pengantar - kemenkeu.go.id · ... (renstra) departemen keuangan yang digunakan sebagai ... dalam...

PENGANTAR

PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Departemen Keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban

atas kinerja pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan pada

tahun anggaran 2007. LAKIP Departemen Keuangan tahun 2007

merupakan LAKIP tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2004-2009 setelah

berakhirnya Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-

2004. Penyusunan LAKIP Departemen Keuangan, mengacu pada

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan

Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam Keputusan Nomor

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP mempunyai fungsi ganda, di satu sisi merupakan alat

kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan

menuju terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LAKIP

merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap

unit yang ada di lingkungan Departemen Keuangan.

Departemen Keuangan sebagai unsur pelaksana pemerintah

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006

mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan

sebagian urusan pemerintahan dibidang keuangan dan kekayaan

negara.

LAKIP sebagai pertanggung jawaban instansi Departemen Keuangan Peran LAKIP secara internal dan eksternal Tanggungjawab Departemen Keuangan dalam menjalankan tugas pemerintahan

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 i

PENGANTAR

Tugas tersebut operasionalisasinya dilaksanakan dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu:

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara

bertaraf internasional yang dipercaya dan

dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi

proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil

dan berperadaban tinggi.

Departemen Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu misi

bidang fiskal, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya,

dan bidang kelembagaan.

Pelaksanaan dari kelima misi tersebut berpedoman pada

RPJM 2004-2009 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang

APBN Tahun Anggaran 2007 yang didalamnya memuat Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007.

Pedoman tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana

Strategik (Renstra) Departemen Keuangan yang digunakan sebagai

landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2007

yang berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif.

Berdasarkan RKT tersebut pada tahun 2007 Departemen Keuangan

mengemban tugas yang sangat strategis dalam bidang pengelolaan

keuangan pemerintah, mulai dari penyusunan rencana anggaran

pendapatan belanja negara (RAPBN) yang dilaksanakan dengan

menghimpun penerimaan dan menyalurkan dana APBN, dan

akhirnya dipertanggungjawabkan melalui perhitungan anggaran

negara (PAN).

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang berkembang

secara perlahan, tuntutan masyarakat terhadap tugas pengelolaan

negara dirasakan sangat berat dan penuh tantangan. Walaupun sangat

berat dan sarat akan berbagai hambatan/kendala serta permasalahan

dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah disepakati pada tahun

2007 aparatur Departemen Keuangan telah berhasil mengatasinya,

sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan

harapan.

Visi Departemen Keuangan Pedoman pelaksanaan misi

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 ii

PENGANTAR

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 iii

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas

pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Keuangan Tahun

2007.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai

pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang dibebankan

kepada Departemen Keuangan pada Tahun Anggaran 2007.

MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah

dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan

landasan pemikiran tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Keuangan Tahun

2007 sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja

pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan. LAKIP Departemen

Keuangan tahun 2007 ini merupakan LAKIP tahun ketiga pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-

2009. LAKIP Departemen Keuangan tahun 2007 ini merupakan alat

kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi departemen menuju

terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, LAKIP

juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja

setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja di setiap unit Departemen

Keuangan, Menteri Keuangan telah melaksanakan Program Reformasi

Birokrasi sejak September 2007. Program Reformasi Birokrasi ini

dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, kompetensi,

profesionalisme, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis,

peningkatan disiplin dan manajemen SDM, dan perbaikan renumerasi.

Program ini meliputi 4 aspek yaitu (1) penataan organisasi, (2)

penyempurnaan proses bisnis, (3) peningkatan disiplin dan manajemen SDM,

dan (4) perbaikan renumerasi.

Penataan organisasi di Departemen Keuangan, dimaksudkan

untuk lebih meningkatkan pelayanan yang cepat, efisien, transparan,

dan responsif kepada dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya

mewujudkan good governance. Penataan organisasi tersebut antara lain

dilakukan dengan membentuk Kantor Pajak Modern (3 LTO, 28 MTO,

dan 171 STO), memfungsikan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea

LAKIP sebagai perwujudan pertanggung jawaban kinerja Departemen keuagan Program Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Penataan organisasi Departemen Keuangan

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

dan Cukai di Tanjung Priok dan Batam, dan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan.

Peningkatan pelayanan pada unit-unit eselon I Departemen

Keuangan terlihat nyata yaitu pada lebih cepatnya penyelesaian

pengurusan NPWP dari 3 hari kerja menjadi 1 hari kerja; penyelesaian

permohonan keberatan penetapan pajak dari sebelumnya 12 bulan

menjadi 9 bulan; pengurusan barang-barang impor yang masuk jalur

merah, sebelum reformasi penyelesaiannya memerlukan waktu 48

jam, sekarang hanya memerlukan waktu 12 jam. Sedangkan untuk

barang-barang yang masuk jalur hijau penyelesaiannya hanya

memerlukan waktu 30 menit, dari sebelumnya 4 jam. Sementara itu,

penyelesaian pendaftaran emiten/perusahaan publik hanya

memerlukan waktu 35 hari dari sebelumnya 45 hari, dan untuk

penyelesaian pendaftaran akuntan pada pasar modal hanya

memerlukan waktu 21 hari, dari sebelumnya 45 hari. Eksekusi lelang

memerlukan waktu 34 hari, dari sebelumnya 47 hari, dan untuk lelang

non eksekusi menjadi 34 hari dari sebelumnya 47 hari. Sementara itu,

penyelesaian revisi satuan anggaran per satuan kerja (Satker) dapat

diselesaikan dalam 5 hari kerja. Sedangkan penelaahan dan

pengesahan DIPA Pusat sebelum reformasi birokrasi memerlukan

waktu 1 hari kerja sekarang waktu yang diperlukan untuk pengesahan

dan penerbitan SP2D paling lambat 1 jam.

LAKIP Departemen Keuangan ini merupakan perwujudan dari

pertanggungjawaban pelaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan

negara dan kekayaan negara kepada masyarakat, yang memiliki

peran strategis yaitu:

1. Menyusun Rancangan APBN 2007, yang dilaksanakan secara

transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-undang Dasar tahun 1945;

2. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak dan

penerimaan bukan pajak sesuai dengan perundang-undang yang

berlaku;

3. Mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai

Peningkatan Pelayanan Peran Strategis Departemen Keuangan

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 v

RINGKASAN EKSEKUTIF

dengan arah yang ditetapkan dalam Undang-undang No 18

tentang APBN 2007, yang telah diubah menjadi undang-undang

nomor 41 tahun 2007 tentang Perubahan APBN 2007;

4. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri

dalam negeri melalui pelayanan keluar masuk arus barang ekspor

dan impor, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan

penyelundupan;

5. Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan

Pemerintahan Daerah, dan antar Daerah;

6. Membina, mengelola dan menatausahakan barang milik/kekayaan

negara (aset negara) dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna

dan hasilguna aset negara serta pengamanannya;

7. Menyusun laporan keuangan pemerintah berupa Laporan

Kegiatan Pemerintah Pusat (LKPP), sebagai pertanggungjawaban

Pemerintah atas pengelolaan APBN.

Peran strategis tersebut dilaksanakan dalam pencapaian visi yang

ditetapkan, yaitu:

"Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Departemen Keuangan mempunyai

5 (lima) misi yaitu : (i) Misi di Bidang Fiskal (ii) Misi di Bidang

Ekonomi (iii) Misi di Bidang Politik (iv) Misi di Bidang Sosial Budaya,

dan (v) Misi di Bidang Kelembagaan.

Pelaksanaan dari misi fiskal dan misi ekonomi Departemen

Keuangan, yaitu pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran,

mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara, peningkatan

efektifitas pengeluaran negara, pengelolaan pembiayaan utang, dan

menjaga stabilitas ekonomi, telah diemplementasikan pada

penyusunan RAPBN 2007, yang telah ditetapkan melalui Undang-

Visi Misi

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

undang Nomor 18 tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007. Dalam

APBN 2007 tersebut, ditetapkan bahwa Pendapatan negara dan hibah

Rp 723,1 triliun, yang terdiri atas Penerimaan pajak sebesar Rp 509,5

triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 210,9

triliun, dan hibah sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara belanja negara

sebesar Rp 763,6 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp 504,8

triliun dan belanja/transfer ke daerah sebesar Rp 258,8 triliun. Dengan

demikian, defisit APBN sebesar Rp 40,5 triliun, dan defisit tersebut

akan dibiayai dari dan yang bersumber dari dalam negeri dan luar

negeri sebesar Rp 40,5 triliun.

Untuk mencapai target pendapatan dan hibah ditempuh

melalui berbagai kebijakan. Di bidang perpajakan, upaya-upaya yang

ditempuh antara lain peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem

perpajakan, penyempurnaan kebijakan perpajakan (tax policy measure)

dan administrasi perpajakan (tax administration reform). Sementara itu,

langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan

negara bukan pajak (PNBP) yaitu: (i) optimalisasi dan intensifikasi

PNBP baik yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) dan

intensifikasi pencegahan illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing,

(ii) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan

penerapan good corporate governance, dan (iii) peningkatan pengawasan

terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP

kementerian/lembaga ke kas negara.

Kebijakan alokasi belanja pemerintah pusat diarahkan untuk

mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan

ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Selain itu,

kebijakan alokasi anggaran juga diarahkan untuk tetap menjaga

stabilitas ekonomi, kelancaran operasional pemerintahan,

memantapkan pelaksanaan desentralisasi, dan peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, seperti pengalihan subsidi kepada

bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu

agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, di bidang pembiayaan

anggaran langkah-langkah yang ditempuh adalah diarahkan untuk

APBN 2007

Pencapaian target pendapatan negara

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

mengutamakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan dari dalam

negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap

sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Dengan berbagai kebijakan

baik di bidang pendapatan dan hibah, belanja negara, maupun

pembiayaan, target-target yang telah ditetapkan diharapkan dapat

dicapai.

Namun, sejak ditetapkannya undang-undang tersebut telah

terjadi berbagai perubahan dan perkembangan yang cukup siknifikan,

baik yang bersumber dari perubahan faktor-faktor eksternal maupun

internal yang mempengaruhi pokok-pokok kebijakan fiskal dan

pelaksanaan APBN 2007. Berdasarkan perubahan dan perkembangan

yang terjadi tersebut, Pemerintah mengajukan perubahan atas

Undang-undang APBN 2007 dengan tujuan agar keberlangsungan

kebijakan fiskal dapat terjaga dan sasaran pembangunan ekonomi 2007

dapat tercapai.

Dengan memperhatikan kondisi terkini, baik lingkup global

maupun domestik, beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam

APBN 2007 perlu disesuaikan. Perubahan asumsi dasar ekonomi

makro tersebut akan berimplikasi pada berubahnya besaran-besaran

APBN, baik pada sisi pendapatan dan hibah maupun pada sisi belanja

negara dan pembiayaan anggaran. Perubahan atas APBN 2007 juga

dimaksudkan untuk mengakomodasikan pertambahan kebutuhan

dana yang diperlukan untuk anggaran peningkatan produksi beras,

subsidi listrik, tunjangan pendidikan, dan penanganan bencana alam

di sejumlah daerah, termasuk penanganan banjir di DKI Jakarta dan

sekitarnya

Dalam tahun APBN-P 2007, pendapatan dan hibah ditargetkan

sebesar Rp 694,1 triliun, belanja negara sebesar Rp 752,4 triliun , dan

pembiayaan anggaran sebesar Rp 58,3 triliun. Dari Pendapatan negara

dan hibah sebesar Rp 694,1 triliun tersebut terdiri atas penerimaan

dalam negeri sebesar Rp 690,3 triliun ( penerimaan perpajakan sebesar

Rp 492,0 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar

Rp 198,3 triliun) dan hibah sebesar Rp 3,8 triliun. Sedangkan belanja

APBN-P 2007

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 498,2 triliun

dan transfer ke daerah sebesar Rp 254,2 triliun. Dengan perkiraan

pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN-P tahun 2007

mencapai Rp 58,3 triliun atau 1,5 % terhadap produk domestic bruto

(PDB).

Dalam beberapa bulan terakhir tahun 2007, harga minyak

dunia meningkat pesat hingga hampir menyentuh US$ 100/barel, dan

dampak krisis subprime mortgage di Amerika yang sebelumnya

hanya berdampak pada beberapa negara, ternyata dampaknya

semakin meluas hingga mempengaruhi sektor keuangan dunia

termasuk Indonesia. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi pencapaian

target APBN-P 2007.

Meskipun berbagai hambatan telah menghadang

perekonomian Indonesia, namun berkat kerja keras dan upaya yang

sungguh-sunguh dari semua insan Departemen Keuangan dan

didukung oleh mayarakat secara luas, sasaran yang ditetapkan dalam

tahun 2007 pada umumnya dapat dicapai. Dalam tahun 2007

pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 694.1 triliun, atau 102,1

persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P. Pencapaian target

pendapatan dan hibah dalam tahun 2007 terutama didukung oleh

lebih tingginya realisasi penerimaan PNBP dari yang ditargetkan

dalam APBN-P. Tingginya capaian kinerja PNBP ini terutama

didukung oleh meningkatnya harga CPO dan harga komoditas

sumber daya mineral di pasar dunia. Realisasi belanja negara sedikit

lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditargetkan. Hal ini

disebabkan oleh meningkatnya subsidi terkait dengan meningkatnya

harga minyak di pasar global yang hampir menyentuh US 100/barel.

Meskipun belanja negara mengalami peningkatan, namun dapat

diimbangi oleh pendapatan negara dan hibah yang melebihi target,

sehingga realisasi defisit anggaran dalam tahun 2007 dapat ditekan

menjadi Rp 48 triliun, lebih rendah dari yang ditargetkan dalam

APBN-P 2007 sebesar Rp 58,3 triliun. Sementara pembiayaan dalam

tahun 2007 belum mencukupi untuk menutup defisit anggaran,

sehingga kekurangan pembiayaan tersebut ditutup dari Sisa Anggaran

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lebih (SAL) tahun-tahun sebelumnya. Kinerja APBN 2007 dapat

dilihat pada tabel berikut:

REALISASI APBN 2007 ( dalam triliun rupiah)

APBN-P

Realisasi

% thd APBN-P

Pendapatan Negara dan Hibah 694,1 708,5 102,1 1 Penerimaan Negara Dalam

Negeri 690,3 706,8 102,4 a Penerimaan Perpajakan 492,0 491,8 100,0

b Penerimaan Non Pajak (PNBP) 198,3 215,0 108,4

2 Hibah 3,8 1,7 44,6 Belanja Negara 752,4 757,2 100,6 1 Belanja Pemerintah Pusat 498,2 504,0 101,2 2 Belanja Ke Daerah 254,2 253,3 99,6 Defisit Anggaran -58,3 -48,8 83,6 Pembiayaan 58,3 42,3 72,6 1 Pembiayaan Dalam Negeri 70,8 66,2 93,5 2 Pembiayaan Luar Negeri

(neto) -12,5 -23,9 191,2

Selain pengelolaan APBN, kegiatan-kegiatan lainnya dalam

misi fiskal dan ekonomi yang nilai capaian kinerjanya sudah sesuai

dengan yang ditargetkan antara lain adalah (a) penyusunan Peratuan

Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; (b)

penyusunan PMK tentang Penyelesaian Asset Bekas Asing/Cina; (c)

penyusunan Permenkeu tentang Pengelolaan Kekayaan Negara; (d)

penyusunan draft RPP/Perpres tentang Inventarisasi Kekayaan

Negara; dan (e) Menyempurnakan Peraturan Menteri keuangan

petunjuk pelaksanaan pengurusan Piutang Negara. Sementara

program dan kegiatan di bidang keuangan yang diarahkan untuk

mencapai Good Corporate Gorvernance (GCG) dalam industri pasar

modal, yang dalam tahun 2007 telah berhasil diundangkan 15 (lima

belas) peraturan perundang-undangan.

Realisasi APBN 2007

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 x

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Lakip ini selain kinerja misi fiskal dan misi ekonomi,

juga dibahas pencapaian sasaran misi kelembagaan, misi sosial

budaya, dan misi politik. Pada misi kelembagaan, selain

melaksanakan program reformasi birokrasi, juga dilaksanakan

program (i) penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan

kepemerintahan yang meliputi penataan kelembagaan sesuai hasil

analisis jabatan dan beban kerja. Nilai capaian dari kegiatan ini

mencapai 600%; (ii) program evaluasi dan monitoring organisasi di

lingkungan instansi vertikal di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan

cukai, dan Ditjen perbendaharaan nilai capaiannya 100%; program-

program dalam kegiatan analisis jabatan nilai capaiannya 100%;

demikian pula penyusunan standar prosedur kerja (SOP) unit eselon I

di lingkungan Departemen Keuangan, nilai capaiannya mencapai

100%.

Misi Sosial budaya yaitu mengembangkan masyarakat finansial

yang berbudaya modern diemplementasikan dalam program

pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran. Kinerja program

pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran yang dilakukan

melalui kegiatan sosialisasi kebijakan penganggaran ke

kementerian/lembaga dan sosialisasi pedoman APBN dalam kerangka

jangka menengah (MTEF) dan berbasis kinerja nilai capaiannya sesuai

dengan sasaran, yaitu 100 %.

Misi Politik yaitu mendorong proses demokrasi fiskal dan

ekonomi, yang diemplementasikan dalam program peningkatan

ekektivitas pengeluaran negara dan peningkatan stabilisasi ekonomi

dan keuangan pada umumnya sudah sesuai dengan sasaran. Namun

beberapa kegiatan antara lain penyusunan RUU tentang otoritas Jasa

Keuangan (OJK), RUU tentang Perubahan UU No. 2/1992 tentang

Usaha Perasuransian, RUU tentang Penyempurnaan UU No. 8 tahun

1998 tentang Pasar Modal, RUU tentang Perubahan UU No. 11 tahun

1992 tentang Dana Pensiun, dan RUU tentang perubahan UU No. 7

tentang Pajak Penghasilan, nilai capaiaanya belum seperti yang

diharapkan.

Pencapaian Misi Fiskal dan ekonomi Pencapaian Misi Sosial Budaya Peraturan perundangan

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 xi

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 xii

Dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja ke lima misi tersebut pada

umumnya sudah sesuai dengan yang direncanakan, bahkan ada yang

melebihi sasaran yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa

hal yang belum sesuai dengan sasaran, yang antara lain dikarenakan

oleh faktor di luar kewenangan Departemen Keuangan (seperti

tingginya harga minyak di pasar internasional, bencana alam,

persetujuan DPR, dan lainnya). Keberhasilan pencapaian sasaran ini

bukan hanya keberhasilan dari Departemen Keuangan semata, tetapi

juga menggambarkan keberhasilan dari kementerian/lembaga

lainnya, serta dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Capaian kinerja pada 12 program-program yang telah dilaksanakan

dalam 275 kegiatan, dapat disimpulkan secara rata-rata nilai

capaiannya pada kelima misi Departemen Keuangan dapat dilihat

pada tabel berikut :

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

1. Misi Fiskal 100% 110% 110

2. Misi Ekonomi 100% 117% 117

3. Misi Sosial Budaya 100% 100% 100

4. Misi Politik 100% 92% 92

5. Misi Kelembagaan 100% 170% 170

Untuk meningkatkan nilai capaian kinerja agar sesuai dengan

yang diharapkan, di masa mendatang Departemen Keuangan akan

terus melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang

telah ada, agar sesuai dengan percepatan peningkatan perkembangan

perekonomian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan

negara yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Pencapaian kinerja

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR ………………………………………………………………………...........

RINGKASAN EKSEKUTIF……….…………………………….……………………….

DAFTAR ISI ……………….………………..……………………………………………

i

iv

xiii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..…….. 1

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK ……………………………………………..

A. Alur Pikir ……………………………………………………..……………

B. Rencana Strategik …………………………………………………………

C. Rencana Kinerja Tahun 2007……………………………………………..

11

11

12

28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………..

A. Evaluasi Kinerja Kegiatan ……………………………………………….

- Misi Fiskal ………………………………………………………………

- Misi Ekonomi …………………………………………………………...

- Misi Sosial Budaya ……………………………………………………..

- Misi Politik ……………………………………………………………...

- Misi Kelembagaan ……………………………………………………..

B. Evaluasi Kinerja Sasaran ………………………………………………...

- Misi Fiskal ………………………………………………………………

- Misi Ekonomi …………………………………………………………..

- Misi Sosial Budaya ……………………………………………………..

- Misi Politik ……………………………………………………………...

- Misi Kelembagaan ……………………………………………………..

C. Aspek Keuangan ……………..…………………………………..............

61

61

61

91

98

99

104

121

121

131

133

133

135

140

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………….. 141

Lampiran-lampiran

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Departemen Keuangan Tahun 2007

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Departemen Keuangan Tahun 2007

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2006 xiii

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah

yang melekat pada suatu lembaga. Terkait dengan hal tersebut disusunlah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen

Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi

Departemen Keuangan pada tahun 2007. LAKIP Departemen Keuangan tahun

2007 merupakan LAKIP tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009. Penyusunan LAKIP Departemen

Keuangan, mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada pedoman yang

ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam Keputusan Nomor

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP mempunyai fungsi ganda, di satu sisi merupakan alat kendali,

alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan menuju terwujudnya good

governance, yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang

berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Di sisi lain, LAKIP merupakan salah satu alat untuk memacu

peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Departemen Keuangan.

Visi Departemen Keuangan, adalah ”Menjadi pengelola keuangan dan

kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan

masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju

masyarakat adil, makmur dan berperadapan tinggi”

Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) misi,

yaitu (1) misi bidang fiskal; (2) misi bidang ekonomi; (3) misi bidang

LAKIP sebagai pertanggung Jawaban pelaksanaan tugas/kegiatan Visi dan Misi Departemen Keuangan

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 1

BAB I PENDAHULUAN

kelembagaan; (4) misi bidang sosial budaya; dan (5) misi bidang politik.

Pelaksanaan dari kelima misi tersebut berpedoman pada RPJM 2004-

2009 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007, yang memuat Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2007 yang merupakan rencana tahunan ketiga RPJM

Tahun 2004-2009, dan selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan APBN

2007. RKP tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana Strategik (RENSTRA)

Departemen Keuangan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Departemen

Keuangan Tahun 2007.

Dalam upaya melaksanakan kelima misi tersebut, Departemen

Keuangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 94 Tahun 2006, mempunyai tugas membantu Presiden dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan

kekayaan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya Departemen Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan

teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara,

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya,

Pengelola barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya,

Pengawasan atas pelaksanaan tugas, dan

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Menteri Keuangan berperan

pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara

yang dipisahkan (pasal 6 ayat 2 huruf a, UU No.17 tahun 2003). Selaku

pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai peran strategis yaitu (i)

menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (ii) menyusun

rancangan APBN dan rancangan APBN Perubahan; (iii) mengesahkan

Tugas Departemen Keuangan


BAB I PENDAHULUAN

dokumen pelaksanaan anggaran; (iv) melakukan perjanjian internasional di

bidang keuangan; (v) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang

telah ditetapkan dalam Undang-undang; (vi) melaksanakan fungsi Bendahara

Umum Negara (BUN); (vii) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN; dan

(viii) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan

ketentuan Undang-undang.

Pelaksanaan dari peran strategis Departemen Keuangan tersebut telah

diimplementasikan pada penyusunan RAPBN 2007, yang telah ditetapkan

melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007.

Dalam APBN 2007 tersebut, ditetapkan kebijakan fiskal dan asumsi makro

yang digunakan untuk menyusun APBN 2007 sebagai berikut: (1) pertumbuhan

ekonomi sebesar 6,3 %; (2) laju inflasi (yoy) sebesar 6,5%; (3) rata-rata nilai tukar

rupiah sebesar Rp 9.300/US$; (4) rata-rata suku bunga SBI 3 bulan (yoy)

sebesar 8,5%; (5) rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar

US$ 63/barel; dan (6) lifting minyak Indonesia sebesar 1,0 juta barel per hari.

Dengan asumsi tersebut dalam tahun 2007 pendapatan negara dan hibah

ditargetkan sebesar Rp 723,1 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak

sebesar Rp 509,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp

210,9 triliun, dan hibah sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara belanja negara

ditargetkan sebesar Rp 763,6 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar

Rp 504,8 triliun dan belanja/transfer ke daerah sebesar Rp 258,8 triliun. Oleh

karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terjadi defisit

anggaran sebesar Rp 40,5 triliun. Defisit anggaran tersebut akan dibiayai dari

dana yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 55,1 trliun dan pinjaman

luar negeri neto sebesar minus Rp 14,6 triliun.

Berbagai kebijakan di bidang perpajakan, penerimaan bukan pajak,

belanja negara, desentralisasi fiskal, bidang pembiayaan, serta bidang keuangan

dan pasar modal telah ditempuh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Di bidang perpajakan kebijakan yang ditempuh antara lain melakukan evaluasi

dan penyempurnaan atas kebijakan perpajakan (tax policy measures) dan

administrasi perpajakan (tax administration reform). Langkah-langkah ini

dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif

dan efisien. Sementara itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

Peran Strategis Departemen Keuangan Kebijakan Fiskal Kebijakan di Bidang Perpajakan


BAB I PENDAHULUAN

penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan (a) optimalisasi dan

intensifikasi PNBP yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) , seperti

migas, pertambangan umum, kelautan dan kehutanan, serta yang bersumber

dari non SDA seperti telekomunikasi, pengembalian rekening dana investasi

(RDI) dan lainnya, (b) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai

dengan penerapan good corporate governance , dan (c) peningkatan pengawasan

terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP oleh kementerian /

lembaga ke kas negara.

Kebijakan di bidang belanja negara antara lain adalah (a) pengendalian

dan penajaman prioritas alokasi belanja negara (b) meningkatkan kesejahteraan

aparatur negara melalui kebijakan kenaikkan gaji pokok dan pemberian gaji ke

13, (c) mengalihkan kebijakan subsidi secara bertahap agar tetap sasaran, dan

(d) memantapkan desentralisasi fiskal. Sementara itu kebijakan di bidang

pembiayaan lebih diarahkan untuk mengurangi pinjaman luar negeri dan lebih

mengutamakan pemanfaatan pada sumber-sumber pembiayaan dari dalam

negeri dengan tetap mempertimbangkan daya serap pasar serta keselarasan

dengan kebijakan moneter. Sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri

antara lain penggunaan sebagian dana dan saldo simpanan pemerintah di Bank

Indonesia, penerimaan dari hasil penjualan aset program restrukturisasi

perbankan, penerbitan surat utang negara (SUN), dan pemanfaatan pinjaman

luar negeri. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diatas diharapkan target-

target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Namun, sejak ditetapkannya undang-undang tersebut telah terjadi

berbagai perubahan yang cukup signifikan, baik yang bersumber dari faktor-

faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pokok-pokok kebijakan

fiskal dan pelaksanaan APBN 2007. Berdasarkan perubahan dan perkembangan

yang terjadi tersebut, Pemerintah mengajukan perubahan atas Undang-undang

APBN 2007 dengan tujuan agar keberlangsungan kebijakan fiskal dapat terjaga

dan sasaran pembangunan ekonomi 2007 dapat tercapai.

Dengan memperhatikan kondisi terkini, baik perekonomian global

maupun domestik, beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2007

perlu disesuaikan. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan

berimplikasi pada berubahnya besaran-besaran APBN, baik pada sisi

pendapatan dan hibah maupun pada sisi belanja negara dan pembiayaan

Kebijakan di Bidang Belanja Negara


BAB I PENDAHULUAN

anggaran. Perubahan atas APBN 2007 juga dimaksudkan untuk

mengakomodasikan pertambahan kebutuhan dana yang diperlukan untuk

anggaran peningkatan produksi beras, subsidi listrik, tunjangan pendidikan,

dan penanganan bencana alam di sejumlah daerah, termasuk penanganan

banjir di beberapa daerah.

Dalam APBN-P tahun 2007, pendapatan Negara dan hibah ditargetkan

sebesar Rp 694,1 triliun, belanja negara sebesar Rp 752,4 triliun, dan

pembiayaan anggaran sebesar Rp 58,3 triliun. Pendapatan negara dan hibah

sebesar Rp 694,1 triliun tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar

Rp 690,3 triliun ( penerimaan perpajakan sebesar Rp 492,0 triliun dan

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 198,3 triliun) dan hibah

sebesar Rp 3,8 triliun. Sedangkan belanja negara terdiri dari belanja pemerintah

pusat sebesar Rp 498,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 254,2 triliun.

Dengan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran

dalam APBN-P tahun 2007 mencapai Rp 58,3 triliun atau 1,5 % terhadap

produk domestik bruto (PDB).

Dalam pelaksanaannya, pada akhir tahun 2007, harga minyak dunia

meningkat pesat hingga hampir menyentuh US$ 100/barel dan dampak krisis

subprime mortgage di Amerika semakin meluas hingga mempengaruhi sektor

keuangan dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi

pencapaian target APBN 2007. Dalam tahun 2007 pendapatan negara dan

hibah mencapai Rp 694.1 triliun, atau 102,1 persen dari yang ditargetkan dalam

APBN-P tahun 2007. Pencapaian target pendapatan Negara dan hibah dalam

tahun 2007 terutama didukung oleh lebih tingginya realisasi penerimaan PNBP

dari yang ditargetkan dalam APBN-P. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya

harga CPO dan komoditas pertambangan di pasar dunia. Realisasi belanja

negara relatif sama dengan yang ditargetkan, sedangkan realisasi defisit

anggaran lebih rendah dari perkiraan semula. Sementara pembiayaan dalam

tahun 2007 belum mencukupi untuk menutup defisit anggaran, sehingga

kekurangan pembiayaan tersebut ditutup dari sisa anggaran lebih (SAL) tahun-

tahun sebelumnya. Realisasi APBN tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.


BAB I PENDAHULUAN

APBN 2007 (dalam triliun Rp)

APBN APBN-

P Realisasi % thd

APBN-P

Pendapatan dan Hibah 723,1 694,1 708,5 102 I Penerimaan Dalam Negeri 720,4 690,3 706,8 102

a. Penerimaan

Perpajakan 509,5 492,0 491,8 100 Pajak Dalam Negeri 494,6 474,6 470,9 99 Pajak Luar Negeri 14,9 17,4 20,9 120

b. Penerimaan Negara

Bukan Pajak 210,9 198,3 215,0 108

II Hibah 2,7 3,8 1,7 45

Belanja Negara 763,6 752,3 757,2 101 I Belanja Pusat 504,8 498,2 504,0 101 o/w

a. Pembayaran Bunga

Utang 85,1 83,6 79,6 95 b. Subsidi 102,9 105,1 150,2 143 II Transfer Ke Daerah 258,8 254,2 253,3 100 1. Dana Perimbangan 250,3 244,6 244,0 100

2. Dana Otonomi

Khusus dan Peny. 8,5 9,6 9,3 97 Defisit/surplus Anggaran -40,5 -58,3 -48,8 84

Pembiayaan -40,5 58,3 42,3 73 I Pembiayaan Dalam Negeri -40,5 70,8 66,2 94 II Pembiayaan Luar Negeri

(neto) 55,1 -12,5 -23,9 191

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Departemen

Keuangan dan mencapai target kinerja kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan,

setiap pegawai Departemen Keuangan dituntut untuk selalu mengantisipasi

berbagai tuntutan perkembangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Departemen

Keuangan dengan mengacu pada pada Undang-undang No 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, sejak September

tahun 2007 telah dilaksanakan program reformasi birokrasi. Program reformasi

birokrasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, kompetensi,

profesionalisme, intregritas, dan kualitas sumber daya manusia.

APBN 2007


BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan meliputi 4 aspek, yaitu

penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan

manajemen SDM, dan perbaikan renumerasi. Penaataan organisasi

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan yang antara lain dilakukan

dengan membentuk kantor pajak modern (3 LTO, 28 MTO, dan 171 STO),

memfungsikan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai di Tanjung

Priok dan Batam, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Percontohan. Dalam tahun 2007 ini, telah dibangun 27 kantor dari 30 kantor

yang direncanakan.

Pembentukan kantor pajak modern ini dimaksudkan untuk

meningkatkan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan kepatuhan wajib

pajak, intensifikasi, ekstesifikasi , dan penerimaan pajak, meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan efektivitas organisasi dan dalam rangka

mewujudkan good governance di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan pembentukan kantor pelayanan Utama Bea dan Cukai

dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi Ditjen Bea dan Cukai dan

meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan

mengimplementasikan cara yang cepat, efisien, transparan, dan responsif

terhadap pengguna jasa, untuk meningkatkan efektivitas dan citra organisasi

serta dalam upaya mewujudkan good governance dan clean governance di

lingkungan Ditjen Bea dan Cukai.

