PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL

11

BAB XXI

PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI•SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1978 ditegas-kan:

a. Dalam rangka mensukseakan pembangunan Nasional perlu di-tingkatkan kegiatan penerangan dan peranan media massa. Untuk itu penerangan dan media massa bertugas menggelora-kan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tang-gung jawab dan disiplin nasional, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Pembinaan dan pengembangan pers nasional harus berdasar-kan semangat dan jiwa Pancasila, agar pers mampu menun-jang pembangunan masyarakat Pancasila.

c. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penera-ngan ke seluruh pelosok tanah air perlu ditingkatkan pe-manfaatan sarana penerangan seperti radio, televis, film, kantor berita dan lain-lainnya.

d. Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini maka perlu dikem-bangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan ma-syarakat.

e. Agar kegiatan penerangan dan peranan pers dapat makin efektif maka perlu ditingkatkan kemampuan sarana dan pra-sarana penerangan dan pers, termasuk pendidikan dan la-tihan.

f. Untuk menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang be-bas dan bertanggung jawab maka Undang-undang tentang Ke-tentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditinjau kembali. Se-jalan dengan hal itu maka perlu dipersiapkan perangkat

1189

peraturan di bidang pera yang dapat lebih menjamin per-tumbuhan pers yang sehat dalam rangka pelaksanaan Demo-krasi Pancasila.

Amanat yang terkandung di dalamnya ialah bahwa semangat dan gairah rakyat untuk pembangunan perlu terus dikembangkan dan dipupuk, sedang aparatur negara perlu terus dibina agar mampu menggerakkan pembangunan yang makin serba muka dan me-luas.

Dalam hal ini usaha penerangan dapat memberikan penjelas-an kepada rakyat mengenai arti dan tujuan pembangunan yang sedang kita lakukan, agar dapat menumbuhkan suatu keserasian atau kebulatan tekad bagi seluruh lapisan masyarakat Indone-sia untuk ikut berperanserta dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

B. KEBIJAKSANAAN DAN LARGKAH-LANGKAH

Sesuai dengan pengarahan Garis-garis Besar Haluan Negara, telah dirumuskan serangkaian kebijaksanaan di bidang penera-ngan dan media massa sebagai berikut :

1) Meningkatkan arus informasi dan meningkatkan motivasi membangun pada masyarakat, baik yang tinggal di kota mau-pun di desa. Untuk itu pendekatan sosial-psikologik dan pendekatan budaya perlu ditingkatkan.

2) Memanfaatkan teknologi komunikasi massa seperti radio, televisi dan pers. Di samping itu teknologi komunikasi tradisional tetap dipergunakan dalam usaha mengefektifkan komunikasi sosial antara pemerintah dan masyarakat.

3) Kegiatan penerangan dilaksanakan secara lintas sektoral demi pembangunan manuaia seutuhnya.

4) Pendekatan komunikasi budaya, mensyaratkan suatu sikap yang persuasif, edukatif dan informatif dari semua pihak agar melalui interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi secara nyata.

5) Meningkatkan peranan pers dalam pembangunan, yakni pers yang bertanggung jawab dan mampu mewujudkan fungsinya se-bagai penyalur informasi yang obyektif dan sanggup melak-sanakan fungsi kontrol sosial yang konstruktif. Pengemba-

1190

ngan pers nasional dihrrapkan. mampu menggelorakan sema-ngat dan jiwa Pancasila serta menjamin suatu pertumbuhan pers nasional yang sehat dan bertanggung jawab dalam rangka perwujudan Demokrasi Pancasila.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Pengembangan Operasi Penerangan

Agar sasaran kegiatan Penerangan Umum tercapai sesuai dengan fungsi dan tugas pokok serta tujuan penerangan, maka ra operasional program penerangan dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral melalui :

1) Sistem penerangan terpadu yaitu menjalin kerjasama yang erat antar unsur-unsur penerangan pemerintah dengan un-sur-unsur penerangan masyarakat.

