pengadilan negeri cibinong kelas iapn-cibinong.go.id/images/buat-web-baru/sakip/renstra.pdf · 2012...
TRANSCRIPT
Tahun 2015 - 2019
REVIEW RENSTRAKe - 4
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kab.Bogor 16915Tlp. (021) 87905153 - 87905154Fax. (021) 87905153 - 87905808Website : www.pn-cibinong.go.idemail : [email protected]
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, seiring dengan perubahan yang terjadi pada Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Cibinong menyusun kembali
Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 -
2019. Dalam Renstra (Strategic Plan) ini termuat rumusan tentang visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan sebagai suatu rangka dari
proses kinerja yang tersusun secara integral, sistematis dan
berkesinambungan, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama tahun 2015 - 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau mungkin timbul dalam proses pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2015
- 2019 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparatur
Pengadilan Negeri Cibinong agar tercipta keseragaman pengertian /
persepsi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan sehingga
terwujud kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong dalam rangka mendukung
Cetak Biru Mahkamah Agung Rl "Perbaruan Peradilan 2010-2035".
Demikianlah, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan
dan petunjuk sehingga Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai dengan
harapan.
Cibinong, Januari 2018
LENDRIATY, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Tugas, Fungsi dan Peran .............................................................. 3
C. Struktur Organisasi ........................................................................ 4
D. Kondisi Umum ................................................................................. 4
E. Analisis Kondisi ............................................................................... 6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ........................................ 14
A. Visi .......................................................................................................... 14
B. Misi ........................................................................................................ 15
C. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................... 15
D. Indikator Kinerja Utama ............................................................. 16
E. Program dan Kegiatan .................................................................. 17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PENCAPAIAN DAN
PENGUKURAN KINERJA ............................................................ 19
A. Arah Kebijakan dan Strategi ..................................................... 19
B. Pengukuran Kinerja ...................................................................... 20
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 24
LAMPIRAN :
1. SK Tim Penyusun Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong 2015-2019;
2. Sk Tim Penyusun Review IKU Pengadilan Negeri Cibinong; 3. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong 2015-
2019; 4. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2019; 5. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Cibinong 2015-2019; 6. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong; 7. Dokumentasi Rapat.
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan
suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan,
serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber
dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai
strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat dgunakan dalam proses
ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological),
atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological,
Regulatory).
Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) adalah sebuah alat
manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk
melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana
strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari
kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke
depan. Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh
organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para
pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah
sistem yang ada pada proses perencanaan strategis / strategic planning.
Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan
manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa
ahli menuliskan, bahwa strategic planning adalah kegiatan yang
mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan,
sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan
perubahan, maka itu adalah kegagalan.
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar
bagi peran Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Kelas IA dalam
menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, terutama dalam bidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA merupakan lingkungan pengadilan negeri tingkat
pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yaitu sebagai pelaksana
2
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan.
Reformasi Birokrasi (RB) adalah sebuah proses perubahan,
dengan menata ulang, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi
agar menjadi lebih profesional, efesien, efektif dan produktif. Pada tahun
2003 MA sudah melaksanakan RB yang difokuskan pada 6 (enam) area,
yaitu :
1. Manajemen perkara;
2. Teknologi informasi;
3. Pendidikan dan pelatihan;
4. Sumber daya manusia;
5. Manajemen keuangan;
6. Pengawasan.
Reformsai Birokrasi Gelombang II ditandai dengan keluarnya
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design Reformasi Birokrasi
2012 –2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Mahkamah Agung RI
menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 71 KMA / SK / III /2011 tentang Pembentukan
Tim Pembaruan Peradilan.
Dibentuklah 5 (lima) Kelompok Kerja yang meliputi : Manajemen
Perkara (Penataan dan penguatan organisasi, penetaan tata laksana),
Manajemen SDM, perencanaan dan keuangan (penataan dan penguatan
organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur), Pendidikan
dan Pelatihan (Penataan dan penguatan organsasi, penataan manajemen
SDM aparatur), Pengawasan Internal (penguatan pengawasan internal,
penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik,
monitoring, evaluasi dan pelaporan), Akses terhadap Keadilan
(manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, peningkatan
kualitas pelayanan publik).
3
B. TUGAS DAN FUNGSI
Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan
tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan
supremasi hukum, adanya tuntutan masyarakat terhadap proses
peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga
peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri
dalam wilayah hukumnya menandakan signifikannya penyusunan suatu
Rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita
hukum.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai lembaga peradilan
yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam
wilayah hukum Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, mempunyai tugas
pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara
yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan
telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki
kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
4
C. STRUKTUR ORGANISASI
D. KONDISI UMUM
1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkedudukan dalam wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Bandung, mempunyai wilayah hukum di
Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah Kabupaten Bogor 2.301,95 Km2,
yang berarti bahwa luas Kabupaten Bogor adalah sekitar 5,19 % dari luas
Wilayah Propinsi Jawa Barat. Secara geografis terletak antara 6,19 0 LU –
6,470 LS dan 1060 1’ - 1070 103’ Bujur Timur.
Secara Administratif pada akhir tahun 2014 Kabupaten Bogor yang
merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA terdiri
dari 40 Kecamatan dan 434 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor
pada tahun 2013 berdasarkan hasil Estimasi Penduduk 2013 adalah
5.202.097 jiwa, dengan berbagai macam latar belakang suku, pendidikan,
agama, dan kemampuan perekonomian yang beranekaragam pula.
5
2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai
pelayan hukum masyarakat.
