pengantar tata kelola internet
TRANSCRIPT
PENGANTARTATA KELOLA INTERNET
Ver. 2.0/Maret 2015
3Pengantar Tata Kelola Internet
DAFTAR ISI
Silabus ......................................................................................................................................... 5
1. Internet dan Muasal Tata Kelolanya Analogi ....................................................................................................................................... 7 Pendekatan dan Pola ............................................................................................................... 13 Prinsip-prinsip Panduan .......................................................................................................... 172. Tata kelola Internet dan Dinamikanya Model Lapisan ....................................................................................................................... 21 Tata Kelola Internet ............................................................................................................. 33 Multi-Stakeholder,ApadanMengapa .......................................................................... 413. PerspektifHAMdanMasyarakatSipildalamTataKelolaInternet Internet,KebebasanBerekspresi,danHakAsasiManusia(HAM) ................................... 49 PiagamHakAsasiManusiadanPrinsip-prinsipbagiInternet ........................................... 554. StudiKasus CatatanDialogNasionalID-IGF2014diJakarta ................................................................ 81 JaringanDunia-SistemNamaDomain .............................................................................. 91
SumberLiteratur ....................................................................................................................... 124
Penyusunan buku ini didukung sepenuhnya oleh (urutabjad):Citizen Lab – Toronto University (citizenlab.org), Diplo Foundation (diplomacy.edu), ELSAM (elsam.or.id), FordFoundation (fordfoundation.org)GlobalPartnersDigital (gp-digital.org),HIVOS (hivos.org),International Development Research Center (idrc.ca), Indonesia Civil Society Network for InternetGovernance (id-config.org), Indonesia Internet Governance Forum (id-igf.or.id), Internet Rights &PrinciplesCoalition(internetrightsandprinciples.org),Internews(internews.org),SAFEnet(safenetvoice.org), Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (relawan-tik.or.id), dan@donnybu,@banyumurti, @mataharitimoer,@slaksmi,@wahyudidjafar.
Disusun oleh: ICT Watch (www.ictwatch.id)
PENGANTARTATA KELOLA INTERNET
Maret,2015sumbergambarcover:http://www.publicpolicy.telefonica.com
4 Pengantar Tata Kelola Internet
5Pengantar Tata Kelola Internet
Silabus
Pengantar Tata Kelola Internet
Diselenggarakan oleh: Indonesia CSOs Network for Internet Governance (ID-CONFIG)
Didukung oleh: ICT Watch - Indonesia
Tujuan Umum: Peserta akan dapat memahami dinamika tata kelola Internet secara fundamental berdasarkan analogi dan prinsip yang digunakan, berbasiskan pada pendekatan multi-stakeholder dan tantangannya, serta diperkuat dengan paparan dan diskusi atas contoh kasus yang faktual dan relevan baik di tingkat nasional ataupun global, dan dikaitkan pula dengan perspektif hak asasi manusia (HAM).
Sesi / Hari / Durasi / Waktu Topik / Materi Tujuan Khusus Kegiatan Alat Bantu Bahan Bacaan
Sesi 1 /
90 menit /
09.00 s/d 10.30
Topik: Asal Muasal Tata Kelola Internet
Materi: - Analogies - Approached and Patterns - Guiding Principles
Peserta akan dapat memahami secara umum perkembangan teknologi Internet dan analogi serta prinsip mendasar dalam tata kelolanya.
Presentasi + Diskusi Kelompok
LCD Projector + Screen
Whiteboard Modul Pelatihan Laptop + Internet
Access Flipchart + Sticky
Notes
Buku Pengantar Tata Kelola Internet, Bagian 1
Sesi 2 /
90 menit /
10.30 s/d 12.00
Topik: Tata Kelola Internet dan Dinamikanya
Materi: - The Layer Model - Global Institution - Multi-Stakeholderism
Peserta akan dapat memahami sejumlah aktor dan faktor yang menggerakkan dinamika tata kelola Internet dalam kerangka multi-stakeholder.
Presentasi + Diskusi Kelompok
LCD Projector + Screen
Whiteboard Modul Pelatihan Laptop + Internet
Access Flipchart + Sticky
Notes
Buku Pengantar Tata Kelola Internet, Bagian 2
12.00 s/d. 13.00 Rehat Makan Siang
Sesi / Hari / Durasi / Waktu Topik / Materi Tujuan Khusus Kegiatan Alat Bantu Bahan Bacaan
Sesi 3 /
120 menit /
13.00 s/d 15.00
Topik: Pespektif HAM dalam Tata Kelola Internet Materi: - Internet, Freedom of Expression
and Human Rights - Human Rights and Principles
for the Internet
Peserta dapat memahami dinamika dan tantangan tata kelola Internet dalam perspektif masyarakat sipil dan hak asasi manusia.
Presentasi + Diskusi Kelompok
LCD Projector + Screen
Whiteboard Modul Pelatihan Laptop + Internet
Access Flipchart + Sticky
Notes
Buku Pengantar Tata Kelola Internet, Bagian 3
15.00 s/d 15.15 Rehat Kopi
Sesi 4 /
90 menit /
15.15 s/d 16.45
Topik: Diskusi Kelompok tentang Tata Kelola Internet Materi: - Case Studies:
o Infrastructure o Legal o Economic o Sociocultural o Domain Name
Peserta akan dapat memahami dan memaparkan tantangan dalam dinamika tata kelola Internet di Indonesia dan mampu membuat simulasi atau skema solusinya.
Presentasi + Diskusi Kelompok
LCD Projector + Screen
Whiteboard Modul Pelatihan Laptop + Internet
Access Flipchart + Sticky
Notes
Buku Pengantar Tata Kelola Internet, Bagian 4
Disiapkan oleh:
Disusun oleh:
Disetujui oleh:
6 Pengantar Tata Kelola Internet
Internet dapat mencakup beragam layanan, mulai dari surat elektronik
(e-mail) yang setara dengan telepon, layanan web (yang sebanding dengan layanan penyiaran televisi), database
(setara dengan perpustakaan). Perumpamaan terhadap aspek
tertentu dari Internet, bisa jadi akan terlalu menyederhanakan pemahaman
tentang Internet.
7Pengantar Tata Kelola Internet
Analogiatauperumpamaan,membantukitamemahamiperkembanganbaru,denganmerujukpadahal-halyangtelahdiketahuisebelumnya.
Penggunaan analogi dalam tatakelola Internet memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama,istilah“Internet”sendiriadalahistilahyangluas.Internetdapatmencakupberagamlayanan,mulaidarisuratelektronik(e-mail)yangsetaradengantelepon,layananweb(yangsebandingdengan layanan penyiaran televisi), database (setara dengan perpustakaan). Perumpamaanterhadapaspektertentudari Internet,bisa jadiakanterlalumenyederhanakanpemahamantentang Internet.
Kedua, dengan meningkatnya konvergensi dari layanan telekomunikasi dan media yangberagam,menyebabkan perbedaan tradisional dari beragam layanan ini punmakin kabur.Misalnya,dengandikenalnyaVoIP,makinsulitmembedakansecarategasantaraInternetdantelepon.Analogimenjadialatkognitif(pemahaman)utamauntukmembantumenyelesaikankasusyangterkaitdenganhukum,sertamengembangkanrezimtatakelolaInternet.
Internet – Telepon
Internet – Surat/Pos
Internet – Televisi
Internet – Perpustakaan
Internet – Mesin Fotokopi
Internet – Jalan Tol
Internet – Samudra Lepas
AnAlogi
8 Pengantar Tata Kelola Internet
Salah satukebingunganyang terjadidalamanalogi rumit iniadalah tentangVoIP (misalnyaSkype). VoIP berfungsi sebagai telepon namun menggunakan protokol Internet. Dikotomitersebut memunculkan kontroversi soal aturan di World Conference on InternationalTelecommunications (WCIT) di 2012, Dubai. Pandangan yang menyatakan bahwa VoIPmerupakan layanan Internet, dibantah oleh kelompok yang menganggap bahwa VoIPseharusnya diatur layaknya layanan telepon, di level nasional dan internasional, termasukmelibatkanperanyanglebihbesardariITU.
Persamaan Perbedaan Penggunaan
DieraawalInternet,analogiInternet-telepondipengaruhiolehfaktabahwatelepondigunakan sebagai akses dial-upInternet.Selainitu,analogifungsionalmenandaikesamaan antara telepon danInternet(emaildanchat),karenakeduanyaadalahalatkomunikasiyangbersifatlangsungdanpersonal.
Internet menggunakan paket,bukansirkuit
(telepon).Berbedadengantelepon,Internettidakdapatmenjaminlayananterbaik,hanyasebatas‘besteffort’(usahaterbaik).AnalogiinihanyamenggarisbawahisatuaspekdariInternet:komunikasiviaemailatauchat.AplikasiInternet
lainnyasepertiWorldWideWebsertalayananinteraktif,tidakpunyaelemenserupa
dengan telepon.
Analogiinidigunakanolehmereka yang menentang regulasi konten Internet
(terutamadiAS).JikaInternet disamakan dengan telepon,makakontendalam
komunikasiInternettidakdapatdikontrolsecara
hukum,berbedadenganmisalnya,kontenpenyiaran.Analogiinijugadipakaioleh
mereka yang berpendapat bahwaInternetseharusnya
dikelolasepertisistemkomunikasilain(telepondanpos)olehlembaga
nasionalberwenang,denganberkoordinasi melalui
organisasi internasional sepertiITU.Menurutanalogiini,DNSInternetseharusnya
diatur layaknya sistem nomor telepon.
Internet – Telepon
9Pengantar Tata Kelola Internet
Persamaan Perbedaan Penggunaan
Analogidarisegifungsi,yaitupenyampaian pesan. Kesa-maan ini tampak dari nama yangdigunakan,e-mail(yangberartisuratelektronik).
AnalogiinihanyamencakupsatulayananInternet,yaitusuratelektronik(surel).Lay-anan pos memiliki struktur perantarayanglebihberlapisantara pengirim dan peneri-ma. Sementara dalam sistem surel,fungsiperantaraaktifdijalankanolehpenyedialayananInternet(ISP),ataupenyedia layanan surel sep-ertiYahoo!atauHotmail.
KonvensiPosDuniameng-gunakan analogi antara surat dansurelsebagaiberikut:“Sureladalahlayananposyang menggunakan teleko-munikasi untuk keperluan pengiriman(transmisi).”Analogi ini memiliki kon-sekuensi terkait dengan pengiriman dokumen resmi. Misalnya,menerimakeputu-sanpengadilanmelaluisurel,akan bisa dianggap sebagai pengiriman surat resmi.
Internet – Surat/Pos
Persamaan Perbedaan Penggunaan
Awalnya,analogiiniterkaitdengankesamaanfisikantara layar komputer denganlayartelevisi.Analogilainyanglebihcanggihterkait dengan kedua media untuk keperluan penyiaran.
Internet merupakan medium yanglebihluasdibandingkantelevisi.Televisimerupakanmedium“satuuntuksemua”(onetomany)saatmenyiarkanacarakepenonton,sementaraInternetmemfasilitasiberagam bentuk komunikasi (“satuuntuksatu”,“satuuntuksemua”dan“semuauntuksemua”).
Analogi ini digunakan olehmerekayanginginmenerapkan kontrol isi yanglebihketatuntukInternet. Dalam pandangan mereka,Internetsebaiknyadikendalikansecaraketatkarena memiliki kekuatan yangsetaradengantelevisisebagai perangkat media massa.
Internet – Televisi
10 Pengantar Tata Kelola Internet
Persamaan Perbedaan Penggunaan
Internet terkadang dianggap sebagai tempat penyimpanan informasiyangbesar,danistilah‘perpustakaan’sering digunakan untuk menggambarkan Internet.
PenyimpananinformasidandatahanyalahsalahsatuaspekdariInternet,dan ada perbedaan besar antara perpustakaan dan Internet. Misalnya perpustakaan tradisional melayaniindividuyangtinggaldilokasitertentu,sementaraInternetbersifatglobal.Dandiperpustakaan,bukudanjurnalyangtersedia menggunakan prosedurpenyuntinganuntukmenjaminkualitas,sementaraInternettidakselalu punya editor.
Analogiinidigunakanolehberbagai proyek yang bertujuanmenciptakansisteminformasidandanpengetahuanlengkaptentang isu-isu tertentu (portal,database,dansebagainya).
Internet – Perpustakaan
Persamaan Perbedaan Penggunaan
Analogiinifokuspadapembuatan kembali dan penyebarluasan isi (misalnyateksdanbuku).Proses produksi ulang yang dilakukanolehkomputermenjadisederhanamelaluiprosescopydanpaste(salindantempel).Komputermembuat penyebarluasan informasidiInternetmenjadilebihsederhana.
Komputerberfungsilebihluasdarihanyasekedarmenyalin materi.
Analogi ini digunakan dalam konteksUndang-UndangHakCiptaMileniumDigital(DMCA)diAS,sertakasus-kasusterkaitdenganpihakpengembangsoftwareberbagi dengan sesama (P2P).
Internet – Mesin Fotokopi
11Pengantar Tata Kelola Internet
Persamaan Perbedaan Penggunaan
Jalantol(highway)adalahtransportasididunianyata,Internetadalahkomunikasidi dunia maya.
Internetmembawamateriyangtidakterlihat(intan-gible),yaitudata.Jalantolmemungkinkan transportasi orang dan barang.
Analogijalantolbanyakdi-gunakan di AS pada perten-gahan1990-an(informationsuperhighway),sertasebagaipembenaranterhadapun-dang-undang pengendalian isiInternetyanglebihketatditahun1997.
Internet – Jalan Tol
Persamaan Perbedaan Penggunaan
Awalnya,analogiinidido-rongolehfaktabahwaInter-net berada di luar yuridiksi nasional,sepertisamudralepas.
Saatini,sebagianbesarhaldiInternetberadadibawahyurudiksinasional.Infra-strukturteknisyangmenjadisaluran lalu-lintas Internet dimilikiolehperusahaanswastamaupunnegara,lazimnyaolehoperatortele-komunikasi.
Analogiinidigunakanolehmereka yang bergerak di ranahregulasiinternasionalterhadapInternet.Secarakonkrit,analogiiniterkaitdengankonsephukumza-manRomawi(rescommunisomnium,wilayahdipandangsebagaiwarisanmilikmanu-sia,untukdiaturdandikuasaiolehsemuanegara).
Internet – Samudra Lepas
12 Pengantar Tata Kelola Internet
Salah satu kekuatan utama Internet terletak pada sifat publiknya.
Sifat ini memungkinkan Internet berkembang pesat serta mendukung
kreativitas dan inklusif (terbuka) bagi setiap orang. Bagaimana
melindungi sifat publik dari Internet, menjadi salah satu isu penting
dalam debat tata kelola Internet.
13Pengantar Tata Kelola Internet
PendekAtAn dAn PolA
Sejumlahpendekatandanpolatelahdikembangkandanmengangkatpoin-poindimanaterjadiberbagaiposisiberbedadalamperundingan,yangjugamengidentifikasibudayanasionaldanprofesional.Jikapendekatandanpolaumuminidapatdiidentifikasi,makapeliknyanegosiasibisadikurangi,sertadapatmembangunkerangkakerjaacuanbersama.
Pendekatan Terbatas versus Luas
PendekatansempitberfokuspadainfrastrukturInternet(DNS,nomorIPdanserverroot),sertaposisi ICANNsebagaipemainkunci.Sementaramenurutpendekatan luas,perundingantatakelola Internet sebaiknyamelihattidakhanya isu infrastruktur, namun jugamenujukan isu-isu lain seperti hukum, ekonomi, pembangunan dan sosial budaya. Pendekatan terakhir inidiadopsidalamLaporanWGIGdandokumenkesimpulanWSIS.PendekataninijugadigunakansebagaiprinsipdasardariarsitekturforumtatakelolaInternet(IGF).
Koherensi Teknis dan Kebijakan
Integrasi aspek teknis dan kebijakan merupakan tantangan penting yang dihadapi dalammengembangkantatakelolaInternet,karenasulitnyamenarikgarisbatasyangtegasantarakeduahaltersebut.Faktanya,solusiteknismemangtidaknetralkarenamendukungkepentingandanmemberdayakankelompoktertentu.Danpadatingkattertentu,dapatberdampakpadakehidupansosial,politikdanekonomi.Dalamwaktuyangcukuplama,baikaspekteknisdankebijakanInternet,dikelolaolehsatukelompok,yaitukomunitasInternetdieraawal.
Denganberkembangnya Internetdanmunculnyaparaaktorbarudalamtatakelola Internet-terutamadarisektorbisnisdanpemerintahan-akansulitbagikomunitasInternetuntukmenjagaisuteknisdankebijakandibawahsatuatap.Perubahanyangterjadi,termasukterbentuknyaICANN,mencobamendudukkankembalikoherensiantaraaspekteknisdankebijakan.Isuinitetapterbuka,danmenjadisalahsatutopikpalingkontroversialdalamperdebatantatakelolaInternet.
Pendekatan ‘Old-Real’ versus ‘New-Cyber’
Ada2 (dua)pendekatandalamsebagianbesar isu tatakelola Internet.Pendekatan ‘old-real’melihatbahwaInternettidakmenawarkansesuatuyangbarudalamranahtatakelola.Internethanya dipandang sebagai alat yang kebetulan sedang populer, dan tidak berbeda dengantelegraf,telepondanradioyanglebihdulumuncul.Misalnya,dalamdiskusihukum,pendekataninimelihatbahwaundang-undangyangsudahadabisaditerapkanpadaInternetdengansedikitpenyesuaian.
Di bidang ekonomi, pendekatan ini berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antaraperdaganganbiasadenganperdaganganelektronik(e-commerce),karenaitutidakdibutuhkanperlakuanhukumkhususuntukperdaganganelektronik.
14 Pengantar Tata Kelola Internet
Sejumlahpendekatandanpolatelahdikembangkandanmengangkatpoin-poindimanaterjadiberbagaiposisiberbedadalamperundingan,yangjugamengidentifikasibudayanasionaldanprofesional.Jikapendekatandanpolaumuminidapatdiidentifikasi,makapeliknyanegosiasibisadikurangi,sertadapatmembangunkerangkakerjaacuanbersama.
Pendekatan Terbatas versus Luas
PendekatansempitberfokuspadainfrastrukturInternet(DNS,nomorIPdanserverroot),sertaposisi ICANNsebagaipemainkunci.Sementaramenurutpendekatan luas,perundingantatakelola Internet sebaiknyamelihattidakhanya isu infrastruktur, namun jugamenujukan isu-isu lain seperti hukum, ekonomi, pembangunan dan sosial budaya. Pendekatan terakhir inidiadopsidalamLaporanWGIGdandokumenkesimpulanWSIS.PendekataninijugadigunakansebagaiprinsipdasardariarsitekturforumtatakelolaInternet(IGF).
Koherensi Teknis dan Kebijakan
Integrasi aspek teknis dan kebijakan merupakan tantangan penting yang dihadapi dalammengembangkantatakelolaInternet,karenasulitnyamenarikgarisbatasyangtegasantarakeduahaltersebut.Faktanya,solusiteknismemangtidaknetralkarenamendukungkepentingandanmemberdayakankelompoktertentu.Danpadatingkattertentu,dapatberdampakpadakehidupansosial,politikdanekonomi.Dalamwaktuyangcukuplama,baikaspekteknisdankebijakanInternet,dikelolaolehsatukelompok,yaitukomunitasInternetdieraawal.
Denganberkembangnya Internetdanmunculnyaparaaktorbarudalamtatakelola Internet-terutamadarisektorbisnisdanpemerintahan-akansulitbagikomunitasInternetuntukmenjagaisuteknisdankebijakandibawahsatuatap.Perubahanyangterjadi,termasukterbentuknyaICANN,mencobamendudukkankembalikoherensiantaraaspekteknisdankebijakan.Isuinitetapterbuka,danmenjadisalahsatutopikpalingkontroversialdalamperdebatantatakelolaInternet.
Pendekatan ‘Old-Real’ versus ‘New-Cyber’
Ada2 (dua)pendekatandalamsebagianbesar isu tatakelola Internet.Pendekatan ‘old-real’melihatbahwaInternettidakmenawarkansesuatuyangbarudalamranahtatakelola.Internethanya dipandang sebagai alat yang kebetulan sedang populer, dan tidak berbeda dengantelegraf,telepondanradioyanglebihdulumuncul.Misalnya,dalamdiskusihukum,pendekataninimelihatbahwaundang-undangyangsudahadabisaditerapkanpadaInternetdengansedikitpenyesuaian.
Di bidang ekonomi, pendekatan ini berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antaraperdaganganbiasadenganperdaganganelektronik(e-commerce),karenaitutidakdibutuhkanperlakuanhukumkhususuntukperdaganganelektronik.Sementara, pendekatan ‘new-cyber’ meyakini Internet sebagai sistem komunikasi yangberbedasecaramendasardarisistem-sistemyangpernahada.PokokpikiranutamanyaadalahkemampuanInternetmemutusmatarantairealitassosialdanpolitikdarikedaulatannegara(yang terpisah secara geografis). Pendekatan ini berpendapat bahwa dunia maya berbedadengandunianyatasehinggamembutuhkantatakelolayangberbedapula.
15Pengantar Tata Kelola Internet
Sentralisasi versus Terdesentralisasi
Pendekatan desentralisasi berpendapat bahwa struktur tata kelola Internet sebaiknyamencerminkan sifat dasar dari Internet: sebagai sebuah jaringan yang menghubungkanberbagai jaringan lainnya. Pandangan ini menggarisbawahi kompleksitas Internet, sehinggatidakbisaditempatkandibawahpayungtunggaltatakelola,sepertilayaknyasebuahorganisasiinternasional. Tata kelola yang terdesentralisasi merupakan salah satu faktor utama yangmemungkinkan pesatnya pertumbuhan Internet. Pandangan ini terutama didukung olehkomunitasteknisInternetdannegara-negaramaju.
Sebaliknya,pendekatansentralisasisebagianbesarberdasarpadahambatanpraktisdarinegara-negaradengansumberdayamanusiadankeuanganterbatas.Merekakesulitanmengikutidiskusitata kelola Internet yang sangat terdesentralisasi danmelibatkanberagam institusi.Negara-negarainijugakesulitanuntukhadirdalampertemuan-pertemuandisentrautamadiplomasi(Jenewa,NewYork), sertaberpartisipasidalamberbagaikegiatanyangdiselenggarakanolehinstitusi seperti ICANN, W3C (World Wide Web Consortium) dan IETF. Kebanyakan negaraberkembangmeyakinibahwagayaone-stopshop(satuuntuksemua)merupakanpendekatanyang tepat.
Perlindungan Kepentingan Publik
Salah satu kekuatan utama Internet terletak pada sifat publiknya. Sifat ini memungkinkanInternet berkembang pesat serta mendukung kreativitas dan inklusif (terbuka) bagi setiaporang.Bagaimanamelindungisifatpublikdari Internet,menjadisalahsatuisupentingdalamdebattatakelolaInternet.PerdebataninimunculkarenapersoalantentangkepemilikanswastayangmenjadibagianpentingdariinfrastrukturintiInternet.Mulaidaribackbonelintasbenuahinggakejaringanarealokal(LAN).
Pertanyaan tentang sifat publik Internet tersebut, belakangan ini dibuka kembali dalamperdebatan tentang netralitas jaringan. Pertanyaan yang kompleks untuk dijawab : AdakahcaraagarkepemilikanswastabisamengelolaInternetsebagaibagiandarikepentinganpublik?Lantas,dibagianmanakahInternetdapatdianggapsebagaimilikpublikglobal?
Geografi dan Internet
Salah satu asumsi awal tentang Internet adalah, ia bisa melampaui batas negara dan‘menggerogoti” prinsip kedaulatan. Kenyataannya, lewat Internet, komunikasi bisa denganmudahmelampauibatasnasional.DanpenggunaanonimmelekatdalamintirancanganInternetitusendiri. Itusebabnya,bagibanyakpihak(denganmengutipDeklarasiKemerdekaanDuniaMaya),pemerintah“tidakpunyahakmoraluntukmengaturpengguna”maupunmenerapkan“metodepemaksaanapapunyangperlukamitakutkan.”
Namunperkembanganteknologibelakanganinisudahmeliputiperangkatgeo-lokasiyanglebihcanggih,sehinggamenentangpandanganmengenaimatinyageografidieraInternet.Meskipunsulitmengidentifikasi secara tepat siapa yang ada di belakang layar,mengidentifikasi lokasigeografissudahmenjadihalyangmudahdilakukan.Internetyangmakinterikatpadageografi,akan membuat tata kelolanya semakin tidak unik. Pertanyaan pelik soal yurisdiksi Internet
16 Pengantar Tata Kelola Internet
misalnya,bisadijawabmudahdenganmenggunakanundang-undangyangadaketikapeluangmenempatkanpenggunaandantransaksiInternethanyaberdasarkanletakgeografis.
Kebijakan yang tidak pasti
TeknologiInternetberkembangdengansngatcepat,layananbarumunculhampirsetiaphari.KetidakpastianinipadaakhirnyaikutmemengaruhiagendatatakelolaInternet.
Contohnya,DiNovember2005,ketikaprosespenyusunantatakelolaInternetdidiskusikandiWSIS,Tunisia(2005),Twitterbelumdikenal.Saatini,TwittermalahmemunculkanbeberapaisupentingdalamtatakelolaInternet,termasuksoalperlindunganprivasi,kebebasanberekspresidanperlindunganhakkekayaanintelektual.
Penyeimbangan Kebijakan
Keseimbanganmerupakanhalterpenting.terutamakarenadiberbagaiisutatakelolaInternet,berbagaikepentingandanpendekatanperlumencapaikeseimbangansebagaidasarkompromi.
Adabeberapawilayah-wilayahpenyeimbangkebijakan,yaitu: Pertama, kebebasan berekspresi versus perlindungan ketertiban umum; perdebatan Pasal19[kebebasanberekspresi]denganPasal27[perlindunganketertibanumum]dariDeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia yang kerap didiskusikan dalam konteks pengendalian isi dansensor di Internet.
Kedua, keamanan dunia-maya versus privasi. Keamanan dunia-maya (cybersecurity) jugadapatmembahayakanhakasasimanusiasepertihakprivasi.Karenaitu,keseimbanganantarakeamanan dunia-maya dan privasi selalu mengalami pasang surut, tergantung dari situasipolitikglobalsecarakeseeluruhan.Setelahperistiwa11September2001yangmenyeret isukeamanandalamagendaglobal,makatitikkeseimbangancenderungmengarahkekeamanandunia-maya.
Ketiga,hakataskekayaanintelektual[perlindunganterhadaphakpenulis]versuspenggunaanmaterisecaraadil.Inilahdilemahukum“nyata”yangtelahmengambilsudutpandangbarudalamduniamaya(online).
Banyak pihak mengkritik keseimbangan-keseimbangan di atas malahmemunculkan dilemapalsu.Contohnya,argumenyangmenyatakanpeningkatandalamkeamanandunia-mayatidakberartimengurangiprivasi,karenaadapendekatanyangbisamemperkuatkeamanandunia-mayadanprivasi sekaligus.Namun,padasaatpandangan ini telahberakarkuat,kenyataanmenunjukkan,kebijakantatakelolaInternetdibentukolehalternatifpilihankebijakan“biner”yang disebutkan sebelumnya.