2) Kebijaksanaan program terpadu, yaitu mewujudkan kesatuan gerak secara aktif dari komponen-komponen penerangan mu-lai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengen-dalian terhadap program kegiatan operasional penerangan. Kegiatan operasional diarahkan pada pendayagunaan kekuat-an penerangan tatap-muka dalam berbagai macam wujudnya didukung dengan alat bantu yang ada, dipadukan dengan me-dia massa modern maupun media tradisional, serta meman-faatkan wadah lembaga tradisional dipedesaan.

Titik berat kegiatan penerangan adalah pada penjabaran pro ram kerja Sapta Krida Kabinet Pembangunan III, yaitu

1) Memantapkan penerangan langsung untuk mewujudkan jalinan dan jaringan arus penerangan timbal balik antara pemerin-tah dengan masyarakat, dan merangsang terciptanya budaya arus komunikasi yang konstruktif antara masyarakat. Forum tersebut diarahkan sebagai sarana pendidikan politik rakyat, sekaligus meningkatkan peranan wanita dalam me-ngisi serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2) Memantapkan kualitas dan kuantitas forum pertemuan pene-rangan terpadu antar Instansi Pemerintah maupun dari unsur masyarakat dalam usaha menjangkau khalayak sasaran penerangan baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa kegiatan bersama ialah berbagai kegiatan di.Lembaga Keta-hanan Masyarakat Desa (LKMD), BAKOHUMAS, ABRI MASUK DESA.

1191

Memantapkan arus komunikasi dengan sasaran (khalayak) pe-nerangan, baik bagi khalayak penerangan di dalam maupun di luar negeri. Pembinaan langsung dan tidak langsung di-laksanakan melalui media penerangan yang meliputi bahan cetak, bahan audio visual, bahan rekaman yang aktual, pertunjukan rakyat dan sebagainya.

3) Memantapkan efektivitas Badan Koordinasi Kehumasan dari tingkat Pusat sampai ke daerah-daerah.

4) Memantapkan pola koordinasi kehumasan awasta yang ada dan tergabung dalam Perhumas, dalam kaitan menciptakan kehar-monisan arus penerangan timbal balik antara pers, masya-rakat organisasi profesi dengan unsur Pemerintah untuk mewujudkan iklim pendapat umum yang positif.

5) Memantapkan pola dan metoda rekaman dan analisa pendapat umum yang berkembang di tengah-tengah-masyarakat, melalui kegiatan observasi.

6) Memantapkan pola penerangan melalui pameran hasil-hasil pembangunan nasional yang juga berfungsi sebagai usaha promosi hasil-hasil industri terutama industri kecil, baik melalui pameran di tingkat Pusat maupun di daerah-daerah sampai ketingkat Kecamatan yang dilaksanakan dengan Pameran Keliling.

7) Meneruskan program Surat Kabar untuk Desa (SKUD) dalam rangka sistim jalan pintas informasi.

8) Memantapkan sistem Pameran Pembangunan yang dilaksanakan pada hari-hari bersejarah.

9) Kegiatan penerangan luar negeri dilaksanakan secara fung-sional untuk menunjang tugas-tugas umum pemerintah ter-utama untuk meningkatkan citra negara Republik Indonesia diluar negeri. Membantu peningkatan promosi ekspor non minyak dan promo-si peningkatan arus pariwisata melalui kegiatan penerang-an luar negeri secara terpadu dengan mekanisme koordinasi inter/antar Departemen.

10) Pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri dan masya-rakat asing di Indonesia dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung melalui forum pertemuan/sarasehan, maupun penerbitan-penerbitan, yang diarahkan kepada :

1192

a. Meningkatkan kerjasama dan persahabatan di kawasan ASEAN, dan dunia internasional pada umumnya, khusus-nya yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pemba-ngunan di Indonesia.

b. Menarik minat luar negeri terhadap pelakaanaan pem-bangunan di Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi secara langsung/tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

c. Mencegah kegiatan anti Pemerintah Indonesia di luar negeri.

d. Meningkatkan mutu, isi, jumlah serta frekuensi paket penerangan ke luar negeri yang disalurkan melalui perwakilan-perwakilan/kerabat kerja di luar negeri.

12) Melanjutkan kegiatan monitoring dan pengamatan penerangan asing baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta meningkatkan pelayanan informasi pada wartawan dan masya-rakat asing.