Peningkatan pelayanan pada unit-unit eselon I Departemen Keuangan

terlihat nyata pada lebih cepatnya pelayanan di berbagai unit tersebut. Sebagai

contoh, penyelesaian pengurusan NPWP saat ini hanya memerlukan waktu 1

hari kerja, sebelum reformasi birokrasi waktu yang diperlukan 3 hari kerja;

permohonan keberatan penetapan pajak yang sebelumnya selesai dalam 12

bulan, saat ini dapat diselesaikan dalam 9 bulan; pengurusan barang-barang

impor yang masuk jalur merah, sebelum reformasi penyelesaiannya

memerlukan waktu 48 jam, sekarang hanya memerlukan waktu 12 jam.

Sedangkan untuk barang-barang yang masuk jalur hijau penyelesaiannya

hanya memerlukan waktu 30 menit, dari sebelumnya 4 jam. Sementara itu,

pendaftaran emiten/perusahaan publik hanya memerlukan waktu 35 hari dari

sebelumnya 45 hari, dan untuk akuntan pasar modal pendaftarannya hanya

memerlukan waktu 21 hari, dari sebelumnya 45 hari. Eksekusi lelang

Reformasi Birokrasi


BAB I PENDAHULUAN

memerlukan waktu 34 hari, dari sebelumnya 47 hari, dan lelang non eksekusi

dari 47 hari menjadi 34 hari. Sementara itu revisi satuan anggaran per satuan

kerja (Satker) manjadi 5 hari kerja. Sedangkan penelaahan dan pengesahan

DIPA Pusat paling lambat dan penerbitan SP2D menjadi 1 jam dari

sebelumnya 1 hari kerja.

Dalam mengemban tugas sebagai pembantu Presiden dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan

kekayaan negara, Departemen Keuangan didukung oleh sumberdaya yang

dimiliki, yang berdasarkan perpres No 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun

2006, Departemen Keuangan, yang terdiri atas:

1. Menteri

2. Sekretariat Jenderal

3. Direktorat Jenderal

4. Inspektorat Jenderal

5. Badan dan/atau Pusat

6. Staf Ahli

Dan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2006 unit eselon I,

Departemen Keuangan terdiri dari :

1. Sekretariat Jenderal

2. Direktorat Jenderal Anggaran

3. Direktorat Jenderal Pajak

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

9. Inspektorat Jenderal

10. Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan

11. Badan Kebijakan Fiskal

12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

13. Staf Ahli


BAB I PENDAHULUAN

Rincian lebih lanjut susunan organisasi Departemen Keuangan sampai

dengan eselon II ke bawah di tingkat pusat telah ditetapkan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006

tentang organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan

a. Sumber Daya Manusia, dengan komposisi :

Berdasarkan Jenis Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

SD

SLTP

SMU

D-3

Sarjana (S1) / D-4

Master (S2)

Doktor/S3

874

1.725

28.251

10.846

17.200

4.234

57

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

Jumlah 63.187 orang

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Golongan I/a

Golongan I/b

Golongan I/c

Golongan I/d

Golongan II/a

Golongan II/b

Golongan II/c

Golongan II/d

Golongan III/a

Golongan III/b

Golongan III/c

Golongan III/d

Golongan IV/a

89

193

108

188

8.798

3.086

9.434

7.744

8.686

12.725

5.767

4.318

1.059

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

SDM Departemen Keuangan berdasarkan pendidikan SDM Departemen Keuangan berdasarkan golomgan


BAB I PENDAHULUAN

14)

15)

16)

17)

Golongan IV/b

Golongan IV/c

Golongan IV/d

Golongan IV/e

738

132

110

12

orang

orang

orang

orang

Jumlah 63.187 orang

Berdasarkan jabatan

No Jabatan Jumlah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Korpel

Fungsional

Pelaksana

15

187

1.564

7.094

9.334

4.034

40.950

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

Jumlah 63.187 orang

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Keuangan

Tahun 2007, diharapkan aparat Departemen Keuangan dapat semakin

termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, diharapkan

berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga

untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, sistematika penyajian

LAKIP adalah sebagai berikut :

BAB I

BAB II

Pendahuluan

Perencanaan Strategik

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Evaluasi Kinerja Kegiatan

B. Evaluasi Kinerja Sasaran

C. Aspek Keuangan

BAB IV Penutup

SDM Departemen Keuangan berdasarkan Jabatan LAKIP sebagai motivator peningkatan kinerja aparat Departemen Keuangan Sistematika Penyajian LAKIP


BAB I PENDAHULUAN


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK A. ALUR PIKIR

LANDASAN Undang-undang No 25 Tahun 2004 Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara (UU No.17, UU No.1 dan UU No.15 Tahun 2004)

RPJM 2004-2009 APBN Tahun Anggaran 2007

Tugas Departemen Keuangan Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian

tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara

V I S I

M I S I

K E B I J A K A N

PROGRAM

L A K I P

T U J U A N

S A S A R A N

INDIKATOR SASARAN

Faktor Kunci Penentu Keberhasilan

Umpan Balik Umpan Balik



B. RENCANA STRATEGIK

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana

tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara

integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir

sebagaimana bagan di atas.

Departemen Keuangan bertugas membantu Presiden dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang

keuangan dan kekayaan negara. Hal ini berarti Departemen Keuangan

menjadi pengelola keuangan negara dan sekaligus pengelola kekayaan

negara. Dalam era globalisasi saat ini Departemen Keuangan harus

berpandangan jauh ke depan, berupaya meningkatkan kualitas agar

lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar

global. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparat Departemen

Keuangan harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan

kredibilitasnya, sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat

serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung

tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam menjalankan tugas tersebut, terkandung beberapa peran

strategis Departemen Keuangan yaitu:

(1) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(RAPBN) yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan

negara yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung

jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

1945;

(2) Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak,

bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai

peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi

ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri;

(3) Mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai

dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun

2004-2009 dan Undang-undang APBN, sehingga dapat

memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan masyarakat;

Perencanaan Strategis Peran strategis Departemen Keuangan



(4) Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri

dalam negeri melalui pemberian kemudahan dalam rangka

pengelolaan bahan baku impor untuk memproduksi barang

ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor,

serta pencegahan dan pemberantasan penyelundupan;

(5) Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, dan antar Daerah;

(6) Membina, mengelola, dan menatausahakan barang

milik/kekayaan negara (aset negara) dalam rangka lebih

meningkatkan dayaguna dan hasilguna aset negara serta

pengamanannya;

(7) Menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai

pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN.

VISI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Departemen

Keuangan mempunyai visi sebagai berikut :

“ Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara

bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan

masyarakat serta instrumental bagi proses transformasi

bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan

berperadaban tinggi”

Dalam visi tersebut, yang dimaksud dengan pengelola

keuangan dan kekayaan negara adalah Departemen Keuangan

sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan

mengalokasikan keuangan negara dan memelihara barang

milik/kekayaan negara. Bertaraf internasional artinya setara atau

tidak berbeda dengan lembaga/institusi yang ada di negara maju

sebagai refleksi cita-cita dalam mencapai tingkatan standar dunia atau

standar internasional baik kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja

serta hasil-hasilnya. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat adalah

semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan

keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu

Visi Departemen Keuangan



semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit

anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Instrument bagi

proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan

berperadaban tinggi, artinya Departemen Keuangan memegang

peran sangat penting dalam menuju masyarakat adil dan makmur

sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dengan

tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan kepribadian bangsa

Indonesia.

MISI

Dalam rangka pencapaian visi, Departemen Keuangan menetapkan 5

(lima) misi, yaitu:

1. Misi di Bidang Fiskal

Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, dan berkelanjutan

serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati

(prudent), bertanggung jawab, dan transparan

Kebijakan fiskal pemerintah yang diambil diarahkan untuk

menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui

peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman

luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan negara, serta

penghematan pengeluaran. Dalam upaya menciptakan APBN yang

sehat, ada dua langkah strategis yang telah dan akan dilaksanakan

pemerintah yaitu menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju

seimbang atau surplus dan menurunkan secara bertahap jumlah utang

publik dan rasionya terhadap PDB. Strategi penurunan defisit

anggaran pada dasarnya ditempuh melalui dua langkah pokok yaitu

meningkatkan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor

perpajakan dan pengendalian serta penajaman prioritas alokasi

belanja negara. Sementara itu penurunan rasio utang publik terhadap

PDB dapat dilakukan antara lain melalui strategi pengelolaan utang

dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat.

Misi Misi Fiskal



2. Misi di Bidang Ekonomi

Mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa

mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi

bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju

masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.

Implementasi misi di bidang ekonomi adalah Departemen

Keuangan diharapkan mampu berperan dalam memelihara stabilitas

ekonomi makro. Dilain pihak Departemen Keuangan secara proaktif

melaksanakan agenda reformasi di bidang ekonomi dengan insrumen

mewujudkan lembaga keuangan non bank yang sehat dan handal,

menciptakan pasar modal yang maju, dan pengelolaan Surat Utang

Negara (SUN) yang meminimalkan biaya bunga dalam jangka

panjang pada tingkat risiko yang dapat dikendalikan.

3. Misi di Bidang Politik

Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi

Departemen Keuangan mengemban misi ini dalam rangka

penyiapan peraturan dan perundang-undangan di bidang keuangan

maupun kekayaan negara untuk mendukung proses demokratisasi

fiskal dan ekonomi. Selain itu, Departemen Keuangan juga berperan

memantapkan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

4. Misi di Bidang Sosial Budaya

Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern


meningkatkan pengetahuan masyarakat akan keuangan dan kekayaan

negara khususnya di bidang pasar modal dan lelang dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Misi Ekonomi Misi Politik Misi Sosial Budaya



5. Misi di Bidang Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan

aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi

keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan

pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan

kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan

yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang

potensial dan mempunyai integritas yang tinggi

Sesuai dengan misi ini, organisasi dan tata laksana

Departemen Keuangan harus selalu menyesuaikan dengan

perkembangan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, Departemen

Keuangan juga harus meningkatkan pembinaan dan pengembangan

SDM serta mewujudkan e-Government agar mampu memenuhi

tuntutan stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan).

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (CRITICAL

SUCCESS FACTORS)

Critical Success Factors adalah faktor penentu keberhasilan

yang mencakup berbagai bidang/aspek dari misi, yang sangat

mempengaruhi keberhasilan kinerja Departemen Keuangan.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, terlebih

dahulu perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan

melalui analisis tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang,

dan tantangan (SWOT) dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal

dan eksternal serta melakukan analisis strategi antara faktor-faktor

kekuatan dengan peluang (SO), kelemahan dengan peluang (WO),

kekuatan dengan tantangan (ST), dan kelemahan dengan tantangan

(WT). Selain itu, pendekatan analisis SWOT di lakukan untuk

mengetahui kompleksitas permasalahan sebagai strategi untuk

mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan

ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan

peluang, yang disajikan sebagai berikut :

Misi Kelembagaan Faktor Kunci Keberhasilan



ANALISIS STRATEGI DAN PILIHAN

INTERNAL EKSTERNAL

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 1. tersedianya peraturan

perundang-undangan yang menunjang pelaksanaan tugas fungsi departemen;

2. dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas;

3. adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas;

4. adanya sturktur organisasi yang tersebar sampai ke daerah;

5. tersedianya jumlah SDM yang memadai;

6. dinamika organisasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;

7. tersedianya infrastruktur teknologi informasi;

8. tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

1. kurangnya koordinasi antar unit Departemen Keuangan;

2. terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas;

3. kurangnya jumlah SDM untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu;

4. masih adanya pegawai yang integritasnya kurang memadai;

5. kurang adanya keterkaitan sistem pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi;

6. belum terwujudnya sistem informasi keuangan yang terintegrasi;

7. terbatasnya penerimaan negara.

PELUANG (O) SO WO 1. adanya tawaran program

pendidikan dan pelatihan SDM di dalam dan luar negeri;

2. semakin majunya teknologi yang memudahkan mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat;

3. masih dimungkinkannya peningkatan penerimaan negara;

4. potensi pembiayaan defisit melalui SUN dan PHLN yang cukup besar;

5. potensi pemodal domestik yang cukup besar untuk berinvestasi di pasar modal;

6. cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi regional dan dunia yang mampu menopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia;

7. adanya kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan keuangan.

1. memanfaatkan tawaran pendidikan dari dalam dan luar negeri dengan adanya dukungan pimpinan;

2. memanfaatkan kemajuan teknologi guna mendukung pelaksanaan sistem dan prosedur kerja;

3. meningkatkan penerimaan negara dan pasar SUN dengan dukungan peraturan, dukungan pimpinan dan SDM;

4. memanfaatkan peraturan dan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan investasi di pasar modal;

5. meningkatkan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan keuangan dengan dukungan peraturan perundang-undangan, SDM, dan teknologi informasi.

1. meningkatkan etos kerja pegawai melaui program pendidikan dan pelatihan;

2. mengoptimalkan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi;

3. meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri;

4. meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara;

5. tertutupnya defisit APBN melalui SUN dan PHLN.



TANTANGAN (T) ST WT 1. adanya tuntutan

stakeholders untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

2. kurangnya koordinasi antar departemen/instansi terkait;

3. belum pulihnya krisis ekonomi serta lemahnya daya tarik investasi;

4. semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang menjadi beban keuangan negara;

5. berakhirnya kerjasama dengan IMF yang dapat menimbulkan kesenjangan pendanaan dan kesenjangan kredibilitas;

6. ancaman disintegrasi bangsa yang memerlukan pembiayaan yang besar untuk menanggulanginya;

7. adanya tuntutan/kebutuhan akan peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara;

8. makin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah;

9. kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat.

1. meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan sistem dan prosedur yang jelas, struktur organisasi, SDM, dan infrastruktur teknologi informasi;

2. mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dengan penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah;

3. meningkatkan koordinasi antar departemen/instansi dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, dukungan pimpinan, dan teknologi informasi;

4. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan untuk menunjang percepatan pemulihan krisis ekonomi dan daya tarik investasi;

5. mengatasi peningkatan kebutuhan pembiayaan yang menjadi beban keuangan negara dengan dukungan pimpinan dan peraturan perundang-undangan;

6. memanfaatkan peraturan perundang-undangan, dukungan pimpinan dan perubahan organisasi untuk menanggulangi timbulnya kesenjangan pendanaan dan kredibilitas setelah berakhirnya kerjasama dengan IMF;

7. mengefektifkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.

1. mengupayakan keterkaitan sistem kepegawaian terpadu yang berbasis kompetensi dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

2. mengupayakan peningkatan koordinasi antar unit Departemen Keuangan untuk mengatasi kurangnya koordinasi antar departemen atau instansi terkait;

3. mengupayakan peningkatan koordinasi dengan unit atau instansi terkait dan mewujudkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk menunjang percepatan pemulihan krisis ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi serta menanggulangi kurangnya koordinasi antar departemen/instansi terkait;

4. mengupayakan penajaman skala prioritas alokasi belanja negara;

5. mengupayakan peningkatan koordinasi antar unit terkait, sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk mengatasi ketidakpastian di bidang politik dan sosial, serta pembiayaan yang ditanggung akibat ancaman disintegrasi bangsa;

6. mengupayakan peningkatan koordinasi, peningkatan jumlah SDM, peningkatan integritas pegawai dan mewujudkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk memenuhi tuntutan peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.



Atas hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dapat

diambil strategi :

(1) tersedianya peraturan perundang-undangan yang menunjang

pelaksanaan tugas fungsi Departemen Keuangan sehingga

potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan non pajak dapat

ditingkatkan;

(2) terbukanya peluang untuk mengembangkan pasar sekunder atas

obligasi negara sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam

negeri untuk mengatasi defisit anggaran;

(3) Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah dengan

mengupayakan organisasi dan tatalaksana di lingkungan

Departemen Keuangan senantiasa dievaluasi dan

disempurnakan sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan

tuntutan pelaksanan tugas serta kententuan yang berlaku;

(4) mengupayakan peningkatan integritas SDM melalui penerapan

KIS dalam pelaksanaan tugas sehingga tercipta pelayanan prima;

(5) tersedianya sistem dan teknologi informasi untuk peningkatan

manajemen keuangan dan kekayaan negara dalam

mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat

cepat;

(6) tersedianya peraturan perundang-undangan tentang keuangan

dan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dalam

menghadapi adanya berbagai tuntutan terhadap pemerintah baik

dari dalam negeri maupun luar negeri;

(7) mengatasi keterbatasan kualitas SDM agar mampu dalam

menghadapi berbagai tuntutan reformasi di segala bidang dan

memasuki era globalisasi serta menghadapi perdagangan bebas

(AFTA);

(8) mengupayakan tersedianya dana, sarana, dan prasarana agar

mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang

sangat cepat, serta mampu mengantisipasi kondisi politik,

ekonomi, dan keamanan yang belum stabil.

Strategi



Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:

(1) Tersedianya perangkat peraturan perundang-undang di bidang

keuangan dan kekayaan negara;

(2) Tersedianya jaringan organisasi yang luas sampai ke daerah;

(3) Tersedianya potensi untuk lebih meningkatkan penerimaan

negara dan pembiayaan defisit;

(4) Adanya penajaman skala prioritas alokasi belanja negara;

(5) Tersedianya SDM yang memadai serta adanya peluang untuk

mengembangkannya melalui diklat dalam dan luar negeri;

(6) Adanya kebijakan nasional, komitmen dan dukungan pimpinan;

(7) Tersedianya sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi

untuk mendukung peningkatan pengelolaan keuangan dan

kekayaan negara.

TUJUAN

Tujuan Departemen Keuangan merupakan implementasi

atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan pada kurun waktu 2005 – 2009. Dalam tahun 2007,

tujuan untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut:

MISI FISKAL

(1) Mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan;

(2) Mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang

milik/kekayaan negara;

(3) Mengurangi ketergantungan kepada pinjaman luar negeri secara

bertahap;

(4) Terwujudnya pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) yang

meminimalkan biaya bunga dalam jangka panjang pada tingkat

risiko yang dapat dikendalikan.

MISI EKONOMI

(1) Memelihara stabilitas ekonomi makro;

(2) Terwujudnya lembaga keuangan non bank yang sehat dan

handal;

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Tujuan Misi Fiskal Misi Ekonomi



(3) Menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien guna

menunjang perekonomian nasional;

(4) Meningkatkan kualitas laporan dan pertanggungjawaban

keuangan negara.

MISI POLITIK

(1) Terwujudnya landasan hukum yang kokoh di bidang keuangan

dan kekayaan negara;

(2) Terwujudnya penyelesaian masalah hukum di bidang keuangan

negara;

(3) Memantapkan pelaksanaan perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah;

(4) Terciptanya landasan pelaksanaan pinjaman daerah dan hibah

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MISI SOSIAL BUDAYA

(1) Mewujudkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern

melalui etos kerja dalam rangka pemanfaatan globalisasi,

keuangan, dan peningkatan mutu pelayanan;

(2) Meningkatkan pemahaman publik mengenai kebijakan

keuangan negara.

MISI KELEMBAGAAN

(1) Mendukung optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan

efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara;

(2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM;

(3) Meningkatkan dayaguna dan hasilguna di bidang kelembagaan

dan ketatalaksanaan serta mengembangkan kinerja semua

satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan;

(4) Mewujudkan e-Government di Departemen Keuangan.

Misi Politik Misi Sosial Budaya Misi Kelembagaan



SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur

yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun (2007).

Sasaran Departemen Keuangan merupakan bagian integral proses

perencanaan strategis, yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan

menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat

dicapai dalam periode 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

MISI FISKAL

(1) Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal

namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong

perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan

pemerintah;

(2) Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas

pembangunan secara efisien;

(3) Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara

terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan

mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek

keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam

dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

(4) Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN

melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN);

(5) Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal

sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu;

(6) Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;

(7) Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah

(SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis

akrual, dan terselesaikannya laporan keuangan pemerintah

pusat;

(8) Terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel;

(9) Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang

sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Sasaran Misi Fiskal



(10) Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib,

tepat guna dan tepat sasaran

(11) Terwujudnya research based policy yang representatif di bidang

belanja negara.

MISI EKONOMI

(1) Meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal;

(2) Terlaksananya good corporate governance dalam industri pasar

modal melaui penginformasian indikator kesehatan perusahaan

efek kepada publik (publik disclosure) dan tersedianya standar

profesi jasa.

(3) Mengurangi beban masyarakat sesuai dengan kemampuan

keuangan negara.

MISI POLITIK

(1) Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di

bidang keuangan negara.

MISI SOSIAL BUDAYA

(1) Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas

dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.

MISI KELEMBAGAAN

(1) Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam

melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan

kepemerintahan ;

(2) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-

unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara;

(3) Terwujudnya sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur

negara;

(4) Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan

meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan

sesuai dengan standar nasional dan atau internasional

(5) Terwujudnya harmonisasi dan sinergi kebijakan serta

Misi ekonomi Misi politik Misi Sosial Budaya Misi Kelembagaan



tersedianya informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan

yang menjadi Prioritas Menteri

(6) Terwujudnya E-Government di Departemen Keuangan

(7) Mencegah secara dini kemungkinan terjadi dan terulangnya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas semua

unsur departemen

(8) Mendeteksi, menghentikan, dan meniadakan pemborosan serta

penyelewengan keuangan negara di lingkungan departemen

(9) Terwujudnya kesempurnaan diklat di bidang pengawasan dan

akuntabilitas aparatur negara

(10) Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas

dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak

yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,

tujuan, serta visi dan misi Departemen Keuangan. Kebijakan yang

ditetapkan sebagai berikut :

MISI FISKAL

(1) Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta Reformasi

Kebijakan Fiskal;

(2) Pelaksanaan monitoring perkembangan realisasi keuangan

negara dan indikator ekonomi;

(3) Sosialisasi kebijakan fiskal;

(4) Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

(5) Meningkatkan penerimaan negara di bidang pajak, daya saing,

dan iklim investasi;

(6) Reformasi sistem administrasi perpajakan;

(7) Mengoptimalkan penerimaan negara di bidang bea masuk dan

cukai;

(8) Mengupayakan sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan

Kebijakan Misi fiskal



dan pelaksanaan anggaran;

(9) Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan APBN;

(10) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan barang milik/ kekayaan

negara;

(11) Mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri

sebagai sumber pembiayaan belanja negara secara bertahap;

(12) Mewujudkan sistem informasi yang transparan dan terintegrasi;

(13) Menyempurnakan sistem akuntansi pemerintah dan

menyelesaikan pernyataan standar akuntansi pemerintah,

mempercepat dan meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah.

MISI EKONOMI

(1) Menyusun bahan perencanaan pembangunan di bidang

ekonomi;

(2) Menyediakan subsidi bahan bakar minyak, dan tenaga listrik

pada harga yang terjangkau;

(3) Menyesuaikan besaran tarif pungutan ekspor yang berlaku dan

disesuaikan dengan perkembangan harga di dalam dan luar

negeri;

(4) Mengenakan pungutan ekspor terhadap komoditi yang

dibutuhkan di dalam negeri;

(5) Meneruskan pinjaman pemerintah;

(6) Menatausahakan pinjaman pemerintah;

(7) Memantau pinjaman pemerintah;

(8) Menjadwalkan kembali pinjaman pemerintah;

(9) Menyalurkan kredit program;

(10) Melaksanakan Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang

Restrukturisasi Kredit UKM;

(11) Mengembangkan pemasaran, pemanfaatan dan

mempertahankan nilai ekonomis barang jaminan;

(12) Menggali potensi penyerahan pengurusan piutang negara;

(13) Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi pengurusan

piutang negara dan lelang;

Misi ekonomi



(14) Mengembangkan lelang;

(15) Menggali potensi lelang;

(16) Meningkatkan kinerja BUMN;

(17) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan

non bank;

(18) Mengembangkan pasar modal;

(19) Menyusun rencana penerbitan dan pembelian kembali (buy back)

SUN yang akuntabel, menghitung rata-rata jatuh tempo

(duration) dan komposisi SUN serta membuat pedoman harga

(benchmark) SUN;

(20) Pengembangan mekanisme harga yang transparan;

(21) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

SUN;

(22) Mengembangkan sistem informasi dan pelaporan manajemen

SUN untuk kebutuhan internal dan eksternal.

MISI POLITIK

(1) Menyusun Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan

dan kekayaan negara;

(2) Pengawasan Peraturan Daerah;

(3) Merumuskan kebijakan di bidang Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil;

(4) Merumuskan kebijakan di bidang pinjaman daerah;

(5) Menyusun mekanisme, sistem dan prosedur pembiayaan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

(6) Pemantauan Kemampuan Keuangan Daerah;

(7) Merumuskan kebijakan pelaporan dan pengelolaan informasi

keuangan Pemerintah Daerah.

MISI SOSIAL BUDAYA

(1) Mengembangkan Pasar Modal;

(2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat

mengenai keuangan dan kekayaan negara secara mandiri atau

bekerjasama dengan pihak lain;

Misi politik Misi sosial budaya



(3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat

mengenai lelang.

MISI KELEMBAGAAN

(1) Meningkatkan kualitas perencanaan program, pengelolaan

keuangan dan kekayaan negara lingkup Departemen;

(2) Menyelenggarakan kerjasama ekonomi dan keuangan

internasional, serta kerjasama teknik luar negeri;

(3) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian Departemen

Keuangan;

(4) Menyelenggarakan diklat dalam rangka memenuhi kebutuhan

pengguna sesuai ketentuan dan metode yang berlaku dan

mengembangkan desentralisasi diklat;

(5) Memutakhirkan kebijakan diklat dalam rangka reformasi diklat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(6) Memberikan kesempatan yang luas bagi pegawai untuk

melakukan kajian ilmiah;

(7) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan Departemen Keuangan;

(8) Mendorong peningkatan mutu pelayanan unit-unit di

Departemen Keuangan kepada masyarakat;

(9) Melaksanakan pengawasan dan investigasi;

(10) Meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada semua satuan

organisasi di lingkungan Departemen Keuangan;

(11) Mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan

sistem informasi penerimaan negara, pengeluaran negara, dan

keuangan daerah secara terpadu;

(12) Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dalam rangka

efisiensi dan implementasi;

(13) Meningkatkan kualitas IT Departemen Keuangan.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh

Misi kelembagaan




Departemen Keuangan. Program-program yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan;

(2) Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara;

(3) Peningkatan sarana dan prasaranan aparatur negara;

(4) Stabilitas ekonomi dan sector keuangan;

(5) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;

(6) Peningkatan efektivitas pengeluaran negara;

(7) Pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran;

(8) Pengembangan kelembagaan keuangan;

(9) Pengelolaan pembiayaan hutang;

(10) Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara;

(11) Pengelolaan SDM aparatur.

(12) Pendidikan kedinasan.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2007

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam rencana strategik tahun 2004 – 2009. Rencana kinerja

menjabarkan input kinerja yang merupakan nilai kualitatif yang

melekat pada setiap indikator kinerja, baik tingkat sasaran maupun

tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir

periode pelaksanaan. Rencana kinerja Departemen Keuangan telah

dibuat di awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam

rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan dan

indikator keberhasilan pencapaiannya. Rencana Kinerja tersebut,

merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja

unit masing-masing serta dipertanggung jawabkan dalam LAKIP

Departemen Keuangan pada akhir tahun anggaran. Rencana kinerja

Departemen Keuangan tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel Penetapan

Sasaran dan Tabel Penetapan Kegiatan sebagai berikut:

Program Tahun 2007


PENETAPAN SASARAN

MISI FISKAL Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (prudent), bertanggungjawab, dan transparan.

SASARAN 1 Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintah.

Indikator Kinerja Satuan Target

1. Tersusunnya Exercise proyeksi realisasi APBN 2007; % 100 2. Tersedianya data realisasi bulanan APBN 2007; % 100 3. Tersusunnya konsep bahan masukan RKP tahun 2008 di bidang

ekonomi makro, pendapatan negara dan pembiayaan anggaran serta belanja negara;

% 100

4. Ditetapkannya kesepakatan tentang bahan masukan RKP tahun 2008 bidang ekonomi makro;

% 100

5. Tersusunnya I-Account; % 100 6. Disampaikanya laporan semester I dan prognosa semester II

pelaksanaan APBN 2007 kepada DPR; % 100

7. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang pelaksanaan APBN 2007 semester I dan prognosa semester II;

% 100

8. Terpenuhinya kesepakatan antara DPR-RI dengan Pemerintah; % 100 9. Disampaikanya penjelasan ke Menteri Keuanga tentang pokok-pokok

kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kepada PA DPR-RI; % 100

10. Disampaikanya jawaban pemerintah kepada PA DPR-RI % 100 11. Dilaksanakanya kesepakatan antara PA DPR–RI dengan pemerintah; % 100 12. Disampaikanya jawaban Menkeu dalam rangka pembicaraan

pendahuluan kepada Komisi XI DPR-RI % 100

13. Ditetapkanya kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI;

% 100

14. Disampaikanya jawaban pemerintah kepada PA DPR-RI; % 100 15. Dilaksanakanya kesimpulan pembicaraan pendahuluanantara PA

DPR-RI dengan pemerintah % 100

16. Disampaikanya NK dan RAPBN 2008 beserta RUUnya kepada DPR RI;

% 100

17. Disampaikanya bahan pidato Presiden pengantar NK dan RAPBN 2008;

% 100

18. Disampaikanya jawaban pemerintah tentang NK dan RAPBN 2008 kepada DPR-RI;

% 100

19. Disampaikanya jawaban Menkeu tentang NK dan RAPBN 2008 kepada Komisi XI DPR-RI;

% 100

20. Ditetapkanya kesepakatan antara Menkeu dengan Komisi XI DPR-RI; % 100

LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 29



21. Disampaikanya jawaban pemerintah tentang RAPBN 2008 kepada PA DPR-RI;

% 100

22. Ditetapkanya RUU APBN 2008; % 100 23. Disampaiknya jawaban Menkeu kepada Komisi XI DPR-RI; % 100 24. Ditetapkanya kesepakatan Menkeu dengan Komisi XI DPR-RI; % 100 25. Disampaikanya APBN-P 2007 dan RUUnya kepada DPR-RI; % 100 26. Disampaikanya pemerintah tentang APBN-P 2007 kepada PA DPR-

RI; % 100

27. Ditetapkanya UU APBN-P 2007; % 100 28. Tersusunya APBN-P 2007 yang telah disempurnakan; % 100 29. Tersedianya data/jawaban atas pertanyaan IMF dan lembaga

internasional lainya; % 100

30. Tersedianya data base APBN yang akurat; % 100 31. Terlaksananya pengalokasian anggaran sesuai dengan standar biaya

yang fear dan obyektif; % 100

32. Tersusunya Draft pedoman Anggaran Belanja Negara dalam Kerangka Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja;

% 100

33. Tersedianya nomenklatur SKPD seluruh provinsi, kabupaten/kota; % 100 34. Tersedianya data laporan pendahuluan realisasi APP tahun 2006

sebagai data sumbangan PAN 2006; % 100

35. Tersedianya program aplikasi RKK-KL sesuai kebutuhan. % 100

SASARAN 2 Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien.


36. Tersusunnya NK dan APBN 2007 yang telah disempurnakan; % 100 37. Tersusunnya APBN-P 2006 yang telah disempurnakan; % 100 38. Tersedianya pagu indikasi 2008; % 100 39. Tersusunnya perencanaan anggaran Kementrian/Lembaga; % 100 40. Tersedianya anggaran Kementrian/Lembaga; % 100 41. Terselesaikanya penyusunan/penyempurnaan regulasi di bidang

pelaksanaan anggaran; % 100

42. Terselesaikanya dokumen pelaksanaan anggaran; % 100 43. Tersedianya petunjuk teknis mengenai pengelolaan kas negara secara

optimal; % 100

44. Diterbitkanya SP2D secara benar dan tepat waktu; % 100 45. Terlaksananya mekanisme pelaksanaan TSA; % 100 46. Tersedianya rekening khusus yang dapat digunakan; % 100 47. Tersedianya laporan realisasi APBN tepat waktu, akurat dan

akuntabel. % 100

SASARAN 3 Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah.