17Pengantar Tata Kelola Internet
PrinsiP-PrinsiP PAnduAn
Jika sudah ada, tak perlu membuat hal baru
InisiatifapapundalambidangtatakelolaInternetharusberangkatdariregulasiyangsudahada,yangterbagidalamtigakelompokbesar:
1. RegulasiyangdibuatuntukInternet[misalnyaICANN].2. Regulasi yang membutuhkan penyesuaian berarti agar bisa menjawab persoalan-
persoalan terkait dengan Internet [misalnya perlindunganmerek dagang, perpajakanelektronik].
3. RegulasiyangbisaditerapkanpadaInternettanpaperlupenyesuaianberarti[misalnyaperlindunganterhadapkebebasanberekspresi].
Menggunakanaturanyangsudahada,dapatmeningkatkanstabilitashukumdanmengurangikompleksitasdalampengembanganrezimtatakelolaInternet.
Jika semua berjalan baik, tak ada yang perlu diperbaiki
TatakelolaInternetsebaiknyamempertahankanfungsidankekuatandariInternetitusendiri.Iajugaharustetapfleksibelmengadopsiperubahanpeningkatanfungsidanlegitimasi,menjadilebihbaik.Konsensusumummengakui,stabilitasdanfungsiInternetharusmenjadisalahsatuprinsip panduan dari tata kelola Internet.
Stabilitas Internetseharusnyadipertahankanmelaluipendekatanawal Internet,yaitu“kodeberjalan”[“runningcode”]yangtelahmelibatkanperubahandalaminfrastrukturteknis.Hanyasaja,sejumlahpemainmelihat“jikasemuaberjalanbaik,takadayangperludiperbaiki,”akanmembuattatakelolaInternetkebalterhadapperubahan.Termasukterhadapperubahanyangtidakserta-mertaterkaitdenganinfrastrukturteknis.Karenaitu,salahsatusolusinyaadalahpenggunaan prinsip ini sebagai kriteria evaluasi terhadap keputusan tata kelola Internet.Misalnya, memperkenalkan protokol baru dan perubahan dalam mekanisme pengambilankeputusan.
18 Pengantar Tata Kelola Internet
Mendorong pendekatan holistik dan penentuan prioritas
Pendekatan menyeluruh [holistik], seharusnya dapat memfasilitasi tidak hanya aspekteknis dari pengembangan Internet, melainkan juga aspek hukum, sosial, ekonomi danpembangunan. Pendekatan ini harus pula mempertimbangkan peningkatan konvergensiteknologidigital.TermasukmigrasilayanantelekomunikasiterhadapISP.
Sementarapendekatan inidipertahankan,parapemangkukepentinganperlu memetakanisu-isu prioritas sesuai kepentingan masing-masing. Kenyataannya, tidak ada satu punkelompokdinegara-negaraberkembangataudinegaramajubersifathomogen.Diantaranegara-negaraberkembang,adaperbedaandalamprioritasdankesiapanteknologiinformasi.Misalnya, di antara negara- negara yangmaju dalamhal teknologi komunikasi informasisepertiIndia,CinadanBrazil,dengannegara-negarayangpalinglambatperkembangannya,sepertidikawasansub-SaharaAfrika.
Pendekatanyangholistikdanprioritasagenda tatakelola Internet,harusmembantuparapemangkukepentingandisemuanegarauntukfokuspadaisu-isukhusus.Iniakanmengarahpadaperundinganyanglebihsubstansial,danmungkintidakterlaludipolitisasi.Merekaharusberkelompokberdasarkanisu,ketimbangbatastradisionalyangselamainibanyakdipolitisasi.Misalnya,kelompoknegaramaju-berkembang;dankelompokpemerintah-masyarakatsipil.
Prinsip dari netralitas teknologi
Berdasarkanprinsipnetralitas teknologi,kebijakansebaiknyadirancangsebagaiperangkatteknisatauteknologikhusus.Misalnya,regulasiuntukperlindunganprivasiharusmemerinciapayangsebaiknyadilindungi[datapribadi,catatankesehatandansebagainya];dansebaliknyabukanmelindungiaksesterhadapdatabase,ataumemberikanperlindungandengansandi.Penggunaanprinsipnetralitas ini,membuatbeberapa instrumenprivasidanperlindungandata seperti panduan yang dibuat oleh Organisasi untuk Kerja-sama dan PembangunanEkonomi[OECD]pada1980,tetaprelevan.
Netralitas teknologimemberikanbanyakkeuntunganpadatatakelola,danmenjamintatakelolatetaprelevan,meskiadaperkembanganteknologidimasadepandankemungkinankonvergensi dari berbagai teknologi penting [telekomunikasi, media, Internet, dansebagainya].Netralitasteknologiiniberbedadengannetralitasjaringan.Netralitasteknologimenyiratkan,kebijakantertentuberadadalamposisi independenterhadapteknologiyangdiaturnya.Sementaranetralitasjaringanlebihterfokuspadalalu-lintasdiInternet.
Jadikan solusi teknologi yang implisit menjadi prinsip kebijakan yang eksplisit
Adapandanganyangdiyakini secara luasoleh komunitas Internet, bahwanilai-nilai sosialseperti komunikasi bebas, difasilitasi oleh rancangan teknologi Internet.Misalnya prinsipnetralitas jaringanyangmeyakini jaringanhanyasebatasmentransmisidatadari satutitik
19Pengantar Tata Kelola Internet
ketitikberikutnya,danbukanmenjadiperantara,sehinggaseringkalidianggapsebagaijaminankebebasan berpendapat di Internet.
Namunpandangansepertiinibisamengarahpadakesimpulanyangkeliru,karenamenganggapsolusi teknologi sudah cukup untuk mempromosikan dan melindungi nilai-nilai sosial.Perkembangan terbaru di Internet, seperti pemanfaatan teknologi firewall untukmembatasiarus informasimenunjukkan, teknologibisadigunakanuntukbanyak tujuan, yang tampaknyasalingbertentangansatudenganyanglain.Prinsip-prinsipsepertikomunikasibebaskarenaitusebisamungkinsebaiknyadijabarkanditingkatkebijakan.Danbukansekadardiasumsikansecaraimplisitditingkatteknis.Solusiteknologisebaiknyamemperkuatprinsip-prinsipkebijakan,bukanhanyasekedarmempromosikannya.
Menghindari resiko masyarakat dikelola melalui kode yang dibuat para pembuat program
Lawrence Lessig, akademisi dari Harvard University sekaligus penggagas Creative Commons,mengidentifikasi salah satu aspek utama dalam hubungan antara teknologi dan kebijakan.Dia mengamati pertumbuhan ketergantungan pada Internet dan menyimpulkan: Boleh jadimasyarakat modern nantinya, akan diatur oleh kode perangkat lunak dibandingkan denganperaturan perundang-undangan. Sejumlah fungsi-fungsi legislatif parlemen dan pemerintahmisalnya,bisadiambilalihsecaradefactoolehperusahaankomputerdanperangkatlunak.
Melalui kombinasi antara solusi perangkat lunak dan teknis, hal itu pada akhirnya bisamemengaruhikehidupanmasyarakatyangmakinberbasispada Internet.Apabilapengelolaansemacamitubenarterjadikelak,makaiaakanmenyanggahfondasipalingdasardarilembagapolitikdanhukumdalammasyarakatmodern.
Klasifikasi dari isu-isu tata kelola Internet
TatakelolaInternetmerupakanranahyangpelikdanmembutuhkanpemetaankonseptualawalserta pengelompokan (klasifikasi). Kompleksitas ini terkait dengan sifatnya yang terdiri daribermacamdisiplin,mencakupbanyakaspek,termasukteknologi,sosialekonomi,pembangunan,hukumdanpolitik.
KebutuhanpraktisuntukklasifikasiisuiniditunjukkansecarajelasselamaprosesWSIS.Difasepertama,dalampersiapanmenujuPertemuanTingkat TinggiGeneva [2003], banyakpemain,termasukpihaknegaramengalamikesulitanmemahamikompleksitastatakelolaInternet.NamunpemetaankonseptualyangdisusunberdasarkanmasukandariparaakademisidanlaporanWGIG,membuatnegosiasidalamkonteksprosesWSISmenjadilebihefisien.
Laporan WGIG [2004] mengidentifikasi empat area utama.
1. Isu-isuterkaitdenganinfrastrukturdanmanajemensumberdayaInternetyangpenting.
2. Isu-isuterkaitdenganpenggunaanInternet,termasukspam,keamananjaringandankejahatandunia-maya(cybercrime).
20 Pengantar Tata Kelola Internet
3. Isu-isuterkaitdenganInternettetapimemilikidampakyangjauhlebihluasdariInternet,danbagiorganisasi-organisasiyangsaatinibertanggungjawab.Misalnyahakataskekayaanintelektual atau perdagangan internasional.
4. Isu-isuterkaitdenganaspek-aspekpembangunandaritatakelolaInternet,terutamayangterkait dengan peningkatan kapasitas di negara-negara berkembang.
Agenda dari IGF pertama yang diselenggarakan di Athena [2006] dikembangkan di seputararea-areatematikberikut:akses,keamanan,keberagamandanketerbukaan.DalampertemuanIGFkeduadiRiodeJaneiro[2007],areatematikkelimaditambahkankedalamagenda,yaitu:mengelolasumberdayaInternetyangpenting[managingcriticalInternetresources].
Meskiterjadiperubahanklasifikasi,tatakelolaInternetmenujukanpadasekitar40-50isu-isukhusus,denganmemperhatikanperkembanganyangterjadi.Misalnya,isuspamyangawalnyamasukkedalamklasifikasiWGIG[2004],tidakdibahas lagipadapertemuan-pertemuan IGFselanjutnya,karenatidakrelevanlagisebagaitemapentingdiareatematiksoalkeamanan.
Dibawahini,DiplomengklasifikasikankelompoktatakelolaInternetdalam40-50isu-isuutama,kedalamlima“keranjang”,mencakup:
1.Infrastrukturdanstandardisasi2.Hukum3.Ekonomi4.Pembangunan5.SosialBudaya
Klasifikasi ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya(WGIG,IGF),sertakajianakademisdiareatatakelolaInternet.Awalnya,pengelompokaninidikembangkanditahun1997,denganpenyesuaiansecarakontinyu,berdasarkanmasukandariparamahasiswa,hasilpenelitiansertawawasanyangberkembangdariproseskebijakan.
21Pengantar Tata Kelola Internet
Model lAPisAn
MEMAHAMI INTERNET
Internet dirancang untuk bekerja di hampir segala jenis infrastruktur fisik dan membawasegalajenisinformasi.Rancanganyangsepertiinimembuatinternetdapatdikembangkandanfleksibel,sertamemungkinkaninovasionlinetumbuhdanberkembang.
Denganmemahami dasar-dasar cara kerja internet, seseorang yang barumemasuki ranahpembelaanhakasasimanusiaonlineakanmemahamilebihjelassiapasajaaktordiranahinidanapasajaancamanyangmerekahadapi.
MODEL LAPISAN (LAYER)
Salah satu cara memahami cara kerja internet adalah denganmembayangkannya sebagaisejumlahlapisan(layer).Lapisanfisik(physicallayer),yangberadadidasartumpukan,adalahperangkat kerasnya, seperti komputer, router, switch, dsb, yangmenjadi infrastruktur yangmenopang internet. Di lapis terpuncak adalah lapisan kode (code layer, sejumlah lapisansoftwareyangseringdisebuttheprotocolstack,atauTCP/IP),yangmenentukanbagaimanacara aplikasi (lapisan ketiga ke atas) dan kontennya (lapisan teratas) diangkut ke seluruhjaringan.
Setiaplapisaninibekerjasecaramandiridariyanglainnya.Misalnya,materipembuatlapisanfisik – baik kabel tembaga, serat optik ataupun sinyal radio –tidak ada kaitannyadenganjeniskonten–baiksuara,musik,teks,kode–yangdapatdibawanya.Dengankemandirianini,digabungdenganstandarisasiketatdariberbagaiprotokoldalamTCP/IPprotocolstack(lihatbagian code layerdibawah), yangmenjadi ciri khas internetdanmembuat internetdapatmenjadijaringanyangdapatdiperluasdengansukses.
Misalnya,jikaAndamenulisemail(lapisankonten)menggunakanMicrosoftoutlook(lapisanaplikasi), lalumenekan tombolkirim, informasi itudidisandikandengansejumlahprotokol(lapisan kode) yang akan menentukan bagaimana dan ke mana email itu dikirimkan.
22 Pengantar Tata Kelola Internet
Sebagaimanakurirpostidakperlumelihatisiamplopuntukmengetahuialamattujuan,routerdanswitch(lapisanfisik)yangmembentukjaringanlokaldanglobalyangmenjadijalanemailAndahanyaperlumelihatkeinformasiyangdisandidalamprotokolyangspesifikbaginya.Samahalnyadenganpercakapan(lapisankonten)yangdilakukandneganSkype (lapisanaplikasi),yangdisandidandibagimenjadisejumlahpaket(lapisankode)dandi-routekejaringanglobal(lapisanfisik),antaralainkomputerpenggunaSkypelainnya.
Meskipuncarakerjainternetsulitdipahamidiawal,paraaktivisHAMjugaperlumemahamidasar-dasarnya.AncamanterhadapHAMdapatterjadipadasiapapundi lapisan-lapisan ini.Setiaplapisandibentukolehberbagaiaktor.
Apa itu? Contoh? Siapa yang Membentuknya?
Apa yang Dipertaruhkan?
Lapisan Konten Informasiyangkita akses dan bagi secaraonline
Teks,gambar,data,video,suara,kode,musik
Pengguna,dariperusahaanmediadan periklanan sampaiindividu
Ujarankebencian:disinformasi(penyesatan),pelanggaranhakcipta,kriminalisasiekspresiyangsah,pencemarannamabaik
Lapisan Aplikasi Softwareyangmembantu kita mengakses dan membagi informasitersebut
Webbrowser,klienemail,platformjejaringsosial,mesinpencari
Google,Facebook;Twitter;pengembang softwaregratis;individu
Penyensoran dengan pemblokiran websitedanmenapis(filtering)lalulintasinternet;pengawasan(surveillance);malware
Lapisan Kode Protokolinformasiyang membuat informasijenisapapun bisa berpindahmelaluiinfrastrukturfisikjenisapapun.
InternetProtocol(IP);HypertextTransferProtocol(HTTP);DomainName System (DNS)
IETF;ICANN Penyensoran melalui penyitaan DNS
Lapisan Fisik Nodejaringanyangdihubungkanolehkoneksijaringan
Komputer,smartphone, server, switch, router,seratoptik,mobile phone base station
Operatorjaringan,penyedia layanan internet(ISP);internetexchangepoints(IXP)
Penyensoran melalui pemblokiran danpenapisan;pengawasan;net neutrality;digital divide
23Pengantar Tata Kelola Internet
LAPISAN FISIK
Apa itu?
Kata “internet” berasal dari kata “inter-networking” yang artinya adalah penggabunganbeberapa jaringan komunikasi packet-switching. Karenanya, internet bisa diartikan pulasebagai jaringannya jaringan.Di lapisanfisiknya, iniberarti internetdibuatdaribendayangsamasepertijaringankomunikasi,yaitunodejaringan(networknode),yangdihubungkansatusamalainolehberbagaikoneksijaringan.
Networknodedapatberupacomputeratauserverkomputer,namunjugadapatberupasebuahperangkatkerasjaringan,sepertiswitch(yangmenghubungkandanmeneruskan(routing)lalulintasjaringanantarhostdijaringanlokal),router(yangmeneruskantrafficantarabetrbagaijaringan),ataufirewall(yangmengendalikanakseskeserverkomputeruntukalasankeamananjaringan).
Koneksi network adalah sesuatu yang menghubungkan node ini. Koneksi dapat berupanirkabel(wireless),sepertiwifi,3Gatausatelit,dandapatjugaberupafisik(fixedline)antarnode,sepertikabeltembagasepertipadajaringanteleponawal,kabelcoaxialsepertitelevisikabeldiAS,ataukabelseratoptikyangmenggunakanimpulscahayauntukmemindahkandatadengankecepatansupercepat.
Siapa yang membentuknya?
Karenainternetadalahjaringannyajaringan,lapisanfisiknyadikendalikanolehbanyaksekalioperator jaringandanpenyedia layanan internet.Merekamemberikanpelanggannyaakseskeseluruhinternetdengandasarperjanjian,baiksecarakeuangan(finansial)maupunbarang(in-kind),untuksalingbertukaraksesjaringan.Perjanjianin-kind(yangseringdisebutpeeringagreement)dilakukandiinternetexchangepoint(IXP).
24 Pengantar Tata Kelola Internet
operatorjaringanbiasanyamemilikihubunganeratdengannegara.Operatorjaringanfixedlineterbesarbiasanyadimilikinegara,ataudalamprosesprivatisasidan/atauderegulasipasardankarenanyamemilikikaitanhistorisdenganpemerintahditempatmereka.Operatorjaringannirkabeljugamemilikihubunganeratdengannegarakarenaaksesmerekakepadafrekuensinirkabel(spektrum)diaturolehnegara.
Apa yang dipertaruhkan?
Paraoperatorjaringanmemilikikekuasaanbesaratasdatayangkitapindahkanmelaluijaringanmereka.Merekamengalami tekanan ekonomi dan politik yang besar untukmenggunakankekuatanitu,walaupunsudahadasejumlahperlindunganhukum(lihatkotakpadahalamanberikutnya).
Biaya investasi infrastruktur fisik baru membuat operator jaringan enggan berinvestasi diwilayah-wilayahyangmerekapandangtidakakanmembantumereka‘balikmodal’,sehinggamenciptakan kesenjangandigital (digital divide), yakni kondisi dimana ada sebagian pihakyangmendapatkanaksescepatsementarayang lainmendapatkanaksesyang lambat,atautidakmemiliki akses internet sama sekali. Tekananuntukmemaksimalkan keuntungandariinfrastrukturyangadamenyebabkanbanyakoperatorjaringanbereksperimendenganmodel-modelbisnisbaru,sepertiyangmenawarkanaksespremiumuntukberbagailayananonlinekepadapelangganmereka,yangdapatmengancamprinsipend-to-enddannetneutrality.
Biaya investasi infrastruktur fisik baru membuat operator jaringan enggan
berinvestasi di wilayah-wilayah yang mereka pandang tidak akan membantu
mereka ‘balik modal’, sehingga menciptakan kesenjangan digital
(digital divide)
25Pengantar Tata Kelola Internet
Regulasi dan operator jaringan
Operator jaringan dan host website biasanya dibebaskan dari tuntutan(diberikan imunitas) atas konten yang berjalan di jalur mereka, selamamerekamauberusahauntukmemblokirataumenghapuskontendariservermerekayangbersifatillegalataumelanggarjikadiminta.DibeberapawilayahsepertiAmerikaSerikatdanEropa,halinidiaturdalamundang-undangdanbiasadisebutsebagailiabilitas/tanggungjawabintermediari(intermediaryliability).
Mekanisme regulasi pasar –danbelakangan ini semakinbanyakundang-undang(diChile,BrazildanBelandamisalnya)–jugamengendalikansejauhmanaoperator jaringandiizinkanuntukmelakukan intervensidengan lalulintasinternetyangmerekalakukanuntukkebutuhanbisnismerekasendiri,demimenjagaprinsipnetneutrality,yaituprinsiputamayangmenjadikaninternetsebagaijaringanend-to-end.
Sebagai pemain besar dengan hubungan kuat dengan pemerintah,para operator jaringan dapat melakukan tukar guling dengan regulatorterkait prinsip liabilitas intermediari dan net neutrality, misalnya denganmenawarkannegarakendaliyanglebihbesarterhadaplalulintasinternet,dengan imbalan dikuranginya kendali negara terhadap manajemen lalulintas terkait bisnis mereka sendiri.
Paraoperatorjaringanseringkalimenjaditargetkampanyepolitik,legislatifmaupunyudisial untukmenapis, ataumemblokir akses ke sejumlah jeniskonten (misalnya gambar pelecehan seksual terhadap anak, konten yangbersifatmenghasut danmelanggar hak cipta, ataumateri yang dianggapmenghasutatautidaklayak/tidaksenonoh).Merekajugaseringmengalamitekananhukumdannon-hukumdandipaksamemonitorkomunikasiparapenggunamerekauntukmembantupengawasanolehnegara.Penyensorandan pengawasan dilakukan denganmenggunakan teknologi deep packetinspection, yaitu probe yang beroperasi di lapisan kode (lihat bagianselanjutnya),yangmelampauiprotokolkomunikasiyangdiperlukanhanyauntukme-routingdatadanmasukkedalamkontenpaketdataaktual.
26 Pengantar Tata Kelola Internet
LAPISAN KODE
Apa itu?
Lapisankode(codelayer),ataudisebut jugasebagaiprotocolstack,mengaturcara internetbekerja. Protokol adalah standar-standar teknis –mirip seperti pola call and answer- yangdirancanguntukmemungkinkankomunikasidiseluruhjaringan.Adaberbagaiprotokoldalamprotocolstackyangmemungkinkandilakukannyaberbagaiaspekkomunikasidiinternet,daribagaimana data dibagi menjadi paket-paket transmisi, kemudian disusun kembali, hinggabagaimanapaketdataditeruskan(routed)keseluruhjaringan.Secarabersama-sama,protokol-protokolpadaprotocolstackmemungkinkaninternetuntukberjalandihampirseluruhjenisinfrastrukturfisikdanmembawaberbagaijenisinformasi.
Protocol stack mencakup protokol komunikasi yang memungkinkan network node untukmenemukansatusamalaindiinternet.ProtokolkomunikasiyangpalingumumadalahInternetProtocol(IP).
Siapa yang membentuknya?
Standar-standarteknisyangmembentuklapisankodediawasiolehGugusTugasPengawasanInternet (InternetEngineeringTaskforce/IETF),yaitusuatuperkumpulanahli tanpastrukturkeanggotaan formal. Di IETF, berbagai protokol komunikasi dikembangkan, ditetapkandandistandarisasiolehkelompokkerjaspesialis,yangterbukabagi setiaporangyang inginberpartisipasi.
Internet Protocol (IP) bergantung pada besarnya volume IP address numerik yang unik.Pemeliharaansistem IPaddressdiawasioleh InternetCorporation forAssignedNamesandNumbers(ICANN),sebuahorganisasinirlabaswastayangdibentukdinegarabagianKalifornia.ICANNjugamengawasimanajementopleveldomaindanrootnameserveryangberoperasidiDomainNameSystem.DomainNameSystemadalahsistemrujukanvitalyangmenerjemahkanIPaddressnumerikmenjadinamayangdapatdibaca(dalambahasaumum).Sisteminiseringdiibaratkansepertidirektoriteleponyangadadiinternet.
Standar-standar teknis yang membentuk lapisan kode diawasi oleh
Gugus Tugas Pengawasan Internet (Internet Engineering Taskforce/IETF),
yaitu suatu perkumpulan ahli tanpa struktur keanggotaan formal.
27Pengantar Tata Kelola Internet
Apa yang dipertaruhkan?
ICANN dan IETF (melalui organisasi payungnya, yakni Internet Society), berkantor pusat diAmerikaSerikat,danhalinitelahmenjadisumberketeganganinternasionalsejakawal2000.Akantetapi,karena IETFdan ICANNdifokuskanpadatatakelola teknis,ketegangan inibisadikatakanhanyabersifat simbolik: iamencerminkankekhawatiranumumtentangkekuatanAmerikadiinternet,melaluidominasiperusahaan-perusahaannya.
Domain Name System seringkali menjadi objek penyensoran dalam beberapa tahunbelakangan.ICANNmendelegasikanoperasitopleveldomain(.org;.de;.co.uk,dsb.)kepadaregistry yang bekerja dengan registrar untuk menjual nama domain (seperti “mywebsite.co.uk”) kepadaend-user.Baru-baru ini, lembaga-lembagapemerintah, khususnya LembagaImigrasidanBeaCukaiAmerikaSerikat(UnitedStatesImmigrationandCustomsEnforcementAgency)telah“merampas”sejumlahdomain,denganmenunjukkanregistrarmerekadenganperintahpengadilanunukmengarahkankembali (kepadaserverpemerintahAS)setiaplalulintaskewebsiteyangmerekayakinimenjualinformasiilegalataumelanggarhukum.
LAPISAN APLIKASI1
Apa itu?
Lapisan aplikasi terdiri dari software yang memungkinkan penggunanya berinteraksi diinternet.Lapisanaplikasimencakupaplikasibesardankecil,daribrowser(misalnyaInternetExplorer,Firefox,Safari,Chrome),mesinpencari (Google,Bing),danplatformjejaringsosial(Twitter,Facebook)diworldwideweb,hinggaklienemailsepertiOutlookdanThunderbirddanpaketVoice-Over-IP(Skype).
Siapa yang membentuknya?
Walaupunprotokol-protokolkomunikasidiinternetsecaraketatditetapkandandiawasioleHIETF,siapapundapatmenciptakanaplikasiyangberjalandiinternettanpaharusmemintaizin.Iniadalahsalahsatuciriinternetyangpalingseringdianggapberjasadalammembuatcepatnyaadopsi internet olehmasyarakat danmembuat banyak pihak berkembang, karena dengankebebasanini,perusahaansepertiGoogledanFacebookdapattumbuhsebagaiperusahaankecildanberinovasidipasartanpaharusbergantungpadabantuanataukerjasamadariparapemainyangsudahada.
Akantetapi,justrukarenaseitaporangdapatmengkodediinternet,komputeryangterhubungdenganinternetselaluterancamberbagaivirusdanmalware.Karenainilahbanyakprodusensmatrphonememutuskansejakawalbahwapadasmartphoneyangmerekabuat,penggunatidakdiberikebebasanuntukmenjalankansegalahalyangmerekainginkan.Paraproduseninimengembangkanapplicationstore (tokoaplikasi),sepertiAppleAppStore,yangkontennyamerekaawasibagaikanpenjagatoko,untukmenjaminkeamanandankualitasnya.
1 Lingkaran teknis salah satu komponen protocol stack (di lapisan kode) juga disebut sebagai “lapisan aplikasi/application layer”. Hal yang dibahas di sini berbeda, yaitu jenis software (aplikasi) apapun yang membantu pengguna untuk berinteraksi via internet.
28 Pengantar Tata Kelola Internet
Mungkin juga karena banyaknya virus dan malware, semakin banyak orang yang online,merekacenderungsemakinpercayadanmemilihmerk-merkternama.Hariini,lapisanaplikasididominasiolehparapemainbesarsepertiGoogle,Twitter,Facebook,Yahoo!Danlainnya.Halinisebenarnyaironis,karenawalaupunaslinyainternetdirancnagsebagaijaringanyangkuatdantidak terlalubergantungpadasatunode,kekuatanpasardan“efek jaringan” (networkeffect)telahmengakibatkansituasidimanaketikaserverGoogleofflineselamaduamenitsajapadaAgustus2013,40%lalulintasinternetduniajugamatibersamanya.
Gerakan software bebas (Free software movement)
Walaupun Google telah menjadi sangat kuat, struktur end-to-endinternetmasihmemungkinkan pemain non-komersial untuk bergerakdi lapisan aplikasi. Di awal perkembangan internet, gerakan softwaremengakuiperanmendasaryangakandimainkansoftwaredikehidupanmanusia dan mereka berusaha menciptakan software alternatif yangtidak dikendalikan perusahaan, agar bebas digunakan, diadaptasi dandibagi.
