[DASAR PENAGIHAN PAJAK][Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang-sehingga dapat

dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa

berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.]

2009

ProTAX

Guruh Hermansaputra

Indah Herma Yunita

Ima Handayani

Rendy Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

1. Dasar Hukum ………………………………………………………………………………………………………………

2. Pengertian Penagihan Pajak ……………………………………………………………………………………….

3. Tindakan Penagihan Pajak ………………………………………………………………………………………….

Surat Teguran

Surat Paksa

Surat Sita

Lelang

4. Hak Wajib Pajak/ Penanggung Pajak …………………………………………………………………………

5. Daluwarsa Penagihan .………………………………………………………………………………………………

Penagihan Pajak (tambahan)

Sanksi Bunga Dalam Perpajakan

DASAR PENAGIHAN PAJAK

Dasar Hukum :

Pasal 18,19, 20, 21, 22, dan 24 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan peraturan

pelaksanaannya

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak

dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita

(Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000).

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib

Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 25 UU

KUP).

TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum di lunasi,akan di

lakukan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak tersebut,meliputi:

1. Surat Teguran

Utang pajak yang tidak di lunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo

pembayaran,akan di terbitkan surat teguran.

2. Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal surat teguran tidak di lunasi, di

terbitkan surat paksa yang di beritahukan oleh Jurusita Pajak dengan di bebani biaya

penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp 50.000,- . Utang pajak harus di

lunasi dalam jangka waktu 2x 24 jam setelah surat paksa di beritahukan oleh Jurusita

Pajak.

Pasal 1(1)

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang

memungkinkan.

Pasal 1(2)

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada

pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik

di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun

di tempat lain yang memungkinkan, atau pegawai tetap di tempat kedudukan atau

tempat usaha badan yang bersangkutan.

Pasal 1(3)

Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Kepala Kantor

Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor

Pelayanan tersebut wajib meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi

tempat pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 1(4)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang

diminta bantuan, wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah

dilaksanakannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan.

Pasal 2(1)

Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan

Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan Surat Paksa,

Kepala Kantor Pelayanan tersebut wajib meminta bantuan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya

meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan atas objek sita dimaksud, kecuali atas pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan

maupun lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 2(2)

Apabila letak objek sita berjauhan dengan tempat kedudukan Kepala Kantor

Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi masih berada

dalam wilayah kerjanya, Kepala Kantor Pelayanan tersebut dapat meminta bantuan

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 3

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dalam rangka penagihan pajak

dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

Menyampaikan surat permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa dengan disertai

Surat Paksa berikut salinannya, serta informasi data mengenai Wajib Pajak kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang

diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta

bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

yang diminta bantuan.

Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas antara lain :

nama, alamat, Nomor Objek Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

jenis dan tahun pajak;

besarnya pajak terutang;

copy Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (STB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang

harus dibayar bertambah yang menjadi dasar penagihan dengan Surat Paksa

dimaksud;

copy tanda terima STP, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPKB, SKPKBT;

bank/kantor pos/tempat pembayaran pajak terutang;

catatan ringkas objek sita dan data yang berkaitan dengan Wajib Pajak.

Menerima pemberitahuan tentang pelaksanaan Surat Paksa beserta dokumennya

dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

yang diminta bantuan untuk dicatat dalam buku pengawasan penagihan yang

selanjutnya digabung dengan berkas penagihan.

Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan disertai salinan Surat Paksa dan data objek sita selengkap-

lengkapnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang

wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan

Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.

Menerima pemberitahuan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan

Berita Acara Pelaksanaan Sita dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan untuk dicatat dalam buku

pengawasan penagihan yang selanjutnya digabung dengan berkas penagihan.

Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk pelaksanaan lelang disertai foto

kopi Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan

kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor

Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan

dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang

diminta bantuan.

Menerima pemberitahuan pelaksanaan lelang dan Berita Acara Lelang dari Kepala

Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta

bantuan.

Pasal 4

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan dalam rangka penagihan pajak

dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

Menerima surat permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa serta informasi data

Wajib Pajak.

Melaksanakan Surat Paksa dan memberitahukan tindakan yang telah dilakukan

disertai dokumen pelaksanaan Surat Paksa kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dengan

tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat

kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan yang diminta bantuan.

Menerima surat permintaan bantuan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan.

Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memberitahukan

pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan dilengkapi Berita Acara

Pelaksanaan Sita kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil

DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan

Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dan

Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta

bantuan.

Menerima surat permintaan bantuan untuk melakukan proses lelang.

Melaksanakan dan memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan

dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat

kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan yang diminta bantuan.