13) Meningkatkan isi dan mutu pesan penerangan audio visual, penerbitan serta memperluas daya jangkau aasaran pene-rangan.

14) Meningkatkan pembinaan pertunjukan rakyat yang komunika-tif

Melalui Program Peranan Wanita telah diadakan peningkatan kemampuan para Juru Penerang wanita. Persiapan tenaga-tenaga Juru Penerang wanita melalui pendidikan/latihan juga disiap-kan dari unsur-unsur masyarakat.

Selain itu telah dilaksanakan latihan keterampilan untuk produser siaran wanita dalam pembangunan untuk acara radio dan televisi seluruh Indonesia.

Dalam rangka menunjang kegiatan disektor pertanian, terus ditambah dan disempurnakan penyediaan prasarana dan tenaga, untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan.

Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang telah sele sai dibangun sampai dengan tahun 1983 adalah sebanyak 1.460unit, dengan demikian penyelenggaraan kursus tani, usaha pertanian percontohan, petak percontohan, siaran pertanian melalui radio, televiai, slide/film dan penyebaran informasi per

1193

tanian dilaksanakan lebih teratur. Kini di 27 propinsi telah tersedia tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk ting-kat Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) sebanyak 14.004 orang, Penyuluh Pertanian Madya (PPM) untuk tingkat Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) sebanyak 3.071 orang dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) untuk tingkat kabupa-ten sebanyak 606 orang. Seorang PPL melakukan metode latihan dan kunjungan (LAKU) bertugas mengunjungi kelompok petani se- kali 2 minggu secara teratur, sehingga dapat membina 16 ke-lompok tani/kontak tani yang masing-masing meliputi 160-320 orang petani maju, kemudian dari para petani maju tersebut secara individu diharapkan dapat mengadakan pendekatan kepada para petani lainnya.

Di bidang kependudukan dan keluarga berencana kegiatan penerangan dan motivasi dalam 1983/84 merupakan kelanjutan dan pengembangan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan prak-tek keluarga berencana baik di kalangan peserta baru maupun peserta keluarga berencana yang ada. Dengan usaha ini diha-rapkan adanya peningkatan pemakaian kontrasepsi yang berke-lanjutan dan percepatan proses pelembagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Usaha-usaha penerangan dan motivasi dalam Repelita III te-lah berkembang pada ruang lingkup usaha penerangan yang tidak hanya berupa penyampaian pesan keluarga berencana tetapi ber-usaha meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat menge-nai permasalahan kependudukan. Selain itu kegiatan penerangan dan motivasi juga diarahkan untuk memberikan pengayoman bagi peserta keluarga berencana yang ada dalam rangka membina ke-lestarian para peserta keluarga berencana agar mereka tetap melaksanakan praktek keluarga berencana secara berkesinambu-ngan.

Sasaran penerangan dan motivasi tetap diarahkan kepada tiga sasaran menurut wilayah-wilayah penggarapan. Pertama, berusaha mempercepat proses pelembagaan dalam rangka pemin-dahan tanggung jawab program kepada masgarakat bagi wilayah-wilayah yang telah mencapai tingkat kesertaan yang tinggi. Ke-dua, meningkatkan jumlah peserta baru dan meningkatkan keles-tarian peserta yang ada bagi wilayah-wilayah yang telah ber-kembang program keluarga berencananya tetapi belum mencapai tingkat kesertaan yang cukup tinggi. Ketiga, berusaha mengembangkan program lebih luas bagi wilayah-wilayah yang baru. Usaha penerangan dan motivasi ini pada akhirnya ditujukan kepada usaha pelembagaan yaitu mendorong tumbuhnya keikutserta-

1194

an masyarakat secara aktif dan kreatif dalam program kependu-dukan dan keluarga berencana.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan penerangan dan mo-tivasi telah pula dipadukan secara integrasi dengan kegiatan pe1ayanan kontrasepsi dalam wadah Tim Keluarga Berencana Ke-1i1ing (TKBK) yang tidak saja memberikan pelayanan di tempat tetapi juga mampu bergerak memberikan penerangan dan motivasi serta mendatangi tempat/lokasi calon peserta keluarga beren-cana

Dalam rangka menunjang kegiatan penerangan operasional telah dikembangkan Pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS) sebagai mekanisme wadah operasional penerangan terpadu.

