.3

10 Seksi Pelayanan Perempuan 45 15 S.1

11 Seksi Pemeriksa Perempuan 44 15 S.1

12 Seksi Penagihan Laki-laki 35 13 D.3

13 Seksi Penagihan Laki-laki 30 12 S.1

14 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Perempuan 39 15 S.1

15 Seksi Pelayanan Perempuan 29 4 S.1

16 Seksi Pelayanan Perempuan 45 22 S.1

17 Seksi Pemeriksa Laki-laki 30 7 D.3

18 Seksi Pemeriksa Laki-laki 29 5 S.1

19 Seksi Penagihan Laki-laki 41 15 S.1

20 Seksi Pemeriksa Perempuan 50 20 S.1

21 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Perempuan 35 14 S.1

22 Seksi Penagihan Laki-laki 41 14 S.1

23 Seksi Penagihan Laki-laki 42 20 S.1

24 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Perempuan 29 7 D.3

25 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Laki-laki 42 20 S.1

26 Seksi Pemeriksa Laki-laki 31 8 S.1

27 Seksi Penagihan Laki-laki 31 8 D.3

28 Seksi Penagihan Laki-laki 29 7 S.1

29 Seksi Pemeriksa Perempuan 31 5 S.1

30 Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan Perempuan 29 5 S.1

Page 83: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

65

Jawaban Responden

Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 Total

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 47

4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 42

5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41

Penerimaan Pajak (Y)

No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Total

1 5 5 5 5 5 5 30

2 4 4 4 4 4 4 24

3 5 5 5 4 5 5 29

4 4 4 4 4 5 4 25

5 4 4 4 4 4 5 25

6 5 5 5 5 5 5 30

7 4 4 4 4 4 4 24

8 5 5 5 5 5 5 30

9 4 4 4 4 4 4 24

10 4 5 5 5 5 5 29

11 5 4 5 5 5 5 29

12 5 5 4 4 4 4 26

13 5 5 5 5 5 5 30

14 5 4 4 4 4 4 25

15 4 4 4 4 4 5 25

16 5 5 5 5 5 4 29

17 5 5 5 5 5 5 30

18 4 4 4 4 4 4 24

19 5 5 5 4 5 5 29

20 4 4 4 4 5 4 25

21 4 4 4 4 4 5 25

22 5 5 5 5 5 5 30

23 4 4 4 4 4 4 24

24 5 5 5 5 5 5 30

25 4 4 4 4 4 4 24

26 4 5 5 5 5 5 29

27 5 4 5 5 5 5 29

28 5 5 4 4 4 4 26

29 5 5 5 5 5 5 30

30 5 4 4 4 4 4 25

Page 84: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

66

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

10 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 47

11 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49

12 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45

13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49

14 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42

15 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42

16 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 47

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41

19 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48

20 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 43

21 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 42

22 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49

23 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43

24 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47

25 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41

26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49

27 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46

28 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43

29 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47

30 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42

Penagihan Pajak (X2)

No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 Total

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 54

4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 45

5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 48

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 55

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 44

10 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 53

11 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54

12 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 47

13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 55

14 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 47

15 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 48

16 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 51

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 55

Page 85: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

67

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 44

19 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 54

20 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 45

21 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 48

22 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 55

23 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 44

24 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 55

25 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 44

26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 53

27 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 54

28 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 47

29 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 55

30 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 47

Page 86: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

68

LAMPIRAN 4

HASIL UJI OUTPUT SPSS

Hasil Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Kewajiban Kepemilikan

NPWP (X.1)

30 40.00 50.00 45.0333 3.54754

Penagihan Pajak (X.2) 30 44.00 55.00 49.9667 4.53708

Penerimaan Pajak (Y) 30 24.00 30.00 27.1333 2.51524

Valid N (listwise) 30

Hasil Uji Validitas

Page 87: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

69

Page 88: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

70

Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cron,bach's

Alpha N of Items

.770 11

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.781 12

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.804 7

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Penerimaan Pajak (Y) 27.1333 2.51524 30

Kewajiban Kepemilikan

NPWP (X.1)

45.0333 3.54754 30

Penagihan Pajak (X.2) 49.9667 4.53708 30

Hasil Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -2.147 .974 -2.203 .036

Kewajiban Kepemilikan

NPWP (X.1)

.247 .058 .348 4.272 .000

Penagihan Pajak (X.2) .363 .045 .655 8.037 .000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Page 89: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

71

LAMPIRAN 5

SURAT IZIN PENELITIAN

Page 90: PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN … · Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi

72

BIOGRAFI PENULIS

Widya Hastuti Thamrin panggilan Widya lahir di Boepinang

pada tanggal 17 September 1998 dari pasangan suami istri

Bapak Muh.Thamrin dan Ibu Hadijah. Peneliti merupakan

anak Tunggal sekarang bertempat tinggal di Tomampu Timur

desa Pallimae Kecematan Poleang Kab Bombana

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Harapan Pallimae lulus

tahun 2004, SD Negeri 1 Pallimae lulus tahun 2010. MTS Negeri 1 Poleang

tahun 2013, SMA Negeri 01 Bombana lulus tahun 2016, dan mulai tahun 2016

mengikuti Program S1 Akuntansi Kampus Universitas Muhammdiyah Makassar

sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih

terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Kampus Universitas

Muhammdiyah Makassar.