Masyarakat software bebas (free software community) adalahsuatu komunitas aktivis yang berusaha melindungi pengguna daripenyensorandanpengawasan.Merekamelakukaninimelaluiadvokasi,namun terutama melalui pengembangan alternatif yang bebas dantransparanyangmenghindardarikendalipusat.Merekajugamembantumengembangkandanmemeliharasoftwareuntukmembuatpenggunabisa tetap anonim ketika online (seperti browser TOR) dan aplikasisoftware yang membantu orang menyandikan (enkripsi) komunikasidan data mereka. Walaupun kecil, komunitas yang amat teknis danbersemangatinidapatmenjadisekutupentingbagiparapembelaHAM.
Apa yang dipertaruhkan?
Sebagian besar pemain raksasa di lapisan aplkasi seperti Google, Facebook dan TwitterberbasisdiAS (walaupunkadang juga terdapatdiCina, sepertiperusahaanBaidudanSinaWeibo sebagai pemain besar di negara tersebut). Karena perusahaan-perusahaan raksasaonlineiniberinteraksidenganbanyaksekalipenggunainternetdiseluruhdunia,pemerintahdiberbagainegaramenjaditergodauntukmelakukanpenyensorandanpengawasanterhadapmereka.Dokumenyangbaru-baruinibocordariBadanKeamananNasionalAS(UnitedStatesNational Security Agency/NSA) menunjukkan bahwa Apple, Facebook, Google, Microsoft,Yahoo! dan lainnya sebenarnya adalahmitra dari program pengawasan PRISMNSA, yangatasperintahpengadilanmengumpulkaninformasidarikomunikasiribuanpenggunainternetsetiaptahunnya.
Facebook, Yahoo!,Microsoft, TwitterdanGooglemenerbitkan “laporan transparansi” yangberisi data-data yang menunjukkan permintaan pemerintah berbagai negara agar merekamenyensorinternetataumemberikaninformasitentangpengguna.Tidaksemuapermintaaninidipatuhi.Inimerupakanpengakuanatasperanmerekayangsemainmeningkatditengah
29Pengantar Tata Kelola Internet
privatisasipenyensorandanpengawasanonline.Praktiksitus-situsiniketikamerekamerancangdanmelaksanakanketentuanlayananmereka(termofservice)jugadapatberdampaksignifikanpadakebebasanberekspresionline,karenameningkatnyapopularitasmerekamemperkokohperanmerekasebagai“alun-alun”(“townsquare”)internet.
UpayaCSR(tanggungjawabperusahaan)sepertiGlobalNetworkInitiative,yangmendorongperusahaan-perusahaaninternetuntukbekerjasamadengankelompokmasyarakatsipiluntukmendiskusikancara-carauntukmelindungidanmempromosikanhakpenggunamerekatelahmengalamitekanankhususnyasetelahbocornyakegiatanNSAtersebut.
BocorankegiatanNSAtersebutjugamenyebabkanpemerintahberbagainegarasepertiBrazildan Jermanmeminta perusahaan-perusahaan internet AS untukmenyimpan datamerekasecara lokal di negara-negara tersebut.Masih belum jelas apakah jika pemerintahmasing-masingnegaramendapatkanseluruhaksesdatatentangpenggunainternetdampaknyaakanpositifataunegatifbagiparaaktivisHAMsetempat.Tentusaja,padarezim-rezimrepresifdimanainternetdidominasiolehpemainraksasainternetlokal,privatisasipenyensoranseringterjadi.SepertidiCinamisalnya,dimanasuatubadansemipemerintahbernamaMasyarakatInternet Cina (China’s Internet Society), memberikan penghargaan tahunan bernama“InternetSelfDiscipline”(DisiplinDiriBerinternet)untukmendorongperusahaan-perusahaanmempromosikan“harmoni”sosialdanpolitikdiranahonline.
LAPISAN KONTEN
Apa itu?
Lapisankontenberisiseluruhinformasiyangdibagiparapenggunainternetbaiksecarapublikmaupun privat, di seluruh jaringan, baik email, musik, video, suara, tautan/link, foto danseterusnya.
Siapa yang membentuknya?
Kita semualah yang membentuk lapisan konten, dengan segala informasi yang kita bagisecara online. Kita membentuknya dengan berbagai cara. Sumber daya-sumber dayayang dikumpulkan di forum online dirancang untuk membantu masyarakat yang memilikikepentingan samauntukbertukar informasiwalaupunmerekatinggal jauh satu sama lain.Lembaga-lembagapemerintahmenggunakaninternetuntukmenyimpandatadalamjumlahamatbesartentangoperasimereka,untukmempromosikantransparansidanakuntabilitas.Anonimitas yang ditawarkan internet memungkinkan orang untuk mencari jawaban atasmasalah-masalahyangterlalusulitatautakutuntukmerekabicarakandidunia“nyata”.Orangkadangjugamenggunakaninternetuntukmenghinaorangyangberbedapandangandenganmereka.
Apa yang dipertaruhkan?
Meskipun teknologi internet saat ini tidakmenetapkan batasan tentang jenis-jenis kontenapa saja yang dapat dibagi secara online, ada sejumlah batasan hukum yang terdiri dariberbagaiancamanhukumanterkaitpembagiankontenonline.Hukumaninidapatmengekangkebebasan berekspresi, khususnya ketika orang-orang biasa terkena dampak hukum yangsebenarnyadibuatuntukmengaturduniabisnissebelumzamaninternet.
30 Pengantar Tata Kelola Internet
31Pengantar Tata Kelola Internet
32 Pengantar Tata Kelola Internet
Undang-undang hak cipta misalnya sangat penting dalam konteks ini. Terdapat berbagaicontoh yang menunjukkan bagaimana para pengguna internet dituntut secara perdatamaupunpidanakarenaberbagiinformasiyangmelanggarhakcipta,sertaparapemainbesaryangberkepentingandenganhakciptatelahmembuatkesepakatandenganoperatorjaringanatauperusahaanbesaryangbermaindilapisanaplikasisepertiYouTubeuntukmenegakkanaturanmengenaihakcipta.
Karena undang-undang hak cipta melindungi banyak sekali informasi yang dibagi secaraonline, dan karena perlindungan kebebasan berekspresi (free expresion safeguard) yangterdapat dalam undang-undang hak cipta sangat tidak jelas (tidak definitif), sering terjadipenyalahgunaan undang-undang hak cipta online yang dapat dan seringkalimenyebabkanpenyensoran atau pengekangan kebebasan berekspresi. Walaupun demikian, pemerintahberbagainegaradi seluruhdunia terusdilobiuntukmemperkuatundang-undanghakciptamereka, sertaagarmemperkerashukumanbagiparapelanggardan jugaagarmemberikanmekanismepenegakanyanglebihlengkapbagiparapemeganghakcipta.
Undang-undangpemfitnahandanpencemarannamabaikjugaberlakuuntukinformasiyangdibagi secara online. Internet menjadikan undang-undang yang sudah rumit ini menjadisemakin rumit, karena terkadang (misalnya di Twitter), percakapan antara sejumlah orangyangmerasabahwamerekasedangbicarasecarapribadisebenarnyaterjadidiruangpublik.Hal ini pula yang terjadi pada undang-undang kesusilaan dan penyebaran kebencian (hatespeechlaw).
Walaupunkasus-kasusmenyangkuthakciptadanpemfitnahanbiasanyadiangkatolehindividumaupun perusahaan, pemerintah juga dapat menuntut dan menghukum individu karenakontenyangmerekabagisecaraonline.Pemerintahberbagainegaramengincarorang-orangyangmempostingkontenyangmelanggarhukum,yangseringkalidisebabkanpenyalahgunaankomputer dan mengakibatkan hukuman yang lebih keras pada ujaran kebencian di ranahonlinedibandingkandenganjikahalitudilakukandidunianyata.Dibanyaktempat,banyakorangyangmempostingkontenyangmengancamstatusquomenjadisasaranpemerintahdandiperlakukansebagaipembangkangpolitikyangberbahaya.
Bukanhanyapemerintahyangmembuatundang-undangonline.OperatorjaringansepertiISPdanoperatorwebsitesepertiGoogledanFacebookjugamemintapenggunauntukmematuhisyarat dan ketentuan yang panjang sebelum pengguna dapat mulai mengakses layananmerekadanberbagi konten.Orang-orangyangdipandangmelanggar syaratdanketentuandapat diputus dari akses layanan mereka di masa mendatang.
33Pengantar Tata Kelola Internet
Bab sebelumnya memperkenalkan kita pada para pemain yang memiliki kekuatan untukmembentuk internet dan apa saja yang dipertaruhkan dimasamendatang. Para operatorjaringandapatmenyensordanmemonitorkontendi lapisanfisik.Di lapisankode, IETFdanICANN menetapkan standar-standar dan memelihara fungsi-fungsi kunci internet. Lapisanaplikasimerupakantempatberoperasinyapemain-pemainbesardibidangteknologisepertiGoogledanFacebook,yangdengandominasipasarnyaberusahamenjadikanlayananmerekasemacam“alun-alun”(“townsquare”)abaddigital.Dilapisankonten,parapenggunasendirisebenarnyamemilikikekuatanuntukmembentukinternet.Kekuataninijugadisertaidenganberbagaibahayabaru.
Pemerintahberbagainegaradisetiapliniselamaduapuluhtahunterakhirtelahmengembangkancara-carauntukmempengaruhidanmengendalikanperilakuberbagaipemangkukepentinganini.Operatorjaringandanpenyedialayananlapisanaplikasiterlibatdalampenyensorandanpengawasanpelangganmerekaatasnamapemerintahberbagainegara,dariAmerikaSerikatkeCinadandariRusiakeBrazil.Seringkalikegiataniniterjaditanpadidukungolehkerangkahukumapapun.Selainitu,undang-undnagbaruyangdiberlakukanyangmengincarperilakupenggunaseringkalimemanfaatkankonsephukumsepertipenyalahgunaankomputeruntukmenjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap ucapan yang dilakukan secara onlinedibandingkandenganucapandidunianyata.
Di tengah upaya penjinakan internet oleh berbagai negara ini,muncullah debat di tingkatinternasionaltentangtatakelolainternetglobal.Meskipunpemerintahberbagainegaramasihmemegangkuncisebagianbesarpeluangdantantanganterkaithakasasimanusiadiinternet,pentinguntukmemahamikonturdialoginternasionalini,mengingatdalambeberapatahunkedepan,dialoginiakanmenjadiamatpentingbagihakasasimanusia.
tAtA kelolA internet
34 Pengantar Tata Kelola Internet
Mungkinkah menciptakan tata kelola internet global?
Parapeloporinternetmenyatakanbahwainternetadalahtempatyangmenentangperaturan,karenajaringannyabersifatglobal.Merekajugamengatakanbahwatakpedulihukumapapunyangditerapkansuatunegara,parapenggunainternetakanselalumenemukancelahuntukmengatasinya. Sejak saat itu, banyak negara yang memberlakukan berbagai hukum yangditujukanuntukmengaturoperatorjaringandilapisanfisik;programmer,websitedanpenyedialayanandilapisanaplikasi;sertaparapenggunadilapisankonten.Namunsetidaknyahalinidilakukandimanaparapenggunamasihmemilikiinsentifyangcukupdanpengetahuanteknisuntukberbagiinformasiyangdilarangolehnegara(apakahremajayangberbagikopianfilmHollywoodterbaruyangmelanggarhakcipta,pedofilyangberbagigambarilegalpelecehanseksualterhadapanak,maupunwarganegaradisuatunegarayangdikendalikanrezimrepresifyangberbagiinformasitentangpemerintahmereka),visiparapeloporinternetsecaraumummasihtetapbertahan.Hinggasaatini,masihbelumadasatupunpihakyangmengendalikantotalinternetsecarakeseluruhan.
Seiringmeningkatnya pengaruh internet pada berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia,timbultekananuntukmencaricarauntukmenghadapitantangan-tantanganglobalyangharusdihadapi peraturan suatu negara (lihat kotak di halaman sebelumnya). Organisasi denganmandatsebanyakUNESCOdanG9mulaiberpikirtentanginternetdancaramembentuknya.Dalam dekade yang lalu terdapat semakin banyak tuntutan khususnya dari negara-negaraberkembang untuk dibentuknya suatu mekanisme tata kelola internet global yang mampu menciptakannormakebijakanpublik.Parapenentang ide tersebutberargumenbahwa jikahal itu dilakukan,maka kebebasanberekspresi dan standar terkait privasi akanditurunkandemimemuaskannegara-negaraotoriter.Parapendukungnyadisisilainberharappengaturanitudapatmembuatinternetdapatdinikmatidenganlebihmeratadiseluruhdunia.TuntutanduniainternasionaluntukperubahansemakinmenguatsetelahterbongkarnyakabarbahwaAmerikaSerikatyangmerupakanbasisbanyakpemainbesardilapisanaplikasi,yangcukupmendominasiterhadapICANN,ternyatatelahmenggunakaninternetsebagaijaringanintelijenpribadi mereka.
Hal di atasmerupakan salah satu yang dibahas dalam dua pertemuan tingkat dunia yangdisponsori PBB pada tahun 2003 dan 2005. Dua Pertemuan Puncak tentang Masyarakatinformasi(WorldSummitontheInformationSociety,yaituWSIS2003danWSIS2005,yangdikenal juga sebagai proses WSIS) menghasilkan dibentuknya Forum Tata Kelola Internet(InternetGovernanceForum/IGF),yaitusuatukelompokyangbertemurutinsetiaptahunnyasejak 2006. Forum inimengundang para pemangku kepentingan internet, yaitu pengguna,operator jaringan, pejabat pemerintah, perusahaan teknologi, dan lain-lain, untuk dudukbersama. Karena mandat IGF akan berakhir pada 2015, banyak negara mengadaptasipengelompokandiplomatis(diplomaticgrouping)danmembentukkelompok-kelompokbaruuntukmencobamempengaruhiarahdebatdimasadepan,sertamencobauntukmenyajikanproposal perjanjian tata kelola internet pada tingkatmultilateral dan juga di InternationalTelecommunicationsUnion(ITU)pada2012.Terbongkarnyatentangbanyaknyapengawasanelektronik yang dilakukan oleh lembaga intelijen Amerika Serikat dan sekutunya semakinmenunjukkanurgensidebattatakelolainternet.
Debattatakelolainternetkiniberadadititikkritis,dansejumlahpertemuanterkaityangakandiselenggarakan selama beberapa tahun ke depan juga dapatmenghasilkan dampak yangmenentukanselamabeberapapuluhtahunkedepan.Karena itulah, jikaparapembelahakasasimanusia bersedia untuk berpartisipasi sekarang,mereka berkesempatan untuk turutmengamankanmasadepanpositifumatmanusiadalamduniadigital.
35Pengantar Tata Kelola Internet
Masa depan tersebut akan lebih cerah jika tata kelola internet patuh pada dua prinsip.Prinsip pertama adalah bersifat multi pemangku kepentingan (multistakeholderisme).Istilahinimemanganeh,namunalasannyaadalahkarenadalamtatakelola internet,bukanhanya pemerintah dan perusahaan saja yang memiliki kepentingan. Masyarakat sipil jugaharus memainkan peranan yang sama aktifnya dan membantu membuat agenda denganberpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan diskusi. Konsep ini telahmuncul sejak awalsejarahinternet,yaituketikaIETFmembukapintunyabagisiapapunyanginginberpartisipasidalam proses penetapan standar.
Walaupun multistakeholderisme telah didefinisikan dengan baik dalam tata kelola teknisinternet,maknanyadalamtataranpraktisketikamenegosiasikanregulasiberbasiskebijakan,khususnya untukmemastikan partisipasimasyarakat sipil yang plural dan bermakna, sertamemutuskanseberapabesarkekuatanyangbolehdipegangbisnis,masihsangattidakjelas.Tidak adamodel tunggal untukmultistakeholderisme, atau kesepakatan tentang apa yangdapat diterima sebagai tingkat keterlibatan masyarakat sipil minimal. Namun demikian,multistakeholderisme telah diterima secara luas, dan sejauh ini, setiap kali pemerintahmencoba untuk menyepakati suatu pendekatan tata kelola internet secara tertutup (lihatbagianITUdannegosiasiperdagangandibawahini),parapenggunainternetbereaksidengancukupkerasuntukmenghentikanprosestersebut.
Sebagaimanatelahkitasaksikanpadabagiansebelumnya,internetbergantungpadaprosespenetapanstandardiIETFdanmanajemenruangIPAddressdanDomainNameSystemyangdisediakanolehICANN.Dengandemikian,dapatdikatakanbahwatatakelolateknisinternetcukupstabil.Prinsipkeduayangharusdipatuhiarsitektur tatakelola internet internasionalapapunyangakanmunculadalaharsitekturtersebuttidakbolehmengganggustabilitastatakelola teknis internet.
Agarinternettetapdapatbersifatglobaldanterbuka(yaitudapatberjalandiberbagaijenisinfrastrukturdanmembawaberbagaijenisinformasi),prinsipkeduainiamatpenting.Halinidapatmenjagaapayangdisebutsalahsatuarsitekawal“inter-networking”sebagai“inovasitanpa izin”: fleksibilitasmerk dagang internet, serta sifatnya yang terbuka seihngga dapatbermanfaat bagi hak asasi manusia potensi untuk melampaui penyensoran pemerintah,misalnya),sertayangmenyebabkancepatnyainternetdiadopsidiseluruhdunia.
Selanjutnyabagianiniakanmenjelaskanberbagaiforumyangmembahaspembuatankebijakaninternet.
Jika para pembela hak asasi manusia bersedia untuk berpartisipasi sekarang,
mereka berkesempatan untuk turut mengamankan masa depan positif umat
manusia dalam dunia digital.
36 Pengantar Tata Kelola Internet
TATA KELOLA DI TINGKAT NEGARA
Pemerintah di seluruh dunia masih amat menentukan peluang dan tantangan hak asasimanusiadiranahinternet.Sejakawal1990-an,pemerintahberbagainegaratelahmembuatundang-undang baru dan mengadaptasi undang-undang lama untuk meregulasi kegiatan internet. Banyak undang-undang ini berfokus pada intermediari internet seperti ISP, sertaliabilitashukummerekaterhadapinformasiyangberjalanmelaluijaringanmereka.Kebanyakanpemerintahmendorongintermediariuntukmemblokirberbagaijeniskonten.Cinamisalnyamenjalankanoperasipenyensoranyangkompleks.Terdapatnegara-negara(sepertiBelandadanChile)yangtelahmembuatundang-undnagyangpositifyangditujukanuntukmelindungidesainfundamentaljaringanmelaluiundang-undangnetneutrality.
Undang-undangkejahatankomputeryangditujukanuntukparapenggunaindividusemakindiperkuatdizamaninternetini.Negara-negaradengankendalimediayangkuatatauundang-undangkesusilaanpublik (decency law) telahmencobauntukmemperluasundang-undangtersebut untuk menjangkau website berita, penyedia media sosial dan bahkan penggunamedia sosial.Upayamerekakadang jugaberhasil.Undang-undangyangmelindungiprivasimasyarakatdanmemperkuatperlindungandatapribadijugaberdampakpadaregulasikegiataninternet,sebagaimanaundang-undanghakcipta.
PERUSAHAAN
Dominasipemainsektorbisnisdisetiaplapisaninternet,khususnyadilapisanfisikdanaplikasi,membuatperilakusejumlahkecilperusahaansemakinsignifikandalammembentuklanskapinternet.
Selain mematuhi undang-undang yang ditetapkan negara, perusahaan yang aktif di ranahinternetjugamenjawabtekanandaripemerintahdinegaratempatmerekaberoperasidenganmenjalankan berbagai swa-regulasi. Semakin cepatnya perubahan teknologi jaringan danaplikasiinternetberartibahwaswa-regulasiolehindustrisemakinseringdipandangsebagaipilihanyangdisukaibanyaknegarayangberusahakerasmengaturperilakumasyarkatdiranahonline.Kecenderungan inimengakibatkansuaramasyarakatsipil seringkalidibungkamolehhubunganyangterlalumesraantarapembuatundang-undangdanperusahaanini.
Perusahaan khususnya yang berada di lapisan aplikasi, seperti Google dan Facebook, jugatelah menjawab tekanan dari para pengguna mereka untuk bertindak dengan cara yangmenghargai hak asasi manusia, misalnya dengan menerbitkan laporan transparansi yangmenjabarkan bagaimanamereka telahmenjawab permintaan pemerintah berbagai negarauntuk memberikan informasi pengguna, serta dengan bergabung dengan Global NetworkInitiative.
PENGGUNA DAN MASYARAKAT SIPIL DIGITAL
Karenakepuasanpenggunadankesediaanpenggunauntukmenyerahkan informasipribadiamat penting bagi model bisnis pemain raksasa di lapisan aplikasi seperti Google (yangmottonya adalah “Don’t be evil” [jangan jadi jahat] sengaja dibuat untuk menciptakankepercayaanpengguna),pentingbagimerekaagardapatdipandangsebagaiorganisasiyangberorientasipadapenggunanyayangbertindakdengancara-carayangmendukunghakasasimanusia.Dengandemikian,parapenggunasebenarnyamemilikikekuatanlebihbesaruntukmempengaruhiperilakuperusahaan-perusahaaninidibandingkankonsumenbarangdanjasadariperusahaanyangberoperasisecarahampirmonopolistikdisektor-sektoryanglain.
37Pengantar Tata Kelola Internet
Selain itu, kekuatan internet sebagai alat organisasional berarti kampanye untukmempromosikan hak asasi manusia di internet telah mendapat manfaat dari tingginyapartisipasidariparapengguna internet. Selamabeberapa tahun terakhir, kampanyeprotesonlinemassal telahturutmengangkatsejumlah isutatakelola internet.PadabulanJanuari2012,suatukampanye“blakckout”onlineolehWikipediayangdidukungolehsekitar115.000websitelainnya,bersamadenganpetisionlinedan10jutapanggilanteleponyangditujukanpadaparapembuatundnag-undang,berhasilmembatalkandiberlakukannyaundang-undanghak cipta online yang kontroversial di Amerika Serikat. Protes serupa juga telah berhasilmendorongparlemenEropamenolakACTA(lihatdibawahini)segerasetelahnyapadabulanAgustus2012.Setelahprotesblackoutwebsitebesar-besaran lainnya,pemerintahMalaysiasepakatuntukmeninjaukembaliundang-undangyangmengancamekspresionline.
Kelompokmasyarakatsipilyangbekerjadiisuterkaitinternetdankomputertelahadasejakpertengahan tahun 1980-an. Beberapa diantaranya, seperti Germany’s Chaos ComputerClub,munculdarikomunitasprogammerinternet,danmasihmelakukankerjamerekadalamisuterkaitteknologidanaktivisme.ElectronicFrontierFoundation,yangdidirikanolehparapelopor internet pada 1990-an, secara khuus bekerja untuk melindungi kebebasan sipilonline.Organisasiinibekerjamenanganiberbagaikasushukumsertamenjalankanberbagaiadvokasitradisional.Jumlahkelompokkebebasansipildigitaldiseluruhduniasaatinitumbuhdenganpesat.NGO-NGOHAMinternasionalbesarjugaperlahanmulaimemperhatikanisu-isukebebasan sipil digital.
TATA KELOLA INTERNET
Berikutadalahduaorganisasiyangmengembantanggungjawabbesaratastatakelolateknisinternet.
IETF
The InternetEngineeringTaskforce (IETF)adalahsuatuperkumpulanparaahli teknis tanpasuatustrukturkeanggotaanformaldanterbukabagisiapapunyanginginberpartisipasi.IETFmengembangkan, mendefinisikan dan menstandarisasi protokol-protokol komunikasi yangmenggerakkan internet di lapisan kode. IETF beroperasi melalui kelompok-kelompok kerjaspesialisyangmenggunakansistemproposaltertulisyangdisebutsebagai“PermintaanuntukKomentar”(RequestforComment),danmengambilkeputusanmelaluikonsensus.
IETF melakukan sebagian besar kerjanya melalui email list, dan juga dengan melakukanpertemuantigakalidalamsetahun.MeskipunIETFadalahbadanyangmenetapkanstandarteknis, IETFmengambilkeputusanyangberdampakpadahakasasimanusiaparapengguna
Para pengguna sebenarnya memiliki kekuatan lebih besar untuk mempengaruhi perilaku perusahaan-perusahaan ini dibandingkan
konsumen barang dan jasa dari perusahaan yang beroperasi secara hampir monopolistik
di sektor-sektor yang lain.
38 Pengantar Tata Kelola Internet
internet.Misalnya,padapertemuanpertamanyasetelahterbongkarnyatindakanmata-mataelektronik yang dilakukan Badan Keamanan Amerika (National Security Agency/NSA), IETFmembahastentangbagaimanamembuatenkripsimenjadibagiandaristandarweb-browsingyangbaru.Tindakan inidapatmemberikanperlindunganprivasiekstrabagiparapenggunaweb.
RelawanyangbekerjadenganIETFtidakdibayar,walaupunpadapraktiknya,banyakrelawansebenarnya didanai oleh organisasimereka untuk berpartisipasi, sepertioperator jaringan,bisnis website besar, perusahaan keamanan serta universitas. Rumah resmi IETF adalahInternetSociety(ISOC)yangdidirikanuntuktujuantersebutpada1992.
ICANN
TheInternetCorporationforAssignedNamesandNumbers(ICANN)mengelolapenyematanIPaddressyangmemungkinkankomputer-komputeruntukmenjadibagiandariinternet.ICANNjugamengawasimanajementop leveldomaindan rootnameserveryangmengoperasikanDomain Name System, yangmemetakan nama dalam bahasamanusia menjadi alamat IPnumerik.
ICANNadalahsuatuentitasswastanirlabayangdibentukdinegarabagianCalifornia.ICANNsecaraformalterbentukpada1998ketikaorganisasiinimengambilalihtugasInternetAssignedNumbersAuthority(IANA),yangbekerjaatasdasarkontrakdenganpemerintahAS.Kontrolpemerintah AS terhadap ICANNmemicu sengketa yangmenjadi awal dari prosesWSIS diawal2000-an.SejaksaatituICANNmencobauntukmelakukanreformasidiri,danmembukapeluanglebihbesarbagimasyarakatakarrumputuntukmempengaruhiprosespengambilankeputusannya.SengketadiICANNsebenarnyalebihbersifatsimbolikalih-alihsubstansial,danhalinisebenarnyalebihterkaitdengankekhawatirandaripemerintahbanyaknegaratentangsejauhmanamerekabisamenggunakankebijakanpublikuntukmengendalikaninternet,sertadominasiperusahaanASdilapisaplikasi.
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
PBB memainkan peranan penting dalam membentuk debat tentang tata kelola internetglobal.Misalnya,KomiteMajelisUmumPBBtelahberulangkalimembicarakanisuinternet,termasukpeperanganduniamaya (cyber-warfare)danakses internetsebagaidimensiyangdiperlukanuntukmenjagahakkebebasanberekspresi.ProsesWSISjugadisponsoriolehPBB,yangkemudianmelahirkanInternetGovernanceForum(IGM).TerdapatpulasejumlahbadanPBByangmemainkanperananaktifdalammenentukanmasadepanprosesinibegitumandatIGFberakhirpada2015.Selainitu,beberapalembagaPBBlainnyajugamemainkanperananpentingdalamberbagaiaspeklainterkaitisuini.