Dalam tahun 1983/84 telah dibangun 11 Puspenmas baru se-hingga sampai dengan akhir tahun 1983/84 jumlah Puspenmas te-lah mencapai 251 buah yang tersebar di Kabupaten/Kotamadya di seluruh Propinsi.

Demikian juga perlengkapan-perlengkapan operasional pene-rangan umum yang meliputi sarana mobilitas, sarana perleng-kapan pameran, perlengkapan pertunjukan rakyat tradisional, perlengkapan audio visual dan media lainnya telah ditingkat-kan.

Perkembangan di bidang operasi penerangan dapat dilihat pada Tabel XXI - 1 dan Tabel XXI - 2.

2. Pengembangan sarana radio, televisi dan film

Operasi penerangan melalui radio, televisi dan film di-arahkan pada usaha mensukseskan pelaksanaan Repelita III. Radio dan televisi banyak menonjolkan antara lain soal Bimas, peningkatan ekspor non-migas, pembinaan Industri Kecil, Ko-perasi, Wawasan Nusantara, Peningkatan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4), Kependudukan dan Keluarga Beren-cana, Transmigrasi, Siaran Pedesaan, Peranan Wanita, Kepemu-daan, Proyek Nasional Agraria, Pembinaan Hukum dan sebagainya.

Kegiatan penerangan yang penting ialah antara lain pene-rangan dalam usaha: mensukseskan Pemilu 1982 dan Sidang Umum MPR tahun 1983. Untuk membina kehidupan Demokrasi Pancasila, kepada ketiga peserta Pemilu diberi kesempatan menyampaikan program masing-masing secara bergilir kepada masyarakat luas melalui siaran RRI dan TVRI. Demikian pula siaran mensukses-kan Sidang Umum MPR 1983 selain disiarkan RRI dan TVRI, juga

1195

TABEL XXI - 1

PERKEMBANGAN JUMLAH PUSPENMAS,

1978/79 - 1983/84

1196

GRAFIK XXI - 1PERKEMBANGAN JUMLAH PUSPENMAS,

1978/79 - 1983/84

1197

TABEL XXI - 2

PELAKSANAAN PAMERAN HASIL PEMBANGUNAN,1979/80 - 1983/84(kali pameran)

1198

disebar luaskan oleh radio-radio siaran non RRI.

Kerja sama siaran RRI dan TVRI dengan luar negeri terus ditingkatkan terutama dengan badan-badan penyiaran di ASEAN, seperti acara siaran Salam Muhibah dan Titian Muhibah antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia juga memegang peranan penting dalam kegiatan Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU), dan Committee on Culture and Information (ASEAN COCI) dan dalam Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD).

a. Pengembangan di bidang radio

Dalam usaha meningkatkan pemerataan informasi proyek-pro-mengenai pembangunan secara lintas sektoral maka RRI meningkatkan pelayanan informasi dengan meningkatkan jumlah jam siarannya sesuai dengan kondisi kekuatan dari masing-ma-sing 49 stasion penyiaran RRI.

Dengan demikian jumlah jam siaran dalam negeri mening-kat dari 729 jam sehari menjadi 1.442 jam sehari dalam tahun 1983/84. Sedang jumlah jam siaran luar negeri tercatat 11 jam sehari.

Jumlah jam siaran pedesaan tercatat 484 jam seminggu, sedang jumlah kelompok pendengar tercatat 39.200.

Dalam rangka penerangan dan penyuluhan untuk meningkatkan produksi pangan dan program pembangunan lainnya, sejak 1982/ 83 mulai dilaksanakan proyek pengadaan kaset sejumlah 850.000 buah. Jumlah ini dalam 1983/84 ditingkatkan dengan pengadaan kaset sejumlah 856.250 buah.