48. Terselesaikanya penerbitan Draft penerusan pinjaman/pinjaman dan

perubahan persyaratan penerusan pinjaman/pinjaman; % 100

49. Terlaksananya penerbitan surat permintaan pencairan dana RDI ke Rekening BUN;

% 100

50. Terlaksananya penerbitan surat penutupan perjanjian penerusan pinjaman/pinjaman;

% 100

51. Tersedianya hasil analisis terhadap usulan investasi; % 100 52. Tersedianya rencana dan evaluasi atas pelaksanan investasi lainnya; % 100 53. Ditetapkanya instansi pemerintah yang mengajukan untuk

menerapkan PPK BLU; % 100

54. Tersusunya laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja BLU; % 100 55. Terwujudnya operasional sistem yang terpadu; % 100 56. Tersedianya sistem jaringan komputer serta infrastruktur dan

perangkat komputer yang up date dan terpelihara; % 100

57. Tersusunya peraturan jabatn fungsional pengelola perbendaharaan 2006 (audited);

% 100

SASARAN 4 Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tetib, tepat guna, dan tepat sasaran.


58. Tersusunya PMK mengenai pengelolaan barang milik negara % 100 59. Tersusunya Permenkeu tentang penyelesaian aset bekas milik

Asing/Cina; % 100

60. Tersusunya juklak dan juknis pengelolaan kekayaan negara; % 100 61. Tersusunya Perpres tentang penertiban BMN; % 100 62. Tersusunya RPP/Perpres tentang inventarisasi kekayaan negara lain-

lain; % 100

63. Terwujudnya PMK tentang jabatan fungsional penilai; % 100 64. Terlaksananya tugas-tugas di bidang penilaian; % 100 65. Terwujudnya PMK tentang insenftif penilaian (Appraisal Fee); % 100 66. Adanya sttandar/sarana yang mempermudah penilaian bangunan; % 100 67. Tersedianya nilai BMN di lingkungan Departemen Keuangan sebagai

masukan dalam LKPP; % 100

68. Tersedianya data PMN pada BUMN dan PT lainya sebagai bahan LKPP;

% 100

69. Terlaksananya analisis tingkat kesehatan BUMN dan PT lainya ; % 100 70. Terlaksananya analisis tingkat kelayakan penyertaan modal pada

BUMN; % 100

71. Terlaksananya penatausahaan BMN; % 100 72. Terlaksananya pembinaan Kementrian Negara/Lembaga; % 100 73. Terlaksananya Inventarisasi peraturan perundangan di bidang

kekayaan negara; % 100

74. Terinformasikanya jumlah dan nilai riil kekayaan negara; % 100



SASARAN 5

Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara teutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.


75. Tercapainya penerimaan negara sesuai dengan yang diamanatkan

dalam APBN tahun 2007; % 100

76. Tersedianya dasar hukum untuk unit data Processing Center; % 100 77. Tersedianya unit untuk pengolahan data; % 100 78. Tersedianya KPP dengan sistem administrasi modern; % 100 79. Dapat disimpulkanya persepsi masyarakat mengenai kinerja DJP

sebagai bahan untuk membuat kebijakan; % 100

80. Tersedianya peraturan mengenai pembebasan PPN atas Rumah Susun Sederhana untuk lapisan bawah dan Lapisan Menengah Bawah;

% 100

81. Tercapainya target penerimaan negara bea masuk dan cukai; % 100 82. Terlayaninya importir yang mendapat jalur prioritas secara lebih

cepat; % 100

83. Tersedianya fasilitas untuk peningkatan investasi di bidang kepabeanan dan cukai;

% 100

84. Tercapainya percepatan pelayanan dan peningkatan pengawasan kepabeanan;

% 100

85. Terciptanya Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) dengan sistem administrasi kepabeanan dan cukai modern;

% 100

86. Terwujudnya sistem pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean dengan DBH I nasional;

% 100

87. Tersedianya sistem pengawasan penumpang yang integratif untuk perlindungan masyarakat;

% 100

88. Tersedianya kelengkapan data untuk keperluan analisis intelijen (indikator tren pelanggaran);

% 100

89. Dapat diusulkannya draft RPP dan diterbitkannya PMK; % 100 90. Dapat diterbitkannya PMK; % 100 91. Terlaksananya pembayaran setoran bagian pemerintah oleh

pengusaha panas bumi; % 100

92. Terlaksananya pembayaran kembali PPN kepada pengusaha panas bumi dan pembayaran PBB;

% 100

93. Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah dan wajib bayar PNBP dan memberikan kepastian hukum;

% 100

94. Tercapainya target PNBP dari pajak ekspor; % 100 95. Tercapainya target Penerimaan PPh Migas; % 100 96. Tercapainya target pengurusan piutang negara; % 100 97. Tersedianya peraturan Menkeu tentang PPN; % 100 98. Meningkatnya BKPN yang dapat diselesaikan; % 100




99. Meningkatnya PNDS 5% per tahun; % 100 100. Terlaksananya penyelesaian kredit macet Eks BPPN; % 100 101. Tercapainya target pelaksanaan lelang; % 100 102. Terpenuhinya kebutuhan peraturan dalam pelaksanaan lelang; % 100 103. Efektifitas Balai Lelang; % 100 104. Terbangunnya Sistem Aplikasi Kekeayaan Negara dan Penilaian; % 100 105. Tersedianya informasi nilai kekayaan negara secara tepat waktu dan

akurat. % 100

SASARAN 6 Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.


106. Tersampaikanya Draft RPP tentang Tata cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

% 100

107. Dapat diketahuinya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 67 Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

% 100

108. Terselenggaranya Percepatan Penyelesaian Evaluasi atas Raperda dan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

% 100

109. Terselenggaranya identifikasi dan mengevaluasi serta membatalkan Raperda dan Perda yang menghambat Investasi;

% 100

110. Berfungsinya SISPA yang terintegrasi, komprehensif dan modern. % 100

SASARAN 7 Terwujudnya research based policy yang representatif di bidang belanja negara.


111. Tersedianya hasil evaluasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan; % 100 112. Tersedianya kajian efektifitas dan efisiensi kebijakan belanja ke

daerah; % 100

113. Tersedianya hasil kajian di bidang kebijakan subsidi; % 100 114. Tersedianya hasil analisis dan perhitungan resiko dukungan

pemerintah atas proyek infrastruktur; % 100

115. Tersedianya hasil perhitungan besaran contingent liability; % 100 116. Tersedianya hasil perhitungan resiko BUMN; % 100 117. Tersedianya bahan kebijakan belanja pusat yang efektif dan efisien; % 100 118. Tersedianya hasil pengkajian isu-isu ekonomi dan keuangan dalam

kerangka kerjasama internasional; % 100

119. Terjalinnya kerjasama antara microfinance, bank komersial, dan penyedia jasa keuangan internasional;

% 100




120. Tercapainya reformasi regulasi yang terintegrasi dalam rangka perdagangan bebas kawasan Asia Pasifik;

% 100

121. Terselenggaranya bantuan teknik dalam rangka kerjasama luar negeri;

% 100

122. Tersedianya informasi kondisi perekonomian Indonesia melalui forum Lembaga Keuangan Multilateral;

% 100

123. Tercapainya transparansi fiskal melalui fiscal ROSCs; % 100 124. Tersedianya informasi pemantauan dini perekonomian nasional dan

regional (ASEAN Surveillance Process); % 100

125. Tercapainya koordinasi antara kesiapan dunia usaha dengan kebijakan di bidang jasa;

% 100

126. Tersedianya rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan; % 100 127. Tersedianya hasil penelitian universitas yang mendukung

perumusan kebijakan fiskal; % 100

128. Tersedianya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang optimal;

% 100

129. Ditetapkannya angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat bunga dan harga minyak sebagai dasar penyusunan RAPBN;

% 100

130. Tersedianya EWS untuk mengetahui perkembangan indikator ekonomi makro, sektor riil dan resiko finasial;

% 100

131. Meningkatnya rating Indonesia. % 100

SASARAN 8 Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN).


132. Tersusunnya Draft RUU PHLN pada tingkat menteri; % 100 133. Terselesaikanya Draft RPP PHLN pada tingkat tim; % 100 134. Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang

pembiayaan syariah; % 100

135. Tersedianya landasan hukum dalam rangka penerapan instrumen utang pinjaman dalam negeri;

% 100

136. Tersusunya Draft peraturan terkait pengelolaan SUN; % 100

SASARAN 9 Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu.


137. Tersusunnya materi PHLN yang tidak merugikan pemerintah; % 100 138. Tertatanya dokumen/arsip PHLN; % 100




139. Terlaksananya pembiayaan APBN melalui pengelolaan portofolio APBN;

% 100

140. Terlaksananya koordinasi antar unir terkait pengelolaan SBN; % 100 141. Terselenggaranya sosialisasi SBN; % 100 142. Terselenggaranya pengembangan pasar SBN; % 100 143. Tersusunnya laporan terkait pengelolaan SBN; % 100 144. Tercapainya sasaran, strategi pengelolaan utang jangka panjang dan

menengah; % 100

145. Tersedianya portofolio performance monitoring; % 100 146. Tersedianya rumusan revisi srtategi utang; % 100 147. Tersedianya hasil evaluasi penerapan strategi utang; % 100 148. Tersedianya rumusan mengenai restrukturisasi portofolio utang,

mekanisme hedging, pengkayaan instrumen, mekanisme kredit ekspor, dan standarisasi Terms and Condition pinjaman luar negeri;

% 100

149. Tersedianya informasi dan masukan mengenai berbagai asumsi indikator makro ekonomi sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang;

% 100

150. Tersedianya informasi dan masukan mengenai Lending Strategy dari Lender sebagi bahan penyusunan strategi pengelolaan utang;

% 100

151. Tersedianya informasi dan masukan mengenai kebijakan dari berbagai regulator terkait dengan pengelolaan utang, pengembangan instrumen dan infrastruktur;

% 100

152. Terlaksananya kajian pengembangan instrumen pembiayaan syariah;

% 100

153. Terlaksananya optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penggunaan pinjaman;

% 100

154. Meningkatnya tertib administrasi pembayaran pinjaman; % 100 155. Meningkatnya sistem penatausahaan dan akuntansi pinjaman secara

tertib dan teratur; % 100

SASARAN 10 Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, dan terselesaikannya Lapotran Keuangan Pemerintah Pusat.


156. Terbitnya UU PP APBN TA 2006; % 100

157. Tersedianya LKPP tahun 2006 (audited). % 100

MISI EKONOMI Mengatasi masalah-masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.



SASARAN 1 Mengurangi beban masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.


36. Terlaksananya proses pembayaran subsidi listrik TA 2007; % 100 37. Terlaksananya proses pembayaran subsidi pupuk TA 2007; % 100 38. Terlaksananya proses pembayaran subsidi BBM TA 2007; Rp/Triliun 55.60 39. Terlaksananya proses pembayaran subsidi BBM TA 2007. % 100

SASARAN 2 Meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal.


5. Tersedianya data dan informasi yang mendukung terlaksananya pengawasan atas reksa dana;

% 100

6. Diterapkanya pengawasan berbasis resiko pada industri reksa dana; % 100 7. Tersampaikanya data secar elektronik dari SROs (BEJ, BES, KPEI,

KSEI) kepada Bappepam-LK; 90

8. Tersedianya back up sistem bagi data elektronik Bappepam-LK; % 80 9. Tersedianya sistem pengawasan emiten; 90 10. Terwujudnya kemudahan dan kelengkapan informasi pasar modal

dan lembaga keuangan; % 90

11. Terlaksananya proses persetujuan emisi yang lebih cepat, terstandar

dan terdata dengan baik; % 70

12. Terlaksananya penggabungan BEJ dan BES; % 100 13. Disempurnakanya peraturan mengenai menejemen resiko di PE; % 50 14. Terwujudnya kajian mengenai skema investor protection fund; % 15. Diterbitkannya pedoman akuntansi sebagai dasar penerapan pasar

modal berbasisis syariah; % 100

16. Dapat dipercepatnya perizinan produk pengelolaan investasi di bidang pasar modal terkait dengan pernyataan pendaftaran kredit investasi collected;

% 100

SASARAN 3 Terlaksananya good corporate governance dalam industri pasar modal melalui penginformasian indikator kesehatan perusahaan efek kepada publik (public disclosure) dan tersedianya standar profesi jasa .


17. Dapat diterbitkanya perubahan peraturan Menteri Keuangan tentang

pendanaan dan solvabilitas dana pensiun dan perubahan KMK; % 60

18. Dapat diterbitkanya peraturan pemerintah tentang pembiayaan dan bentuk badan penyelenggara program pensiun PNS dan pejabat negara;

% 60




19. Tersampaikanya hasil pemeriksaan kepada komite penetapan sanksi; % 100 20. Tersampaikanya berkas penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi; % 100 21. Terwujudnya peningkatan kepatuhan dana pensiun terhadap

peraturan di bidang dana pensiun; % 50

22. Diterbitkanya Laporan Hasil Pemeriksaan; % 54 23. Dapat disampaikanya izin akuntan publik; % 100 24. Dapat disampaikanya izin KAP; % 100 25. Dapat disampaikanya izin cabang KAP; % 100 26. Dapat disampaikanya izin penilai publik; % 100 27. Dapat disampaikanya izin UJP perorangan; % 100 28. Dapat disampaikanya izin UJP kerjasama; % 100 29. Dapat disampaikanya izin cabang UJP; % 100 30. Dapat disampaikanya izin PJP; % 100 31. Dapat disampaikanya izin cabang PJP; % 100 32. Efektifnya analisis pemantauan dan pendataan AP dan KAP; % 100 33. Efektifnya analisis pemantauan dan pendataan penilai dan UJP; % 100 34. Efektifnya hasil temuan pemeriksaan atas kinerja AP dan KAP; % 100 35. Efektifnya hasil temuan pemeriksaan atas kinerja penilai dan UJP; % 100 36. Terlayaninya permohonan register; % 100 37. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat atas kegiatan AP dan

KAP; % 100

38. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat atas kegiatan penilai dan UJP;

% 100

MISI SOSIAL BUDAYA Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.

SASARAN 1 Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.


1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan fiskal secara langsung

maupun melalui media sebagai wujud komunikasi publik; % 100

2. Dipahaminya kebijakan penganggaran; % 100 3. Dipahaminya pedoman Anggaran Belanja Negara dalam Kerangka

Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja; % 100

MISI POLITIK Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.

SASARAN 1 Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.




1. Diterbitkanya Perpres tentang DAU daerah Provinsi, dan

Kabupaten/Kota tahun 2008 dan PMK tentang rincian dana penyeimbang DAU tahun 2008;

% 100

2. Diterbitkanya Permenkeu tentang penetapan rincian alokasi dana penyesuaian Tunjangan Kependidikan tahun 2007 kepada daerah provinsi, kabupaten/kota;

% 100

3. Diterbitkanya Permenkeu tentang penetapan rincian alokasi Dana Tunjangan Kependidikan tahun 2008 kepada daerah, provinsi, kabupaten/kota;

% 100

4. Diterbitkanya Permenkeu tentang penetapan alokasi DAK tiap kabupaten/kota TA 2008;

% 100

5. Diterbitkanya PMK tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA; % 100 6. Diterbitkanya PMK pedoman umum dan petunjuk teknis Dana

Reboisasi; % 100

7. Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang keuangan daerah TA 2007;

% 100

8. Ditetapkanya PMK tentang kapasitas fiskal tahun 2007; % 100 9. Tersusunya PMK mengenai pinjaman daerah dari pemerintah yang

dananya bersumber selain dari pinjaman luar negeri; % 100

10. Diterbitkanya profil kemampuan keuangan daerah; % 100 11. Disampaikanya Draft RPP tentang pengelolaan Dana Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan kepada Menteri Keuangan; % 100

12. Terpenuhinya permintaan telaahan hukum dan tanggapan/pendapat hukum;

% 100

13. Terpenuhinya pengambilan keputusan yang tepat dan akurat; % 100 14. Terselenggaranya proses beracara di badan peradilan; % 100 15. Terpenuhinya kelancaran proses di Kejaksaan dan Kepolisisan; % 100 16. Dapat disetujuinya RUU menjadi UU oleh DPR; % 100 17. Tersampaikanya RUU tentang pengelolaan negara kepada Presiden; % 50 18. Tersampaikanya 11 (sebelas) RUU di bidang keuangan dan kekayaan

negara kepada Presiden; % 100

19. Tersampaikanya RPP pendirian LKBN Antara kepada Presiden; % 100 20. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan; % 100 21. Terlaksananya pertukaran informasi hukum antar unir eselon I di

lingkungan Departemen Keuangan dan instansi di luar Departemen Keuangan;

% 100

22. Terpenuhinya penambahan bahan-bahan perpustakaan hukum; % 100 23. Dapat ditetapkanya RPMK/RKMK.

MISI KELEMBAGAAN Memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksana yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.



SASARAN 1 Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.


40. Dapat disampaikannya bahan masukan RKP bidang ekonomi tahun 2008 kepada Bappenas secara tepat waktu;

% 100

41. Ketepatan tindak lanjut rencana kerja Departemen Keuangan tahun 2008 yang telah ditetapkan;

% 100

42. Efektivitas atas pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Keuangan;

% 100

43. Dapat dimanfaatkannya hasil EKPP untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya;

% PM

44. Diperolehnya pagu anggaran 2008; % Rp/juta

90 9.607.714,4

45. Tersusunya dokumen pelaksanaan anggaran bagian anggaran 15 (Departemen Keuangan)

% 100

46. Terpenuhinya kebutuhan dana yang dijukan BA 69 tahun 2007; % 100 47. Terpenuhinya permintaan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Departemen Keuangan; % 100

48. Selesainya usulan Rancangan Perpres; % 50 49. Ditetapkanya KMK tentang penyempurnaan organisasi; % 100 50. Dapat disampaikanya rekomendasi hasil monitoring kepada pejabat

terkait;

51. Tersedianya informasi jabatan; % 100 52. Efektifnya Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan; % 100 53. Dapat diklarifikasikanya tentang temuan hasil audit di lingkungan

Sekretariat Jenderal; % 100

54. Tertatanya organisasi di lingkungan Departemen Keuangan; % 100 55. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas; % 100 56. Dapat ditetapkanya pedoman administrasi umum pada unit eselon I; % 100 57. Dapat diimplementasikanya hasil analisis beban kerja jabatan/unit; % 100 58. Dapat dievaluasinya kantor-kantor pelayanan yang memberikan

pelayanan terbaik; % 100

59. Dapat ditetapkanya kantor-kantor pelayanan yang memberikan pelayanan terbaik

% 100

60. Unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dapat menyusun dan menyampaikan LAKIP tepat waktu;

% 100

61. Tersampaikannya Lakip Departemen Keuangan 2007 tepat watu; % 100 62. Tersusun dan tersampaikannya RKT dan PK Departemen Tahun 2007

tepat waktu; % 100

63. Terpenuhinya pelaksanaan Inpres V tahun 2004; % 100 64. Efektifitas jalannya organisasi; % 100 65. Diterbitkanya Keppres mutasi kenaikan pangkat; % 100 66. Dapat diterimanya hakl pegawai secara tepat waktu; % 100 67. Tersedianya metode Asessment Center yang siap diterapkan di

Departemen Keuangan; % 50




68. Tersedianya data base kepegawaian yang valid, up to date dan akurat; % 100 69. Terbitnya Keppres tentang pemberian tanda jasa; % 100 70. terpenuhinya pemberianpenghargaan atas kesetiaan dan prestasi PNS

dan pensiunan PNS Departemen Keuangan; % 100

71. Terselesaikany kasus-kasus pelanggaran disiplin; % 100 72. Dapat dibayarkannya uang pensiun kepada pensiunan PNS dan ahli

waris dan terlaksananya pemberhentian/beban tugas serta terselesaikanya Petikan II/peninjauan kembali/ ralat KMK pensiun;

% 100

73. Dapat disampaikanya Laporan BMN secara tepat waktu; % 100 74. Dapat dilaksanakanya proses dan tindak lanjut penghapusan BMN

tahun 2006; % 100

75. Terselenggaranya tertib administrasi umum di lingkungan Kantor Pusat Departemen Keuangan;

% 100

76. Terciptanya kondisi aman dan tertib dokumen/arsip serta efisiensi ruangan;

% 70

77. Terpenuhinya layanan dan sosialisasi di bidang teknologi informasi tahun 2007;

% 100

78. Efektivitas penggunaan kebijakan dan standar teknologi informasi; Unit 6 79. Terlaksananya pengelolaan administrasi jabatan fungsional pranata

komputer Departemen Keuangan tahun 2007. % 100

SASARAN 2 Terwujudnya harmonisasi dan sinergi kebijakan serta tersedianya informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Menteri..


41. Dapat ditindaklanjutinya hasil pertemuan Menteri; % 100 42. Dapat disajikanya laporan hasil pemantauan kepada pimpinan; % 100 43. Dapat disajikanya hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan

Menteri; % 100

44. Dapat digunakanya hasil analisis Current Issue; % 100 45. Terwujudnya harmonisasi kebijakan reformasi pada uniot eselon I

pada Departemen Keuangan; % 100

46. Dapat disajjikanya informasi program dan kegiatan pada pimpinan; % 100 47. Dapat disajikanya klasifikasi data program dan kegiatan Menteri; % 100

SASARAN 3 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemeritahan yang memadai pada unit- unit kerja di lingkungan penyelenggara negara.




48. Tersedianya bangunan prasarana lingkungan dan perlengkapan

gedung Departemen Keuangan tahun 2006 serta berfungsinya kembali gedung-gedung yang telah direhabilitasi

% 100

49. Tersedianya Sistem Informasi Keuangan secara terpadu. % 100

SASARAN 4 Terwujudnya E- Governance di Departemen Keuangan.


50. Terimplementasikanya aplikasi enterprise dan internal yang

terintegrasi; % 100

51. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan bagi Pimpinan Departemen Keuangan;

% 100

52. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai tahun 2007;

% 100

53. Terpenuhinya tenaga terampil di bidang teknologi informasi tahun 2007.

% 100

SASARAN 5 Mencegah secara dini kemungkinan terjadi dan terulangnya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas semua unsur Departemen.


54. Terungkapnya penyimpangan yang telah merugikan negara dan/atau

yang dapat menyebabkan terhambatnya penerimaan hak negara. Rp/Miliar 1000

55. Jumlah penyetoran ke Kas negara yang telah dilaporkan; Rp/Miliar 77

SASARAN 6 Mendeteksi, menghentikan, dan meniadakan pemborosan serta penyelewengan keuangan negara di lingkungan Departemen.


56. Terbuktinya kasus KKN dari hasil pelaksaan investigasi 90 57. Jumlah penyetoran ke Kas negara yang telah dilaporkan Rp/Miliar 58. Ditindaklanjutinya rekomendasi penjatuhan sanksi sanksi 90 59. Tersedianya SDM BPPK yang siap digunakan orang 83 60. Terlaksananya kerjasama antar instansi paket 1

SASARAN 7 Terwujudnya kesempurnaan diklat di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.





61. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna atas pendidikan bagi auditor internal sektor publik.

orang 68

SASARAN 8 Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan standar nasional dan/atau internasional.


62. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan Prodip III % 100 63. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi lulusan

Prodip III % 100

64. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan Prodip I % 100 65. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi lulusan

Prodip I % 100



66. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan diklat; % 100 67.Terselenggaranya Program S2/S3 Dalam Negeri/Luar

Negeri/Linkage; % 100

68. Terselenggaranya Short Course LN; % 100 69. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan Prodip IV

Akuntansi % 100

70. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi lulusan D III Khusus

% 100


LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I

43

PENETAPAN KINERJA

MISI FISKAL Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (prudent), bertanggungjawab, dan transparan.

SASARAN 1 Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintah.

Program Kegiatan

1. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran;

1.1. Menyusun outline NK dan RAPBN 2008;

1.2. Melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2007 periode Januari-Desember;

1.3. Menyusun bahan masukan RKP tahun 2008 di bidang ekonomi makro, pendapatan negara dan pembiayaan anggaran, serta belanja negara;

1.4. Melakukan pembahasan masukan RKP tahun 2008 di bidang ekonomi makro dengan Bappenas;

1.5. Melakukan monitoring pelaksaan APBN 2007 Semester I;

1.6. Menyusun Laporan Pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan Prognosa Semester II;

1.7. Menyediakan jawaban atas pertanyaan PA DPR-RI berkaitan dengan Pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan Prognosa Semester II;

1.8. Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan Pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan Prognosa Semester II;

1.9. Memberikan penjelasan selaku wakil pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008 tentang Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro;

1.10. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas Pertanyaan PA DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan tahap awal RAPBN 2008

1.11. Melakukan pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2008;

1.12. Memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008;



44

Program Kegiatan

1.13. Melakukan pembahasan dengan komisi XI DPR-RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2008

1.14. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan tahap akhir RAPBN 2008;

1.15. Melakukan pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan tahap akhir dengan PA DPR-RI tentang NK dan RAPBN 2008;

1.16. Menyusun narasi penyusunan APBN 2007 dan perkiraan RAPBN 2008, serta RUU APBN 2008;

1.17. Menyiapkan bahan pidato Presiden pengantar NK dan RAPBN 2008;

1.18. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan fraksi-fraksi DPR-RI dalam rangka pemandangan umum NK dan RAPBN 2008;

1.19. Memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI berkaitan dengan NK dan RAPBN 2008;

1.20. Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI berkaitan dengan NK dan RAPBN 2008;

1.21. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI dalam rangka pembahasan RAPBN 2008;

1.22. Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan pembicaraan tingkat I (pembahasan NK dan RAPBN beserta RUU APBN 2008);

1.23. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI berkaitan dengan kinerja dan Penganggaran Departemen Keuangan;

1.24. Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-Ri berkaitan dengan kinerja dan Penganggaran Departemen Keuangan;

1.25. Menyusun narasi APBN-P 2007 dan RUU APBN-P 2007;

1.26. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI berkaitan dengan APBN-P 2007;

1.27. Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan APBN-P 2007 beserta RUUnya;

1.28. Penyempurnaan APBN-P 2007; 1.29. Memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan IMF

dan Lembaga Internasional lainnya; 1.30. Penyusunan data base APBN 2007;



45

Program Kegiatan

1.31. Menyusun Standar Biaya Anggaran Kementrian /Lembaga;

1.32. Menyusun Pedoman Penganggaran dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja;

1.33. Sinkronisasi data anggaran Pemerintah Pusat dan penyusunan nomenklatur SKPD;

1.34. Sinkronisasi data realisasi APP tahun 2006; 1.35. Pengembangan program RKA-KL.


Program Kegiatan

1. Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara

1.1. Melakukan penyempurnaan NK dan APBN 2007 berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPR RI;

1.2. Melakukan penyempurnaan APBN-P 2006 berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara Pemerintah dan DPR-RI;

1.3. Menyusun pagu indikasi 2008 untuk Kementerian/Lembaga;

1.4. Melakukan persiapan penyusunan anggaran kementerian/lembaga/Pemerintah Pusat tahun 2008;

1.5. Penyusunan format satuan anggaran lampiran Perpres Tahun Anggaran 2008;

1.6. Menyusun/menyempurnakan regulasi di bidang pelaksanaan anggaran;

1.7. Melakukan penelaahan dan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran;

1.8. Menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan kas negara;

1.9. Menerbitkan SP2D dalam rupiah dan Valas; 1.10. Melaksanakan uji coba TSA pada KPPN; 1.11. Mengajukan aplikasi replenishment Rekening

Khusus.




46

Program Kegiatan

1. Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara

1.1 Menerbitkan Draft perjanjian penerusan pinjaman/pinjaman dan perubahan persyaratan penerusan pinjaman/pinjaman;

1.2 Menerbitkan Surat Permintaan Pencairan dana RDI ke Rekening BUN;

1.3 Menerbitkan Surat Penutupan perjanjian penerusan pinjaman/pinjaman;

1.4 Melakukan analisis kelayakan terhadap usulan investasi;

1.5. Melakukan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan investasi;

1.6. Melakukan penilaian usulan penetapan investasi pemerintah menjadi PPK BLU;

1.7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BLU;

1.8. Menyusun dan mengembangkan Sistem Perbendaharaan;

1.9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan audit sistem terkait dengan penerapan dan dukungan teknis;

1.10. Menyusun Peraturan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;

SASARAN 4 Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat guna dan tepat sasaran.

Program Kegiatan

1. Peningkatan efektivitas

Pengeluaran negara 1.1 Menyusun Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Pengelolaan Barang Milik Negara; 1.2 Membuat PMK tentang penyelesaian asset bekas

asing Cina; 1.3 Membuat Permenkeu tentang Pengelolaan

Kekayaan Negara; 1.4 Menyusun Keppres tentang tim penyusunan BMN; 1.5 Menyusun Draft RPP/Perpres tentang Kekayaan

Negara lain-lain; 1.6 Menyusun PMK tentang Jabatan Fungsional Penilai; 1.7 Menyusun PMK tentang Penilaian; 1.8 Menyusun PMK tentang insentif Penilaian; 1.9 Menyempurnakan Daftar Komponen Bangunan

(DKPB); 1.10 Melakukan penilaian BMN di lingkungan

Departemen Keuangan;



47

Program Kegiatan

1.11 Melaksanakan Inventarisasi PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas lainya;

1.12 Melaksanakan analisa tingkat Kesehatan BUMN dan PT Lainya;

1.13 Melaksanakan analisa kelayakan penyertaan modal pada BUMN;

1.14 Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara; 1.15 Melakukan Pembinaan Pengelolaan BMN; 1.16 Melakukan Inventarisasi peraturan terkait kekayaan

Negara; 1.17 Menyelenggarakan inventarisasi dan optimalisasi

Kekayaan Negara Potensial.

SASARAN 5 Meningkatnya dan terselamatkanya penerimaan negara terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program Kegiatan

1. Peningkatan Penerimaan dan

Pengamanan Keuangan Negara 1.1 Optimalisasi penerimaan perpajakan;

1.2 Pembuatan dasar hukum untuk Unit Data Processing Center;

1.3 Melaksanakan implementasi Data Processing Center (Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan);

1.4 Menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

1.5 Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan survey tingkat kepuasan WP atas kinerja pada Kanwil DJP Jakarta I;

1.6 Pembuatan peraturan mengenai pembebasab PPN atas Rumah Susun Sederhana dan Lapisan Bawah dan Menengah Bawah.

1.7 Mengoptimalkan penerimaan Bea Masuk dan Cukai;

1.8 Ekstensifikasi jalur prioritas; 1.9 Mendukung perbaikan nilai dengan kebijakan bea

dan cukai;



48

Program Kegiatan

1.10 Mengembangkan sistem aplikasi pertukaran data “National Single Window” (NSW) untuk percepatan Time Release di KPBC Tanjung Priok;

1.11 Membangun Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) di Tanjung Priok dan Batam;

1.12 Memutakhirkan Data Base Harga (DBH) I Nasional berbasis komputer;

1.13 Mengembangkan Sistem Aplikasi Passanger Monitoring yang terkoneksi di 4 KPBC: Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan Polonia;

1.14 Meningkatkan pertukaran informasi melalui RILO A/P;

1.15 Mengevaluasi Pelaksanaan PNBP pada Kementrian/Lembaga tahun 2007;

1.16 Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Penyempurnaan Peraturan Pungutan Ekspor Tahun 2007;

1.17 Melakukan Diversifikasi PNBP dari kegiatan Usaha Panas Bumi;

1.18 Menyusun RPP atas Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;

1.19 Melakukan penagihan kekurangan pembayaran Pajak/Pungutan Ekspor;

1.20 Menyelesaikan kewajiban perpajakan (PPh) kontraktor sektor non migas;

1.21 Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari hasil piutang negara;

1.22 Menyempurnakan peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara;

1.23 Menerbitkan pertimbangan asal usul penghapusan piutang macet;

1.24 Menerbitkan Surat Keputusan Pencegahan Perpanjangan I dan II, berakhir demi hukum, ijin sementara serta pencabutan pencegahan;

1.25 Melaksanakan penyelesaian kredit Eks BPPN; 1.26 Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang

berasal dari hasil Pelaksanaan Lelang; 1.27 Menyempurnakan peraturan Menteri Keuangan

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Balai Lelang PL.I dan II;

1.28 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Balai Lelang;



49

Program Kegiatan

1.29 Membangun Sistem Aplikasi Kekayaan Negara dan Penilaian;

1.30 Membuat sistem dan prosedur Laporan Penilaian Kekayaan Negara.

SASARAN 6 Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Program Kegiatan

1. Peningkatan Penerimaan dan

Pengamanan Keuangan Negara 1.1 Menyusun draft RPP tentang cara pemungutan

pajak daerah; 1.2 Monitoring pelaksanaan Perda tentang Pajak

Daerah dan retribusi daerah di 67 Kabupaten/Kota; 1.3 Percepatan penyelesaian evaluasi atas Raperda dan

Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah; 1.4 Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta

membatalkan Raperda dan Perda yang menghambat investasi;

1.5 Mengembangkan Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA) yang terintegrasi, komprehensif dan modern.

SASARAN 7 Terwujudnya research based policy yang representatif di bidang belanja negara.