Untuk mewujudkan penyeleggaraan peradilan sesuai dengan visi
dan misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, dan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat
ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas
maupun kuantitas.
Secara kuantitas, per tanggal 29 Desember 2017 Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA mempunyai sumber daya manusia dengan komposisi
sebagai berikut :
Tabel. 1 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial per 29 Desember 2017
No Jabatan Jumlah Keterangan
1 Hakim 14 Termasuk Ketua dan Wakil
2. Pejabat Fungsional Kepaniteraan
4
3. Panitera Pengganti 27 4. Jurusita 5 5. Jurusita Pengganti 10 Total 60
Tabel. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis per 29 Desember 2017
No Jabatan Jumlah Keterangan
1 Pejabat Struktural kesekretariatan
4
2. Staff Administrasi 8 Total 12
Klasifikasi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA baik berdasarkan golongan maupun pendidikan :
6
Tabel 3.
Komposisi PNS per 29 Desember 2017
JABATAN/ POSISI
JENIS KELAMIN
PANGKAT/ GOLONGAN
PENDIDIKAN
L P II III IV < SMA SMA D3 S1 S2 S3
Hakim 10 4 - 7 7 - - - 4 10 - Pejabat Struktural
1 3 - 4 - - 1 - 2 1 -
Pejabat Fungsional
2 2 - 1 3 - - - 4 - -
Panitera Pengganti
11 16 - 25 2 - 5 1 16 5 -
Jurusita 5 - - 5 - - - - 5 - - Jurusita Pengganti
9 1 2 8 - - 5 - 5 - -
Staf Administrasi
5 3 5 3 - - 4 2 2 - -
Total 43 29 7 53 12 - 15 3 38 16 -
E. ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN
1. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Analisis kondisi Strategis sangat signifikan dalam menentukan
perencanaan yang baik dan berorentasi pada kebutuhan dan keserasian
lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan
dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari
keadilan(justitiabelen).
Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal
suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk
merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi
peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan
(Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang
(Opportunity) dan tantangan (ThreathS). Dengan melakukan analisis
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis
peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka
dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana Strategis
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA kedepan.
Analisis SWOT (strenghts = kekuatan, weaknesses = kelemahan,
oppotuneties = kesempatan, and theats = ancaman), tersebut dibagi
dalam bentuk;
Lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama, kondisi
internal Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memiliki kekuatan
atau keunggulan. Sisi kedua, merupakan kondisi sebaliknya, yaitu
7
kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi
tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci
keberhasilan.
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mencakup hal-hal
yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan
sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
a. Aspek Proses Peradilan
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk
menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik
masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA yang dianggap kurang terbuka (tidak
transparan) dan tidak akuntable. PTSP perwujudan
komitmen Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dengan
semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan
pintu keluar terkait dengan core business maupun process
business yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat,
sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel
tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang
Efektif, Efisien dan Ekonomis
2. Program e-panjar yang baru di luncing pada tanggal 10
Januari 2018, merupakan perwujudan dari Reformasi
Birokrasi yaitu transparansi penggunaan panjar biaya
perkara dan dengan e-panjar dapat mempermudah
masyarakat pencari keadilan dalam melakukan
pembayaran panjar biaya perkara.
3. Program e-SKUM (elektronik Surat Kuasa untuk
Masyarakat ) dimana aplikasi ini memudahkan pendaftar
perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain
meningkatkan efisiensi dan transparansi
proses penghitungan panjar biaya perkara.
4. Diperolehnya peringkat A excellent pada Monitoring dan
Evaluasi Implementasi oleh Tim Pokja Mediasi Mahkamah
Agung RI.
5. Semenjak tahun awal tahun 2017, Pengadilan Negeri
8
Cibinong Kelas IA telah menerapkan e-tilang sesuai dengan
PERMA No. 12 Tahun 2016.
6. Diterapkan sistem Zona Area masuk pada Pengadilan
Negeri Cibinong sehingga publik yang masuk tidak bisa
masuk ke dalam Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kela IA
tanpa pengawasan dari petugas.
7. Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah
disosialisasikan dengan baik melalui Papan pengumuman
maupun melalui media elektronik/internet melalui
website : www.pn-cibinong.go.id
8. Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar
Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan
Perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan
kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA.
9. Telah disediakan Meja informasi dan Pengaduan sebagai
pemberi informasi yang lengkap kepada para pencari
keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan
penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang
dijalani para pencari keadilan.
10. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil
memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2008 dan Akreditasi
Penjaminan Mutu dengan Nilai “A” yang bukan saja sangat
membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat
mempertahankan penghargaan dengan terus
meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang
akan datang.
11. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah ditunjuk oleh
Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negeri Pilot
Project Perubahan Draft Perma No. 8 Tahun 2008 tentang
Mediasi di Pengadilan dan Pilot Project pelaksanaan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
9
b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
1. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mempunyai Sumber
Daya Manusia yang berkwalitas sehingga dapat
mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA. Dengan jumlah aparatur yang sangat terbatas dan
beban kerja yang banyak, Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA selalu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan
motto SIMPATIK, Sukses Menuju Pengadilan Negeri
Cibinong Terbaik.
2. Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA secara berkala dan berjenjang diberikan
pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh unsur
pimpinan.
3. Tidak ada konflik antar Hakim dan Pegawai Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA, dimana Hakim dan Pegawai
termasuk unsur pimpinan dapat bekerjasama sebagai tim
yang kompak dan solid.
4. Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA,
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah
Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah
mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill
dalam bekerja, baik yang diadakan oleh
Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI atau
Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai salah
satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di
Kabupaten Bogor.
c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
1. Hakim Pengawas aktif melakukan pengawasan dan
membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan
dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan
yang didapat oleh Hakim Pengawas.
2. Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan berjenjang
yaitu yang membahas semua capaian kinerja dan kendala
atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi
10
pemecahannya.
3. Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau
kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya
dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar
ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan surat
himbauan, peringatan lisan ataupun tertulis.
d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
1. Telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
mengatur administrasi pada Teknis dan Non Teknis yang
dilakukan review setiap tahunnya, yang digunakan sebagai
panduan pelaksanaan Tupoksi pada Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA.
2. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap
penulisan buku-buku register perkara, pembukuan
keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan
keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap
bulannya.
3. Update aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) Versi 3.2.0 telah berhasil dilakukan tanpa ada kendala
yang cukup berarti. Dan setiap user SIPP sudah dapat
mengisi SIPP dengan baik dan tetap dipantau
pelaksanaannya setiap hari.
4. Direktori Putusan yang memuat putusan dari Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA telah berjalan baik dan dipantau
pelaksanaannya setiap harinya.
5. Telah dibuat dan ditinjau ulang Rencana Strategis (Renstra)
2015-2019 sebagai arah / panduan dalam pelaksanaan tugas
dan Fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
tingkat pertama.
6. Sertifikasi ISO 9001:2008 pada tanggal 24 November 2015
yang sertifikasinya secara resmi diserahkan pada tanggal 22
Desember 2015 serta 2 (dua) kalli Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu dengan Predikat “A” yang diberikan oleh
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
RI yang bukan saja sangat membanggakan, namun juga
11
menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
dapat mempertahankan penghargaan dengan terus
meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang
akan datang, dengan motto : SIMPATIK, “Sukses Menuju
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang Terbaik”.
e. Aspek Sarana dan Prasarana
1. Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
terletak dijalan Protokol yakni Jl. Tegar Beriman No. 05
Cibinong Bogor serta berada dalam Komplek kantor
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, serta letaknya
dekat dengan Mahkamah Agung RI serta Pusat
Pemerintahan lainnya di Jakarta.
2. Telah selesainya renovasi gedung kantor Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA, sehingga lebih memudahkan
para pencari keadilan dalam mengikuti persidangan
dikarenakan ruang sidang yang telah direnovasi lebih
tertata dan luas serta memiliki ruang tunggu bagi pencari
keadilan yang sedang menunggu persidangan.
3. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meja Informasi
dan Pengaduan yang terletak pada Lobi Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA dibuat nyaman sehingga publik pencari
informasi dapat dengan mudah mendapatkan informasi
dan pelayanan.
4. Ruang Tamu terbuka yang telah disediakan, sehingga
membuat aparatur Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
yang menerima tamu dapat menerima tamu tanpa
menimbulkan kesan yang tidak baik.
5. Sarana Prasarana Persidangan Ramah Anak telah dibuat
untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
6. Terdapat sarana penunjang seperti Ruang Laktasi, Kantor
Kas BTN, ATM BTN, Posbakum dan Mesjid AL Jimahelah.
7. Tanah Gedung Kantor yang Luas, mencapai 7.315 m2 yang
sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan.
8. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang terdiri
12
dari 40 Kecamatan dan 417 desa dan 17 kelurahan dengan
luas wilayah 298.838.304Ha dan jumlah penduduknya
mencapai lebih dari 5.000.000 juta. Luas Wilayah dan
Jumlah Penduduk yang sangat tinggi merupakan faktor
Kekuatan / Strenght yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA untuk dapat memberikan pelayanan
hukum yang berkeadilan secara luas kepada masyarakat.
B. KELEMAHAN
Kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA pada saat ini meliputi beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
• Sering terkendala untuk Perkara-Perkara yang memerlukan
panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa
melebihi dari 5 bulan.
• Para pihak / eksternal tidak datang tepat waktu sesuai
dengan ketentuan yang disepakati yang berimplikasi
terhadap terlambatnya pelaksanaan sidang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
• Belum adanya penambahan pegawai baru sehingga jumlah
Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA masih sangat
kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas
rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai
honorer.
• Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
saat ini hanya berjumlah 8 Orang yang ditempatkan di 4
bagian kepaniteraan, 4 bagian kesekretariatan dan staff
unsur pimpinan. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
memerlukan tambahan sebanyak 15 orang agar roda
administrasi berjalan baik dan lancar. Tidak ada rangkap
jabatan/tugas.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
a. Tidak ada Ruangan untuk penyimpanan Arsip Sub Bagian
Sekretariatan.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memerlukan pemetaan
sistem jaringan internet, dikarenakan renovasi bangunan.
13
Diperlukan juga penggantian sistem yang mendukung untuk
dapat mempercepat koneksi internet, guna mendukung
kecepatan internet yang sudah memadai sehingga dapat
mendukung percepatan penyelesaian perkara dan
penginputan perkara dalam SIPP.
b. Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun
Laptop, Printer dan Scanner yang dapat mendukung
terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi
Informasi dirasa masih perlu ditambah.
c. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA baik dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
maupun dari Badan Peradilan Umum belum sesuai dengan
kebutuhan Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
dengan mengingat kondisi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA sekarang sudah naik kelas menjadi Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA.
14
BAB II VISI DAN MISI
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2015–
2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan
peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014, sebagai pedoman
dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah bagian dari lingkungan
Peradilan Umum yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan
adanya rencana strategis berupa Visi dan Misi yang pada pokoknya bertujuan
untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung.
Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA disusun melalui proses
yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi
internal dan eksternal yang ada, namun demikian tetap mengacu kepada Visi dan
Misi Mahkamah Agung RI.
A. VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Visi merupakan gambaran mendatang
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum
(rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan
yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA akan dibawa dan
diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan
needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-stkeholder/justitiabelen.
Visi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA YANG AGUNG”
15
B. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
baik. Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA;
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan
sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya
terpenuhi;
2. Meningkatkan Acces to Justice bagi seluruh masyarakat sehingga
seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan
pengadilan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA sehingga kepercayaan publik terhadap
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat ditingkatkan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
16
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
5. Mewujudkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan;
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan.
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator
kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
Tabel 4.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Peningkatan penyelesaian
perkara a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan
Mediasi. b. Persentase mediasi yang Persentase mediasi yang
berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan.
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana; - Perdata.
d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana; - Perdata.
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan : - Pidana; - Perdata.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :
- Pidana; - Perdata.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
4. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang
dilaksanakan.
17
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
c. Persentase Jam Layanan Hukum yang diberikan kepada Masyarakat.
5. Mewujudkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan;
a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan.
b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap.
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
a. Persentase Laporan Hakim Pengawas Bidang yang ditindak lanjuti.
b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
E. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut maka dibuatlah Program dan
Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan Grasi
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat
waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian Perkara dan
putusan perkara;
6. Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara
prodeo;
7. Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan).
18
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini
adalah :
1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan teknis yudisial dan non
yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana
dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dala program ini adalah :
1. Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA.
2. Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan.
3. Melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan DIPA
4. Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya :
a. Pengolah Data dan Jaringan.
b. Penguatan jaringan lokal (Local Area Network), jaringan
internet dan server jaringan.
c. Pengadaan kursi kerja / meja kerja yang rusak.
d. Pengadaan rak arsip, exhaust fan, rak buku perpustakaan.
e. Pengadaan CCTV.
19
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah bagian dari lingkungan
Peradilan Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan
organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan
dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan “satu atap”) Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA telah menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai
berikut :
1. Peningkatan kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.
Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan
akuntabel. Peningkatan kinerja harus ditunjang dengan peningkatan
integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan
strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :
• Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi
dan mutasi sesuai dengan kompetensi
• Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel,
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
• Sistem Pendidikan dan Pelatihan yang terprogram dengan baik
dan berkelanjutan.
• Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai
bidangnya.
• Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.
• Adanya penentuan / penetapan target yang akan dicapai.
• Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
20
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
• Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur
dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan
maupun penerima layanan.
• Melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan
layanan kepada Masyarakat.
• Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
• Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik
B. PENGUKURAN KINERJA
Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999 tentang
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis ini akan
dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga rencana
stratejik ini menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (LKIjP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Dengan
demikian rencana strategis ini merupakan suatu komitmen bersama
mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA di masa mendatang.
Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggung jawaban) dan sebagai alat
pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran
kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara
rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana startegis dengan
realisasinya. Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat capaian
kinerja setiap program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk
memperbaiki kinerja di masa-masa mendatang.
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dilakukan
meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana
strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja
tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.
21
1. Indikator Kinerja Utama
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA mempunyai 6 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
5. Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan;
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Keenam Sasaran Strategis tersebut dapat dinilai/diukur tingkat
keberhasilannya dengan 17 Indikator Kinerja Utama yakni :
1. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi;
2. Persentase mediasi yang Persentase mediasi yang berhasil damai
(dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar
Pengadilan);
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
4. Persentase perkara yang diselesaikan;
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan;
6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum;
7. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap;
8. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak;
9. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat;
10. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
11. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan;
12. Persentase Jam Layanan Hukum yang diberikan kepada
Masyarakat;
13. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan;
14. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang lengkap;
15. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti;
16. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
22
17. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
2. Target Kinerja
Target kinerja setiap indikator sasaran, diuraikan dalam
formolir Rencana Strategis sebagaimana terlampir pada dokumen.
Metode penetapan target kinerja utama disesuaikan dengan kondisi
yang ada dengan beberapa metode seperti metode analisis trend,
metode rata-rata ataupun identifikasi serta penggunaan standar
tertentu yang direkomendasikan untuk digunakan. Pemilihan metode
tersebut diserahkan kepada masing-masing instansi yang penting
metode yang digunakan realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian
kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung
dengan rumus sebagai berikut:
Tingkat Capaian Kinerja
= Realisasi
X 100% Rencana
Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang
digunakan memiliki karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar
nilai realisasi” mengandung makna kinerja “semakin tidak baik” atau
sebaliknya, maka rumus yang digunakan sebagai berikut:
Tingkat Capaian Kinerja = Realisasi – (Realisasi - Rencana)
X 100% Rencana
Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi realisasi, maka
tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin
rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin
tinggi.
23
Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang
semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai
oleh instansi yang bersangkutan.
Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan
sistem informasi data kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik
rencana maupun realisasi harus disediakan secara memadai agar
informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi
yang baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu dan relevan.
4. Skala Penilaian
Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan
dengan skala penilaian sebagai berikut :
0 – 55 : Sangat kurang
56 – 70 : Kurang
71 – 85 : Cukup
86 – 100 : Baik
Lebih dari 100 : Sangat Baik
Dengan pengukuran kinerja, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah
atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Strategi yang baru
dapat dirumuskan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal
sebaliknya yaitu peninjauan kembali atas standar atau rencana
capaian kinerja juga dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pengelolaan sumber daya.