Proses WSIS dan WSIS+10
Pertemuan Puncak tentang Masyarakat Informasi (TheWorld Summit on the InformationSociety/WSIS) berlangsung pada 2003di Jenewa, kemudian di Tunis pada 2005. Forum inimerupakan forum multistakeholder yang membahas berbagai isu termasuk tata kelolainternet.InternetGovernanceForum(IGF)dibuatsebagaihasillangsungdariWSIS.Setelahnyatelah berlangsung pula pertemuan-pertemuan lanjutan untuk menilai kemajuan isu yangdidiskusikan di WSIS,yang berlangsung di Jenewa setiap tahun sejak saat itu. Mesir akanmenjadituanrumahpertemuan“HighLevelEvent”pada2014,yaituWSIS+10,dimanatatakelolainternetkemungkinanakanmenjadiisusentralkarenaberakhirnyamandatIGF.
39Pengantar Tata Kelola Internet
IGF
InternetGovernanceForum(IGF)dibentukolehPBBpada2006setelahWorldSummitsontheInformationSociety2003dan2005menunjukkanadanyakebutuhanuntukmengadakanforummultistakeholderuntukmembahasisu-isutatakelolainternet.IGFmenjadituanrumahpertemuantahunanyangdihadiripemerintah,industridanmasyarakatsipilyangmembahasberbagaihaltentangkesenjangandigital(digitaldivide)dancybersecurityhinggapelanggaranhak cipta yang dimungkinkan internet dan perlindungan anak di ranah online. Forum initelah menumbuhkan berbagai “koalisi dinamis”, yaitu kelompok-kelompok informal yangbekerjasamasepanjang tahun,untukmembahas isu sepertigender,kebebasanberekspresidananakmuda,karenasemuaisutersebutterkaitdenganinternet.IGFregionaldannasionaljuga telah dibentuk; kedua versi IGF ini membahas berbagai isu lokal dan saling bertukarinformasimengenaihasilpembahasanmereka.
Meskipun banyak yang memandangnya sebelah mata dan menyebutnya hanya panggungpidato tanpa kekuatan riil, IGF adalah contoh terbaik sejauh ini tentang sepertiapa forumkebijakanmultistakeholder.Selain itukebijakannyayangterbukabagimasyarakatsipilyangingin berpartisipasi membuatnyamenjadi forum yang berguna bagi para aktivis hak asasimanusia.
UNHRC
DewanHakAsasiManusiaPBB(UnitedNationsHumanRightsCouncil/UNHRC)menetapkanpada2012bahwa“Hakorangdidunianyata/ranahofflinejugaharusdilindungidiranahonline”.KeputusantersebutdidorongsalahsatunyaolehPelaporKhusus(SpecialRapporteur)dibidanghak atas kebebasan berekspresi serta laporannya tentang kebebasan berekspresi online.PelaporKhususPBB ini juga telahmembuat laporanyangmenyatakanbahwapengawasansecaraonlinemengekangkebebasanberekspresi.PelaporKhususUNHRCuntukhakberkumpulsecaradamaidankebebasanberserikat,danuntukbentukrasismekontemporer,mulaipulamembahasisu-isuinternet.Paraaktivistatakelolainternetjugamulaimenyerahkanlaporanmerekayangmemantauisuhak-hakonlineselamaprosesPengkajianPeriodikUniversal,yangmengevaluasi kepatuhan negara-negara anggota PBB terhadap undang-undang hak asasimanusia internasional.
CSTD
Komisi IlmuPengetahuandanTeknologi untukPembangunan (Commissionon ScienceandTechnology forDevelopment/CSTD)adalahsuatukelompokpenasihatPBByangditugaskanmembuatrekomendasitentangtatakelolainternetdankelanjutanprosesWSISbegitumandatIGFberakhirpada2015.CSTDdijadwalkanharusmenyerahkanlaporanterkaitisu-isutersebutpada2014.
UNESCO
Salah satu tugas Organisasi PBB untuk Pendidikan, ilmu Pengetahuan dan Budaya (UnitedNations Educational, Scientific andCulturalOrganisation/UNESCO) adalahmempromosikanakses kepada informasi dan kebebasan berekspresi di internet. UNESCO akanmembantumenentukanmasadepanIGF(setelahmandatIGFberakhirpada2015)melaluiWSIS+10pada2014,dimanaUNESCOmenjadisalahsatupenyelenggarautamanya(co-host).
40 Pengantar Tata Kelola Internet
ITU
SerikattelekomunikasiInternasional(TheInternationalTelecommunicationUnion/ITU)adalahlembagakhususPBByangmempromosikankerjasamainternasionaldalambidangpenggunaankomunikasi radio dan satelit, serta berusahamemperbaiki infrastruktur telekomunikasi dinegara-negaraberkembang.ITUberanggotakan193negara,serta700anggotasektoral,yangmembayarbiayakeanggotaantahunanagarbisaberpartisipasi.ITUadalahkekuatanutamadibalikprosesWSISdansaatinimenjadisalahsatufasilitatorprosespengkajianWSIS+10.
WIPO
OrganisasiHakKekayaanIntelektualDunia(World IntellectualPropertyOrganisation/WIPO)adalahsalahsatulembagaspesialisPBByangditugasimendorongpembangunanekonomidantransfer teknologidenganmempromosikankegiatankreatif.WIPOadalahpusatperjanjian-perjanjianterkaitHAKI,danWIPOtelahmenyetujuidua“PerjanjianInternet”padapertengahan1990-anyangbertujuanmemperkuathakciptauntukabaddigital.
WIPOmenghadapi tekananuntukmelakukanreformasipada tahun2000-andanmengakuikompleksnyaperananundang-undangHAKIdalamisupembangunan.Hasilnya,banyakprosesnegosiasi perjanjianmenjadi lebih terbukadibandingkan sebelumnya, danmasyarakat sipiljugadapatmelakukanpemantauandanpartisipasi.WIPObaru-baru inimenyepakati suatuperjanjian landmark yangmemberikan pengecualian atas undang-undangHAKI bagi orangdenganketerbatasanpenglihatansehinggamerekadapatsalingberbagibahanbacaantanpadibatasi.WIPOsaatinijugasedangmenegosiasikanperjanjianuntukmembentuksuatujenishakbarubagibroadcasterdanwebcaster yangdapatmembatasihakoranguntukberbagikontensecaraonline.
Pada 2012, ITU berusaha memperbarui perjanjian telekomunikasi yang telah
disepakati pada 1988, yang mendorong kebijakan yang dapat berdampak negatif
pada penggunaan internet. Kelompok masyarakat sipil mengkritik proses tertutup
selama proses negosiasi perjanjian ini dan meminta dilakukannya pendekatan multistakeholder. Delegasi dari banyak
negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan India menolak menandatangani perjanjian
yang telah direvisi tersebut.
41Pengantar Tata Kelola Internet
Multi-stAkeholder,APA dAn MengAPA
1. Multi-Stakeholder dan Kerangkanya
Salahsatutitikbermulanyaadalahketikapadatahun1995,KomisiTataKelolaGlobal(TheCommissiononGlobalGovernance)mengeluarkansebuahlaporanberjudul“OurGlobalNeighborhood”.Dalamlaporantersebut,komisiyangdidirikanpadatahun1992dandidukungsepenuhnyaolehSekjenPBBkala itu, Boutros Boutros-Ghali, membuat definisi standar tentang apa yang disebut dengan tatakelola (yang berlaku) global. Dikatakan bahwa, “Tata kelola adalah hasil dari berbagai cara (yangdilakukan)individu,lembaga,publikdanswastadalammengelolakepentinganbersamamereka.Haliniadalahprosesyangberkelanjutandimanakonflikkepentinganataupeminatanyangberagamdapatdiakomodirdan(selanjutnyaaksikerjasamadilakukan.Tatakelolainitermasukuntuklembagaformaldanrezim(pemerintah)tertentuyangdiberdayakan(dandidorong)untuktaataturandankesepakataninformal,baikorangataupuninstitusiyangterlibattelahmenyepakatiataumenganggaphaltersebutadalah(demi)kepentinganmereka”.
Definisidiatas,sejatinyamenghendaki2(dua)elemenpokokuntukmemberikanlegitimasiatassebuahmekanismetatakelola,yaitu:
1. Adanyakehendakataupundukunganolehpublikatauasosiasiswastadalamsebuahkerangkakerjayangluas,dimanamerekaturutberkiprahdidalamnya
2. Adanyaprosesnegosiasidankesetaraanperansertakewenangandiantaraparapelakuataupunperumus tata kelola
Memang dalam sistemmasyarakat, otoritas dan pengaturan secara umumdatangnya dari negara.Tetapikewenanganinidapatdanbolehdialihkanataudibagikepadapihaklain.Jikamengacupadasiapapihakyangmenyusun,mengawasidanmenegakkanaturanataupunstandar,makaakandidapatkan4(empat)bentuksistemtatakelola (governance)yangberlakusaat ini .Ke-4sistemtersebutadalah:a).regulasitradisional(traditionalregulation),b).ko-regulasi(co-regulation),c).swa-regulasiindustri(industryself-regulation)dand).regulasiolehpemangkukepentinganmajemuk(multi-stakeholder).
Yangdimaksuddengan“regulasi tradisional”adalah regulasi yangdikembangkan,diundangkandandiberlakukanolehpemerintahditingkatnasional,baiksendiriataupunbekerjasamadenganpemerintahlain. Adapun bentuk kedua regulasi yang disebut dengan “ko-regulasi” adalah pelibatan bersamapemerintahdengansektorswastadalamsejumlahprosesregulasi,dimanapelakupasarmendapatkanpendelegasiantugasuntukmembangunstandarddanmenerapkansanksiatasterhadapsektorpublikyang tidak tunduk pada standar (atau aturan) yang telah ditetapkan. Kemudian bentuk ketiga dariregulasi, yaitu“swa regulasi industri”,adalahketikasektor swasta secaramandirimengembangkanstandarteknisdanpraktisyangterbaik.Hal iniberlakuumumdalampengembanganstandardalaminovasiteknis.Hal inimembentukaksipenegakankebijakandimanapelakuindustrisecarabersama
42 Pengantar Tata Kelola Internet
sepakat untuk mengatur dirinya sendiri. Dan tidak seperti pada regulasi tradisional, sistem iniberbasiskanpadastandaryangsecarasukareladibangundandijalankan.
Adapun variasi sistem tata kelola regulasi yang ke-4, yaitu “pemangku kepentingan majemuk”(multi-stakeholder),yangrelatifbaru.Sisteminimendorongadanyapelibatanyangdarisejumlahpemangku kepentingan yang beragam untuk menegosiasikan dan membangun kerangka kerjaregulasitertentu.Sistemmulti-stakeholderinidapatberbentuksesuatuyangsederhana.Misalnyasebuahkodeetikatauperilakuyangdisusunolehorganisasiadvokasiyangmenanganiisutertentu,kemudiandisampaikankepadaperusahaan(korporat)ataustakeholderlainnyauntukdiadopsi.Punmulti-stakeholderinibisajugasesuatuyanglebihkompleks,semisaldalambentuksebuahupayabesardariberbagaipenjuruduniauntukmengembangkandanmenyepakatisebuahstandarumumberdasarkan kepentingan bersama. Ketahanan dalam kemitraan yang bersifatmulti-stakeholderini adalah dengan cara: a).menghargai kompetensi dan kulturmasing-masingmitra (partner) /pemangkukepentingan(stakeholder),b).adanyapendefinisianperanyangtransparandandapatdiandalkandarisetiapstakeholder,c).kapabilitas(kemampuan)dariparastakeholderuntukturutsertadalamprosesdialog,dand).keterbukaandiantarasesamastakeholder.
2. Multi-stakeholder dan Kelayakannya
Kelayakanatasinisiatifmulti-stakeholderiniditopangatas3(tiga)halyangsalingterkait,yaitua).legitimasistakeholder,b).partisipasidialog,danc).efektifitasdanefisiensiproses. Legitimasistakeholder,adalahtentangtingkatpenerimaansuatuideataugagasanolehsejumlahstakeholderyangberagam,baikyangterlibatlangsungdalamprosesdialogataupuntidak.Legitimasijugadipengaruhipadaprosespelibatanparapemangkukepentingandalamdialogyangbermakna,sehingga tumbuh rasamemiliki dan kemungkinanmendapatkanmanfaat dari inisiatif tersebut.Hal ini membutuhkan transparansi yang sungguh-sungguh, bersamaan dengan implementasisemangatketerbukaandansalingmenghargai.Benihinisiatifmulti-stakeholderyangmulaitumbuhakanrentanterancamapabilaparapemangkukepentinganyangterkaittidaksecaraberkaladantransparanmemeriksapersepsidanekspektasi(harapan)dariinisiatiftersebut.
Dalam sistemmulti-stakeholder,melakukan identifikasi pihakmana yang relevan atau signifikanuntukdilibatkandanberpartisipasisecarainklusifdalamproses,adalahhalyangpenting.Walaupunbenarbahwapartisipasiadalahpondasidaridemokrasi,partisipasitersebutternyatadimungkinkanuntukdibatasi.Initentusajaakanterkaitpadaefektifitasdanefisiensiproses.
Untuk melakukan identifikasi, maka diagram ini dapat digunakan untuk membantu melakukanpemetaan:
43Pengantar Tata Kelola Internet
Padasumbuhorizontal(mendatar),adalahtentangseberapaberpengaruhposisidan/atauperansuatustakeholderdalammempengaruhisebuahinisiatif(danprosesdialog).Sedangkanpadasumbuvertical(tegak),adalahkebalikannya,yaitutentangseberapaberpengaruhsuatu inisiatif (danprosesdialog)dapatmempengaruhiposisidan/atauperan dari stakeholder tersebut. Artinya, semakin ke atas dan/atau ke kanan posisidarisuatustakeholder,makaakankiansignifikanpihaktersebutuntukdilibatkandanberpartisipasidalamprosesdialogmulti-stakeholder.
Adapundalampartisipasidialog, yangmenjadi tantanganadalahketikahal tersebutbelum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh stakeholder yang terlibat.Memangadatahapan-tahapaninformasiyangharusdilalui,ketikamembangunsebuahpartisipasiyangbersifatdialogmulti-stakeholder.Tahapan(fase)tersebutadalah:
1. FaseInformasi(informationphase).Dalamtahapiniparastakeholderhanyaberbagiinformasi sekedarnya, yang diawali dengan pertanyaan tentang apa yang bisamenjadikepentinganbersama.Kemudianinformasijugaberupatentangdirimerekasendiri,sembarimengantisipasikemungkinanberpartisipasilebihlanjut.
2. FaseKomunikasi(communicationphase).Ditahapinisudahterjadiumpanbalikdariparastakeholder,termasuktentangsuatupersepsitertentuyangdibangunbersama.Meskipunmemangpadatahapini,relevansiumpanbalikuntukmenghasilkanprosespengambilankeputusanyangkonkritmasihbelumajeg.
3. Fase Kerjasama (cooperation phase).Menapak pada tahap ini, sudah tujuan danpembagian tugas yang lebih jelas dengan basis kasus per kasus. Partisipasi yangdijalankanjugaditingkatkanlebihdarisekedarberbagiinformasidanmendapatkanumpanbalik. Partisipasi di tahap ini sudahdalam rangkapengambilan keputusanbersamaataupunkesepakatankolektif.
4. FaseKemitraan/Aliansi(partnership/alliancephase).Tahapiniakantercapaipadasaatnyananti,ketikakesepahamandankesepakatanformalmaupuninformaltentangtujuan berpartisipasi dan harapan bersama telah dicapai secara berkelanjutan.
44 Pengantar Tata Kelola Internet
Pencapaian tersebut juga telah melampaui kepentingan-kepentingan yang sifatnyaindividual ataupun sektoral. Namun perlu diingat bahwa meskipun memang adanyabentukperjanjian formalpada tahap ini adalahpenting, tetapi hal tersebutbukanlahtuntutanataupunsesuatuyangmenjadikeharusan.Kemitraanyangberkualitasadalahketikaparastakeholderdapatsecaradewasamenjalankandanmereflesikankepentinganbersamaseiringberjalannyawaktu.Menujukekemitraanmulti-stakeholderyangmatangmemangmemerlukanwaktu yang cukupuntuk tumbuh,tidakdapatdengan tergesa-tergesa.
Hal yang tak kalah pentingnya dalam menentukan kelayakan suatu proses multi-stakeholder,selain legitimasidanpartisipasisebagaimanatelahdijelaskandiatas,adalahtentangefektifitasdanefisiensiproses.Efektifitasadalahtentangkapasitas(sumberdaya)yangdigunakanuntukmencapaitujuan.Sedangkanefisiensiadalahkemampuanmencapaitujuandengancepatdenganhasilyangdiharapkan,dengankapasitasyangada.Diagramdibawahinidapatmemberikangambarantentangketerkaitansejumlahhaldalamprosesmulti-stakeholder.
Sumbutegakkiri(merah)mengggambarkanpeningkatankecepatanproses(speed),sedangkankurvamerahmenggambarkanberkurangnyakecepatanketikakualitaspartisipasistakeholdermeningkat.Dengan sedikitnya stakeholder yang berpartisipasi dalam proses,maka tidak perlu lama untukmendapatkankesepahamanataupunkesepakatan.Sepanjangkualitaspartisipasibelummencapaitingkat tertentu (misalnya, karena jumlah yang berpartisipasi belum banyak, stakeholder yangberpartisipasi cenderunghomogen,ataumemilikititikpandangyangrelatifsama),makaprosesakanberjalandengancepat.Dansebaliknya,dengansemakinbanyakdanheterogenstakeholder-nya,sertakianberagamtitikpandangnya,makakecepatanprosestentunyaakanmelambat,tetapitidakakanterhentitotal.
Adapun sumbu tegak kanan (biru) merupakan tingkat legitimasi (legitimacy). Kemudian kurvabirumenunjukkanmeningkatnya legitimasi seiringdengan semakinberkualitaspartisipasi yang
45Pengantar Tata Kelola Internet
terjadi.Harapdiingatbahwalegitimasitidakakanmeningkatsecarasignifikan,jikapenambahanjumlah stakeholdermasih di bawah ambang batas tertentu (misalnya, terkait dengan kualitasdan kuantitas stakeholder). Dan tentu saja, jika sudah mampu mencapai dan/atau melewatiambang batas tertentu tersebut, legitimasi akanmeningkat secara signifikan. Peningkatan iniakanmencapaisatutitiktertentudimanapenambahanstakeholder lebih lanjuttidakakan lagiberpengaruhbanyakpadalegitimasitersebut.
Persimpanganatautitikpotongduakurvadiatas(poin“O”),antarakurvamerah(kecepatan)dankurvabiru(legitimasi),disebutsebagaititik“efisiensioptimal”.Kotakhijaupersegidisekitartitikpotongtersebutdapatdianggapsebagai“zonaefisiensi”.Adapunkotakcoklatpersegiyanglebihbesar,disebutsebagai“zonaefektifitas”,menunjukkanbahwaprosestetapefektif,tetapitidakefisien.Di luar keduakotak ini,dapatdikatakanbahwaprosesberjalantidakefektifdantidakefisien.Harapdiingatbahwatitikefisiensioptimaldanbesarankeduazonayangmelingkupinya,tergantung pada inisiatif dan tujual awal yangmendorong terjadinya proses partisipasimulti-stakeholdertersebut.
3. Multi-Stakeholder dan Tata Kelola Internet
Kemitraanmulti-stakeholdermemilikiperananyangpentingdalammendorongadanyaperubahankebijakan dan implementasinya ke arah yang lebih baik. Tujuan spesifik dari kemitraanmulti-stakeholderdalamtatakelolaIntenetadalah5(limahal)berikutini:
1. MengidentifikasisejumlahisuInternetyangsecaraspesifikberdampakpadaaspeksosialdanekonomi,lantaskemudianmemberikanskalaprioritasuntukmendapatkanperhatian.
2. Melakukan koordinasi sumber daya dan kapabilitas yang beragam dari para stakeholder,sehinggadapatmemperkuatkapasitasuntukmendorongperubahan.
3. Mengurasi danmendistribusikan informasi tentang tantangan perkembangan Internet dansolusinyasertamempromosikankesepahamandiantarastakeholderketingkatselanjutnya.
4. Mengembangkan panduan berdasarkan pengalaman serta mendorong masukantertulis ke dalam proses penyusunan kebijakan ataupun rencana tindakan lanjut untukmengimplementasikanperubahankebijakanatasInternet.
5. Membangunkapasitasmasyarakatdanmediaagarmemilikikesadaran,keyakinan,pengetahuandan kemampuan sehingga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengembangankebijakan.
Untukmencapaitujuandiatas,beberapaprinsippokokyangharusdiperhatikanterkaitdengankontribusiparastakeholderyangberpartisipasi.Misalnya,sumberdayayangdikontribusikanolehstakeholderkepadakemitraanstakeholder,haruslahserelevanmungkindenganintikompetensidanprogramkerjamasing-masing.Logissaja,karenasemakinrelevania,akansemakinterwakilikepentingan stakeholder pada isu yang diperjuangan bersama. Dan pada ujungnya, akanmenjadisalahsatupendorongataskontribusiyangberkelanjutan.Kemudianprinsipberikutnyamenggarisbawahibahwakemitraanyangberhasil,dibangunberdasarkankontribusikompetensidan sumber daya yang saling melengkapi berdasarkan rencana strategis kemitraan multi-stakeholder. Ini berarti apapun kontribusi yang diberikan oleh para stakeholder, ketika dalamranah kemitraan multi-stakeholder, sebaiknya diletakkan dalam visi bersama, tujuan masing-
46 Pengantar Tata Kelola Internet
masing stakeholder serta pembagian peran dan tanggung-jawab yang ajeg. Prinsip berikutnya yangtakkalahpentingadalahmelakukanevaluasisecaratertulisataskontribusiyangtelahdiberikanolehsetiapstakeholder.Haliniuntukmembantuidentifikasikebutuhantambahankontribusiberikutnyadaristakeholder,disesuaikandenganposisidanarahkemitraanmulti-stakeholdertersebut.
Pada sidang 8 September 2000, dokumen “United NationsMillennium Declaration” diadopsi olehMajelisUmumPBB.Salahsatuhalyangdisepakatidalamdeklarasitersebutadalahmemastikanadanyapemanfaatanteknologibaru,khususnyateknologiinformasi dankomunikasi(TIK),yangbertujuanuntukmenopangpembangunandanpengentasan kemiskinan.Danditegaskanpulabahwa tujuan tersebutperlu dibarengi pula dengan pembangunan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sector privat(swasta)danorganisasimasyarakatsipil.JelasdisinisudahadakesepakatanglobaltentangperanpentingTIK(atauInformationandCommunicationTechnology/ICT)dalamaspekpembangunansumberdayamanusiayangharusdilakukansecaramulti-stakeholder.
Kemudianpada12Desember2003,dalamsidang“WorldSummitontheInformationSociety“(WSIS)fasepertamadiJenewa,ditegaskankembalidalamDeklarasiPrinsip-PrinsiptentangMasyarakatInformasi, bahwa peran TIK sangat penting dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunanmasyarakat.Jugasebagaimanatertulisdalamdeklarasitersebut:
“Governments,aswellasprivatesector,civilsocietyandtheUnitedNationsandother internationalorganizationshaveanimportantroleandresponsibilityinthedevelopmentoftheInformationSocietyand,asappropriate,indecision-makingprocesses.Buildingapeople-centeredInformationSocietyisajointeffortwhichrequirescooperationandpartnershipamongallstakeholders.”
Dalamsidangtersebut,jugadisepakatidokumenRencanaAksiyangmenjaditanggung-jawabseluruhnegara di dunia dengan target pencapaian pada 2015. Salah satu targetnya adalah, “to ensure thatmore thanhalf theworld’s inhabitants have access to ICTswithin their reach”.Artinyabahwapada2015ditargetkansetengahdaripendudukdunia,yangberartipadatingkatnasionaladalahsetengahdaripenduduksetiapnegara,harusmemilikiakseskeTIK.Sebagaienablingenvironment,aliaskondisipemungkin,makadalamdokumentersebutjugadimintasecarategaskepadaSekjenPBBuntukmembuatkelompokkerjatatakelolaInternet(WorkingGroupInternetGovernance/WGIG)yangberlandaskanpadaprosesyangterbukadaninklusif.Kelompokkerjaini,dituntutuntukdapatmemberikankepastiantentangadanyamekanismepartisipasiaktifpemerintahsejumlahnegara,sektorswastadanmasyarakatsipil baik dari negara berkembang maupun negara maju, juga dengan pelibatan penuh organisasiinternasional, intergovernmental dan forum-forumyang ada.Dalam konteks global, ini adalah salahsatukalipertama,secararesmidantertulis,semangatmulti-stakeholderdidorongdalamprosestatakelola Internet.
Lanjut pada 18 November 2005, dalam sidangWSIS fase kedua di Tunisia, dalam dokumen “TunisAgenda for the Information Society” secara formal diusulkandandisepakatilah adanya ForumTataKelolaInternet(InternetGovernanceForum/IGF)yangbersifatmulti-stakeholder.Jugadalamsidangtersebut, pembangunan kemitraan denganmengepankan prosesmulti-stakeholder didorong hinggaketingkat regionaldannasional. Jikakembalimengacupada semangatglobal yang telahdisepakati,makamulti-stakeholderdalamtatakelolaInternettersebuttidakbolehlepasdariapayangtelahtertulisdalandokumentersebut,yaitutransparansidandemokratis,denganpelibatanaktifpemerintah,sectorswasta,masyarakatsipildanorganisasiinternasional.
47Pengantar Tata Kelola Internet
Kemudian,IGFsebagaisebuahforum,diberimandatsebagaiberikut:
- Mendiskusikan isu-isu kebijakan publik yang berkaitan dengan elemen-elemen kunci dari tatakelola Internet dalam rangka mendorong keberlanjutan, ketahanan, keamanan, stabilitas danpembangunanInternet;
- Memfasilitasiwacana antar beragam lembaga (organisasi / institusi) yang berhubungan dengankebijakanpublikinternasionalsecaralintassektoralmengenaiInternetdanmendiskusikanisu-isuyangtidaktermasukdalamruanglingkupdaribadanyangada;
- Menjembataniorganisasiantarpemerintahyangsesuaidanlembagalainnyamengenaihal-halyangberadadilingkupnyamereka;
- Memfasilitasi pertukaran informasi danpengalaman terbaik, dandalamhal inimemberdayakansepenuhnyakeahliandarikomunitasakademik,ilmiahdanteknis;
- Menyarankan semua pemangku kepentingan dalam mengusulkan cara dan sarana untukmempercepatketersediaandanketerjangkauanInternetdinegaraberkembang;
- MemperkuatdanmeningkatkanketerlibatanparapemangkukepentingandalammekanismetatakelolaInternetyangadadan/ataumasadepan,terutamamerekayangberasaldarinegara-negaraberkembang;
- Mengidentifikasiisu-isuyangmuncul,kemudianmenjadikannyaperhatianbagilembaga-lembagaterkaitdanmasyarakatumum,danjikamemungkinkan,membuatrekomendasi;
- MelibatkandiridalampembangunankapasitatatakelolaInternetdinegaraberkembang,denganmengacupadasumber-sumberlokalpengetahuandankeahlian;
- Mempromosikandanmenilai,secaraberkelanjutan,perwujudanprinsip-prinsipWSISdalamprosestatakelolaInternet;
- Mendiskusikan,antaralain,isu-isuyangberkaitandengansumberdayakritisInternet;- Membantu menemukan solusi atas masalah-masalah yang timbul dari penggunaan dan
penyalahgunaanInternet,denganperhatiankhususbagipenggunasehari-hari;- Memublikasikan(catatan)atasprosesyangterjadi.