Program Kegiatan

1. Peningkatan stabilisasi ekonomi

dan keuangan 1.1. Melakukan evaluasi kebijakan perpajakan dan

kepabeanan; 1.2. Melakukan pengkajian kebijakan belanja ke daerah; 1.3. Melakukan pengkajian besaran subsidi; 1.4. Melakukan analisis dan perhitungan resiko

dukungan pemerintah atas proyek infrastruktur; 1.5. Melakukan perumusan dan perhitungan besaran

contingent liability; 1.6. Melakukan pengkajian dan perhitungan resiko

BUMN; 1.7. Melaksanakan pengkajian tentang kebijakan belanja

pusat yang efektif dan efisien;



50

Program Kegiatan

1.8. Melakukan pengkajian tentang isu-isu internasional yang berkembang pada forum/kerjasama sub regional, regional, multilateral dan bilateral;

1.9. Menyelenggarakan the ASEM Bali Initiative Workshop;

1.10. Melakukan koordinasi reformasi regulasi berdasarkan APEC-OECD Integrated Checklist;

1.11. Melakukan pengurusan administrasi dalam rangka kerjasama teknik luar negeri di lingkungan Departemen Keuangan;

1.12. Melakukan penyusunan Country Presentation Indonesia dalam sidang Lembaga Keuangan Multilateral;

1.13. Melakukan sosialisasi Fiscal Report on the Observance of Standards and Codes (ROCs) kepada pemerintah daerah;

1.14. Melakukan pemantauan ekonomi nasional dalam kerangka ASEAN Surveillance Process;

1.15. Melakukan koordinasi bidang jasa dalam menghadapi perdagangan bebes di bidang jasa;

1.16. Melakukan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan;

1.17. Melakukan kerjasama penelitian dengan universitas;

1.18. Melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;

1.19. Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan angka asumsi dasar penyusunan RAPBN;

1.20. Melakukan pemantauan dan pengkajian perkembangan indikator ekonomi makro, sektor riil dan sektor fiskal;

1.21. Melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan dedikasi hubungan investor.

SASARAN 8 Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN).

Program Kegiatan

1. Pengelolaan Pembiayaan Utang 1.1. Penyusunan peraturan di bidang pengelolaan

PHLN;



51

Program Kegiatan

1.2. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah;

1.3. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pinjaman Dalam Negeri;

1.4. Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan utang (SUN).

SASARAN 9 Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu.

Program Kegiatan

1. Pengelolaan Pembiayaan Utang 1.1. Pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; 1.2. Pengelolaan surat berharga negara; 1.3. Pengelolaan portofolio dan Resiko utang; 1.4. Pelaksanaan kajian pengembangan instrumen

pengembangan syariah; 1.5. Pelaksanan evaluasi, akuntansi dan setelmen utang.

SASARAN 10 Terselesaikanya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, dan terselesaikanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Program Kegiatan

1. Pembinaan Akuntansi Keuangan

Negara 1.1. Menyusun RUU PP APBN TA 2006;

1.2. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

MISI EKONOMI Mengatasi masalah-masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.

SASARAN 1 Mengurangi beban masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.



52

Program Kegiatan

1. Peningkatan Stabilisasi Ekonomi

dan Keuangan 1.1. Pemberian subsidi Listrik TA 2007;

1.2. Pemberian subsidi pupuk TA 2007; 1.3. Pemberian subsidi BBM TA 2007; 1.4. Menyusun PMK tentang Tata cara Penghitungan

dan Pembayaran Subsidi BBM.

SASARAN 2 Meningkatnya Ketahanan Lembaga Keuangan dan Pasar Modal

Program Kegiatan

1. Peningkatan stabilisasi ekonomi

dan keuangan 1.1. Pengembangan sistem pengawasan dini atas

kepatuhan reksa dana; 1.2. Melakukan penyusunan kriteria-kriteria penerapan

pengawasan berbasis resiko pada reksa dana; 1.3. Melakukan kerjasama dengan SROs untuk

melakukan: penyambungan jaringan Bappepam-LK dengan jaringan bersama SROs, penyempurnaan sistem pelaporan SROs kepada Bappepam-LK;

1.4. Bekerjasama dengan SROs yang sedang membangun sistem DRC SROs;

1.5. Implementasi sistem pelaporan elektronik emiten bekerjasama dengan BEJ;

1.6. Melakukan penyempurnaan Website Bappepam-LK serta mengitegrasikan dengan informasi publik yang ada di Sisitem Informasi Terpadu;

1.7. Menyusun rancangan Sistem Pendaftaran secara elektronik yang terintegrasi dengan Work Flow Management System Bappepam-LK;

1.8. Mendorong penerapan Program Peningkatan efisiensi dan daya saing bursa efek melalui penggabungan BEJ dan BES;

1.9. Menyusun Draft revisi peraturan No V.D.3 tentang Menejemen Resiko di PE;

1.10. Mempersiapkan skema Investor Protection Fund; 1.11. Menyusun standar akuntansi bagi penerapan pasar

modal berbasis Syariah;

1.12. Mengembangkan Umbrella Fund.



53

SASARAN 3 Terlaksananya Good Corporate Governance dalam industri pasar modal melalui penginformasian indikator keehatan perusahaan efek pada publik (Public Disclosure) dan tersedianya standar profesi jasa.

Program Kegiatan

1. Pengembangan kelembagaan

keuangan 1.1. Melakukan kajian terhadap peraturan di bidang

dana pensiun; 1.2. Melakukan kajian terhadap pembiayaan dan bentuk

badan penyelenggara program pensiun PNS dan pejabat negara;

1.3. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di pasar modal;

1.4. Melakukan pemeriksaan terhadap dana pensiun; 1.5. Melakukan pemeriksaan di tempat perusahaan

asuransi dan Perusahaan Reasuransi; 1.6. Memproses permohonan izin akuntan publik; 1.7. Memproses izin kantor akuntan publik; 1.8. Memproses permohonan izin penilai publik; 1.9. Memproses permohonan izin usaha jasa penilai

publik; 1.10. Memproses permohonan izin perusahaan jasa

penilai; 1.11. Melakukan monitoring atas laporan kegiatan KAP; 1.12. Melakukan monitoring dan laporan kegiatan UJP

dan PJP; 1.13. Melakukan pemeriksaan atas kinerja akuntan

publik dan KAP; 1.14. Melakukan pemeriksaan atas kinerja penilai dan

usaha jasa penilai; 1.15. Memproses permohonan izin register akuntan

publik; 1.16. Memproses pelayanan dan pengaduan masyarakat

atas kegiatan akuntan publik dan KAP; 1.17. Memproses pelayanan dan pengaduan masyarakat

atas kegiatan penilai dan UJP.

MISI SOSIAL BUDAYA Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.



54


Program Kegiatan

1. Pemantapan Pelaksanaan Sistem

Penganggaran 1.1. Sosialisasi Kebijakan fiskal;

1.2. Sosialisasi Kebijakan penganggaran ke Kementrian/Lembaga;

1.3. Sosialisasi pedoman Anggaran Belanja Negara dalam Kerangka Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja;

MISI POLITIK Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.

SASARAN 1 Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Program Kegiatan

1. Peningkatan Efektivitas

Pengeluaran Negara 1.1. Menyusun kebijakan dan penghitungan DAU TA

2008; 1.2. Penyusunan RPMK tentang Penetapan Rincian

Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007;

1.3. Penyusunan RPMK Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2007;

1.4. Koordinasi pengalokasian DAK tahun 2008; 1.5. Penyusunan RPMK pengelolaan Dana Bagi Hasil

SDA; 1.6. Penyusunan RPMK pedoman umum dan petunjuk

teknis Dana Reboisasi; 1.7. Pelatihan penguatan aparatur pemerintah daerah di

bidang keuangan daerah TA 2007; 1.8. Penyusunan PMK tentang Kapasitas Fiskal Tahun

2007; 1.9. Menyusun rancangan PMK mengenai pinjaman

daerah dari pemerintah yang dananya bersumber selain dari pinjaman luar negeri;



55

Program Kegiatan

1.10. Menyusun profil keuangan daerah; 1.11. Menyusun RPP Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

dan Dana Pembantuan; 2. Peningkatan stabilisasi ekonomi

dan keuangan 2.1. Melakukan telaahan hukum, membuat resume dan

tanggapan/pendapat hukum; 2.2. Menelaah dan memberikan pendapat yuridis kasus

hukum; 2.3. Memberikan bantuan hukum terhadap perkara

gugatan perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;

2.4. Pendampingan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Departemen Keuangan dan Eks-BPPN yang diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan dan Kepolisian;

2.5. Mempercepat pembahasan 15 RUU di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan DPR;

2.6. Menyusun kembali RUU tentang pengelolaan kekayaan negara;

2.7. Mempercepat penyusunan 11 RUU di bidang keuangan dan kekayaan negara;

2.8. Mempercepat penyusunan RPP pendirian Perum LKBN Antara;

2.9. Menyimpulkan, mengolah, memonitor, mengevaluasi dan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara, mengelola perpustakaan hukum dan komputerisasi peraturan dalam rangka pemberian dan pelayanan informasi hukum dan evaluasi legal Drafting keputusan Menkeu dan penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

2.10. Melakukan telaahan hukum dan memproses ketentuan yang bersifat pengaturan dan yang bersifat penetapan.

MISI KELEMBAGAAN Memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksana yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.



56

SASARAN 1 Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Program Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pimpinan

Kenegaraan dan Kepemerintahan 1.1. Menyusun bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

di bidang ekonomi tahun 2008; 1.2. Menyusun Rencana Kerja Departemen Keuangan

(Renja K/L) tahun 2008; 1.3. Melakukan monitoring evaluasi perencanaan dan

pelaksanaan Anggaran TA 2007 di lingklungan Departemen Keuangan;

1.4. Melakukan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2007;

1.5. Mengusulkan kebutuhan anggaran Departemen Keuangan TA 2008;

1.6. Menyusun dokumen pelaksanaan Anggaran Departemen Keuangan;

1.7. Mengajukan permintaan Anggaran BA 69 TA 2007; 1.8. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 1.9. Melakukan penataan kelembagaan Departemen

Keuangan sesuai analisis jabatan dan beban tugas serta berdasarkan perkembangan kebijakan mutakhir di bidang keuangan negara dan administrasi publik;

1.10. Monitoring organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan;

1.11. Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Departemen Keuangan;

1.12. Menatausahakan dan mengevaluasi Laporan Hasil Audit Aparat Fungsional Pengawas dan tindak lanjutnya;

1.13. Menyusun Standar Prosedur Opersional (SOP) unit eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan;

1.14. Menyempurnakan pedoman administrasi umum di lingkungan Departemen Keuangan;

1.15. Mengkoordinasikan pengukuran beban dan prestasi kerja di lingkungan Dpertemen Keuangan;

1.16. Evaluasi mutu pelayanan pada kantor-kantor pelayanan di lingkungan Departemen Keuangan;

1.17. Memberikan penilaian pada kantor pelayanan percontohan di lingkungan Departemen Keuangan;



57

Program Kegiatan

1.18. Melaksanakan sistem AKIP di lingkungan Departemen Keuangan;

1.19. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Inpres V tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

1.20. Menyelesaikan KMK mutasi dan promosi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Departemen Keuangan;

1.21. Menyelesaikan usul mutasi kenaikan pangkat PNS di lingkungan Departeman Keuangan;

1.22. Menetapkan pilot project Assesment Center (AC); 1.23. Pengintegrasian SIMPEG Departemen Keuangan; 1.24. Mengusulkan pemberian piagam penghargaan

pensiun kepada pensiunan PNS Departem,en Keuangan;

1.25. Menyelesaikan proses penjatuhan hukuman disiplin dan hukuman lainya berupa pemberhentian dan pemberhentian sementara berdasarkan PP No 4 tahun 1966, PP No 30 tahun 1980, PP No 2 tahun 1979, dan PP No 11 tahun 2002;

1.26. Menyelesaikan usul pemberian pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun (BUP), janda/duda, bagian pensiun janda/duda/uang duka tewas/BT/MPP/memnuhi syarat 50/20, pemberhentian CPNS, uzur, pensiun eks-penerima uang tunggu;

1.27. Menyampaikan laporan BMN Semesteran, Tahunan, dan Buku Inventaris;

1.28. Menetapkan keputusan penghapusan barang milik/kekayaan negara;

1.29. Melaksanakan administrasi umum Departemen; 1.30. Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan dan

pengamanan dokumen/arsip di lingkungan Departemen Keuangan;

1.31. Memberikan layanan dan sosialisasi di bidang teknologi informasi;

1.32. Menyusun kebijakan, strategi dan pembakuan standar teknologi informasi.

SASARAN 2 Terwujudnya harmonisasi dan sinergi kebijakan serta tersedianya informasi atas pelaksanan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Menteri.



58

Program Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pimpinan

Kenegaraan dan Kepemerintahan 1.1. Mengkompilasi hasil pertemuan Menteri;

1.2. Pemantauan hasil pertemuan Menteri; 1.3. Melaksanakan analisis pelaksanaan program dan

kegiatan Menteri; 1.4. Melakukan analisis terhadap Current issue di bidang

keuangan negara; 1.5. Melakukan koordinasi terhadap program dan

kegiatan unit eselon I; 1.6. Mengelola data penyajian informasi program dan

kegiatan Menteri; 1.7. Menyusun klasifikasi data program dan kegiatan

Menteri.

SASARAN 3 Tersediamya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan administrasi kepemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.

Program Kegiatan

1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara 1.1. Pembangunan, rehabilitasi gedung dan prasarana

lingkungan serta pengadaan perlengkapan sarana gedung.

SASARAN 4 Terwujudnya E-Governance Departemen Keuangan.

Program Kegiatan

1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara 1.1. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem

informasi dan aplikasi; 1.2. Melanjutkan kegiatan pengembangan sistem

kolaborasi data dan informasi; 1.3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur

teknologi informasi; 1.4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai

di bidang teknologi informasi.

SASARAN 5 Mencegah secara dini kemungkinan terjadi dan terulangnya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas semua unsur Departemen.



59

Program Kegiatan

1. Peningkatan pengawasan dan

akuntabilitas Aparatur Negara 1.1. Melaksanakan audit berbasis resiko (Risk Based

Audit) auditan secara bertahap.

SASARAN 6 Mendeteksi, menghentikan dan meniadakan pemborosan serta penyelewengan keuangan negara di lingkungan unsur Departemen.

Program Kegiatan

1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Negara

1.1. Melakukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan temuan dan instruksi pimpinan;

1.2. Melakukan kerjasama antar instansi dan diklat di luar badan.

SASARAN 7 Terwujudnya kesempurnaan diklat di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

Program Kegiatan

1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Negara

1.1. Melaksanakan rintisan pendidikan non gelar.

SASARAN 8 Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan standar nasional dan/ atau internasional.

Program Kegiatan

1. Pelaksanaan pendidikan

kedinasan 1.1. Menyelenggarakan Prodip III Akuntansi, Anggaran,

Pajak, Penilai/PBB, BC dan PPLN; 1.2. Menyelenggarakan Prodip I Anggaran, BC, Pajak,

PPLN.




60

Program Kegiatan

1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya aparatur

1.1. Menyelenggarakan diklat prajabatan, diklat dalam jabatan (UD, UPKP, Kepemimpinan, fungsional dan penyegaran);

1.2. Menyelenggarakan rintisan pendidikan gelar; 1.3. Menyelenggarakan rintisan pendidikan non gelar; 1.4. Menyelenggarakan Prodip IV Akuntansi; 1.5. Menyelenggarakan Prodip III Khusus.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA KEGIATAN

Departemen Keuangan mempunyai tugas dan fungsi yang merupakan

upaya-upaya untuk mencapai visi:

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara

bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan

masyarakat, serta instrumental bagi proses

transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur

dan berperadaban tinggi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Departemen Keuangan

melaksanakan 5 (lima) misi, yaitu : (1) misi fiskal; (2) misi ekonomi; (3)

misi sosial budaya; (4) misi politik; dan (5) misi kelembagaan. Dalam

tahun anggaran 2007 kinerja yang dicapai misi-misi tersebut adalah

sebagai berikut :

MISI FISKAL

Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, terpercaya dan

berkesinambungan serta mengelola kekayaan dan utang negara

secara hati-hati (prudent), bertanggung jawab, dan transparan

Misi fiskal merupakan fungsi utama Departemen Keuangan dalam

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Departemen Keuangan

melaksanakan fungsi: (i) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penganggaran; (ii) Peningkatan pendapatan

negara dari sektor pajak, bea masuk dan cukai, dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP); (iii) Pelaksanaan urusan pemerintah di

bidang keuangan dan kekayaan negara; (iv) Pengelolaan Barang

Visi Departemen Keuangan Misi Fiskal Perwujudan fungsi misi fiskal



Milik/Kekayaan Negara; (v) Pengelolaan Utang Pemerintah; (vi)

Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah; dan (vii) Kerjasama

Ekonomi dan Keuangan dengan Lembaga Keuangan Luar Negeri.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penganggaran

Pelaksanaan fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang anggaran terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu: (i) program

pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran; (ii) program

peningkatan efektivitas pengeluaran negara dan (iii) program

peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara; dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

• Menyusun Outline NK dan RAPBN 2008 telah menghasilkan

Pedoman Penyusunan Outline NK dan RAPBN 2008 (100%);

• Melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2007 periode Januari –

Desember menghasilkan data realisasi bulanan APBN 2007 (100%);

• Menyusun bahan masukan RKP tahun 2008 di bidang ekonomi

makro, pendapatan negara dan pembiayaan anggaran, serta

belanja negara telah menghasilkan konsep bahan masukan RKP

tahun 2008 bidang ekonomi makro, pendapatan negara dan

pembiayaan anggaran, serta belanja negara (100%);

• Melakukan pembahasan bahan masukan RKP tahun 2008 di

bidang ekonomi makro dengan Bappenas telah menghasilkan

kesepakatan tentang bahan masukan RKP tahun 2008 bidang

ekonomi makro (100%);

• Melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2007 Semester I

menghasilkan Exercise (100%);

• Menyusun Laporan Pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan

Prognosa Semester II menghasilkan sebuah buku Laporan

Semester I (100%);

• Menyiapkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI

berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan

Prognosa semester II menghasilkan sebuah buku Jawaban

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran Analisa kinerja kegiatan fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran



Pemerintah atas pertanyaan DPR(100%);

• Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan

pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan Prognosa Semester II

menghasilkan kesepakatan berkaitan dengan pelaksanaan APBN

2007 semester I dan prognosa semester II(100%);

• Memberikan penjelasan selaku wakil pemerintah dalam rangka

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008 tentang Pokok-pokok

Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro menghasilkan

Penjelasan Menteri Keuangan tentang Pokok-pokok Kebijakan

Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro(100%);


dalam rangka pembicaraan pendahuluan tahap awal RAPBN 2008

menghasilkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR(100%);

• Melakukan Pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan

RAPBN 2008 menghasilkan kesepakatan PA DPR-RI dengan

Pemerintah (100%);

• Memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI dalam

rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2008 menghasilkan

Jawaban Menteri Keuangan atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI

(100%);

• Melakukan Pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI dalam rangka

pembicaraan pendahuluan RAPBN 2008 menghasilkan

kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR-RI

(100%);

Capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun

tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut:



REALISASI APBN-P 2007 (dalam miliar rupiah)

APBN % thd

PDB APBN-P % thd PDB Realisasi % thd

PDB

% thd APBN-

P A. Pendapatan Negara dan

Hibah 723.057,9 19,1 694.087,88 18,5 708.494,40 18,7 102,1

I. Penerimaan Dalam Negeri 720.389,0 19,1 690.264,56 18,4 706.790,60 18,7 102,4

1. Penerimaan Perpajakan 509.462,0 13,5 492.010,89 13,1 491.834,75 13,0 100,0

a. Pajak Dalam Negeri 494.591,6 13,1 474.550,95 12,6 470.905,95 12,5 99,2 b. Pajak Perdagangan

Internasional 14.870,4 0,4 17.459,94 0,5 20.928,79 0,6 119,9 2. Penerimaan Negara Bukan

Pajak 210.927,0 5,6 198.253,67 5,3 214.955,85 5,7 108,4

a. Penerimaan SDA 146.256,9 3,9 115.053,27 3,1 133.018,10 3,5 115,6

b. Bagian Laba BUMN 19.100,0 0,5 21.800,00 0,6 23.221,87 0,6 106,5

c. Surplus Bank Indonesia 0,0 - 13.669,3 0,4 13.669,3 0,4 100,0

d. PNBP Lainya 45.570,0 1,2 47.731,08 1,3 45.046,54 1,2 94,4

II. Hibah 2.669,0 0,1 3.823,32 0,1 1.703,80 0,0 44,6 B. Belanja Negara 763.570,8 20,2 752.373,18 20,0 757.244,82 20,0 100,6

I. Belanja Pemerintah Pusat 504.776,2 13,4 498.172,17 13,2 503.976,71 13,3 101,2

II. Transfer ke Daerah 258.794,6 6,8 254.201,01 6,8 253.268,11 6,7 99,6

1. Dana Perimbangan 250.342,8 6,6 244.607,81 6,5 244.007,16 6,5 99,8 2. Dana Otonomi Khusus

dan Peny 8.451,9 0,2 9.593,21 0,3 9.260,95 0,2 96,5 C. KeseimbanganPrimer 44.573,5 1,2 25.269,84 0,7 30.800,11 0,8 121,9 D. Surplus/Defisit Anggaran

(A-B) (40.512,9) (1,1) (58.285,3)

(1,5) (48.750,4)

(1,3) 83.6

E. Pembiayaan (I+II) 40.512,9 1,1 58.285,30 1,5 48.750,42 1,3 83,6

I. Pembiayaan Dalam Negeri 55.068,3 1,5 70.825,68 1,9 72.674,12 1,9 102,6 II. Pembiayaan Luar Negeri

(neto) (14.555,4) (0,4) (12.540,39)

(0,3) (23.923,7)

(0,6) 190,8

• Menyiapkan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan PA DPR-RI

dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan tahap akhir RAPBN 2008

menghasilkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR RI

(100%);

• Melakukan Pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan

tahap akhir dengan PA DPR-RI tentang NK dan RAPBN 2008

menghasilkan kesimpulan pembicaraan pendahuluan antara PA

DPR-RI dengan pemerintah (100%);

• Menyusun Narasi Pelaksanaan APBN 2007 dan Perkiraan RAPBN

2008, serta RUU APBN 2008 menghasilkan NK dan RAPBN 2008

serta RUU APBN 2008 (100%);

• Menyiapkan bahan pidato Presiden pengantar Nota Keuangan dan

RAPBN 2008 menghasilkan bahan pidato dan lampirannya (100%);

• Menyiapkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan fraksi-fraksi

DPR-RI dalam rangka Pemandangan Umum NK dan RAPBN 2008

menghasilkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR RI

Realisasi APBN 2007



(100%);

• Memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI berkaitan

dengan NK dan RAPBN 2008 menghasilkan jawaban Menteri

Keuangan (100%);

• Melakukan Pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI berkaitan

dengan NK dan RAPBN 2008 menghasilkan kesepakatan antara

Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR-RI (100%);

• Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI

dalam rangka Pembahasan RAPBN 2008 menghasilkan Jawaban

Pemerintah (100%);

• Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan

Pembicaraan Tingkat I (Pembahasan NK dan RAPBN beserta RUU

APBN 2008) menghasilkan kesepakatan atas NK dan RAPBN 2008

serta RUU APBN 2008 (100%);

• Memberikan jawaban atas pertanyaan komisi XI DPR-RI berkaitan

dengan kinerja dan penganggaran Departemen Keuangan

menghasilkan jawaban Menteri Keuangan (100%);

• Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI berkaitan

dengan kinerja dan penganggaran Departemen Keuangan

menghasilkan kesepakatan Menteri Keuangan dengan Komisi XI

DPR-RI (100%);

• Menyusun Narasi APBN-P 2007 dan RUU APBN-P 2007

menghasilkan APBN-P 2007 dan RUU APBN-P 2007 (100%);


berkaitan dengan APBN-P 2007 menghasilkan Jawaban

Pemerintah (100%);

• Melakukan Pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan

APBN-P 2007 beserta RUU-nya menghasilkan kesepakatan atas

APBN-P 2007 dan RUU-nya (100%);

• Penyempurnaan APBN-P 2007 menghasilkan APBN-P yang telah

disempurnakan (100%);

• Memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan IMF dan Lembaga

Internasional lainnya menghasilkan Data/jawaban tertulis atas



pertanyaan IMF dan Lembaga Internasional (100%);

• Menyusun Database APBN menghasilkan Laporan Tim (100%);

• Menyusun Standar Biaya menghasilkan PMK tentang Standar

Biaya dan Buku tentang Standar Biaya (100%);

• Menyusun Pedoman Penganggaran dalam kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja menghasilkan draft

pedoman penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka

menengah (MTEF) dan berbasis kinerja (100%);

• Sinkronisasi Data Anggaran Belanja Negara Pemerintah Pusat dan

penyusunan nomenklatur SKPD menghasilkan daftar nomenklatur

SKPD (100%);

• Sinkronisasi data realisasi APP Tahun 2006 menghasilkan Laporan

Akhir Realisasi APP Tahun 2006 (100%);

• Pengembangan Program Aplikasi RKA-KL menghasilkan 2 Paket

Program Aplikasi RKA-KL (50%);

• Melakukan penyempurnaan NK dan APBN 2007 berdasarkan hasil

kesepakatan dalam rapat kerja antara Pemerintah dengan DPR-RI

menghasilkan NK dan APBN 2007 yang telah disempurnakan

(100%);

• Melakukan penyempurnaan APBN-P 2006 berdasarkan hasil

kesepakatan dalam rapat kerja antara Pemerintah dengan DPR-RI

menghasilkan APBN-P 2006 yang telah disempurnakan (100%);

• Menyusun Pagu Indikasi 2008 untuk Kementerian/Lembaga

menghasilkan Pagu Indikasi 2008 (100%);

• Melakukan persiapan penyusunan anggaran

Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2008

menghasilkan petunjuk pengisian (100%);

• Penyusunan Format Satuan Anggaran Lampiran Perpres Tahun

2008 menghasilkan Konsep/Net Perpres dan Lampiran V (100%);

• Menyusun/menyempurnakan regulasi di bidang pelaksanaan

anggaran menghasilkan PMK tentang regulasi di bidang

pelaksanaan anggaran (500 %);

• Melaksanakan penelaahan dan penyelesaian dokumen



pelaksanaan anggaran menghasilkan SP DIPA cicilan bunga

hutang (100%) dan surat revisi DIPA (100%);

• Menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan kas negara

menghasilkan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan TSA (75%),

Pengelolaan Kas Negara (100%), Pembayaran melalui rekening

khusus (131,25 %), dan Petunjuk Teknis tentang pengelolaan KUN

(140%);

• Menerbitkan SP2D dalam Rupiah dan Valas menghasilkan SP2D

sejumlah 4271 lembar (100%);

• Melaksanakan uji coba TSA pada KPPN menghasilkan

pelaksanaan uji coba pada 128 KPPN (100%);

• Mengajukan aplikasi replenishment Rekening Khusus

menghasilkan jumlah Rekening Khusus yang terisi kembali

(100%);

• Penyusunan Laporan Realisasi APBN menghasilkan (a) Buku

Merah sebanyak 48 buah (100%), (b) Buku Putih sebanyak 48 buah

(100%), dan (c) LKP dan saldo besi akhir Tahun Anggaran

sebanyak 8693 dokumen (101,73 %);

• Menerbitkan draft perjanjian penerusan pinjaman/pinjaman dan

perubahan persyaratan penerusan pinjaman/pinjaman dengan

kinerja kegiatan sebanyak 8 draft (53,33 %) dan draft perjanjian

perubahan persyaratan penerusan pinjaman/pinjaman sebanyak

39 draft (139,29 5);

• Menerbitkan surat permintaan pencairan dana RDI ke rekening

BUN telah menghasilkan kinerja kegiatan Surat Permintaan

Pencairan Dana RDI ke Rekening BUN sebanyak 12 surat (100%);

• Menerbitkan surat penutupan perjanjian penerusan

pinjaman/pinjaman telah menghasilkan kinerja kegiatan Surat

Penutupan Perjanjian Penerusan Pinjaman/pinjaman sebanyak 64

surat (85,33%);

• Melakukan analisis kelayakan terhadap usulan investasi

menghasilkan 2 buah hasil analisis (40%);

• Melakukan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan investasi



menghasilkan RBA sebanyak 2 buah (100%) dan hasil evaluasi

kinerja sebanyak 1 buah (50%);

• Melakukan penilaian usulan penetapan instansi pemerintah

menjadi PPK BLU menghasilkan KMK sebanyak 20 KMK (100%)

dan surat penolakan sebanyak 2 surat (100%);

• Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BLU menghasilkan 1

laporan hasil monitoring (100%);

• Menyusun dan mengembangkan sistem Perbendaharaan. Kegiatan

ini menghasilkan output berupa Business process integrasi, Business

Intelligence Pelaporan, dan Sistem Extraction, Transfer, dan

Loading Data. Penyebab kegiatan tersebut belum terlaksana

karena pada tahun 2007 fokus kegiatan pengembangan sistem

perbendaharaan sebagian besar diprioritaskan pada kegiatan yang

lebih bersifat strategis, yaitu penyempurnaan Modul Penerimaan

Negara (MPN) dan kegiatan terkait pelaksanaan reformasi

birokrasi, yaitu pembentukan KPPN Percontohan (0%);

• Melakukan monitoring, evaluasi dan audit sistem terkait dengan

penerapan dan dukungan teknis menghasilkan 1 buah laporan

evaluasi (100%), 1 buah laporan monitoring (100%) dan 1 paket

pengembangan sistem DRC (100%);

• Menyusun peraturan Jabatan Fungsional Pengelola

Perbendaharaan. Penyebab kegiatan tersebut belum terlaksana

karena pembentukan suatu jabatan fungsional memerlukan proses

panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, khususnya

terkait dengan penentuan fungsi yang memenuhi persyaratan

sebagai suatu jabatan fungsional. Berdasarkan hasil uji petik

terhadap fungsi-fungsi perbendaharaan baik di lingkungan

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menunjukkan

bahwa tidak semua fungsi tersebut saat ini layak dan memenuhi

syarat untuk dibentuk sebagai jabatan fungsional. Oleh karena itu,

pengembangan jabatan fungsional pengelola perbendaharaan

akhirnya diarahkan terhadap fungsi-fungsi yang memang secara

substantif memenuhi persayaratan sebagai jabatan fungsional.

• Menyusun draft RPP tentang cara Pemungutan Pajak Daerah,



menghasilkan draft RPP tentang cara pemungutan pajak daerah

(100%);

• Monitoring pelaksanaan Perda tentang pajak daerah dan retribusi

daerah di 67 Kabupaten/Kota (107,18 %);

• Percepatan penyelesaian evaluasi atas Raperda dan Perda tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menghasilkan buku laporan

(100%) ;

• Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta membatalkan Raperda

dan Perda yang menghambat investasi menghasilkan buku

laporan (100%).

Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, bea masuk dan

cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pelaksanaan fungsi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak,

bea masuk dan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

terdiri dari satu program, yaitu program peningkatan penerimaan dan

pengamanan keuangan negara, dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan meliputi :

Optimalisasi penerimaan perpajakan telah menghasilkan kinerja

kegiatan (a) penerimaan PPh (90,79%) terealisasi sebesar

Rp.194.735,60 miliar; (b) penerimaan PPN (102,06%) terealisasi

sebesar Rp.155.187,20 miliar; (c) penerimaan PBB (107,23%)

terealisasi sebesar Rp.23.619,10 miliar; (d) penerimaan BPHTB

(149,68%) terealisasi sebesar Rp.5.935,70 miliar; (e) penerimaan

Migas (118,08%) terealisasi sebesar Rp.44.004,40 miliar; (f)

penerimaan pajak lainnya (100,88%) terealisasi sebesar Rp.2.743,30

miliar. Dari total realisasi penerimaan tahun 2007 hampir seluruh

jenis pajak melebihi target penerimaan, kecuali penerimaan PPh

khususnya PPh Non Migas. Penurunan suku bunga dan

menurunnya pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan

besar nasional, berdampak kepada penerimaan PPh Non Migas

sehingga penerimaan pajak secara keseluruhan hanya mencapai

sebesar 98,55% atau Rp. 426.225,2 miliar rupiah.

Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, bea masuk dan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



KINERJA PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2007 (Miliar Rupiah)

No JENIS PAJAK

2007

APBN APBN-P % APBN-P thd APBN Realisasi

% Pencapai

an (1) (2) (3) (4) = (3):(2) (5) (6) = (5):(3)

1 PPh Non Migas 220.456,6 214.480,7 97,29% 194.735,6 90,79% 2 PPN & PPnBM 161.044,2 152.057,2 94,42% 155.187,2 102,06% 3 PBB 21.267,0 22.025,8 103,57% 23.619,1 107,23% 4 BPHTB 5.389,9 3.965,5 73,57% 5.935,7 149,68% 5 Pajak Lainnya 3.157,5 2.719,5 86,13% 2.743,3 100,88%

6 Penerimaan DJP Tanpa Migas

411.315,2 395.248,7 96,09% 382.220,8 96,70%

7 PPh Migas 41.241,7 37.267,5 90,36% 44.004,4 118,08%

8 Penerimaan DJP Termasuk Migas

452.556,9 432.516,2 95,57% 426.225,2 98,55%

Sumber data: LAKIP 2007 Direktorat Jenderal Pajak

Diagram Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2005 – 2007

• Pembuatan dasar hukum untuk unit Data Processing Unit telah

menghasilkan output PMK tentang unit Data Processing Centre

(100%)

• Melaksanakan implementasi Data Processing Center (Pusat

Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (Pusat PD2P)) telah

menghasilkan kinerja kegiatan Data Processing Center (50%). Tidak

tercapainya implementasi Pusat PD2P dikarenakan pembentukan

PD2P baru dilaksanakan untuk wilayah kerja DKI Jakarta, dari

rencana 2 (dua) unit PD2P di Jakarta dan Surabaya. Penundaan

tersebut dimaksudkan agar implementasi Pusat PD2P untuk

wilayah DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik terlebih

dahulu, sebelum pembentukan unit PD2P di 3 (tiga) kota besar

Kinerja penerimaan perpajakan tahun 2007

0

25.000 50.000 75.000

100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000

PPh NonMigas

PPN & PPnBM

PBB BPHTB PajakLainnya

PPhMigas

Mili

ar R

upia

h

Realisasi 2005Realisasi 2006Realisasi 2007



lainnya (Surabaya, Medan dan Makassar);

• Menerapkan sistem administrasi perpajakan modern di sebagian

besar Kanwil telah menghasilkan kinerja kegiatan Kanwil

Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan

modern sebanyak 18 unit (66,67%) dari 27 unit Kanwil DJP yang

direncanakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern

pada 9 (sembilan) Kanwil DJP lainnya ditunda pelaksanaannya

pada tahun 2008, sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam hal

pentahapan penerapan sistem administrasi modern pada KPP di

bawah Kanwil-Kanwil tersebut, dimana sebelumnya sistem

adminstrasi modern direncanakan akan terlebih dahulu

diterapkan pada seluruh Kanwil DJP sebelum diterapkan pada

KPP-KPP dibawahnya;

• Melaksanakan Survey Tingkat Kepuasan Wajib Pajak terhadap

Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I (Jakarta Pusat),

bekerjasama dengan pihak ketiga (Nielsen dan disponsori oleh

TAMF-AusAid) yang dimulai pada bulan Desember 2006 dan

selesai pada bulan Mei 2007, telah menghasilkan kinerja kegiatan

data hasil survey (100%). Selain dilaksanakan survey di

lingkungan Kanwil DJP Jakarta I (Jakarta Pusat), dalam survey

tersebut dilakukan juga survey terhadap Wajib Pajak yang

terdaftar di KPP Madya Batam yang dibentuk tidak lama setelah

KPP Madya Jakarta Pusat. Survey tersebut telah menghasilkan

data yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan di

Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kebijakan dalam

peningkatan kinerja KPP Pratama dan KPP Madya yang sebagian

besar baru terbentuk pada tahun 2005, 2006 dan 2007 dan KPP

Pratama yang akan dibentuk pada tahun 2008;

• Mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan perumahan

yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu berupa

rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun

sederhana serta membantu membangun dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang lingkungan pemukimannya

mengalami kerusakan akibat bencana alam, telah menghasilkan

kinerja kegiatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Analisa kinerja kegiatan fungsi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, bea masuk dan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah

Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro,

Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang

atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai (100%).

• Membangun Kantor Pelayanan Pajak Madya pada sebagian besar

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak telah menghasilkan kinerja

kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Madya dengan sistem

administrasi perpajakan modern sebanyak 28 unit (100%);

• Mengoptimalkan penerimaan bea masuk dan cukai telah

menghasilkan kinerja kegiatan (a) penerimaan bea masuk

(115,76%) sebesar Rp16,67 triliun dari rencana APBN-P sebesar

Rp14,40 triliun; (b) penerimaan cukai (106,24%) sebesar Rp44,62

triliun dari rencana APBN-P sebesar Rp42,00 triliun;

Realisasi dan Target Penerimaan Bea Masuk dan Cukai

Tahun 2007

No Jenis

Penerimaan Target Realisasi

Prosentase

Capaian/Target

1 Bea Masuk Rp. 14,40 triliun Rp. 16,67 triliun 115,76%

2 Cukai Rp. 42,00 triliun Rp. 44,62 triliun 106,24%

Total Rp. 56,40 triliun Rp. 61,29 triliun 108,67%

Sumber data: LAKIP 2007 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Perbandingan Penerimaan Bea Masuk dan Cukai

Tahun 2006 dengan 2007

No. Jenis Penerimaan Tahun 2006 Tahun 2007

Prosentase Kenaikan

(2007/2006)

1 Bea Masuk Rp. 12,14 triliun Rp. 16,67 triliun 137,31%

2 Cukai Rp. 37,77 triliun Rp. 44,62 triliun 118,14%

Total Rp. 49,91 triliun Rp. 61,29 triliun 122,80%


Penerimaan bea masuk dan cukai tahun 2007 Perbandingan penerimaan bea masuk dan cukai tahun 2006-2007



Realisasi Penerimaan Bea Masuk Dan Cukai

Tahun 2003-2007 (dalam triliun)

No. Tahun Bea Masuk Cukai Total Realisasi

Target Realisasi Target Realisasi

1. 2003 11,3 10,800 26,100 26,400 37,200

2. 2004 11,84 12,44 28,44 29,17 41,616

3. 2005 16,59 14,92 32,25 33,26 48,177

4. 2006 13,58 12,14 38,52 37,77 49,91

5. 2007 14,40 16.67 42,00 44,62 61,29


Penerimaan bea masuk dan cukai tahun 2003-2007 Penerimaan bea masuk periode 2003 – 2007

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk

18,000

2004 2003

16,000

6,000

8,000

10,000 12,000

14,

Nila

i (M

iliar

rupi

ah) 000

Realisasi BM Target BM

4,000

2,000

-2005 2006 2007

Tahun




• Ekstensifikasi jalur prioritas. Pada tahun 2007 hanya terdapat 21

buah permohonan untuk memperoleh jalur prioritas. Setelah

dilakukan penelitian, dari 21 permohonan akhirnya terpenuhi 10

importir yang mendapatkan surat keputusan sebagai importir jalur

prioritas. Terhadap 10 importir tersebut, 100% dilayani dengan

jalur prioritas secara lebih cepat;

• Mendukung perbaikan nilai investasi dengan kebijakan bea dan

cukai. Kebijakan DJBC yang dilakukan untuk perbaikan nilai

investasi antara lain dengan penyempurnaan Undang-Undang

Cukai, penerapan standar pelayanan publik, perubahan peraturan,

pemberian fasilitas, perubahan klasifikasi dan up-dating BTBMI.

Skep pemberian fasilitas di bidang pertambangan, industri dan

jasa hanya mencapai 1.310 dari 1.634 permohonan yang diajukan

setelah dilakukan analisis (memenuhi syarat dan ketentuan yang

berlaku). Pencapaian 65.5% (target 2.000 berkas, realisasi 1.310

berkas) bukan merupakan gambaran kinerja DJBC tetapi hanya

merupakan implikasi dari berkas permohonan yang diajukan.

Penerimaan cukai periode 2003 – 2007

Nila

i (M

iliar

Rup

iah)

Realisasi Cukai

Target Cukai

Tahun20072006200520042003

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

Target dan Realisasi Penerimaan Cukai



• Mengembangkan Sistem Aplikasi Pertukaran Data National Single

Window (NSW) untuk percepatan time release (100%). Penerapan

aplikasi NSW dapat mempercepat time release di KPU Tipe A

Tanjung Priok, walaupun demikian masih ada kendala pada

instansi-instansi terkait sehubungan dengan implementasi

teknologi informasi dan pertukaran data antar instansi.

• Membangun Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) di

Tanjung Priok dan Batam, menghasilkan kinerja kegiatan

terbentuknya 2 (dua) KPU BC dengan sistem administrasi

moderen (100%).

• Memutakhirkan Data Base Harga (DBH) I Nasional berbasis

komputer (100%);

• Mengembangkan sistem aplikasi passenger monitoring yang

terkoneksi. Sistem aplikasi passenger monitoring yang terkoneksi

baru diterapkan di KPPBC Soekarno hatta, Juanda, Ngurah Rai,

dan Polonia telah menghasilkan kinerja kegiatan MOU antara

DJBC, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Perhubungan Udara (100%),

keberhasilan sistem ini bergantung kepada koordinasi instansi

terkait (Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, Ditjen Perhubungan

Udara, BNN, Airlines)dan baru terealisasi 25 %. Perbedaan sistem

antara DJBC dengan unit lain menghambat pertukaran data dalam

aplikasi passenger monitoring;

• Peningkatan pertukaran informasi melalui RILO A/P (Regional

Inteligence License Office Asia Pacific)

Terdapat tujuh berkas pertukaran data dan informasi melalui

RILO A/P dan Customs Enforcement network WCO, yaitu :

- Empat berkas data dan informasi mengenai hasil tangkapan

dan informasi penegakan hukum di negara-negara anggota

RILO A/P dan Customs Enforcement Network WCO,

- Tiga berkas data pelanggaran dan informasi penegakan hukum

yang dilakukan oleh DJBC untuk disampaikan kepada RILO

A/P dan Customs Enforcement Network WCO

Dari ketujuh berkas tersebut, semua berkas dapat digunakan

untuk keperluan analisis inteligen (indikator tren pelanggaran).

Analisa kinerja kegiatan fungsi penerimaan negara bukan pajak



Walaupun demikian, DJBC tidak dapat memperoleh data dan

informasi terkait dengan profil pemasok barang impor dan profil

penerima barang yang di ekspor dari Indonesia, di Singapore,

Jepang, dan Hongkong;

• Mengevaluasi pelaksanaan PNBP pada Kementerian/Lembaga

telah menghasilkan kinerja kegiatan draft RPP dan PMK sebanyak

16 buah (320%);

• Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan

Peraturan Pungutan Ekspor Tahun 2007 menghasilkan Surat

Menteri Keuangan sebanyak 4 buah (100%);

• Melakukan diversifikasi PNBP dari Kegiatan Usaha Panas Bumi

menghasilkan Surat Permintaan Laporan Perhitungan dan

Pelaksanaan Penyetoran Bagian Pemerintah kepada Pengusaha

Panas Bumi sebanyak 16 Berkas (100%) dan Surat Permintaan

Pemindahbukuan Kewajiban Perpajakan dari Setoran Bagian

Pemerintah yang berasal dari Pengusaha Panas Bumi (31,25%);

• Menyusun RPP atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 1997

tentang PNBP menghasilkan RPP tentang Tatacara Penentuan

Jumlah, Pembayaran termasuk angsuran dan penundaan

pembayaran dan penyetoran PNBP yang Terutang (92,75%);

• Melakukan penagihan kekurangan pembayaran Pajak Pungutan

Ekspor menghasilkan Surat Menteri Keuangan sebanyak 63 buah

(63%);

• Menyelesaikan kewajiban perpajakan (PPh) Kontraktor Sektor

Migas menghasilkan :

- Surat Tagihan Denda sebanyak 25 berkas (208%)

- Laporan realisasi PPh sebanyak 12 berkas (100%)

- Surat permintaan laporan pajak sebanyak 1 berkas (50%)

- Surat permintaan SKPP sebanyak 4 berkas (67%)

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP adalah :

- Kementerian/Lembaga yang belum sepenuhnya

melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor

1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan



Laporan Realisasi PNBP;

- Belum tersedianya database PNBP yang online, yang berakibat

penyampaian data realisasi PNBP tidak dapat disampaikan

secara tepat waktu;

- Terdapatnya masalah yang kompleks terkait dengan

pemantauan terhadap pengenaan, pemungutan, penyetoran

dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan

PNBP, penetapan tarif, ijin penggunaan dana PNBP, serta

sosialisasi kepada instansi terkait;

- Lemahnya sistem pengolahan data;

- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait; serta

- Kurang tegasnya sanksi di bidang PNBP.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah

diatas adalah :

- Optimalisasi dan efektifitas pemungutan PNBP dengan cara

evaluasi terhadap perundang-undangan, sistem dan prosedur

yang berkaitan dengan penerimaan negara;

- Peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP

- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan

dan penyetoran PNBP yang dikelola oleh

Kementerian/Lembaga;

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;

• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari hasil

pengurusan piutang negara telah menghasilkan kinerja kegiatan

realisasi pengurusan piutang negara PNDS Rp489,51 miliar

(55,59%) dan Biad PPN Rp37,81 miliar (74,44%) ;

• Menyempurnakan peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara telah merealisasikan

kinerja kegiatan berupa Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara (100%);

• Menerbitkan pertimbangan atas usul penghapusan piutang macet

telah merealisasikan kinerja kegiatan berupa surat persetujuan

penghapusan piutang macet (100%);

Realisasi pengurusan piutang negara



• Menerbitkan Surat Keputusan Pencegahan, Perpanjangan I dan II,

berakhir demi hukum, ijin sementara serta pencabutan

pencegahan telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa surat-

surat keputusan yang berkaitan dengan pencegahan (75%), dari

rencana 20 set, terealisasi sebanyak 15 set surat-surat yang

berkaitan dengan pencegahan;

• Melaksanakan penyelesaian kredit eks BPPN telah menghasilkan

kinerja kegiatan berupa surat/produk hukum pengurusan piutang

negara yang berasal dari asset eks BPPN (70%);


pelaksanaan lelang telah menghasilkan kinerja kegiatan realisasi

pelaksanaan lelang hasil bersih (HBL) semula ditargetkan Rp.

2.377,43 milyar terealisasi Rp2.596,79 miliar (109,23%), bea lelang

semula ditargetkan Rp.35.661,48 terealisasi Rp49,24 miliar

(138,08%);

• Menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang, Balai Lelang, Pejabat Lelang I dan II telah

menghasilkan kinerja kegiatan berupa Peraturan Menteri

Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Balai Lelang,

Pejabat Lelang I dan II (100%)

• Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap balai lelang

telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) SK ijin operasional balai

lelang sebanyak 3 buah (150%); (b) SK pencabutan ijin operasional

balai lelang tidak terealisasi (0%), merupakan kinerja kegiatan

yang bersifat prestasi mengingat tidak ada Balai Lelang yang

dicabut ijinnya, artinya operasional Balai Lelang telah sesuai

dengan ketentuan, dan sebagai bukti pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan terhadap Balai Lelang berjalan baik;

• Membangun Sistem Aplikasi Kekayaan Negara dan Penilaian telah

menghasilkan kinerja kegiatan yang semula ditargetkan 2 set,

terealisasi 1 set yaitu berupa Data Flow Diagram (DFD) Sistem

Aplikasi Kekayaan Negara dan Penilaian (50%);

• Membuat Sistem dan prosedur Laporan Penilaian Kekayaan

Negara telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa Sistem dan

Realisasi pelaksanaan lelang



prosedur Laporan Penilaian Kekayaan Negara (50%);

Pelaksanaan Urusan Pemerintah di bidang Keuangan dan Kekayaan

Negara

Pelaksanaan fungsi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang

keuangan dan kekayaan negara melalui program peningkatan

efektivitas pengeluaran negara, dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan meliputi :

• Melaksanakan inventarisasi Penyertaan Modal Negara (PMN)

pada BUMN dan PT lainnya telah menghasilkan kinerja kegiatan

berupa Data PMN pada BUMN dan PT lainnya (86,96%) dari

rencana 161 BUMN terealisasi 140 BUMN;

• Melaksanakan analisa tingkat kesehatan BUMN dan PT Lainnya

telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa data tingkat kesehatan

BUMN (0%), kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada

tahun 2007 karena Tim Evaluasi Kinerja BUMN baru dibentuk

pada 13 September 2007 sesuai Kep-59/KN/2007. Kegiatan ini

akan dilaksanakan pada tahun 2008;

• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari analisa

kelayakan PMN pada BUMN dan PT Lainnya menghasilkan

kinerja kegiatan berupa data tingkat kelayakan PMN pada BUMN

dan PT Lainnya (100%). Kegiatan ini tidak terdapat dalam RKT

2007, akan tetapi mengingat kegiatan analisa tingkat kesehatan

tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2007 karena ada kendala

dalam pelaksanaannya, maka diganti dengan kegiatan

melaksanakan analisa kelayakan PMN pada BUMN dan PT

lainnya terkait dengan penyusunan LKPP tahun 2008;

Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

Pelaksanaan fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara

melalui program peningkatan efektifitas pengeluaran negara , dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

• Menyusun Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan

Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara Analisa kinerja kegiatan fungsi Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara Pengelolaan Barang milik/kekayaan negara



barang milik Negara telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) PMK

tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik

Negara (BMN) (50%), (b) PMK tentang Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN (100%), (c) PMK

tentang Pelaksanaan Mengenai Sertifikasi BMN (0%), (d) PMK

mengenai Penatausahaan BMN (100%), (e) PMK mengenai

Kebijakan Teknis Pengawasan Pengendalian BMN (95%), (f) PMK

mengenai Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada

Pejabat/Pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN (0%), (g)

PMK mengenai Penggolongan dan Kodifikasi BMN (100%);


penyusunan PMK tentang Penyelesaian Aset Bekas Asing/Cina

(95%);

• Membuat PMK tentang Pengelolaan Kekayaan Negara telah

menghasilkan kinerja kegiatan Juklak dan Juknis Pengelolaan

Kekayaan Negara (100%);

• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari

penyusunan Keputusan Presiden tentang Tim Penertiban BMN

(100%), kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak terdapat

dalam RKT 2007, akan tetapi mengingat program penyusunan

LKPP yang non disclaimer harus selesai tahun 2008 mendorong

percepatan di bidang penertiban BMN.


penyusunan draft RPP/Perpres tentang Inventarisasi Kekayaan

Negara Lain-lain (75%);


penyusunan PMK tentang Jabatan Fungsional Penilai (50%);


penyusunan PMK tentang Penilaian (100%);


penyusunan PMK tentang Insentif Penilai (100%);

• Menyempurnakan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB)

telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa DKPB yang



Analisa kinerja kegiatan fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara



penilaian BMN di lingkungan Departemen Keuangan telah

menghasilkan kinerja kegiatan berupa Laporan Penilaian (100%);

• Melaksanakan inventarisasi PMN pada BUMN dan PT lainnya

telah menghasilkan data PMN pada BUMN dan PT lainnya (89,6);

• Melaksanakan analisa tingkat kesehatan BUMN dan PT lainnya

tidak menghasilkan data tingkat kesehatan BUMN (0%), kegiatan

baru dapat dilaksanakan tahun 2008 sesuai dengan Kep-59/KN/

Tanggal 13 September 2007;

• Melaksanakan analisa kelayakan penyertaan modal pada BUMN

telah menghasilkan data tingkat kelayakan penyertaan modal

pada BUMN;


penatausahaan BMN telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa

Laporan BMN (300%), dari rencana 1 set laporan terealisasi 3 set

laporan, yaitu Laporan BMN Semester 1, Semester 2 dan Laporan

Tahunan;


pembinaan pengelolaan BMN telah menghasilkan kinerja kegiatan

berupa laporan hasil pembinaan pengelolaan BMN Kementerian

Negara/Lembaga (100%);

• Menyelenggarakan inventarisasi peraturan terkait Kekayaan

Negara telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa laporan

inventarisasi peraturan perundangan di bidang Kekayaan Negara

(100%);

• Menyelenggarakan inventarisasi dan optimalisasi Kekayaan

Negara Potensial telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa

laporan hasil inventarisasi dan optimalisasi tentang jumlah dan

nilai riil Kekayaan Negara Potensial (300%), dari rencana 1 buah

laporan dapat direalisasi 3 buah laporan;

Pengelolaan Utang Pemerintah

Pelaksanaan fungsi pengelolaan utang pemerintah melalui program

pengelolaan dan pembiayaan utang pemerintah, Program ini

bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan

Pengelolaan utang pemerintah



pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya

rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir, dengan kegiatan yang

telah dilaksanakan meliputi :

• Penyusunan peraturan di bidang pengelolaan PHLN, yang

menghasilkan kinerja RUU PHLN sampai tingkat Menteri (100%)

dan RPP HLN sampai tingkat Tim (100%)

• Penyusunan peraturan Perundang-undangan di bidang

pembiayaan syariah telah menghasilkan RUU SBSN (100%), RPP

Perusahaan penerbit (100%), RPMK Penerbitan SBSN di Pasar

Perdana Dalam Negeri (100%), RPMK Penerbitan SBSN dalam

Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (100%)

• Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang pinjaman

dalam negeri telah menghasilkan RPP tentang pinjaman dalam

negeri (100%)

• Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan

Utang (SUN) telah menghasilkan Draft Peraturan terkait

Pengelolaan SUN (PP,Perpres,atau PMK) (166,67 %)

• Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri telah menghasilkan

Loan/Grand Agreement; Pinjaman Program (100%), Pinjaman

Proyek (100%), Kredit Ekspor (100%), Hibah(100%), Debt Swap

(100%), Dokumen/kearsipan PHLN (5 %)

• Pengelolaan Surat Berharga Negara telah menghasilkan

Pembiayaan APBN SBN (Netto); Penertiban Obligasi Negara

(116,67%), Penertiban SPN (37,5%), Penjualan ORI ( 66,67%),

Penjualan ON Valas (50%), Debt Switc/buyback (100%),

Penerbitan SUKUK (0 %), Koordinasi antar unit terkait (100%);

Sosialisasi SBN (100%); Pengembangan Pasar SBN (366,67%);

Laporan Tahunan Pengelolaan SBN (500%).

• Pengelolaan Portofolio dan Resiko Utang telah menghasilkan

rumusan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Panjang dan

menengah (100%), Rumusan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

(100%); Portofolio Performance Monitoring (100%), Revisi Strategi

(0%), Evaluasi Penerapan Strategi Utang (0%); Rumusan mengenai

Restruksturisasi Portofolio Utang, Mekanisme Hedging,

Analisa kinerja fungsi pengelolaan utang pemerintah



Pengkayaan Instrumen, Mekanisme Kredit Ekspor, dan

Standarisasi Terms & Condition Pinjaman Luar Negeri (80%);

Pelaksanaan pertemuan dengan analis makro ekonomi internal

dan eksternal Departemen Keuangan (133,33%), Pelaksanaan

pertemuan konsultasi dengan Lender (183,33%), pertemuan

dengan Regulator dan pelaku pasar terkait dengan pengelolaan

utang, pengembangan instrumen utang infrastruktur (141,67%).

• Pelaksanaan kajian pengembangan instrumen Pembiayaan Syariah

telah menghasilkan kajian penerbitan SBSN Ijarah (100%) dan

laporan Kajian SBSN Musyarakah (100%).

• Pelaksanaan evaluasi, akuntansi dan setelmen utang telah

menghasilkan nilai efektif penarikan PHLN Bilateral (66,61%),

Multilateral (72,19%), Eksport Credit (84,48%), Pinjamanprogram

(100%); Nilai pembayaran utang cicilan pokok utang dalam negeri

(74,19%), Bunga utang dalam negeri (94,36%), Cicilan pokok utang

luar negeri (98,91%), Bunga utang luar negeri (95,69%);

Penyusunan IT Strategy (100%); Pengembangan Aplikasi Decision

Support System (DSS) (100%); Pembangunan Sistem Sistem

Aplikasi Surat Perintah Membayar (SASPEM) (100%);

Pembangunan Aplikasi Analisis Support System (ASS) (100%);

Penyusunan Sistem Akuntansi Utang (100%); Pengembangan

Sistem Arsip Dokumen PHLN (33,68%); Laporan setelmen (100%);

Laporan Utang (91,89%), Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

proyek yang dibiayai PHLN (100%).

Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah

Pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban keuangan pemerintah terdiri

dari 2 (dua) program, yaitu (i) program pembinaan akuntansi

keuangan negara; (ii) program peningkatan stabilisasi ekonomi dan

keuangan; dengan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

• Melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (RUU PP APBN).

Penyusunan RUU ini dilakukan setelah penyusunan LKPP

(audited) yang menjadi bahan utama penyusunan RUU ini. Untuk

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah



tahun 2007 kegiatan penyusunan RUU PP APBN TA 2006

dilakukan bulan Juni 2007. Kegiatan ini selesai pada tanggal 26

Juni 2007 dengan ditandatanganinya surat Presiden RI Nomor R-

37/Pres/06/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Rancangan Undang-

Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun

Anggaran 2006. Output dari kegiatan ini adalah RUU PP APBN TA

2006. RUU PP ini telah disampaikan ke DPR. Namun demikian,

untuk penyelesaian RUU ini menjadi undang-undang sampai

akhir tahun 2007 belum selesai karena belum dibahas oleh DPR,

pembahasan direncanakan pada tahun 2008. Pembahasan yang

dilakukan oleh DPR adalah RUU PP APBN TA 2005 yang telah

berjalan sejak September 2006. Kegiatan ini selesai pada tanggal 27

November 2007 melalui Rapat Paripurna DPR-RI mengenai Hasil

Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2005. Hasil dari

kegiatan ini adalah Undang-Undang No. 46 Tahun 2007 tentang

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2005. Dengan

demikian tingkat capaian kinerja berupa indikator sasaran yang

mencerminkan indikator outcomes, yaitu ”Terbitnya UU PP APBN

TA 2006” baru mencapai 50%, karena masih berbentuk RUU belum

menjadi Undang-Undang, sedangkan yang sudah selesai adalah

UU PP APBN TA 2005.

• Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah

menghasilkan LKPP tahun 2006 (100%)

• Melakukan Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(SAPP) Berbasis Akrual.

Kegiatan ini merupakan pengembangan sistem yang sudah ada,

yaitu SAPP yang secara prinsip merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

nantinya digunakan sebagai pedoman untuk penganggaran,

pengeluaran, penerimaan dan pelaporan pada seluruh tingkatan di

Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Namun demikian kegiatan ini belum terlaksana secara sepenuhnya

disebabkan belum adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang



berbasis akrual sebagai acuan utama dalam mengembangkan

Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Sampai saat

ini Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur di dalam

PP Nomor 24 Tahun 2005 masih berbasis Cash Toward Accrual.

Produk dari pengembangan prosedur akuntansi dan pelaporan

keuangan yang berbasis accrual masih parsial, diantaranya adalah:

a. Posting Rule Accrual untuk transaksi-transaksi terkait akun-

akun neraca

b. Pedoman Akuntansi Belanja yang Masih Harus Dibayar

c. Pedoman Akuntansi Utang

• Menyusun Pedoman Akuntansi Pemda.

Kegiatan penyusunan pedoman akuntansi pemda didasari dengan

diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan

Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Buletin Teknis SAP

Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah,

dan Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan

Pengungkapan Belanja Pemerintah yang dipandang perlu untuk

menyiapkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang

komprehensif dan mudah dipahami dalam rangka pelaksanaan,

pembinaan, maupun pengawasan pengelolaan keuangan daerah

mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

anggaran, sampai pertanggungjawaban. Agar mudah dipahami,

modul-modul tersebut harus dilengkapi dengan ilustrasi yang

representatif. Pedoman ini meliputi Modul Perencanaan dan

Penganggaran Pemerintah Daerah serta Modul Penatausahaan

Keuangan Daerah termasuk menyusun Modul Akuntansi

Pemerintah Daerah yang sudah diselaraskan dengan standar

akuntansi pemerintahan. Namun demikian sampai akhir tahun

Analisa kinerja kegiatan fungsi pertanggungjawaban keuangan pemerintah



2007, tingkat penyelesaian pedoman tersebut, khususnya terkait

dengan pedoman akuntansi pemerintah daerah belum selesai

sepenuhnya, baru sekitar 60%.

Disamping itu, untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan

daerah juga telah dikembangkan aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD). Aplikasi SIMKD

direncanakan meliputi hampir seluruh siklus pengelolaan

keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan dan

penganggaran (penyusunan RKA-SKPD) sampai penyusunan

laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan laporan

keuangan pemerintah daerah, penyelesaian aplikasi SIMKD

mencapai 40%. Tahapan aplikasi yang telah rampung adalah

aplikasi perencanaan dan penganggaran (RKA-SKPD sampai

APBD) dan sebagian tahapan pelaksanaan anggaran;

• Melakukan evaluasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan (100%),

yang menghasilkan 2 buku yaitu buku hasil evaluasi kebijakan

pajak bumi dan bangunan dengan pola ekstensifikasi perpajakan

dan buku hasil evaluasi kebijakan dibidang fasilitas kepabeanan

untuk mendorong pengembangan dunia industri;

• Melakukan pengkajian kebijakan belanja ke daerah (100%), yang

menghasilkan laporan hasil analisis terhadap kesiapan daerah atas

rencana penghapusan kebijakan holdharmless dalam perhitungan

DAU ke daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

• Melakukan pengkajian besaran subsidi (100%) yang menghasilkan

laporan hasil penelitian kebijakan program RASKIN, kebijakan

stok dan harga beras nasional dan revitalisasi pertanian,

rekomendasi besaran alpha BBM sebagai bahan perhitungan

subsidi BBM dan laporan hasil analisis efektivitas kebijakan

pemberian kompensasi BBM;

• Melakukan analisis dan perhitungan risiko dukungan pemerintah

atas proyek infrastruktur (100%), yang menghasilkan 3 berkas

yaitu Rekomendasi dalam rangka penyusunan dan penerbitan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.02/2007 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk



Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditandatangani pada

tanggal 15 Maret 2007, Rekomendasi dalam hal pemberian

persetujuan ijin prinsip atas pemberian dukungan pemerintah

untuk jalan tol JORR II dan Rekomendasi dalam rangka

penyusunan dan penerbitan PMK tentang pemberian jaminan

penuh untuk pembangunan pembangkit listrik yang

menggunakan batubara sebagai pelaksanaan dari Peraturan

Presiden nomor 91 tahun 2007. Selain itu, dalam rangka

pengelolaan risiko fiskal untuk infratruktur yang lebih baik;

• Melakukan perumusan dan perhitungan besaran contingent

liabilities liability (100%), yang menghasilkan 1 berkas Besaran

contingent liability dalam rangka penyusunan NK & RAPBN;

• Melakukan pengkajian dan perhitungan risiko BUMN (100%),

yang menghasilkan 1 berkas Hasil pengkajian dan mitigasi atas

risiko BUMN berupa kajian kebijakan privatisasi BUMN dalam

rangka pengelolaan risiko BUMN;

• Melaksanakan pengkajian tentang kebijakan belanja pusat yang

efektif dan efisien (100%), yang menghasilkan 2 laporan yaitu :

laporan hasil kajian efektivitas dan efisiensi belanja

kementerian/lembaga tahun 2007 dan laporan hasil evaluasi dana

dekonsentrasi T.A. 2005-2007.

• Melakukan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi dan

keuangan, yang menghasilkan 11 buku laporan kebijakan di

bidang ekonomi dan keuangan (100%), yaitu buku analisis

Ekonomi Makro, analisis Sektor Keuangan dan Pengelolaan Utang,

pengelolaan Basis Data Statistik; pengembangan dan evaluasi

model perkembangan berbagai variabel fiscal sustainability,

pengembangan dan evaluasi model perkembangan berbagai

variabel besaran ekonomi makro lainnya, monitoring dan

kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi, pengembangan

Sistem Informasi, studi Kebijakan Pengembangan Sektor-sektor

Unggul dalam Rangka menggerakkan Sektor Riil dan Perluasan

Kesempatan Kerja, penyusunan instrumen analisis investasi dan

Perdagangan, studi perilaku harga pokok pada sektor industri



manufaktur dalam rangka identifikasi faktor-faktor penyebab

inflasi, studi kebijakan perdagangan intra-industri Indonesia

dengan beberapa negara Asia;

• Melakukan kerjasama penelitian dengan universitas, yang

menghasilkan 5 buah buku laporan penelitian dengan 5

universitas (100%), dimana hasil penelitian tersebut sebagai bahan

pendukung perumusan kebijakan fiskal. Penelitian tersebut

dilakukan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

(UNDIP) dengan judul penelitian: Kajian efektivitas dan efisiensi

distribusi minyak tanah bersubsidi, Lembaga Penyelidikan

Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

(UI) dengan judul penelitian: Kesiapan sektor jasa dalam

menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN framework

agreement on services, Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan judul penelitian:

Perhitungan penerimaan bea masuk berdasarkan kebijakan tarif

dalam skema umum dan skema Free trade area (FTA) dan evaluasi

dampak kebijakan tarif bea masuk dalam ASEAN-China Free

Trade area dan ASEAN-korea Free trade Area terhadap

pendapatan negara, kerjasama dengan Lembaga Penelitian,

Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi – Fakultas

Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD) dengan judul

penelitian: Pengembangan dan penyempurnaan MODFI:

penyempurnaan koefisien, parameter dan tampilan model Modfi

dalam rangka penyusunan asumsi dasar nota keuangan dan

RAPBN 2008, kerjasama dengan Prasetya Mulya Business School

dengan judul penelitian: Metode evaluasi risiko fiskal dalam

kerjasama penyediaan infrastuktur jalan tol model Perpres

67/2005

• Melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-

pokok kebijakan fiskal, yang menghasilkan 1 buku kerangka

ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (100%).

• Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan angka asumsi

dasar penyusunan RAPBN, yang menghasilkan 2 buku besaran



angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat bunga

dan harga minyak (100%).

• Melakukan pemantauan dan pengkajian perkembangan indikator

ekonomi makro, sektor riil dan risiko fiskal yang menghasilkan 12

kali (setiap bulan) Early Warning System (EWS) perkembangan

indikator ekonomi makro, sektor riil dan risiko fiskal (100%).

• Melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan dedikasi hubungan

investor, yang menghasilkan 1 buku laporan tentang kondisi

perekonomian indonesia (100%) yang dengan laporan ter.sebut

diharapkan dapat meningkatkan rating Indonesia di mata investor.

Kerjasama Ekonomi dan Keuangan dengan Lembaga Keuangan

Luar Negeri

Pelaksanaan fungsi kerjasama ekonomi dan keuangan dengan

lembaga keuangan luar negeri melalui program stabilisasi ekonomi

dan sektor keuangan, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

meliputi:

• Melakukan pengkajian tentang isu-isu internasional yang

berkembang pada forum/kerjasama subregional, regional,

multilateral dan bilateral (100%) yang menghasilkan 16 Indonesian

positioning paper atas isu-isu internasional yang berkembang

pada forum/kerjasama subregional, regional, multilateral dan

bilateral.

• Menyelenggarakan the ASEM Bali Initiative Workshop (100%),

yang menghasilkan terselenggaranya workshop tentang

optimalisasi remittance melalui institusi Microfinance sehingga

terjalin kerjasama antara microfinance, bank komersial dan

penyedia jasa keuangan internasional.

• Melakukan koordinasi reformasi regulasi berdasarkan APEC-

OECD integrated checklist (100%), yang menghasilkan 1 berkas

laporan reformasi regulasi dalam rangka perdagangan bebas

kawasan Asia-Pasifik.

Kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan luar negeri Analisa kinerja kegiatan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan luar negeri



• Melakukan pengurusan administrasi dalam rangka kerjasama

teknik luar negeri di lingkungan departemen keuangan, yang

menghasilkan administrasi pegawai ke Luar Negeri sebanyak 450

orang (100%), Seleksi tenaga ahli Indonesia sebagai eksekutif ADB

sebanyak 10 orang (100%), Administrasi konsultan asing (expert)

sebanyak 10 kali (100%), Pendampingan kunjungan misi asing

sebanyak 10 kali (100%), seminar/capacity building sebanyak 3

kali dari yang direncanakan sebanyak 10 kali (30%).

• Melakukan penyusunan country presentation Indonesia dalam

sidang lembaga keuangan multilateral. Kegiatan ini menyediakan

informasi mengenai kondisi perekonomian Indonesia melalui

forum Lembaga Keuangan Multilateral berupa Country

presentation sebanyak 4 berkas (100%), General Statement

sebanyak 4 berkas (100%), Joint Publication sebanyak 4 berkas

(100%) dan position paper sebanyak 12 berkas (100%).

• Melakukan sosialisasi fiscal report on the observance of standards

and codes (ROSCs) kepada pemerintah daerah. Kegiatan fiscal

ROSCs ini ditujukan untuk mencapai transparansi fiskal,

direalisasikan dengan menyelengarakan sosialisasi sebanyak 10

kali (100%) dan pencetakan buku ROSC's sebanyak 1000 buah

(100%). Adapun seminar tidak dapat direalisasikan sebagaimana

rencana.

• Melakukan pemantauan ekonomi nasional dalam kerangka

ASEAN Surveillance process. Kegiatan ini ditujukan untuk

menyediakan informasi pemantauan dini perekonomian nasional

dan regional (ASEAN Surveillance Process) yang direalisasikan

dengan menerbitan 3 berkas Economic Review and Surveillance

Report (75%).

• Melakukan koordinasi bidang jasa dalam menghadapi

perdagangan bebas di bidang jasa. Kegiatan ini ditujukan untuk

mencapai koordinasi antara kesiapan dunia usaha dengan

kebijakan di bidang jasa. Direalisasikan dengan melaksanakan

perjanjian antar negara di bidang jasa (78.13%), merumuskan

kebijakan di bidang jasa (75%), sosialisasi (25%), penyelenggaraan



sidang internasional (100%), study cost and benefit sektor jasa

(100%).

MISI EKONOMI

Analisa kinerja kegiatan fungsi

Mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa

mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi

bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju

masyarakat yang dicita-citakan konstitusi


melaksanakan fungsi: (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang Lembaga Keuangan; (ii) Pengembangan Pasar Modal.

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lembaga

Keuangan

Pelaksanaan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Lembaga Keuangan, terdiri dari 4 (empat) program, yaitu (i) program

peningkatan stabilisasi ekonomi dan keuangan (ii);program

peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara; (iii)

program peningkatan efektivitas pengeluaran negara; dan (iv)

program pengembangan kelembagaan keuangan, dengan kegiatan

yang telah dilaksanakan meliputi:

• Pemberian Subsidi Listrik TA 2007 menghasilkan terlaksananya

proses pembayaran subsidi listrik sebanyak Rp 33,97 Triliun dari

Rp 39,27 Triliun. Angka ini merupakan alokasi pagu anggaran

(baru) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan (84,21%).

Realisasi pembayaran masih bersifat sementara s.d. tanggal 28

Desember 2007, yang finalnya masih menunggu audit;

• Pemberian subsidi pupuk TA 2007 menghasilkan terlaksananya

proses pembayaran subsidi pupuk sebanyak Rp5,06 Triliun dari

Rp6,80 Triliun (angka yang tercantum dalam APBN-P) (74,41%).

Realisasi pembayaran masih merupakan angka sementara s.d.

tanggal 19 Desember 2007, yang finalnya menunggu hasil audit;

• Pemberian subsidi BBM Tahun 2007 menghasilkan terlaksananya

Misi Ekonomi Fungsi misi ekonomi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan



proses pembayaran subsidi BBM sebesar Rp83,80 triliun dari

jumlah Rp55,60 triliun (APBN-P) (150,72%). Besarnya subsidi BBM

dikarenakan adanya kenaikan harga minyak mentah yang

signifikan sehingga menyebabkan kenaikan harga pada produk;

• Menyusun PMK tentang Tatacara Penghitungan dan Pembayaran

Subsidi BBM menghasilkan sebuah PMK (100%);

• Melakukan perumusan kebijakan di bidang perpajakan,

kepabeanan dan PNBP (100%), yang menghasilkan rekomendasi

besaran target penerimaan negara sebanyak 1 berkas sebagai

bahan penyusunan Nota Keuangan; dan menghasilkan 24 PMK di

bidang perpajakan, kepabeanan, dan PNBP yaitu:

- PMK Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-

China Free Trade Area (FTA),

- PMK Nomor 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea

Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package

(EHP) Asean-China Free Trade Area (AC-FTA),


Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package

(EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA),

- PMK Nomor 28/PMK.011/2007 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.10/2006 Tentang

Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin

Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan

Completely Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Angkutan

Komersial,

Analisa Kinerja

- RALAT PMK 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem

Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas

Barang Impor,

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan

- PMK Nomor 34/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk

Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen

Kendaraan Bermotor,

- PMK Nomor 41/PMK.011/2007 tentang Pemberian Pembebasan

Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu Untuk



Pembuatan Bagian Alat-alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk

Perakitan Alat-alat Besar oleh Industri Alat-alat Besar,


Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA),

- PMK Nomor 61/PMK.011/2007 tentang Perubahan Kelima Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.02/2005 tentang

Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif

Pungutan Ekspor,


Masuk Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA),

- PMK Nomor 83/PMK.02/2007 tentang 30 JULI 2007 Perubahan

Keenam Atas PMK Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan

Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan

Ekspor,

- PMK Nomor 85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea

Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil,


Masuk Atas Impor Beras,

- PMK Nomor 94/PMK.011/2007 tentang Perubahan Ketujuh

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005

Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran

Tarif Pungutan Ekspor,

- PMK Nomor 110/PMK.011/2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006

Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan

Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor,

- PMK Nomor 118/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahah Minyak Goreng

Curah di Dalam Negeri,

- PMK Nomor 131/PMK.011/2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free

Trade Area,


Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common



Effective Prefential Tariff (CEPT),

- PMK Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang

Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau,


Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Aisp Untuk Negara-

Negara Baru Asean,

- PMK Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea

Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi Serta Panas Bumi,

- PMK Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk

Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta

Panas Bumi,


Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi

Terapung Atau Dibawah Air,


Masuk Atas Impor Beras.

• Melakukan pengkajian fasilitas perpajakan, kepabeanan, cukai dan

PNBP (100%), yang menghasilkan 4 berkas hasil pengkajian

fasilitas perpajakan, kepabeanan, cukai dan PNBP;

• Melakukan analisis kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai dan

PNBP (100%), yang menghasilkan 4 buku yaitu : buku hasil

analisis kebijakan perpajakan, buku hasil analisis waktu pelayanan

kepabeanan (customs time release study), buku hasil analisis

pentarifan cukai hasil tembakau dan buku hasil analisis potensi

penerimaan negara dari dividen;

• Memproses permohonan izin akuntan publik menghasilkan 22

surat KMK izin praktek akuntan publik (91,67%);

• Memproses izin Kantor Akuntan Publik (KAP) menghasilkan 27

surat KMK izin usaha KAP (90%) dan 11 surat KMK izin usaha

cabang KAP (45,83%);



• Memproses permohonan izin penilai publik menghasilkan 32 surat

KMK izin penilai publik (128%);

• Memproses permohonan izin usaha jasa penilai menghasilkan

KMK izin UJP perorangan (183,33%)dan KMK izin UJP kerjasama

(266,67%);

• Melakukan monitoring atas Laporan Kegiatan KAP menghasilkan

kajian pemantauan dan pendataan kegiatan AP dan KAP (100%);

• Melakukan monitoring dan laporan kegiatan UJP dan PJP

menghasilkan kajian pemantauan dan pendataan kegiatan penilai

dan UJP (94,44%);

• Melakukan pemeriksaan atas kinerja akuntan publik dan KAP

menghasilkan LHP 76,92%);

• Melakukan pemeriksaan atas kinerja penilai dan UJP

menghasilkan LHP (116,67%);

• Memproses permohonan izin Register Akuntan Publik

menghasilkan sertifikat atau piagam register (118,71%);

• Memproses pelayanan dari pengaduan masyarakat atas kegiatan

akuntan publik dan KAP menghasilkan analisis dan pelaksanaan

pemeriksaan (100%);

• Memproses pelayanan dan pengaduan masyarakat atas kegiatan

penilai dan UJP menghasilkan analisis pemeriksaan (100%).

Pengembangan Pasar Modal

Pelaksanaan fungsi pengembangan pasar modal, terdiri dari 2 (dua)

program, yaitu (i) program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan,

(ii) pengembangan kelembagaan keuangan, dan (iii) Penyelenggaraan

Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan dengan kegiatan yang

telah dilaksanakan meliputi:

• Mengembangkan Sistem Pengawasan Dini atas Kepatuhan Reksa

Dana telah menghasilkan kinerja kegiatan Sistem Pengawasan Dini

Pengembangan pasar modal



atas Kepatuhan Reksa Dana (100%);

• Melakukan Penyusunan Kriteria-kriteria Penerapan Pengawasan

Berbasis Risiko pada Reksa Dana telah menghasilkan kinerja

kegiatan Standar Kriteria Pengawasan Berbasis Risiko pada Reksa

Dana (100%);

• Melakukan kerjasama dengan Self Regulatory Organisation (SROs)

untuk melakukan a) Penyambungan jaringan Bapepam-LK dengan

jaringan bersama SROs; b) Penyempurnaan sistem pelaporan SROs

kepada Bapepam-LK telah menghasilkan kinerja kegiatan

Integrasi jaringan Bapepam-LK dengan jaringan SROs (100%);

• Melaksanakan kerjasama dengan SROs yang sedang membangun

sistem Disaster Recovery Center (DRC) SROs telah menghasilkan

kinerja kegiatan Back-up System (100%);

• Melakukan implementasi sistem pelaporan elektronik emiten

bekerjasama dengan BEJ telah menghasilkan kinerja kegiatan

Sistem e-reporting (100%);

• Melakukan penyempurnaan website Bapepam-LK serta

mengintegrasikan dengan informasi publik yang ada di Sistem

Informasi Terpadu telah menghasilkan kinerja kegiatan website

portal (100%);

• Menyusun rancangan sistem pendaftaran secara elektronik yang

terintegrasi dengan work flow management system Bapepam-LK

telah menghasilkan kinerja e-Registration System (100%);

• Mendorong penerapan program peningkatan efisiensi dan daya

saing bursa efek melalui penggabungan BEJ dan BES telah

menghasilkan kinerja kegiatan a) Hasil Kajian (100%), b) RUPS

persetujuan merger (100%);

• Menyusun draft revisi peraturan No.V.D.3 tentang Manajemen

Risiko di Perusahaan Efek telah menghasilkan kinerja kegiatan

draft revisi peraturan mengenai manajemen risiko di Perusahaan

Efek No.V.D.3 (80%). Tidak tercapainya target yang direncanakan

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang

langsung menangani proses revisi peraturan tersebut, disamping

bertambahnya materi baru yang akan dimasukkan dalam draft

Analisa kinerja kegiatan fungsi pengembangan pasar modal



revisi pengendalian internal tersebut;

• Mempersiapkan skema investor protection fund telah menghasilkan

kinerja kegiatan berupa Hasil Kajian (100%). Skema investor

protection fund merupakan suatu skema yang dibangun untuk

memberikan perlindungan kepada investor atas penyalahgunaan

harta nasabah (efek dan dana) yang disimpan pada Perusahaan

Efek atau dalam hal Perusahaan Efek dilikuidasi. Tujuan dari

pembentukan skema tersebut adalah untuk meningkatkan

perlindungan kepada investor dan kepercayaan publik terhadap

pasar modal Indonesia;

• Melakukan kajian standar akuntansi bagi penerapan pasar modal

berbasis syariah telah menghasilkan kajian sebagai informasi

tentang standar akuntansi bagi penerapan pasar modal berbasis

syariah (100%);

• Mengembangkan umbrella fund telah menghasilkan kinerja

kegiatan berupa dua Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor IV.B.1

dan IV.B.2 terkait dengan Pernyataan Pendaftaran produk Kredit

Investasi Kolektif (KIK) (100%);

• Melakukan kajian terhadap peraturan di bidang Dana Pensiun

telah menghasilkan kinerja kegiatan dokumen hasil kajian

terhadap pendanaan dan pengelolaan dana pensiun (100%);

• Melakukan kajian terhadap pembiayaan dan bentuk badan

penyelenggara program pensiun PNS dan Pejabat Negara telah

menghasilkan kinerja kegiatan hasil kajian terhadap pembiayaan

dan bentuk badan penyelenggara program pensiun PNS dan

Pejabat Negara (0%). Tidak tercapainya target kinerja kegiatan

sesuai yang telah direncanakan disebabkan adanya instansi lain

(Kementerian PAN) yang juga merupakan pengawas Program

Pensiun PNS dan Pejabat Negara sudah melakukan kajian ke arah

tersebut (RPP Bentuk Badan Penyelenggara Program Pensiun PNS

dan Pejabat Negara). Oleh karena itu, Bapepam-LK melakukan

usulan perubahan kegiatan dari yang semula adalah “Kajian

Terhadap Pembiayaan dan Bentuk Badan Penyelenggara. Dengan

demikian maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;



• Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Pihak yang

melanggar peraturan perundang-undangan di Pasar Modal telah

menghasilkan kinerja kegiatan berupa a) Laporan Hasil

Pemeriksaan (100%) dan b) Berkas Penyidikan (20%);

• Melakukan pemeriksaan terhadap Dana Pensiun telah

menghasilkan kinerja kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Dana

Pensiun (245%);

• Melakukan pemeriksaan di tempat perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi telah menghasilkan kinerja kegiatan Kertas

Kerja Pemeriksaan (61,11%). Tidak tercapainya target sebagaimana

yang direncanakan disebabkan oleh kurangnya jumlah Sumber

Daya Manusia yang direncanakan akan dilaksanakan oleh 15

orang, namun kenyataannya hanya 10 orang. Hal ini dikarenakan

terdapat tenaga pemeriksa yang melakukan tugas belajar ke luar

negeri. Kekurangan SDM tersebut mempengaruhi jumlah Laporan

Keuangan dan Laporan Operasional yang hanya terealisasi

sebanyak 33 buah (61%) dari rencana semula 54 buah laporan.

MISI SOSIAL BUDAYA

Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern


meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang finansial yang

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


melaksanakan fungsi :

Sosialisasi Kebijakan Fiskal

Pelaksanaan fungsi sosialisasi kebijakan fiskal dilaksanakan melalui

program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan secara langsung maupun melalui

media sebagai wujud komunikasi publik berupa pelaksanaan

sosialisasi di 6 lokasi berbeda (75%, tidak terealisasi dari yang semula

direncanakan sebanyak 8 kali, dikarenakan keterbatasan waktu),

kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan melalui website fiskal (100%)

Misi Sosial Budaya Sosialisasi kebijakan fiskal



dan website tarif (100%).

Sosialisasi Kebijakan penganggaran

Pelaksanaan fungsi sosialisasi kebijakan penganggaran ke

Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan melalui program

pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran dengan kegiatan

berupa sosialisasi untuk 70 orang (100%);

Sosialisasi Pedoman APBN

Pelaksanaan sosialisasi pedoman APBN dalam kerangka Jangka

Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja dilaksanakan melalui program

pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran dengan kegiatan

berupa sosialisasi untuk 700 orang (100%).

MISI POLITIK

Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi yang berarti

penyiapan peraturan dan perundang-undangan baik fiskal maupun

ekonomi yang sesuai dengan/dan mendukung demokrasi


melaksanakan fungsi: (i) penyiapan perumusan kebijakan di bidang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan (ii)

koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara;

Penyiapan Perumusan Kebijakan di Bidang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pelaksanaan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui

program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, dengan


• Penyusunan Kebijakan dan Perhitungan DAU TA 2008 telah

menghasilkan kinerja diterbitkannya Perpres tentang DAU Daerah

Sosialisasi kebijakan penganggaran Sosialisasi pedoman APBN Misi politik Perwujudan fungsi misi politik Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah



Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2008 dan Draft PMK tentang

Rincian Dana Penyeimbang DAU Tahun 2008 (100%);

• Penyusunan RPMK tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana

Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 telah

menghasilkan kinerja Permenkeu tentang Penetapan Rincian

Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007

Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (100%);

• Penyusunan RPMK tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana

Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 telah menghasilkan kinerja

Permenkeu tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan

Kependidikan Tahun 2008 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten,

dan Kota (100%);

• Koordinasi Pengalokasian DAK TA 2008 telah menghasilkan

kinerja Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan alokasi

DAK tiap Kab/Kota TA 2008 (100%);

• Penyusunan RPMK Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA telah

menghasilkan kinerja PMK Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA

(100 %);

• Penyusunan RPMK Pedoman umum Dana Reboisasi telah

menghasilkan PMK Pedoman Umum dan Juknis Dana Reboisasi

(100%);

• Pelatihan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di

bidang keuangan daerah tahun anggaran 2007 menghasilkan

kinerja terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas Aparatur

Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah TA 2007 dengan

jumlah peserta 165 Orang (100%);

• Penyusunan PMK tentang Kapasitas Fiskal tahun 2007, telah

menghasilkan PMK tentang Kapasita Fiskal Tahun 2007 (100%);

• Menyusun rancangan PMK mengenai Pinjaman Daerah dari

Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

menghasilkan kinerja rancangan PMK mengenai Pinjaman Daerah

dari Pemerintah yang Dananya bersumber selain dari Pinjaman

Luar Negeri (50%), masih belum memenuhi target dikarenakan

Analisa kinerja kegiatan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang primbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah



masih menunggu harmonisasi tugas antar Direktorat P3 Ditjen

Perbendaharaan dengan Direktorat PHKD Ditjen Perimbangan

Keuangan;

• Menyusun Profil Kemampuan Keuangan Daerah, telah

menghasilkan kinerja Profil Kemampuan Keuangan Daerah

(100%);

• Menyusun RPP Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, telah menghasilkan kinerja Draft RPP tentang

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (100%).

Koordinasi dan Pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara

Pelaksanaan fungsi koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara

terdiri dari 1 (satu) program yaitu program peningkatan stabilisasi

ekonomi dengan keuangan, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

meliputi :

• Melakukan telaahan hukum, membuat resume dan

tanggapan/pendapat hukum menghasilkan 87 surat Menteri

Keuangan (44,85%);

• Memberikan bantuan hukum terhadap perkara gugatan perdata

dan tata usaha negara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Departemen Keuangan menghasilkan Surat Kuasa Khusus

(143,13%), Jawaban (99,24%), Duplik (100,76%), bukti-bukti (100%),

keterangan saksi (30,30%), kesimpulan (40,15%), Memori

Banding/MB (43,48%), Kontra MB (27,27%), Memo Kasasi/MK

(88,89%), Kontra MK (40%), Memori peninjauan kembali/MPK

(55,56%), dan kontra MPK (66,67%);

• Pendampingan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan

Departemen Keuangandan eks BPPN yang diperiksa sebagai saksi

di Kejaksaan dan Kepolisian menghasilkan surat tugas sebanyak

84 berkas (120%)

• Mempercepat pembahasan 15 (lima belas) Rancangan Undang-

Koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara Analisa kinerja kegiatan fungsi koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara



Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan DPR

telah menghasilkan kinerja kegiatan (1) UU tentang Perubahan

APBN tahun 2007 oleh DPR, (2) UU tentang pertanggungjawaban

atas pelaksanaan APBN Tahun 2005 oleh DPR, (3) UU tentang

APBN Tahun 2008 oleh DPR (100%), (4) UU tentang OJK oleh DPR,

(5) UU tentang Perubahan UU Nomor 2/1992 tentang Usaha

Perasuransian oleh DPR, (6) UU tentang Penyempurnaan UU No.

8/1998 tentang Pasar Modal oleh DPR, (7) UU tentang Perubahan

UU Nomor 11/1992 tentang Dana Pensiun oleh DPR, (8) UU

tentang Perubahan kedua UU Perbankan oleh DPR, (9) UU tentang

Perubahan UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh

DPR, (10) UU tentang Perubahan UU No. 34/2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah oleh DPR, (11) UU tentang Surat

Berharga Syariah Negara oleh DPR tidak terealisasi (0)%, (12) UU

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2006

oleh DPR (20%), (13) UU tentang Perubahan UU No. 7/1983

tentang Pajak Penghasilan oleh DPR (30%), (14) UU tentang

Perubahan UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara

Perpajakan, (15) UU tentang Perubahan UU No. 11/1995 tentang

cukai.

• Memberikan informasi mengenai perundang-undangan dan

kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan Negara telah

menghasilkan kinerja kegiatan Jumpa Pers/liputan pers,

direncanakan 60 frekwensi terealisasi 62 frekwensi; Wawancara,

direncanakan 12 frekwensi terealisasi 18 frekwensi; TV Talk dan

Radio Talk, direncanakan 4 frekwensi terealisasi 4

frekwensi;Seminar, diskusi, sarasehan, direncanakan 5 frekwensi

terealisasi 10 frekwensi; Pameran, direncanakan 1 frekwensi tidak

terealisasi (0%); Pelayanan Unjuk Rasa, terealisasi 8 frekwensi;

Pelayanan Delegasi/Tamu Asing dan Domestik, direncanakan 6

frekwensi terealisasi 9 frekwensi; Pelayanan Kegiatan

Kewartawanan, direncanakan 15 frekwensi terealisasi 13

frekwensi; Pers/Publik Room, direncanakan 1 frekwensi terealisasi

1 frekwensi;



• Menyusun kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

Pengelolaan Kekayaan Negara, direncanakan penyusunan

terhadap 1 berkas RUU tersebut sampai dengan tahap

pembahasan tingkat Interdep/Eselon I (50%). Akan tetapi realisasi

pelaksanaan terhadap penyusunan RUU tersebut, telah sampai

dengan tahap Interdep/Eselon I (100% dari rencana), bahkan telah

dipresentasikan dihadapan Menteri Keuangan dan mendapatkan

arahan agar dikaji ulang dan disusun kembali.

• Mempercepat penyusunan 11 (sebelas) RUU di bidang keuangan

dan kekayaan negara telah menghasilkan kinerja kegiatan : (1)

RUU tentang pengurusan piutang negara tidak terealisasi (0)%, (2)

RUU tentang lelang (0)%, (3) RUU tentang PHLN (100%), (4) RUU

tentang Akuntan Publik (100%), (5) RUU tentang Indonesian

Financial Safety Net (100%), (6) RUU tentang pengampunan pajak

(100%), (7) RUU tentang perubahan UU No. 24/1999 tentang SUN

(0%), (8) RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(100%), (9) RUU tentang perubahan UU No. 14/2002 tentang

pengadilan pajak (100%), (10) RUU tentang Obligasi

syariah/SUKUK (100%), dan (11) RUU tentang pencetakan uang;

• Mempercepat penyusunan RPP Pendirian Perum LKBN Antara

menghasilkan RPP pendirian Perum LKB Antara (100%);

• Mengumpulkan, mengolah, memonitor, mengevaluasi, dan

meneliti peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

kekayaan negara, mengelola perpustakaan hukum dan

komputerisasi peraturan dalam rangka pemberian dan pelayanan

informasi hukum dan evaluasi legal drafting Keputusan Menkeu

dan penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan informasi

hukum menghasilkan entry data katalog peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan/bahan pustaka hukum sebanyak

172 berkas (125,55%), bukti pinjaman peraturan perundang-

undangan Menkeu yang bersifat mengatur/bahan pustaka hukum

sebanyak 300 berkas (100%),entry data abstrak peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan sebanyak 211 berkas

(422%), entry data komputerisasi peraturan perundang-undangan



sebanyak 172 SK (125,55%), dan surat Sekjen tentang hasil evaluasi

legal drafting sebanyak 70 berkas (140%);

• Melakukan telaahan hukum dan memproses ketentuan yang

bersifat pengaturan dan yang bersifat penetapan menghasilkan 311

berkas Rancangan KMK/PMK (103,67%).

MISI KELEMBAGAAN

Senantiasa memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan

aspirasi masyarakat, perkembangan mutakhir teknologi keuangan

dan administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan

kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat sehingga

akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang

rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial

dan mempunyai integritas yang tinggi


melaksanakan fungsi: (i) Peningkatan daya guna di bidang

kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan kinerja semua

satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan; (ii)

Peningkatan pengawasan intern; (iii) Pengembangan sistem informasi

keuangan bagi semua satuan organisasi di lingkungan Departemen

Keuangan. (iv) Peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM

serta peningkatan pengelolaan sumber daya lainnya;

Peningkatan Dayaguna di Bidang Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kinerja Semua Satuan

Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

Pelaksanaan fungsi peningkatan daya guna di bidang kelembagaan

dan ketatalaksanaan serta peningkatan kinerja semua satuan

organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, terdiri dari 2 (dua)

program yaitu : (i) program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan

dan kepemerintahan; (ii) program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur negara, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

Misi Kelembagaan Perwujudan fungsi misi kelembagaan Peningkatan dayaguna di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan kinerja semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan



• Menyusun Bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di bidang

ekonomi tahun 2008.

Indikator kinerja baik inputs maupun outputs capaian targetnya

100%, sehingga secara signifikan capaian target pada outcomes

sebesar 100%, dan tidak ditemui hambatan yang berarti dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut.

• Menyusun Rencana Kerja Departemen Keuangan (Renja KL) tahun

2008.

Dari 4 indikator pada inputs, indikator kinerja ’SDM’ tingkat

capaian targetnya di bawah 100 % (90,91%) hal ini dikarenakan

jumlah personel yang terlibat pada kegiatan ini bertambah 1 orang,

sehingga secara signifikan capaian target pada outcomes sebesar

100% dan tidak ditemui hambatan yang berarti dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut.

• Melakukan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan

Pelaksanaan Anggaran tahun 2007 di lingkungan Departemen

keuangan.

Untuk indikator kinerja inputs yang terealisir melebihi 100%

adalah ‘DIPA’, realisasi pada tahun 2007 ini sebanyak 259 bila

dibandingkan dari rencana yaitu 178 sehingga pencapaian

targetnya menjadi 145,51%. Hal ini dikarenakan adanya

penambahan unit-unit lingkup Departemen Keuangan. Outputs

terealisir 100%. Outcomes secara signifikan outcomes terealisir

100%. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan yang berarti.

• Melakukan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Departemen

Keuangan TA 2007.

Sama seperti kegiatan sebelumnya, untuk inputs indikator kinerja

yang terealisir melebihi 100% adalah ‘DIPA’, realisasi pada tahun

2007 ini sebanyak 259 bila dibandingkan dari rencana yaitu 178

sehingga pencapaian targetnya menjadi 145,51%. Hal ini

dikarenakan adanya penambahan unit-unit lingkup Departemen

Keuangan. Outputs terealisir 100% dan secara signifikan outcomes

terealisir 100% dan tidak ditemui hambatan yang berarti dalam


Analisa kinerja kegiatan fungsi peningkatan dayaguna di bidang kelembagaan dan ketalaksanaan serta peningkatan kinerja semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan



• Mengusulkan kebutuhan anggaran Departemen Keuangan TA

2007.

Kegiatan ini baik inputs maupun outputsnya terealisir sebesar

100% sehingga outcomes pada kegiatan ini terealisasi melebihi

100%, dan tidak ditemui hambatan yang berarti dalam


• Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen

Keuangan.

Indikator kinerja inputs untuk SDM capaian rencana tingkat

capaian sebesar 50% hal ini terjadi dikarenakan adanya

penambahan personel yang terlibat. Realisasi Outputs ‘DIPA

Departemen Tahun 2008’ meningkat menjadi 21 berkas dari yang

direncanakan sebesar 12 berkas, hal ini dikarenakan pada tahun

2008 DIPA Departemen terdiri dari BPPK sebanyak 4 DIPA, DJPB

sebanyak 3 DIPA, DJBC sebanyak 6 DIPA dan ditambah dengan

setiap unit eselon I selain Setjen. Secara signifikan untuk Outputs

‘DIPA Setjen Tahun 2008’ realisasinya sebesar 5 berkas, hal ini

karena ada penambahan unit yang memiliki DIPA sendiri, yaitu

Setjen (termasuk Biro-biro), Pushaka, PPAJP, PIP, dan Sekretariat

Pengadilan Pajak. Outcomes terealisir sebesar 100% dan tidak

mengalami kendala yang berarti.

• Mengajukan permintaan anggaran BA 69 Tahun 2007.

Indikator kinerja inputs untuk SDM capaian rencana tingkat

capaian sebesar 50% hal ini terjadi dikarenakan adanya

penambahan personel yang terlibat. Secara signifikan indikator

kinerja pada outputs dan outcomes terealisir sebesar 100%, hal ini

dapat diartikan bahwa usulan dari unit eselon I terealisir

semuanya.

• Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca berdasarkan

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Kegiatan ini baik inputs maupun outputsnya terealisir sebesar

100% sehingga pencapaian rencana tingkat capaian outcomes

sebesar 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan

yang berarti.