Saat ini RRI mempunyai 300 pemancar yang tersebar di 49 stasion RRI dengan kekuatan 2.947 KW, termasuk di antaranya pemancar baru 250 KW dan 3 x 100 KW di Cimanggis. Perkembang-an di bidang radio dapat dilihat pada Tabel XXI - 3, 4 dan Tabe1 XXI - 5.

b. Pengembangan di bidang televisi

Di bidang televisi telah dibangun sejumlah pemancar. Hingga saat ini di samping 9 stasion penyiaran tercatat 200 stasion pemancar televisi yang berarti penambahan 14 stasion pemancar televisi baru dalam tahun 1983/84, yaitu di Pulau Tarempa (Riau), Dumai (Riau), Siak (Riau), Sungai Pakning (Riau), Manna (Bengkulu), Donggala (Sulteng), Tobali (Sul-

1199

TABEL XXI - 3

PERKEMBANGAN JUMLAH STASIUN DAN KEKUATANPEMANCAR RRI,

1978/79 - 1983/84

1200

TABEL XXI – 4

JUMLAH JAM SIARAN RATA-RATA PER HARI DARI SELURUH STASIUN PEMANCAR RRI SERTA IMBANGAN JENIS SIARANNYA

1978/79 - 1983/84

1201

TABEL XXI – 5

JUMLAH JAM SIARAN PEDESAAN (RADIO) RATA-RATA PER HARI, JUMLAH SELURUH STASIUN PENYELENGGARA DAN JUMLAH KELOMPOK PENDENGARNYA,

1978/79 - 1983/84

*) Dari seluruh stasiun pemancar

1202

teng), Dompu (NTB), Adonara (NTT), Tual (Maluku), Morotai (Maluku), Sentani (Irja), Puncak Lawang (Sumbar), Bukit Serai (Sumbar). Selain itu TVRI telah memiliki 10 stasion produksi keliling (SPK) di daerah, yang ditempatkan di Banda Aceh, Pa-dang, Bandung, Semarang, Malang, Pontianak, Banjarmasin, Ku-pang, Ambon, dan Jayapura.

TVRI diperkirakan sudah mampu menjangkau sekitar 96,45 penduduk, sedang jumlah pesawat TV yang terdaftar sudah mencapai 5.343.308 buah. Di samping itu dalam usaha pemerataan informasi ke pedesaan, dalam tahun 1983/84 telah ditempatkan 8.000 set pesawat televisi umum di desa-desa yang telah ter-jangkau oleh siaran TVRI sehingga jumlah pesawat televisi umum yang telah ditempatkan di desa-desa seluruhnya adalah 38.072 set. Dalam rangka pembinaan kemampuan profesi tenaga di bidang radio, televisi dan film, tahap I pembangunan Pusat Latihan Multi Media'(MMTC) telah dapat diselesaikan.

Perkembangan di bidang televisi dapat dilihat pada Tabel XXI - 6, 7, 8, 9, 10 dan Tabel XXI - 11.

c. Pengembangan di bidang film

Di bidang film, usaha menjadikan film nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri terus ditingkatkan. Demikian pula dengan usaha membina film yang bernilai kultural eduka-tif. Guna ikut menggalakkan upaya pewarisan nilai-nilai 45 dalam menyongsong masa regenerasi, PPFN telah memproduksi se-jumlah film cerita perjuangan dan kepahlawanan. Dalam tahun 1983/84 telah diproduksi 86 film cerita nasional dibandingkan 51 film pada tahun 1982/83. Sedangkan impor film cerita meng-alami penurunan, yaitu 194 film dalam tahun 1983/84 dibanding-kan 98 film pada tahun 1982/83. Usaha peningkatan pemasaran film Indoneaia di luar negeri, telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Langkah ini selain mempunyai arti dalam men-dukung peningkatan penerimaan devisa dari hasil ekspor non-migas, juga mempunyai fungsi sebagai alat yang dapat mendu-kung kegiatan diplomasi melalui pengenalan budaya dan tata nilai Indonesia di uar negeri.

Perkembangan rekaman video menghendaki adanya pembinaan, agar terhindari akibat-akibat negatif yang akan menimpa masya-rakat. Untuk itu telah dikeluarkan Keppres No.13 tahun 1983 tentang pembinaan rekaman video.

Perkembangan di bidang film dapat dilihat pada Tabel XXI – 12 dan Tabel XXI - 13.