24
BAB IV PENUTUP
Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2015–
2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan
tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun
yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan
peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang
ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun,
serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Reviu Rencana stretegis Pengadilan Cibinong harus terus disempurnakan
dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari
kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-
unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memiliki pedoman
yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran
program selama lima tahun yaitu 2015–2019, sehingga visi dan misi Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA dapat terwujud dengan baik.
Form-05/SOP/06/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/151/KPN.Cbi/OT.01.2/XII/2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,
Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan pentingnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2017);
b. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 adalah merupakan laporan pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2017) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A atas penggunaan anggaran, sehingga seyogyanya dilaksanakan dengan manajemen pemerintahan yang baik dengan berprinsip pada efisiensi, efektif, transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Form-05/SOP/06/2017
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017;
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan reviu atas capaian kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2017);
2. Menyusun hasil reviu tersebut di atas beserta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam bentuk dokumen informasi yang benar-benar dapat disajikan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk meningkatkan kinerjanya;
KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan
ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ditetapkan Di : Cibinong Pada Tanggal : 8 Desember 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; 4. Arsip.-
Form-05/SOP/06/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/151/KPN.Cbi/OT.01.1/XII/2017 TANGGAL : 8 DESEMBER 2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017
NO NAMA DAN NIP JABATAN KEDINASAN JABATAN
DALAM TIM KET.
1 2 3 4 5
1. LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Ketua Pembina
2. TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP. 19640721 199212 1 001
Wakil Ketua Ketua
3. Drs. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 19611111 198203 1 003
Panitera Koordinator Kepaniteraan
4. ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001
Sekretaris Koordinator Kesekretariatan
5. ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. NIP. 19730803 200212 1 003
Panitera Muda Perdata Anggota
6. HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. NIP. 19680914 199403 2 005
Panitera Muda Pidana Anggota
7. NOVERINI, S.H., M.H. NIP. 19611106 198703 2 005
Panitera Muda Hukum Anggota
8. DAMERIA SILALAHI, S.H. NIP. 19600819 199403 2 001
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Anggota
9. LINDA CAHYATI NIP. 19680124 199003 2 002
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota
10. RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., M.Kom. NIP. 19760712 200912 2 001
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Anggota
11. MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. NIP. 19800227 201101 1 005
Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Perdata
Anggota
12. DIMAS LINGGA WICAKSANA, S.H. NIP. 19871126 200604 1 002
Pejabat Pembuat Komitmen (Jurusita Pengganti/Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan)
Anggota
13. HARUN ALATAS BHASTIAN, S.T. NIP. 19841006 200904 1 001
Staf Kepaniteraan Pidana Anggota
14. ABDUL CHOIR NIP. 19820620 201408 1 002
Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Form-05/SOP/06/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/150/KPN.Cbi/OT.01.2/XII/2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,
Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017, serta dalam rangka mendukung kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019, dipandang perlu dilakukan reviu terhadap rencana strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A selama satu tahun (Tahun 2017) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
b. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dan bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, sehingga dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola terkait dalam pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
c. Bahwa dalam rangka menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk tim yang bertugas untuk menyusun hasil-hasil kegiatan telah dicapai maupun yang belum/tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2017);
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
e. Bahwa nama-nama yang ditunjuk, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
Form-05/SOP/06/2017
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017;
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data yang diperlukan, mengoreksi laporan dari masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai maupun yang tidak memenuhi target dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2017);
2. Melakukan harmonisasi naskah dan menyiapkan bahan paparan, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penyusunan reviu rencana strategis (renstra);
3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun naskah-naskah dan bahan paparan yang telah diharmonisasikan ke dalam bentuk Buku Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan
ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ditetapkan Di : Cibinong Pada Tanggal : 8 Desember 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; 4. Arsip.-
Form-05/SOP/06/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/150/KPN.Cbi/OT.01.1/XII/2017 TANGGAL : 8 DESEMBER 2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017
NO NAMA DAN NIP JABATAN KEDINASAN JABATAN
DALAM TIM KET.
1 2 3 4 5
1. LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Ketua Pembina
2. TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP. 19640721 199212 1 001
Wakil Ketua Ketua
3. Drs. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 19611111 198203 1 003
Panitera Koordinator Kepaniteraan
4. ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001
Sekretaris Koordinator Kesekretariatan
5. ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. NIP. 19730803 200212 1 003
Panitera Muda Perdata Anggota
6. HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. NIP. 19680914 199403 2 005
Panitera Muda Pidana Anggota
7. NOVERINI, S.H., M.H. NIP. 19611106 198703 2 005
Panitera Muda Hukum Anggota
8. DAMERIA SILALAHI, S.H. NIP. 19600819 199403 2 001
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Anggota
9. LINDA CAHYATI NIP. 19680124 199003 2 002
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota
10. RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., M.Kom. NIP. 19760712 200912 2 001
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Anggota
11. MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. NIP. 19800227 201101 1 005
Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Perdata
Anggota
12. DIMAS LINGGA WICAKSANA, S.H. NIP. 19871126 200604 1 002
Pejabat Pembuat Komitmen (Jurusita Pengganti/Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan)
Anggota
13. HARUN ALATAS BHASTIAN, S.T. NIP. 19841006 200904 1 001
Staf Kepaniteraan Pidana Anggota
14. ABDUL CHOIR NIP. 19820620 201408 1 002
Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Form-05/SOP/06/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/149/KPN.Cbi/OT.01.2/XII/2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,
Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017, serta dalam rangka mendukung kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019, dipandang perlu dilakukan reviu untuk penyempurnaan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A selama satu tahun (Tahun 2017) ;
b. Bahwa Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sebagai dasar acuan kerja yang digunakan untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
c. Bahwa untuk menyusun Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk tim yang bertugas untuk menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang benar-benar menggambarkan kinerja utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
e. Bahwa nama-nama yang ditunjuk, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Form-05/SOP/06/2017
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017;
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan reviu untuk penyempurnaan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A selama satu tahun (Tahun 2017) yang bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
2. Melakukan harmonisasi naskah dan menyiapkan bahan paparan, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penyusunan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun naskah-naskah dan bahan paparan yang telah diharmonisasikan ke dalam bentuk Penetapan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan
ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan Di : Cibinong Pada Tanggal : 8 Desember 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; 4. Arsip.-
Form-05/SOP/06/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/149/KPN.Cbi/OT.01.1/XII/2017 TANGGAL : 8 DESEMBER 2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017
NO NAMA DAN NIP JABATAN KEDINASAN JABATAN
DALAM TIM KET.