Tampak jelas berdasarkan mandat yang diberikan, IGF memang tidak dirancang untuk memilikikewenanganmembuatkeputusanyanglangsungdan/ataumengikat.Dari IGFI(pertama)diAthena– Yunani hingga IGF IX di Istanbul – Turkey, walau tidak dilengkapi dengan kewenangan tersebut,keberadaannya terus diperkuat dalam kesepakatan global. Salah satunya adalah pada 20 Desember 2013, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tentang“InformationandCommunicationsTechnologiesforDevelopment”yangsalahsatubutirpentingnyaadalah mengakui pentingnya IGF dan mandate yang dijalankannya, sebagai sebuah forum dialogmulti-stakeholder.DemikianpuladalamsidangdiUNESCOdiParis,27Februari2013 tentangWSIS+10Review,padadokumenFinalStatementdinyatakanbahwaprosesmulti-stakeholdermemainkanperanyangpentingdalampembangunankebijakandalamseluruhpokokbahasanyangterkaittentangpengetahuandanmasyarakatinformasi.JugaditegaskantentangpentingnyaIGFdandukunganataskeberadaanforummulti-stakeholdertersebut.
4. Simpulan
Sejatinya,tatakelolaInternettidaksajamulti-stakeholder(beragamaktor/who),tetapijugamulti-disciplinary(beragamisu/what)jugamulti-leveled(beragamkerangkakerja/where).GambarkubusdibawahinidapatmenggambarkanbetapadinamisnyadialogtatakelolaInternettersebut.
48 Pengantar Tata Kelola Internet
Mandat tata kelola Internet yangdiembandandijalankanoleh IGF, jikamerujukpadapaparan awaltulisanini,adalahmodeltatakelolaregulasiyangke-4,yaitu“pemangkukepentinganmajemuk”(multi-stakeholder). Maka karena mengadopsi sebuah sistem yang relatif baru, tentu saja tantangan yangdihadapiolehIGFinimenjadilebihhangatterasa.Semisalsajaketikatantangantersebutdipetakanpulapadakonsep“kelayakan”yangterdiriatas3halsebagaimanatelahdijelaskandibagianawaltulisanini:legitimasistakeholder,partisipasidialog,sertaefektifitasdanefisiensiproses.
Untuk kelayakan legitimasi stakeholder, tentu saja tidak akan mudah menentukan siapa mewakilistakeholder apa untuk dapat turut terlibat dalamproses dialog. Karena jikamengacupada kerangkaberpikiryangada,makatentusajaharusadaskalaprioritasdalammenentukanpihak-pihakyangterlibat.Pihakmanayangmemilikiperansignifikanuntukdilibatkandanmanayangbelumdapatdiprioritaskan,adalahsuatudinamikatersendiri.SalahsatupenyebabnyatentusajakarenatatakelolaInternetadalahmulti-disciplinary. Ada beragam isu yang prioritasnya dapat menjadi perdebatan tersendiri, karenakeragamansudutpandangdariberbagaipihakyangmenggelutiisunyamasing-masing.Padahaldenganmemilihdanmengacupadasejumlahisutertentu,setidaknyacenderunglebihmudahuntukmemetakansiapayangakandilibatkandanmemiliki legitimasidalamprosesdialog.Yangkemudianmemangperludigarisbawahi adalah multi-stakeholder bukan tentang seberapa banyak pihak yang terlibat, tetapiseberapaproporsionalketerwakilanstakeholder-nyadanseberapaesensialpihaktersebutdiharapkandapat berperan.
Kemudianuntukhalkelayakanpartisipasidialog,perludipastikanbahwamekanismeyangdisusundapatsecara bertahapmendorong dialog dari tingkatmula di Fase Informasi hingga ketingkat selanjutnyahinggapadaFaseKemitraan.Lagi,lebihmudahmengatakandaripadamelakukannya.Ketikasebuahisukemudiandibahasolehmulti-stakeholderdenganberagamperspektif,latarbelakangdankepentingan,tentu mendapatkan satu kesepakatan atau konsensus adalah hal yang berliku dan membutuhkankesabaran ekstra. Bukan tidakmungkin pula bahwa pada akhirnya kesepakatan yang diambil adalahuntuktidaksepakat.Daniniadalahdinamikayangwajar,karenamemangtidakmenutupkemungkinanpartisipasidialognyabarusebataspadatingkatanFaseInformasiatauFaseKomunikasi.Semuahalbutuhproses,termasukuntukmendorongbentukpartisipasimulti-stakeholderyangberkualitas.
Lantas pada kelayakan tentang efektifitas dan efisiensi proses, tentu saja sudah dapat terbayangkanskenarionya.Untukmendapatkansuatukeputusan,hasilataukonsensusdengan legitimasiyangkuat,tentusajamembutuhkanwaktuyangtidaksebentar.Apalagisemakinberkualitaspartisipasistakeholder-nya,tentusajadinamikapro-kontrayangberbobot,perdebatanyangmencerdaskandanargumentasiyangkonstruktifadalahhalyangsangatwajar.Ketikasumberdayaterbatas,tentusajaefisiensidanefektifitasprosesmenjadihal yangperludiperhatikandengancermatketika inginmendapatkan legitimasi yangajeg.Pungagasantentanglegitimasitersebutmasihmendapatkantantangan,ketikatatakelolaInternetsenyatanya selain multi-stakeholder, multi-disciplinary, juga multi-leveled (beragam kerangka kerja).Apapunhasilyangtelahdilegitimasipadakerangkakerjatertentu,belumtentulangsungmendapatkanlegitimasipadakerangkakerjalainnya.Punjugahalyangtelahdisepakatipadatingkat(level)tertentu,tidaklantastercerminpadatingkatdiatasataupundibawahnya.
Maka tak jarang, banyak pihak yangmenganggap IGF sebagai forumyang tak lebih dari “talk shop”,aliasajangdebatdanadujargontakberkesudahan,tanpahasildan/ataukesepakatanyangkonkrit.Taksalahmemangperspektiftersebut,karenamemangpemahamandantingkatkesabaranorangtidaklahsamaketikamenginisiasi,terlibatdan/ataumenjalanisebuahproses.Danmelaluitulisanini,harapannyaadalah kita secara bersama dapat memahami dinamika dan problematika atas sebuah proses yangmengedepankan dialog multi-stakeholer secara inklusif, kolaboratif dan partisipatif. Tulisan ini jugadiharapkandapatmemetakansejauhapaprosesdansemangatmulti-stakeholderyangsedangkitajalanibaikditingkatnasional,regionalmaupunglobaluntukmewujudkantatakelolaInternetyanglebihbaik.Danpadaakhirnya,takaadayangberbuahlebihmanisselaindaripohonkesabarandariketekunan.
49Pengantar Tata Kelola Internet
internet, kebebAsAn bereksPresi, dAn hAk AsAsi MAnusiA (hAM)
SebelumkitabicaratentanghubunganantaraInternetdenganHAM,adabaiknyakitapahamidahuluapasebenarnyaHakAsasiManusia(HAM)itu?“Hakasasimanusiamerupakanhakdasaryangsecarakodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harusdilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas olehsiapapun”,demikiankutipandaribagianawalUndang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasiManusia.
Adapundidalampasal14padaUUtersebut,dinyatakanbahwa:
(1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”
Jelas bahwa, pasal tersebut sejatinya tunduk dan mengacu pada pasal 28F, UUD 1945 Indonesia (Amandemenke-2,yangditetapkanpadaAgustus2000)danpadapasal19, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB.
Padapasal28F,UUD1945,dinyatakanbahwa:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Sedangkan pada pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10Desember1948tersebutditegaskanbahwa:
Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.
Meskipunadajaminanuntukbebasberpendapatdanberekspresi,pelaksanaanhaktersebuttidaklahtakterbatas.Yangmembatasinyaadalah padapasal29ayat2padadeklarasiyangsama,berbunyi,“dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.(http://www.un.org/en/documents/udhr)
50 Pengantar Tata Kelola Internet
Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian ‘diperkuat’pada ResolusiMajelis UmumPBB tanggal 16 Desember 1966,melalui pasal 19 di dalamKovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en).
Pasal19padakesepakatantersebuttertulissebagaiberikut:
(1). Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
(2). Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
(3). Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”
Indonesiameratifikasikesepakataninipada23Februari2006.(http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf)
Daripenjelasandiatas,denganjelasdapatkitapahamibahwasesungguhnyasecaraglobalmaupunpadakonstitusinegarakita,hakindividuuntukberinformasi,berpendapatdanberekspresi,melaluiberbagaimediasangatlahdilindungi.Sebagaipedomanataspelaksanaanhaktersebut,secaraumumdapatlahkitamengacupadaprinsip-prinsipyangdiramuolehFreeSpeechDebate (http://freespeechdebate.com)dalambentuk“10PrinsipKebebasanBerpendapat”.
51Pengantar Tata Kelola Internet
10 PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT
1. Kita– semuamanusia –harusbebasdandapatmengekspresikandiri, danuntukmencari,menerimadanmenyampaikaninformasi,idesertagagasan,tanpabatas
2. Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadapgangguan-gangguanyangtidaksaholehkeduakekuatanpublikmaupunswasta
3. Kitamembutuhkandanmembuatmediayangterbukaberagamsehinggakamidapatmembuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuhdalamkehidupanpolitik
4. Kitaberbicarasecaraterbukadandengansopantentangsegalamacamperbedaanmanusia
5. Kitamengizinkanuntuktidakadatabudalamdiskusidanpenyebaranpengetahuan
6. Kitatidakmelakukanancamankekerasan sertatidakmenerimaadanya intimidasikekerasan.
7. Kitamenghormatiorangyangmeyakini/mempercayaisuatuhaltetapibukanberartiatasisikeyakinanataukepercayaannya
8. Kitasemuaberhakataskehidupanpribaditetapiharusmenerimapengawasanjikaituadalahdemikepentinganpublik
9. Kitaharusmampuuntukmelawanpenghinaanpadareputasikitatanpamenggangguataumembatasiperdebatanyangsah
10. Kitaharusbebasuntukmenantangbatasan kebebasanberekspresi dan informasiyang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum,moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual.
Dan Internet, tentu saja masuk sebagai media yang mampu menjadi sarana yang penting dalampemenuhanhakberpendapatdanberekspresiini.Mengapatidak?PadaJuni2011,PBBmelalui Special Rapporteur bidang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, FrankWilliam La Rue,mengingatkan,“Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, maka memastikan (ketersediaan) akses ke Internet haruslah menjadi prioritas bagi semua negara”.(http://documents.latimes.com/un-report-internet-rights/)
TetapiLaRuememilikikekhawatianbahwakebebasanberekspresidanberpendapatsecaradiInternet,kinitengahmenghadapitantatangan,bahkan oleh negara (baca: pemerintah). Menurutnya, kebebasanberekspresi di Internet di banyak negara, kini banyak dihambatdengancaramenerapkanhukumpidanaataupunmenciptakanhukumbaru yang dirancang untuk dapat mengkriminalkan para pelakukebebasanberekspresidi Internet.Menurutnya,hukumseperti ituseringkalidijustifikasisebagaihalyangperluuntukmelindunginamabaik(reputasi),kemanannasionalataupungunamelawanterorisme.“Namun pada prakteknya, hukum tersebut seringkali digunakan untuk menyensor situs (di Internet) yang kontennya tidak disukai/
52 Pengantar Tata Kelola Internet
disetujui oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa lainnya,”tegasnya.
Disisilain,masihmelaluiLaRue,PBByakinbahwaInternetadalahplatformyangsangatberhargadinegarayangmediamassanyatidakindepenen.UntukkasusdiIndonesia,dataempirismenunjukkanbahwaperkembanganindustrimediatidakselalukearahpositifsebagaisebuahmediapublik.“Industri media di Indonesia melihat pemirsa semata-mata sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak terhadap media. Logika utama yang mendorong perkembangan industry media di Indonesia adalah dua hal, yaitu profit dan kekuasaan,”demikiankutipandari laporanpenelitianberjudul‘MemetakanLansekapIndustriMediaKontemporerdiIndonesia’,olehYanuarNugroho,ShitaLaksmidanDinitaPutri,yangdirilispadaMaret2012. (http://kalamkata.org/2011/02/20/pedoman-berekspresi-online/?did=39)
“(Namun demikian) Internet memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis dan untuk menemukan informasi yang obyektif,”demikianditegaskanolehLaRuememberikananginsegar.PunsepertidiyakinipulaolehYanuardalamlaporanpenelitannya,“penggunaan Internet telah memunculkan kesempatan baru bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mendapatkan respon dalam cara dan skala yang tidak terpikirkan sebelumnya.”
JelaslahsudahbahwaInternetmenawarkankesempatanyangbelumpernahadasebelumnyauntukmenegakkandanmempromosikanHAMdansekaligusmemainkan peranyangsemakinpentingdalamsalahsatuhakkehidupankitasehari-hari,yaituberinformasi,berpendapatdanberekspresi.
Adapunsecaraumum,visidaripenggunaandanpemanfaatanmediaInternetyangberbasiskanpadaHAMtelahdirumuskanolehKoalisiHakdanPrinsipBer-Internet(http://irpcharter.org)dalambentuk“10HAMdiInternet”.
53Pengantar Tata Kelola Internet
10 HAK ASASI MANUSIA di INTERNET1. Universalitas dan Kesetaraan
Semuamanusiadilahirkanbebasdansamadalammartabatdanhak,yangharusdihormati,dilindungidandipenuhidalamranahonline.
2. Hak dan Keadilan Sosial Internetadalahruanguntukpromosi,perlindungandanpemenuhanhakasasimanusiadanmemajukankeadilansosial.SetiaporangmemilikikewajibanuntukmenghormatiHAMoranglaindalamranahonline.
3. Aksesibilitas Setiaporangmemilikihakyangsamauntukmengaksesdanmenggunakaninternetyangaman dan terbuka.
4. Ekspresi dan Serikat Setiaporangberhakuntukmencari,menerima,danmenyampaikaninformasisecarabebasdiInternettanpasensorataugangguanlainnya.Setiaporangjugamemilikihakuntukberserikat(berkumpul)secarabebasmelaluidan/ataudiInternet,untukkepentingansosial,politik,budaya atau lainnya.
5. Perlindungan Privasi dan Data Setiaporangmemilikihakprivasionline.Initermasukkebebasandaripengawasan,hakuntukmenggunakanenkripsi,danhakuntukanonimitasonline.Setiaporangjugamemilikihakuntukperlindungandata,termasukkontrolataspengumpulandatapribadi,retensi,pengolahan,penghapusandanpengungkapan.
6. Kehidupan, Kebebasan dan Keamanan Hakuntukhidup,bebas,danamanharusdihormati,dilindungidandipenuhisecaraonline.Hak-hakinitidakbolehdilanggar,ataudigunakanuntukmelanggarhak-haklain,dalamranahonline.
7. Keanekaragaman KeanekaragamanbudayadanbahasadiInternetharusdipromosikan,daninovasi teknis serta kebijakanharusdidoronguntukmemfasilitasipluralitas(keberagaman)ekspresi.
8. Kesetaraan Jaringan SetiaporangberhakmemilikiaksesuniversaldanterbukauntukkontenInternet,bebasdaridiskriminasiprioritas,penyaringanataukontroltrafikatasalasankomersial,politisataulainnya.
9. Standar dan Peraturan ArsitekturInternet,sistemkomunikasi,dandokumendanformatdataharusdidasarkanpadastandarterbukayangmenjamininteroperabilitaslengkap,inklusi(terbuka)dankesempatanyang sama untuk semua.
10. Tata Kelola HAMdankeadilansosialharusmembentuklandasanhukumdannormatifyangmenjadikerangkaInternetditatadandikeloka.Inidapatterjadisecaratransparandanmultilateral,berdasarkanprinsipketerbukaan,partisipasiyanginklusi(terbuka)danmenjalankanakuntabilitas.
Mengacupadapaparandiatas,makatakdapatdipungkiripentingnyakesadarandankeinginanbersamauntukmenghormatidanmelindungiHAMdiataupunmelaluiInternet.Pun,secarabersamakitajugaharusdapatmemastikanbahwaInternetdijalankandandikembangkandengancaradantujuanuntukmemenuhi,melindungidanmempromosikanHAM.
54 Pengantar Tata Kelola Internet
Dokumen ini merupakan hasil kerja banyak orang dan organisasi
selama bertahun-tahun dan tumbuh berkembang karena orang-orang
mulai menerapkan ke-23 pasalnya pada situasi tertentu.
55Pengantar Tata Kelola Internet
PiAgAM hAk AsAsi MAnusiAdAn
PrinsiP-PrinsiP bAgi internetKoalisi Dinamis Hak Internet dan Prinsip-Prinsip - Forum Tata Kelola Internet PBB
56 Pengantar Tata Kelola Internet
Pendahuluan
KoalisiDinamisHakInternetdanPrinsip-Prinsipmerupakanjaringanterbukadariinternasionaldanindividuskalainternasionalyangbekerjauntukmenjunjungtinggihakasasimanusiadilingkungandaringdanseluruhspektrumdomainpembuatankebijakan internet.BerdasarkanForumTataKelolaInternetPBB,forumterbuka“banyakpemangkukepentingan(multi-stakeholder)”untukpemerintah,bisnis,dankelompokmasyarakatmadaniuntukbersama-samasalingmendiskusikantitikkepedulianyangberadadibawah tatakelola internet (http://www.intgovforum.org/cms/aboutigf).
Sejak 2008, Koalisi IRP telah aktif menggalakkan prinsip berdasarkan hak untuk tata kelolainternet,saatIGFglobal,begitupulaketikapertemuanregionaldanperistiwaterkait. IndividudanorganisasidiKoalisiIRPberasaldarisemualapisanmasyarakat.MemilikipesertadariSelatanGlobaldanUtaraGlobal--kelompokakarrumput,LSMinternasional,peneliti,aktivis,pengacara,pengusaha, penyedia internet dan penyedia layanan telepon genggam, komunitas teknis,perwakilanperusahaan,danorganisasiantarpemerintah.
Pekerjaan utama Koalisi Hak Internet dan Prinsip-Prinsip (Koalisi IRP) hingga saat ini yaitumenerjemahkanhakasasimanusiayangadaterhadap lingkungan internetuntukmembangunkesadaran,memahamidanplatformbersamauntukmobilisasidisekitarhakdanprinsipuntukinternet.
Dokumen andalan kami, Piagam Hak AsasiManusia dan Prinsip-Prinsip bagi Internet (http://internetrightsandprinciples.org/wpcharter/) mencakup keseluruhan langkah pertama hakasasimanusia yang digambarkan pada Deklarasi Universal Hak AsasiManusia dan perjanjianlainnya yang membuat Prasasti Internasional mengenai Hak Asasi Manusia PBB (http://internationalbillofhumanrights.com/).Merupakanhasilkerjabanyakorangdanorganisasiselamabertahun-tahundantumbuhberkembangkarenaorang-orangmulaimenerapkanke-23pasalnyapada situasi tertentu. Tahun2011, koalisi inimeluncurkan SepuluhPrinsip Tegas (TenPunchyPrinciples)(http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign/),distilasidarisepuluhnilaidanprinsiputamayangmendasariPiagam.Bukletinimemuatkeduadokumentersebut.
Di UNESCOWSIS Pertama +10 Pertemuan Ulasan di awal 2013 (https://www.unesco-ci.org/cmscore/events/51-rights-based-principles-and-internet-taking-stock-and-moving-forward),KoalisiIRPmenyusunfasekeduadariPiagamIRPC,“Piagam2.0”.
TujuanproyekPiagam2.0adadua. 1. UntuklebihmeningkatkankesadaranmengenaiPiagammengingatmeningkatnyakepedulian
publikpadatingkatnasionaldaninternasionalmengenaiperlindungandanpenikmatanhakasasimanusiadaring(online)maupunluring(offline).
2. UntukmembukapartisipasidanmasukansepertiyangkitalihatuntukmemperbaruibagianPiagamsaat inidalamrangkamenggarisbawahibahwahakasasimanusiadanprinsipyangtermaktubdalampiagaminiakanmemberikankerangkakerjayangkoherendanpentingbagipengembangan prinsip-prinsip tata kelola internet di IGF dan seterusnya.
57Pengantar Tata Kelola Internet
Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip?
Hakasasimanusiamerupakanhakasasimanusiainternasionalsebagaimanaditetapkanolehundang-undanginternasional.Kamitelahmenerjemahkannyasecaralangsungkeinternetberikut ketentuan sepertikebebasandarimemblokirdanmenyaring.Hal tersebutdapatdiidentifikasi dengan menggunakan bahasa seperti “semua orang berhak untuk...” dan“semuaorangmemilikikebebasanuntuk...”Dengan“Prinsip-Prinsip”,kitaberbicaratentangprinsip kebijakan internet atau pelaksanaan prinsip yang menjelaskan fitur sistem yangdiperlukanuntukmendukunghakasasimanusia,haltersebutdapatdiidentifikasidenganmenggunakanbahasaseperti“akan(shall)”dan“harus(must)”.
Siapa yang Menangani Piagam Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip bagi Internet?
Hak asasi manusia mengatur hubungan antar Negara dan individu, sehingga kewajibanhakasasimanusiamengikatnegara.Piagamberdasarkanhakasasimanusiayangadadansehinggadalampraktiknya,sebagianbesarketentuanhanyaakanmengikatpadaNegara.Namun, terdapatpengakuanyangberkembangbahwasektor swastamemiliki kewajibanmenurutundang-undanghakasasimanusia,sebagaimanadiuraikansecaraberkuasadalamKerangkaKerjaPBB“Melindungi,MenghargaidanPemulihan”.Olehkarenaitu,dokumen“PanduanPelaksanaan” jugakamiupayakanuntukmenguraikan tugasperusahaan.Kamimenguraikanapayangdiperlukanpadabagianperusahaanagarhakasasimanusiadipenuhidi internet -merupakanpanduanbagiperusahaanmengenai caraberkelakuan,danbagiNegaramengenaicaramengaturperusahaan.
Apa Tujuan Piagam Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip bagi Internet?
TujuanPiagamIRPCadalahmemberikankerangkakerjayangdapatdiakuiyangdilekatkandalamhakasasimanusiainternasionaluntukmenjunjungtinggidanmemajukanhakasasimanusiabagilingkungandaring.Tujuaninidipecahkedalamempatobyektifutama:Untukmemberikan1. titik rujukan bagi dialog dan kerja sama antar prioritas pemangku kepentingan yang
berbedabagidesain,aksesdanpenggunaaninternetdiseluruhdunia.2. dokumen berkuasa yang dapat membingkai keputusan kebijakan dan menimbulkan
normaberbasishakbagidimensilokal,nasionaldanglobaldaritatakelolainternet.3. Keputusan kebijakan dan perangkat advokasi bagi pemerintah, bisnis, dan kelompok
masyarakatmadani(sipil)berkomitmenuntukmengembangkanprinsip-prinsipberbasishakbagiinternet.
Partisipasi
Koalisi IRP bermarkas di Forum Tata Kelola Internet. Terbuka bagi siapa saja yang inginberkontribusipadakaryaini.AndabisamenemukannyalebihlanjutmengenaiKoalisiIRPdiwww.internetrightsandprinciples.orgataumelaluisituswebForumTataKelolaInternetdihttp://www.intgovforum.org/cms/dynamiccoalitions/72-ibr.
58 Pengantar Tata Kelola Internet
Untuklebihterlibatsecaralangsung,Andadipersilakanuntuk:BergabungdenganmilisIRP,http://lists.internetrightsandprinciples.org/cgi-bin/mailman/listinfo/irp.BergabungdenganGroupIRPdiFacebook,www.facebook.com/internetrightsandprinciplesMengikutiKoalisiIRPdiTwitter,@netrightsKontakCo-ChairatauanggotaDewanPengarahKoalisiIRPMenghadiripertemuanTataKelolaInternetapapundidaerahAnda,ataumengambilbagiandiPartisipasiJarakjauh.
Informasimengenaiacara tersebut tersediadi situsweb IGF (http://www.intgovforum.org/cms/igf-initiatives),situswebKoalisiIRP(www.internetrightsandprinciples.org),danorganisasiyang merupakan bagian koalisi.
Kunjungikamisecaraonlineuntukinformasilebihlengkapdiwww.internetrightsandprinciples.orgataulayangkansurelkepadakamidiinfo@irpcharter.org
Latar Belakang: Bagaimana Piagam IRPC Terjadi
IdemenerjemahkanhakasasimanusiauntuktatakelolainternetmunculsaatfasekeduaKTTDuniamengenaiMasyarakat Informasi dan telah didukung secara luas di KTT Tunis tahun2005.Duakoalisiterbentukpadasaatituuntukmelakukantugasini.DeklarasiHAMInternetKoalisiDinamismengaturuntukmengembangkanPiagamHakAsasiManusia,danKerangkaKerjaPrinsipbagiKoalisiDinamisInternetyangberfokusmengenaiprinsiptatakelolainternet.
PadapertemuanketigaForumTataKelolaInternettahun2008,diselenggarakandiHyderabad(India),satukonsensusterbentukbahwakeduaproyekini,mengembangkanhakasasimanusiadanprinsip-prinsipbagiinternetsangateratberkaitan:prinsip-prinsiptertentuharusdijunjungdalamrangkamempertahankanlingkungandaringyangmendukunghakasasimanusia.Awaltahun2009,keduakoalisibergabungmembentukKoalisiDinamisHak InternetdanPrinsip-Prinsip(IRPC)dalamrangkamenggabungkankekuatandansumberdayamerekadalam“modelpartisipatifbanyakpemangkukepentingan”yangmenggerakkanIGF.Hasildaripelaksanaan“kolaborasi”daringdanluringini,terbukabagisemuaanggotakoalisibaru,merupakanPiagamHakAsasiManusiadanPrinsip-PrinsipInternet.Selamatahun2009dan2010,drafawalpiagamdiperbaiki,dandiperiksaolehsekelompokpakarHakAsasiManusiauntukmemastikanbahwapiagamsesuaidenganstandarhakasasimanusiainternasional.Anggotakoalisimendiskusikandanberkontribusikepadaprosespenyusunandisemuatahapan.Draffinaldariversisaatini(Versi1.1)dibukanuntukkonsultasiyanglebihluasdalamIGFdanolehkomentatoreksternal,beberapabulansetelahdraflengkappertama(Versi1.0)dikeluarkandipertemuanIGF2010diVilnius,Lithuania.Padapertemuankaliini,pihakyangbekerjadibentukuntukmenyingkatpiagam yang lebih panjang dan lebih kompleks secara hukum ke dalam format yang lebihmudahdiaksesuntukpenjangkauan,pendidikandanadvokasi.Hasilnyajituberjudul“SepuluhPrinsip Tegas” yangdiluncurkan secara daring dandimasyarakat umumpada tahun2011.Suatu“translatothon” melihat Sepuluh Prinsip mulai tersusun dalam 21 bahasa berbedadengan terjemahan baru yang ditambahkan setiap saat (http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign/).