Pasal 5(1)

Apabila dalam satu kota terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak/Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana contoh dalam Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan selaku pejabat yang menerbitkan Surat Paksa

dapat memerintahkan Juru sita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa terhadap

Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan melaksanakan penyitaan maupun lelang

terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya.

Pasal 5(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang

menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi pelaksanaan Surat Paksa,

penyitaan maupun lelang atas objek sita berada, dengan menggunakan formulir

surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak

ini.

Pasal 5(3)

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu)

kali yaitu pada saat akan melaksanakan penyampaian Surat Paksa, sedangkan pada

saat akan melaksanakan penyitaan maupun pelelangan, tidak perlu dibuat surat

pemberitahuannya.

Pasal 6(1)

Dalam hal penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak berupa deposito

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu disimpan pada bank yang berada di luar wilayah kerja

Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala

Kantor Pelayanan tersebut wajib meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan

Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi

bank tempat objek sita disimpan.

Pasal 6(2)

Tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) adalah sebagai berikut :

Menyampaikan surat permintaan bantuan pemblokiran dengan dilampiri salinan

Surat Paksa dan data objek sita kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor

pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan

kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor

Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan

dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang

diminta bantuan;

Menerima berita acara pemblokiran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan;

Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar

memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada

Jurusita Pajak;

Mengajukan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri

Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan penanggung

Pajak yang tersimpan pada bank yang bersangkutan dalam hal Penanggung Pajak

tidak memberi kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala

Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan

Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan;

Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk pelaksanaan pemindahbukuan.

Pasal 6 (3)

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan adalah sebagai berikut :

Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan;

Menyampaikan surat permintaan pemblokiran kepada bank tempat objek sita

disimpan disertai salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian surat permintaan pemblokiran kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang

meminta bantuan;

Melaksanakan penyitaan dan melaporkan hasil pelaksanaan penyitaan kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang

meminta bantuan;

Melaporkan hasil pelaksanaan pemindahbukuan yang telah dilakukan oleh bank

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

yang meminta bantuan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.75/1999 tanggal 10 Agustus 1999 dan

Nomor SE-09/PJ.75/2000 tanggal 9 Oktober 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan

Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

3. Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh

Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan,

dengan di bebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp

100.000,-

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1998 tentang tata cara

penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka

penagihan pajak dengan surat paksa pasal 2,3,4,5).

Jenis barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang

Pasal 2

Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa :

a. Uang tunai;

b. Surat-surat berharga;

c. Kekayaan Penanggungan Pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan

dengan itu;

d. Obligasi;

e. Saham;

f. Piutang;

g. Penyertaan modal; dan

h. Surat berharga lainnya.

i. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

j. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Pasal 3

(1)

Apabila Penanggungan Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan

dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat segera

menggunakan, menjual dan atau memindahbukukan barang sitaan untuk pelunasan

biaya penagihan pajak dan utang pajak.

(2)

Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berakhir Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat untuk

menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo

rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk

pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

(3)

Terhadap barang yang mudah rusak atau cepat busuk, Pejabat dapat segera menjual

barang-barang dimaksud untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 4(1)Penggunaan, penjualan dan atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Uang tunai disetor ke kas negara atau ke kas daerah;

b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke rekening kas negara atau kas daerah

atas permintaan Pejabat kepada bank yang bersangkutan;

c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya :

d. Yang diperdagangkan di bursa efek, dijual oleh Pejabat melalui bursa efek sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; dan

e. Yang tidak diperdagangkan di bursa efek langsung dijual oleh Pejabat kepada

pembeli;

f. Piutang yang hak menagihnya beralih kepada Pejabat berdasarkan berita acara

persetujuan pengalihan hak, dijual oleh Pejabat kepada pembeli;

g. Penyertaan modal pada perusahaan lain yang penguasaannya beralih kepada

Pejabat berdasarkan akte persetujuan pengalihan hak dijual oleh Pejabat kepada

pembeli;

Hasil penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan

huruf e disetor ke kas negara atau kas daerah;

(2)

Untuk penentuan harga jual, Pejabat dapat meminta bantuan kepada Jasa Penilai.

(3)

Penjualan atas barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, dan

huruf e diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pengalihan Hak dari Pejabat kepada

pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah Lelang.

Pasal 5(1)

Pejabat dan Jurusita Pajak dilarang membeli barang sitaan baik untuk diri sendiri

maupun atas kuasa pihak lain.

(2)

Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan, berlaku

juga terhadap isteri, suami, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis

lurus, serta anak angkat.

4. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak

belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media

masa. Penjualan secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang

disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, akan di bebankan

bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang

pada saat pelelangan.

Catatan:

Barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media masa.

Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak:

1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak

2. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan

3. Menentukan urutan barang yang akan di lelang

4. Sebelum pelaksanaan lelang wajib pajak/penanggung pajak di beri kesempatan

terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya

pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada KPP yang

bersangkutan

5. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan

biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang

Kewajiban Pajak/Penanggung Pajak

1. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya;

Memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat

usaha/tempat tinggal WP/Penanggung Pajak;

Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikan atau disewakan

Daluwarsa Penagihan

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak,termasuk bunga,denda,kenaikan,dan

biaya penagihan pajak,daluwarsa setelah lampau 10 tahun terhitung sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak

yang bersangkutan.

2. Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila :

Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;

Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak

langsung;

Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT.

Mulai tahun pajak 2008,hak untuk melakukan penagihan pajak,termasuk

bunga,denda,kenaikan dan biaya penagihan pajak,daluwarsa setelah melampaui

waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak,SKKB,SKKBT,dan

SKP,SKK,putusan banding serta putusan peninjauan kembali.

Daluwarsa Penagihan Pajak tersebut Apabila :

Diterbitkan surat paksa;

Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun

tidak langsung;

Diterbitkan SKPKB dan SKPKBT karena wajib pajak setelah jangka waktu 5

tahun tersebut di pidana karena;

Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Penagihan Pajak

Menambah pasal 21 ayat (3a)

Dalam hal WP pailit, bubar, atau di likuidasi oleh kurator atau orang yang ditunjuk untuk

pemberesan dilarang membagikan harta kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum

digunakan untuk melunasi utang pajak pasal 22 (2) huruf D

Menambah ketentuan tentang tertangguhnya daluarsa penagihan pajak, yaitu dalam hal terhadap

WP dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;

Sanksi Bunga Dalam Perpajakan

Sanksi berupa bunga salah satu jenis sanksi yang dikenal dalam dunia perpajakan. Selain

sanksi bunga, sebenarnya ada sanksi berupa denda dan kenaikan serta sanksi pidana. Nah, semua itu

sanksi sebenarnya berguna untuk menjamin terlaksananya ketentuan dalam undang-undang

perpajakan.

Sanksi bunga dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada

waktunya. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur

beberapa keadaan dimana Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga. Keadaan-keadaan tersebut

diuraikan pada bagian bawah berikut ini.

Pasal 9 ayat (2a)

Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak

bagi masing-masing jenis pajak setelah tanggal jatuh tempo. Bunga 2% per bulan dihitung

dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan

dihitung penuh 1 bulan.

Pasal 13 ayat (2)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang

dibayar oleh Wajib Pajak. Atas kekurangan ini Fiskus mengenakan sanksi bunga 2% per bulan

untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya

masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai terbitkannya Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar.

Pasal 13 ayat (5)

Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diluar jangka waktu 10

tahun penerbitan SKPKB karena adanya tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan

keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sanksi bunga sebesar 48%

dari jumlah pajak yang tidak kurang atau kurang dibayar.

Pasal 14 ayat (3)

Wajib Pajak tidak atau kurang dibayar membayar Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan

atau terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung

dalam Surat Pemberitahuan.

Pasal 15 ayat (4)

Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Karena

ditemukan data baru dan data semula belum terungkap di luar jangka waktu 10 tahun

penerbitan SKPKBT karena adanya tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah

pajak yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 19 ayat (1)

Wajib pajak dikenakan bunga penagihan 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari

tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat

Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Pasal 19 ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengansur atau menunda pembayaran pajak, maka

Wajib Pajak tersebut dikenakan bunga 2% sebulan dan bagian dari bulan dihitung penuh

satu bulan.

Pasal 19 ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan

ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang

sebenarnya terutang. Atas kekurangan tersebut dikenakan bunga 2% per bulan dihitung dari

saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sampai dengan tanggal

dibayarnyakekurangan pembayaran tersebut, bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Dalam prakteknya sanksi bunga yang sering dikenakan terhadap Wajib Pajak adalah

sanksi keterlambatan membayar pajak sesuai Pasal 9 Ayat (2a), sanksi bunga kurang bayar

akibat pemeriksaan dan sanksi bunga pengalihan sesuai Pasal 19(1).

Masyarakat Wajib Pajak semestinya memahami ketentuan tentang pengenaan

sanksi ini karena dalam perakteknya Wajib Pajak yang tidak tahu hal ini dikenakan sanksi

yang cukup memberatkan. Seseorang manager keuangan harus memahami ketentuan ini

karena akan terkait dengan management cash flow perusahaan. Dalam dunia tax planning,

aspek sanksi pajak ini juga menjadi salah satu aspek yang mesti di pertimbangkan.