• Melakukan penataan kelembagaan Departemen Keuangan sesuai

hasil analisis jabatan dan beban tugas serta berdasarkan

perkembangan kebijakan mutakhir di bidang keuangan negara

dan administrasi publik telah menghasilkan kinerja kegiatan

berupa (a) usul penyempurnaan organisasi kepada Presiden

(100%); (b) usul penyempurnaan organisasi kepada Menpan

(120%); dan (c) Keputusan Menteri Keuangan tentang

penyempurnaan organisasi (600%). Hal ini merupakan output

tambahan di luar target yang ditetapkan sebagai hasil pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan ;

• Monitoring organisasi di lingkungan Departemen Keuangan

menghasilkan laporan hasil monitoring (100%);

• Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan

Departemen Keuangan telah menghasilkan kinerja kegiatan (a)

18940 uraian jabatan yang disusun(100%) , (b) 27 peringkat jabatan

(grade) (100%), (c) 1 SK penetapan grade (100%), (d) SK Menkeu

tentang 19 uraian jabatan (158,33%). Hal ini merupakan output

tambahan di luar target yang ditetapkan sebagai hasil pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan ;

• Menatausahakan dan mengevaluasi Laporan Hasil Audit (LHA)

Aparat fungsional pengawasan dan tindak lanjutnya

menghasilkan 1 surat sesjen tentang tindak lanjut LHP (100%) dan

hasil audit yang telah ditatausahakan dan dievaluasi (100%);

• Menyusun Standar Prosedur Operasi (SOP) unit eselon I di

lingkungan Departemen Keuangan menghasilkan (a) usulan

konsep SOP dari unit eselon I (100%), (b) konsep SOP unit eselon I

(100%), (c) usulan persetujuan SOP unit-unit eselon I kepada TRBP

(100%), (d) persetujuan SOP unit eselon I oleh TRBP (100%).

Seluruh penyusunan SOP dari 12 unit Eselon I terealisasi, dengan

rincian: telah dievaluasi 7281 SOP dan 5175 SOP dari 12 unit

Eselon I telah mendapat persetujuan TRBP, sisanya masih dalam

proses perbaikan oleh Eselon I masing-masing. Hal ini juga

merupakan output tambahan di target yang ditetapkan sebagai

hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan;



• Menyempurnakan pedoman administrasi umum di lingkungan

Departemen Keuangan menghasilkan kinerja kegiatan: (a) usulan

konsep penyempurnaan administrasi umum dari unit eselon I

(283,33%), (b) rancangan penyempurnaan administrasi umum dari

unit eselon I (283,33%), dan (c) pedoman administrasi umum yang

telah disempurnakan (283,33%);

• Mengkoordinasikan pengukuran beban dan prestasi kerja di

lingkungan Departemen Keuangan telah menghasilkan

pengukuran beban kerja jabatan/unit pada 12 unit (300%). Hal ini

merupakan output tambahan di luar target yang ditetapkan

sebagai hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Depkeu;

• Evaluasi mutu pelayanan pada kantor-kantor pelayanan di

lingkungan Departemen keuangan menghasilkan evaluasi

perbaikan mutu pelayanan masyarakat (75%);

• Memberikan penilaian pada Kantor Pelayanan Percontohan di

lingkungan Departemen Keuangan telah menghasilkan kinerja

kegiatan SK Menkeu tentang penerima penghargaan kantor

pelayanan percontohan terbaik di lingkungan Departemen

Keuangan (100%);

• Melaksanakan Sistem AKIP di lingkungan Departemen Keuangan

telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) hasil evaluasi LAKIP; (b)

LAKIP Departemen tahun 2007 (100%); (b) Rencana Kinerja

(Tahunan tahun 2008 (100%); (c) PK Departemen tahun 2008

(100%).

• Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Inpres 5 tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menghasilkan 11

matrik indikator kinerja, 119 pejabat yang disosialisasi, 2 paket

data informasi yang diberikan, dan 3 kali frekwensi yang diikuti;

• Menyelesaikan KMK mutasi dan promosi jabatan eselon II, III di

lingkungan Departemen dan eselon IV di lingkungan Sekretariat

Jenderal telah menghasilkan indikator kinerja kegiatan yaitu:

KMK mutasi/promosi sebanyak 60 KMK terealisasi, sesuai dengan

usulan yang ada. Namun demikian ada beberapa kendala, salah

satunya adalah kurang lengkapnya bahan usulan yang diajukan,



sehingga perlu koordinasi dengan instansi terkait;

• Menyelesaikan usul mutasi kenaikan pangkat Gol.I/b s.d. Gol.

II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal dan b Gol. III/a s.d. Gol.

IV/b di lingkungan Departemen Keuangan telah menghasilkan

indikator kinerja kegiatan yaitu: Form usul mutasi kenaikan

pangkat, Surat pengantar mutasi kenaikan pangkat, dan SK mutasi

kenaikan pangkat masing-masing dengan nilai capaian diatas

100%. Hal ini karena banyaknya usulan mutasi kenaikan pangat

yang diusulkan. Namun demikian, semuanya dapat diselesaikan

tepat waktu, karena adanya Tim Kerja Bersama dalam

penyelesaian Kenaikan Pangkat antara Departemen Keuangan c.q

Biro Sumber Daya Manusia dengan pihak Luar (BKN);

• Menetapkan Pilot Project Assesment Centre (AC). Pada tahun 2007

telah disusun kamus kompetensi jabatan Departemen Keuangan,

standar kompetensi jabatan untuk 196 jabatan Eselon II dan 448

jabatan Eselon III beserta metode dan alat ukurnya, dan telah

dilakukan assessment terhadap 196 pejabat Eselon II dan 231

pejabat Eselon III;

• Mengusulkan formasi pegawai Departemen Keuangan Tahun

2007, telah menghasilkan indikator kinerja kegiatan yaitu: usul ke

BKN dan usul revisi, dengan nilai capaian masing-masing (100%).

Hal ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

• Pengintegrasian SIMPEG Departemen Keuangan telah

menghasilkan Pencapaian Rencana Tingkat Capaian yaitu

tersedianya Data base Kepegawaian yang valid, up to date, dan

akurat sebesar 90%. Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan

konversi data dari unit eselon I yang mempunyai kantor vertikal

di daerah tidak optimal. Hal ini karena adanya kendala dalam

bidang teknologi jaringan, manajemen data, dan Sumber Daya

Manusia yang ada. Solusi yang diusulkan adalah akan

dikembangkan aplikasi kepegawaian yang seragam (sistem yang

terintegrasi) dengan sistem data terpusat (data base) yang akan

dilakukan pada tahun 2008;

• Mengusulkan pemberian piagam penghargaan pensiun kepada



pensiunan PNS Departemen Keuangan telah menghasilkan

indikator kinerja kegiatan yaitu 100% sesuai dengan usulan yang

masuk di Biro Sumber Daya Manusia;

• Menyelesaikan proses penjatuhan hukuman disiplin dan hukuman

lainnya berupa pemberhentian dan pemberhentian sementara

berdasar PP No.4 Tahun 1966, PP No.30 Tahun 1980, PP No.32

Tahun 1979, dan PP No.11 Tahun 2002 telah menghasilkan

indikator kinerja kegiatan berupa KMK Pemberhentian sebanyak

109 buah sesuai dengan jumlah usulan yang ada. Hal ini didukung

dengan bertambahnya Sumber Daya Manusia sebanyak 7 orang

sebagai implikasi dari reorganisasi di lingkungan Biro Sumber

Daya Manusia;

• Menyelesaikan usul pemberian pensiun PNS yang mencapai batas

usia pensiun (BUP), Janda/duda, bagian pensiun janda/

duda/uang duka tewas/BT/MPP/memenuhi syarat 50/20,

pemberhentian CPNS, uzur, pensiun ex. Penerima uang tunggu

telah dapat dilaksanakan 100% meskipun yang menangani

masalah ini telah berubah sebagai implikasi dari reorganisasi di

lingkungan Biro Sumber Daya Manusia. Terkait dengan output

berupa KMK Pensiun/ Pemberhentian/Bebas Tugas/Petikan

II/SK Peninjauan Kembali/Ralat SK Pensiun jumlahnya tidak

sebesar yang direncanakan, sebab sebagian output dimaksud

bukan merupakan output Biro Sumber Daya Manusia;

• Menyampaikan Laporan BMN Semesteran, Tahunan dan Buku

Inventaris Departemen. Presentase pencapaian kegiatan ini baik

inputs maupun outputsnya terealisir sebesar 100% sehingga

pencapaian rencana tingkat capaian outcomes sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan yang berarti.

• Menetapkan keputusan penghapusan barang milik/kekayaan

negara. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian pada

outputs sebesar 80 %, hal ini dikarenakan belum

disosialisasikannya PMK Nomor 96/PMK.01/2007 kepada seluruh

satker vertikal di lingkungan Depkeu di daerah, sehingga terdapat

beberapa usulan yang belum sesuai dengan ketentuan.



• Pembangunan, rehabilitasi gedung dan prasarana lingkungan

serta pengadaan perlengkapan sarana gedung menghasilkan

prasarana lingkungan dan perlengkapan gedung yaitu:

penyelesaian gedung Kantor Pusat Depkeu Tower I dan

pembangunan Tower II seluas 23,470 m2, ;pengadaan Meubelair,

Kegiatan perawatan gedung kantor pusat (rekondisi gedung-

gedung tua di lingkungan kantor pusat Sekretariat Jenderal,

pengadaan alat Pengolahan Data untuk mendukung kegiatan

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, pembangunan

Gedung di Daerah, perawatan/Rehabilitasi Gedung, pengadaan

perlengkapan sarana Gedung di Daerah, pembangunan prasarana

Lingkungan di lingkungan Setjen (100%), DJP (100%), DJBC

(83,72%), DJKN (100%), DJPB (100%) dan BPPK (100%). Indikator

kinerja ‘dana’, pencapaian rencana tingkat capaian tidak mencapai

100% (60,37%). Hal ini terlihat dari realisasi yang lebih kecil bila

dibandingkan dengan target yang direncanakan. Kondisi tersebut

disebabkan adanya efisiensi realisasi penggunaan dana bagi

pembangunan, prasarana lingkungan dan pembangunan gedung.

Di samping itu ada beberapa rencana pembangun gedung yang

nilai penyediaan dananya cukup besar, namun tidak dapat

dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan antara lain keterlambatan

diterimanya keputusan tentang penghapusan gedung lama yang

akan digunakan untuk membangun gedung baru.

• Melaksanakan administrasi umum Departemen telah

menghasilkan kinerja kegiatan : LD surat masuk via kotak pos

(66,25%), LD surat masuk di TU Sekjen (96,77%), LD surat masuk

TU Menteri (91,35%), LD verbal masuk SJ (99,10%), LD verbal

masuk Menteri (110,90%), LD surat dan verbal Staf Ahli (130,67%).

Kegiatan tersebut di atas, pada umumnya mengalami penurunan

kecuali kegiatan Staf Ahli Menteri Keuangan karena adanya

kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen

Keuangan.

Surat keluar Sekjen (198,75%), Surat keluar Menteri (93,00%),

Keputusan Menteri (43,12%), Instruksi dan lain-lain (60,14%).



Dibandingkan dengan tahun yang lalu kegiatan tersebut rata-rata

sebanding, sedangkan hambatan yang dihadapi adalah alamat

penyampaian surat dengan alamat tujuan seringkali berubah-

ubah, dan untuk mengatasinya dilakukan pemberitahuan melalui

telepon.

• Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pengamanan

dokumen/arsip Kantor Pusat Departemen Keuangan, telah

menghasilkan kinerja kegiatan:

a. Arsip yang tertata (100%).

b. Arsip yang diusulkan untuk dihapuskan (0%).

c. Arsip yang diusulkan diserahkan (0%).

d. Dokumen dalam Mikrofilm (50%).

e. Sistem jaringan kearsipan (78,57%).

Untuk kegiatan pemusnahan dan penyerahan arsip belum

terlaksana karena terbatasnya waktu pelaksanaan (tahun

berjalan) bersamaan dengan tugas –tugas dalam Tim Koordinasi

(aset-aset BPPN) sedangkan hambatan yang dihadapi adalah

terutama dokumen eks BPPN dan BBO/BBKU yang diserahkan,

Daftar Pertelaan Arsip kurang dan belum tersusun sesuai

klasifikasinya. Untuk mengatasi hambatan tersebut diusahakan

perencanaan penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA) secara

bertahap. Dibandingkan tahun lalu kegiatan yang sama tidak

mengalami perubahan berarti.

• Mengkompilasi hasil pertemuan Menteri, dengan kinerja kegiatan :

a. Inputs : Jadwal Pertemuan, direncanakan sebanyak 500 kali,

dengan asumsi, setiap hari ada pertemuan Menteri sebanyak 2

kali. Sehingga dalam satu tahun 500 kali pembulatan dari

perhitungan (2 X 5 hari kerja X 52 minggu), terealisasi 307 kali.

Realisasi dibawah perencanaan, hal ini antara lain disebabkan

karena : Tahun 2007 merupakan tahun pertama Pusat

Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) menyusun RKT, sehingga

belum memiliki acuan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun

2007 banyak hari libur, tahun 2007 Menteri Keuangan sering ke

luar negeri, tidak semua pertemuan Menteri didampingi



Pushaka, diantaranya Rapat DPR, Rapat di Kantor Presiden,

Rapat di Kantor Wakil Presiden dan Rapat di luar Departemen

Keuangan.

b. Outputs : Notulen/Risalah direncanakan sebanyak 400 buah

dengan perhitungan 80% dari pertemuan menteri (500)

dibuatkan notulen/risalah. Realisasi Notulen/Risalah yang

dihasilkan Pushaka adalah 262 buah.

Tidak tercapainya target tersebut antara lain disebabkan

karena :

1. Tidak semua pertemuan menteri dibuatkan risalah, antara

lain Courtesy call, pertemuan di ruang tamu

2. Hanya pertemuan di Depkeu atau Depkeu sebagai host

(tuan rumah) saja yang dibuatkan notulen/risalah.

Matrik Tindak Lanjut yang direncanakan pada tahun 2007

adalah 52 buah. Asumsi yang mendasari perencanaan tersebut

adalah setiap minggu hanya satu buah Matrik Tindak Lanjut

yang dihasilkan Pushaka. Realisasi dalam tahun 2007 sebanyak

163. Perbedaan tersebut disebabkan karena matrik tindak

lanjut dibuat per pertemuan, meskipun tidak semua

pertemuan dibuat notulen/risalah maupun matrik tindak

lanjut.

d. Outcomes : Pencapaian target tahun 2007 “dapat

ditindaklanjutinya hasil pertemuan Menteri” sebesar 100%.

Realisasi yang tercapai adalah sebesar 96,1 %.

Dari 163 Matrik Tindak Lanjut, dihasilkan 688

tindakan/keputusan yang harus ditindaklanjuti oleh peserta

rapat pimpinan (unit eselon I). Dari 688 tindakan tersebut,

masih terdapat 27 tindakan yang belum selesai ditindaklanjuti

oleh Eselon I (masih dalam proses). Dengan demikian hanya

sebanyak 661 tindakan yang sudah diselesaikan oleh unit

eselon I atau 96,1 % (661/688).

• Pemantauan Hasil Pertemuan Menteri

Target yang ditetapkan dalam tahun 2007 adalah 52 Laporan hasil

pemantauan. Setiap minggu melaporkan hasil pemantauan

terhadap tindakan yang yang harus ditindaklanjuti oleh unit



Eselon I sesuai target, dengan nilai capaian 100%.

• Melakukan Analisis Terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Menteri Pertemuan.

Telah dihasilkan kinerja kegiatan Menteri terealisasi 2 buah

laporan hasil analisis mengenai :

a. Reformasi Manajemen Keuangan Negara,

b. Potret Kebijakan Moneter,

sesuai target dengan nilai capaian 100%.

• Melakukan Analisis Terhadap Current Issue di bidang keuangan

negara, telah dihasilkan 6 buah laporan hasil analisis, dengan nilai

capaian 100%, yaitu :

a. Uang Luar Negeri Pemerintah : Upaya Menurunkan Beban dan

Mitigasi Resiko

b. Treasury Single Account

c. Cash Forecasting

d. Brief Sheet mengenai “Pelayanan Terpadu Satu Pintu”

e. Analisis Kebijakan Fiskal Pembebasan Bea Masuk untuk Impor

Chassis Engine Busway dengan Bahan bakar Gas

f. Analisis Draft Peraturan Menteri Keuangan Tentang

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman

Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di

Daerah-Daerah Tetentu.

• Melakukan koordinasi terhadap program dan kegiatan unit

Eselon I.

Telah melakukan 2 kali pertemuan koordinasi dengan unit eselon

I, sesuai target yang direncanakan.

• Mengelola data penyajian informasi program dan kegiatan

Menteri.

Telah memiliki database program dan kegiatan yang bersumber

dari hasil pertemuan menteri keuangan dan program kerja unt

eselon I.

• Menyusun klasifikasi data program dan kegiatan.

Telah memiliki data yang berisi klasifikasi data program dan

kegiatan menteri keuangan, terealisasi satu paket sesuai targt



dengan nilai capaian 100%.

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Bagi Semua Satuan

Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

Pelaksanaan fungsi pengembangan sistem informasi keuangan bagi

semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan

melalui (a) program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan

kepemerintahan dan (b) program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur negara, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

• Memberikan layanan dan sosialisasi di bidang teknologi informasi,

telah menghasilkan kinerja kegiatan : Portal dan Web Depkeu

(100%), Fasilitas akses internet / intranet (200%), Solusi masalah TI

(100%), Layanan hosting (100%), Layanan e-mail (100%), Sistem

Aplikasi Helpdek (100%), Sosialisasi Kolaborasi (100%), Sosialisasi

Sistem Informasi Persuratan (100%), Sosialisasi Sistem Informasi

Kepegawaian (100%), Sosialisasi Sistem Informasi Hukum (100%),

Sosialisasi Sistem Informasi Keuangan (100%), Sosialisasi

Pembinaan jabatan Fungsional Pranata Komputer (100%),

Sosialisasi Penerapan TI, (100%);

• Menyusun kebijakan, strategi dan pembakuan standar teknologi

informasi, telah menghasilkan kinerja kegiatan : Kebijakan TI

(100%), Pembakuan Standar TI (100%), Penyusunan SOP (ITSM,

ITPM, dan ISMS) dalam pelaksanaan CSP (100%);

• Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di

lingkungan Departemen Keuangan, telah menghasilkan kinerja

kegiatan : Rapat Penilaian (150%) , KMK Penetapan Angka Kredit

(150%);

• Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan

aplikasi, telah menghasilkan kinerja kegiatan : Sistem Aplikasi

Administrasi Persuratan (100%) , Sistem Aplikasi Kepegawaian

(100%), Sistem Informasi Hukum (100%), Sistem Informasi

Keuangan (100%), Sistem Aplikasi Administrasi Jabatan

Fungsional Pranata Komputer (100%);

Pengembangan sistem informasi keuangan bagi semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan Analisa kinerja kegiatan pengembangan sistem informasi keuangan bagi semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan



• Melanjutkan pengembangan Sistem Kolaborasi Data dan

Informasi, telah menghasilkan kinerja kegiatan : Pembangunan

Data Repository (100%), Pembangunan Business Intelligent System

(100%), Portal Sistem Informasi Depkeu (100%);

• Membangun dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi,

telah menghasilkan kinerja kegiatan : Instalasi Lanjutan pada GKN

(121%), Pemasangan dan Setting Core GKN (125%), Pemasangan

dan Setting Server GKN (92%) , Wireless DJKN Kwitang -

Lapangan Banteng (100%) , Wireless GKN Denpasar dan

Semarang (100%), Pemasangan VPN IP pada DJP dan DJBC

(100%), Management Server untuk Platform Unix (100%),

Optimalisasi Sistem Sekuriti Jaringan (100%), Perangkat

pendukung TI (200%), Perangkat Lunak GKN dan DJKN (100%),

Perangkat keras GKN, kampus STAN, Kantor Pusat Depkeu

(100%);

• Kegiatan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai di

bidang teknologi informasi dengan Indikator kinerja kegiatan

meningkat dengan nilai capaian sebesar 136% yaitu telah

terdidiknya pegawai sebanyak 30 orang dari 22 orang yang

direncanakan.

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan SDM serta

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Lainnya

Pelaksanaan fungsi peningkatan pembinaan dan pengembangan

SDM serta peningkatan pengelolaan sumber daya lainnya, melalui

(a) program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur dan

(b) program pelaksanaan pendidikan kedinasan; dan (c) program

penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan dengan


• Melakukan kerjasama antar instansi dan diklat di luar badan

menghasilkan lulusan diklat access training (14,29%), lulusan

diklat di luar badan (103,45%), lulusan diklat pengembangan

widyaiswara (80%), lulusan spamen (50%);

• Melaksanakan rintisan pendidikan non gelar menghasilkan 55

Peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan sumber daya lainnya



orang lulusan diklat bagi auditor internal (80,88%)

• Menyelenggarakan diklat di lingkungan Departemen Keuangan

telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) lulusan diklat teknis

(75,35%) terealisasi sebanyak 3.936 orang; (b) lulusan diklat

fungsional (77,18%) terealisasi sebanyak 301 orang; (c) lulusan

diklat penyegaran (79,35%) terealisasi sebanyak 853 orang;

• Menyelenggarakan diklat penjejangan karir di lingkungan

Departemen Keuangan telah menghasilkan kinerja kegiatan (a)

lulusan diklat prajabatan (139,22%) sebanyak 2.105 orang; (b)

lulusan diklat UD I (108,78%) sebanyak 2.032 orang; (c) lulusan

diklat UPKP (78,44%) sebanyak 2.110 orang; (d) lulusan diklat

pimpinan (112,83%) sebanyak 765 orang;

• Menyelenggarakan program diploma di lingkungan Departemen

Keuangan telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) lulusan D III

2005/2006 (99,23%) sebanyak 900 orang; (b) lulusan D IV

2005/2006 (100%) sebanyak 133 orang;

• Pembinaan kerjasama pendidikan tinggi luar negeri telah

menghasilkan kinerja kegiatan calon peserta program beasiswa S2

(100%) sebanyak 57 orang. Seleksi mahasiswa S2 untuk kuliah

dalam dan luar negeri untuk tahun anggaran 2006 dapat

terlaksana karena sumber dana yang diperoleh dari pinjaman luar

negeri telah diperoleh. Pelaksanaan seleksi calon telah

dilaksanakan diakhir tahun 2006. Calon mahasiswa S2 tersebut

akan kuliah di tahun 2007.

• Mengirimkan SDM mengikuti diklat bidang perpajakan,

kepabeanan dan cukai, teknologi informasi, pengadaan barang

dan jasa, bahasa inggris, penataran hakim, dan diklat pimpinan

serta ESQ training menghasilkan 30 orang SDM yang terdidik di

bidang perpajakan, 30 orang SDM di bidang kepabeanan dan

cukai, 15 orang SDM di bidang teknologi informasi, 17 orang di

bidang pengadaan barang dan jasa, 34 orang di bidang bahasa

inggris, serta 100 orang yang mengikuti ESQ training.

Analisa kinerja kegiatan fungsi peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan sumber daya lainnya



Peningkatan Pengawasan Intern

Pelaksanaan fungsi pengawasan intern terdiri dari 1 (satu) program,

yaitu : program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur,

dengan 2 kegiatan, yaitu :

• Melaksanakan audit berbasis risiko

Selama tahun 2007, telah dilaksanakan kegiatan audit berbasis

risiko atas 439 obyek pemeriksaan (OP) dengan mengoptimalkan

pemanfaatan indikator kinerja input berupa 27.794 hari-orang

pemeriksaan (97,23%) dan dana sebesar Rp16.803.325.879,00.

Kegiatan audit terdiri atas audit rutin, audit tematik, audit

serentak pengadaan barang dan jasa, serta audit spot check pada

Ditjen Bea dan Cukai. Pemanfaatan indikator input sedikit di

bawah 100% dan tidak ada catatan penting mengenai hal ini.

Dari kegiatan audit tersebut dihasilkan output berupa pelaksanaan

audit sebanyak 439 kali; executive summary sebanyak 18 buah

(72%); SHA sebanyak 155 buah (62%) dan LHA sebanyak 337 buah

(67,4%). Kurang tercapainya indikator output terutama

pelaksanaan audit dan jumlah LHA/KKA dikarenakan hal-hal

sebagai berikut:

- Pelaksanaan audit yang mencapai 87,8 % lebih disebabkan

kepada keterbatasan waktu dan jumlah tenaga audit. Pada

audit serentak pengadaan barang dan jasa audit, pelaksanaan

audit tidak dapat menyentuh lebih banyak lagi pengadaan

barang dan jasa karena audit harus dilakukan pada akhir

tahun anggaran. Pada akhir tahun anggaran tersebut auditor

juga sedang pada ‘peak’ puncak kesibukan pelaksanaan audit

lainnya. Dimasa depan tentu penjadwalan pelaksanaan audit

harus mendapat perhatian lebih serius.

- Penerbitan executive summary yang mencapai 72%, LHA yang

mencapai 67,4 % dan SHA mencapai 62 % berkaitan dengan

waktu pelaksanaan audit. Audit pengadaan barang dan jasa,

yang prosentase jumlah auditnya paling tinggi, dilakukan pada

akhir tahun anggaran sehingga pelaporannya (LHA, SHA, dan

executive summary) baru bisa terbit pada tahun 2008. Di

Peningkatan pengawasan intern Kinerja audit Analisa kinerja kegiatan fungsi peningkatan pengawasan intern



samping itu memang terdapat kendala internal yaitu banyak

penyelesaian penyusunan laporan audit yang melampaui

batas standar yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, kurang tercapainya indikator output

diimbangi dengan pancapaian indikator outcomes yang relatif

memadai. Hal ini terlihat dari terungkapnya penyimpangan yang

merugikan negara dan/atau dapat menghambat penerimaan hak

negara sebesar Rp789,65 miliar dan US$8,230.00 atau 78,99% dari

target yang direncanakan, dan penyetoran ke kas negara yang

telah dilaporkan sebanyak Rp62 miliar atau 80,52% dari target

yang ditetapkan.

Untuk mengatasai hambatan atau kelemahan perlu di ambil

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) yang lebih lagi

memperhatikan kondisi yang ada sehingga RKT dapat

mencerminkan secara konkrit hal-hal yang akan dilaksanakan

pada tahun mendatang.

b. Kegiatan perencanaan audit perlu memperhatikan

ketersediaan jumlah auditor dengan memperhatikan waktu

yang digunakan untuk pendidikan, cuti, dsb. Juga perlu

diantisipasi perubahan auditan yang berlangsung sangat cepat.

c. Penjadwalan kegiatan audit yang lebih merata sepanjang tahun

dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran khususnya

untuk audit pengadaan barang dan jasa.

d. Mengingatkan kembali standar waktu penyelesaian

penyusunan laporan audit sehingga hasil audit lebih up-to-

date baik melalui langkah pembinaan oleh atasan langsung

maupun melalui Komite Pengawas Kualitas Audit (KPKA).

• Melakukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang berdasarkan pengaduan masyarakat,

pengembangan temuan dan instruksi pimpinan.

Selama tahun 2007, telah dilakukan pelaksanaan audit investigasi

dengan memanfaatkan dana sebesar Rp1.106.840.000,00 dan 6.661

hari-orang (143% dari target), dengan data sebanyak 44 berkas

(88%) serta program investigasi pengembangan sebanyak 44 buah



(88%). Adanya inefisiensi pemanfaatan input yaitu waktu-SDM,

disebabkan karena peningkatan waktu yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan investigasi agar diperoleh hasil investigasi yang

memadai. Sedangkan berkaitan dengan input data yang mencapai

88,0 % lebih disebabkan oleh faktor eksternal yaitu sedikitnya

jumlah pengaduan yang diterima dan layak untuk dilakukan

audit.

Ditinjau dari pencapaian output, pelaksanaan audit investigasi

yang direncanakan sebanyak 50 kali telah terealisasi sebanyak 44

kali (88%). Target penerbitan LHA/SHA/KKA sebanyak 50 buah,

telah terealisasi penerbitan LHA sebesar 34 (68% dari rencana),

SHA 32 buah (64% dari rencana), dan KKA 34 berkas (68% dari

rencana).

Pelaksanaan audit investigasi yang tidak mencapai target

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Terbatasnya jumlah pengaduan yang diterima dan layak

dilakukan audit. Audit investigasi menerima input dari:

pengaduan secara langsung, pengembangan temuan, maupun

perintah pimpinan. Pada tahun 2007 jumlah pengaduan secara

yang dapat dilakukan investigasi menurun dibandingkan

tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi unit

dan kegiatan investigasi yang masih perlu dilakukan lebih

banyak lagi.

- Pada awal tahun 2007 beberapa tenaga investigator

diperbantukan untuk melaksanakan audit pengadaan barang

dan jasa. Hal ini tentu berpengaruh terhadap jumlah

investigasi yang dapat dilakukan.

- Tidak tercapainya target penerbitan LHA/SHA/KKA

disebabkan karena tidak tercapainya target pelaksanaan audit

investigasi dan penerbitan LHA untuk sebagian audit

investigasi yang belum terbit. LHA yang belum terbit tersebut

disebabkan dua hal: pelaksanaan audit investigasi yang terjadi

pada (mendekati) akhir tahun dan keterlambatan penerbitan

LHA. Hal ini menyebabkan juga terjadinya perbedaan realisasi

antara penerbitan LHA/KKA dengan penerbitan SHA.



Evaluasi Kinerja Sasaran

Dari pelaksanaan kegiatan audit investigasi dan pemanfaatan

indikator input telah dihasilkan beberapa indikator outcomes,

yaitu terbuktinya kasus KKN dari hasil pelaksanaan investigasi

(111%), jumlah penyetoran ke kas negara yang sudah

dilaporkan (4,43%), dan ditindaklanjutinya rekomendasi

penjatuhan hukuman disiplin (50%). Kekurangan pencapaian

beberapa indikator outcomes terutama terkait dengan tindak

lanjut hasil audit investigasi dikarenakan Inspektorat Jenderal

tidak memiliki wewenang dalam mengatur maupun

memerintahkan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil

investigasi. Inspektorat Jenderal hanya melakukan monitoring

atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit investigasi. Selain

itu, pengembalian kerugian negara melalui prosedur dan

mekanisme yang harus dipatuhi sehingga tidak dapat

direalisaskan dalam tempo yang singkat.

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut serta untuk

memperbaiki kinerja ke depan, Itjen mengambil langkah-langkah

strategis sebagai berikut:

- Menggiatkan sosialisasi keberadaan unit dan kegiatan

investigasi sehingga diharapkan semakin banyak pengaduan

dari masyarakat yang layak untuk ditindak lanjuti dengan

investigasi.

- Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan akan lebih sering

melakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil

investigasi.

- Meningkatkan supervisi secara berjenjang untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan invetigasi.