59Pengantar Tata Kelola Internet
Piagam IRPC merupakan dokumen hidup. Dalam lingkungan yang cepat berubah darimeningkatkan kesadaran bahwa kitamemiliki hak daring juga, piagammerupakan kontribusiformatifterhadapmunculnyabidangprinsiptatakelola internet.Merupakansumber inspirasibagigagasanberbasishakdarimasyarakatmadani,pemerintah,danbisnisyangberkomitmenuntukmemastikanbahwalingkungandaringjugamerupakantempatketikahakasasimanusiadipertahankandandilindungi.Laporantahun2011dariPelaporKhususPBBmengenaiKebebasanBerekspresi, Frank LaRue,dankeputusan tonggak2012olehDewanHakAsasiManusiaPBBmengenaihakasasimanusiadaninternet,keduanyamenegaskannilaiPiagam.FasePiagam2.0terlihatmengkonsolidasikandanmenggalakkankaryainikekalanganumumyanglebihluas.
Sepuluh Hak & Prinsip Internet
Internetmenawarkankesempatanyangbelumpernahterjadisebelumnyadalammewujudkanhakasasimanusia,danmemainkanperananyangsemakinpentingpadakehidupankitasehari-hari.Oleh karena itu penting bahwa semuapelaku, baik publik dan swasta,menghargai danmelindungihakasasimanusiadiInternet.Langkah-langkahjugaharusdiambiluntukmemastikanbahwa Internet berjalan dan berkembang dengan cara yang memenuhi hak asasi manusiasemaksimalmungkin.Untukmembantumewujudkanvisi lingkunganInternetberbasishak,10HakdanPrinsiptersebutadalah:
1) KeuniversalandanKesetaraan Semuamanusiaterlahirbebasdansetaradalamhargadiridanhak,yangharusdihargai,
dilindungidandipenuhidalamlingkungandaring.
2) HakdanKeadilanSosial Internet merupakan ruang bagi penggalakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi
manusiadankemajuankeadilansosial.Semuaorangmemilikitugasuntukmenghargaihakasasi manusia lain di lingkungan daring.
3) Aksesibilitas SemuaorangmemilikihakyangsamauntukmengaksesdanmenggunakanInternetyang
aman dan terbuka.
4) EkspresidanBerasosiasi Semuaorangberhakmencari,menerima, danmenyampaikan informasi secarabebasdi
Internettanpapenyensoranataucampurtanganlainnya.Semuaorangjugaberhakuntukberkumpulsecarabebasmelaluidandi Internet,demitujuansosial,politik,budayaataulainnya.
5) PrivasidanPerlindunganData Semua orang memiliki hak terhadap privasi daring. Hal ini termasuk kebebasan dari
pengintaian,hakuntukmenggunakanenkripsi,danhakuntukdaringsecaraanonim.Semuaorangjugamemilikihakterhadapperlindungandata,termasukkendaliataspengumpulandatapribadi,penyimpanan,pengolahan,penghilangandanpenyingkapan.
60 Pengantar Tata Kelola Internet
6) Kehidupan,KebebasandanKeamanan Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan harus dihargai, dilindungi dan dipenuhi
secaradaring.Haktersebuttidakbolehdilanggar,ataudigunakanuntukmelanggarhaklainnya,dalamlingkungandaring.
7) Keberagaman KeberagamanbudayadanlinguistikdiInternetharusdigalakkan,daninovasiteknisserta
kebijakanharusdidoronguntukmemudahkankemajemukanekspresi.
8) KesetaraanJaringan SemuaorangakanmemilikiaksesuniversaldanterbukakekontenInternet,bebasdari
pembuatan prioritas diskriminatif, penyaringan atau kendali lalu lintas dengan alasankomersial,politikataulainnya.
9) StandardanPeraturan ArsitekturInternet,sistemkomunikasi,dandokumensertaformatdataakanberdasarkan
standar terbuka yang memastikan interoperabilitas lengkap, pencantuman dankesempatan yang sama untuk semuanya.
10) TataKelola Hak asasi manusia dan keadilan sosial harus membentuk dasar hukum dan normatif
yang Internetnyaberoperasi dandikelola.Hal ini akan terjadi dengan cara transparandan multilateral, berdasarkan prinsip keterbukaan, pencantuman partisipasi danpertanggungjawaban.
10 Hak & Prinsip Internet Koalisi IRP tersedia untuk diunduh dalam 22 bahasa di http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign Piagam Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip bagi Internet
PiagamHakAsasiManusiadanPrinsip-PrinsipbagiInternettelahdikembangkanolehKoalisiDinamis mengenai Hak dan Prinsip Internet dan mengambil inspirasi dari Asosiasi untukKomunikasiProgresifdariPiagamHakInternetdandokumenbersangkutanlainnya.
Piagam dibangun di atas Deklarasi WSIS mengenai Prinsip-Prinsip Jenewa dan AgendaTunis bagi Masyarakat Informasi, yang keduanya mengakui bahwa Teknologi KomunikasiInformasi (ICT) menghadirkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk memungkinkanindividu,masyarakat dan orang-orang untukmencapai potensi sepenuhnyamereka dalammenggalakkanperkembanganberkelanjutandanmemperbaikikualitashidupmereka.SepertiDeklarasiWSIS,Piagaminibertujuanuntukmembentukmasyarakatinformasiberfokuspadaorang,menghargaidanmenjunjunghakasasimanusia fundamentalyangdiabadikandalamDeklarasiUniversalHakAsasiManusia(UDHR).
Piagammenafsirkan dan menjelaskan standar universal hak asasi manusia dalam konteksbaru - Internet. Piagam menekankan kembali bahwa hak asasi manusia berlaku daringsebagaimana luring: standar hak asasi manusia, sebagaimana ditetapkan dalam undang-
61Pengantar Tata Kelola Internet
undang internasional, tidak dapat diperbincangkan. Piagam juga mengidentifikasiprinsipkebijakaninternetyangpentinguntukmemenuhihakasasimanusiadalamusiaInternet - untuk mendukung dan mengembangkan kapasitas Internet sebagai media bagiperkembangansipil,politik,ekonomi,sosialdanbudaya.
Menurutundang-undangInternasional,negarasecarahukumberkewajibanmenghargai,melindungidanmemenuhihakasasimanusiawarganya.Pemerintahmemilikitanggungjawabutamauntukmewujudkanhakasasimanusiadidalamyurisdiksimereka.Tugasuntukmelindungimembutuhkanpemerintahuntukmelindungiterhadappelanggaranhak asasi manusia yang dilakukan oleh pelaku lain, termasuk bisnis. Negara jugaberkewajibanuntukmengambillangkahyangtepatuntukmenyelidiki,menghukumdanmenggantirugipelanggaranhakasasimanusiayangberlangsungdidalamteritoridan/atau yurisdiksi mereka.
Namun,pelaku lain jugamemiliki tanggung jawabmenurut rezimhakasasimanusiaInternasional.DeklarasiUniversalHakAsasiManusiamemanggil“setiap individudansetiap organmasyarakat” untuk menggalakkan danmenghargai hak asasi manusia.Sementaratanggungjawabtersebuttidaksetaradengankewajibanhukum(kecualitelahdiberlakukan sepertidibawahperundangannasional),merekamemangmembentukbagiandarinormasosialyangberlakuyangperusahaandanorganisasiswastalainnyaharushargai.
SementaratanggungjawabutamamenurutPiagamtetapberadadipemerintah,Piagamjugamemberikanpanduanterhadappemerintahmengenaibagaimanamerekaharusmemastikanbahwaperusahaanswastamenghargaihakasasimanusia,danpanduanterhadapperusahaanmengenaibagaimanamerekaharusberkelakuanagarmenghargaihakasasimanusiadilingkunganInternet.
Piagammasihdalambentukdraf.Dokumenfinalakanterdiridaritigabagian.Bagianpertama(dokumenini)akanmenafsirkanhakasasimanusiadalamkontekslingkungansosial yang memungkinkan Internet. Bagian kedua akan mengelaborasi panduanpelaksanaan bagi pelaku dan teknologi tertentu. Bagian akhir akan menjelaskandan mengelaborasi pada masing-masing pasa Piagam. Akan menguraikan riwayatpenyusunan dari masing-masing pasal dan mendata semua dokumentasi pendukung termasuk undang-undang Internasional, regional dan nasional, serta peraturan danstandaryangdiaturolehmasyarakatmadanidanlembagaterkaitlainnya.
62 Pengantar Tata Kelola Internet
PIAGAM HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP-PRINSIP BAGI INTERNETVersion 1.1
DaftarIsi
Pembukaan 1) HakuntukAkseskeInternet a)Mutulayanan b)Kebebasanmemilihsistemdanpenggunaanperantilunak c)Memastikanpencantumandigital d)Netralitasnetdankesetaraannet
2) HakuntukAksesInternetNon-Diskriminasi,PenggunaandanPengelolaan a)Kesetaraanakses b)Kelompoktermarjinalkan c)Kesetaraangender
3) HakuntukKebebasandanKeamanandiInternet a)Perlindunganterhadapsemuabentukkejahatan b)KeamananInternet
4) HakuntukPengembanganmelaluiInternet a)Pengurangankemiskinandanperkembanganmanusia b)Kelestarianlingkungannya
5) KebebasanBerekspresidanInformasidiInternet a)KebebasanprotesDaring b)KebebasandariPenyensoran c)HakatasInformasi d)KebebasanMedia e)KebebasandariPidatoKebencian
6) KebebasanBeragamadanKeyakinandiInternet
7) KebebasanMajelisDaringdanBerserikat a)PartisipasidalamMajelisdanBerserikatdiInternet
8) HakterhadapPrivasidiInternet a)Perundangannasionalmengenaiprivasi b)Kebijakandanpengaturanprivasi c)StandarkerahasiaandanintegritasSistemIT d)Perlindungankepribadianvirtual e)HakuntukAnonimitasdanpenggunaanenkripsi f) Kebebasandaripengintaian g)Kebebasandaripenistaan
63Pengantar Tata Kelola Internet
9) HakuntukPerlindunganDataDigital a)PerlindunganDataPribadi b)Kewajibanpengumpuldata c)StandarMinimalmengenaiPenggunaanDataPribadi d)PemantauanolehOtoritasPerlindunganDataIndependen
10)HakterhadapPendidikanmengenaidanseputarInternet a)PendidikanmelaluiInternet b)PendidikantentangInternetdanHakAsasiManusia
11)HakuntukKebudayaandanAkseskePengetahuandiInternet a)Hakuntukberpartisipasidalamkehidupanberbudayamasyarakat b)Keberagamanbahasadanbudaya c)Hakmenggunakanbahasasendiri d)KebebasandariPelaranganAkseskePengetahuandenganMemberi LisensidanHak
Cipta e)PengetahuanakanCommonsdanDomainPublik f) SumberPerantiLunakGratis/TerbukadanStandarTerbuka
12)HakAnakdanInternet a)HakuntukmengambilkeuntungandariInternet b)Kebebasandarieksploitasidanpencitraanpelecehananak c)Hakuntukmemilikipandangandidengar d)KepentinganterbaikdariAnak
13)HakPenyandangDisabilitasdanInternet a)AksesibilitaskeInternet b)KetersediaandanketerjangkauanInternet
14)HakuntukBekerjadanInternet a)MenghargaiHakPekerja b)Internetditempatkerja c)BekerjadidanmelaluiInternet
15)HakuntukPartisipasiDaringdalamUrusanPublik a)Hakuntukaksessetaraterhadaplayananelektronik b)Hakuntukberpartisipasidalampemerintahanelektronik
16)HakterhadapPerlindunganKonsumendiInternet
17)HakuntukKesehatandanLayananSosialdiInternet a)Aksesterhadapkontendaringterkaitkesehatan
64 Pengantar Tata Kelola Internet
18)HakuntukUpayaHukumdanPersidanganyangAdilbagitindakanmelibatkanInternet a)HakuntukPemulihanHukum b)HakuntukPersidanganyangAdil c)HakuntukProsesHukum
19)HakuntukPerintahSosialdanInternasionalyangTepatbagiInternet a)TatakelolaInternetbagiHakAsasiManusia b)BanyakBahasadanPluralismediInternet c)PartisipasiEfektifdiTataKelolaInternet
20)TugasdanTanggungJawabdiInternet a)MenghargaiHakOrangLain b)Tanggungjawabpemegangkuasa
21)PasalUmum a)SalingketergantungandarisemuahakdalamPiagam b)PembatasanhakdalamPiagam c)SifatPiagamyangtidaklengkap d)PenafsiranHakdanKebebasanPiagam
Pembukaan
Walaupun Internet adalah tempat orang berkomunikasi, bertemu dan berkumpul danutilitasmendasarbagiorang-orang,masyarakat,organisasidanlembagauntukmencapaisegalamacamkegiatandisegalabidangmanusiadanmasyarakatusaha;
Walaupun akses yang terjangkau dan berpengetahuan luas ke Internet telah menjadikebutuhan fundamental untuk benar-benar menyadari semua hak asasi manusia dankebebasanfundamental,demokrasi,pembangunandankeadilansosial;
WalaupuntatakelolaInternet,mulaidariinfrastrukturdanprotokolterhadappenerapandan penggunaannya,memiliki konsekuensi langsungmengenai perwujudan semua hakasasimanusiadankebebasanfundamental,demokrasi,pembangunandankeadilansosial;
Walaupun penikmatan yang lengkap dan universal dari semua hak asasi manusia dankebebasan fundamental membutuhkan perwujudan nyata dari semua hak ini juga diInternet;
Walaupun sifat global Internet merupakan aset berharga untuk meningkatkan danmempertahankan pengetahuan bersama yang lebih baik, memahami dan menerimaorangyangberbedadiduniaglobal,melampauipentingnyakekhasanlokaldanregional,danberagamlatarbelakanghistorisdanbudaya;
Walaupunsifatuniversal,takterpisahkan,salingtergantungdansalingterkaithakasasimanusiamelebihikekhususandarisetiapsistempolitik,ekonomidanbudaya;
65Pengantar Tata Kelola Internet
WalaupunInternetsecarahistorisbaiksecaraumummaupunpribadimenyusunruang,perwujudandanpenegakanhakasasimanusiadalamlingkungandigitalmengharuskannegara serta semua pelaku masyarakat lainnya memenuhi tanggung jawab merekadalamkapasitasmasing-masing;
Walaupunpemahamanyang jamakmengenaibagaimanahakasasimanusiauniversaldankebebasanberlakudalamlingkungandigitalpentingbagiperwujudanselengkapnyaikrarini;
KamimembawaPIAGAMHAKASASIMANUSIADANPRINSIP-PRINSIPBAGI INTERNETsebagai standar pencapaian yang lazim bagi semua pemangku kepentingan dalamlingkunganInternet.Setiapindividudansetiaporganmasyarakatakanbertindakuntukmenggalakkan rasa menghargai terhadap hak-hak ini dan kebebasan, oleh langkah-langkah lokaldanglobal,untukmengamankanpengakuandanpengamatanuniversaldanefektifmereka.
Daftar Akronim dan Singkatan
UDHR –DeklarasiUniversalHakAsasiManusiaICCPR –PertemuanInternasionalmengenaiHakSipildanPolitikICESCR –PertemuanInternasionalmengenaiEkonomi,SosialdanBudayaCRC –KonvensimengenaiHakAnakCRPD –KonvensimengenaiHakPenyandangDisabilitas
1) Hak untuk Akses ke Internet
Semua orang memiliki hak untuk mengakses, dan menggunakan Internet. Hal inimendasarisemuahaklainnyadalamPiagamini.
Akses ke dan menggunakan Internet semakin sangat diperlukan untuk penikmatan hak asasi manusia selengkapnya termasuk hak kebebasan berekspresi, hak untukpendidikan, hak untuk kebebasanmajelis damai dan asosiasi, hak untukmengambilbagiandalampemerintahannegara,hakbekerja,danhakberistirahatdanberlibur.Hakuntukmengakses,danmenggunakan,Internetberangkatdarihubungantakterpisahkanuntuksemuahakasasimanusiatersebut.
Hak untukmengakses, danmenggunakan, Internet akan dipastikan untuk semuanyadan tidak dikenakan terhadap pembatasan apapun kecuali yang ditentukan olehhukum,diperlukandalammasyarakatdemokratisuntukmelindungikeamanannasional,ketertibanumum,kesehatanmasyarakatataumoralatauhak-hakdankebebasanoranglain,dankonsistendenganhak-haklainyangdiakuidalamPiagamini.
66 Pengantar Tata Kelola Internet
Hakuntukmengakses,danmenggunakanInternet,termasuk:
a) Mutulayanan Mutu layanan yang berhak diakses oleh orang-orang harus berkembang sejalan
dengankemungkinankemajuanteknologi.b) Kebebasanmemilihsistemdanpenggunaanperantilunak Aksestermasukkebebasanmemilihsistem,aplikasidanpenggunaanperantilunak.
Untukmemfasilitasinyadanmemeliharainterkonektivitasdaninovasi,insfrastrukturkomunikasidanprotokolharusinteroperabilitas,danstandarharusterbuka.
Semuaorangharusbisaberinovasidalamkonten,aplikasi,danlayanantanpaharusmelalulikewenanganterpusatdanprosedurvalidasi
c) Memastikanpencantumandigital Pencantuman digital membutuhkan bahwa semua orang memiliki akses ke, dan
penggunaanefektifatas,rentangmediadigital,platformkomunikasidangawaiuntukmanajemeninformasidanpengolahan.
Pada bagian ini, dukungan aktif harus tersedia untuk swa-kelola dan fasilitas danlayanan berbasis masyarakat lainnya. Poin akses Internet publik harus tersedia,sepertidipusattelekomunikasi,perpustakaan,balairakyat,klinikdansekolah.AkseskeInternetmelaluimediabergerakjugaharusdidukung.
d) Netralitasnetdankesetaraannet Internetadalahkelazimanglobal.Arsitekturnyaharusdilindungidandigalakkanagar
kendaraannyabebas,terbuka,setaradanpertukaraninformasinyanon-diskriminatif,komunikasidanbudaya.Tidakbolehadakeistimewaankhususbagi,atauhambatanterhadap, pihakmana saja atau konten atas alasan ekonomi, sosial, budaya ataupolitik.Halinitidakmenghalangidiskriminasipositifuntukmenggalakkankesetaraandan keberagaman di dan melalui Internet.
2) Hak untuk Akses Internet Non-Diskriminasi, Penggunaan dan Pengelolaan
Sebagaimana diabadikan dalam Pasal 2 UDHR, semua orang berhak terhadap semuahak dan kebebasan tanpa perbedaan, “seperti etnisitas, warna, seks, bahasa, agama,politikatauopinilainnya,berasaldarinasionalatausosial,properti,kelahiranataustatuslainnya.”
TidakadayangditampilkandalamPiagaminidapatditafsirkansebagaimencegahtindakanafirmatifyangdidesainuntukmemastikankesetaraanyangpokokbagiorang-orangataukelompoktermarjinalkan.
67Pengantar Tata Kelola Internet
DiInternet,hakuntuknon-diskriminasidalampenikmatansemuahaktermasuk:
a) Kesetaraanakses Kelompoktertentudalammasyarakatsecarasistematismemilikilebihbanyakbatasan
ataularangankeaksesInternet,saranadankesempatanuntukpenggunaanyangefektifdaripada lainnya. Hal inisamadengandiskriminaside-factodalamhalkemampuanuntuk menikmati hak asasi manusia yang didukung Internet. Lalu upaya untukmeningkatkanaksesdanpenggunaanyangefektifharusmengakuidanmenyampaikanketidaksetaraanini.
b) Kelompoktermarjinalkan Kebutuhan tertentu semua orang dalammenggunakan Internet harus disampaikan
sebagaibagianhakmerekaterhadaphargadiri,untukberpartisipasidalamkehidupansosialdanbudaya,danmenghargaihakasasimereka.Perhatiankhususharusdilakukanuntukkebutuhankelompoktermarjinalkantermasukmanula,generasimuda,etnisdanminoritaslinguistik,danmasyarakatadat,penyandangdisabilitasdansemuaidentitasseksual dan gender.
Semuaperangkatkeras,kode,aplikasidankontenharusdidesainmenggunakanprinsip-prinsipdesainuniversalagarmerekadapatdigunakanolehsemuaorang,semaksimalmungkin,tanpaperluadaptasiataudesainkhusus.Halinitermasukkebutuhanuntukbanyakbahasadanskripyangakandidukung.
c) Kesetaraangender Perempuandanlelakimemilikihakyangsamauntukbelajar,menentukan,mengakses,
menggunakan dan membentuk Internet.
Harus ada partisipasi penuh dari perempuan di semua bidang terkait pengembanganInternetuntukmemastikankesetaraangender.
3) Hak untuk Kebebasan dan Keamanan di Internet
Sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 3 UDHR: “semua orang memiliki hak untukkehidupan,kebebasandankeamanandiri”.
Semualangkah-langkahkeamananharuskonsistendenganhukumdanstandarhakasasimanusia internasional. Hal ini berarti bahwa langkah-langkah keamanan akan ilegalketikamembatasi hak asasimanusia lainnya (sebagai contoh, hak atas privasi atau hakuntukkebebasanberekspresi)kecualidalamkeadaanluarbiasa.Semuapelaranganharustepatdandipersempit untukmendefinisikannya. Semuapelaranganharuslah keperluanminimaluntukmemenuhikebutuhansejatiyangdiakuisebagaihukumdibawahundang-undang internasional, dan proporsional terhadap kebutuhan tersebut. Pelarangan jugaharusmemenuhikriteriatambahanyangspesifikterhadapmasing-masinghak.Tidakadapelaranganyangdiizinkandiluarbatasantegasini.
68 Pengantar Tata Kelola Internet
DiInternet,hakuntukkehidupan,kebebasandankeamanantermasuk:
a) Perlindunganterhadapsemuabentukkejahatan Semuaorangakandilindungiterhadapsemuabentukkejahatanyangdilakukanatau
menggunakanInternettermasukpelecehan,penguntitanduniamaya,perdaganganmanusiadanpenyalahgunaanidentitasdandatadigitalseseorang.
b) KeamananInternet SemuaorangmemilikihakuntukmenikmatikoneksiyangamankedandiInternet.Hal
ini termasukperlindungandari layanandanprotokolyangmengancamberjalannyafungsiteknisInternet,sepertivirus,malwaredanphishing.
4) Hak untuk Pengembangan melalui Internet
SemuahakasasimanusiaUDHRmembutuhkanpengembanganekonomi,sosial,budayadanpolitikdalamrangkaagarbenar-benarterwujud,sebagaimanadiakuidalamDeklarasiHakuntukPengembanganPBB,1986. Internetmemilikiperananvitalyangdimainkanuntukmembantumencapaiterwujudnyahak asasi manusia sepenuhnya, khususnya memberantas kemiskinan, kelaparan, danpenyakit dan menggalakkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Hak untuk pengembangan termasuk penikmatan sepenuhnya dari semua hak terkaitInternet dan diatur dalam Piagam ini.
DiInternet,hakuntukpengembangantermasuk:
a) Pengurangankemiskinandanperkembanganmanusia Informasi dan teknologi komunikasi akan didesain, dikembangkan dan
diimplemetasikanagarberkontribusiterhadapkeberlanjutanpengembanganmanusiadan pemberdayaan.
b) Kelestarianlingkungannya Internet harus digunakan dengan cara berkelanjutan. Hal ini terkait pembuangan
limbahelektronik(e-waste)danpenggunaanInternetbagiperlindunganlingkungan.
5) Kebebasan Berekspresi dan Informasi di Internet
Sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 19 UDHR: “semua orang memiliki hak ataskebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan mengeluarkanpendapattanpacampurtangandanuntukmencari,menerimadanmemberikaninformasidanidemelaluimediaapasajadantanpabatasan.”
69Pengantar Tata Kelola Internet
SebagaimanadipaparkandalamICCPR,hakataskebebasanberpendapatdapatdikenakanpadapelarangantertentu,tetapiinihanyadapatdilakukansepertiyangdiaturolehundang-undangdandiperlukanuntukmenghormatihakataunamabaikoranglain;atauuntukperlindungankeamanannasionalatauketertibanumum,ataukesehatanataumoralmasyarakat.Tidakadapelaranganatashakuntukkebebasanberpendapatyangdiperbolehkan.
Kebebasanberekspresipentingdalamlingkunganmasyarakatmanasajauntukpenikmatanhakasasimanusialainnyadanbarangpubliktermasukdemokrasidanpengembanganmanusia.
DiInternet,hakuntukkebebasanberekspresidaninformasitermasuk:
a) KebebasanprotesDaring Semuaorangmemilikihakuntukmenggunakan Internetuntukmenyelenggarakandan
terlibat protes daring dan luring.b) KebebasandariPenyensoran Semua orang memiliki hak untuk menggunakan Internet tanpa bentuk penyensoran
apapun.Hal ini termasukkebebasandari segala langkah-langkahyangdidesainuntukmengintimidasi pengguna Internet atau menutup jalan berekspresi daring, termasuk:kebebasandariseranganduniamayadankebebasandaripelecehandaring.
Kebebasan dari penyensoran daring juga termasuk kebebasan dari pemblokiran danpenyaringan.Sistempemblokirandanpenyaringanyangditujukanuntukmencegahakseskekontendantidakdikendalikanpenggunaakhirmerupakanbentukpenyensoranmasalampaudantidakbisadibenarkan.
Perantara Internet selamanya tidak boleh ditekan oleh negara atau pihak lain untukmenghilangkan,menyembunyikanataumemblokir konten,ataumenyingkap informasimengenai pengguna Internet.
c) HakatasInformasi Semua orang berhak mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide melalui
Internet. Semua orang memiliki hak atas akses untuk menggunakan secara efektif informasi
pemerintah,yangharusdikeluarkantepatwaktudanmudahdiakses,menurutundang-undang nasional dan internasional.
d) KebebasanMedia Kebebasandankemajemukanmediaharusdihargai.e) KebebasandariPidatoKebencian Keyakinandanpendapatoranglainharusdihargai,baikdaringmaupunluring.Sebagaimana
dipaparkandalamPasal20ICCPR,“segalasesuatuyangmenganjurkankebenciannasional,rasisatauagamayangmerupakanhasutanuntukmelakukandiskriminasi,permusuhanataukekerasanharusdilarangolehhukum.”
Beberapa keterbatasan yang sangat spesifik untuk hak atas kebebasan berekspresi dapatdilakukandenganalasanbahwamerekamenyebabkancideraseriusterhadaphakasasioranglain.Namun,halinitidakbolehdigunakanuntukmemprotesgagasanataukonsepabstrakatau
70 Pengantar Tata Kelola Internet
subyektif,ataulembaga,melainkanlebihkepadaperlindunganindividudansekelompokorang.
Pelarangan menurut pasal ini harus memenuhi standar bagi semua pelarangan hakkebebasan berekspresi sebagaimana ditetapkan di atas.