1203

TABEL XXI – 6

PERKEMBANGAN JUMLAH STUDIO, STASIUN PEMANCARDAN PENGHUBUNG TVRI,1978/79 - 1983/84(buah stasiun)

1204

TABEL XXI - 7

JUMLAH JAM SIARAN SERTA IMBANGAN JENIS SIARAN TVRI,*)1978/79 - 1983/84

(jam)

*) Jumlah jam siaran selama setahun dari seluruh stasiun TVRI.

1205

TABEL XXI – 8

SIARAN STASIUN TVRI PUSAT DAN STASIUN TVRI DAERAH,1978/79 - 1983/84

(Jam)

*) Mencakup sebanyak 8 stasiun daerah

1206

TABEL XXI - 9

JUMLAH JAM SIARAN RATA-RATA PER HARI TVRI JAKARTABERDASAR PRODUKSI SENDIRI DAN PRODUKSI ASING,

1979/80 - 1983/84

1207

TABEL XXI - 10

LUAS DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK DALAM DAERAH PANCARAN TVRISERTA JUMLAH PESAWAT TELEVISI YANG TERDAFTAR,

1978/79 - 1983/84

1208

TABEL XXI - 11

PERKEMBANGAN JUMLAH TELEVISI UMUM,1978/79 - 1983/84(buah televisi)

1209

GRAFIK XXI 2

PERKEMBANGAN JUMLAH TELEVISI UMUM,1978/79 - 1983/84

1210

TABEL XXI - 12JUMLAH PRODUKSI FILM CERITA NASIONALDAN IMPOR FIlM CERITA KOMERSIAL,

1978/79 - 1983/84*)(buah film)

*) Angka diperbaiki

1211

TABEL XXI – 13

HASIL PELAKSANAANPENYENSORAN FILM DAN KASET VIDEO,

1978/79 - 1983/84(buah film)

1212

3. Pembinaan dan Pengembangan Pers

Peranan media massa, termaauk pers adalah menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan displin nasional, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedang fungai pers ialah sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang kons-truktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meningkatkan komuni-kasi dan partisipasi masyarakat.

Dalam ruang lingkup tersebut maka pengembangan tugas dan fungsi pers diarahkan kepada terwujudnya pers nasional yang sehat, yakni bebas dan bertanggung jawab berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila. Pembinaan Pers dan Grafika Nasiona1 dalam tahun 1983/84 terutama dilaksanakan bersama Dengan Pers se-bagai lembaga yang mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional.

Perkembangan Pers Indonesia pada umumnya memperlihatkan gejala yang menggembirakan. Peningkatan terjadi di bidang mu-tu isi, manajemen, sirkulasi maupun dalam bidang kualitas ce-taknya. Untuk terus meningkatkan mutu pers yang bebas dan bertanggung jawab dan yang berorientasi kepada pembangunan nasional, pembinaan dilanjutkan demi terxujudnya pers yang sehat secara idiil maupun komersiil serta memiliki percetakan sendiri.

Dalam tahun 1983/84 telah dilakukan berbagai kegiatan da-lam rangka pembinaan dan pengembangan pers nasional yang me-liputi antara lain :

Pembinaan pers

1) Meningkatkan arus informasi ke pedesaan melalui KMD di 26 Propinsi dan meliputi 50 penerbit (8.675.000 eksemplar) serta pembemtukan kelompok-kelompok pembaca KMD sebagai forum komunikasi.

2) Meningkatkan pembinaan terhadap pers nasional sebagai pers pembangunan melalui pemantapan interaksi positif an-tara Pers, Pemerintah dan Masyarakat.

3) Melaksanakan/mengadakan Pendidikan dan latihan dalam bi-dang manajemen penerbitan pers, terutama untuk para pe-nerbit pers di daerah.

1213

4) Sesuai dengan GBHN tahun 1978 yang menetapkan peninjauan kembali Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 yang telah di-setujui oleh DPR telah menyempurnakan Undang-Undang_R.I. No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana.telah diubah terlebih dahulu dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967. Kemudian berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 1984, bahwa setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sekarang sedang disusun suatu rancangan ketentuan tentang SIUPP dan akan diberlakukan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

5) Untuk mengetahui perkembangan dan menentukan pembinaan terhadap pengembangan pers nasional maka setiap.tahun di-adakan inventarisasi pertumbuhan dan perkembangan pers Nasional.

