Mekanisme Penetapan dan Pengawasan APBN di DPR

Workshop AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jateng-DIY

Dr. Anggito Abimanyu(www.anggitoabimanyu.com)

Dosen Fak. Ekonomika dan Bisnis UGM, YogyakartaJakarta, 21 Juni 2012

APBN adalah JANGKAR Perekonomian Nasional 2

Pertumbuhan Ekonomi

Dunia UsahaRumah Tangga Miskin

APBN

Pembangunan Daerah

3

Banyak Penyalahgunaan Anggaran Negara

Penetapan APBN di Komisi dan Banggar (UU 27/2009)

Menteri Keuangan/Menteri

ESDMKomisi XI/Komisi VII Badan Anggaran

Menteri Keuangan/Menteri

Teknis

Komisi XI/Komisi Terkait Badan Anggaran

Menteri/KL Komisi Terkait Badan Anggaran

Menteri Keuangan Badan Anggaran

ASUMSI MAKRO

Perpajakan/PNBP

Belanja K/L

Transfer Daerah

Dimodifikasi?

Minimal/Tanpa merubah Kebijakan

Interaktif/Mutlak Komisi

Pengawasan APBN oleh Komisi dan BPK

Menteri Keuangan Menteri ESDM Komisi XI dan VII

Menteri Keuangan dan Menteri K/L

Komisi Terkait

Menteri Keuangan/Menteri

K/LKomisi XI

Menteri Keuangan/Menteri

KL

ASUMSI MAKRO

Perpajakan dan PNBP

Belanja K/L

Transfer Daerah

???????

BPK

BAKN

Kebijakan

BPK

Evaluasi dan Koreksi

Evaluasi dan Koreksi

Dana Optimalisasi dan Konsolidasi di Tingkat Banggar (UU 27 tahun 2009 ttg MD3)

Pembahasan RAPBN Rancana/ NK RAPBN OPTIMALISASI (Banggar)

Menteri/KL

Belanja K/L Komisi Terkait

Inisiatif Komisi atau Banggar

RKAKL/Dana Penyesuaian

Pendapatan Negara

OPTIMALISASI

Yang Sering Terjadi

Belanja Transfer ke

Daerah

Banggar

Banggar

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN (UU 17 tahun 2003)

Pasal 11:(2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.(3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak,

dan hibah.(4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas

pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

(5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 12(3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber

pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.

(4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Cara Penetapan APBN• Dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

disebutkan bahwa “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RUU APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.

• Ketentuan ini mengandung makna pertama, APBN diajukan oleh Presiden, dan tidak ada usulan inisiatif oleh DPR. Dan kedua, usulan Presiden tersebut dibahas bersama dengan DPR, sehingga kedudukan keduanya berarti seimbang, tidak ada satu pihak yang lebih kuat.

Pengelolaan dan Pelaksanaan APBN• Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan APBN,

Presiden mengkuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal/APBN, kemudian mengkuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dan menyerakan kepada Gubernur, bupati dan walikota di daerah (Pasal 6 UU nomor 17 tahun 2003).

• DPR menurut UU nomor 29 tahun 2009 mengenai MPR,

DPR, DPD dan DPRD (MD3) memiliki alat kelengkapan untuk membahas APBN yakni komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar), dan tindaklanjut pengawasan BPK oleh BAKN.

Rincian Pembahasan DPRPasal 15(5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit

organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.Penjelasan Ayat (5)• Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan

susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.• Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari

pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

• Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Ringkasan Tugas Komisi dan Banggar mengenai APBN dalam UU MD3

• Tugas komisi membahas RAPBN, menetapkan pendapatan negara dan alokasi anggaran serta menyampaikannya kepada Banggar untuk sinkronisasi. Selanjutnya menyempurnakan hasil sinkronisasi serta menyerahkan kembali kepada Banggar.