6) Kebebasan Beragama dan Keyakinan di Internet
Sebagaimana diejawantahkan dalamPasal 18UDHR: “semuaorangmemiliki hak untukberpikir,hatinuranidanagama”.Hakinitermasukkebebasan,baiksendiriataudidalammasyarakatdenganorang laindandi kalanganumumataupribadi, untukmewujudkanagamaataukeyakinannyadalampengajaran,praktik, ibadahdanketaatan.Hak ini jugatermasukkebebasandariagama.Haktidakbolehdigunakanuntukmembatasihakasasimanusiamanasajasecarailegal.
7) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Daring
Sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 20 UDHR: “semua orang memiliki hak ataskebebasan berkumpul dan berserikat yang damai. Tidak ada seorang pun yang dapat dipaksauntukmenjadimiliksatuperserikatan.”
DiInternet,hakuntukkebebasanberekspresidaninformasitermasuk:a) PartisipasidalamPerkumpulandanPerserikatandiInternet Semuaorangmemilikihakuntukmembentuk,bergabung,menemuiataumengunjungi
situswebataujaringansuatuperkumpulan,kelompokatauperserikatandemialasanapa pun.
AksesuntukberkumpuldanberserikatmenggunakanICTtidakbolehdiblokirataudisaring.
8) Hak atas Privasi di Internet
SebagaimanadiejawantahkandalamPasal12UDHR:“tidakadaseorangpunakancampurtangandengansewenang-wenangataumelanggarhukumprivasi, keluarga, rumahataukorespondensimereka.Semuaorangmemilikihakuntukperlindunganhukumterhadapcampurtanganatauserangantersebut.”
DiInternet,hakatasprivasitermasuk:a) Perundangannasionalmengenaiprivasi Negara harus membentuk, mengimplementasikan dan menegakkan kerangka
kerja hukummenyeluruh untukmelindungi privasi dan data pribadiwarga negara.Hal tersebut harus selaras dengan hak asasi manusia internasional dan standarperlindungan konsumen, dan harusmencantumkan perlindungan dari pelanggaranprivasiolehnegaradanperusahaanswasta.
71Pengantar Tata Kelola Internet
b) Kebijakandanpengaturanprivasi Kebijakan dan pengaturan privasi dari semua layanan harusmudah ditemukan, dan
manajemenpengaturanprivasiharusmenyeluruhdandioptimalkanuntukkegunaannya.c) StandarkerahasiaandanintegritasSistemTI Hak atas privasi harus dilindungi oleh standar kerahasiaan dan integritas sistem TI,
memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mengakses Sistem TI tanpapersetujuan.
d) Perlindungankepribadianvirtual Semua orang berhak atas kepribadian virtual: Kepribadian virtual seseorang, [yaitu
identifikasipribadidalamsisteminformasi]tidakdiganggugugat. Tanda tangan digital, nama pengguna, kata sandi, PIN dan kode TAN tidak boleh
digunakanataudiubaholehoranglaintanpapersetujuanpemilik. Kepribadianvirtualseseorangharusdihargai.Namun,hakataskepribadianvirtualtidak
bolehdisalahgunakanuntukmerugikanoranglain.e) HakuntukAnonimitasdanpenggunaanenkripsi SetiapindividumemilikihakuntukberkomunikasisecaraanonimdiInternet. Semuaorangmemilikihakuntukmenggunakanteknologienkripsidalammemastikan
komunikasiyangaman,pribadidananonmi.f) Kebebasandaripengintaian Setiaporangmemilikikebebasanuntukberkomunikasitanpapengawasansewenang-
wenangataucegatan(termasukpelacakanperilaku,profiling,danpenguntitanduniamaya),atauancamanpengintaianataucegatan.
Segala kesepakatan mengenai akses ke pelayanan daring yang termasuk penerimaan pengintaianakandinyatakansecarajelassifatpengintaiantersebut.
g) Kebebasandaripenistaan Tidak ada seorang pun yang mengalami serangan melanggar hukum terhadap
kehormatan dan reputasi mereka di Internet. Semua orang memiliki hak untukperlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut. Namun,perlindunganreputasitidakbolehdigunakansebagaialasanuntukmembatasihakatasKebebasanBerekspresimelampauibatassempitataspelaranganyangdiizinkan.
9) Hak untuk Perlindungan Data Digital
SebagaimanadiejawantahkandalamPasal12UDHR,semuaorangmemilikihakatasprivasi.Aspekpentingdarihakiniyaitusemuaorangmemilikihakuntukperlindungandatapribadimenyangkut dirinya.
DiInternet,hakuntukperlindungandatapribaditermasuk:
a) PerlindunganDataPribadi Praktikinformasiyangadilharusdiberlakukankedalamundang-undangnasionaluntuk
menempatkankewajibanpadaperusahaandanpemerintahyangmengumpulkandanmengolah data pribadi, danmemberikan hak kepada individu yang data pribadinyadiambil.
72 Pengantar Tata Kelola Internet
b) Kewajibanpengumpuldata Pengumpulan,penggunaan,penyingkapandanpenyimpanandatapribadiharusmemenuhi
semuastandartransparanasiperlindunganprivasi. Semuaorangmemilikihakuntukmelaksanakankendaliterhadapdatapribadiyangdiambil
dan penggunaannya. Siapa saja yang membutuhkan data pribadi dari seseorang, harusmemintapersetujuan individumengenai konten, tujuan, lokasipenyimpanan,durasi danmekanismeuntukakses,pengambilankembalidanperbaikandatapribadimereka.
Semua orangmemiliki hak untukmengakses, mengambil kembali danmenghapus datapribadi yang diambil mengenai mereka.
c) StandarMinimalmengenaiPenggunaanDataPribadi Ketikainformasipribadidibutuhkan,hanyadataminimalyangdibutuhkanyangdiambildan
memerlukannyadalamjangkawaktuminimal. Data harus dihapus ketika tidak lagi diperlukan untuk tujuan mengapa data tersebut
dikumpulkan. Pengumpul datamemiliki kewajiban untukmencari persetujuan aktif danmemberitahu
orang-orangketikainformasimerekatelahditeruskankepadapihakketiga,disalahgunakan,hilangataudicuri.
Langkah-langkahkeamananyangtepatharusdiambiluntukperlindungandatapribadiyangdisimpan di berkas data otomatis atau penghancuran yang tidak sah atau hilang secaradisengajabegitupulaterhadapaksesyangtidaksah,perubahanataupenyebarluasan.
d) PemantauanolehOtoritasPerlindunganDataIndependen Perlindungandataharusdipantauolehotoritasperlindungandataindependen,yangbekerja
secaratransparandantanpakeuntungankomersialataupengaruhpolitik.
10) Hak atas Pendidikan mengenai dan seputar Internet
Sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 26 UDHR: “semua orang memiliki hak ataspendidikan”.SemuaorangberhakuntukdididikmengenaiInternetdanmenggunakanInternetbagi pendidikan.
DiInternet,hakataspendidikantermasuk:a) PendidikanmelaluiInternet Lingkunganpembelajaranvirtualdanjenisplatformlainnyauntukmultimedia,belajardan
mengajarharusmemperhatikanragamlokaldanregionaldalamhalbahasa,pedagogidanpengetahuanakantradisi.
Publikasi, kajian, buku teks, materi kursus dan jenis lain materi pembelajaran akandipublikasikansebagaiSumberDayaPendidikanTerbukadenganhakuntukmenggunakan,menyalin, menggunakan kembali, mengadaptasi, menerjemahkan dan mendistribusikanulangsecarabebas.
Kesempatanpelatihangratisatauberbiaya rendah,metodologidanbahan-bahan terkaituntuk menggunakan Internet bagi pengembangan sosial akan digalakkan.
b) PendidikantentangInternetdanHakAsasiManusia Semua orang akan dididik mengenai Internet PendidikandiInternetakanmencakupmeningkatkankesadarandanmenghargaihakasasi
manusia(daringdanluring).
73Pengantar Tata Kelola Internet
Literasidigitalmerupakankomponenutamadaripendidikan.Pengetahuandankeahlianmemungkinkan orang-orang menggunakan dan membentuk Internet untuk memenuhikebutuhanmereka.
11) Hak untuk Kebudayaan dan Akses ke Pengetahuan di Internet
Sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 27 UDHR: “semua orangmemiliki budaya untukberpartisipasi secara bebas dalam kehidupanberbudayamasyarakat, untukmenikmati senidanmembaginyadalamkemajuanilmiahdanmanfaatnya.”
Juga diejawantahkan dalam Pasal 27 UDHR: “setiap orang memiliki hak atas perlindungankepentinganmoraldanmateriyangtimbuldari ilmupengetahuan,sastraatauseni“yangiamerupakan penulisnya.
Kekayaanintelektualmerupakanproduksosialdanmemilikifungsisosial.Sehingga,perlindungankekayaanintelektualharusmengimbangihakpenciptanyadengankepentinganumum.AturanpemberianhakciptatidakharusmelarangkapasitasInternetuntukmendukungaksespublikkepengetahuandanbudayasecaratidaksepadan.
DiInternet,hakuntukberpartisipasidenganbebasdalambudayatermasuk:a) Hakuntukberpartisipasidalamkehidupanberbudayamasyarakat SemuaorangberhakmenggunakanInternetuntukmengaksespengetahuan,informasidan
kajian.Semuaorangmemilikikebebasanuntukmengaksesdanmembagiinformasitentangnilaipubliktanpadikenakanpelecehanataupembatasan.
Semuaorangmemiliki hakuntukmemanfaatkanpengetahuandan instrumenmasa laluuntukmeningkatkanpengetahuanpribadidanbersamaakanmasadepan.
b) Keberagamanbahasadanbudaya NilailayananpublikInternetakandilindungi,termasukakseskekualitasdankeberagaman
informasi,begitupulakontenbudayayangberbeda.Internetakanmewakilikeberagamanbudaya dan bahasa dalam hal penampilan dan fungsionalitas. Keberagaman budayadan linguistik di Internet harus diwujudkan dalam semua bentuk (con. teks, citra dansuara).EvolusiteknologidaninovasiuntukmenggalakkankeberagamandiInternetharusdimajukan.Kearifanlokalharusdilindungidandigalakkandaring.
c) Hakmenggunakanbahasasendiri Semuaindividudanmasyarakatmemilikihakuntukmenggunakanbahasamerekasendiri
untukmenciptakan,menyebarluaskan,danmembagiinformasidanpengetahuanmelaluiInternet.
Perhatian khusus akan diberikan untuk mengembangkan akses bagi bahasa minoritas.Hal ini termasuk promosi teknologi dan konten yang diperlukan untuk mengakses danmenggunakannamadomain,peranti lunak, layanandankontendalambahasaminoritasdan skrip.
d) KebebasandariPelaranganAkseskePengetahuandenganMemberiLisensidanHakCipta Parapenciptamemilikihakuntukdibayardandiakuiataskaryadaninovasimereka.Namun,
haliniharusdiraihdengancarayangtidakmelaranginovasilebihlanjutatauakseskepublikdanpengetahuanakanpendidikandansumberdaya.
74 Pengantar Tata Kelola Internet
Perizinan dan hak cipta konten harus mengizinkan agar dibuat, dibagi, digunakan dandibangunberdasarkanpengetahuan.Modelperizinanyangpermisifakandigunakan.
Pengecualian‘penggunaanadil/wajar’yangditerimasecarainternasionaldanpembatasanterhadaphakciptaharusdigunakan,termasukmembuatsalinanuntukpenggunaanpribadidanruangkelas,konversibentuk,peminjamandiperpustakaan,ulasan,kritik,satir,kajiandan pengambilan sampel. Teknik yang mencegah pengecualian ‘penggunaan adil/wajar’harusdilarang.
e) PengetahuanMilikBersamadanDomainPublik Penelitianyangdidanaisecaraumumdankaryaintelektualdanbudayaharusdibuattersedia
secaracuma-cumakepadakhalayakumum,jikamemungkinkan.f) SumberPerantiLunakGratis/TerbukadanStandarTerbuka Standarterbukadanformatterbukaharustersedia. Bebas dan Peranti Lunak Sumber Terbuka (FOSS) harus digunakan, dikembangkan dan
dilaksanakan di publik dan lembaga pendidikan dan layanan. Ketika solusi gratis atau standar terbuka tidak ada, pengembangan peranti lunak yang
diperlukan akan didorong.
12) Hak Anak dan Internet
Anak-anakberhakatassemuahakdalamPiagamsaatini.Lebihlanjut,sebagaimanadiejawantahkandalam Pasal 25 UDHR: masa kecil “berhak untuk perawatan khusus dan pendampingan”.SebagaimanadiejawantahkandalamPasal5CRC,kaummudaberhakmenghargai “kapasitasberkembang”mereka.
Dalamhal Internet, iniberartibahwaanak-anak,keduanyaharusdiberikankebebasanuntukmenggunakanInternet,danjugadilindungidaribahayaterkaitInternet.Keseimbanganantaraprioritastersebutakanbergantungpadakemampuankaummuda.Negaraharusmenghargaihakdantanggungjawaborangtuadankeluargabesaruntukmemberikanbimbinganbagianakyang tepat untuk kapasitas berkembang mereka.
Di internet, hak untuk perawatan khusus dan pendampingan dan menghargai kemampuanberkembangmerekatermasuk:a) HakuntukmengambilkeuntungandariInternet Anak-anakharusmampumengambilmanfaatdariInternetsesuaiumurnya.Anak-anakharus
memiliki kesempatanuntukmenggunakan Internetuntukmelaksanakanhak sipil,politik,ekonomi,budayadansosialmereka.Haktersebuttermasukhakataskesehatan,pendidikan,privasi,akseskeinformasi,kebebasanberekspresidankebebasanberserikat.
b) Kebebasandarieksploitasidanpencitraanpelecehananak Anak-anakmemilikihakuntuktumbuhbesardanberkembangdilingkunganamanyangbebas
darieksploitasiseksualatau jenis lainnya.Olehkarena itu, langkah-langkahharusdiambiluntukmencegahpenggunaanInternetmelanggarhakanak,termasukmelaluiperdagangan
75Pengantar Tata Kelola Internet
dan pencitraan pelecehan anak.Namun, langkah-langkah tersebut harus dipersempitsasarannya dan sebanding. Dampak langkah-langkah yang diambil mengenai arusinformasidaringyangbebasharusdiberikanberdasarkanpertimbangan.
c) Hakuntukmemilikipandangandidengar Anak-anak yang mampu membentuk pandangan mereka sendiri memiliki akses untuk
menyatakannyadisemuakebijakanInternetyangmempengaruhimereka,danpandanmerekaakandiberikanatasbobotnyasesuaiusiadankedewasaanmereka.
d) KepentinganterbaikdariAnak SebagaimanadiejawantahkandalamPasal3UDHR:“dalamsemuatindakanterkaitanak-
anak,baikyangdilakukanoleh lembagakesejahteraansosialpemerintahatauswasta,pengadilan,otoritasadministrasiataubadan legislatif,kepentinganterbaikanakAndaakanmenjadipertimbanganutama.”
13) Hak Penyandang Disabilitas dan Internet
Penyandang disabilitas berhak atas semua hak dalam Piagam saat ini. SebagaimanadiejawantahkandalamPasal4KonvensiHakPenyandangDisabilitasPerserikatanBangsa-Bangsa(CRPD),“PihakNegaraberjanjiuntukmenjamindanmendorongperwujudanpenuhsemuahakasasimanusiadankebebasanfundamentalbagisemuapenyandangdisabilitastanpadiskriminasisegalabentukberdasarkanketidakmampuan.”
Internet penting untuk memungkinkan penyandang disabilitas benar-benat menikmatisemua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Langkah-langkah khusus harusdiambiluntukmenjaminbahwaInternetdapatdiakses,tersediadandapatdijangkau.
DiInternet,hakpenyandangdisabilitastermasuk:a) AksesibilitaskeInternet Penyandang disabilitasmemiliki hak untukmengakses, atas dasar kesetaraan dengan
oranglain,keInternet. Aksestersebutharusdidorongmelaluipengembangan,pengumumandanpemantauan
standar minimal dan panduan untuk aksesibilitas; ketentuan pelatihan mengenaiisu aksesibilitas yang dihadapi penyandang disabilitas; dan menggalakkan bentukpendampinganlainnyauntukpenyandangdisabilitasyangsesuaidalammenjaminaksesmerekakeinformasi.
b) KetersediaandanketerjangkauanInternet Langkah-langkahharusdiambiluntukmenjaminketersediaandanpenggunaanInternet
yangefektifolehpenyandangdisabilitas. KajiandanpengembanganharusdilaksanakanuntukmendorongketersediaanTeknologi
Informasi dan Komunikasi dalam bentuk yang sesuai untuk penyandang disabilitas.Prioritasharusdiberikanuntukmengembangkanteknologidenganbiayaterjangkau.
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk dapat mengakses informasi mengenaiteknologi yang membantu, begitu pula bentuk lain dari pendampingan, dukungan,layanandanfasilitas.
76 Pengantar Tata Kelola Internet
14) Hak untuk Bekerja dan Internet
SebagaimanadiejawantahkandalamPasal23UDHR:“semuaorangmemilikihakuntukbekerja”.
DiInternet,hakuntukbekerjatermasuk:
a) MenghargaiHakPekerja SemuaorangmemilikihakmenggunakanInternetuntukmembentukserikatdagang,termasuk
hakuntukmendorongketertarikanseseorangdanberkumpulsecarabebasdalamorganisasiperwakilanterpilih.
b) Internetditempatkerja PekerjadankaryawanakanmemilikiaksesInternetditempatkerjamereka,jikatersedia. Segala pelarangan mengenai penggunaan Internet di tempat kerja akan dinyatakan secara
eksplisitdalamkebijakanstafatauorganisasi. SyaratdanketentuanbagipengintaianpenggunaanInternetolehkaryawanharusdinyatakan
denganjelasdalamkebijakantempatkerjadanmematuhihakatasperlindungandata.c) BekerjadidanmelaluiInternet Semuaorang akanmemiliki hak untukmencari pekerjaan dan bekerjamelalui atau dengan
sarana Internet.
15) Hak untuk Partisipasi Daring dalam Urusan Publik
Sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 21 UDHR: “semua orang berhak mengambil bagiandalampemerintahannegerinya,secaralangsungmaupunmelaluiperwakilanyangdipilihdenganbebas”.
DiInternet,hakuntukmengambilbagiandalampemerintahansuatunegaratermasuk:
a) Hakuntukkesetaraanaksesterhadaplayananelektronik Pasal21UDHRjugamenyatakanbahwa“semuaorangmemilikihakkesetaraanaksesterhadap
layananpublikdinegara”.Semuaorangmemilikihakuntukkesetaraanaksesterhadaplayananelektronik di negaranya.
b) Hakuntukberpartisipasidalampemerintahanelektronik Ketikapemerintahelektroniktersedia,semuaorangharusmemilikihakuntukberpartisipasi.
16) Hak atas Perlindungan Konsumen di Internet
Semuaorangharusmenghargai,melindungidanmemenuhiprinsip-prinsipperlindungankonsumendi Internet.
E-Commerceharusdiaturuntukmenjaminbahwakonsumenmenerimatingkatperlindunganyangsamasebagaimanamerekamenikmatitransaksinon-elektronik.
77Pengantar Tata Kelola Internet
17) Hak untuk Kesehatan dan Layanan Sosial di Internet
SebagaimanadiejawantahkandalamPasal25UDHR:“Semuaorangmemilikihakuntukstandarhidupkesehatandankesejahteraanyanglayakbagidiridankeluarganya,dankebutuhanlayanansosialo,danhakkeamananketikamenjadipengangguran,menderitasakit,disabilitas,hidupmenjanda,manulaataukekurangandalamperikehidupanlainnyadiluarkendalidirinya.”
DiInternet,hakuntukstandarhidupkesehatanyanglayaktermasuk:a) Aksesterhadapkontendaringterkaitkesehatan SemuaorangakanmemilikiakseskelayananterkaitkesehatandansosialdiInternet.
18) Hak untuk Upaya Hukum dan Persidangan yang Adil bagi tindakan melibatkan
Internet
a) HakuntukPemulihanHukum SebagaimanadiejawantahkandalamPasal8UDHR:“semuaorangmemilikihakuntuk
pemulihanhukumefektifolehpengadilannasionalyangkompetenuntuktindakanmelanggarhak-hakfundamentalyangdiberikankepadanyamelaluikonstitusiatauhukum.”
b) HakuntukPersidanganyangAdil SebagaimanadiejawantahkandalamPasal10UDHR:“semuaorangberhakdalam
kesetaraansepenuhnyadandengarpendapatpublikolehpengadilanindependendantidakmemihak,dalampenentuanhakdankewajibannya,dansegalatuntutanpidanaterhadapdirinya.”
Pengadilan pidana mengikuti standar pengadilan percobaan sebagaimanadidefinisikanolehUDHR(Pasal9-11)danICCPR(Pasal9dan14-16)begitupuladokumen bersangkutan lainnya.
Menjadi semakin lazimuntukmelanggar hakmendapatkanpengadilan yang adildan pemulihan hukum yang efektif di lingkungan Internet, contohnya denganperusahaan perantara Internet yang diminta untukmelakukan penilaian apakahkontennyailegaldandidoronguntukmenghapuskontentanpaperintahpengadilan.Olehkarenaitu,pentinguntukmengulangibahwahakatasprosedurtersebutharusdihargai,dilindungidandipenuhidiInternetsewaktuluring.
c) HakuntukProsesHukum Semua orang memiliki hak untuk proses hukum terlain dengan klaim sah atau
kemungkinanpelanggaranhukummengenaiInternet.
78 Pengantar Tata Kelola Internet
19) Hak untuk Perintah Sosial dan Internasional yang Tepat bagi Internet
Sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 28 UDHR: “Semua orang berhak untukketertiban sosial dan internasional yang hak dan kebebasannya yang diatur dalamDeklarasiinidapatdiwujudkansepenuhnya.”
DiInternet,hakuntukketertibansosialdaninternasionalyanglayaktermasuk:a) TatakelolaInternetbagiHakAsasiManusia Internet dan sistem komunikasi harus diatur dengan cara tersebut karena untuk
menjamin bahwa akan menjunjung dan memperluas hak asasi manusia hinggasemaksimal mungkin.
Tatakelola Internetharusdigerakkanolehprinsipketerbukaan,ketercakupandanpertanggungjawaban,sertadilakukandengancaratransparandanmultilateral.
b) BanyakBahasa(Multilingual)danPluralismediInternet Internet sebagai ketertiban sosial dan internasional akan mencantumkan prinsip
multibahasa, kemajemukan, dan bentuk heterogen kehidupan berbudaya, baikbentuk maupun substansinya.
c) PartisipasiEfektifdiTataKelolaInternet SemuaorangmemilikihakuntukberpartisipasidalamtatakelolaInternet. Kepentingan semuayang terpengaruhi kebijakanatau keputusanakandiwakilkan
dalamprosestatakelola,yangakanmemungkinkansemuaoranguntukberpartisipasidan pengembangannya.
Partisipasipenuhdanefektifdarisemuaorang,terutamakelompoktidakberuntungdalampengambilankeputusanglobal,regionaldannasionalharusdijamin.
20) Tugas dan Tanggung Jawab di Internet
Sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 29 UDHR: “Semua orang memiliki tugaspada masyarakat yang memungkinkan pengembangan secara bebas dan utuh darikepribadiannya.”
DiInternet,tugassemuaorangpadamasyarakattermasuk:a) MenghargaiHakOrangLain Semuaorangmemilikitugasdantanggungjawabuntukmenghargaihakasasiindividu
di lingkungan daring.b) Tanggungjawabpemegangkuasa Pemegang kuasa harus melaksanakan kekuasaannya secara bertanggung jawab,
menahandiridarimelanggarhakasasimanusiadanmenghargai,melindungisertamemenuhinyahinggasemaksimalmungkin.
21) Pasal Umum
a) SalingketergantungandarisemuahakdalamPiagam SemuahakyangterkandungdidalamPiagaminisalingketergantungandansaling
menguatkan.
79Pengantar Tata Kelola Internet
b) PembatasanhakdalamPiagam Setiaplangkah-langkahyangmembatasihakyangterkandungdidalamPiagaminiadalah
ilegalkecualidalamkeadaanluarbiasa. Semuapelaranganharustepatdandipersempituntukmendefinisikannya.Semuapelaranganharuslahkeperluanminimaluntukmemenuhikebutuhansejatiyangdiakuisebagaihukumdibawahundang-undanginternasional,danproporsional terhadap kebutuhan tersebut. Pelarangan juga harus memenuhi kriteriatambahan, spesifik terhadapmasing-masinghak.Tidakadapelaranganyangdiizinkandiluar batasan tegas ini.
c) SifatPiagamyangtidaklengkap FaktabahwahakdanprinsiptertentubelumdisertakandalamPiagaminiatautidakbelum
dikembangkansecaraterperincitidakmenghalangikeberadaanhakdanprinsiptersebut.d) PenafsiranHakdanKebebasanPiagam TidakadadidalamPiagaminiyangdapatditafsirkandenganmenyiratkanNegara,kelompok
atauperoranganmanapununtukmelakukankegiatanatauuntukmelakukantindakanapapunyangditujukanuntukmenghancurkansalahsatu
80 Pengantar Tata Kelola Internet
Dialog ID-IGF digelar hari Rabu, 20 Agustus 2014 di Hotel Borobudur – Jakarta. Forum ini terbuka
untuk umum dan tidak dipungut bayaran. Ada 12 sesi yang menarik, kontekstual dan relevan
dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia. Keduabelas sesi tersebut mengusung 4 topik
besar secara pararel, yaitu infrastruktur, ekonomi, hukum, dan sosial budaya.
81Pengantar Tata Kelola Internet
studi kAsus indonesiA:CAtAtAn diAlog nAsionAl
id-igF 2014 di JAkArtA
82 Pengantar Tata Kelola Internet
Dialog Nasional ID-IGF 2014 RINGKASAN 12 SESI (20 Agustus )
Panelis: 1. Harijanto Pribadi (Indonesia Internet Exchange)2. Satriyo Wibowo (IPv6 Taskforce)3. Yohanes Sumaryo (ISOC-ID Jakarta Chapter)
Moderator: Valens Riyadi (APJII)Rapporteur: Rafadi Hakim (HIVOS)
Format...Dialog Nasional ID-IGF 2014 Merupakan Forum Diskusi dan Dialog yang membahas berbagai topik/materi difasilitasi oleh para pakar dan praktisi tata kelola internet yang kompeten di bidangnya masing-masing. Terdapat 4 keranjang diskusi yang dibicarakan pada kegiatan ini: Infrastruktur, Ekonomi, Hukum dan Sosial-Budaya, dengan tiap-tiap keranjang terbagi atas tiga sesi. Pembahasan topik/materi di setiap kelas akan berbentuk diskusi dan dialog untuk menghasilkan gambaran umum ide terkini demi membangun peta menuju Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih baik di masa akan datang.
Panelis setuju bahwa problem penetrasi internet tidak hanya masalah infrastruktur, namun juga masalah sinergi antar instansi dan kapasitas masyarakat. Dalam meningkatkan penetrasi Internet di Indonesia, program pemerintah yang sudah ada memiliki orientasi project-based sehingga tidak berkelanjutan. Sering juga terjadi ketidakcocokan roadmap dengan kondisi lapangan yang mengurangi pemanfaat internet oleh masyarakat, padahal sudah ada populasi kunci, seperti SMK-SMK TIK, yang dapat meningkatkan penetrasi internet.