1 2 3 4 5
1. LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Ketua Pembina
2. TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP. 19640721 199212 1 001
Wakil Ketua Ketua
3. Drs. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 19611111 198203 1 003
Panitera Koordinator Kepaniteraan
4. ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001
Sekretaris Koordinator Kesekretariatan
5. ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. NIP. 19730803 200212 1 003
Panitera Muda Perdata Anggota
6. HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. NIP. 19680914 199403 2 005
Panitera Muda Pidana Anggota
7. NOVERINI, S.H., M.H. NIP. 19611106 198703 2 005
Panitera Muda Hukum Anggota
8. DAMERIA SILALAHI, S.H. NIP. 19600819 199403 2 001
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Anggota
9. LINDA CAHYATI NIP. 19680124 199003 2 002
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota
10. RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., M.Kom. NIP. 19760712 200912 2 001
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Anggota
11. MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. NIP. 19800227 201101 1 005
Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Perdata
Anggota
12. DIMAS LINGGA WICAKSANA, S.H. NIP. 19871126 200604 1 002
Pejabat Pembuat Komitmen (Jurusita Pengganti/Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan)
Anggota
13. HARUN ALATAS BHASTIAN, S.T. NIP. 19841006 200904 1 001
Staf Kepaniteraan Pidana Anggota
14. ABDUL CHOIR NIP. 19820620 201408 1 002
Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Anggota
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
1
MATRIK REVIEW RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONG 2015 – 2019
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong Yang Agung. Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong. 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cibinong.
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
1. Memberikan
pelayanan publik
terbaik kepada para
pencari keadilan
sehingga pencari
keadilan merasa
kebutuhan dan
kepuasannya
terpenuhi
1. Peningkatan
penyelesaian
perkara
a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan
mediasi.
b. Persentase mediasi yang berhasil damai
(dengan Akta perdamaian ataupun di cabut
karena damai diluar Pengadilan).
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Pidana
- Perdata
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
- Pidana
- Perdata
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan:
- Pidana
- Perdata
70%
10%
100%
95%
85%
75%
97%
75%
96%
12%
100%
100%
90%
75%
85%
85%
90%
12%
100%
100%
90%
78%
100%
75%
92%
10%
100%
100%
90%
79%
95%
75%
95%
10%
100%
100%
90%
80%
95%
75%
1. Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan
Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi,
PK dan Grasi disampaikan secara lengkap
dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara
ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses
penyelesaian Perkara dan putusan perkara
6. Penyelesaian perkara perdata gugatan dan
permohonan secara prodeo.
7. Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar
Pengadilan).
8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
teknis yudisial dan non yudisial
2
2. Meningkatkan Acces
To Justice bagi
seluruh masyarakat
sehingga seluruh
masyarakat dapat
menjangkau dan
menerima layanan
pengadilan
3. Meningkatkan
Kepercayaan publik
terhadap kinerja
Pengadilan Negeri
Cibinong sehingga
kepercayaan publik
terhadap Pengadilan
Negeri Cibinong dapat
ditingkatkan
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding
- Pidana
- Perdata
85%
85%
85%
85%
87%
87%
88%
88%
90%
90%
9. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
10. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim
pemeriksa
11. Merencanakan RKAKL sesuai dengan
kebutuhan nyata Pengadilan Negeri
Cibinong.
12. Mempersiapkan data dukung untuk
mendukung usulan pengadaan barang/jasa
yang dibutuhkan.
13. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan DIPA
14. Adapun usulan kegiatan yang perlu
dilaksanakan diantaranya:
a. Perluasan Gedung kantor untuk
penambahan Ruang Sidang, Ruang Kerja
hakim, Ruang Tamu Terbuka, Ruang
Arsip, dan Aula kantor.
b. Rehab Gedung Kantor untuk memperbaiki
Genteng yang rusak serta mengikuti
prototype gedung kantor yang
diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI
c. Pengadaan Alat Pengolah Data berupa
Komputer dan Laptop.
d. Penguatan jaringan Lan dan Internet serta
server
e. Penggantian Meubelair dan Peralatan
kantor yang rusak / usang
3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan
PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak.
c. Persentase penyelesaian permohonan izin
penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan
tepat waktu.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang
dilaksanakan
c. Persentase Jam Layanan Hukum yang
dilaksanakan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5. Mewujudkan
Cita-Cita
Modernisasi
Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara yang dapat
dipublikasikan melalui aplikasi Direktori
Putusan
b. Persentase Perkara yang di input kedalam
Aplikasi SIPPyang lengkap
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
6. Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan
a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang
yang ditindaklanjuti.
b. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti.