• Tugas Badan Anggaran adalah menetapkan kebijakan fiskal dan prioritas anggaran, pendapatan negara, kemudian RUU APBN. Penetapan oleh Banggar tersebut setelah terlebih dahulu mengacu pada keputusan rapat kerja komisi. Disebutkan juga bahwa Banggar hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi dan anggota komisi dalam Banggar harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi

Hak Budget Pemerintah dan DPR• Dalam soal APBN, Pemerintah mempunyai hak

mengajukan dan membahasnya besama DPR. Sementara tugas DPR memiliki hak membahas, menyetujui dan menolak APBN. Dalam hal menyetujui, persetujuan oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

• Dalam Pasal 15 ayat 3 UU 17 tahun 2003 menyatakan bahwa Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

Kelemahan Penetapan APBN• Pertama, DPR dominan dengan munculnya pos-

pos belanja diluar usulan pemerintah, • kedua, DPR lebih kuat, pembahasan sangat

rinci hingga satuan tiga sehingga menyulitkan dan memperlambat pembahasan, bahkan menyebabkan anggaran terlambat cair, dan korupsi anggaran

• ketiga, disharmonis antara hasil komisi dan Banggar serta sering menimbulkan ketegangan internal

Fungsi Pengawasan DPR dalam APBN

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah:a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan

d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Kelemahan Fungsi Pengawasan

• Pengawasan DPR lebih sering dilakukan secara “sporadis” dan “tebang pilih”

• DPR tidak tahu bagaimana tindak lanjut temuan BPK. BAKN belum berjalan dan belum memiliki mekanisme yang jelas.

• DPR sering belum bisa mengkaitkan pengawasan Kebijakan dan Anggaran

• DPR belum memiliki mekanisme jelas untuk membahas dan menindaklanjuti usulan DPD

Penyerapan APBN Membaik tetapi Menumpuk di akhir tahun

I II III IV0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

7

18

30

45

Penyerapan belanja Negara tiap tahun mengalami peningkatan

Namun demikian, pencairan DIPA K/L hampir 50% terjadi pada kuartal ke IV.

Penyerapan Belanja Negara

(%)

(%)Pola Pencairan Belanja K/L tiap

Kuartal (%) dalam beberapa tahun

Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain: Indonesia Lambat di awal dan menumpuk di akhir tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

Philippines (2009) Thailand (2008) India (2007) Indonesia (2009)

BULAN

Pasal 113: (1) BAKN bertugas:a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil

pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a kepada komisi;c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi

terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan

d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Pasal 133: BURT bertugas:

a. menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;b. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan kebijakan

kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;

c. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;

d. menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota DPR; dane. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 134BURT menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 135Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan

mekanisme kerja BURT diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Solusi: Perbaikan Proses Penyusunan dan Pengawasan Anggaran

• Pertama, kembali ke mekanisme inisiatif pengganggaran dan UUD 1945 dan UU keuangan negara dan UU MD3

• Kedua, memperbaiki mekanisme internal DPR (hubungan komisi dan Banggar) dalam APBN (pembicaraan, pembahasan, penetapan/persetujuan dan pengawasan)

• Ketiga, penetapan dan pengawasan Anggaran diverifikasi oleh pihak ketiga

• Keempat, menyusun atau memperbaiki Peraturan DPR (dan SOP) dalam APBN

Peraturan DPR dalam APBN• Mekanisme Pembuatan Jadwal Rapat Komisi (bersama dengan Mitra)• Mekan isme dan Penyampaian Hasil Rapat Rapat Komisi dan Banggar• Standarisasi hasil kesimpulan pembicaraan Pendahuluan antara

Menkeu dengan Banggar dan Menteri Teknis dengan Komisi• Pembagian tugas antara Komisi dan Banggar dalam seluruh proses

pembahasan APBN• Mekanisme pembahasan dana optimalisasi• Standar laporan semester pelaksanaan APBN• Standar laporan hasil Pembicaraan Pemerintah dengan DPR di Komisi

dan Banggar• Mekanisme pembahasan substansi UU APBN• Hasil Pengawasan DPR atas pelaksanaan APBN• Pemilihan LHP BPK oleh BAKN dan hubungan BAKN dengan Komisi• Mekanisme pembahasan APBN dalam keadaan “darurat”