pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah 1

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MODUL 1

Kepala Seksi Advokasi dan Pelayanan Sanggah Sulawesi LKPP

Wakil Ketua DPP IAPI Bidang Teknik dan Pelayanan

nandangsutisna.com

[email protected]

0811216663 - 081806666800

3

1200TRILIUN PENGADAAN PEMERINTAH

4

30%INEFISIEN

5

25 Burj Al Khalifa

100 Jembatan Suramadu

Setara 1500% Pendapatan Seluruh BUMN

Setara 300% nilai devisa Tahun 2014

6

PENGADAAN?MAMPUKAH MENYELEMATKAN 30%

INEFISIENSI?

ARTI PENGADAAN?

proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan

(Kamus Bahasa Indonesia)

DEFINISI ?

Pengadaan adalah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasaoleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulaidari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa

jenis pengadaan

BARANG PEKERJAAN KONSTRUKI

JASA LAINNYA JASA KONSULTANSI

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang

DEFINISI BARANG

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

DEFINISI

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu

sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi,

pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

DEFINISI

JASA LAINNYA

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan

adanya olah pikir (brainware)

DEFINISI

JASA KONSULTANSI

Pengadaan Barang/Jasa di lingkunganK/L/D/I Sebagian atau seluruhnya bersumber dari

APBN/APBD (termasuk PHLN)Pengadaan Barang/Jasa untuk Investasidi lingkungan Bank Indonesia, BHMN,

BUMN/BUMD yang pembiayaannya dariAPBN/APBD

RUANG LINGKUP

PERPRES 54/2010 DAN PERUBAHANNYA

PENDAHULUAN

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEBUTUHAN

PENGADAAN BAGAIMANA CARANYA?

PERUNDANGAN

SWAKELOLA

RENCANA UMUM

PENGADAAN

PENYEDIA

Metode Pengadaan

tahapan pengadaan

PERSIAPAN PEMILIHAN KONTRAK

PERSIAPAN

RENCANA UMUM

• Anggaran

• Pemaketan

• Organisasi

RENCANA PELAKSANAAN

• Spesifikasi

• HPS

• Jenis dan Rancangan Kontrak

RENCANA PEMILIHAN

• Kualifikasi

• Pemilihan

• Dokumen Pengadaan

Prinsippengadaanbarang/jasa

Efisien(Dana &

DayaMinimum) Efektif

(Sesuaikebutuhan)

Transparan(Ketentuan

Jelas)

Terbuka(Bisa diikuti

semua)

Bersaing(Persaingan

Sehat)

Adil/TidakDiskriminatif(Perlakuan

Sama)

Akuntabel(SesuaiAturan)

(ETA)2B

PRINSIP PENGADAAN

Latihan SOAL 1

Pendahuluan

Kebijakan umum

pengadaan barang/jasa pemerintah

Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Kebijakan umum


Kemandirian Industri Alutsista Dan Almatsus Dalam Negeri

Kebijakan umum


Peningkatan Peran UMKM Dan Kelompok Masyarakat

Kebijakan umum


Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Kebijakan umum


Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebijakan umum


Menyederhanakan Ketentuan dan Tata Cara

Kebijakan umum


Meningkatkan Profesionalisme Para Pihak

Kebijakan umum


Meningkatkan Pajak

Kebijakan umum


Menumbuh kembangkan Peran Usaha Nasional, Industri Kreatif Inovatif, Budaya, Dan Hasil Penelitian

Kebijakan umum


Manfaatkan Sarana/Prasarana Penelitian Dan Pengembangan Dalam Negeri

Kebijakan umum


Pelaksanaan PBJ di Wilayah RI Termasuk Kantor Perwakilan RI

Kebijakan umum


Mengharuskan Pengumuman Secara Terbuka

a. PA/KPAb. PPKc. ULP/Pejabat Pengadaand. PPHP

1 Pengadaan

melalui Penyedia

a. PA/KPAb. PPKc. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaand. PPHP

2 Pengadaan

dengan Swakelola

Mengacu pada UU

PPHPPPKULP/PP

PEMILIHAN KONTRAK HASIL PEKERJAAN

PenyediaBarang/Jasa

PA/KPA

membentuk

Menteri/Kepala Daerah

HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM PENGADAAN

mengangkat

Tugas Pokok PARA PIHAK

PA/KPA

Tugas Pokok

1. Menetapkan dan mengumumkan RUP2. Menetapkan Organisasi Pengadaan3. Menyelesaiakan Perselisihan4. Menetapkan Pemenang

Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya >Rp 100 Milyar

Jasa Konsultansi > Rp 10 Milyar

PPK

Tugas Pokok

1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)

2. Menerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil

pekerjaan6. Menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan


a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. Melaksanakan pengembangan dan pembinaanSumber Daya Manusia ULP

c. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggotaPokja sesuai dengan beban kerja; dan

KEPALA ULP

Tugas Pokok


1. Melaksanakan Proses Pemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp

200 juta• Jasa Konsultansi diatas Rp 50 juta

2. Menetapkan Penyedia:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 100

Milyar• Jasa Konsultansi s.d Rp 10 Milyar

3. Menjawab Sanggah I


POKJAULP

Tugas Pokok

1. Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200

juta• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta

2. Menetapkan Penyedia• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200

juta• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta


PEJABATPENGADAAN

Tugas Pokok

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ; b. Menerima hasil; danc. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah

Terima.

PPHP

Tugas Pokok


Persyaratan PPK

Berintegritas

Disiplin

Pakta Integritas

S-1/IIIA

Pengalaman 2

Th

Teamwork

Bukan Bendahara

Bukan Penandatangan PPSPM

Sertifikat PBJ

Persyaratan ULP/PEJABAT PENGADAAN

Berintegritas

Disiplin

Pakta Integritas

Tanggungjawab Paham jenis pekerjaan

Paham isi dokumen

pengadaan

Bukan PPK

Bukan APIP

Bukan Bendahara/Penandatangan PPSPM

Sertifikat PBJ

Persyaratan PPHP

Berintegritas

Disiplin

Pakta Integritas

Tanggungjawab Paham isi kontrak

Paham teknis pekerjaan

Bukan Bendahara/Penandatangan PPSPM

PERSYARATAN PENYEDIA

Ijin Usaha

Kemampuan Teknis

1 Pekerjaan, 3 sd 4 Tahun

Sumberdaya

Bidang/ Subbidang

Perjanjian Kemitraan

PERSYARATAN PENYEDIA

Tidak dalam Pengawasan/

Pailit

Taat Pajak

Konstruksi, Dukungan

Bank

Punya Hak Berkontrak

Alamat Jelas

Pakta Integritas

PERSYARATAN

PENYEDIA

Kemampuan Dasar

(KD)

Sisa Kemampuan

Paket

(SKP)

SKP

Khusus

Konstruksi/Jasa LainnyaSKP = KP -Paket

KP = Kemampuan Paket (Kecil = 5, Nonkecil = 6 atau 1,2 N)P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket terbanyak yang ditangani bersamaan dalam 5 tahun terakhir.

KEMAMPUAN DASAR

Nonkecil

Konstruksi/

Jasa Lainnya

Konstruksi

3NPt

Jasa Lainnya

5 NPt

KD ≥ HPS Kemitraan =

Leadfirm

NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

1. SKP tidak diperhitungkan2. Persyaratan Perpajakan tidak diberlakukan3. Wajib berpengalaman meski baru berdiri kurang dari 3 tahun

PENYEDIA ASING

Etika

Tertib & Tanggung

Jawab Profesional, Mandiri Dan

Jujur

TidakSaling

Mempengaruhi

Menerimadan tanggung

jawabMenghindariConflict Of

Interest

MencegahPemborosan

MenghindariPenyalah-

gunaanWewenang

Tidakmenerima,

menawarkanatau

menjanjikan

Kete

ntu

an

Ko

de E

tik

Ah

li P

en

gad

aan

Kete

ntu

an

Go

od

Go

vern

an

ce

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG/JASA

SANKSIPerbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi:

Sanksi• Denda keterlambatan sebesar

1/1000/hari dari harga kontrakatau bagian kontrak

Sanksi

• Menyusun kembali perencanaandengan biaya sendiri dan/atautuntutan ganti rugi

Perbuatan atau Tindakan

• Terlambat menyelesaikanpekerjaan


• Konsultan Perencana yang tidakcermat dan mengakibatkankerugian negara

51

SANKSIPerbuatan atau tindakan ULP yang dapat dikenakan sanksi:

Sanksi• Administratif, dituntut ganti

rugi dan/atau dilaporkansecara pidana

• Sesuai PeraturanPerundang-undangan


• Adanya pelanggaran dan/atau kecurangandalam proses pengadaan

• Kecurangan dalam pengumuman pengadaan

Sanksi

• Membayar bunga terhadapnilai tagihan yang belumdibayar, atau membayarkompensasi sesuai denganketentuan dalam kontrak


• Melakukan cedera janji terhadap ketentuanyang termuat dalam kontrak (misalnya: keterlambatan pembayaran)

Perbuatan atau tindakan PPK yang dapat dikenakan sanksi:

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

BARANG/JASA

Latihan SOAL 3

Dokumentasi, Etika, Korupsi dan Sanksi

Terima Kasih

LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah 1

Economy & Finance