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cibinong, Januari 2018 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Vol Anggaran Vol Anggaran Vol Anggaran Vol Anggaran Vol Anggaran
1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Dukungan
Manajemen dan
tugas Teknis Dalam
Penyelenggaraan
Fungsi Peradilan
Operasional
Perkantoran
Jumlah Bulan
Pelaksanaan
Operasional
Perkantroan
12 Bln 9.363.393.000 12 Bln 9.500.000 12 Bln 9.650.000.000 12 Bln 9.750.000.000 12 Bln 9.850.000.000
1. Persentase
Penyediaan Sarana
dan Prasarana yang
mendukung
penyelenggaraan
Peradilan
100% 1.535.000.000 100% 1.600.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000
2. Penyelenggaraan
Peradilan berbasis
Teknologi Informasi
100% 117.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000
1. Peningkatan
Penyelesaian Perkara 100% 320.000.000 100% 325.000.000 100% 330.000.000 100% 350.000.000 100% 365.000.000
2. Pelaksanaan Sidang
keliling dan
Pembebasan Biaya
Perkara untuk
meningkatkan Akses
Kepada Masyarakat
pencari keadilan
100% 60.000.000 100% 75.000.000 100% 80.000.000 100% 90.000.000 100% 95.000.000
Cibinong, Januari 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Terselesaikannya
Penyelesaian Perkara
yang sederhana,
tepat waktu,
transparan dan
Akuntabel
Tersedianya
dukungan
manajemen
dan tugas
teknis dalam
penyelesaian
perkara
NIP. 19610905 198903 2 001LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.
3
MATRIKS PENDANAAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2015-2019
NO. PROGRAM TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA2015 2016 2017 2018 2019
2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasaran
Aparatur Mahkamah
Agung
Tersedianya sarana
dan Prasarana
Aparatur yang
mendukung
pelaksanaan
TUPOKSI
Dukungan
Modernisasi
Pengadilan
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINOG
Nomor :
Tanggal : 29 JULI 2016
Tentang : PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI BANDUNG
SATUAN KERJA : PENGADIILAN NEGERI KLAS IB
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI
: 1 Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
2 Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3 Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klas IB menuhi butir 1 dan 2 di atas.
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c 100% 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana 98% 98% 98% 98% 98%
- Perdata 94% 94% 95% 95% 96%
99% 98% 98% 98% 99%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal :
- Pidana, maksimal 56 hari 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Kasasi N/A N/A N/A N/A N/A
- Peninjauan Kembali N/A N/A N/A N/A N/A
a. Persentase berkas banding yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis
b. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara
- Pidana 1:30 01.32 01.31 01.32 01.33
- Perdata 1:44 1:42 1:44 1:43 1:43
- Tipikor 1:11 01.12 01.11 1:10 01.13
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat dan dapat diakses secara on line
- Pidana, maksimal 2 hari setelah minutasi 100% 100% 100% 100% 100%
- Perdata, maksimal 3 hari setelah minutasi 100% 100% 100% 100% 100%
- Tipikor, maksimal 2 hari setelah minutasi 100% 100% 100% 100% 100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%
eksternal yang ditindaklanjuti
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 70% 75% 75% 80% 90%
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti eksaminasi 100% 100% 100% 100% 100%
dalam rangka promosi
5Meningkatnya kualitas
pengawasan
6Peningkatan kualitas
SDM
4
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (access to
justice )Peningkatan
Sarana dan
Prasaranan
Aparatur
Mahkamah Agung
Pengadaan
Sarana dan
Prasaranan
Aparatur
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Matriks Pendanaan (Rupiah)
1Meningkatnya
penyelesaian perkara
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi
2
Peningkatan
akseptabilitas putusan
Hakim
3
Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
Tujuan
No.
Sasaran Strategi
Uraian IndikatorTarget
Program Kegiatan
Rencana KinerjaTahunan
RKT 2019
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kab.Bogor 16915Tlp. (021) 87905153 - 87905154Fax. (021) 87905153 - 87905808Website : www.pn-cibinong.go.idemail : [email protected]
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga kami
dapat menyelesaikan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan
Negeri Cibinong Tahun 2019, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta
pelaksanaan dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kementrian lembaga dan satuan kerja
mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan kinerja instansi
pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah
ditetapkan.
Penetapan rencana kinerja tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA tahun 2019 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur
pencapaian kinerja tahunan tahun 2019 yaitu sebagai tolak ukur kinerja untuk
menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja pelayanan publik
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2019 kepada masyarakat.
Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA Tahun 2019 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong, semoga kita
semua dapat bekerjasama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah
ditetapkan untuk tahun 2019 dengan baik.
Cibinong, Januari 2018 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
LENDRIATY JANIS, S. H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 2
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN ........................................................ 3
BAB III PENUTUP ............................................................................................... 6
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan salah satu unit
organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum
dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah
298.838.304 Ha.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah
Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
tidak dapat terlepas dari Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang
mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjalankan tugas
dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan
Keuangan.
Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan
kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (business process),
penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan
akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam
suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas.
Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.
Rencana kinerja tahunan merupakan alat manajemen yang dibutuhkan
oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk dapat mengevaluasi capaian
kinerjanya sehingga bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA menurun, Pimpinan dapat segera melakukan langkah-
langkah antisipatif untuk memperbaiki kinerjanya.
2
Untuk itulah, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini sebagai tolak ukur pencapaian
kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yaitu sebagai kawal depan Mahkamah
Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara.
B. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dibuatnya rencana kinerja tahunan (RKT)
Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2019 ini adalah sebagai dasar atau
pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan Tahun Anggaran
2019 yakni sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019 kepada
pelayanan publik.
3
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk tahun 2015
– 2019 yang setiap tahunnya dilakukan review merupakan Rencana Jangka
Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai
pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun
anggaran.
Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut,
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan
disetiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA Tahun 2019 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca
diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang
berpedoman pada cetak biru (blue print) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja
Tahun (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2017 ini sebagai tonggak awal
Pengadilan Negeri Cibinong dalam membangun sebuah sistem pelayanan
berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini
dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan
dinamika perubahan yang terjadi.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong
adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut
4
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONONG TAHUN 2019
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase Perkara Gugatan yang
dilakukan Mediasi
95%
b. Persentase mediasi yang berhasil
damai (dengan Akta perdamaian
ataupun dicabut karena damai diluar
Pengadilan)
15%
c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
- Pidana
- Perdata
100%
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
90%
80%
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
- Pidana
- Perdata
100%
75%
2. Peningkatan
aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding
- Pidana
- Perdata
90%
90%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara
lengkap
100%
b. Persentase penyampaian relaas
pemberitahuan putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak.
100%
c. Persentase penyelesaian permohonan
izin penyitaan/penggeledahan yang
dilaksanakan tepat waktu.
100%
5
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
100%
b. Persentase Sidang Keliling Terpadu
yang dilaksanakan.
100%
c. Persentase Jam layanan pos bakum
yang dilaksanakan
100%
5. Melanjutkan Cita-Cita
Modernisasi
Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara yang
dapat dipublikasikan melalui Aplikasi
Direktori Putusan
100%
b. Persentase Perkara yang di input
kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap
100%
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase laporan hakim pengawas
Bidang yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
100%
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
6
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur
pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2019 terhadap capaian kinerja dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
Diharapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA tahun 2019 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun
(PKT) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019, yang nantinya menjadi pedoman
dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan
Negeri Cibinong Tahun 2019, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas
pelayanan publik terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi
dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan
datang.
Rencana KinerjaTahunan
RKT 2019
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kab.Bogor 16915Tlp. (021) 87905153 - 87905154Fax. (021) 87905153 - 87905808Website : www.pn-cibinong.go.idemail : [email protected]
Form-05/SOP/06/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/23/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2018
T E N T A N G
PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,
Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Penetapan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Form-05/SOP/06/2017
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017;
KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan
untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan Di Cibinong Pada Tanggal 29 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; 4. Arsip.-
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong – Kab. Bogor, 16915
Telp. (021) – 87905153 – 87905154, Fax. 87905153 - 87905808
Website: www.pn-cibinong.go.id email : [email protected]
Nomor : - Cibinong, 11 Januari 2018 Lampiran : - Perihal : Undangan Rapat
Kepada Yth : Tim Penyusun Review Renstra dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 di- Tempat
Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No
1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal pada pokok surat,
maka kami mengundang Tim Penyusun Review Renstra dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Cibinong, untuk mengikuti rapat
pada :
Hari / Tanggal : Jum’at / 12 Januari 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat / Perpustakaan PN. Cibinong
Acara : Pembahasan Review Renstra PN Cibinong
2015-2019, Penetapan Kinerja Tahun 2018,
Rencana Kinerja Tahun 2019 serta Pengumpulan
Data LKIjP tahun 2017.
Demikian undangan rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA K E T U A
LENDRIATY JANIS, S. H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
HARI/TANGGAL RAPAT Jum'at, 12 Januari 2018
LOKASI RAPAT RUANG RAPAT / PERPUSTAKAAN DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT 10.45 WIB 14.00 WIB INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT - Review Renstra- Review IKU- Pengumpulan Data LKjIP Tahun 2017
PIMPINAN RAPAT LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.
MODERATOR TITO SUHUD, S.H., M.H
NOTULEN RIO GRACE E. SITOMPUL, S.Kom., M.Kom
- -
- Pembahasan Review Renstra ke-5 Tahun 2015-2019 -
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
SELAKU PIMPINAN RAPAT
Lendriaty Janis, S.H., M.H.
Surat permintaan data LKjiP sudah dikirimkan ke
masing-masing bagian, tetapi belum menyiapkan
data LKjIP Tahun 2017.
Kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penyusunan
LkjIP tahun 2017 dari masing-masing bagian.
Solusi : Tiap bagian akan mempersiapkan data LKjIP Tahun 2017 dan melaporkan ke Sekretaris PN Cibinong.
Solusi : Untuk Tahun Anggaran 2019, IKU
tidak berubah, Matriks Review Renstra dan
Pendanaan tidak berubah, Capaian Kinerja
harus sudah dihitung dan dilaporkan kepada
Panitera pada rapat selanjutnya.
Membahas matriks review resentra sebelumnya,
untuk tahun 2018, IKU tidak berubah, namun
diharapkan para Panmud menghitung capaian
kinerjanya selama tahun 2017.
KETERANGAN LAMPIRAN
BAHASAN MATERI RAPAT
CATATAN KESIMPULAN
AKHIR RAPAT
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong, Kabupaten BogorFORM NOTULEN
PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA, IKU DAN LKjIP
Cibinong, 12 Januari 2018
Notulen,
Rio Grace E. Sitompul, S.Kom., M.Kom.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kab.Bogor 16915Tlp. (021) 87905153 - 87905154Fax. (021) 87905153 - 87905808Website : www.pn-cibinong.go.idemail : [email protected]
Tahun 2015 - 2019
REVIEW RENSTRAKe - 4