B. EVALUASI KINERJA SASARAN

MISI FISKAL

Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 10 (sepuluh)

sasaran misi fiskal, dengan pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut:



Analisa kinerja sasaran misi fiskal

1. Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal

namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong

perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan

pemerintah, telah menghasilkan kinerja sasaran :

a. Tersusunnya exercise proyeksi realisasi APBN 2007 (100%);

b. Tersedianya data realisasi bulanan APBN 2007 (100%);

c. Tersusunnya konsep bahan masukan RKP tahun 2008 di

bidang ekonomi makro, pendapatan negara dan pembiayaan

anggaran serta belanja negara (100%);

d. Ditetapkannya kesepakatan tentang bahan masukan RKP

tahun 2008 bidang ekonomi makro (100%);

e. Tersusunnya I-Account (100%);

f. Disampaikannya Laporan Semester I dan prognosa Semester

II pelaksanaan APBN 2007 kepada DPR (100%);

g. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang pelaksanaan

APBN 2007 Semester I dan prognosa Semester II (100%);

h. Terpenuhinya kesepakatan antara DPR-RI dengan

pemerintah (100%);

i. Disampaikannya penjelasan Menteri Keuangan tentang

pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

kepada PA DPR-RI (100%);

j. Disampaikannya jawaban pemerintah kepada PA DPR-RI

(100%);

k. Dilaksanakannya kesepakatan antara PA DPR-RI dengan

pemerintah (100%);

l. Disampaikannya jawaban Menteri Keuangan dalam rangka

pembicaraan pendahuluan kepada Komisi XI DPR-RI (100%);

m. Ditetapkannya kesepakatan antara Menteri Keuangan

dengan Komisi XI (100%);

n. Disampaikannya jawaban pemerintah kepada PA DPR-RI

(100%);

o. Dilaksanakannya kesimpulan pembicaraan pendahuluan

antara PA DPR-RI dengan Pemerintah (70%);

p. Disampaikannya NK dan RAPBN 2008 beserta RUU-nya

kepada DPR-RI (100%);



q. Disampaikannya bahan pidato Presiden pengantar NK dan

RAPBN 2008 kepada Menteri Keuangan (100%);

r. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang NK dan

RAPBN 2008 kepada DPR-RI (100%);

s. Disampaikannya jawaban Menkeu tentang NK dan RAPBN

2008 kepada Komisi XI DPR-RI (100%);

t. Ditetapkannya kesepakatan antara Menteri Keuangan

dengan Komisi XI DPR-RI (100%);

u. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang RAPBN 2008


v. Ditetapkannya UU APBN 2008 (100%);

w. Disampaikannya jawaban Menteri Keuangan kepada Komisi

XI DPR-RI (100%);

x. Ditetapkannya kesepakatan Menteri Keuangan dengan

Komisi XI DPR-RI (100%);

y. Disampaikannya APBN-P 2007 dan RUU-nya kepada DPR-RI

(100%);

z. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang APBN-P 2007


aa. Ditetapkannya UU APBN-P 2007 (100%);

bb. Tersusunnya APBN 2007 yang telah disempurnakan (100%);

cc. Tersedianya data/jawaban atas pertanyaan IMF dan lembaga

internasional lainnya (100%);

dd. Tersedianya database APBN yang akurat (100%);

ee. Terlaksananya pengalokasian anggaran sesuai dengan

standar biaya yang fair dan obyektif (100%);

ff. Tersusunnya draft pedoman Anggaran Belanja Negara dalam

Kerangka Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja

(100%);

gg. Tersedianya nomenklatur SKPD seluruh Provinsi,

Kabupaten/Kota (100%);

hh. Tersedianya data laporan pendahuluan realisasi APP tahun

2006 sebagai data sumbangan Perhitungan Anggaran Negara

2006 (100%);



ii. Tersedianya program aplikasi RKA KL sesuai kebutuhan

(50%);

2. Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas

pembangunan secara efisien, telah menghasilkan kinerja sasaran :

a. Tersusunnya NK dan APBN 2007 yang telah disempurnakan

(100%);

b. Tersusunnya APBN Perubahan 2006 yang telah


c. Tersedianya pagu indikasi 2008 (100%);

d. Tersusunnya perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga

(100%);

e. Tersedianya anggaran Kementerian/Lembaga (100%);

f. Terselesaikannya penyusunan/penyempurnaan regulasi di

bidang pelaksanaan anggaran (100%);

g. Terselesaikannya dokumen pelaksanaan anggaran (100%);

h. Tersedianya petunjuk teknis mengenai pengelolaan kas

negara secara optimal (90%);

i. Diterbitkannya SP2D secara benar dan tepat waktu (100%);

j. Terlaksananya mekanisme pelaksanaan TSA (100%);

k. Tersedianya Rekening Khusus yang dapat digunakan (107%);

l. Tersedianya laporan realisasi APBN tepat waktu, akurat dan

akuntabel (100%);

3. Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah, telah

menghasilkan kinerja sasaran :

a. Terselesaikannya penerbitan draft perjanjian penerusan

pinjaman/pinjaman dan perubahan persyaratan penerusan

pinjaman (100%);

b. Terlaksananya penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana

RDI ke Rekening BUN (100%);

c. Terlaksananya penerbitan Surat Penutupan perjanjian

penerusan pinjaman /pinjaman (100%);

d. Tersedianya hasil analisis terhadap usulan investasi (100%);

e. Ditetapkan Instansi Pemerintah yang mengajukan untuk



menerapkan PPK BLU (100%);

f. Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja

BLU (100%);

g. Terwujudnya operasional sistem perbendaharaan yang

terpadu (0%);

h. Tersedianya sistem jaringan komputer serta infrastruktur

dan perangkat komputer yang update dan terpelihara

(100%);

i. Tersusunnya peraturan jabatan fungsional pengelola

perbendaharaan 2006 (Audited) (0%);

4. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat

guna dan tepat sasaran, telah menghasilkan kinerja sasaran:

a. Tersusunnya PMK mengenai pengelolaan barang milik

negara (100%);

b. Tersusunnya Permenkeu tentang penyelesaian aset berkas

asing/cina Tersusunnya peraturan jabatan fungsional

pengelola perbendaharaan 2006 (Audited) (95%);

c. Tersusunnya juklak dan juknis Pengelolaan Kekayaan

Negara (100%);

d. Tersusunnya Keppres tentang penerbitan BMN (100%);

e. Tersusunnya RPP/ Perpres tentang inventarisasi Kekayaan

Negara lain-lain (75%);

f. Terwujudnya PMK tentang jabatan fungsional penilai (50%);

g. Terlaksananya tugas-tugas dibidang penilaian (100%);

h. Terwujudnya PMK tentang insentif Penilaian (Appraisal

Fee) (100%);

i. Adanya standar/ sarana yang mempermudah penilaian

bangunan (100%);

j. Tersedianya nilai BMN di lingkungan Departemen Keuangan

sebagai masukan dalam LKPP (90%);

k. Tersedianya data PMN pada BUMN dan PT lainnya sebagai

bahan LKPP (90%);

l. Terlaksananya analisis tingkat kesehatan BUMN dan PT.

Lainnya (0%);



m. Terlaksananya analisis tingkat kelayakan penyertaan modal

pada BUMN (100%);

n. Terlaksananya penatausahaan barang Milik Negara (100%);

o. Terlaksananya Pembinaan Kementerian Negara Lembaga

(100%);

p. Terlaksananya inventarisasi peraturan perundangan

dibidang kekayaan negara (100%);

q. Terinformasikannya jumlah dan nilai riil kekayaan negara

(48%);

5. Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara terutama

penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan

mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek

keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam

dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, telah

menghasilkan kinerja sasaran :

a. Tercapainya penerimaan negara di bidang perpajakan sesuai

yang diamanatkan oleh APBN 2007 (98,55%) sebesar

Rp.426.225.30 miliar;

b. Tersedianya dasar hukum untuk Unit Data Processing Center

(100%);

c. Tersedianya unit untuk pengolahan data (100%);

d. Tersedianya KPP dengan sistem Administrasi Modern

(111,76%);

e. Dapat disimpulkan persepsi masyarakat mengenai kinerja

DJP sebagai bahan untuk membuat kebijakan (100%);

f. Tersediannya peraturan mengenai pembebasan PPN atas

rumah susun sederhana untuk lapisan bawah dan lapisan

menengah bawah (100%);

g. Tercapainya target penerimaan negara Bea masuk dan Cukai

(111%);

h. Terlayaninya importir yang mendapat jalur prioritas secara

lebih cepat (100%);

i. Tersedianya fasilitas untuk peningkatan investasi di bidang



kepabeanan dan cukai (100%);

j. Tercapainya percepatan pelayanan dan peningkatan

pengawasan kepabeanan (100%);

k. Kantor Pelayanan Utama (KPU BC) dengan sistem

administrasi Kepabeanan dan Cukai Modern (100%);

l. Data Base Harga (DBH) I Nasional (100%);

m. Tersedianya sistem pengawasan penumpang yang integratif

untuk perlindungan masyarakat (31,25%);

n. Tersedianya kelengkapan data untuk keperluan analisis

intelejen (indikator tren pelanggaran) (100%);

o. Dapat diusulkannya draft RPP dan diterbitkannya PMK

(320%);

p. Dapat diterbitkannya PMK (75%);

q. – Terlaksananya pembayaran setoran bagian pemerintah oleh

pengusaha panas bumi (137,11%)

- terlaksananya pembayaran kembali PPN kepada pengusaha

panas bumi dan pembayaran PBB (92,75);

r. Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah dan wajib

bayar PNBP dan memberikan kepastian hukum (100%);

s. Tercapainya target PNBP dari Pajak Ekspor (980,59%);

t. Penerimaan PPh migas (118,06%);

u. Tercapainya target pengurusan piutang negara (65,01%);

v. Tersedianya peraturan Menkeu tentang PPN (100%);

w. Meningkatnya BKPN yang dapat diselesaikan (100%);

x. Meningkatnya PNDS 5% pertahun (29%);

y. Terlaksananya penyelesaian kredit macet Ex. BPPN (20%);

z. Tercapainya target pelaksanaan lelang (123,65%);

aa. Terpenuhinya kebutuhan peraturan dalam pelaksanaan

lelang (90%);

bb. Efektifitas balai lelang (100%);

cc. Terbangunnya sistem aplikasi kekayaan negara dan

penilaian (100%);

dd. Tersedianya informasi nilai kekayaan negara secara tepat

waktu dan akurat (50%);



6. Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang

sesuai dengan kemampuan fiskal daerah

a. Tersampaikannya draft RPP tentang tata cara pemungutan

pajak daerah dan retrribusi daerah (100%);

b. Dapat diketahui Perda tentang Pajak daerah dan Retribusi

Daerah di 67 Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan

yang berlaku (100%);

c. Terselenggaranya percepatan penyelesaian evaluasi atas

Raperda dan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (100%);

d. Terselenggaranya identifikasi dan mengevaluasi serta

membatalkan Raperda dan Perda yang menghambat

Investasi (100%);

e. Berfungsi SISPA yang terintegrasi, komprehensif, dan

modern (100%);

7. Terwujudnya research based policy yang representatif di bidang

belanja negara, telah menghasilkan kinerja sasaran:

a. Tersedianya hasil evaluasi kebijakan perpajakan dan

kepabeanan (100%);

b. Tersedianya kajian efektivitas dan efisiensi kebijakan belanja

ke daerah (100%);

c. Tersedianya hasil kajian di bidang kebijakan subsidi (100%);

d. Tersedianya hasil analisi dan perhitungan risiko dukungan

pemerintah atas proyek infrastruktur (100%);

e. Tersedianya hasil perhitungan besaran contingent liability

(100%);

f. Tersedianya hasil perhitungan risiko BUMN (100%);

g. Tersedianya bahan bahan kebijakan belanja pusat yang

efektif dan efisien (100%);

h. Tersedianya hasil pengkajian isu-isu ekonomi dan keuangan

dalam kerangka kerjasama internasional (100%);

i. Terjalinnya kerjasama antara microfinance, bank komersial

dan penyedia jasa keuangan internasional (100%);

j. Tercapainya reformasi regulasi yang terintegrasi dalam

rangka perdagangan bebas kawasan Asia-Pasifik (100%);



k. Terselenggaranya bantuan teknik dalam rangka kerjasama

luar negeri (100%);

l. Tersedianya informasi kondisi perekonomian indonesia

melalui forum lembaga keuangan multilateral (100%);

m. Tercapainya transparansi fiskal melalui fiscal ROSCs (100%);

n. Tersedianya informasi pemantauan dini perekonomian

nasional dan regional (ASEAN Surveillance Process) (100%);

o. Tercapainya koordinasi antara kesiapan dunia usaha dengan

kebijakan di bidang jasa (100%);

p. Tersedianya rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan

(100%);

q. Tersedianya hasil penelitian universitas yang mendukung

perumusan kebijakan fiskal (100%);

r. Tersedianya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok

kebijakan fiskal yang optimal (100%);

s. Ditetapkannya angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi,

kurs, tingkat bunga dan harga minyak sebagai dasar

penyusunan RAPBN (100%);

t. Tersedianya EWS untuk mengetahui perkembangan

indikator ekonomi makro, sektor riil dan risiko fiskal (100%);

u. Meningkatnya rating indonesia (100%);

8. Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN

melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (SUN), telah

menghasilkan kinerja sasaran:

a. – Tersusunnya draft RUU-PHLN pada tingkat Menteri (100%);

- Terselesaikannya draft RPP HLN pada tingkat tim (100%);

b. Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di

bidang pembiayaan syariah (75%);

c. Tersedianya landasan hukum dalam rangka penerapan

instrumen utang pinjaman dalam negeri (0%);

d. Tersusunya Draft peraturan terkait pengelolaan SUN (100%).

9. Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal

sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu, telah


a. Tersusunnya materi PHLN yang tidak merugikan pemerintah



(100%);

b. Tertatanya dokumen/arsip PHLN (5,26%);

c. Terlaksananya pembiayaan APBN melalui pengelolaan

portofolio SBN (100%);

d. Terlaksananya koordinasi antar unit terkait pengelolaan SBN

(100%);

e. Terselenggaranya Sosialisasi SBN (100%);

f. Terselengaranya pengembangan pasar SBN (100%);

g. Tersusunnya laporan terkait pengelolaan SBN (100%);

h. Tercapainya tujuan dan sasaran strategi pengelolaan utang

jangka panjang dan menengah (50%);

i. - Tersedianya portofolio Performance Monitoring (50%);

- Tersedianya rumusan revisi strategi utang (0%);

- Tersedianya hasil evaluasi penerapan strategi utang (0%);

j. Tersedianya rumusan mengenai restrukturisasi portofolio

utang, mekanisme hedging, pengkayaan instrumen,

mekanisme kredit ekspor, dan standardisasi terms & condition

pinjaman luar negeri (80%);

k. - Tersedianya informasi dan masukan mengenai berbagai

asumsi indikator makro ekonomi sebagai bahan penyusunan

strategi pengelolaan utang (100%);

- Tersedianya informasi dan masukan mengenai lending

strategy dari lender sebagai bahan penyusunan strategi

pengelolaan utang (100%);

- Tersedianya informasi dan masukan mengenai kebijakan dari

berbagai regulator terkait dengan pengelolaan utang,

pengembangan instrumen dan infrastruktur (100%);

l. Terlaksananya kajian pengembangan instrumen pembiayaan

syariah (100%);

m. Terlaksannya optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas

penggunaan pinjaman (100%);

n. Meningkatnya tertib administrasi pembayaran pinjaman

(100%);

o. Meningkatnya Sistem Penatausahaan dan Akuntansi Pinjaman

secara tertib dan teratur (100%).



10. Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah

(SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual,

dan terselesaikannya laporan akuntansi pemerintah pusat, telah


a. Terbitnya UU PP APBN TA 2006 (100%);

b. Tersedianya LKPP Tahun 2006 (Audited) (100%).

MISI EKONOMI

Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran

misi ekonomi, dengan pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Mengurangi beban masyarakat sesuai dengan kemampuan

keuangan negara, telah menghasilkan kinerja sasaran:

a. Terlaksananya proses pembayaran subsidi listrik TA 2007

(84,21%);

b. Terlaksananya proses pembayaran subsidi pupuk TA 2007

(74,41%);

c. Terlaksananya proses pembayaran subsidi BBM TA 2007

sebesar Rp 83,80 triliun dari jumlah Rp 55,60 triliun (APBN-

P) (150,72%), besarnya subsidi listrik dikarenakan adanya

kenaikan harga minyak mentah yang signifikan sehingga

terjadi menyebabkan kenaikan harga pada produk;

d. Terlaksananya proses pembayaran subsidi BBM TA 2007

(100%), berupa PMK yang mengatur tentang Tata Cara

Proses Penghitungan dan Pembayaran Subsidi BBM.

2. Meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal,

telah menghasilkan kinerja sasaran:

a. Tersedianya data dan informasi yang mendukung

dilaksanakannya pengawasan atas reksa dana (100%);

b. Diterapkannya pengawasan berbasis resiko pada industri

reksa dana (100%);

c. Tersampaikannya data secara elektronik dari SRO’s (BEJ,

BES, KPEI, KSEI) kepada Bapepam-LK (66,67%);

Misi ekonomi Analisa kinerja sasaran misi ekonomi



d. Tersedianya back-up system bagi data elektronik Bapepam-

LK (62,50%);

e. Tersedianya sistem pengawasan emiten (100%);

f. Terwujudnya kemudahan dan kelengkapan informasi pasar

modal dan lembaga keuangan (100%);

g. Terlaksananya proses persetujuan emisi yang lebih cepat,

terstandar, dan terdata dengan baik (100%);

h. Terlaksananya penggabungan BEJ dengan BES (100%);

i. Disempurnakannya peraturan mengenai manajemen resiko

di PE (60%);

j. Terwujudnya kajian mengenai skema investor protection fund

(100%);

k. Diterbitkannya pedoman akuntansi sebagai dasar penerapan

pasar modal berbasis syariah (100%);

l. Dapat dipercepatnya perizinan produk pengelolaan investasi

di bidang pasar modal terkait dengan Pernyataan

Pendaftaran Kredit Investasi Kolektif (KIK) ((100%).

3. Terlaksananya good corporate governance dalam industri pasar

modal melaui penginformasian indikator kesehatan perusahaan

efek kepada publik (public disclosure) dan tersedianya standar

profesi jasa, telah menghasilkan kinerja sasaran:

a. Dapat diterbitkanya Perubahan Menteri Keuangan tantang

pendanaan dan solvabilitas dana pensiun dan perubahan

Keputusan Menteri Keuangan (0%)

b. Dapat diterbitkanya Peraturan Pemerintah tentang

pembiayaan dan bentuk badan penyelenggara program

pensiun PNS dan pejabat Negara (0%)

c. Tersampaikanya Hasil Pemeriksaan kepada Komite

Penetapan Sanksi (100%);

d. Tersampaikanya berkas penyidikan kepada Kejaksaan

Tinggi (100%)

e. Terwujudnya peningkatan kepatuhan Dana Pensiun

terhadap Peraturan di bidang Dana Pensiun (160%);

f. Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (75,93);

g. Dapat disampaikannya izin akuntan publik (91,67%);



h. Dapat disampaikannya izin KAP (100%);

i. Dapat disampaikannya izin cabang KAP (100%);

j. Dapat disampaikannya izin penilai publik (128%);

k. Dapat disampaikannya izin UJP perorangan (183,33%);

l. Dapat disampaikannya izin UJP kerjasama (266,67%);

m. Dapat disampaikannya izin cabang UJP (100%);

n. Dapat disampaikannya izin PJP (100%);

o. Dapat disampaikannya izin cabang PJP (0%);

p. Efektifnya analisis pemantauan dan pendataan AP dan KAP

(100%);

q. Efektifnya analisis pemantauan dan pendataan penilai dan

UJP (94,44%);

r. Efektifnya hasil temuan pemeriksaan (76,92%);

s. Efektifnya hasil temuan pemeriksaan (116,67%);

t. Terlayaninya pemohonan register (118,71%);

u. Terpenuhinya pelayanan pengaduan (100%);

v. Terpenuhinya pelayanan pengaduan (100%)

MISI SOSIAL BUDAYA

Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran

misi sosial budaya yaitu terwujudnya aparatur negara yang

profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum

dan pembangunan, dengan pencapaian kinerja sasaran yaitu:

a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan fiskal secara

langsung maupun melalui media sebagai wujud komunikasi

publik (91,67%);

b. Dipahaminya kebijakan penganggaran (100%);

c. Dipahaminya Pedoman Anggaran Belanja Negara dalam

Kerangka Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja

(100%).

MISI POLITIK

Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran

Misi Sosial Budaya

Analisa kinerja sasaran misi sosial budaya Misi Politik



misi politik yaitu dengan pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang

keuangan negara, telah menghasilkan kinerja sasaran :

a. Diterbitkannya Perpres tentang DAU daerah kabupaten/kota

Tahun 2008 dan Permenkeu tentang Rincian Dana

Penyeimbang DAU Tahun 2008 (100%);

b. Diterbitkannya Permenkeu tentang Penetapan rincian

Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun

2007 kepada daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (100%);

c. Diterbitkannya Permenkeu tentang Penetapan rincian

Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 kepada

daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (100%);

d. Diterbitkannya Permenkeu tentang Penetapan Alokasi DAK

tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2008 (100%);

e. Diterbitkannya PMK Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA

(100%);

f. Diterbitkannya PMK Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis

Dana Reboisasi (100%);

g. Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas aparatur

pemerintah daerah di bidang keuangan daerah TA 2007

(100%);

h. Ditetapkannya PMK tentang Kapasitas Fiskal Tahun 2007

(100%);

i. Tersusunnya PMK mengenai pinjaman daerah dari

Pemerintah yang dananya bersumber selain dari pinjaman

luar negeri (100%);

j. Diterbitkannya Profil Kemampuan Keuangan Daerah (100%);

k. Disampaikannya Draft RPP tentang Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi (100%);

l. Terpenuhinya permintaan telaahan hukum dan

tanggapan/pendapat hukum (100%);

m. Terpenuhinya pengambilan keputusan yang tepat dan akurat

(0%);

n. Terselenggaranya proses beracara di badan Peradilan (100%);

o. Terpenuhinya kelancaran proses pemeriksaan di

Analisa kinerja sasaran misi politik



Kejaksaan/Kepolisian (100%);

p. Dapat disetujuinya RUU menjadi UU oleh DPR (40,33%);

q. Tersampaikannya RUU tentang Pengelolaan Kekayaan

Negara kepada Presiden (100%);

r. Tersampaikannya 11 (sebelas) RUU di bidang keuangan dan

kekayaan negara kepada Presiden (72,73%);

s. Tersampaikannya RPP Pendirian Perum LKBN Antara

kepada Presiden (100%);

t. Terpenuhinya permintaan peraturan perundang-undangan

(100%);

u. Terlaksananya pertukaran informasi hukum antar unit eselon

I di lingkungan Departemen Keuangan dan instansi di luar

Departemen Keuangan (100%);

v. Terpenuhinya penambahan bahan-bahan perpustakaan

hukum (100%);

w. Dapat ditetapkannya RPMK/RKMK (100%).

MISI KELEMBAGAAN

Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan)

sasaran misi kelembagaan, dengan pencapaian kinerja sasaran sebagai

berikut:

1. Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam

melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan:

a. Dapat disampaikannya bahan masukan RKP bidang ekonomi

tahun 2008 kepada Bappenas secara tepat waktu (100%);

b. Ketepatan tindaklanjut Rencana Kerja Departemen Keuangan

Tahun 2008 yang telah ditetapkan (100%);

c. Efektivitas atas pelaksanaan anggaran di lingkungan


d. Dapat dimanfaatkannya hasil Evaluasi Kinerja Proyek

Pembangunan (EKPP) untuk perencanaan anggaran tahun

berikutnya (100%);

e. Diperolehnya pagu anggaran tahun 2008 (167,77%);

f. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian

Misi Kelembagaan Analisa kinerja sasaran misi kelembagaan



Anggaran 15 (Departemen Keuangan) (100%);

g. Terpenuhinya kebutuhan dana yang diajukan BA 69 tahun

2007 (100%);

h. Terpenuhinya permintaan Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca Departemen Keuangan (100%);

i. Selesainya usulan rancangan Perpres (100%);

j. Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang

Penyempurnaan Organisasi (600%);

k. Dapat disampaikannya rekomendasi Hasil Monitoring

kepada pejabat terkait (100%);

l. Tersedianya informasi jabatan (100%);

m. Efektifnya Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan (100%);

n. Dapat diklarifikasikannya tentang temuan hasil audit di

lingkungan Sekretariat Jenderal (100%);

o. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas (100%);

p. Dapat ditetapkannya pedoman administrasi umum pada unit

eselon I (283,33%);

q. Kantor-kantor operasional di lingkungan Departemen

Keuangan dapat melaksanakan pelayanan dengan baik

(100%);

r. Dapat ditetapkannya kantor-kantor pelayanan yang

memberikan pelayanan terbaik (100%);

s. Dapat diimplementasikannya Hasil Analisis Beban Kerja

Jabatan/unit (300%);

t. Unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan

dapat menyusun dan menyampaikan LAKIP tepat waktu

(100%);

u. Tersampaikannya LAKIP Departemen Keuangan Tahun 2007

tepat waktu (100%);

v. Tersusun dan tersampaikannya RKT dan PK Departemen

Keuangan Tahun 2007 tepat waktu (100%);

w. Terpenuhinya pelaksanaan Inpres 5/2004 (98,33%);

x. Efektivitas jalannya organisasi (100%);

y. Diterbitkannya Keppres mutasi kenaikan pangkat (100%);

z. Dapat diterimanya hak pegawai secara tepat waktu (100%);



aa. Tersedianya metode assessment yang siap diterapkan di


bb. Tersedianya database kepegawaian yang valid, up-to-date,

dan akurat (90%);

cc. Dapat diterbitkannya Keppres tentang pemberian tanda jasa

(100%);

dd. Terpenuhinya pemberian penghargaan atas kesetiaan dan

prestasi PNS dan pensiunan PNS Departemen Keuangan

(100%);

ee. Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin (100%);

ff. Dapat dibayarkannya uang pensiun kepada pensiunan PNS

dan ahli waris dan terlaksananya pemberhentian/beban

tugas, serta terselesaikannya Petikan II/Peninjauan

Kembali/Ralat KMK Pensiun (100%);

gg. Dapat disampaikannya laporan BMN secara tepat waktu

(100%);

hh. Dapat dilaksanakannya proses dan tindak lanjut

penghapusan BMN tahun 2006 (100%);

ii. Terselenggaranya tertib administrasi umum di lingkungan

Kantor Pusat Departemen Keuangan (98%);

jj. Terciptanya kondisi mana dan tertib dokumen/arsip serta

efisiensi ruangan (100%);

kk. Terpenuhinya layanan dan sosialisasi di bidang teknologi

informasi tahun 2007 (107%);

ll. Efektivitas penggunaan kebijakan dan standar teknologi

informasi (100%);

mm. Terlaksananya pengelolaan administrasi jabatan fungsional

Pranata Komputer Departemen Keuangan tahun 2007

(150%).

2. Terwujudnya harmonisasi dan sinergi kebijakan serta tersedianya

informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi

Prioritas Menteri:

a. Dapat ditindaklanjutinya hasil pertemuan Menteri (96,10%);

b. Dapat disajikannya laporan hasil pemantauan kepada

pimpinan (100%);



c. Dapat digunakannya hasil analisis pelaksanaan program dan

kegiatan Menteri (100%);

d. Dapat digunakannya hasil analisis current issue (100%);

e. Terwujudnya harmonisasi kebijakan reformasi pada unit

eselon I di lingkungan Departemen Keuangan (100%);

f. Dapat disajikannya informasi program dan kegiatan pada

pimpinan (100%);

g. Dapat disajikannya informasi program dan kegiatan pada

pimpinan (100%).

3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas

dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit

kerja di lingkungan penyelenggaraan negara, telah menghasilkan 1

(satu) kinerja sasaran yaitu tersedianya bangunan, prasarana

lingkungan dan perlengkapan gedung Departemen Keuangan

tahun 2007 serta berfungsinya kembali gedung-gedung yang telah

direhabilitasi (100%).

4. Terwujudnya E-Government di Departemen Keuangan

a. Terimplementasikannya aplikasi enterprise dan internal yang

terintegrasi (100%);

b. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk

mendukung pengambilan keputusan bagi pimpinan


c. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai

tahun 2007 (100%);

d. Terpenuhinya tenaga terampil di bidang teknologi informasi

tahun 2007 (136,36%);

5. Mencegah secara dini kemungkinan terjadi dan terulangnya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas semua

unsur departemen

a. Terungkapnya penyimpangan yang telah merugikan negara

dan/atau yang dapat menyebabkan terhambatnya

penerimaan negara (78,97%);

b. Jumlah penyetoran ke kas negara yang sudah dilaporkan

(80,52%).

6. Mendeteksi, menghentikan, dan meniadakan pemborosan serta



penyelewengan keuangan negara di lingkungan departemen

a. Terbuktinya kasus KKN dari hasil pelaksanaan investigasi

(111,11%);

b. Jumlah penyetoran ke kas negara yang sudah dilaporkan

(4,40%);

c. Ditindaklanjutinya rekomendasi penjatuhan sanksi (50%);

d. Tersedianya SDM BPPK yang siap digunakan (48,19%);

e. Terlaksananya kerjasama antar instansi (0%).

7. Terwujudnya kesempurnaan diklat di bidang pengawasan dan

akuntabilitas aparatur negara, telah menghasilkan 1 (satu) kinerja

sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna atas

pendidikan bagi auditor internal sektor publik (80,88%).

8. Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan meningkatnya

kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan

standar nasional dan/atau internasional

a. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan

prodip III (100,24%);

b. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi

lulusan prodip III (96,43%);

c. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan

prodip I (137,01%);

d. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi

lulusan prodip I (13,89%)

9. Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas

dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan

a. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan

diklat (69,25%);

b. Terselenggaranya program S2/S3 dalam negeri/luar

negeri/linkage (101%);

c. Terselenggaranya Short Course LN (0%);

d. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan

prodip IV Akuntansi (100%);

Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi

lulusan D III Khusus (91,79%);




C. ASPEK KEUANGAN Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan program di

lingkungan Departemen Keuangan berasal dari mata anggaran belanja

pegawai, belanja barang dan belanja modal sampai dengan bulan

Desember tahun 2007, dengan perincian sebagai berikut :

Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan

Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2007

(dalam ribuan rupiah)

Sumber Dana Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Ket

Rp % 1. Belanja

Pegawai 2. Belanja

Barang 3. Belanja

Modal

2.258.006.290

3.414.395.491

4.187.284.849

1.795.271.564

1.982.580.385

2.738.874.158

462.734.726

1.431.815.106

1.448.410.691

20,49

41,93

34,59

JUMLAH 9.859.686.630 6.516.726.107 3.342.960.523 33,91

Keterangan :

Pagu anggaran setelah mendapatkan anggaran belanja tambahan

(ABT).

Realisasi pembayaran atas dana yang tersedia secara keseluruhan

semula ditargetkan sebesar Rp9.859.686.630 direalisasikan sebesar

Rp6.516.726.107berarti terdapat efisiensi dalam penggunaan yaitu

sebesar Rp3.342.960.523 atau sebesar 33,91%.

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2007

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan guna

mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2007,

disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Departemen Keuangan

pada tahun 2007 menghadapi penuh tantangan, dalam kondisi

ekonomi yang berkembang secara perlahan dan mulai pulih dari

pengaruh krisis bencana alam yang melanda Indonesia. Selain itu,

banyaknya tuntutan yang harus diakomodasikan dalam berbagai

kebijakan, program, dan kegiatan sehingga seluruh aparatur

Departemen Keuangan dituntut untuk dapat bertindak lebih cepat,

tepat, dan akurat terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya visi dan misi yang

telah dicanangkan, seluruh insan keuangan berusaha sekuat tenaga

mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan. Kendala lain yang dihadapi adalah

terbatasnya kemampuan keuangan negara, sehingga berbagai

kebutuhan akan sarana dan prasarana memerlukan pengaturan yang

lebih baik, tepat, dan transparan dengan menetapkan berbagai skala

prioritas, sehingga dapat dicapai indikator yang diharapkan.

Pelaksanaan tugas Departemen Keuangan tahun 2007

ditetapkan dalam 5 (lima) misi yang operasionalnya dilaksanakan

melalui 24 sasaran, 12 program dan 275 kegiatan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

kinerja Departemen Keuangan tahun 2007 tingkat pencapaiannya ada

yang sesuai dengan rencana (100%), ada yang melampaui target yang

direncanakan (lebih dari 100%), dan ada pula yang belum

` LAKIP disusun berdasarkan Inpres 7/1999 Kendala yang dihadapi


BAB IV PENUTUP

tercapai/lebih rendah dari target yang direncanakan.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan, dan untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan

datang, arah kebijakan fiskal dalam jangka menengah masih akan

dititikberatkan pada langkah-langkah pemantapan konsolidasi fiskal

guna menjaga keseimbangan fiskal (fiscal sustainability) perlu diadakan

penetapan strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerapan peraturan perundang-undangan yang

menunjang pelaksanaan tugas fungsi Departemen Keuangan

sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan non

pajak dapat ditingkatkan;

2. Mengembangkan pasar sekunder atas obligasi negara sebagai

alternatif sumber pembiayaan dalam negeri untuk mengatasi

defisit anggaran;

3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dengan

mengupayakan kelembagaan di lingkungan Departemen

Keuangan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sejalan

dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan

tugas;

4. Meningkatkan integritas SDM melalui penerapan koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas sehingga

tercapai pelayanan prima;

5. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk

meningkatkan manajemen keuangan dan kekayaan negara dalam

mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat

cepat;

6. Meningkatkan kualitas SDM agar mampu dalam menghadapi

tuntutan reformasi di segala bidang dan dalam rangka memasuki

era globalisasi serta menghadapi perdagangan bebas (AFTA).

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat

memberikan informasi secara transparan baik kepada seluruh pihak

yang terkait mengenai tugas fungsi Departemen Keuangan, serta

dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada

periode berikutnya. Secara internal harus dijadikan motivator untuk

Strategi tahun mendatang


BAB IV PENUTUP


lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu

menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan

perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Departemen Keuangan

dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan

pelayanan yang profesional dan prima.

Diharapkan pula, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan

akan dapat dievaluasi sehingga pelaksanaan selanjutnya akan

berjalan dengan lebih baik.

MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI

pengantar - kemenkeu.go.id · ... (renstra) departemen keuangan yang digunakan sebagai ... dalam...

Documents