Dua rekomendasi ke depan yang akan memudahkan operator jaringan dan meningkatkan pemanfaatan Internet oleh masyarakat:• Perlu mengurangi pemungutan
operator di depan melalui perijinan. pemerintah bisa mengandalkan pemasukan pajak dalam jangka panjang
• Pemberdayaan dan edukasi masyarakat
Sebagai update dari kelompok kerja IPv6, transisi ke IPv6 di Indonesia sudah berjalan melalui forum multi-stakeholder dengan core network sudah 90% siap, namun akses internet tergantung kesediaan setiap operator.
INFRASTRUKTUR #1Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Internet Indonesia dan Pengembangan Kapasitas Pita Lebar Berbasiskan IPv6
Pengantar
Berbicara tentang internet Indonesia, pasti banyak yang berbeda pendapat. Agar pendapat ataupun pemikiran dapat tersalurkan dengan baik, digelar sebuah forum dialog yang disebut Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF Dialogue 2014). Ini merupakan forum dialog untuk membahas tata kelola internet Indonesia agar lebih profesional, transparan dan akuntabel.
Diharapkan para pegiat internet Indonesia dapat berbagi informasi, temuan, dan ilmu pengetahuan dalam forum dialog ini. Keikutsertaan forum ini bersifat multi-stakeholder, mulai dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas teknis. Forum ini diharapkan dapat mengusung semangat kolaboratif, egaliter, dan inklusif.
Dialog ID-IGF digelar hari Rabu, 20 Agustus 2014 di Hotel Borobudur – Jakarta. Forum ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut bayaran. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini sebelumnya telah melakukan pendaftaran melalui situs www.id-igf.or.id yang selama 20 hari sebelum kegiatan berlangsung.
Ada 12 sesi yang menarik, kontekstual dan relevan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia. Keduabelas sesi tersebut mengusung 4 topik besar secara pararel, yaitu infrastruktur, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Para narasumber dari multi-stakeholder, bersama dengan para peserta mendiskusikan dan mencari solusi bersama untuk mewujudkan tata kelola Internet Indonesia yang lebih baik.
Ringkasan dialog dari 4 topik dan 12 sesi dapat dibaca dalam lembaran ini.
Salam, ID-IGF
“Menuju Tata Kelola Internet yang Lebih Baik di Indonesia Sebagai Bagian dari Komunitas Internet Global”
id-igf.or.id
83Pengantar Tata Kelola Internet
Operator telepon seluler di Indonesia saat ini menghadapi ledakan lalu lintas data yang tidak diiringi peningkatan revenue. Dalam menghadapi tantangan ini, perubahan dan pengawalan kebijakan yang mendukung penggunaan infrastruktur bersama, infrastructure sharing, dan right of way di gedung dan fasilitas umum, sangat diperlukan untuk keberlanjutan operator. Perundang-undangan yang ada saat ini tidak secara jelas membedakan tanggung jawab dan hak penyelenggara infrastruktur, yang sebaiknya berada di bawah dukungan dan regulasi pemerintah, dari penyelenggara jasa koneksi, yang dapat diregulasi
sebagai hubungan business to business.
Mengenai netralitas jaringan, pihak operator tidak mendukung posisi ini, terutama di sector wireless, karena beberapa content provider memberikan beban yang jauh lebih besar pada jaringan.
Dalam lingkup ekosistem TIK nasional, trade balance TIK Indonesia saat ini menghadapi deficit perdagangan yang besar, sehingga optimalisasi impor dan peningkatan sumber daya TIK dalam negri perlu segera dilakukan.
Menganalisis Tantangan Keamanan Jaringan Siber dan Peran/Posisi Indonesia di antara Dunia Internasional
Indonesia saat ini adalah sasaran paling populer ke-3 untuk cyberattack di lingkup global dengan total 3.9 juta kasus cyberattack dalam tiga tahun terakhir. Selain denial of service atau dDoS, malware menjadi permasalahan yang dihadap berbagai sector dalam negeri.
Cybersecurity baru diatur oleh Keppres No. 63 Tahun 2004 yang tidak spesifik terhadap TIK, dan ekosistem regulasi yang lebih kondusif sangat diperlukan. Para presenter di panel ini mendukung tindak lanjut berikut dalam meningkatkan ketahanan TIK Indonesia: • Organizational mapping untuk
cyber security dalam lingkup nasional
• Koordinasi antar multi-stakeholder yang erat dan berlanjut
• Kebijakan untuk melindungi infrastruktur nasional kritis
• Pemetaan cyber-interdependency
Selain infrastruktur dan sumber daya yang memadai, pendekatan melalui analisa perilaku pengguna TIK sangat diperlukan dalam perumusan strategi cyber security.
Panelis: 1. Alexander Rusli (Indosat)2. Garin Ganis (ISOC-ID, Jakarta Chapter)3. Andre Ludya Liap (Dini Nusa Kusuma)
Moderator: John Sihar Simanjuntak (PANDI)Rapporteur: Rafadi Hakim (HIVOS)
INFRASTRUKTUR #2
Merumuskan Standarisasi, Netralitas Jaringan, dan Pemanfaatan Infrastruktur Bersemangat Gotong Royong
Panelis: 1. Hammam Riza (BPPT)2. M. Salahudin Manggalany (IDSIRTII)3. Andika Triwidada (IDCERT)4. Irwin Day (FTII)5. Gildas Deograt (KKI)
Moderator:Irvan Nasrun (APJII)Rapporteur: Rafadi Hakim (HIVOS)
INFRASTRUKTUR #3
84 Pengantar Tata Kelola Internet
Panelis: 1. Septiana Tangkary (Kemkominfo)2. Sugeng Haryanto (Unit Cybercrime POLRI)3. Arist Merdeka Sirait (Komnas Perlindungan Anak)4. M. Yamin (Yayasan Nawala)5. Agung Yudha (Google Indonesia)Moderator: Indriyatno Banyumurti (Relawan TIK Nasional)Rapporteur: Annisa Junaidi (ICT Watch)
SOSIAL BUDAYA #1
Melindungi Keselamatan Anak Indonesia di Internet dari Konten Ilegal, Pedofilia, Ancaman Privasi dan Cyber-Bully
Kasus pedofil hari ini sudah masuk dalam kategori kejahatan nasional. Predator seks pelakunya didominasi remaja. Dulu yang ditakutkan adalah orang dewasa sebagai predator, namun skarang predatornya juga berasal dari kalangan anak-anak itu sendiri. Ini dimulai disebut kekhawatiran nasional 3 terbesar di dunia. Beberapa factor disebabkan oleh akses yang gampang didapat oleh anak di media online. Berawal dari adiksi yang berubah menjadi penyakit. Diharapkan adanya pengetahuan yang cukup untuk keluarga untuk bisa mendidik anak mereka dan membangun kesadarannya untuk bisa berinternet secara sehat. Filtering hanya dapat meminimalisasi dampak negatif bagi anak.. Jika mau menyelamatkan anak dari dampak buruk internet, keluarga memiliki peran utama dalam mencipatakan dunia internet yang sehat bagi anak. Selain itu juga dibutuhkan peran dari berbagai pemangku kepentingan lain, seperti sekolah, lingkungan dan pemerintah.
Panelis: 1. Nukman Lutfie (Praktisi Media Sosial)2. Mariam F Barata (Kemkominfo)3. Nezar Patria (Dewan Pers)4. Sintadewi Rosadi (Universitas Padjajaran, Bandung)Moderator: Shita Laksmi (SEATTI - HIVOS)Rapporteur: Annisa Junaidi (ICT Watch)
Merawat Kebebasan Berpendapat yang Beretika di Internet: Peran Netizen Indonesia dalam Menyediakan Informasi yang Kredibel dan Bermanfaat bagi Masyarakat
SOSIAL BUDAYA #2
Kajian akademis tentang black campaign dan kebebasan berpendapat, yakni bagaimana membalancing hak untuk mendapatkan akses dan bagaimana untuk tidak disalahgunakan. Kampanye tidak boleh mengadung unsur menghina. Social media penting perannya dalam pembangunan informasi. Harus paham dulu perilaku offline seperti apa. Hal yang terjadi di dunia digital adalah kita tidak membaca kata perkata. Cara pemerolehan berita berbeda offline dengan online. Karena perilaku dalam membaca info tadi akhirnya informasi yang diambil oleh user semau mereka. Riset dilakukan tatapmuka & online: ketika tatap muka bebas, ketika online suara terekam. Jadi pertempuran lebih mudah terjadi di dunia online. Cek dulu sumbernya sebelum membagikan informasi yang ada di dalamnya. Social media harusnya menjadi forum komunikasi publik untuk memberikan dampak positif. Pentingnya ada pengawasan dan sosialisasi untuk mengembangkan hal yang positif.
SOSIAL BUDAYA
Mengawal Kebebasan Berpendapat di Ranah
Online serta Pemenuhan Hak atas Akses Informasi
untuk Melawan Diskriminasi di Indonesia
TIK sebagai alat bantu untuk mempermudah mobilitas,
dengan adanya internet bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Bisa menyuarakan
isu yang jarang diangkat. Internet bisa membantu
untuk membuka lapangan pekerjaan. Diharapkan ada aksi yang diwujudkan oleh multistakeholders, karena
banyak penyandang difabel di daerah yang belum
mendapatkan akses yang sama ke internet. Diskriminasi berbasis gender terjadi karena ketika adanya penikmatan hak
yang berbeda. Kebebasan pers berbeda dengan kebebasan
berpendapat. Pers berimbang, ada cek and balance, kode etik jurnalistik, UUITE, sedangkan
hal tersebut tidak begitu dipahami oleh kebanyakan
jurnalis hari ini. Dibutuhkan adanya keterlibatan kelompok
rentan dalam pembuatan fasilitas dan hal yang mereka
butuhkan, sehingga hal yang dilakukan pemerintah
untuk mereka tersebut lebih bermanfaat.
Panelis: 1. Dimas Prasetyo
Muharam (KartuNet)2. Andy Yentriyani
(Komnas Perempuan)3. Boni Pudjianto
(Kemkominfo)4. Johar Alam Rangkuti
(IDC/OpenIXP)5. Arif Bambani (AJI)
Moderator:Donny BU (ICT Watch)
Rapporteur: Annisa Junaidi (ICT Watch)
85Pengantar Tata Kelola Internet
Panelis 1. Bambang Heru Tjahjono (Kemkominfo)2. Daniel Tumiwa (IDEA)3. Henry K (Klik Indonesia)4. Husna Zahir (YLKI)
Moderator: Irwin Day (FTII)Rapporteur: Dinita A. Putri (CIPG)
EKONOMI #1Menguatkan Daya Saing Bisnis Online Indonesia & Menjadikannya Tuan Rumah di Negeri Sendiri
bisnis online berkembang sangat cepat di Indonesia. Terutama didukung dengan banyaknya inisiatif dan dialog antar pemangku kepentingan. 3 hal utama yang dapat menjamin berkembangnya bisnis online lokal adalah: 1. Tersedianya produk dan jasa, 2. Tersedianya infrastruktur yang memadai, 3. Tersedia dan dipakainya payment gateway lokal.
Saat ini hanya ada dua payment gateway di Indonesia, yaitu Veritrans dan Doku. 80% dari metode pembayaran online dilakukan melalui bank transfer. Masalah kepercayaan adalah hal utama yang harus diperhatikan, terkait juga dengan ekosistem yang dibangun. Dibutuhkan ekosistem yang saling mendukung antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat sehingga terbangun kepercayaan yang mendukung tumbuhnya bisnis online dalam negeri.
Penggunaan domain .id dapat membantu terciptanya ekosistem bersama dan memudahkan penyelesaian kasus-kasus terkait bisnis online. Peran pemerintah dalam industri ICT adalah sebagai penyeimbang.
Pemerintah bertugas menyediakan kebijakan yang memadai dan mengutamakan perlindungan terhadap konsumen dan data pribadi. Saat ini, pengaduan terkait bisnis online jumlahnya masih relative kecil, hanya 12 pengaduan dalam 2 bulan. Namun demikian, tetap diperlukan kejelasan dalam kebijakan terkait penerapan pelayanan publik di Internet bagi industri ICT, terutama terkait pelayanan publik, perlindungan terhadap data konsumen dan penyediaan informasi yang memadai dari penyedia jasa untuk konsumen.
Panelis: 1. Ashwin Sasongko (DETIKNAS)2. Andi Budimansyah (PANDI)3. Azhar Hasyim (Kemkominfo)4. Paul Wilson (APNIC)
Moderator: Noor Isa, (Kemkominfo)Rapporteur: Dinita A. Putri (CIPG)
EKONOMI #2
Usulan Indonesia terhadap transisi IANA ke pemangku kepentingan majemuk
IANA yang selama ini berada di bawah naungan pemerintahan Amerika Serikat akan melakukan transisi untuk dikelola oleh multi-stakeholders. Komunitas Internet harus mengambil peran dalam kesempatan transisi ini untuk memastikan terjalinnya kerjasama yang terbuka dalam IANA.
Dibutuhkan rencana transisi yang jelas dan hati-hati sehingga mekanisme multi-stakeholders dapat terdefinisi secara jelas dan berjalan sesuai dengan harapan komunitas global. APNIC mendukung transisi ini dan mengharapkan IANA yang baru dapat tetap bekerjasama dengan ICANN dan dapat meneruskan fungsi-fungsi baik yang telah ada saat ini.
Indonesia juga harus mengambil peran dalam transisi IANA dan menerapkannya di dalam negeri. Saat ini, pengelolaan nama domain di Indonesia dilakukan oleh Pandi, namun belum ada forum terbuka yang membahas IP address karena dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan IP address.
Salah satu masalah yang masih harus diselesaikan adalah tidak adanya tipologi/desain jaringan di Indonesia, untuk ke depan, hal ini harus diperhatikan sehingga Indonesia dapat menjaga kedaulatan Negara di tengah mekanisme multi-stakeholders, serta mengontrol operasional dan penegakan hukum terkait Internet.
86 Pengantar Tata Kelola Internet
Panelis: 1. Lolly Amalia Amdullah (Kemparekraf)2. Daniel Tumiwa (Indonesia e-Commerce Association)3. Heru Tjatur (DetikCom)4. Ari Juliano Gema (Creative Commons Indonesia)
Moderator: Saptto Anggoro, APJIIRapporteur: Dinita A. Putri (CIPG)
EKONOMI #3Mendorong pertumbuhan inovasi dan industri kreatif TIK berbasiskan ekonomi kerakyatan ke ranah global.
Peluang dan potensi industri kreatif TIK di Indonesia sangat besar, namun terdapat kesenjangan antara keahlian teknis dari digi-preneur dengan keahlian bisnisnya, yang menyebabkan invensi-invensi kreatif sulit berkembang menjadi inovasi. Peran pemerintah, terutama Kemenparekraf dalam membantu menumbuhkan industri kreatif adalah dengan menyediakan pusat kreatif, pendampingan bisnis, menjembatani kendala modal pada digi-preneur dan membantu membuka akses terhadap pasar. Terkait dengan perlindungan terhadap karya-karya kreatif, ada alternatif untuk menggunakan lisensi Creative Commons yang dapat menjamin perlindungan penyebaran karya kreati, termasuk di dunia maya.
Panelis: 1. Azhar Hasyim (Kemkominfo)2. Allosius Wisnu Broto (Universitas Atmajaya, Jogja) 3. Sammy Pangerapan (APJII)4. Indriaswati D. Saptaningrum (ELSAM)
Moderator: Wahyudi Djafar (ID-CONFIG)Rapporteur: Justitia Avila Veda (ELSAM)
HUKUM #1Membangun Tata Kelola Internet Indonesia dengan Perspektif HAM: Prosedur Penanganan Situs Ilegal, Penapisan/Pemblokiran dan Revisi Pasal Pencemaran Nama Online
Kerangka hukum pengaturan IT di Indonesia perlu dibenahi agar jelas arah kebijakannya dan berhasil mengakomodasi standar HAM sebagai wujud tanggung jawab negara. Beberapa isu krusial terkait kebijakan IT Indonesia adalah terkait pemblokiran dan penanganan pencemaran nama baik.
Tidak semua konten terlarang harus ditangani dengan pemblokiran, apalagi dengan status quo dimana masih belum terdapat mekanisme yang jelas dan tegas atas hal tersebut. Untuk pencemaran nama baik sendiri, Perlu dilakukan peninjauan kembali terkait hukum positifnya. Perlu dilakukan harmonisasi dan perumusan secara lebih komprehensif agar instrumen hukumnya tidak saling kontraproduktif dan tetap mengutamakan perlindungan bagi para pengakses internet.
Kesemuanya harus diwujudkan melalui diskusi terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga harus membuka diri bagi koreksi atas tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan dan keadilan masyarakat.
87Pengantar Tata Kelola Internet
Keberadaan PP No. 82 tahun 2012 dikaitkan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik semakin memperluas batasan sektor pelayanan publik sehingga menjadi kabur. PP tersebut juga membebani banyak pihak dengan berbagai macam kewajiban. Untuk bidang e-commerce sendiri, keberadaan PP tersebut akan menyebabkan terhambatnya aliran data, yang akan menimbulkan penurunan potensi transaksi ekonomi melalui internet di Indonesia. Di satu sisi, instrumen hukum tersebut memiliki sisi positif karena mendorong terwujudnya pengaturan
rezim internet yang komprehensif, namun hal itu perlu dilengkapi dengan usaha lain seperti membagi level industri internet dan penciptaan ekosistem elektronik yang kondusif. Selain itu, perlu segera dibuat instrumen hukum lain turunan dari UU ITE untuk melengkapi keberadaan PP No. 82 tahun 2012.
Menggagas Konsep Yuridiksi di Internet untuk Memperkuat Kedaulatan Negara di Dunia Siber
Kebingungan dalam pengaturan kedaulatan cyber muncul akibat situasi dunia cyber yang borderless, ubiquitos, dan global. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi pertumpangtindihan yurisdiksi antar negara ketika terjadi suatu konflik yang akan sangat berkaitan dengan kompetensi relatif suatu pengadilan. Negara sendiri cenderung memperluas kedaulatan cyber mereka melalui instrumen hukumnya masing-masing. Di samping itu, muncul juga paham multistakeholderism yang menekankan pada relasi antar pemangku kepentingan. Terjadi perdebatan, apakah kedaulatan cyber ini perlu diwujudkan dengan pendekatan demarkasi teritorial, atau justru dibuat pengaturan secara global itu sendiri. Kiranya, pengaturan secara global dapat dimulai melalui perjanjian bilateral antar negara, mengingat negosiasi di tingkat multilateral sulit mencapai kesepakatan. Terlepas dari itu semua, kedaulatan cyber sendiri juga perlu dimaknai sebagai kemapanan negara Indonesia untuk bisa mengakomodasi kebutuhan informasi dan teknologi warga negaranya secara mandiri dan tidak menggantungkan pemenuhannya terhadap negara lain.
Panelis: 1. Bambang Heru Tjahyono (Kemkominfo)2. Setyanto P. Santosa (MASTEL)3. Henry Kasfy (Klik Indonesia)4. Shinto Nugroho (IDEA).
Moderator: Andi Budimansyah (PANDI)Rapporteur: Justitia Avila Veda (ELSAM)
HUKUM #2
Tantangan penerapan Pelayanan Publik di Internet bagi Industri ICT: Meninjau aturan UU 25/2009 dan PP 96/2012 serta PP 82/2012 untuk menopang pertumbuhan Industri dalam negeri berbasis Internet
Panelis: 1. Aidil Chendramata (Kemkominfo)2. John Sihar S. (PANDI)3. Wishnu Krisnamurti (MOFA)4. Wahyudi Djafar (ELSAM)
Moderator:Noor Iza, (Kemkominfo)Rapporteur: Justitia A. Veda (ELSAM)
HUKUM #3
88 Pengantar Tata Kelola Internet
DEKLARASI ID-IGF 2012
Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia
Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sumber daya Internet harus didayagunakan dan dikelola secara transparan, demokratis, multilateral oleh Multi Pemangku-Kepentingan. Pengelolaan ini berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan arus informasi dan pengetahuan, keamanan sistem dan data, akses yang terjangkau dan terjamin kemudahan serta ketersediaannya, dengan mengedepankan kepentingan nasional.
Kami, para pelaku Multi Pemangku-Kepentingan yang bertandatangan di bawah ini, mendeklarasikan untuk memulai proses Tata Kelola Internet di Indonesia dengan pendekatan Multi Pemangku-Kepentingan.
Implementasi dalam Deklarasi ini akan berjalan dalam ruang lingkup sebagai berikut :
1. Kebijakan: Kebijakan Internet adalah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bersama yang menentukan arah evolusi dan pendayagunaan Internet;
2. Pengoperasian: Internet beroperasi di area yang sangat luas, diantaranya tetapi tidak terbatas, adalah perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan agar Internet bisa bekerja ;
3. Layanan: Produk layanan Internet sangat luas, diantaranya terdiri dari pendidikan, akses, penelusuran web, perdagangan secara elektronik, komunikasi elektronik, jejaring sosial, dan lain-lain ;
4. Standar: Standar Internet memungkinkan sistem yang memiliki interoperabilitas dengan bersama-sama mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa.
Proses komunikasi baik formal maupun informal dalam pembuatan konsensus kebijakan di Multi Pemangku-Kepentingan ini, menggunakan cara terbuka dengan beragam metode seperti diskusi langsung, forum publik, draft elektronik, penerbitan, dan lain-lain
Prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dalam Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia adalah :
1. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945 ;2. Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku-Kepentingan ;3. Tanggung jawab dari Negara ;4. Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal ;5. Sifat global dari Internet ;6. Integritas dari Internet ;7. Manajemen yang terdesentralisasi ;8. Arsitektur yang terbuka ;9. Netralitas jaringan ;10. Keberagaman budaya dan bahasa.
Dengan semangat kerja sama, kami semua berkomitmen untuk melaksanakan isi deklarasi ini dengan sungguh-sungguh.
Jakarta, 1 November 2012
89Pengantar Tata Kelola Internet
PESERTA
LATA
R BE
LAK
ANG
Pada 1 November 2012 Indonesia telah mendeklarasikan Tata Kelola Internet Indonesia yang mengakui dengan jelas pentingnya kerjasama antara beragam pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Internet di Indonesia. Deklarasi yang ditandatangani oleh lebih dari 20 (dua puluh) pemangku kepentingan ini (lihat halaman 7 lembaran ini), kemudian dibuktikan dengan penyelenggaraan sebuah perhelatan global Internet Governance Forum (IGF) kedelapan yang diadakan di Bali pada Oktober 2013.
Penyelenggaraan IGF 2013 di Bali itu adalah pertama kalinya perhelatan global Perserikatan Bangsa-Bangsa diselenggarakan dalam konsep pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder) dan berjalan dengan sangat sukses. Atas penyelenggaraan ini, Indonesia sudah memberikan contoh konkrit bagaimana prinsip multi-stakeholder dijalankan baik dari segi penyelenggaraan, maupun dari segi pendanaan.
Berangkat dari pemahaman dan pengalaman yang sudah dijalani, Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), sebuah gugus tugas yang dibuat secara ad-hoc sejak tahun 2012, merasa sangatlah penting mengikutsertakan lebih banyak pihak yang beragam demi penyelenggaraan Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih baik. Atas dasar itulah, ID-IGF menyelenggarakan diskusi nasional Forum Tata Kelola Internet Indonesia tanggal 20 Agustus 2014.
e
desi
gned
by
mat
ahar
itim
oer
TUJUAN 1. Memberikan penjelasan tentang kerja tim ID-IGF (ad hoc) setelah deklarasi tahun 2012 hingga saat ini;
2. Menyusun potensi langkah yang bisa dilakukan untuk Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih baik, diawali dengan mendiskusikan beberapa hal yang relevan dan masa kini;
3. Memperluas jangkauan pemangku kepentingan yang bisa aktif berkontribusi dalam diskusi menuju Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih baik. n
pemerintah62
organisasi antar
pemerintah11
organisasi masyarakat sipil
48
komunitas teknis
24
wartawan /media
28 praktisi TI22
guru/dosen42
mahasiswa /pelajar
42
Sektor Bisnis87
1. Terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berminat untuk terlibat dalam mewujudkan Tata Kelola Internet yang lebih baik;
2. Setiap peserta diwajibkan terlibat dalam membahas, memberikan masukan dan usulan untuk setiap topik/materi yang akan dibahas secara tuntas dalam beberapa bentuk workshop/diskusi yang disediakan;
3. Peserta yang hadir saat kegiatan berlangsung mencapai 366 orang. g
90 Pengantar Tata Kelola Internet
Dialog ID-IGF digelar hari Rabu, 20 Agustus 2014 di Hotel Borobudur – Jakarta. Forum ini terbuka
untuk umum dan tidak dipungut bayaran. Ada 12 sesi yang menarik, kontekstual dan relevan
dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia. Keduabelas sesi tersebut mengusung 4 topik
besar secara pararel, yaitu infrastruktur, ekonomi, hukum, dan sosial budaya.
91Pengantar Tata Kelola Internet
JAringAn duniA - sisteM nAMA doMAin
92 Pengantar Tata Kelola Internet
93Pengantar Tata Kelola Internet
94 Pengantar Tata Kelola Internet
95Pengantar Tata Kelola Internet
96 Pengantar Tata Kelola Internet
97Pengantar Tata Kelola Internet
98 Pengantar Tata Kelola Internet
99Pengantar Tata Kelola Internet
100 Pengantar Tata Kelola Internet
101Pengantar Tata Kelola Internet
102 Pengantar Tata Kelola Internet
103Pengantar Tata Kelola Internet
104 Pengantar Tata Kelola Internet
105Pengantar Tata Kelola Internet
106 Pengantar Tata Kelola Internet
107Pengantar Tata Kelola Internet
108 Pengantar Tata Kelola Internet
109Pengantar Tata Kelola Internet
110 Pengantar Tata Kelola Internet
111Pengantar Tata Kelola Internet
112 Pengantar Tata Kelola Internet
113Pengantar Tata Kelola Internet
114 Pengantar Tata Kelola Internet
115Pengantar Tata Kelola Internet
116 Pengantar Tata Kelola Internet
117Pengantar Tata Kelola Internet
118 Pengantar Tata Kelola Internet
119Pengantar Tata Kelola Internet
120 Pengantar Tata Kelola Internet
121Pengantar Tata Kelola Internet
122 Pengantar Tata Kelola Internet
123Pengantar Tata Kelola Internet
124 Pengantar Tata Kelola Internet
Sumber Literatur (disusunurutabjad):
- Franklin,M.I,DigitalDilemmas:Power,ResistanceandtheInternet,OxfordUniversityPress–2013
- Kurbalija, Jovan, An Introduction to Internet Governance 6thEdition,DiploFoundation–2014
-Hogge Becky, Internet Policy and Governance for Human RightsDefender,GlobalPartnersDigital–2014
- Spinello,RichardA,Cyberethics:MoralityandLawinCyberspace,Jones&BartlettLeaning-2014
-Utoyo, Donny B, Multistakeholder dalam Pengaturan Internet,LembagaStudidanAdvokasiMasyarakat(ELSAM)-2014
- Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2014, ID-IGF dan ID-CONFIG -2014
- TheCharterofHumanRightsandPrinciplesfortheInternet,InternetRights&PrinciplesCoalition–2013
125Pengantar Tata Kelola Internet
126 Pengantar Tata Kelola Internet