6) Untuk mengetahui dengan tepat jumlah dan peranan perwa-kilan pers asing di Indonesia maka setiap tahun.diadakan pendataan dan daftar ulang.

7) Dalam rangka memantapkan penyuluhan hukum terutama untuk masyarakat pedesaan telah diadakan kerjasama antara Jaksa Masuk Desa dengan Koran Masuk Desa.

Pembinaan kewartawanan

1) Kegiatan pembinaan meliputi

Monitoring Karya Kewartawanan dalam upaya menumbuhkan bu-daya Pancasila pers; pertemuan berkala antar para Pemim-pin Redaksi Suratkabar dan majalah; pemberian penghargaan terhadap wartawan yang berjasa mengabadikan detik-detik proklamasi; mengadakan Widya wisata pers; menerbitkan Bu-ku Pedoman Referensi Pembinaan Pers; dan mengadakan ker-jasama dengan pers dan penerangan Asing di Jakarta.

2) Kegiatan pendidikan meliputi

Peningkatan pengetahuan jurnalistik para wartawan beker-jasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan me-nyelenggarakan Loka Karya Pers dan Karya Latihan Wartawan (KLW).

Publikasi Pemerintah mencakup kegiatan

1) Pembinaan Penerbitan Pemerintah diarahkan kepada suatu

1214

sistim penerbitan yang terpadu di bidang produksi, distri- busi dan penyimpanannya.

2) Peningkatan koordinasi antar Departemen/Instansi dalam bidang penerbitan pemerintah untuk mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya dalam produksi dan distribusi.

3) Menyebarluaskan semua kebijaksanaan Pemerintah beserta program-programnya, yang antara lain meliputi Himpunan Pidato Presiden, Himpunan Keputusan/TAP MPR, Himpunan Lembaran Negara.

Pembinaan grafika pers mencakup kegiatan :

1) Latihan Kerja Pengusaha Grafika di Denpasar diikuti oleh 24 orang peserta dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

2) Pameran Grafika Nasional tahun 1984 di Padang diikuti oleh 40 peserta peminat dengan jumlah pengunjung 55.605 orang terdiri dari pengusaha percetakan, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum.

3) Pekan Konsultasi dan Penyuluhan Grafika tahun 1984 di Padang diikuti oleh 321 orang dari daerah Sumatera Barat, Riau, Jambi dan disajikan 8 judul makalah mengenai aspek kegrafikaan dan cara pemecahannya.

4) Seminar Pembangunan Perangkat Lunak Grafika Indonesia di Jakarta tahun 1984 diikuti oleh 65 peserta dari unsur pe-merintah, wakil-wakil organisasi kegrafikaan, para pendi-dik dan ahli-ahli grafika, disajikan 9 makalah.

Perkembangan di bidang pers dapat dilihat pada Tabel XXI - 14dan Tabel XXI - 15.

4. Penelitian Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

Kegiatan penelitian dan pengembangan pada dasarnya diarah-kan untuk membantu perumusan kebijaksanaan penerangan dan ko-munikasi sosial, mencari cara-cara operasional yang lebih te- pat guna dan lebih memberi pengertian dan keyakinan untuk gairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional

1215

TABEL XXI – 14

JUMLAH PENERBITAN SURAT KABAR, MAJALAH DAN BULETIN, 1978/79 – 1983/84

(Eksemplar per Hari Terbit)

1216

TABEL XXI - 15

KORAN MASUK DESA, 1978/79 - 1983/84

*) Angka diperbaiki

Di samping itu hasil-hasil penelitian dan pengembangan diharapkan dapat menyempurnakan mutu penyajian berita/informasi melalui teknologi komunikasi di bidang radio, televisi, film, penerbitan dan media tradisional.

Dalam rangka menemukan cara-cara yang lebih baik dan me-ningkatkan mutu penyajian penerangan, faktor manusia sebagai pendukungnya sangat menentukan. Melalui cara-cara penerangan yang makin disempurnakan dan penyajian yang terus menerus di-perbaiki mutunya, maka peranan dan efektivitas penerangan di-harapkan akan makin meningkat.

Dalam tahun 1983/84 telah dilaksanakan 13 penelitian dan 6 pengembangan.

Penelitian yang telah dilaksanakan antara lain ialah :

1) Penelitian dan pengembangan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi resmi pemerintah.

2) Penelitian peningkatan sistem penyebaran informasi pem-bangunan melalui radio, televisi dan juru penerang.

3) Pembakuan (standardisasi) penerbitan.

4) Pengamatan pameran pembangunan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1983 di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

5) Pengamatan isi pesan yang disampaikan melalui media massa (studi kasus terhadap masalah ekonomi).

6) Penelitian kepustakaan tentang Siaran Satelit Langsung (DBS).

7) Penelitian siaran teknik radio untuk wilayah Jakarta

8) Penelitian standardisasi ukuran dan format penerbitan pe-merintah.

9) Pengumpulan data wartawan Indonesia dan asing di Indone-sia.

10) Penyusunan data pembangunan Indonesia.

11) Penyajian bahan pokok informasi.

1218

12) Penelitian kekuatan perangkat keras RRI/TVRI di pusat dan di Daerah

13) Analisa isi media massa mengenai kebijaksanaan pemerintah

Kegiatan pengembangan mencakup :

1) Penyusunan pedoman teknis penyelesaian pengadaan pegawai baru, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai Departemen Pe-nerangan

2) Evaluasi/analisa laporan Kanwil-kanwil yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional tahun 1983.

3) Pengembangan Siaran Wanita dan Pembangunan melalui RRI an TVRI.

4) Penelitian pengembangan video kaset

5) Penyusunan standard kurikulum dan bahan untuk kursus (tertulis) Juru Penerang.

6) Pengembangan sistem penerangan nasional di desa-desa 27 Popinsi.

5. Pendidikan Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri sebagai usaha pem-binaan dan penyempurnaan Aparatur Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, kemampuan dan kete-rampilan Pegawai Negeri baik secara individual maupun secarainstansional.

Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai dikembangkan tenaga-tenaga yang mempunyai pengetahuan, kemampuan serta ke-terampilan tenaga profesional melalui suatu sistim pendidikan dan latihan berencana, berkelanjutan dan terpadu.

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai berupa pengalihan pe-ngetahuan, keterampilan maupun peningkatan produktivitas ker-ja terutama ditujukan pada masa depan untuk mewujudkan keada-an yang lebih baik dan lebih maju.

Sehubungan dengan itu Pendidikan dan Latihan Pegawai me-nempuh beberapa pokok kebijaksanaan dalam rangka program pen-didikan ini melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1219

TABEL XXI - 16HASIL PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI,

1978/79 - 1983/84( peserta )

1) Peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawai melalui :Pendidikan Pegawai Staf Deppen di Pusat dan di Daerah, Pendidikan Keterampilan Juru Penerang, Diklat Teknik Ra-dio, Diklat Teknik Televisi, Perfilman, Penerbitan dan Grafika, Fotografi, Pameran, Mobil Unit, Pertunjukan Rak-yat.

2) Pendidikan dan latihan dalam rangka pembinaan jenjang karier pegawai terdiri dari :Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi penerangan (SESPA-PEN), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPA DYA), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA).

Sehubungan dengan ini maka Pusdiklat Pegawai Departemen Penerangan pada tahun 1981/82 telah memperluas bangunan TC Penerangan + 1.800 m2 (4 tingkat) dan sampai saat ini luas TC Penerangan mencapai + 6.850 m2.

Melalui Diklat Juru Penerang di Daerah telah diikut ser-takan pula para Pamong Desa dan wakil dari unsur Wanita. De-ngan demikian diharapkan kemampuan penyuluhan dan penerangan pembangunan di Pedesaan, akan lebih meningkat dengan mengikut-sertakan unsur masyarakat desa sendiri.

Untuk melengkapi Pusat Latihan/Pendidikan Penerangan secara bertahap telah diadakan peremajaan alat-alat praktikum dan kantor, serta pengadaan berbagai alat bantu pendidikan.

Perkembangan di bidang pendidikan dapat dilihat pada Ta-bel XXI - 16.

1221